RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2011-2015
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Permasalahan merupakan “gap expectation” antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja di masa lalu.
Identifikasi
permasalahan
diuraikan
menurut
bidang
urusan
penyelenggaraan kegiatan dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna menentukan isu-isu strategis Rencana Program/Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 1. Kurangnya sumber daya manusia bidang Perhubungan darat yang memiliki latar belakang pendidikan formal transportasi darat. 2. Terbatasnya sumber daya manusia bidang Perhubungan laut yang memiliki keahlian/kualifikasi terkait dengan pelayaran dan pengelolaan Pelabuhan. 3. Terbatasnya pengetahuan teknis yang mendukung kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika terkait dengan Jurnalistik, programming dan Broadcasting 31
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2011-2015
b. Aspek Ketatalaksanaan (sarana prasarana dan teknologi) 1. Belum memadainya sarana prasarana perlengkapan jalan dan pengujian kendaraan bermotor. 2. Belum memadainya fasilitas pendukung dalam menunjang kegiatan operasional dan pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Ferry dan Pelabuhan Laut. 3. Kurangnya promosi terkait dengan potensi sumber daya bidang Perhubungan Laut. 4. Terbatasnya sarana prasarana penyebarluasan Informasi kepada masyarakat secara mobile (mupen) 5. Kurangnya sarana prasarana fasilitas website Kabupaten Barru sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
c. Aspek Kelembagaan 1. Belum sinerginya koordinasi antar daerah dan instansi
terkait dalam
pelaksanaan kewenangan. 2. Masih adanya kewenangan bidang Perhubungan Laut yang belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah. 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat sebagai media Komunikasi dan Informasi pembangunan di Pedesaan.
3.2 Isu-isu Strategis a. Isu Strategis terkait Sumber Daya Manusia Secara
umum
permasalahan
sumber
daya
manusia
bidang
Perhubungan yang dihadapi saat ini terkait dengan kurangnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan transportasi darat (lalu lintas angkutan jalan, lalulintas angkutan sungai danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan
bermotor)
dan
keahlian/kualifikasi 32
bidang
pelayaran
dan
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2011-2015
pengelolaan pelabuhan serta terbatasnya pengetahuan teknis bidang Jurnalistik, programming dan Broadcasting. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bidang Perhubungan lima tahun kedepan adalah tersedianya formasi untuk rekruitmen pegawai yang berpendidikan formal dengan latar belakang transportasi darat (S1 STTD, D3 LLAJ, D2 PKB) dan diklat teknis di Pusdiklat Perhubungan darat. Selain itu juga diperhadapkan pada peningkatan kapasitas SDM bidang Perhubungan Laut (S1 Pelayaran, S1 Manejemen Kepelabuhanan) dan kegiatan diklat teknis, studi banding pengelolaan pelabuhan dan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga yang terkait dengan kepelabuhanan. Serta peningkatan pengetahuan teknis bidang Komunikasi Informatika melaui kegiatan diklat jurnalistik, programming dan Broadcasting. Dengan demikian maka program pengembangan sumber daya manusia Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lima tahun kedepan diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan formasi pendidikan Transportasi
darat dan diklat teknis, formasi pendidikan Perhuibungan Laut dan diklat teknis Perhubungan laut, studi banding dan kerja sama lembaga pendidikan dan LSM serta diklat teknis bidang Komunikasi dan Informatika.
b. Isu Strategis Terkait Ketatalaksanaan (Sarana Prasarana Dan Teknologi) Secara umum permasalahan ketatalaksanaan (sarana prasarana dan teknologi)
yang dihadapi saat ini terkait dengan ketersediaan sarana
prasarana perlengkapan jalan, pengujian kendaraan bermotor, fasilitas pendukung Pelabuhan Ferry, Pelabuhan Laut, angkutan darat dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pengembangan sarana prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selama lima tahun kedepan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa penyediaan sarana prasarana Perhubungan dan pengembangan jaringan komunikasi 33
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2011-2015
dan informasi, untuk mendukung pengembangan interkoneksitas wilayah dan mobilitas barang, jasa dan manusia serta pengembangan website sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk penyebarluasan informasi serta pelayanan berbasis E-Goverment dan E-Procurement. Dengan demikian maka pembangunan sarana prasarana lima tahun kedepan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan, pengujian kendaraan bermotor, fasilitas pendukung Pelabuhan Ferry, Pelabuhan Laut, angkutan darat dan pengembangan jaringan komunikasi dan
informasi,
sehingga
dapat
mengakselerasi
pertumbuhan
dan
transformasi perekonomian serta kemajuan dan kemandirian wilayah.
c. Isu Strategis terkait Kelembagaan Secara umum permasalahan kelembagaan
yang dihadapi saat ini
terkait dengan belum sinerginya koordinasi antar daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan kewenangan, adanya kewenangan bidang Perhubungan Laut yang belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah dan kurangnya pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat sebagai media Komunikasi dan Informasi pembangunan di Pedesaan. Berdasarkan
permasalahan
tersebut
maka
pengembangan
kelembagaan selama lima tahun kedepan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa peningkatan sinergitas dan koordinasi antar daerah dan instansi terkait, pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan dan Pelayaran serta peningkatan
pembinaan terhadap Kelompok Informasi
Masyarakat sebagai media Komunikasi dan Informasi pembangunan. Dengan demikian maka pengembangan kelembagaan lima tahun kedepan diarahkan untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar daerah dan instansi terkait melalui kegiatan Rapat Koordinasi antar wilayah, Forum lalu lintas angkutan jalan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diarahkan 34
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2011-2015
untuk mengimplementasikan Pengelolaan operasional Pelabuhan Ferry dan Pelabuhan Laut Garongkong dan peningkatan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat serta pengembangan media informasi.
35
