BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1
Kerangka Berpikir dan Konsep Penelitian
3.1.1 Kerangka Berpikir Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan secara mandiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelengaraan pemerintah daerah. Daerah yang mempunyai pendapatan yang cukup besar dan independen akan mempunyai posisi yang lebih baik dari pada yang tergantung dari dana Pemerintah Pusat, sebab dengan pembiayaan yang lebih banyak diperoleh dari usaha sendiri, maka pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengelola keuangannya. Sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri atas PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang
41
42
pajak dan retribusi daerah, yang termasuk pajak Kabupaten/Kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah saat ini terus meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat potensial untuk terus digali. Hasil dari penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
dan untuk mengatasi masalah sosial. Melihat hal tersebut
dibutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara (Rusyadi, 2009). Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak hiburan merupakan pajak daerah di Kota Denpasar yang memberikan kontribusi yang besar bagi PAD Kota Denpasar. Pajak daerah selanjutnya dipergunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Perda Kota Denpasar nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dan Perda Nomor 4 tentang Pajak Hiburan di Kota Denpasar, maka sistem pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dilakukan dengan self assessment system. Peningkatan penerimaan
pajak daerah yang dapat
meningkatkan PAD Kota Denpasar. Wajib pajak hotel adalah wajib pungut atas pajak hotel yang dibayarkan oleh obyek pajak selaku pengguna jasa hotel
43
(konsumen), wajib pajak restoran adalah wajib pungut atas pajak restoran dari konsumen dan wajib pajak hiburan adalah wajib pungut atas pajak hiburan. Setiap kali terjadi transaksi wajib pajak berhak melakukan pemungutan atas pajak tersebut dan berkewajiban melakukan pencatatan, pelaporan dan penyetoran atas pajak tersebut kepada pemerintah daerah, oleh karena itu masalah kepatuhan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak hotel, pajak resoran dan pajak hiburan dalam rangka meningkatkan pendapatan yang berguna bagi pembangunan sangatlah diperlukan. Peningkatan penerimaan pajak hotel , pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar dari tahun 2009 sampai 2014 menunjukkan persentase yang semakin menurun. Salah satu penyebabnya adalah karena masih terdapatnya tunggakan dari pajak-pajak tersebut. Peningkatan tunggakan pajak
tersebut merupakan salah satu faktor
kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Faktor yang
diperkirakan menjadi penyebab belum maksimalnya penerimaan pajak (Lintje, 2012) adalah masih rendahnya kepatuhan pajak (tax compliance). Beberapa hal yang memicu rendahnya kepatuhan pajak (Rahma, 2013) antara lain pertama, wajib pajak umumnya cendrung menghindari pembayaran pajak. Kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada yang bersifat administratif. Selain itu rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah, disamping itu pemeriksaan pajak juga merupakan kunci dari kepatuhan pajak karena pemeriksaan pajak mempunyai efek jera yang signifikan terhadap wajib pajak.
44
UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Self Assessment System
UU No.32/2004 UU No.33/2004
Kemandirian Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pajak Asli Daerah (PAD)
Perda Kota Dps No 3/2011 Perda Kota Dps No 4/2011 Perda Kota Dps No 5/2011
Pajak Daerah -Pajak Hotel -Pajak Restoran -Pajak Hiburan
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir Penelitian Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar
45
3.1.2
Konsep Penelitian Self assessment system merupakan pemungutan pajak yang memberi
wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini wajib pajak harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat
membayar dan kedisiplinan. Salah satu faktor yang
mempengaruhi self assessment system adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan karena pemahaman wajib pajak tentang kewajiban moral di bidang perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Hardika (2006), menemukan bukti empiris bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Fitria (2010), di KPP Jakarta Selatan juga menyatakan bahwa kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak (Susilawati, 2013). Pengetahuan perpajakan mengukur persepsi wajib pajak terkait dengan pengetahuan tentang tarif pajak, kewajiban dan hak, peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi perpajakan serta perhitungan dan pelaporan pajak. Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya
46
tax evation (Witono, 2008). Menurut Supriyatin dan Hidayati (2008) menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat pula dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas dalam memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Menurur Supadmi (2009) salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi wajib pajak mengan menyediakan sarana prasarana maupun sistem informasi terutama dalam pembentukan perilaku pegawai yang berdasarkan prinsip budaya kerja profesional yang siap melayani masyarakat selaku wajib pajak. Penelitian senada yang dilakukan oleh Andriani (2014) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Yudi (2011) bahwa wajib pajak akan meningkatkan kepatuhannya bila merasa puas dengan kualitas pelayanan yang berikan oleh fiskus. Pemeriksaan pajak (Jarunee, 2010) adalah strategi untuk mencegah dan menekan penggelapan pajak
dan meningkatkan kemampuan negara untuk
mengumpulkan pajak dan meningkatkan kinerja dari sistem pajak. Pemeriksaan pajak
merupakan kunci dari kepatuhan pajak, karena pemeriksaan pajak
mempunyai efek jera yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dalam Rahma Aulia (2012) menyatakan bahwa
47
pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan pajak
dan
kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap self assessment system. Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konsep penelitian seperti Gambar 3.2
Pengetahuan Pajak (X1)
Kualitas Pelayanan (X2)
Kesadaran Wajib Pajak (Y)b b7 5bbb
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)
Pemeriksaan Pajak (X3)
Gambar 3.2 Kerangka Konsep Penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar
48
3.2 Hipotesis Penelitian Untuk memecahkan masalah yang ada maka perlu suatu hipotesis sehingga suatu penelitian dan pemecahan masalah akan lebih terarah. Hipotesis adalah jawaban sementara atau jawaban teoritis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Hipotesis tersebut diuji (dibuktikan) kebenarannya atau ketidakbenarannya dengan pengumpulan dan penganalisaan data penelitian. Adapun hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut. 1) Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar. 2) Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar. 3) Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar. .
