BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

Dan Fungsi

Pelayanan Disbudpar Kabupaten Lamongan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sesuai tugasnya merupakan Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum di bidang dan pariwisata kebudayaan. Sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai di bidang kebudayaan dan pariwisata; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015 sebanyak 1.342.466 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 672.836 jiwa dan perempuan 669.630 jiwa. Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD pada bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang dapat dirumuskan antara lain : a.

Bidang Kebudayaan Secara

umum,

hambatan/permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan kegiatan kesenian, kebudayaan adalah : 1. Daya minat untuk mendalami dan mengapresiasi seni dan budaya masih rendah khususnya terhadap seni dan budaya tradisional ; 2. Kwalitas maupun kwantitas guru, pelatih, seniman,kreator dibidang seni masih sangat kurang (sanggar terbatas) ; 3. Institusi

fungsional

Seni

Budaya

kurang

berperan

aktif

mengembangkan seni dan budaya ;

18

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

4. Ketersediaan tenaga ahli dibidang arkeologi yang menagani bendabenda purbakala belum ada. 5. Peran serta masyarakat dalam mndata dan melaporkan situs-situs dan cagar budaya di wilayah yang sangat kurang. b.

Bidang Pengembangan Pariwisata Secara

umum,

hambatan/permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan kegiatan pariwisata adalah : 1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan respon wisata sehingga aksebilitas wisata sangat terlambat; 2. Sarana Prasarana serta wahana sajian pada obyek wisata khususnya Obyek Wisata Waduk Gondang maupun Wisata Sunan Drajat masih sangat terbatas (belum memenuhi kebutuhan konsumen wisata); 3. Keterbatasan anggaran sehingga menyulitkan inovasi pengembangan pariwisata sehingga intensifikasi wahana sajian diobyek-obyek wisata tidak dapat dilakukan c.

Bidang Pemasaran 1. Kurangnya pengembangan produk dan SDM di Bidang Pariwisata dan Budaya; 2. Tingkat promosi dan informasi terhadap pengmbangan produk dan SDM masih rendah; 3. Masyarakat disekitar obyek wisata terkaiy konomi kraetif masih rendah / kurang sekali; 4. Minimnya

kegiatan

pelatihan-pelatihan

bagi

kelompok

usaha

produktif (PKL) di kawasan daya tarik wisata, pengusaha rumah makan dan organisasi kesenian di Kabupaten Lamongan.

19


3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilihpada

pemilukada

yang

dilaksanakan

tanggal

9

Desember

2015.Sebagaimanadisampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah: ”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongansecara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1)

Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2)

Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.

3)

Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budayaagama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

4)

Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu

20


bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut. Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang. Misi 2. Mengembangkan

perekonomian

yang

berdaya

saing

dengan

mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata. Misi 3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan

melalui

peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

21


Misi 4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan

dan

evaluasipenyelenggaraan

pemerintahan

dengan

mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Misi 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan(DISBUDPAR) Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 2 (dua) dan Tujuan 1 (satu) dan Misi ke 5 (lima) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur Sebagai acuan untuk mewujudkan Renstra DISBUDPAR Kabupaten Lamongan 2016-2021 dipandang perlu memperhatikan dua acuan dan referensi, dikarenakan dalam Bidang Kebudayaan masih mengacu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan dalam Bidang Pariwisata mengacu pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

22


Telaahan Renstra Dirjend Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Visi Dirjend Kebudayaan :

“Memperkukuh Kebudayaan Indonesia yang Multikultur, Bermartabat,dan Menjadi Kebanggaan Masyarakat dan Dunia” dengan Misi yaitu : 1). Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan permuseuman secara berkelanjutan; 2). Membina kesenian dan perfilman untuk meningkatkan inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa; 3). Membina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memperkuat tradisi dalam keragaman budaya; 4). Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa; 5). Internasilasi nilai untuk membentuk jati diri dan karakter bangsa serta memperkuat diplomasi budaya; 6). Mengembangkan penelitian kebudayaan guna memperkaya kebudayaan di Indonesia; 7). Mengembangkan sumberdaya kebudayaan yang berkualitas; 8). Menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan adalah : a.

Peningkatan pelestarian cagar budaya indonesia, kualitas museum di indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum. Dengan sasaran 1) meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan; 2) meningkatnya museum yang terakreditasi dan direvitalisasi, 3) meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum, 4) meningkatnya kemanfaatan cagar budaya dan museum terhadap kesejahteraan masyarakat

23


b.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film. Dengan sasaran 1) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film, 2) meningkatnya karya seni dan film, 3) meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat thd karya seni dan film

c. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi, serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional & ekspresi bud. Tradisional. Dengan sasaran 1) meningkatnya aktualisasi dan apresiasi tradisi, 2) meningkatnya kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya, 3) meningkatnya aktualisasi dan apresiasi nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan YME, 4) meningkatnya kuantitas dan kualitas peran kepercayaan terhadap Tuhan YME, komunitas adat, & pelaku tradisi, 5) meningkatnya perlindungan & pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. d.

Peningkatan inventarisasi, penulisan pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, reaktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat tehadap sejarah dan nilai budaya. Dengan sasaran 1) meningkatnya inventarisasi, penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, 2) meningkatnya aktualisasi adaptasi sejarah dan nilai budaya dlm kehidupan bermasyarakat, 3) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya

e.

Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa. Dengan sasaran 1) meningkatnya pengemasan dan penanaman nilainilai budaya/

kebangsaan,

2)

meningkatnya

diseminasi

internasilasi,

3)

meningkatnya kekayaan dan warisan budaya yang tercatat sbg warisan nasional & warisan dunia, 4) meningkatnya kerjasama dan kemitraan lintas budaya antar bangsa

24


2.

Rencana Strategis Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif VISI : “Terwujudnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menggerakkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif” Dengan misi mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah” Tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata secara nasional sadalah : 1.

Tujuan

:

Peningkatan

kontribusi

ekonomi

kepariwisataan

:

Meningkatkan kontribusi kepariwisataan terhadap PDB

Indonesia Sasaran

Nasional; meningkatkan investasi di sektor pariwisata, Meningkatkan kuantitas wisman ke Indonesia dan perjalanan wisnus; terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata; Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kulaitas dan kuantitas tenaga kerja nasional; Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia. 2.

Tujuan

:

Peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia

Sasaran

:

Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

3.

Tujuan

:

Peningkatan

kapasitas

dan

profesionalisme

SDM

pariwisata Sasaran

:

Meningkatnya profesionalisme pelaku sektor pariwisata

Demikian telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Disbudpar Kabupaten Lamongan, Disamping mentelaah Renstra Kementrian PPN/Bappenas maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Disbudpar Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dimana dalam menalankan tugas pokok dan fungsinya, Disbudpar Provinsi Jawa Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan

yang

berbasis

perencanaan

pembangunan

dengan

25


mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif. Maka visi Disbudpar Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada

upaya

perencanaan

berkesinambungan

pembangunan

untuk

mewujudkan

pembangunan sebagai dasar perumuan dan implementasi

kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia. Dengan semangat itu, maka Disbudpar Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 20142019 akan mewujudkan Visi : “Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkarakter dengan mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan”. Berpedoman pada misi Pembangunan Jawa Timur 2014-2019, maka untuk mewujudkan visi pembangunan kebudayaan dan pariwisata Jawa Timur periode 2014-2019 ditempuh melalui misi : Misi Pertama :

Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan

serta

promosi

pariwisata

yang

berkualitas. Misi ini untuk mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Timur yang berwawasan lingkungan dan berdaya

saing global,

karena

dengan

meningkatnya daya saing, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PDRB pariwisata; mendorong penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat; meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan; meningkatkan perolehan devisa dari

kunjungan

wisatawan

mancanegara;

meningkatkan

pergerakan/kunjungan wisatawan nusantara. Misi Kedua

:

Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap

nilai

dan

keragaman

budaya,

serta

pelestarian warisan budaya. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pelestarian kebudayaan daerah/lokal sebagai bagian dari kebudayaan bangsa, agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya kita tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan.

26


3.4

Telaah Rencana Tata Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan adalah: 1.

Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2.

Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan daerah;

3.

Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;

4.

Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten. Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan, maka

kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: 1.

Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;

2.

Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan;

3.

Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;

4.

Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata;

5.

Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan

6.

Pengembangan

kawasan

budidaya

dengan

tetap

menjaga

sistem

keberlanjutan dalam jangka panjang; 7.

Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata, pengembangan Kawasan

27


Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agro-industri; 8.

Pengembangan

kawasan

pesisir

dengan

mempertahankan

dan

memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability ) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking ) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan. KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan

28


bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DISBUDPAR memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. 3.5

Isu-Isu Strategis Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.

Kebudayaan a.

Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat;

b.

Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah;

c.

Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya;

2.

Pengembangan Pariwisata a.

Kurangnya sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Lamongan, menjadikan tumpang tindih dengan instansi lainnya;

29


b.

Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung (transportasi, amenitas, infrastruktur) yang menjadi tanggung jawab bersama antar PD di lingkup Kabupaten Lamongan dalam mewujudkannya;

c.

Masih rendahnya kualitas tenaga kerja di bidang kepariwisataan, dan kesadaran masyarakat setempat.

3.

Pemasaran a.

Terkait dengan pemahaman ekonomi kreatif masyarakat di sekitar obyek wisata dirasakan masih rendah sekali;

b.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlunya pelestarian seni budaya sehingga kurang bisa dipromosikan sebagai produk wisata;

c.

Terbatasnya kapabilitas basis data dan sistem informasi promosi pariwisata budaya;

d.

Belum optimalnya promosi wisata dan budaya dan pemasarannya

e.

Kurang optimalnya koordinasi kebijakan antara instansi pmrintah dan pihak swasta dalam pengembangan promosi pariwisata dan budaya.

30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents