BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tugas pokoknya merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah menghadapi beberapa kendala diantaranya : a)

Kurangnya sumber daya manusia dibidang perencanaan pembangunan, faktor yang mempengaruhi adalah pola karier kepegawaian yang tidak menerapkan prinsip kesinambungan jabatan, kurangnya pelatihan, bimbingan teknis dibidang perencanaan pembangunan.

b)

Kurangnya kesadaran tentang arti penting perencanaan pembangunan, faktor yang mempengaruhi adalah paradigma pembangunan yang belum berubah sejak otonomi daerah, sementara peraturan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan telah disesuaikan dengan era otonomi daerah

c)

Konsistensi terhadap perencanaan pembangunan masih rendah, faktor yang berpengaruh adalah adanya kesadaran masyarakat akan pemerataan pembangunan sehingga perencanaan yang sudah disusun terkendala oleh kehendak masyarakat serta kekuatan politik yang terkadang menyimpang dari perencanaan.

d)

Kurangnya pengetahuan SKPD terhadap proses dan mekanisme perencanaan pembangunan, faktor yang mempengaruhi adalah tidak adanya perencana di SKPD yang secara fungsional menangani perencanaan sehingga sering kali berubah.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2011-2016 adalah Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Sejahtera, Religius dan Berkeadilan. Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat; 2. Mewujudkan peningkatan kualitas infrasrtuktur dan pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan; 3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan didukung penguatan Sistem Inovasi Daerah; 4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;

10 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2011-2016

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM; 6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan; 7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN. Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah. Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Faktor Pendorong : a)

Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.

b)

Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.

c)

Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Faktor Penghambat : a)

Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;

b)

Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.

c)

Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;

d)

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra


Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think tank, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas analisa, telaahan dan kajian kebijakan pembangunan untuk membentu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang belum terintegrasi dengan baik. Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksanya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

3.4 Penentuan Isu-isu strategis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah. Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; b) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; c) Melaksanakan tugas pembinaan dibidang perencanaan pembangunan daerah Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produkya dirumuskan dengan sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan.

pembangunan

merupakan

suatu

tahapan

awal

dalam

proses

Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi


bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan

bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan

aplikatif (dapat diterapkan ). Kegiatan

perencanaan

pembangunan

pada

dasarnya

merupakan

kegiatan

riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak mengunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun ekperimental. Dalam kaitannya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka pengertian pembangunan dinyatakan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap dan tetap berpegang pada azas prioritas. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah meliputi beberapa ciri, antara lain : a)

Menghasilkan program yang bersifat umum.

b)

Analisis perencanaan bersifat makro/luas.

c)

Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.

d)

Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.

e)

Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek ( 1 tahunan ). Dalam memahami pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang

mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut berdasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Sehingga pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahun, pengertian pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menuju kearah peningkatan dari keadaan semula atau terjadinya pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa


pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dengan memahami gambaran mengenai unsur-unsur perencanaan dan pengertian pembangunan, dapat diperoleh suatu gambaran mengenai perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam penencanaan itu sendiri. Adapun unsur-unsur dimaksud meliputi : a. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang didukung dengan faktafakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu program atau kegiatan. b. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegaitan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. c. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatau alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan yang bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan. d. Adanya kebijakan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat komples dan komprehensif ( meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada diwilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak dilampaui, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya. Saat ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan di Bappeda adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan peraturan yang berada di bawahnya termasuk Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi

Bappeda.Berdasarkan

peraturan-peraturan

tersebut,

saat

ini

Bappeda

telah

melaksanakan ketentuan yang telah diamanatkan.


Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda telah membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan serta telah melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Bidang-bidang tersebut meliputi : 1. Bidang Prasarana wilayah 2. Bidang Perekonomian 3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan 4. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan. Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten Blitar di bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana perhubungan, keciptakaryaan, prasarana sumber daya alam, prasarana sumber daya tata ruang, pengembangan wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bidang perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), perdagangan, industri, pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama dan pariwisata. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan bertugas melaksanakan perumusan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan, aparatur, pendidikan, kebudayaan, mental spiritual, kesehatan, kependudukan, ketenaga kerjaan, transmigrasi dan kesejahteraan masyarakat. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang meliputi analisis data, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistika pelaksanaan pembangunan kabupaten Blitar. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan


yang meliputi penyusunan program penelitian, pelaksanaan penelitian, menyiapkan program penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, dan pengkajian. Dengan membagi tugas kedalam bidang-bidang diatas, diharapkan akan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar yang saat ini masih menjadi kendala dalam pembangunan daerah, seperti kemiskinan, penyediaan infrasrtuktur wilayah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas lingkungan hidup serta upaya meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dari sisi kewilayahan, peran Bappeda diharapkan pula mampu memberikan perencanaan kewilayahan sehubungan dengan terbitnya PP nomor 03 tahun 2009 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar di Wilayah Kecamatan Kanigoro. Perpindahan ini menuntut perencanaan yang matang mengingat wilayah yang akan ditempati nantinya masih dalam kondisi belum dikelola sebagaimana wilayah perkotaan maupun pusat pemerintahan kabupaten. Perencanaan lain yang memerlukan kajian mendalam adalah upaya untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah utara dan selatan baik kesenjangan ekonomi, maupun sarana prasarana.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents