BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PASAR KOTA MADIUN I.
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI PELAYANAN DINAS PASAR KOTA MADIUN Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Apabila isu strategis tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Karekteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang , mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang. Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pada bidang Pengelolaan
Pasar,
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
urusan
pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pasar berdasarkan asas otonomi. Identifikasi isu –isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi dapat dilihat dalam tabel berikut :
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
40
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pasar Kota Madiun
No
Tugas dan Fungsi Dinas Pasar
1.
Perumusan kebijakan tehnis di bidang Pengelolaan Pasar ;
Permasalahan 1. Kurangnya sosialisasi keberadaan pasar tradisional kepada masyarakat. 2. Kurangnya kesadaran para pedagang terhadap kewajiban pembayaran retribusi.
2
Penyelenggaraan urusan
1. Kurang terkelolanya potensi –
pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Pasar ;
potensi yang ada. 2. Kurangnya pengendalian dan pengamanan teknis operasional, kebersihan, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban, penataan pasar dan pemungutan retribusi
3
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di
Perlunya peningkatan kualitas
bidang Pengelolaan Pasar ;
dan kuantitas sumber daya manusia serta partisipasi pedagang.
4
Pembinaan UPTD ;
5
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi
isu–isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pasar
Kota Madiun diatas, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Pasar :
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
41
1.
Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar harus didukung oleh kebijakan pelayanan pasar yang optimal. Oleh karena itu Dinas Pasar Kota Madiun perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana pengelolaan pasar guna mengoptimalkan pelayanan pengelolaan pasar, monitoring dan evaluasi pelayanan pengelolaan pasar.
2.
Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengelolaan pasar harus memperhatikan atau berpedoman kepada RPJMD Kota Madiun, RKP, Renstra Dinas Pasar.
Secara umum isu dan permasalahan yang saat ini dihadapi tidak terlepas
dari
isu
Nasional
maupun
Propinsi
Jawa
Timur.
Dengan
memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang saat ini diharapkan kualitas dan perencanaan menjadi lebih baik sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan Daerah.
Tabel 3.2 Identifikasi Isu–Isu Strategis ( lingkungan eksternal ) terkait dengan Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Madiun No
Isu Strategis Dinamika Nasional
1
Pencapaian
Dinamika
Dinamika Kota
Dinas Pasar
Jawa Timur
Madiun
Kota Madiun
Tingkat
Tingkat
Menumbuh
beberapa indikator kemiskinan
kemiskinan
kembangkan
MDG’s sampai
Jawa Timur
perkotaan rendah
minat
dengan tahun
tertinggi
namun pelayanan
masyarakat
2014 masih belum
secara
dasar seperti
agar berbelanja
sesuai dengan
nasional
pendidikan,
ke
target nasional
kesehatan dan
Tradisional
khususnya target
infrastruktur
untuk
kemiskinan,
masih kurang
meningkatkan
pendidikan dasar,
optimal
Pendapatan Asli
dan kesehatan
2
Terdapat misi
pasar
Daerah
Terdapat
Tata Kelola Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
42
upaya pencapaian good governance namun tingkat corruption Perception Indeks (CPI) masih tinggi
agenda reformasi birokasi dalam RPJMD
pemerintahan masih terbatas yang diindikasikan oleh beberapa indikator yang belum tercapai
3
4
Pembangunan belum sepenuhnya melibatkan peran aktif masyarakat secara luas
Masih terdapat kesenjangan ekonomi khususnya antara wilayah barat dan timur
Pembangunan berorientasi pada pro poor, pro growth, pro environtment, dan pro job dengan berbasis pada people centered namun belum optimal Tingkat kesenjangan antar kabupaten/ kota masih terjadi
Partisipasi
Meningkatkan
masyarakat dalam
kualitas
pembangunan
kuantitas
masih terbatas
pengelolaan
dan
Pasar.
Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat namun belum berkualitas khususnya pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat
5
Daya saing Indonesia mengalami peningkatan namun masih dibawah Singapura, Malaysia dan Thaiwan
Peringkat daya saing Jawa Timur nomor dua setelah DKI Jakarta
Daya saing Kota Madiun masih perlu ditingkatkan
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
43
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu–isu strategis terkait dengan dinamika baik ditingkat Nasional, Jawa Timur dan Kota Madiun diatas maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan pasar kedepan adalah : 1.
Dinas Pasar Kota Madiun sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan pasar harus meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait, Pedagang, dengan program, kegiatan, dan target capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan .
2.
Sosialisasi program–program dan kegiatan–kegiatan Dinas Pasar Kota Madiun kepada pemangku kepentingan (Pedagang), sehingga para pemangku kepentingan (pedagang) dapat memahami, dengan harapan pada saat mengusulkan program dan kegiatan sebagai masukan musrenbangkota bisa senergi dengan program–program yang disusun pemerintah. Dengan demikian Pengelolaan Pelayanan Pasar yang partisipatif diharapkan bisa optimal.
II.
TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA MADIUN. Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2014–2019, memiliki Visi “Tewujudnya Kota Madiun yang Lebih Maju dan Sejahtera“ Visi tersebut diatas memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita–cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Kota Madiun dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan . Makna Lebih Maju adalah Kota Madiun senantiasa meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan diri sebagai daerah yang modern menurut ukuran dan tututan nilai–nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai–nilai agama, tidak bertentangan dengan adat istiadat dan tidak bersebrangan dengan nilai- nilai budaya lokal yang berkembang di masyarakat.
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
44
Makna Lebih sejahtera adalah kondisi dimana seluruh kehidupan masyarakat berdimensikan nilai sosial, budaya, ekonomi, politik yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat terpenuhinya segala kebutuhan dasarnya, sehingga diharapkan akan mimiliki kemampuan individu yang terampil dalam rangka mendorong terwujudnya daya saing daerah, dan kemandirian secara sosial ekonomi. Dengan pemahaman makna tersebut, maka inti dari kesejahteraan adalah kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 misi yaitu : 1.
Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat.
2.
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa.
3.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
4.
Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan atas arah Visi dan Misi Kota Madiun. Dinas Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Pasar berdasarkan asas otonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pasar mempunyai fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pasar.
b.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Pasar .
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Pasar.
d.
Pembinaan UPTD ;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Madiun terkait
dengan tugas dan fungsi Dinas Pasar tersebut adalah : 1.
Misi 1 (satu) yaitu Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat. Adapun tujuan dari misi 1 (satu) adalah Mendorong dan meningkatkan partisipasa seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Sedangkan sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas pasar adalah meningkatkan partisipasi pedagang dalam pengelolaan pasar.
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
45
Intervensi Dinas Pasar adalah pada capaian indikator sasaran jumlah Pasar yang dikelola Dinas Pasar. 2.
Misi 2 (dua) yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa. Sasaran terwujudnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Intervensi Dinas Pasar Kota Madiun adalah pada capaian indikator sasaran penjabaran program RPJMD ke dalam Program dan Kegiatan Dinas Pasar Kota Madiun.
3.
Misi 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas. Sasarannya adalah Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana, sebagai Indikatonya adalah
Angka kriminalitas. Intervensi Dinas Pasar Kota Madiun
menjaga ketertiban umum dan pemantauan ketertiban dilingkungan pasar.
Visi, Misi, Program RPJMD 2014–2019 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita–cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman kepada RPJMD maka Dinas Pasar Kota Madiun sesuai dengan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program–program yang berkontribusi sebagai penunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tertentu terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Pasar.
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
46
Tabel 3.3 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota
Visi : terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera No Misi
dan
Program Kepala Daerah Wakil
Permasalahan
Faktor
pelayanan SKPD
dan Penghambat
Kepala
Pendorong
Daerah terpilih 1
Mewujudkan
1. Kurangnya
Adanya Renstra Dinas Pasar
pembangunan
sosialisasi
pembangunan
berbasis pada
keberadaan pasar
Pasar belum
partisipasi
tradisional kepada
optimal karena
masyarakat
masyarakat.
keberadaan,
2. Kurangnya
2
Perencanaan
Mewujudkan tata
pembangunan
kesadaran para
Pasar
pedagang
Tradisional
terhadap
masih kurang
kewajiban
menyentuh
pembayaran
keinginan
retribusi
Pedagang.
1. Kurang
Adanya
terkelolanya
peraturan
dokumen
pemerintahan
potensi–potensi
perundangan
RPJMD dan
yang
yang ada.
yang
bersih berwibawa
kelola
- Adanya
baik,
dan 2. Kurangnya
.
kurang perda Retribusi
dipahami oleh Pelayanan
pengendalian dan pengamanan
pedagang.
Pasar.
- Tingkat
teknis operasional,
kesadaran
kebersihan,
pedagang
pemeliharaan,
untuk
keamanan dan
handarbeni
ketertiban,
(memiliki)
ikut
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
47
penataan pasar
belum
dan pemungutan
optimal.
retribusi.
3.
Meningkatkan kuantitas
Perlunya
Komitmen
Adanya
dan peningkatan kualitas Pedagang
kualitas pelayan dan publik
Teknologi
kuantitas dengan SKPD
informasi
yang
sumber
daya
selalu
manusia
serta
berkembang
partisipasi pedagang
4.
Meningkatkan
Keterlambatan -
Kemudahan
dan
Informasi
jangkauan
memeratakan
data dukung
koordinasi
Dinamika
SKPD dengan
kesejahteraan
masyarakat
pemangku
masyarakat.
yang semakin
kepentingan
komplek
(pedagang)
Meningkatnya -
Meningkatnya
tuntutan
kepedulian
Masyarakat
dan partisipasi
(pedagang)
pedagang
terhadap
terhadap
kondisi
pengelolaan
perencanaan
pasar.
tingkat
-
-
-
pembangunan pasar baik
yang dan
tatakelola pemerintah yang
baik
(Good Govermance )
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
48
III.
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) merupakan salah satu
dokumen yang menjadi pedoman, disamping adanya dokumen lain. Dengan demikian Renstra Dinas Pasar Kota Madiun yang disusun dengan memperhatikan RPJMD tentu saja tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah . Rencana penataan ruang wiayah Kota Madiun mempunyai visi sebagai berikut : ”Terwujudnya Penataan Ruang yang Mengakomodasi terhadap
Peluang Investasi dalam Rangka Menciptakan Kota Madiun Sebagai Pusat Perkembangan Ekonomi Jawa Timur Bagian Barat” Untuk mewujudkan visi penataan ruang tersebut maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut : a.
Mewujudkan pusat-pusat pelayanan ekonomi skala regional.
b.
Mewujudkan pengembangan sarana prasarana wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah.
c.
Mewujudkan
keseimbangan
fungsi
perlingdungan
dalam
membentuk
upaya
budidaya Kota
dan
fungsi
Madiun
yang
berkelanjutan. d.
Mewujudkan kepastian hukum dan peran serta masyarakat dalam mendorong kegiatan yang produktif.
Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang, maka faktor penghambat maupun pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pasar Kota Madiun Kota Madiun adalah sebagai berikut : a.
Faktor-faktor Penghambat : 1)
Perkembangan wilayah pusat Kota Madiun sangat pesat.
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
49
2)
Pada sepanjang jalan utama Kota, terdapat berbagai fasilitas dan jenis kegiatan yang lebih beragam mulai dari kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, kesehatan dan perumahan dan industri, sehingga pergerakan penduduk ke sepanjang jalan-jalan utama menjadi dominan.
3)
Perkembangan
fasilitas
pelayanan
yang
belum
merata
diseluruh sub pusat pelayanan kota, sehingga ketergantungan terhadap pusat pelayanan kota sangat besar. 4)
Pusat-pusat lingkungan belum didukung dengan kemampuan sub
pusat
pelayanan
kota
sehingga
pusat
lingkungan
tergantung langsung dengan pusat kota. 5)
Terdapat beberapa kawasan pinggiran kota (kawasan bagian utara, barat dan kawasan utara timur) yang membentuk
cluster dalam skala kecil sehingga pelayananya terbatas. 6)
Terdapatnya sirkulasi lalu lintas regional (dari dan ke Kabupaten Ponorogo) yang melalui pusat Kota Madiun, sehingga meningkatkan tingkat kepadatan arus dalam kota meningkat.
7)
Sistem pedesaan yang ada masih berorentasi pada Pusat Pelayanan
Kota
dan
tidak
terbentuk
Pusat
Pelayanan
Lingkungan (PPL). 8)
Sistem pedesaan yang mulai berkembang menjadi perkotaan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan Kota Madiun.
b.
Faktor-faktor Pendorong : 1)
Pengendalian dan penataan kawasan pusat pelayanan Kota untuk mendukung kegiatan wisata kota.
2)
Perkembangan pusat kota yang pesat sehingga prospek pengembangan fasilitas perdagangan dan pendidikan serta kesehatan baru pada wilayah sub pelayanan Kota.
3)
Pengembangan fasilitas-fasilitas skala kota pada pusat-pusat lingkungan.
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
50
4)
Meningkatkan keterkaitan antara pusat pelayanan Kota Sub Pusat Pelayanan Kota Pusat lingkungan secara berhirarki.
5)
Prospek Kota Madiun sebagai pusat pengembangan budaya Jawa Timur Bagian Barat dan peran sebagai pusat akomodasi dan wisata Kota skala regional khususnya wilayah Jawa Timur Bagian Barat.
6)
Pusat Pelayanan Transportasi regional, seperti adanya rencana jaringan jalan lingkar, jalan tol maupun kereta api komuter, keberadaan terminal Purbaya, terminal kargo dan Stasiun kereta Api.
Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap
perencanaan
pembangunan
pengelolaan
pasar
harus
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian didalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Dinas Pasar Kota Madiun berfungsi sebagai perumusan kebijaan tehnis di bidang pengelolaan pasar, sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat tercapai sinergitas tata ruang dengan kegiatan pembangunan kota Madiun.
IV.
PENENTUAN ISU–ISU STRATEGIS Dalam menentukan isu–isu yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kota Madiun ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain : a.
Gambaran Pelayanan Dinas Pasar Kota Madiun. Dinas
Pasar
Kota
Madiun
yang
dibentuk
berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar berdasarkan asas otonomi. Sebagaimana organisasi pelayanan publik di bidang pengelolaan pasar wajib untuk memberikan pelayanan prima, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Dinas Pasar Kota Madiun memperoleh kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan.
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
51
Didalam
melaksanakan
tugasnya
untuk
memberikan
pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan atau kendala maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun demikian berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut.
b.
Implikasi rencana Tata Ruang Wilayah bagi pelayanan Dinas Pasar Kota Madiun. Dinas Pasar Kota Madiun selaku Dinas Pengelolaan Pasar harus mampu melakukan kajian dan analisa setiap penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan pasar agar selaras dengan tata ruang. Meskipun secara tidak langsung melaksanakan pembangunan namun Dinas Pasar Kota Madiun dalam pengambilan kebijakan pembangunan pasar harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam penentuan isu–isu strategis Renstra Dinas Pasar Kota Madiun menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (weakness), peluang (Oportunities)
serta
tantangan
(Threats).
Hal–hal
yang
harus
diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal hal apa saja yang menyebabkan
Visi,
Misi,
Target
pada
periode
tahun
2009–2014 yang belum dapat tercapai secara optimal sebagai tindak lanjut pada periode tahun 2014-2019.
Belum tercapainya target pada periode tahun 2009–2014 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut : a.
Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pengelolaan pelayanan pasar.
b.
Belum ditaatinya sebagian substansi perda No. 32 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan Pasar ;
c.
Kondisi Pasar Tradisional yang terkesan kurang nyaman ;
d.
Keterbatasan Sumber daya Manusia dari segi kualitas dan kuantitas.
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
52
Selain adanya beberapa permasalahan sebagaimana tersebut di atas dijumpai adanya beberapa hambatan sebagai berikut : a.
Belum optimalnya pemahaman pedagang terhadap retribusi pasar;
b.
Penurunan disiplin kerja.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu–isu strategis yang diangkat dalam pengelolaan pelayanan pasar untuk periode tahun 2014–2019 adalah sebagai berikut : 1.
Bidang Penataan dan Retribusi . a. Belum optimalnya kegiatan penagihan /pungutan retribusi , angsuran pembangunan maupun sewa tempat berjualan. b. Belum
optimalnya
usaha–usaha
untuk
kelancaran
pembayaran tempat berjualan. 2.
Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan. a. Belum optimalnya pengelolaan kebersihan, pembangunan pasar, pemeliharaan pasa, pemeliharaan instalasi listrik dan air pasar. b. Belum optimalnya pemeliharaan peralatan sarana dan prasarana pasar.
3.
Bidang Ketertiban a. Belum optimalnya pengawasan pasar ; b. Belum optimalnya keamanan dan Ketertiban pasar.
Untuk menindak lanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kota Madiun diperlukan strategi : a.
Mendorong peningkatan partisipasi pedagang dalam pelaksanaan perencanaan Dinas Pasar ;
b.
Mempedomani
peraturan
perundangan
untuk
Retribusi
Pelayanan Pasar; c.
Mempedomani RPJMD sebagai acuan;
d.
Meningkatkan koordinasi pedagang dengan Dinas Pasar;
e.
Meningkatkan motivasi kerja aparatur.;
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
53
f.
Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas pedagangan;
g.
Meningkatkan
monotoring
dan
evakuasi
pengendalian
pengelolaan pasar; h.
Mendorong Aparatur untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya;
i.
Meningkatkan Pelayanan Umum di bidang Pengelolaan Pasar;
j.
Meningkatkan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Pasar.
Renstra Dinas Pasar Kota Madiun Tahun 2014-2019
54
