BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks berdasarkan kondisi masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah Kota Madiun sebagai berikut: Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1) 1. Penyusunan laporan Penyelenggara an Pemerintahan Daerah

(2) 4 laporan yaitu LKPJ, LPPD, ILPPD, EKPPD

(3) Peraturan Walikota Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi

2. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya

7 kegiatan

Peraturan Walikota Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi

3. Otonomi Daerah dan Pertanahan

Kewenangan urusan Bidang pertanahan belum bisa dilaksanakan

Perda Kota Madiun tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemkot Madiun

Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan EKSTERNAL Pelayanan (DILUAR SKPD KEWENANGAN SKPD) (4) (5) (6) Pemenuhan Data dukung dari Penyampaian Sarana dan semua SKPD Data Dukung Dari prasarana SKPD tidak tepat kegiatan waktu Koordinasi konsultasi Fasilitasi koordinasi Data dukung Kurangnya konsultasi untuk fasilitasi koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar konsultasi daerah dan lembaga lainnya

INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) 1.

2. 3. 4. 1. 2. 3.

1. Koordinasi 2. SDM pelaksana Perijinan

Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019

Pemrosesan Ijin 1. Belum bisa lokasi oleh BPN melaksanakan pemrosesan Ijin Lokasi 2. SDM pelaksana perijinan lokasi belum disiapkan

77

Permasalahan

Bagian

pelayanan

Administrasi

Pemerintahan

Umum

dalam

pemenuhan Peraturan Walikota Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Perda Kota Madiun tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemkot Madiun berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut : 1. Penyampaian Data Dukung Dari SKPD

dalam rangka Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak tepat waktu 2. Kurangnya koordinasi dan konsultasi dalam rangka Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya 3. Pemrosesan Ijin Lokasi belum menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun. 4. Belum ada SDM pelaksana Pemrosesan Ijin Lokasi. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah: 1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait dalam rangka Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tepat waktu. 2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya. 3. Melaksanakan koordinasi dengan BPN Kota Madiun dalam rangka penyerahan kewenangan pemrosesan Ijin Lokasi. 4. Meningkatkan kualitas SDM yang ada untuk melaksanakan pemrosesan Ijin Lokasi. Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut : Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Isu Strategis No (1) 1.

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

(3) Adanya tuntutan Berdasarkan PP No. 38 Peningkatan Kualitas Tahun 2007 urusan Pelayanan Publik Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (2)


Dinamika Regional / Lokal (4) Pemrosesan Ijin Lokasi sebagai salah satu sub bidang urusan Pertanahan Berdasarkan Perda Kota Madiun No. 2 Tahun 2008 telah menjadi urusan Pemerintah Kota Madiun yang secara kelembagaan berdasarkan Perda Kota Madiun No. 3 Tahun 2008 telah diwadahi dalam

Lain-lain (5) Diharapkan dengan diserahkannya kewenangan pemrosesan Ijin Lokasi oleh BPN kepada Pemerintah Kota Madiun dan disiapkannya SDM Pelaksanan pemrosesan Ijin Lokasi akan meningkatkan kualitas

78

Isu Strategis No


Dinamika Nasional

Dinamika Regional / Lokal kelembagaan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun No. 33 Tahun 2008 telah menjadi Tugas pokok dan fungsi sub bagian Otoda dan Pertanahan pada kelembagaan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Lain-lain pelaksanaan urusan dibidang pertanahan.

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum berperan dalam penyediaan data perangkat daerah, kerjasama antar daerah dan pembinaan kecamatan dan kelurahan serta Otonomi Daerah dan Pertanahan, dimana pelaksanaan urusan bidang Pertanahan belum optimal dikarenakan belum diserahkannya kewenangan pemrosesan Ijin Lokasi oleh BPN Kota Madiun Kepada Pemerintah Kota Madiun. Selain itu juga diperlukan adanya kesiapan SDM pelaksana pemroses perijinan serta Sarana dan Prasarana yang memadai guna terwujudnya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun

Aspek Kajian

(1) Pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah dalam hal evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa pemerintah Pelaksanaan penyusunan instrumen pengendali pelaksanaan


Standar yang Digunaka n

(2) Sinkronisasi

(3) -

Alokasi ketersediaan waktu

Pemutakhiran dan updating data

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4) 1. Sarana dan prasarana kantor 2. Tenaga programer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan dan tenaga ahli pengadaan barang/jasa 3. Pengetahuan dan penguasaan serta jumlah personil SKPD


EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5) 1. Pemakaian informasi dari SKPD lain yang membutuhka n keselarasan pelaporan dan pemanfaatan

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) 1. Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang memadai 2. Kurangnya tenaga programer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan dan tenaga ahli pengadaan barang/jasa 3. Kurangnya Pengetahuan

79

Aspek Kajian

(1) kegiatan pembangunan



(2)

(3)

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4) terkait pelaksanaan kegiatan

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5)

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) dan penguasaan personil SKPD terkait pelaksanaan kegiatan

4. Koordinasi dengan SKPD terkait

4. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait

Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut: 1. Kurangnya sarana dan prasarana kantor berupa perangkat pengolah data yang memadai. 2. Kurangnya tenaga programer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan dan kurangnya tenaga berkualifikasi ahli pengadaan barang jasa untuk kelompok kerja ULP dan pejabat pengadaan barang/jasa SKPD yang mempunyai jenjang jabatan struktural di bawah eselon III 3. Kurangnya Pengetahuan dan penguasaan personil SKPD terkait pelaksanaan kegiatan 4. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah: 1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yaitu tenaga administrasi, operator dan programer pengolahan data pelaksanaan kegiatan, serta menambah jumlah personil berkualifikasi ahli pengadaan barang/jasa, khususnya staff dan pejabat struktural setingkat eselon II untuk ditugaskan sebagai kelompok kerja ULP maupun pejabat pengadaan SKPD 3. Meningkatkan pengetahuan dan dan penguasaan personil SKPD terkait pelaksanaan kegiatan 4. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut:


80

Tabel 3.4 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Bagian Administrasi Pembangunan Isu Strategis No (1) 1

Adanya

(3) kemudahan

Dinamika Regional / Lokal (4) Perkembangan

(5) Diharapkan

dalam

akses

pelaksanaan

dengan

Dinamika Internasional (2) - Perkembangan teknologi yang

informasi memberikan

kecepatan

layanan

Dinamika Nasional

dan

kegiatan

pengambilan data yang

pada

SKPD

terwujudnya

terintegrasi

menjadi informasi bagi

pelaksanaan

SKPD lainnya

sistem

data

satu

Lain-lain

informasi

manajemen pemerintah daerah

akan

memudahkan penyusunan program berikutnya sekaligus pelaporannya

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun berperan dalam

menyusun

petunjuk

teknis dan pembinaan

dalam rangka pengendalian

administrasi pengadaan barang dan jasa serta evaluasi pelaksanaan kegiatan akan melaksanakan program-program yang bertujuan memberikan kemudahan akan informasi data pelaksanaan kegiatan, baik yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan selesai dilaksanakan. Tabel 3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Madiun

Aspek Kajian


(1) Tersedianya data investasi

(2) 1 dokume n


(3) Perka BKPM ttg SPM

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4) Regulasi perizinan investasi SDM untuk pengolahan data perizinan investasi


EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5) Administrasi pengajuan perizinan investasi

Permasalahan Pelayanan SKPD

(6) 1. Belum adanya regulasi perizinan investasi 2. Belum adanya SDM yang terlatih untuk pengolahan data perizinan investasi

81

Aspek Kajian


(1) (2) Jumlah 1 kali/th keikutsertaan dalam pameran promosi investasi Monitoring Belum dan evaluasi ada pelaksanaan kegiatan bidang perekonomia n Penyusunan Belum pedoman dan ada petunjuk teknis pengelolaan BUMD Penyaluran Kurang hibah dan tertib bantuan sosial keagamaan


(3) Perka BKPM ttg SPM

Tidak ada

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4) 1. Promosi potensi investasi 2. Informasi peluang investasi

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5) 1. Calon investor

1. Data terkait bidang perekonomian 2. SDM untuk pengolahan data

Tidak ada

1. Juklak menyusun pedoman umum 2. Data tentang BUMD

Permendagri 32/2011

1. Regulasi dalam penyusunan laporan pertanggungjaw aban 2. Koordinasi dengan SKPD terkait

Laporan pertanggungjawaba n dari Instansi pengguna anggaran


(6) 1. Kurangnya promosi potensi investasi 2. Kurangnya informasi peluang investasi 1. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait 2. Kurangnya SDM untuk pengolahan data perekonomian Belum adanya juklak pedoman umum

1. Kurangnya pemahaman regulasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawa ban 2. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa permasalahan pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial adalah sebagai berikut : 1. Belum adanya sarana dan prasarana perizinan investasi 2. Belum adanya SDM yang terlatih untuk pengolahan data 3. Kurangnya promosi potensi investasi 4. Kurangnya informasi peluang investasi 5. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait 6. Kurangnya pemahaman regulasi

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Pemenuhan sarana dan prasarana 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur 3. Meningkatkan promosi potensi investasi keluar daerah 4. Meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019

82

5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait 6. Meningkatkan pemahaman regulasi Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 3.6 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial No


1

ASEAN merupakan wilayah dengan potensi besar menerima investasi dari dunia internasional

Isu Strategis Dinamika Dinamika Nasional Regional/Lokal Adanya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Mnimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota

Lain-lain

Dari 7 (tujuh) target SPM yang ditetapkan Kota Madiun baru dapat memenuhi 4 target

Diharapkan dengan terpenuhinya target SPM akan sangat membantu dalam pelaksanaan penanaman modal di Kota Madiun

Ket: - data tidak tersedia Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial berperan dalam penyediaan data investasi dan diharapkan dengan terpenuhinya target SPM akan sangat membantu dalam pelaksanaan penanaman modal di Kota Madiun. Tabel 3.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

Aspek Kajian

(1) 1. Prosentase perda yg dipublikasika n kpd masyarakat 2. Prosentase produk hukum yang disusun sesuai peraturan perundangundangan 3. Prosentase penyuluhan hukum kpd masyarakat 4. Prosentase kasus hukum yg diselesaikan



(2) 100%

(3) -

100%

-

100%

-

100%

-

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4) 1. Sarana dan prasarana 2. Tenaga teknis untuk pengolahan produk hukum 3. Koordinasi dengan instansi terkait 4. Tenaga penyusun produk hukum (legal drafting) 5. Tenaga teknis untuk penyuluhan hukum


Permasalahan EKSTERNAL Pelayanan (DILUAR SKPD KEWENANGAN SKPD) (5) (6) 1. Proses 1. Kurangnya penyusunan tenaga produk hukum operator dlm di SKPD proses 2. Kesadaran publikasi hukum 2. Kurangnya masyarakat dukungan untuk taat kpd dari instansi peraturan terkait perundang3. Kurangnya undangan tenaga legal drafting 4. Kurangnya tenaga dlm kegiatan penyuluhan hukum

83

Kendala dan Permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Hukum sebagai berikut : 1. Kurangnya sarana dan prasarana kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ; 2. Kurangnya tenaga teknis untuk pengolahan produk hukum ; 3. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait ; 4. Kurangnya tenaga penyusun produk hukum (legal drafting) ; 5. Kurangnya tenaga teknis untuk penyuluhan hukum ;

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah : 1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai ; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur ; 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya dengan mengikuti diklat/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan ; 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait ; 5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ;

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 3.8 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Bagian Hukum Isu Strategis No (1) 1


Dinamika Nasional

(2) Perkembangan teknologi

(3) Produk hukum nasional

Dinamika Regional / Lokal (4) - JDIH Prov. Jatim

memberikan kemudahan

menjadi pedoman dalam

- JDIH Kota Madiun

mendapat informasi

penyusunan

produk

hukum daerah


Lain-lain (5)

84

Tabel 3.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun

Aspek Kajian

(1) Tata Usaha dan Santel



Faktor yang Mempengaruhi EKSTERNAL INTERNAL (DILUAR (KEWENANGAN KEWENANGAN SKPD) SKPD) (4) (5) 1. Sarana dan 1. Pengajuan surat prasarana dari masyarakat pelayanan 2. Pengajuan surat 2. Tenaga dari administrasi dinas/instansi 3. Koordinasi dari lingkungan antar Pemkot Madiun instansi 3. Pengajuan surat terkait dari dinas/instansi dari luar Pemkot Madiun

(2) -

(3) SKP

Rumah Tangga dan Perlengkapan

-

SKP

1. Sarana dan prasarana pelayanan 2. Tenaga lapangan

Kepegawaian Sekretariat

-

SKP

1. Sarana dan prasarana pelayanan 2. Tenaga administrasi


Permasalahan Pelayanan SKPD (6) 1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengadministrasia n surat. 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap arti pentingnya arsip surat 3. Kurangnya pengetahuan dinas/instansi tentang tata naskah dinas 4. Kurangnya koordinasi antar instansi terutama untuk penanganan surat-surat dengan sifat segera 1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pimpinan 2. Kurangnya kepekaan dan kesadaran personel dalam melayani pimpinan

1. Mutasi pegawai 2. PNS pensiun/ meninggal dunia 3. PNS menikah 4. PNS tambah anggota keluarga 5. UP/ijin belajar

Kurangnya pengetahuan personel untuk menangani urusan kepegawaian

85

Berdasarkan tabel di atas, permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai;

2.

Kurang melakukan koordinasi surat-menyurat antar instansi terkait ;

3.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman personel mengenai bidang tugasnya masing-masing.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain : 1.

Menambah sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ;

2.

Melakukan koordinasi surat-menyurat antar instansi sesuai dengan jalur koordinasi ;

3.

Memberikan pengetahuan mengenai tata naskah dinas ;

4.

Memberikan pemahaman, arahan dan dukungan terhadap personel agar masing-masing paham dan menyadari tugas yang diemban serta bagaimana cara kerja yang benar untuk menjalankannya.

Isu-isu

strategis tersebut

diatas dianalisis yang

berhubungan

atau

mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 3.10 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Bagian Umum Isu Strategis No (1) 1


Dinamika Nasional

(2) -

(3) -

Dinamika Regional / Lokal (4) Mutasi pegawai di

Lain-lain (5) 1. Proposal/

lingkungan Pemerintah

pengajuan

Kota Madiun

masyarakat 2. Pengaduan dari masyarakat

Peranan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dalam dinamika yang terjadi di pemerintahan antara lain adalah sebagai berikut :


86

1.

Melakukan koordinasi terhadap Pemerintah Pusat maupun Daerah dan juga dinas/instansi vertikal yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam agenda Peringatan Hari-Hari Besar Nasional ;

2.

Melakukan penghadapan pegawai baru di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Madiun ;

3.

Melakukan pembinaan pegawai baru khususnya yang berhubungan langsung dengan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah ;

4.

Melakukan koordinasi terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam agenda Peringatan Hari Jadi Kota Madiun ;

5.

Melakukan pengadministrasian proposal/pengajuan dan pengaduan dari masyarakat terhadap Walikota Madiun dan meneruskan disposisi kepada dinas/instansi terkait. Tabel 3.11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun

Aspek Kajian


(1)

(2)

(3)

100% sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kelembagaan perangkat daerah

1. PP Nomor 41 tahun 2007 2. Permendagri nomor 57 tahun 2007 dan perubahanperubahann ya

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah


Faktor yang Mempengaruhi EKSTERNAL INTERNAL (DILUAR (KEWENANGAN SKPD) KEWENANGAN SKPD) (4) (5) 1. Pengumpulan Data Kelembagaan 2. Mengkoordinasikan penyusunan draft raperda kelembagaan perangkat daerah dan draft perwali tugas pokok dan fungsi. 3. Menyusun draft Perda Kelembagaan Perangkat Daerah 4. Menyusun draft Perwali tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 5. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka evaluasi dan pelaporan kelambagaan perangkat daerah


1. Pemahaman akan kewenangan , tugas pokok dan fungsi masingmasing SKPD 2. Kompetensi teknis masingnasing SKPD 3. Pembahasan Draft Raperda kelembagaa n Perangkat Daerah bersama DPRD

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) 1. Jumlah dan Kualitas tenaga analisa Kelembagaan yang belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting Penataan Kelembagaan 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait

87

Aspek Kajian



Faktor yang Mempengaruhi EKSTERNAL INTERNAL (DILUAR (KEWENANGAN SKPD) KEWENANGAN SKPD) (4) (5) 1. Melaksanakan Pemahaman Anjab dan ABK pejabat akan 2. Melaksanakan tugas pokok Evaluasi Jabatan fungsinya


(1) (2) Analisis Jabatan Kurangnya dan Analisis Pemanfaatan Beban Kerja Hasil Anjab dan ABK untuk Penataan Kelembagaan SKPD, Penyusunan Formasi Pegawai Daerah dan Diklat

(3) Permenpan dan Perka BKN tentang Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan

Ketatalaksanaan

SOP pelayanan 1. Fasilitasi masing-masing penyusunan SOP SKPD 2. Fasilitasi pembentukan KBK 3. Fasilitasi Inovasi Pelayanan SKPD

1. Banyaknya Jenis pelayanan masingmasing SKPD 2. Kesadaran SKPD untuk meyusun Standar Pelayanan 3. Kebutuhan SKPD untuk membentuk KBK

1. Jumlah tenaga pengolah data ketatalaskana an yang belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting ketatalaksana an 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait

Permen PAN RB tentang

1. Pemahaman SKPD tentang Reformasi Birokrasi 2. Tugas Pokok dan fungsi SKPD

1. Jumlah tenaga pengolah data PAN RB yang belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan

Reformasi Birokrasi

1. Banyaknya SKPD yang belum menyusun standar pelayanan 2. Pelayanan SKPD belum sesuai dengan SOP 3. Banyaknya SKPD yang belum membentuk KBK 4. Rendahnya Inovasi pelayanan SKPD Belum tersusunya Roadmap Reformasi Birokrasi

Fasilitasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi


(6) 1. Jumlah dan Kualitas tenaga analisa Jabatan yang belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting Anjab dan ABK 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait

88

Aspek Kajian


(1)

(2)

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah


(3)

SOP Pemeliharaan jaringan Intra/internet

Faktor yang Mempengaruhi EKSTERNAL INTERNAL (DILUAR (KEWENANGAN SKPD) KEWENANGAN SKPD) (4) (5)

1. Pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Intranet/Internet dan Website Pemerintah Kota Madiun 2. Pemetaan Kebutuhan dan Pembangunan SIM SKPD

1. Kebutuhan Jaringan Intranet dan Internet SKPD 2. Kebutuhan SIM SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) arti penting Reformasi Birokrasi 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait 1. Jumlah tenaga Pemelihara Jaringan dan Programmer yang belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD untuk pemanfaatan teknologi informasi 3. Kurangnya koordinasi antar instansi

Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut: 1. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Aparatur bidang Organisasi, ketatalaksanaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting bidang Organisasi, ketatalaksanaan dan pemanfaatan teknologi informasi bagi masingmasing SKPD. 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pemanfaatan teknologi informasi. 2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SKPD terhadap arti pentingnya bidang Organisasi, ketatalaksanaan dan pemanfaatan teknologi informasi bagi masing-masing SKPD. 3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait; Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019

89

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 3.12 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Bagian Organisasi No (1) 1

Dinamika Internasional (2) Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia

Dinamika Nasional

Isu Strategis Dinamika Regional / Lokal

(3) Grand Design dan 1) Roadmap Reformasi Birokrasi secara nasional akan 2) dilaksanakan : 1. Penataan dan Penguatan Organisasi 2. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 3. Penataan 3) ketatalaksanaan 4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 4)

Lain-lain

(4) Penyusunan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing ) Menyusun ketatalaksanaan, yaitu sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsipprinsip Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik); Pelayanan Publik, yaitu pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set), yaitu Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

(5) Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 secara langsung akan merubah penataan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan serta penataan SDM Aparatur Pemerintah Daerah.

Tabel 3.13 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Madiun

Aspek Kajian

(1) Prosentase Jumlah media publikasi kebijakan Pemerintah Daerah

Capaian/ Kondisi Saat ini (2) 100% atau 10 media pemerinta h Daerah

Standar yang Digunaka n (3) SPM

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4) 1. SDM pelaksana kegiatan di internal Bagian Humas dan Protokol yang kurang memadai, khususnya fotografer, kameramen, editor berita, Lay outer, operator website/ahli IT


EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5) 1. 2 (dua) media publikasi kebijakan Pemerintah Daerah dimiliki oleh Dishubkominfo (Radio Suara Madiun) dan SKPD terkait (Pameran) 2. Pemahaman masyarakat yang semakin ‘melek’ informasi

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) 1. SDM Pelaksana kegiatan di Bagian Humas dan Protokol kurang memadai khususnya fotografer, kameramen, editor berita ,Lay outer, operator website/ahli IT 2. Pelayanan terhadap insan media yang belum optimal khususnya di

90

Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4) 2. Koordinasi antar SKPD 3. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Humas dan Protokol

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD) (5)

Permasalahan Pelayanan SKPD (6) pengadaan sarana prasarana yang bisa mendukung kerja wartawan dalam meliput dan mendokumentasi kan kegiatan Pemerintah Daerah.

Permasalahan pelayanan SKPD dalam pemenuhan SPM Bagian Humas dan Protokol Kota Madiun berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut: 1. SDM pelaksana kegiatan di internal Bagian Humas dan Protokol yang kurang memadai, khususnya fotografer, kameramen, editor berita ,Lay outer, operator website/ahli IT 2. Koordinasi antar SKPD 3. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Humas dan Protokol

.Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas

adalah: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yaitu fotografer, kameramen, editor berita ,Lay outer tabloid/buletin, operator website/ahli IT 2. Meningkatkan koordinasi antar SKPD terutama terkait penyediaan informasi yang harus dipublikasikan maupun informasi yang diminta oleh masyarakat dari SKPD. 3. Penyediaan sarana dan prasarana khususnya yang mendukung kerja wartawan Kota Madiun agar tercipta sebuah sinergi yang baik antara Pemerintah Kota Madiun dengan Pers.

Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut:


91

Tabel 3.14 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Bagian Humas dan Protokol

No (1) 1

Isu Strategis Dinamika Regional / Dinamika Internasional Dinamika Nasional Lain-lain Lokal (3) (4) (2) (5) Kebebasan Pers yang Keberadaan media- Keberadaan diatur dalam Undang- media Undang

Nomor

40 nasional

lokal di

dan Bagian Humas Kota dan

Protokol

Tahun 1999 tentang Madiun

sebagai untuk

Pers , sehingga perlu mitra

Pemkot mensosialisasik

upaya

yang

antara Kota

sinergi Madiun

untuk an

Pemerintah mensosialisasikan dengan

sebagai kebijakan

Pers kebijakan-kebijakan

kebijakan Pemkot melalui

agar Pemkot Madiun ke berbagai Pemkot masyarakat.

bisa

tetap

macam media, baik

media

ke

yang

dimiliki

tanpa

oleh

Pemkot

tersosialisasikan masyarakat

berbagai

menabrak UU tentang

maupun dengan

pers tersebut

Pers, diharapkan mampu mengelola informasi secara

baik

untuk mendukung proses pembangunan di Kota Madiun.

Bagian Humas dan Protokol Kota Madiun berperan dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Madiun untuk disebarluaskan ke masyarakat sehingga mampu mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan di Kota Madiun.


92

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Madiun dijabarkan dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.15 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera No (1) 1

Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih (2) Mewujudkan

Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD (3)

Penghambat (4) 1. Kurangnya

Pemerintahan yang

pengetahuan dan

bersih dan

penguasaan

berwibawa

personil SKPD

Pendorong (5) Meningkatnya koordinasi dengan SKPD terkait

terkait pelaksanaan kegiatan 2. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait 2.

Peningkatan

1. Kurangnya

1. Sosialisasi

fasilitas dan

koordinasi

informasi yang

mendorong

pelaksanaan Hari

kurang merata

tumbuh dan

Jadi Provinsi

kepada seluruh

berkembangnya

Jawa Timur

warga masyarakat

budaya lokal

Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur

Kota Madiun

Berdasarkan visi yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun periode 2014 – 2019 yang berkaitan dengan mewujudkan Kota Madiun lebih maju, maka dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Bagian Administrasi Pemerintahan Umum berkontribusi untuk memberikan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik dan memberikan sumbangsih nya berupa inovasi di bidang pelayanan publik. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun sebagai pelaksana urusan tata usaha pimpinan, maka Bagian Administrasi Pemerintahan Umum berperan untuk melaksanakan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawab dan tugas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. Guna mewujudkan visi dan misi Walikota dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019

93

Wakil Walikota Madiun agar lebih terarah, maka dijabarkanlah ke dalam 4 program kerja sebagai mana tercantum di atas. Program kerja yang berkaitan dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah di Bidang Sosial Budaya, poin pertama yaitu Peningkatan fasilitas dan mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya lokal. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Tabel 3.16 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera No 1

2

3

4

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Misi 1 Mewujudkan Pembangunan Berbasis pada Masyarakat (Partisipatoris) Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa Misi 3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Misi 4 Meningkatkan dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan Pelayanan SKPD Belum lancarnya pelaksanaan sisten informasi manajemen pemerintah daerah

Faktor Penghambat

Pendorong

 Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang memadai

 Meningkatkan jumlah sarana prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan

 Kurangnya tenaga programer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan dan tenaga berkualifikasi ahli pengadaan barang/jasa

 Menambah jumlah tenaga berkualifikasi programer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan dan tenaga berkualifikasi ahli pengadaan barang/jasa dan meningkatkan kemampuan tenaga berkualifikasi ahli pengadaan barang/jasa  Terselenggaranya

 Kurangnya Pengetahuan dan penguasaan personil SKPD terkait pelaksanaan kegiatan  Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait

sosialisasi dalam rangka peningkatan Pengetahuan dan penguasaan personil SKPD terkait pelaksanaan kegiatan  Meningkatnya koordinasi SKPD terkait

dengan

Berdasarkan tabel diatas, maka visi Kepala Daerah Kota Madiun terutama misi ke 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun yaitu : a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugastugas pada Bagian Administrasi Pembangunan ; Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019

94

b. pelaksanaan penyusunan program kegiatan ; c.

pelaksanaan fasilitasi pengendalian administrasi pengadaan barang dan jasa ;

d. pelaksanaan pengendalian administrasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ; e. pelaksanan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan dan pekerjaan umum ; f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan. Dari perumusan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Program yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah : a. program pelayanan administrasi perkantoran ; b. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ; c. program pemeliharaan barang milik daerah ; d. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan e. program pengembangan sistem pertanggung jawaban keuangan dan kinerja daerah

Tabel 3.17 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Kota Madiun No Misi dan Program KDH dan Wakil Terpilih 1 Misi : Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun Program Bidang Ekonomi : Peningkatan upaya investasi dan kemudahan perijinan usaha Program Bidang Sosial Budaya : Peningkatan fasilitas dan mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya lokal

yang lebih maju dan sejahtera Permasalahan Faktor Pelayanan SKPD Penghambat 1. Kurangnya 1. Belum adanya 1. promosi investasi regulasi tentang maupun informasi penentuan peluang dan bidang usaha potensi investasi di unggulan setiap Kota Madiun tahunnya 2. Kurangnya informasi 2. Belum adanya pelayanan peirjinan SPIPISE usaha

Pendorong Mengikuti Pameran Investasi guna meningkatkan iklim investasi di Kota Madiun

2. Sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.Kurangnya fasilitasi 3. Belum adanya 3. melaksanakan pemerintah untuk kesenian khas Pentas Seni budaya lokal Kota Madiun Budaya di TMII

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa Misi Walikota dan Wakil Walikota yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial adalah meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019

95

Kota Madiun, dimana tugas Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial adalah : membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi, dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan perekonomian serta melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk teknis pembinaan serta memantau pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan sosial. Dari perumusan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial meliputi 2 Program yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Tabel 3.18 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bagian Hukum Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera No (1) 1

Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih (2)

Faktor


(3) Misi 2 : 1. Peningkatan Mewujudkan Tata proses penelitian Kelola Pemerintahan produk hukum yang baik, bersih dan daerah berwibawa 2. Peningkatan publikasi produk hukum

Penghambat (4) 1. Kurangnya tenaga penyusun peraturan perundangundangan (legal drafting) 2. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait

Pendorong 1.

2. 3.

4.

(5) Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan Mengikuti bimtek/diklat legal drafting Meningkatnya koordinasi dengan SKPD terkait Pemanfaatan teknologi dalam mempublikasikan produk hukum daerah

Berdasarkan yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun periode 2014 – 2019, maka dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Bagian Hukum berkontribusi untuk memberikan peningkatan dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan di daerah yang lebih baik. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum adalah melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan

hukum,

mempublikasikan,

mendokumentasikan

produk

hukum

melaksanakan bantuan hukum dan penyuluhan hukum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bagian Hukum mempunyai fungsi :


serta

96

a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Hukum ; b. pelaksanaan penelitian perumusan peraturan perundang-undangan ; c. pelaksanaan penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundangundangan ; d. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah ; e. pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum ; f. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Pembangunan.

Sedangkan sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan kecepatan informasi, maka dimanfaatkanlah teknologi dalam mempublikasikan produk hukum daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Madiun yang menjadi bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Timur. Tabel 3.19 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bagian Umum Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera

No

(1) 1

Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih (2) Mewujudkan tata

Faktor Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa Program : 1. Pelayanan

1. Perlunya

administrasi

peningkatan

perkantoran

kecepatan

2. Pemeliharaan barang milik

distribusi surat 2. Ketidaksesuaian

1. SDM yang kurang profesional 2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman personel tentang tata naskah dinas


1. Peraturan Walikota Madiun

nomor

25 tahun 2010 tentang

97

Visi: Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera

No

(1)

Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih (2) daerah 3. Peningkatan sarana dan


Penghambat

Pendorong

(3) (4) surat dengan tata 3. Panjangnya jalur koordinasi

(5) pedoman

naskah dinas

naskah dinas di

antar dinas/instansi

3. Kurangnya

4. SDM kurang memahami

prasarana

koordinasi

seluk-beluk kendaraan

aparatur

dengan instansi

dinas, bangunan, taman,

4. Peningkatan

terkait terhadap

alat listrik/elektronik

lingkungan Pemkot Madiun 2. Pemanfaatan teknologi IT

pengembang

jawaban

an sistem

proposal/

pelaporan

pengaduan

capaian

masyarakat

kinerja dan

Perawatan rutin

kurang merata kepada

Peralatan sandi

keuangan

berkala

seluruh warga masyarakat

&

Kota Madiun

telekomunikasi

5. Pengelolaan

atas 5. Mutasi pegawai

tata

6. SDM yang kurang profesional 7. Sosialisasi informasi yang

4. Pengadaan

keragaman

pakaian

budaya

beserta

dinas

dalam administrasi surat-menyurat dan agendaris

yang lengkap 3. Koordinasi

kelengkapanny

segera dengan

a

teknisi

5. Sinkronisasi sistem

ketika

timbul permasalahan

pelaporan

4. Personel

mau

SKPD

belajar

6. Kurangnya

5. Permintaan

koordinasi agenda

data acara

update

pegawai

SKPD

selama

segera setelah

pelaksanaan

pengumuman

Hari Jadi Kota

mutasi

Madiun

6. Sosialisasi

dan

pelatihan sistem pelaporan kepada personel

yang

bertugas 7. Pelaksanaan Hari Jadi Kota Madiun


98

Visi: Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera

No

(1)

Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih (2)


Penghambat

(3)

(4)

Pendorong (5) menandai perkembangan kota

menjadi

lebih maju 8. Dukungan dan animo masyarakat terhadap pelaksanaan rangkaian kegiatan

Hari

Jadi

Kota

Madiun

Berdasarkan visi yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun periode 2014 – 2019 yang berkaitan dengan mewujudkan Kota Madiun lebih maju, maka dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Bagian Umum berkontribusi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Guna mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun agar lebih terarah, maka dijabarkanlah ke dalam 5 (lima) program kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun sebagai mana tercantum di atas : 1. Pelayanan administrasi perkantoran. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun sebagai pelaksana urusan tata usaha pimpinan, maka Bagian Umum berperan untuk mengkoordinir semua urusan surat-menyurat yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun selaku Kepala Daerah, yang mencakup surat dari dan ke internal (di dalam) Pemerintah Kota Madiun maupun surat dari dan ke eksternal (di luar) Pemerintah Kota Madiun. Di mana surat-menyurat tersebut harus ditelaah sesuai dengan tata naskah dinas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Madiun nomor 25 tahun 2010.


99

Sedangkan sebagai bentuk inovasi untuk meningkatkan kecepatan dan kerapian pengarsipan, maka dimanfaatkanlah teknologi IT dalam pengagendaan suratmenyurat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Madiun. 2. Pemeliharaan barang milik daerah. Bagian

Umum bertanggung jawab

terhadap

pemeliharaan

rutin/berkala

bangunan gedung, sarana prasarana kantor dan taman Balaikota Madiun, guest house, Wisma Surabaya, kendaraan dinas pimpinan dan kendaraan operasional pool serta pengelolaan rumah dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah. Berkaitan dengan kelancaran tugas pimpinan, maka Bagian Umum harus memastikan bahwa semua barang milik daerah harus dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya kapan pun dibutuhkan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Bagian Umum bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk seluruh karyawan/karyawati Pemerintah Kota Madiun. Juga menyediakan sarana prasarana untuk kebutuhan pimpinan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah. 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Merupakan tugas Bagian Umum untuk memberikan laporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bukti pelaksanaan tugas dan review kegiatan yang dilakukan SKPD. 5. Pengelolaan keragaman budaya Guna mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya lokal, Bagian Umum mengkoordinir berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Jadi Kota Madiun sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk menampilkan berbagai kesenian dan hasil kreasi asli warga Madiun. Selain itu juga sebagai wadah bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan peringatan Hari-hari Besar Nasional.


100

Tabel 3.20 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bagian Organisasi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera Misi dan Program Faktor Permasalahan No KDH danWakil KDH Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong terpilih (1) (2) (3) (4) (5) 1 Misi ke 2: 1. Jumlah dan Kualitas 1. Kurangnya diklat 1. Perwali Nomor 33 Meningkatkan tenaga : teknis dibidang Tahun 2008 tentang kualitas tata kelola  Analis Kelembagaan, Tugas Pokok dan pemerintahan yang Kelembagaan Ketatalaksanaan, Fungsi Sekretariat baik dan  Anjab dan ABK Anjab dan ABK, Daerah dan profesional Reformasi perubahannya.  Pengolah Data Ketatalaksanaan Birokrasi 2. Pemberlakuan Perpres tentang  Pengolah Data 2. Kurangnya 1. Program Pemahaman Grand Design PAN RB Penataan  Pemelihara SKPD akan Penyusunan Kelembagaan kewenangan, Roadmap Reformasi Website Perangkat Tugas Pokok dan Birokrasi.  Pemelihara Daerah Fungsi masing- 3. Pemberlakuan UU Intranet dan 2. Program masing SKPD. ASN Internet, serta Peningkatan  Programmer penataan ketatalaksanaan yang belum memadai perangkat 2. Kurangnya daerah 3. Program pengetahuan dan rendahnya tingkat Optimalisasi kesadaran SKPD Pemanfaatan Teknologi akan arti penting Informasi Penataan Kelembagaan SKPD, 4. Program Anjab dan ABK, Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi, Pendayagunaan Pemanfaatan Aparatur Negara dan Website Pemerintah Kota Madiun, Reformasi jaringan intranet dan Birokrasi internet serta 5. Program Peningkatan Pemanfaatan SIM. 3. Kurangnya Kualitas koordinasi antar Pelayanan Publik instansi terkait 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


101

Visi: Terwujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera Misi dan Program Permasalahan No KDH danWakil KDH Pelayanan SKPD Penghambat terpilih (1) (2) (3) (4)

Faktor Pendorong (5)

9. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan tabel diatas, maka visi Kepala Daerah Kota Madiun terutama misi ke 2 yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Madiun dimana tugas Sekretariat Daerah Kota Madiun yaitu membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Kecamatan dan Kelurahan dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Madiun yaitu: a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ; b. pengoordinasian

pelaksanaan

tugas

Dinas

Daerah,

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Kecamatan dan Kelurahan ; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Dari perumusan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Madiun meliputi 9 (sembilan) Program yaitu : 1. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 2. Program Peningkatan penataan ketatalaksanaan perangkat daerah 3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Program Peningkatan Kualitas Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019

102

Tabel 3.21 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bagian Humas dan Protokol Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera No (1) 1

Misi dan Program KDH danWakil KDH terpilih (2) Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 2. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

Permasalahan Pelayanan Penghambat SKPD (3) (4) Perlunya  Kurangnya untuk koordinasi antar meningkatkan SKPD untuk pemberian memberikan informasi informasi terkait terkait program dan program dan kebijakan asingkebijakan masing SKPD Pemerintah Kota Madiun  Kurangnya SDM kepada pengelola masyarakat khususnya luas, baik fotografer, melalui media kameramen, internal editor berita ,Lay maupun outer kerjasama tabloid/buletin, dengan Pers. operator website/ahli IT

Faktor Pendorong (5)  APBD Kota Madiun yang besar sehingga kurangnya Sarana Prasarana bisa dipenuhi  Hubungan yang baik dengan pers di Kota Madiun  Keberadaan PPID Kota Madiun yang mendukung semakin terkoordinasinya penyebaran informasi ke masyarakat

Berdasarkan tabel diatas, maka visi Kepala Daerah Kota Madiun terutama misi ke 3 yaitu mewujudkan Pemerintahan yang transparan, bersih dan berwibawa berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Kota Madiun dimana tugas Bagian Humas dan Protokol Kota Madiun yaitu :  Melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan informasi serta pelaksanaan keprotokolan. dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Kota Madiun yaitu: 1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugastugas pada Bagian Humas dan Protokol ; 2. Pelaksanaan peliputan dan pengelolaan informasi ; 3. Pelaksanaan pelayanan kepada wartawan yang membutuhkan informasi ; 4. Pelaksanaan penghimpunan, dokumentasi dan publikasi kegiatan – kegiatan pemerintah daerah ; 5. Pelaksanaan

kerjasama/koordinasi

dengan

media

dan

badan/organisasi

kewartawanan ; 6. Pelaksanaan penyiapan dan pengaturan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku ; 7. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum. Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019

103

Dari perumusan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Kota Madiun meliputi 2 (dua) Program yaitu : 1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 2. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi mengemukakan apa saja faktorfaktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut: Tabel 3.22 Permasalahan Pelayanan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan SKPD Kota

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Meningkatnya

Keterbatasan Fasilitas

tertib

sarana dan prasarana

administrasi

pendukung

pertanggungja

pelaksanaan kegiatan

SebagaiFaktor

 Data dukung kurang lengkap  Keterlambatan data dukung dari SKPD

 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Tertib

waban

Administrasi

penyelenggaraa

pertanggungjaw

n pemerintahan

aban

daerah

penyelenggaran Pemerintahan Daerah

2

Meningkatnya


koordinasi dan

sarana dan prasarana

fasilitasi

pendukung

penyelenggaraa


n pemerintahan daerah 3

Meningkatnya

Kurangnya koordinasi

kesepakatan

dan konsultasi guna

terkait kerjasama

koordinasi yang

kerjasama

mendukung

antar daerah dalam

baik, sehinga


 Kurangnya koordinasi

 adanya

104

No


Permasalahan Pelayanan SKPD Kota

Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


skala lokal, nasional

dapat

dan internasional

terlaksana

antar daerah dan lembaga

SebagaiFaktor

lainnya baik

kegiatan

dalam skala lokal, nasional dan internasional 4

Meningkatnya


 Kurangnya koordinasi

evaluasi

untuk mendukung

terkait pelaksanaan

koordinasi yang

pelaksanaan


otonomi daerah dan

baik

otonomi daerah

kewenangan bidang

dan

pertanahan

 Adanya

kewenangan bidang pertanahan

Tabel 3.23 Permasalahan Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan b erdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No -

Ket :

-

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L -

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota Belum lancarnya pelaksanaan sisten informasi manajemen pemerintah daerah

data tidak tersedia


SebagaiFaktor Penghambat

Pendorong

 Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang memadai  Kurangnya tenaga programer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan dan tenaga berkualifikasi ahli pengadaan barang/jasa  Kurangnya Pengetahuan dan penguasaan personil SKPD terkait pelaksanaan kegiatan  Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait

Meningkatkan jumlah sarana prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan Menambah jumlah tenaga berkualifikasi programer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan Terselenggaranya sosialisasi dalam rangka peningkatan Pengetahuan dan penguasaan personil SKPD terkait pelaksanaan kegiatan Meningkatnya koordinasi dengan SKPD terkait

105

Tabel 3.24 Permasalahan Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No

1

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L 2

Ket

: -

Permasalahan Sebagai Pelayanan SKPD Penghambat Provinsi/Kab/Kota 3 4 1. Belum adanya  Belum  Perda menggunakan Penanaman SPIPISE Modal  Belum ada tenaga  yang terlatih

Faktor Pendorong 5 Sudah ada instansi yang melayani perizinan Tepat waktu dalam pelayanan perizinan

data tidak tersedia

Permasalahan Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial berdasarkan Sasaran Renstra K/L diantaranya adalah belum adanya Peraturan Daerah Penanaman Modal


106

Tabel 3.25 Permasalahan Pelayanan Bagian Hukum berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No


Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota

(1)

(2)

(3) 1. Peningkatan proses penelitian produk hukum daerah 2. Peningkatan publikasi produk hukum

Ket

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

1. Kurangnya tenaga penyusun peraturan perundang-undangan (legal drafting) 2. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait 3. Kurangnya tenaga operator komputer

1. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangundangan 2. Mengikuti bimtek/diklat legal drafting 3. Meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait 4. Pemanfaatan teknologi dalam mempublikasika n produk hukum daerah

: - data tidak tersedia

Tabel 3.26 Permasalahan Pelayanan Bagian Umum berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No



(1)

(2)

-

-

Ket


Pendorong

(3)

(4)

(5)

-

-

-

: - data tidak tersedia


107

Tabel 3.27 Permasalahan Pelayanan Bagian Organisasi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No



(1)

(2)

(3)

1

Terselenggaran 1. Kelembagaan ya peningkatan Perangkat Daerah kualitas yang belum tepat organisasi dan fungsi dan ukuran ketatalaksanaa 2. Penataan PNS n kementerian belum dalam negeri berdasarkan dan Pemerintah Anjab dan ABK Daerah 3. Ketatalaksanaan perangkat daerah yang belum optimal 4. Pelaksanaan SOP belum optimal 5. KBK belum optimal 6. Banyaknya unit pelayanan belum memiliki standar pelayanan 7. Rendahnya inovasi pelayanan 8. Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah


Pendorong

(4)

(5)

1. Kurangnya diklat 1. Pemberlakuan teknis dibidang Perpres tentang Kelembagaan, Grand Design Ketatalaksanaan, Penyusunan Anjab dan ABK, Roadmap Reformasi Birokrasi Reformasi 2. Kurangnya Birokrasi. Pemahaman SKPD 2. Pemberlakuan akan kewenangan, UU ASN Tugas Pokok dan Fungsi masingmasing SKPD.

Permasalahan Pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun berdasarkan Sasaran Renstra K/L diantaranya adalah 1. Kelembagaan Perangkat Daerah yang belum tepat fungsi dan ukuran 2. Penataan PNS belum berdasarkan Anjab dan ABK 3. Ketatalaksanaan perangkat daerah yang belum optimal 4. Pelaksanaan SOP belum optimal 5. KBK belum optimal 6. Banyaknya unit pelayanan belum memiliki standar pelayanan 7. Rendahnya inovasi pelayanan 8. Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah


108

Tabel 3.28 Permasalahan Pelayanan Bagian Humas dan Protokol berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No (1) 1

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (2) Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota (3) Penyebaran informasi yang belum merata diterima oleh seluruh masyarakat kota Madiun

Sebagai Faktor Penghambat (4)  Media komunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah daerah belum mampu menjangkau seluruh segmen masyarakat  Kebebasan Pers yang membuat Pers dapat mencari sumber informasi dari mana saja sehingga mengakibatkan beberapa berita/informasi yang dicetak tidak mencerminkan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Madiun sebagaimana yang diharapkan

Pendorong (5)  Hubungan yang baik dengan insan Pers  Dukungan dari kepala Daerah terpilih melalui visi misinya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, bersih dan berwibawa

Permasalahan Pelayanan Bagian Humas dan Protokol Kota Madiun berdasarkan Sasaran Renstra K/L yaitu belum meratanya penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat kota Madiun. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada sub bab ini tidak dilakukan penelahaan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Sekretariat Daerah Kota Madiun

yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS karena pelayanan Sekretariat Daerah tidak berhubungan secara langsung dengan RTRW dan KLHS.


109

Tabel 3.30 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalah an Pelayanan SKPD

(1)

(2)

1

-

Faktor Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

-

-

-

Ket. : - tidak ada data Tabel 3.31 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Sekretariat Daerah Kota Madiun

No

Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-

-

-

1.

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

2.

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

-

-

-

3.

Kinerja ekosistem

layanan/jasa

-

-

-

4.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

-

-

-

-

-

-

5.

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

-

-

-

Tingkat 6. potensi hayati Ket. : - tidak ada data

3.5

Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD

Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

ketahanan dan keanekaragaman

Penentuan Isu-Isu Strategis Faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

SKPD ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan SKPD; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; Renstra Sekretariat Daerah Kota Madiun Tahun 2014 - 2019

110

4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut: a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 1. Perlunya peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan laporan laporan Administrasi pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan daerah 2. Perlunya ada persamaan persepsi dalam melakukan kerjasama antar daerah sehingga dapat terlaksana secara Optimal dan terkoordinasi.

b. Bagian Administrasi Pembangunan 1. Kurangnya sarana dan prasarana kantor berupa perangkat pengolah data yang memadai ; 2. Kurangnya tenaga programer untuk pengolahan data pelaksanaan kegiatan dan kurangnya tenaga berkualifikasi ahli pengadaan barang jasa untuk kelompok kerja ULP dan pejabat pengadaan barang/jasa SKPD yang mempunyai jenjang jabatan struktural di bawah eselon III ; 3. Kurangnya Pengetahuan dan penguasaan personil SKPD terkait pelaksanaan kegiatan ; 4. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait.

c. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 1. Belum adanya Peraturan Daerah Penanaman Modal 2. Kurangnya SDM pengolahan data perekonomian 3. Kurangnya pemahaman regulasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan/hibah

d. Bagian Hukum Gambaran

umum

konsep

pengembangkan

hukum

didasarkan

pada

pengintegrasian produk hukum dari pusat. Hal tersebut menunjukan proses reformasi hukum di Kota Madiun menyesuaikan dengan arah reformasi dalam kerangka produk hukum Nasional.

Sedang untuk pembuatan Peraturan Daerah tidak bertentangan

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


111

e. Bagian Umum Perlunya peningkatan kualitas pelayanan tata usaha / kesekretariatan dalam bidang Administrasi Perkantoran, Pengelolaan Rumah Dinas dan Gedung Setda, Pemeliharaan Rumah Dinas serta Sarana dan Prasarana Aparatur.

f. Bagian Organisasi 1. Jumlah dan Kualitas tenaga : 

analis Kelembagaan



Anjab dan ABK



Pengolah Data Ketatalaksanaan



Pengolah Data PAN RB



Pemelihara Website



Pemelihara Intranet dan Internet, serta



Programmer yang belum memadai

2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran SKPD akan arti penting Penataan Kelembagaan SKPD, Anjab dan ABK, Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi, Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Madiun, jaringan intranet dan internet serta Pemanfaatan SIM. 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait

g. Bagian Humas dan Protokol 1. SDM pelaksana kegiatan di internal Bagian Humas dan Protokol yang kurang memadai (kualitas maupun kuantitas), khususnya fotografer, kameramen, editor berita ,Lay outer, operator website/ahli IT 2. Koordinasi antar SKPD sebagai salah satu sumber informasi yang harus dipublikasikan ke masyarakat 3. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Humas dan Protokol 4. Belum meratanya penyebaran informasi Pemrintah Daerah kepada seluruh masyarakat kota Madiun.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents