BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI

PELAYANAN BPBD PROVINSI SUMATERA SELATAN Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 yang kemudian

dideskripsikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2009 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah : 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta daerah rawan bencana; 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 5) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana berupa uang dan barang; 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima

dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan : 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

44

2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selain tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi : (1). Koordinasi penanggulangan bencana; (2). Komando penanggulangan bencana; dan (3). Pelaksana penanggulangan bencana. Ketiga

fungsi

tersebut

dijabarkan

kedalam

kegiatan

strategis

dalam

penanggulangan bencana : Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi

tersebut

salah

satunya

adalah

penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan fungsi komando. Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana. Pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebjakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

45

Sejak terbentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah secara optimal melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kedepan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehingga terwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara lain dilaksanakan melalui: 1) Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 2) Peningkatan akuntabilitasi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik; 3) Penambahan dan peningkatan mutu sumber daya manusia penanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana; 4) Sebagai lembaga yang relatif baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Sumatera

Selatan

dituntut

untuk

terus

mensosialisasikan

keberadaannya serta terhadap fungsi dan peran yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran kelembagaan yang telah ada terlebih dahulu; 5) Peningkatan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan, yang diarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya-upaya penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan yang terakhir adalah 6) Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan bersama.


46

Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan wilayah layanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, memiliki topografi terletak 1°- 4° Lintang Selatan dan 102°108° Lintang Utara, dengan luas 87.017 Km², berpenduduk 6.899.892 jiwa tersebar di 17 Kabupaten/ Kota, dilihat dari iklim Sumatera Selatan memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim disepanjang tahun, yakni musim hujan dan musim kemarau, suhu berkisar antara 24° - 32° celcius dengan tingkat kelembaban antara 73 – 84 %. Wilayah daratan di bagian Timur dibatasi garis pantai terdiri dari rawa-rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, bagian Tengah terdiri dari dataran rendah dan lembah, dan bagian Barat terdiri dari bukit dan pegunungan yang merupakan rangkaian Bukit Barisan. Kondisi alam seperti ini merupakan salah satu potensi terjadinya bencana alam, non alam ataupun sosial di Sumatera Selatan. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban. Musim hujan terjadi antara bulan Oktober sampai dengan April dengan curah hujan rata - rata 2.100 mm – 3.264 mm. Secara sosiokultural jumlah penduduk yang hampir mencapai 7 juta jiwa dengan beragam suku bahasa, adat istiadat, perkembangan penduduk dan industri yang pesat dibeberapa perkotaan. Kondisi alam seperti ini merupakan salah satu potensi, selain sebagai potensi juga dapat menjadi sumber bencana. Penyebab bencana dapat dikelompokkan 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, non alam dan bencana social; Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan/putting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, karena faktor alam hama penyakit tanaman, epidemi/ wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain berupa kebakaran hutan / lahan/ pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transfortasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.


47

Bencana Sosial antara lain berupa kerusuhan social politik dan konflik social dalam masyarakat yang sering terjadi. Sumatera Selatan merupakan salah satu dari Provinsi di Indonesia mempunyai potensi terjadi bencana alam, non alam maupun sosial. Kondisi semacam ini diperkuat dengan ditunjuknya Sumatera Selatan sebagai Regional Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Kesehatan oleh Departemen Kesehatan RI dengan wilayah pelayanan : Sumsel, Jambi, Babel dan Bengkulu. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman

bencana,

namun

kenyataan

pelaksanaannya

masih

acapkali

terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Sumatera Selatan dan Dampaknya Tahun 2010-2013 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Bencana

Jumlah Kejadian

Dampak

Kebakaran Banjir Banjir Bandang Angin Puting Beliung Tanah Longsor Kecelakaan Transportasi

309 104 21 93 58 9

Rumah terbakar 1.493 unit Rumah terendam 79.507 unit Rumah rusak berat 407 unit Rumah rusak ringan 1.446 unit Sekolah rusak ringan 6 unit Sekolah terendam 91 unit Masjid terendam 2 unit Masjid rusak ringan 7 unit Korban Meninggal 89 jiwa

Jumlah

594 kali


48

Gambar 3.1 Peta Sumatera Selatan

Gambar 3.2 Topografi Sumatera Selatan dibagi atas 5 Zona

TOPOGRAFI SUMSEL 5 ZONE

u

Topografi Sumatera Selatan secara umum dibagi atas 5 zone, Low land Middle land

Upper land

Capital intensive Zone

1)dari Barat dikenal dengan Zone pegunungan (terdiri dari lembah, dataran tinggi, dan volcano); 2)zone piedmont (daerah transisi dari pegunungan ke dataran); 3)zone dataran; 4)zone rawa; 5)zone pesisir.


49

Gambar 3.3 Peta Rawan Longsor Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3.4 Peta Rawan Banjir Provinsi Sumatera Selatan


50

Pada data Kejadian Bencana Kabupaten/Kota Se - Sumatera Selatan setiap tahunnya terjadi peningkatan, data kejadian bencana berdasarkan jenis bencana dari Tahun 2010 s.d 2013 dapat dilihat dalam bentuk diagram sebagai berikut : Gambar 3.5 Grafik kejadian bencana kebakaran Kab/Kota di Sumsel Tahun 2010-2013

82

41 33 23

15

13 1

0

25 13

8

13

13

9

12

10 1

0

Gambar 3.6 Grafik kejadian bencana Banjir Kab/Kota di Sumsel Tahun 2010-2013

11 8

7

11

11

9

8

8 6

5 1

10

1

2

3


2

1

51

Gambar 3.7 Grafik kejadian bencana angin puting beliung Kab/Kota di Sumsel Tahun 2010-2013

20 14 11

10 8

9

6 4

4 2

3

3 1

0

0

0

0

0

0

Gambar 3.8 Grafik kejadian bencana tanah longsor Kab/Kota di Sumsel Tahun 2010-2013 19

11 9 6

0

1

2

1

3

2 0

2 0

3 0


52

Gambar 3.9 Grafik kejadian bencana banjir bandang Kab/Kota di Sumsel Tahun 2010-2013 9

6

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gambar 3.10 Grafik kejadian bencana kecelakaan kapal Kab/Kota di Sumsel Tahun 2010-2013

2

2

2

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0


53

Gambar 3.11 Grafik kejadian bencana yang lainnya Kab/Kota di Sumsel Tahun 2010-2013

3 2 1 0

1

1

0

1

1 0

0

0

0

0

0

0

0

Menurut data tahun 2010-2013 di Sumatera Selatan telah terjadi bencana dibeberapa kabupaten dan kota sebanyak 594 kali kejadian, antara lain 309 kali kebakaran, 93 kali angin puting beliung, 104 kali banjir , 21 kali banjir bandang, 58 kali tanah longsor dan 9 kali kecelakaan transportasi dengan mengakibatkan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan non materi, psikologis bahkan 89

korban jiwa manusia. Maka sudah saatnya diperlukan berbagai

upaya untuk mengatasi bencana dan penanggulangannya secara terencana, sistematis dan terukur. Sejalan dengan hal tersebut, penanggulangan bencana yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir, cepat, tepat, efektif, dan efisien dapat meminimalisasi dampak bencana. Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung

oleh

suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders).


54

Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan

risiko

bencana

baik

ditingkat

pemerintahan

Provinsi,

Kabupaten/Kota, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial

merupakan

perwujudan

upaya

yang

sistematis

dalam

menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap. Hal ini dalam rangka pula pemenuhan peraturan turunan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana (PP No. 21 tahun 2008), pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (PP No. 22 tahun 2008), dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga harapan dari keseluruhan kegiatan dimaksud dapat bermuara kepada pemenuhan hak dasar masyarakat untuk melaksanakan kehidupan yang layak dan berkelanjutan serta dalam rangka upaya mendukung pembangunan menuju Sumsel sejahtera, lebih maju, dan bersaing di dunia Internasional. 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2018 BPBD Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 - 2018 yaitu: 3.2.1. Visi Dengan mempertimbangkan kinerja pembangunan yang telah dicapai pada periode 2008 - 2013; memperhatikan

hasil analisis isu strategis;


serta

55

mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 20132018 adalah: SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2013-2018 sebagai berikut: Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha.

Hidup sejahtera adalah hidup

dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan keduniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional. Lebih maju

adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan

berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu. Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperan serta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung didalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam

daerah

Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus


56

dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslatan masyarakat. Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai: 1) Kemakmuran Daerah 2) Kesejahteraan Rakyat 3) Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, Regional dan Internasional 3.2.2. Misi Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. 2) Memantapkan Stabilitas Daerah. 3) Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan. 4) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana. Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong (1) peningkatan daya beli masyarakat, (2) peningkatan iklim investasi, (3) peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja, serta (4) peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong (1) peningkatan nilai tambah industri, (2) peningkatan perdagangan antarwilayah, dan (3) peningkatan infrastruktur. Misi 2 : Meningkatkan Stabilitas Daerah Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2)


57

stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui (a) pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif; dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta (3) stabilitas politik melalui: (a) pemantapan pertahanan dan keamanan dengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin komplek; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi

kejahatan,

terutama

kemungkinan

terjadinya

aksi

terorisme;

(b)

pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada dengan mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilukada; memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; serta memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum-forum komunikasi seperti FKDPM dan FKUB. Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan (equity) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong (1) pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat; (2) peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi,

dan (3)

penanggulangan

kemiskinan

difokuskan kepada

pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (Public-Private Partnerships).


58

Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Pengelolaan Bencana Misi

keempat

menegaskan

pelaksanaan

konservasi

dan

pemanfaatan

lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan : (1) meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; (2) mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan

melalui

pengawasan

ketaatan

pengendalian

sumber-sumber

pencemaran; (3) meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta (4) meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan Kapabilitas aparatur pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan. 3.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas yang merupakan program unggulan Pemerintah

Provinsi

Sumatera

Selatan.

Adapun

8

(delapan)

prioritas

pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: 1) Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Kamtibmas; 2) Pendidikan, Kesehatan & Sosial Budaya; 3) Penanggulangan Kemiskinan; 4) Infrastruktur dan Energi; 5) Investasi dan Pengembangan Usaha; 6) Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana; 7) Pembangunan Pertanian 8) Pengembangan Wilayah Analisis visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta faktor pendorong dan penghambat dalam penjabarannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan | 2013-2018

59

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Visi : SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL No (1) 1

Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (2) Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Permasalahan Pelayanan BPBD Prov. Sumsel

Faktor Penghambat

Pendorong

(3) Belum optimalnya PDNA (Post-Disaster Needs Assesment)

(4)  Kurangnya jumlah personil yang terlatih dalam PDNA (Post-Disaster Needs Assesment)  Sulitnya melakukan pengumpulan data di lokasi bencana

(5)  Dukungan organisasi dunia (UNDG, World Bank, dsb)  Komitmen Gubernur Sumatera Selatan yang tinggi terhadap penanganan pasca bencana  Dukungan pendanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan yang terus meningkat.  Sudah adanya berbagai Pedoman terkait penanggulangan Bencana  Adanya rencana nasional (Renas) penanggulangan bencana Adanya mekanisme Rapat Teknis SKPD yang melibatkan kabupaten/kota

2

Misi 2 : Meningkatkan stabilitas daerah

Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pemahaman berbagai pihak terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Tingginya potensi chaos saat bencana

3

Misi 3 : Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan

Tingginya tuntutan penanggulangan bencana dari wilayah kabupaten/kota

4

Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana

Penerapan manajemen bencana membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas berbagai sektor dan pemangku kepentingan

Dukungan sarana dan prasarana yang masih belum optimal dan masih adanya kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD Penanggulangan bencana masih parsial dan masih mengedepankan ego sektoral

BPBD Prov. Sumsel terbaik di seluruh Indonesia


60

3.3 TELAAHAN RENSTRA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) Sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Renstra BPBD Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 20102014. Visi Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2010-2014 yaitu : “KETANGGUHAN BANGSA DALAM MENGHADAPI BENCANA”. Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya dalam koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Selain itu BNPB diharapkan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

serta

membangun

kesadaran

masyarakat

dalam

upaya

pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana” secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya maka misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :


61

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana; 2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal; 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah,

pemerintah

daerah,

serta

masyarakat,

untuk

dapat

melaksanakan program. Dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi BNPB maka rencana strategis BNPB dirumuskan sebagai berikut: 1) Mewujudkan

ketangguhan

masyarakat

melalui

peningkatan

pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan 2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Adapun tujuan strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode tahun 2010-2014, meliputi: Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui : 1.

Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana dan

2.

Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.


62

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan BPBD Prov. Sumsel berdasarkan Sasaran Renstra BNPB Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1) 1

Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB (2) Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.

2

Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasaranapendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

3

Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasii dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan Pelayanan BPBD Prov. Sumsel (3)  Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pemahaman berbagai pihak terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana  Penguatan masyarakat baru sekedar penguatan kapasitas masyarakat lokal belum pada penguatan masyarakat terpencil  Belum seluruh aparat BPBD memahami sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif.  Usaha penanggulangan bencana belum terintegrasi penuh dengan perubahan iklim.

 Kurangnya jumlah personil yang terlatih dalam PDNA (Post-Disaster Needs Assesment)  Kurangnya sarana dan prasarana  Aparatur BPBD belum seluruhnya terlatih dalam perencanaan terkait penanggulangan bencana

Sebagai Faktor Penghambat Pendorong (4) (5) Terbatasnya SDM Pusat sudah mulai yang berkompeten menginisiasi yang disertai penguatan dengan rendahnya kapasitas motivasi. masyarakat terpencil melalui penyediaan gudang logistik

 Standar Pelayanan Kedaruratan Bencana yang cukup rumit.  Saat bencana terkadang beberapa fihak terkait bertindak tanpa melalui koordinasi BPBD  Lambatnya tim verifikasi daerah pasca bencana  Masih adanya relawan dengan niat yang kurang baik (memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan pribadi)

Berbagai Pedoman Kedaruratan Bencana sudah tersedia.

 Bantuan pasca bencana tersedia cukup banyak (relawan, logistik, dll.)  Sedang diformulasikan dukungan pendanaan dalam bentuk DAK


63

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu pada Pasal 47 disebutkan bahwa : 1. Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. 2. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui : a. Pelaksanaan penataan ruang; b. Pengaturan

pembangunan,

pembangunan

infrastruktur,

tata

bangunan; dan c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluihan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern Menimbang bahwa secara geografis Provinsi Sumatera Selatan berada pada kawasan rawan bencana maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sehingga upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Beberapa kawasan rawan bencana di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 3.4 Jenis Ancaman Bencana di Provinsi Sumatera Selatan No.

Jenis Ancaman Bencana

Kabupaten / Kota

1.

Gempa Bumi

Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Lahat, Oku Selatan

2.

Letusan Gunung Api

Lahat, Muara Enim, Musi Rawas

3.

Gerakan Tanah

Empat Lawang, Lahat, Oku Selatan

4.

Resiko Banjir

Kota Palembang, Kota Prabumulih, Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir

5.

Kekeringan

Banyuasin, Kota Lubuk Linggau

6.

Kebakaran Gedung dan Pemukiman

Bayuasin, Kota Palembang, Lahat, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Pagar Alam Kota Prabumulih

7.

Cuaca Ekstrim

Banyuasin, Kota Lubuk Linggau


64

Berdasarkan sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sumatera Selatan maka dalam penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang di amanahkan dalam Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, harus mempertimbangkan potensi-potensi bencana yang akan terjadi melalui indentifikasi permasalahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.5 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No. 1.

Jenis Kegiatan SKPD yang terkait dengan tata ruang Penentuan daerah rawan

Kesesuaian dengan Tata Ruang

Keterangan

Ya

Tidak

Ya

-

Ya

-

Ya

-

Ya

-

Ya

-

Ya

-

Ya

-

bencana berdasarkan kemiringan diatas 45O 2.

Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi

3.

Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan Geografi

4.

Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi

5.

Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis

6.

Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA

7.

Penetuan daerah rawan bencana berdasarkan kawasan industri


65

Adapun kedudukan pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana terhadap hierarki tata ruang dapat dilihat melalui diagram berikut : RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

Sedangkan ruang lingkup pedoman tataruang kawasan bencana dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Perencanaan Tata Ruang

Tata Laksana dalam Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Kelembagaan Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Hak, Kewajiban, dan Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana

Penetapan Kawasan Rawan Bencana Identifikasi Karakteristik Kawasan Rawan Bencana Tipologi Kawasan Rawan Bencana

Kriteria Penentuan Tipologi

Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang

Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang


66

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1)

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi BPBD Prov. Sumsel (2) Peningkatan Kualitas Penanggulangan Bencana

Permasalahan Pelayanan BPBD Prov. Sumsel (3) 1. Perencanaan program-program terkait penanggulangan bencana belum mengadaptasi aspeklingkungan hidup 2. Penanganan Bencana di wilayah/tingkat belum diintegrasikan dengan mitigasi perubahan iklim

Faktor Penghambat

Pendorong

(4) Terbatasnya pemahaman tentang KLHS

(5) Adanya Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS (PP No. 21 tahun 2008), pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (PP No. 22 tahun 2008), dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Analisis isu-isu strategis terkait penanggulangan bencana merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah sehubungan dengan penanggulangan bencana. Sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan setidaknya menguraikan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh BPBD karena dampaknya yang signifikan bagi BPBD di masa datang.

Adapun kondisi-kondisi atau

kejadian bagi BPBD yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang sebagaimana kriteria berikut :


67

Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis BPBD Provinsi Sumatera Selatan No 1 2 3 4 5 6 7

Kriteria*) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra BNPB atau RPJMD Provinsi Sumsel 2013-2018 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan Lain-lain Total

Bobot 20 10 20 10 15 20 5 100

Berdasarkan kriteria tersebut di atas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan beberapa isu strategis sebagai berikut: Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria No

Isu Strategis

(1)

(2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pemahaman berbagai pihak terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

1

2

3

4

Penguatan kelembagaan di masyarakat baru sekedar penguatan kapasitas masyarakat lokal belum pada penguatan masyarakat yang terancam bencana. Belum seluruh aparat BPBD memahami sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif. Usaha penanggulangan bencana belum terintegrasi penuh dengan perubahan iklim.

1 (3)

2 (4)

Nilai Skala Kriteria ke3 4 5 (5) (6) (7)

6 (8)

7 (9)

Total Skor (10)

20

10

20

5

40

5

5

100

20

10

40

5

5

15

5

100

20

40

20

5

5

5

5

100

40

10

30

5

5

5

5

100

5

Kurangnya jumlah personil yang terlatih dalam PDNA (Post-Disaster Needs Assesment)

20

40

20

5

5

5

5

100

6

Kurangnya sarana dan prasarana

20

5

20

5

40

5

5

100

20

40

20

5

5

5

5

100

40

10

20

5

5

5

15

100

20

10

15

5

40

5

5

100

20

20

40

5

5

5

5

100

8

Aparatur BPBD belum seluruhnya terlatih dalam perencanaan terkait manajemen penanggulangan bencana. Masih adanya kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD

9

Belum terintegrasinya sistem kebencanaan

7

10

Kurangnya data dan informasi bencana


68

Gambar 3.12 Siklus Penanggulangan Bencana

BENCANA KESIAPSIAGAAN

TANGGAP DARURAT PRA BENCANA

SAAT BENCANA

MITIGASI

PASCA

PENCEGAHAN NNN

PASCA BENCANA PEMULIHAN

REKONSTRUKSI

Gambar 3.13 Skema Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana


69

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents