BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kota Bogor Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan tata ruang, pengembangan statistic skala kota dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait; 2. Optimalisasi koordinasi antara insitusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan terwujud didalam proses penganggaran; 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya; 4. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar; 5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam; 6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
7. Kebijakan pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Bogor; 8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM; 9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lain; 10. Lemahnya
kapasitas
kelembagaan
perencanaan
ditingkat
basis
yang
menyebebkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up; 11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan; 12. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia.
Hal tersebut menyebabkan, kadalaman output kegiatan tidak bisa
diukur. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bogor yang tercantum dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 yaitu : “ Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan “ Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Nyaman Makna Nyaman merupakan kondisi yang dirasakan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, berusaha, belajar, tumbuh dan aktifitasaktifitas lain yang dilakukan di dalam kota oleh setiap elemen masyarakat. Pada dasarnya kondisi tersebut dapat terpenuhi sedikitnya oleh tiga faktor. Faktor pertama terkait dengan kualitas lingkungan, yang mana kota dapat mencerminkan kondisi yang sehat dan bersih dengan tingkat pencemaran (meliputi air, tanah dan udara)
dapat dikendalikan dengan baik. Kota yang nyaman adalah kota yang baik secara klimatik (iklim yang sejuk), indah secara visual, maupun secara aromatik. Kondisi fisik lingkungan yang baik, dicerminkan juga dari sisi ketersediaan fasilitas perkotaan yang memadai untuk seluruh warga termasuk anak, perempuan, lansia, dan difabel, ramah pengguna dengan akses yang mudah dalam mendukung aktifitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Faktor kedua kondisi nyaman juga harus dipenuhi dari sektor ekonomi seperti dunia usaha yg kondusif; kemudahan mendapat pekerjaan; dan berkembangnya ekonomi kreatif. Sedangkan faktor terakhir adalah berkaitan dengan kultur masyarakat yang baik. Kenyamanan didapat ketika warga juga merasa aman dengan kehidupan berbudaya yang tumbuh dilingkupi oleh modal sosial yang guyub. Beriman Makna Beriman, diterjemahkan ke dalam berkembangnya aktivitas kehidupan beragama yang lebih bermakna. Hal ini merupakan perwujudan dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama dan moral yang tidak hanya sebagai cerminan nilai pribadi, namun terimplementasikan ke dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama dan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang dijadikan tempat tinggal dan berlangsungnya berbagai aktivitas. Harmonisasi pun tidak hanya terjadi diantara masyarakat saja, namun juga dengan lingkungannya. Selanjutnya perhatian terhadap generasi muda menjadi penting dalam menjamin terjaganya nilai dan norma ditengah gencarnya dampak negatif dari arus globalisasi. Transparan Makna
Transparan,
lebih
ditekankan
pada
proses
berlangsungnya
pemerintahan kota dalam mengefektifkan tugas dan fungsi, serta mengawal arah pembangunan kota ke depan. Transparansi menuntut kecakapan dan peran aktif pemerintah dalam membuka diri, melayani, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program-program pembangunan, sehingga pemenuhan target pembangunan menjadi sebuah aksi kolaboratif bersama elemen masyarakat lain. Sebagai bagian dari transparansi, jalannya program-program pembangunan dapat
diakses oleh masyarakat sehingga hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi. Makna Transparan kemudian diartikan juga sebagai pemerintahan yang demokratis, yang mana pemerintah mampu menyerap aspirasi warganya. Selain itu, transparan mencerminkan penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pada prosesnya pemerintahan juga mampu menerapkan e-government secara adil, tepat, efektif, dan terintegrasi. Misi Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah dipaparkan diatas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bogor. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bogor. Adapun Misi tersebut terdiri dari : 1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi; 2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur; 3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan; 4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorentasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif; 5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan; 6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.
Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Bogor dengan Dokumen RPJMD 2015-2019, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator Nyaman
: adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara
dengan
baik,
serta
dapat
memberikan
kesegarandan kesejukan bagi penghuninya.
Kota yang
nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruangruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsive terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera
:
yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat mengfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bogor merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan
keluarga
dan
lingkungan
sebagai
dasar
pengokohan social masyarakat. Masyarakat sejahtera tidak hanya lahir dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batin.
Kesejahteraan sejati adalah keseimbangan
hidup yang merupakan kemampuan untuk memenuhi tuntutan dasar dimensi dirinya, meliputi rohani, akal, dan jasad.
Kesatuan
elemen
ini
diharapkan
mampu
berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil,
dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan kinerja Bappeda Kota Bogor harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai kewenangan Bappeda yang tercantum dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bogor, Bappeda berkontribusi mewujudkan seluruh Misi pada RPJMD sesuai kewenangan yang dimiliki sebagai berikut : A.
Misi ke 1, menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator kinerja : Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Target yang akan dicapai adalah : 1. Jumlah regulasi tentang implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (dokumen perwali); 2. Jumlah unit kerja (OPD, UPTD, kelurahan, kecamatan, Puskesmas, BUMD) yang terkoneksi internet; 3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi antar OPD (%); 4. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) OPD (unit); 5. Penyediaan repository data warehouse sebagai basis decision support system.
B.
Misi ke 2, Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur dengan indikator kinerja :
1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan berperilaku sehat; 2. Meningkatkan kualitas permukiman; 3. Merevitalisasi ruang perkotaan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua elemen masyarakat (termasuk anak, perempuan, lansia dan difabel); 4. Meningkatkan ketahanan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); 5. Meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak. C.
Misi ke 3, Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan dengan indikator kinerja : 1. Meningkatkan kualitas penataan ruang; 2. Meningkatkan lualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan kota; 3. Mengembangkan transportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pe-sepeda.
D.
Misi ke 4, Menjadikan Bogor sebagai Kota Jasa yang Berorientasi pada Kepariwisataan dan Ekononmi Kreatif dengan indikator kinerja : 1. Menjadikan warisan budaya sebagai aset kota; 2. Menguatkan identitas dan citra Kota Bogor (City Branding); 3. Mengembangkan pariwisata Kota Bogor yang berkarakter; 4. Mengembangkan iklim ekonomi kreatif.
E.
Misi ke 5, Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Transparan dengan indikator kinerja :
1. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah dan internasional; 3. Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Kota dengan elemen masyarakat; 4. Menguatkan perundang-undangan daerah. F.
Misi ke 6, Mengokohkan Peran Moral Agama dan Kemanusiaan untuk Mewujudkan Masyarakat Madani dengan indikator kinerja : 1. Meningkatkan
integrasi
nilai-nilai
agama
dan
kemanusiaan
dalam
implementasi kehidupan; 2. Mendorong harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama; 3. Mendorong peran lembaga-lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat.
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien,
berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, berbasis
perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRW Kota berfungsi sebagai : b. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota, serta; c. Acuan bagi Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan meyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRW Kota yaitu sebagai pedoman bagi :
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; e. Penataan ruang kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas : a. Kebijakan dan strategi struktur ruang; b. Kebijakan dan strategi pola ruang; c.
Kebijakan dan strategi kawasan strategi kota.
Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas : a. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota yang didukung industri kreatif dalam lingkup kawasan Perkotaan Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional; b.
Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali;
c.
Peningkatan kualitas, kuantitas, kefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata
ruang sebagai wadah perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi kegiatan yang akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang
perkembangan fungsi kota yang didukung industri kreatif dalam lingkup kawasan perkotaan menjadi perhatian penting.
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda Kota Bogor Analis isu-isu startegis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian pada masyarakat dan lingkungan externalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan bila tidak di antisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan
hasil
analisis
terhadap
isu
strategis
dalam
perencanaan
pembangunan daerah di Kota Bogor dapat di identifikasi beberapa hal sebagai berikut :
Isu Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Bogor No 1
2
3
Aspek
Isu Strategis
Koordinasi & kualitas 1. Belum optimalnya koordinasi & perencanaan aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis Terkait 2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, dalam untuk menjaga konsistensi/kontinyuitas perencanaan & penganggaran, sehingga program & kegiatan yang telah direncanakan terwujud dalam proses penganggaran Sistem perencanaan / 3. Belum adanya system pengelolaan system pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh data produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi dokumen hasil kajian maupun perencanan tidak mudah didapatkan, implikasi labih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis & akurat, teknologi informasi & komunikasi serta pengendalian perencanaan pembangunan 5. Belum terkelolanya sumber data & informasi yang mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam Sumber Daya Manusia
6. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill & kompetensi sesuai dengan tugas & kewajiban utamanya
7. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan structural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda 8. Kebijakan pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana & Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
