BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.1.1 Permasalahan Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air Beberapa permasalahan yang terkait dengan Infrastruktur Jalan adalah sebagai berikut: 1. Masih kurangnya aksessibilitas bagi daerah terisolir dan terpencil, serta

jaringan

optimalnya

jalan

kondisi

dikawasan

jalan

untuk

perbatasan difungsikan

karena

belum

sebagai

sarana

pendukung transportasi lalulintas untuk melayani mobilitas dan aksessibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan. 2. Mempertahankan/meningkatkan tingkat kenyamanan prasarana jalan ditengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan, sistem yang belum optimal dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk penanganan jaringan jalan baik ruas jalan Kabupaten maupun ruas jalan Desa. 3.1.2 Permasalahan Bidang Bina Marga dan Pengairan Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Bina Marga dan Pengairan sebagai berikut: 1. Menurunnya Kualitas Saluran Irigasi yang disebabkan

belum

Optimalnya pemeliharaan saluran irigasi pada Baku Sawah di wilayah Kabupaten pacitan. 2. Masih adanya konflik kepentingan antar Desa dalam pemanfaatan air baku sawah. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air irigasi tersebut maupun karena kendala batas administratif wilayah.

Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

46

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 – 2016. Visi Kabupaten Pacitan:

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT PACITAN YANG SEJAHTERA” Misi Kabupaten Pacitan: Sesuai dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2011 – 2016 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut : Misi 1 : Profesionalisme

birokrasi

dalam

rangka

meningkatkan

pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Misi 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Misi 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat. Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan. Misi 5 : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Misi 6:

Pengembangan

tatanan

berbudaya, berkepribadian

kehidupan dan

masyarakat

memiliki

keimanan

yang serta

memantapkan kerukunan umat beragama.


47

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan melalui: a. Pernyataan misi ke 1: Profesionalisme birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pada misi kesatu ini, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten pacitan berperan dalam penyediaan sarana prasarana Kebinamargaan berupa Uji Laboratorium bidang Infrastruktur dan Alat Berat. b. Pernyataan misi ke 5: Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Pada misi kelima ini, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten pacitan berperan dalam Pembangunan, Peningkatan/Pemeliharaan sarana Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air. 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan umum dan Dinas Bina Marga dan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur 3.3.1. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Berdasarkan

mandat

yang

diemban

oleh

Kementerian

Pekerjaan Umum sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum,

maka visi Kementerian

Pekerjaan Umum adalah : “TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG INDONESIA SEJAHTERA 2025”. Adapun makna dari visi tersebut adalah: - Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaaatan sumber daya air yang berkelanjutan


48

- Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksessibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata. - Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum

yang memenuhi

standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari -

Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis

- Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan - Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang dan - Jasa Konstruksi Nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014 adalah: 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan

nasional

dan

daerah

serta

keterpaduan

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis

penataan

ruang

dalam

rangka

pembangunan

berkelanjutan. 2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan berkelanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. 3. Meningkatkan aksessibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung

pertumbuhan

ekonomi

dan

meningkatkan


49

kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan bekelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur

permukiman

yang

terpadu,

andal

dan

berkalanjutan 5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku serktor konstruksi tumbuh dan berkembang. 6. Menyelenggarakan

penelitian

dan

pengembangan

serta

penerapan IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria

pendukung

infrastruktur

Pekerjaan

Umum

dan

fungsional

dan

permukiman 7. Menyelenggarakan

dukungan

manajemen

sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance 8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik praktik KKN di lingkungan meningkatkan

Kementerian kualitas

Pekerjaan pemeriksaan

Umum dan

dengan

pengawasan

profesional. Pernyataan visi dan misi memberikan

arahan

Kementerian Pekerjaan Umum bagi

seluruh

daerah

(provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang

Infrastruktur. Beberapa hal yang menjadi

pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Pengairan yaitu: Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Infrastruktur Jalan, jembatan dan SDA sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan SDA yang baik serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian.


50

3.3.2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur adalah: “Tersedianya sistem jaringan jalan yang andal dan terpadu guna meningkatkan kemakmuran masyarakat “ Sedangkan Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur adalah: “

Terwujudnya

Pengelolaan

Sumber daya

air yang

menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk mencapai

kesejahteraan

rakyat,

serta

mendukung

Persatuan dan Kesatuan Nasional yang dilaksanakan secara berkeadilan dengan bertumpu pada peran serta keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan urusan administrasi dan rumah tangga kantor, tata usaha dan pembinaan kepegawaian, pelayanan informasi serta

tata

laksana

organisasi

berdasarkan

Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pengairan

Provinsi Jawa Timur adalah

sebagai berikut : a. Meningkatkan

pengelolaan

SDA

permukaan

yang

memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk


51

memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan

dengan

melakukan

konservasi

SDA,

pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak. b. Mendayagunakan sumber daya air secara adil serta memenuhi

persyaratan

kualitas

dan

kuantitas

untuk

berbagai kebutuhan masyarakat. c. Mengendalikan dan mengurangi dampak negatif daya rusak air. d. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan peran Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air. e. Membangun jaringan sistem informasi sumber daya air yang

terpadu,

antar

sektor

dan

antar

wilayah.

Meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air. f. Meningkatkan standart pelayanan minimum (SPM) yang dapat memenuhi persyaratan minimal kelayakan, sehingga dapat menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dan proporsional. g. Meningkatkan

tata

pengaturan

yang

berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan.

h. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam banjir, kekeringan dan lain-lain terutama pada kawasan sumber produksi, pertanian dan Perkotaan. Berdasarkan visi dan misi

Dinas Pekerjaan Umum dan

Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan menetapkan beberapa hal


52

yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut: 1.

Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan aksessibilitas bagi daerah terisolir dan terpencil, serta jaringan jalan dikawasan perbatasan dengan meng optimalkan jalan

untuk

transportasi

difungsikan lalulintas

sebagai

untuk

sarana

melayani

kondisi

pendukung

mobilitas

dan

aksessibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan. 2.

Mempertahankan/meningkatkan prasarana

jalan

tingkat

ditengah-tengah

kenyamanan

keterbatasan

alokasi

pendanaan, sistem yang belum optimal dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk penanganan jaringan jalan baik ruas jalan Kabupaten maupun ruas jalan Desa. Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4.1 Telahaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kebijakan Berdasarkan RTRW Jawa Timur Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari SWP Madiun dan sekitarnya. Kabupaten Pacitan memiliki rencana fungsi wilayah sebagai

pemerintahan,

pertanian,

perkebunan,

perikanan,

pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.


53

Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya dalam sistem perwilayahan Jawa Timur, terjadi

pemusatan

Berdasarkan

kondisi

menyeimbangkan

kota-kota ini,

yang

perlu

pertumbuhan

terlalu

adanya

dengan

ke

upaya

Utara. untuk

mengembangkan

wilayah Selatan Jawa Timur diantaranya adalah Kabupaten Pacitan

merupakan

wilayah

yang

harus

diprioritaskan

pengembangannya melalui Konsep Pengembangan SelatanSelatan yaitu jalur Pacitan – Trenggalek – Tulungagung Banyuwangi. Kedudukan

Kabupaten

Pacitan

dalam

konstelasi

wilayah Koridor pantai selatan Jawa tidak lepas dari sistem kota-kota. Kota Pacitan merupakan pusat kegiatan lokal bagi daerah-daerah lain di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan lokal wilayah, Pacitan menjadi wilayah penghubung antar kota-kota sekitar baik di wilayah Jawa Timur (Citragung) maupun Jawa Tengah dan DIY (Pawonsari). Letak Kabupaten Pacitan yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadikan peran Pacitan sebagai pintu masuk Jawa Timur di wilayah pantai selatan Jawa. Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW

Provinsi

Jawa

Timur

yang

mengatur

arahan

pengembangan Pacitan menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor pantai selatan akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kabupaten Pacitan. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal

harus

diantisipasi

dan

dikendalikan

agar

tidak

berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai


54

dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah. 3.4.2

Telahaan terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Sebelum disusunnya strategi pengembangan Pacitan, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan wilayah Pacitan. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap

isu

permasalahan

serta

potensi

dan

prospek

pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hal-hal terbut, maka pengembangan kegiatan/ekonomi di Kabupaten Pacitan yang menjadi dasar perumusan struktur ruang harus mempertimbangkan: 1. Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas; 2. Pengembangan

lahan

di

wilayah

Utara

dan

Barat

hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi

sebagai

kawasan

perlindungan

bagi

wilayah

bawahnya; 3. Kondisi lahan di wilayah Tengah yang rawan longsor, menyebabkan wilayah ini relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan relatif rendah. 4. Wilayah Kars Pacitan Barat yang terletak di wilayah Selatan – Barat merupakan kawasan Kars kelas 1, sehingga di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan;


55

5. Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada akhirnya akan menarik sektor-sektor primer untuk berkembang (mis: perikanan laut, lobster, melinjo, janggelan, jeruk , batu aji, keramik dan gerabah); 6. Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan hendaknya dilakukan dengan sistem banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan 7. Prioritas pengembangan ditekankan pada wilayah Selatan dengan penekanan fungsi Utama sebagai pariwisata pantai dan gua. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan adalah: wilayah berkembang sesuai kecenderungan perkembangan wilayah saat ini. Struktur perwilayahan dilakukan dengan dengan asumsi sebagai berikut: 1. Pembagian Wilayah Pembangunan lebih berorientasi pada pembagian wilayah administrasi; 2. Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari dari empat wilayah administrasi Kecamatan; 3. Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di

tengah-tengah,

selain

juga

mempertimbangkan

kelengkapan fasilitas perkotaan dan orde kota Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu:  Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektorsektor lainnya, khususnya sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan.


56

 Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia.  Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/multiplier effect yang tinggi.  Harapan

perkembangan

tercapai

melalui

akselerasi

pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu menunggu hasil pembangunan

sektor

lain

terlebih

dahulu,

sehingga

perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama. Untuk penetapan

memenuhi strategi

bagi

skenario tiap-tiap

tersebut, sektor.

maka

dilakukan

Penetapan

serta

penyusunan Strategi Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Pacitan dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah Pacitan.

Visi,

misi,

tujuan

dan

strategi

disusun

dengan

mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber

daya

alam

(SDA)

ekonomi

serta

tujuan

internal

Pengembangan Wilayah Kabupaten Pacitan. Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang Kabupaten Pacitan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, adalah : 1. Strategi pengembangan berdasarkan kebijakan makro; 2. Strategi struktur ruang wilayah Kabupaten Pacitan; 3. Strategi pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan; 4. Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; 5. Strategi penataan kawasan pedesaan dan perkotaan


57

6. Strategi penataan sistem prasarana wilayah; 7. Strategi penataan kawasan strategis; 8. Strategi penataan wilayah pesisir; dan 9. Strategi penataan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Sehubungan dengan strategi penataan ruang Jawa Timur pada Kabupaten Pacitan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan, sebagai berikut: 1. Bahwa peningkatan jaringan jalan di wilayah Kabupaten Pacitan tetap mempertimbangkan penataan ruang yang telah ditetapkan 2. Peningkatan

jaringan

Irigasi

juga

mempertimbangkan

penataan ruang wilayah yang telah ditetapkan


58

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents