BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan

hasil

rapat

Koordinasi

Daerah

Pembangunan

Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018 dihasilkan rumusan isu-isu strtegis baik dibidang Perempuan, Anak dan Gender, beberapa isu strategis gender yang dihasilkan. PUG masih diwacanakan sebagai perempuan dan setrategi PUG sebagai program Pemberdayaan Perempuan.belum efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga pendukung PUG baik ditingkat daerah maupun nasional. Mekanisme pelaksanaan PUG didaerah masih belum optimal bahkan belum jalan, masih lemahnya koordinasi system perencanaan, masih kurang lengkapnya data terpilah, masih lemahnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah bahkan Nasional. Banyaknya lembaga masyarakat yang menangani Pemberdayaan Perempuan tapi tidak terdaftar pada Kesbang Linmas, peraturanperaturan yang ada belum berpihak kepada perempuan dan PUG, masih banyaknya potensi perempuan yang belum digali, faktor ekonomi, budaya patriakhi masih sangat kuat dalam masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan

kaum

perempuan,

faktor

penyebab

masih

kurangnya

pemahaman dan kepekaan terhadap masalah-masalah gender khususnya oleh para pembuat keputusan dan pengelola perencanaan, adanya Badan, dinas Iinstansi yang belum berpihak kepada gender. Implementasi strategi PUG dalam kebijakan-kebijakan yang lebih opersional masih menghadapi kendala disebabkan karena adanya pemahaman yang keliru mengenai gender. Adanya sifat-sifat biologis bawaan yang sulit diubah dan sudah tertanam dalam kehidupan di masyarakat, pengambil keputusan masih belum

memahami

tentang

Pemberdayaan

Perempuan

dan

PUG,

kurangnya kesadaran perempuan tentang potensi yang ada pada dirinya. RENSTRA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

III - 1

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Lamandau didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahanpermasalahan

pelayanan

SKPD

beserta

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Lamandau

Pemberdayaan

2013-2018,

Perempuan,

serta

telaahan

Perlindungan

Anak

Renstra

dan

KB

Badan Provinsi

Kalimantan Tengah. Identifikasi permasalahan BPPPA&KB Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut: 1.

Dengan menjadi stakehoulder dua Kementrian di tingkat pusat dan provinsi BPPPA&KB dirasa masih kurang ketersediaan sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Badan PPPA&KB.

2.

Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin

dan

dioptimalkan

berintegritas dengan

sehingga

regenerasi

di atau

masa

mendatang

penambahan

perlu

pegawai,

pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara merata serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan disiplin bidang studi; 3.

Masih kurangnya kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Lamandau, sehingga program dan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat tidak berjalan baik dan tahan lama serta bermanfaat seperti yang diharapkan melalui bantuan-bantuan kelompok usaha perempuan.

4.

Belum optimalnya peran BPPPA&KB Kabupaten Lamandau sebagai koordinasi SKPD. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, serta terjalinnya kerjasama yang baik dengan SKPD maupun dengan Instansi Vertikal diharapkan koordinasi berjalan lancar dan tanpa adanya kendala;

5.

Kurangnya

partisipasi

pemangku

kepentingan

(stakeholder),

masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga

RENSTRA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018

III - 2

Swadaya Masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan program pemerintah juga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal; Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi potensi dan permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Lamandau, baik di lingkungan strategis eksternal pada Tabel 3.1, maupun di lingkungan strategis internal pada Tabel 3.2. Tabel 3.1 Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran BPPPA&KB di Lingkungan Strategis Eksternal di Kabupaten Lamandau Potensi

Permasalahan

Tindak Lanjut

1. Globalisasi

1.a. Ketatnya tingkat persaingan global menuntut peningkatan kapasitas SDM BPPPA&KB;

1.a.i. Mempersiapkan SDM BPPPA&KB dengan mengikuti peningkatan kapasitas dan frekuensi keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga;

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

2.a. Tuntutan pemekaran wilayah;

2.a.i. Mempersiapkan sejak dini hal-hal yang terkait dengan permasalahan pemekaran wilayah;

2.b. Permasalahan dalam memenuhi jadwal penyusunan dokumen perencanaan, dan evaluasi.

2.b.i. Mempersiapkan agenda kegiatan BPPPA&KB yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan rutin Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah pada awal tahun.


III - 3

3. Peraturan Perundangundangan

3.a. Perubahan Peraturan Perundangundangan tentang perencanaan pembangunan daerah yang menuntut perubahan didalam perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan BPPPA&KB pembangunan daerah;

3.a.i. Menyesuaikan mekanisme dan sistematika penulisan dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD Dalam pembangunan daerah sesuai dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan.

4. Pertubuhan Penduduk

4.a. Belum adanya dokumen Kajian Pertubuhan Penduduk Strategis untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif pada kelestarian Pertubuhan Penduduk;

4.a.i. Perlu mempersiapkan dokumen Pertubuhan Penduduk Strategis dalam rangka mendukung Pertubuhan Penduduk;

5.b. Belum tersedianya SDM BPPPA&KB Kabupaten Lamandau yang berkualifikasi khusus dalam penanganan isu-isu Pertubuhan Penduduk

5.b.1. Menyiapkan SDM BPPPA&KB melalui manajemen kepegawaian yang khusus menangani isuisu Pertubuhan Penduduk.


III - 4

Tabel 3.2 Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut Terhadap Peran BPPPA&KB di Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Lamandau Potensi 1. Sumber Daya Manusia

Permasalahan 1.a. Penempatan SDM belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki; 1.b. Belum adanya penilaian kinerja dan kompetensi SDM secara khusus; 1.c. Longgarnya penegakan disiplin SDM.

2. Sarana dan Prasarana

2.a. Tuntutan terhadap pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana kantor semakin meningkat; 2.b. Penyediaan sarana prasarana belum menyesuaikan dengan kebutuhan kantor.

3. Kewenangan

3.a. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Bpppa&kb dalam koordinasi Kegiatan di daerah

3.b. Ketidakpatuhan

Tindak Lanjut 1.a.i. Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan penilaian kinerja; 1.b.i.

Penerapan manajemen berbasis kinerja;

1.c.i. Penegakan disiplin secara merata disertai dengan pembinaan SDM secara rutin. 2.a.i. Peningkatan anggaran pemeliharaan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor; 2.b.i. Pemilihan sarana prasarana kantor dengan tepat dan memiliki kualitas serta kuantitas yang memadai. 3.a.i. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dan koordinasi dengan Provinsi dan Pusat mengenai perencanaan kegiatan daerah; 3.b.i. Menekankan


III - 5

4. Data dan Informasi kelembagaan

instansi vertikal dalam pemenuhan ketersedian data dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan daerah;

kepada instansi vertikal pentingnya evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan daerah sehingga tujuan organisasi, maksimalisasi serapan anggaran dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan optimal;

4.a. Data bpppa&kb yang belum terorganisasi dengan baik;

4.a.i. Adanya database kelembagaan dengan memanfaatkan teknologi informasi;

4.b. Kurang tertata, tercatat dan terarsipkannya dokumen-dokumen kelembagaan dan informasi dalam pembangunan dengan baik.

5. Anggaran

5.a. Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan klasik dalam pelaksanaan kegiatan; 5.b. Penentuan kegiatan yang tidak berdampak secara langsung pada masyarakat; 5.c. Anggaran koordinasi yang masih minim /

4.b.i. Perpustakaan dan ruang arsip sangat diperlukan sebagai wadah penataan kearsipan dokumen kelembagaan dan informasi pembangunan daerah pada bpppa&kb. 5.a.i. Perlunya pemeringkatan prioritas dalam penentuan program dan kegiatan yang direncanakan; 5.b.i. Mengefisiensikan penggunaan anggaran kegiatan dengan hasil yang efektif; 5.c.i. Memaksimalkan anggaran sebagai fungsi koordinasi dan konsultasi baik


III - 6

terbatas.

3.2

ke provinsi maupun ke pusat.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala

daerah

terpilih

dan

untuk

mengidentifikasi

faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi Bupati dan Wakil Bupati Lamandau terpilih tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” Misi Bupati Lamandau terpilih tahun 2013-2018 adalah : 1.

Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera;

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;

3.

Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;

4.

Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;

5.

Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa;


III - 7

6.

Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;

7.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan

menjadi

kuat,

berwibawa,

demokratis

dan

serta

melayani; 8.

Menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

9.

Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui : a.

Pernyataan misi ke 1: Pada misi ini terlihat jelas peran serta BPPPA&KB Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan sebagai koordinasi dan melakukan Evaluasi, Monitoring dan pengawasan perencanaan dalam pembangunan daerah bidang masing-masing BPPPA&KB;

b. Pernyataan misi ke 7 : Pada misi ini terlihat jelas Pada misi ini terlihat peran serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan berupa koordinasi dan Pelayanan terpadu pada pemberdayaan perempuan perlindunga anak dan KB dan melakukan Evaluasi, Monitoring dan pengawasan Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten


III - 8

Lamandau

2013-2018,

Bpppa&Kb

Kabupaten

Lamandau

secara

langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati. 3.3

Telaahan Renstra K/L dan Badan PPPA&KB Provinsi Kalimantan Tengah Hasil telaahan terhadap Renstra Bpppa&kb Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015, yang bertujuan untuk mengemukakan apa saja faktorfaktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bpppa&kb Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukkan penting dalam perumusan isu-isu strategis serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Bahwa dokumen perencanaan Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis masih dalam proses penyusunan pada saat Renstra SKPD ini disusun.

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis berdasarkan TUPOKSI Setelah

direview

kembali

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan Bpppa&kb Kabupaten Lamandau ditentukan isuisu strategis : 1.

Masih kurangnya SDM / aparatur yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai Tupoksinya

2.

Belum optimalnya setandar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional seperti SOP

3.

Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung guna terciptanya pelayanan baik kepada masyarakat

4.

Optimalisasi dan koordinasi antara bagian perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran


III - 9


III - 10


III - 11


III - 12


III - 13

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents