BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan dan di sisi lain kehidupan di masyarakat menentukan kebermaknaan hasil pendidikan, untuk itu proses pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Terkait dengan perkembangan global abad ke-21, pendidikan diarahkan untuk penyiapan sumber daya manusia berkualitas yang (1) memiliki pengetahuan/wawasan global yang bersifat integral aplikatif dan berorientasi pada proses dan nilai-nlai universal; (2) memiliki sikap/perilaku adaptif, inisiatif, proaktif, kritis, analitis, inovatif, dan kreatif; dan (3) memiliki keterampilan global melalui interaksi multibudaya yang berbasis teknologi informasi yang berlandaskan emotional skills.

3.1 Identifikasi Permasalahan Dalam membangun pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga di Kota Madiun dan untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing global di berbagai sendi kehidupan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi permasalahan di Kota Madiun dan harus dijawab adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Bidang Kajian

(1) Manajemen Pelayanan Pendidikan

Capaia n/ Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(2)

(3)

Baik

1. SPM 2. SNP 3. Standar Akuntasi Daerah

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL

EKSTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

(DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(4)

(5)

1. Sarana dan prasarana pendidikan 2. Tenaga administrasi

Renstra Dikbudmudora Kota Madiun Tahun 2014-2019

1. Jaringan internet yang terkoneksi dengan server

Permasalahan Pelayanan SKPD

(6) 1.

Belum semua satuan pendidikan jenjang SDN terkoneksi dengan sistem

52

untuk pengolahan keuangan sekolah dan aset sekolah 3. Ketrampilan akan penggunaan dan pemanfaatan TIK 4. Pengetahuan tenaga pendidikan dan kependidikan terhadap pentingnya SPM

Pemerintah Kota 2. Aplikasi pendataan yang sering berubah 3. Regulasi pemerintah yang berubahubah

5. Koordinasi antar instansi terkait

Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Angka cukup

1. SPM 2. SNP

1. Peta guru 2. Pengetahuan tenaga pendidik dan kependidikan terhadap pentingnya SPM 3. Data base guru dan pengawas sekolah 4. Peningkatan kompetensi trnaga pendidik dan kependidikan


1. Regulasai pemerintah 2. Penetapan kuota PLPG

keuangan daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran sekolah. 2. Masih lemahnya sumber daya manusia di sekolah dalam melakukan penyusunan anggaran sekolah. 3. Masih rendahnya SDM di jenjang PAUD dalam melaksanakan pendataan berbasis internet. 4. Masih rendahnya validatas pelaporan aset sekolah 5. Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar yang belum sesuai ketetapan nasional. 6. Belum semua sekolah dasar negeri melaksanakan PPDB online. 7. Belum optimalnya pemanfaatan web sebagai media informasi. 1.

2.

3. 4.

Belum meratanya distribusi guru pada jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Kualifikasi Pendidikan guru masih belum sesuai SPM dan SNP. Kompetensi guru belum optimal Kompetensi kepala sekolah yang kurang memadai

53

5.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Belum optimal

1. SPM 2. SNP 3. MDGs

4. Sarana dan prasarana pendidikan 5. Bekerjasama dengan instansi terkait 6. Proses pembelajara n di sekolah 7. Ketersedian tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu


1.Minat masyarakat untuk sekolah di lembaga berbasis agama meningkat. 2. MI/Lembaga swasta menerima murid baru dengan jumlah yang sangat banyak 3. Penetapan biaya sekolah

Profesionalisme guru yang belum optimal 6. Pemetaan karir guru yang belum tersedia. 7. Jumlah tenaga guru untuk beberapa mata pelajaran berlebih dan untuk mata pelajaran tertentu kurang. 8. Belum tersedianya tenaga administrasi pada jenjang SD. 9. Kurangnya tenaga kependidikan seperti tenaga perpustakaan, tenaga laboratarium dan tenaga kebersihan. 10. Kompetensi tenaga pendidik masih belum optimal. 11. Belum optimalnya kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas kepengawasa 12. Belum terpenuhinya rasio pengawas dengan jumlah sekolah binaan. 1. Jumlah siswa sekolah dasar yang cenderung menurun setiap tahunnya. 2. Masih tingginya biaya pendidikan di PAUD formal atau Taman Kanak-Kanak. 3. Masih belum optimalnya mutu siswa dalam penguasaan materi

54

Pendidikan Menengah

Belum optimal

1. SNP 2. MDGs 3. EFA

8. Biaya Operasional sekolah

pada lembaga swasta 4. Semakin majunya perdidikan di kabupaten/kot a di luar Kota Madiun

1. Sarana dan prasarana pendidikan 2. Proses pembelajaran di sekolah 3. Ketersedian tenaga pendidik dan

1. Perkembangan TIK yang pesat 2. Semakin majunya perdidikan di kabupaten/kot a di luar Kota Madiun


pembelajaran Adanya kecenderungan menurunnya capaian ratarata Ujian Nasional 5. Belum optimalnya kiprah siswa siswa Kota Madiun dalam perlombaanperlombaan yang diikuti baik akademik maupun non akademik. 6. Belum semua sekolah memenuhi SPM 7. Belum adanya sekolah unggul di Kota Madiun. 8. Fasilitas pendidikan yang belum memadai yaitu : jumlah yang masih kurang, distribusi yang tidak merata, dan terdapat kesenjangan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. 9. Adanya disparitas kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. 10. Masih ada lembaga Taman Kanak-Kanak yang sarana prasarananya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. 1. Masih belum optimalnya mutu siswa dalam penguasaan materi pembelajaran. 2. Adanya kecenderungan 4.

55

kependidikan yang bermutu 4. Biaya Operasional sekolah 5. Bekerjasama dengan dunia usaha dan indistri


3. Adanya perguruan tinggi negeri di Kota Madiun

menurunnya capaian ratarata Ujian Nasional 3. Belum optimalnya kiprah siswa siswa Kota Madiun dalam perlombaanperlombaan yang diikuti baik akademik maupun non akademik. 4. Belum semua sekolah memenuhi SNP 5. Belum adanya sekolah unggul di Kota Madiun. 6. Belum semua sekolah negeri memiliki laboratarium Bahasa 7. Adanya disparitas kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. 8. Masih terdapat anak putus sekolah utamanya pada SMK 9. Serapan lulusan pada lapangan kerja yang sesuai dengan program kejuruan di SMK masih rendah. 10. Belum optimalnya lulusan SMA yang diterima di perguruan tinggi negeri 11. Kurang tergalinya potensi dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dunia usaha dan industry terhadap pendidikan. Dan

56

Pendidikan Non Formal, Pembinaan Kepemudaan dan Keolah ragaan

Belum optimal

1. SNP

1. Sarana dan 1. prasarana pendidikan Non formal 2. Sarana dan 2. prasarana olah raga 3. Tenaga 3. pelatih olah raga yang 4. profesional 4. Ketersedian tenaga pendidik Non formal bermutu 5. Data base perpustakaan berbasis TIK


1. Minat masyarakat terhadap olah raga 2. Acara kejuaraan di luar pemerintah 3. Partisipasi instansi terkait

juga perguruan tinggi negeri ataupu swasta yang ada di Kota Madiun. 1. Belum meratanya sebaran siswa PAUD 2. Masih rendahnya kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non formal 3. Sarana dan prasarana pembelajaran pada PAUD non formal masih kurang. 4. Masih minimnya prestasi keolahragaan yang dicapai di tingkat Propinsi dan Nasional. 5. Belum ada unggulan cabang olah raga yang menjadi potensi Kota Madiun. 6. Masih sedkitnya sarana dan prasaran aolahraga yang tersedia. 7. Belum tersedia data base perpustakaan sekolah di semua jenjang dan jalur pendidikan 8. Masih rendahnya kompetensi tenaga perpustakaan di sekolah. 9. Belum semua sekolah memeiliki ruang perpustakaan. 10. Masih rendahnya kualifikasi pendidikan dan kompetensi

57

tenaga pendidik PAUD Non formal Kebudayaan

Baik

SPM Kesenian

1. Sarana dan5. fasilitas kesenian 2. Tenaga pelatih Seni6. yang profesional 7. 3. Sumber daya Manusian 8. yang berkualifikasi pendidikan seni sejarah 4. Data base seni daerha dan cagar budaya.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam

1. Minat masyarakat terhadap budaya 2. Dewan Kesenian 3. Partisipasi instansi terkait

pelayanan

1. Belum lengkapnya fasilitas kesenian yang dimilki Kota Madiun 2. Belum adanya budaya lokal yang menjadi ikon Kota Madiun 3. Kurang beragamnya kegiatan kegiatan di bidang kebudayaan 4. Masih sedikitnya pagelaran seni dan lomba kesenian yang dilaksanakan. 5. Belum maksimalnya promosi seni khas Kota Madiun. 6. Belum optmimalnya pemeliharaan dan penggalian cagar budaya Kota Madiun

pendidikan

oleh

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun utamanya dalam pemenuhan SPM

Pendidikan Dasar dan SPM Kesenian serta Standar Nasional

Pendidikan berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD, lembaga swasta jenjang SD, SMP dan SM; 2. Belum optimalnya pencapaian SPM dan SNP; 3. Masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga negeri dan swasta; 4. Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 5. Kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah; 6. Belum meratanya sebaran tenaga pendidik terhadap kebutuhan sekolah; 7. Kurangnya daya saing peserta didik di bidang sains kesenian dan olahraga; Renstra Dikbudmudora Kota Madiun Tahun 2014-2019

58

8. Belum maksimalnya hasil pembelajaran; 9. Belum optimalnya penerapan menajemen pendidikan di sekolah; 10. Belum optimalnya kemitraan atau kerjasama yang sinergis dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi 11. Masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya; 12. Kurang terpromosikannya budaya lokal; 13. Kurangnya sarana prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif; 14. Kurangnya pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; 15. Kurangnya pelestarian seni dan budaya tradisional yang berciri khas Kota Madiun; 16. Masih sedikitnya jumlah sarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan gelanggang olah raga; 17. Masih kurangnya pembinaan terhadap potensi olahraga yang ada.

Dari permasalahan di atas maka langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai pada lembaga PAUD, dan lembaga swasta jenjang SD, SMP, SM; 2. Pemenuhan pencapaian SPM dan SNP sesuai target nasional; 3. Meminimalisir kesenjangan mutu pendidikan lembaga negeri dan swasta; 4. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 5. Pemenuhan tenaga kependidikan di jenjang Sekolah Dasar termasuk rasio Pengawas; 6. Pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan; 7. Meningkatkan proses dan hasil pembelajaran sehingga peserta didik dapat bersaing di segala bidang dan berskala regional, nasional ataupun internasional; 8. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga sekolah terhadap manajemen pendidikan; 9. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha, dunia undustri dan perguruan tinggi; 10. Meningkatkan frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festifal seni dan budaya lokal;


59

11. Meningkatkan promosi budaya lokal; 12. Pemenuhan sarana dan prasarana pagelaran seni dan budaya; 13. Meningkatkan pemeliharaan dan melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya; 14. Meningkatkan jumlah sarana olah raga yang meliputi lapangan olah raga, dan gelanggang olah raga; 15. Meningkatkan pembinaan terhadap potensi olahraga yang ada.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun harus mengacu pada visi misi dan program Walikota Madiun. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut : Visi Kota Madiun: “Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera” Visi tersebut memiliki makna yang sangat mendasar serta strategies sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun. Selain itu visi tersebut juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan. Sedangkan misi Kota Madiun dalam RPJMD tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari visi dan misi di atas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun secara jelas dijabarkan dalam tabel berikut ini :


60

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera Faktor No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Pentingnya peningkatan mutu pendidikan yang meliputi sarana, prasarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu, kompetitif, berakhlak mulia dan berbudaya. 2. Pentingnya pendayagunaa n TIK dalam penyelenggara an sekolah

 Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah utamanya sekolah swasta  Peraturan pemerintah seperti Kurikulum yang sering berubah  Masih ada tenaga pendidik yang kualifikasi dan kompetensi pendidikannya tidak relevan dengan peraturan yang ditetapkan  Kurangnya daya saing peserta didik  Belum semua sekolah memiliki tenaga IT yang berkualias.

 Tersedianya SPM dan SNP sebagai acauan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran.  Tersedianya dana APBN dan APBD yang cukup besar untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran  Perkembangan TIK yang cepat mempermudah dalam mengakses informasi pendidikan  Partisipasi aktif dari dunia usaha, dunia industri dan perguruan tinggi.

1.

Misi 4 : Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

Program : 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Pendidikan Menengah 4. Pendidikan Non Formal 5. Peningkatan Mutu Pendidik Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Manajemen Pelayanan Pendidikan 7. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) 8. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga. 9. Pengembangan Nilai Budaya. 10. Pengelolaan Kekayaan Budaya. 11. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Sekolah

3. Perlunya peningkatan Fasiltas seni 4. Perlunya pemeliharaan dan pelestarian budaya lokal Kota Madiun

 Terbatasnya sarana dan prasarana seni yang ada  Terbatasnya kekayaan budaya lokal yang dimiliki  Masih rendahnya minat masyarakat


 Tersedianya SPM Kesenian sebagai acauan pemenuhan standar  Tersedianya dana APBD yang cukup ntuk pengadaan sarana kesenian dan pemelihrana

61

terhadap kesenian dan budaya lokal

5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta pembinaan kepemudaan yang lebih bermutu.

 Terbatasnya sarana olahraga yang ada  Belum optimalnya penggalian olahragawan  Belum tersedianya tenaga pelatih yang berkualitas  Belum tergalinya cabang olah raga yang menjadi unggulan

cagar budaya lokal  Terdapat Dewan Kesenian sebagai mitra budaya  Tersedianya dana APBD yang cukup untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olah raga  Tersedia prasarana olahraga seperti stadion yang representatif

Berdasarkan tabel diatas, maka visi dan misi Kepala Daerah Kota Madiun terpilih periode 2014-2019 terutama misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dan bersinergi

dengan tugas pokok Dinas

Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun yaitu sebagai

unsur

pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pendidikan, urusan kebudayaan dan urusan kepemudaan dan Olah Raga

dan

menyelenggarakan

fungsi sebagai

berikut : 1.

perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2.

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

di

bidang

pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga; 3.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga; Renstra Dikbudmudora Kota Madiun Tahun 2014-2019

62

4.

pelaksanaan pembinaan UPTD;

5.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari perumusan Visi dan Misi tersebut di atas, maka program-program yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendididkan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun terdiri dari 11 (sebelas) Program yang meliputi : 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Pendidikan Menengah 4. Pendidikan Non Formal 5. Peningkatan Mutu Pendidik Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Manajemen Pelayanan Pendidikan 7. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) 8. Pengembangan Nilai Budaya. 9. Pengelolaan Kekayaan Budaya. 10. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga. 11. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Sekolah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi mengemukakan apa saja faktorfaktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:


63

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor No

Sasaran Jangka Menengah K/L


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kualifikasi untuk Pendidik PAUD formal (TK/TKLB ) diharapkan 85% berpendidikan minimal S1/D4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal telah dilatih sekurang-kurangnya 55%.

Belum semua Pendidik Paud formal berpendidikan S1 atau baru mencapai 77%, dan Pendidik PAUD nonformal yang telah dilatih belum mencapai 55%

 Masih rendahnya minat pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke S1  Mahalnya biaya pendidikan S1  Terbatasnya kuota seritifikasi  Terbatasnya kuota peserta pelatihan bagi Pendidik Non formal

 Tersedianya dana APBN dan APBD untuk pelaksanaan sertifikasi dan pelatihan pendidik PAUD  Terdapat perguruan tinggi yang membuka program studi kependidikan PAUD di Kota Madiun.

1.

Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SD 1:20 sampai 1 : 28 dan SMP 1:20 sampai 1:31

Rasio pendidik dan peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar di atas standar nasional yaitu 1 : 13

 Jumlah tenaga pendidik yang berlebih, namun disisi lain ada yang kurang untuk mata pelajaran tertentu



Jumlah lembaga yang relatif sedikit



Tidak adanya penambahan tenaga pendidik baru



Tersedianya dana bantuan penyelenggera an sekolah bagi negeri dan dana hibah bagi sekolah swasta Adanya kegiatan peningkatan kompetensi guru falam pembelajaran

 Jumlah peserta didik trendnya cenderung menurun atau berkurang

Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMALB dan 70% melaksanakan e pembelajaran Masih ada lembaga SMK yang belum melaksanakan e pembelajaran utamanya pada lembaga swasta

 Terbatasnya sarana pembelajaran berbasis TIK yang dimiliki ileh sekolah  Kurangnya kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasi TIK




64

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun berdasarkan Sasaran Renstra K/L anatara lain yaitu Belum semua Pendidik Paud formal berpendidikan S1 atau baru mencapai 77% dan Pendidik PAUD nonformal yang telah dilatih belum mencapai 55%,

Rasio pendidik dan peserta didik

jenjang pendidikan dasar di atas standar nasional yaitu 1 : 13, serta

untuk

masih ada

lembaga SMK yang belum melaksanakan e pembelajaran utamanya pada lembaga swasta.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun tidak lepas dari Dokimen Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana penataan ruang wilayah Kota Madiun mempunyai visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Penataan Ruang yang Mengakomodasi terhadap Peluang Investasi dalam Rangka Menciptakan Kota Madiun Sebagai Pusat Perkembangan Ekonomi Jawa Timur Bagian Barat”. Untuk mewujudkan visi penataan ruang tersebut maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut : a. Mewujudkan pusat-pusat pelayanan ekonomi sekala regional. b. Mewujudkan pengembangan sarana prasarana wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah. c.

Mewujudkan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung dalam upaya membentuk Kota Madiun yang berkelanjutan.

d. Mewujudkan kepastian hukum dan peran serta masyarakat dalam mendorong kegiatan yang produktif.

Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis, maka yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga akan ditelaah dan diuraikan dalam tabel dibawah ini:


65

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Faktor No

Rencana Tata Ruang Wilayah


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Terpusatnya satuan pendidikan yang lebih berkualitas dan diminati masyarakat di tengah Kota

 Masih adanya disparitas mutu pendidikan antara lembaga pendidikan  Pola pikir masyarakat akan sekolah favorit

 Wilayah Kota Madiun yang relatif terjangkau hanya terdiri 3 kecamatan  Akses jalan yang mudah dan bagus  Adanya regulasi tentang SPM dan SNP  Sosialisai kepada masyarakat akan mutu pendidikan yang merata

1.

Kawasan Pendidikan

Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah terpusatnya satuan pendidikan yang lebih berkualitas dan diminati masyarakat di tengah Kota. Kota Madiun yang hanya terdiri dari tiga kecamatan dan sebaran penduduknya hampir merata di tiga kecamatan pada dasarnya di semua wilayah tersebar merata pelayanan pendidikan baik jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Berikut adalah tabel faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya :


66

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Faktor No

Kajian Lingkungan Hidup Strategis


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 Kesadaran akan pentingnya sekolah berbasis lingkungan hijau masih kurang  Beberapa sekolah tidak memiliki ruang terbuka yang memadai

 Sosialisai kepada sekolah akan pentingnya sekolah ramah lingkungan  Terdapat sekolah yang menjadi juara nasional dalam Lomba Lingkungan Sekolah Sehat

1.

Lingkungan Hijau

Belum semua sekolah menerapkan sekolah berbasis lingkungan hijau

Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup strategis adalah belum semua sekolah menerapkan sekolah berbasis lingkungan hijau. Namun demikian ada beberapa sekolah di Kota Madiun yang memiliki prestasi nasional dalam melaksanakan sekolah berbasis lingkungan yaitu sebagai juara nasional dalam Lomba Lingkungan Sekolah Sehat. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi sekolah yang lain untuk menerapkan sekolah berbasis lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam menentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun ada

beberapa hal yang menjadi

acuan dari pelayanan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun yaitu : 1. Gambaran pelayanan ditinjau Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun ditinjau dari tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Renstra Dikbudmudora Kota Madiun Tahun 2014-2019

67

otonomi daerah yang melaksanakan urusan pendidikan, urusan kebudayaan dan urusan pemuda dan olahraga sebagaimana teruang dalam Peraturan Daerah Nonor 35 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, yang menyelenggarakan fungsi yaitu a)

Perumusan

kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga berdasarkan

peraturan

perundang-undangan;

b)

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga; c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga; d) pelaksanaan pembinaan UPTD; dan e) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Ditinjau dari sasaran jangka menengah pada Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa masih ada permasalahan pelayanan pendidikan dalam imlikasinya, serta

implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun. Dari uraian di atas dan dengan menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis SWOT yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesses), peluang (Oportunities) serta tantangan (Threats), maka

isu-isu stragis Dinas Pendidikan

Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun tahun 2014-2019 dapat di identifikasikan sebagai berikut : 1. Bidang Urusan Pendidikan 1) Kurangnya sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan untuk kegiatan pembelajaran bermutu dengan menekankan pendidikan berkarakter dan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati dan olah raga. 2) Kurangnya kualitas lulusan dan prestasi siswa dalam lomba-lomba tingkat regional dan nasional baik di bidang akademik maupun non akademik. 3) Kurangnya tenaga kependidikan/tenaga administrasi sekolah utamanya di jenjang Sekolah Dasar. 4) Kurangnya kualifikasi pendidikan dan kompetensi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kompetensi manajerial kepala sekolah, dan kompetensi kepengawasan Pengawas Sekolah serta bersertifikat pendidik. 5) Kurangnya pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sekolah serta akses informasi pendidikan berbasis TIK.


68

6) Kurangnya kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha, dunia industri dan perguruan tinggi . 7) Belum optimalnya manajemen pelayanan pendidikan. 2. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 1) Kurangnya pembinaan kepemudaan dan olah raga yang berkualitas. 2) Masih belum optimalnya prestasi di tingkat propinsi dan nasional untuk bidang olah raga. 3) Kurangnya sarana dan prasarana keolahragaan yang memadai. 3. Bidang Urusan Kebudayaan 1) Kurangnya promosi kesenian khas budaya daerah. 2) Belum optimalnya sarana pengembangan budaya dan kesenian daerah.


69

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents