BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi dan telah diaudit oleh BPK.

Dengan adanya perubahan yang mendasar terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut mulai dari proses penganggaran hingga pelaporan menuntut pemerintah daerah khususnya pengelolaan keuangan daerah untuk merubah

pola pikir dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dimana akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Pada bagian ini dikemukakan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Seperti diketahui Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu serta Mewujudkan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016”. Sedangkan Misi Kabupaten Siak untuk lima tahun kedepan 2011-2016 yaitu :

23 Rencana Strategis 2011 – 2016


1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan; 2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan; 3. Menanggulangi

kemiskinan

melalui

pemberdayaan

ekonomi

kerakyatan,

pemberdayaan perekonomian perdesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan; 4. Membangun, meningkatkan dan meratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, peñataan ruang dan perumahan; 5. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance) serta menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Salah satu fungsi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terkait dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance) serta menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan yang bertujuan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel serta berjalannya sistem pemerintahan yang desentralisasi.



3.3

Telaahan RENSTRA 3.3.1

RENSTRA Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan bagi hasil penerimaan, serta bantuan keuangan atau dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi Umum (DAU) dan dana Alokasi Khusus (DAK) serta pinjaman daerah. Rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dari Visi dan Misi Kementerian Keuangan, oleh karena itu Visi Kementerian Keuangan adalah “ Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga Negara/Institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan Keuangan Negara dan mengelola kekayaan Negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan Negara dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayan Negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Kementerian Keuangan sebagai berikut : a.

Misi fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, hati-hati dan Bertanggungjawab;



b.

Misi Kekayaan Negara adalah Mewujudkan pengelolaan kekayaan Negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efesien dan bertanggungjawab;

c.

Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

d.

Misi Penguatan kelembagaan adalah : 1. Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat; 2. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegrasi Tinggi dan bertanggungjawab; 3. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis lainnya.

3.3.2

RENSTRA Provinsi Riau Tahun 2009 - 2013. Dalam rangka menyelaraskan rencana strategi

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka berpedoman pada RENSTRA Propinsi Riau 2009-2013, dimana dari

Visi Keuangan adalah “ terwujudnya

pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel sebagai upaya mendukung Program K2I menuju pemerintahan yang baik dan bermartabat. Untuk mewujudkan Visi tersebut dituangkan dalam Misi sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi secara prima; 2. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya aparatur dan keuangan Pemerintah Provinsi Riau; 3. Mewujudkan

penganggaran,

penatausahaan

keuangan

dan

pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang sejalan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sedangkan dari sisi pendapatan daerah maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau sesuai tugas pokok dan fungsi, mempunyai Visi yang hendak dicapai hingga Tahun 2013 adalah “ Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai pendukung utama kelancaran penyelenggaraan roda Pemerintah Provinsi Riau secara Professional”. Dalam Visi ini ditetapkan 5 (lima) Misi yang diharapkan mampu mencapai Visi tersebut, adapun Misi Dinas Pendapatan Daerah provinsi Riau adalah : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar professional dan memiliki moralitas yang tinggi guna peningkatan kinerja; 2. Memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan kapabelitas organisasi sesuai dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara optimal dan berkualitas; 3. Menggali, meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah guna menyediakan pembiayaan yang cukup bagi Pemerintah Provinsi Riau menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat; 4. Mewujudkan kondisi yang kondusif melalui kebijakan fiskal daerah yang efektif guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; 5. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kesadaran membayar pajak dan retribusi.

3.4

Penentuan Isu-Isu Strategis. Perumusan isu-isu strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak yaitu : 1. Meningkatkan Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah; 2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel; 3. Terwujudnya pelayanan yang baik dan prima.



Ketiga Misi tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dapat diterapkan melalui berbagai strategi yang akan dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT. Hal ini dimaksudkan untuk mengindentifikasikan kondisi lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal. Pengidentifikasian ini difokuskan pada hal-hal yang diperkirakan dapat mempengaruhi gerak maju suatu organisasi.

Berdasarkan analisis SWOT ini diharapkan akan mampu teridentifikasi masukan bagi perumusan strategi. Ada beberapa elemen dalam analisis SWOT yaitu kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknesses) yang merupakan faktor internal, sedangkan peluang (opportunities) dan ancaman (Threats) merupakan faktor eksternal.

Kekuatan (strenghts) merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai modal atau landasan utama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kekuatan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan yang kuat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah secara baik dan benar; 2. Kewenangan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sesuai peraturan perundang-undangan selaku PPKD dan BUD; 3. Kemampuan dan kompetensi sumberdaya manusia cukup memadai ditinjau sisi jumlah, pendidikan dan pengalaman; 4. Budaya kerja pegawai cukup baik. Kelemahan (Weaknesses) merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam peyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kelemahan dapat di identifikasikan sebagai berikut : 1. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;



2. Belum optimalnya penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan. 3. Belum optimal penerapan Sistem pengendalian dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah. 4. Rendahnya disiplin aparatur terhadap pemanfaatan asset daerah.

Peluang (opportunity) merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Peluang yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah; 2. Tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Siak cukup baik; 3. Potensi pendapatan daerah cukup besar; 4. Dukungan dan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 5. Kemajuan teknologi informasi membantu mempercepat pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Ancaman (Threats) merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ancaman yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Semakin turunnya dana bagi hasil Sumber Daya Alam; 2. Wilayah pemungutan pajak sangat luasnya dan tingkat ketaatan masyarakat/wajib pajak terhadap pembayaran pajak masih rendah; 3. Peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah sering berubah sehingga menimbulkan multitafsir; 4. Masih adanya kepentingan Nasional terhadap pengaturan objek-objek pajak daerah.



Berdasarkan hasil uraian rangking penjabaran empat kelompok strategi SWOT didapatkan Isu-Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut : 1. Tingkat kemandirian daerah masih rendah sehingga tingginya ketergantungan daerah terhadap penerimaan dana perimbangan; 2. Tuntutan adanya transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 3. Tuntutan adanya peningkatan kualitas pelayanan.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents