BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Deskripsi Hasil Penelitian 3.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini berada di jalan Jenderal Sudirman No. 77 Kota Gorontalo. Sebagaimana diketahui bahwa Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo adalah salah satu instansi yang langsung menangani pelaksanaan pembangunan di setiap Desa dan Kelurahan dalam wilayah Hukum Kota Gorontalo. Awal berdirinya Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Tahun 1970 dengan Nama Kantor Pembangunan Desa (BANGDES) yang beralamat di Jalan Mohammad Yamin depan Dinas Gabungan. Dengan diundangkan undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah, maka Kantor
Pembangunan Desa (BANGDES) beralih status menjadi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Disisi lain, karena berhubungan langsung dengan masyarakat, pasti akan dihadapkan dengan berbagai kebutuhan sekaligus kendala, oleh karena itu maka Kantor Pemberdayaan Masyarakat senantiasa bersifat mult aspek atau multi sektor. Keterlibatan berbagai unit, atau unsur dalam pemerintah dituntut untuk selalu sinkron dan harmonis. Ini menjadi salah satu alasan utama sehingga didirikan Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Ditahun 2008, sesuai dengan undang – undang No. 7 Tahun 2008 Kantor Pemberdayaan Masyarakat berganti Nama menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan. Kemudian ditahun 2009 sesuai dengan undang – undang No.2 Tahun 2009,
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan menjadi Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 3.1.2 Struktur Organisasi Struktur adalah Susunan dan hubungan – hubungan antar komponen dan bagian – bagian dan posisi – posisi dalam suatu organisasi, komponen – komponen dalam tiap organisasi memiliki ketergantungan. Sehingga jika suatu komponen baik, maka akan berpengaruh pada komponen lainnya dalam organisasi (Keith Davis,1994). Organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing – masing (gaji, kepuasan kerja, dll) yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama (tujuan organisasi). Agar tujuan organisasi dan tujuan individu dapat tercapai secara selaras dan harmonis maka diperlukan kerja sama dan usaha yang sungguh – sungguh dari kedua belah pihak (pengurus organisasi dan anggota organisasi) untuk bersama – sama berusaha saling memenuhi kewajiban masing – masing secara bertanggung jawab, sehingga pada saat masing – masing mendapatkan haknya dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi anggota organisasi / pegawai maupun bagi pengurus organisasi / pejabat yang berwenang. Jadi, struktur organisasi adalah hubungan antar komponen – komponen dan bagian – bagian yang memiliki ketergantungan, yang telah didesain untuk tercapainya program kerja demi tercapainya tujuan bersama / organisasi. Organisasi sebagai kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah. Selain itu dalam pengertian organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas / tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal.
Organisasi formal, sebenarnya tidak lain dari pada organisasi statis, yaitu suatu sistem kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dikoordinir dengan sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan organisasi informal merupakan kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari, meskipun pada akhirnya hubungan – hubungan yang tak disadari itu merupakan tujuan bersama. Struktur organisasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Keluarga Berencana Kota Gorontalo dapat dilihat pada Gambar I berikut.
Peraturan daerah No 7 Thn 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah No 2 Thn 2008 tentang organisasi & tata kerja lembaga teknis daerah kota gorontalo
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA GORONTALO KEPALA BMPM & KB Ir. HJ. LAIDA ALI, M. ALI, M.Si NIP : 19611231 198903 2 018
TJ NIP :
SUBAG PROGRAM & KEUANGAN NON BASALAMA NIP : 19720115 199311 2 001
KEPALA UPT SUBAG TU KELOMPOK JABATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASY RAMDJAN DATUNSOLANG,S.IP. M.Si NIP : 19700815 199203 1 010
SUBID PEMBERD. POTNSI & KEL HARTATI YUSUF NIP: 19610808 198303 2 016
SUBID PNGUATN KELEMBAGN EKNOMI,SOSIAL & MASY YUSUF ABAS NIP: 19561230 198103 1 015
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dra. HJ. IRHAMNA DUMBI NIP : 19641102 199210 2 001
A NIP
BIDANG PENANGGULANGN KEMISKINAN SUMARYADI TONE, S.STP NIP : 19820902 200012 1 001
SUBID PENG. KUALITAS HIDUP PEREMPUAN HJ. HAFNI PANGULU, B.Ac NIP : 19571020 198903 2 003
SUBID AKSES PELAYAN PUBLIK ADRIATY TALIKI NIP : 19600504 198603 2 019
SUBID PERLIND ANAK & PERM Dra.HERAWATI D. MAKU NIP : 19661223 199303 2 008
SUBID PEDP & BIMB USAHA MAGDALENA KATILI,ST.MM NIP : 19721226 200604 2 002
Gambar I Sumber Data : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB Kota Gorontalo
Dapat dilihat bahwa bentuk struktur organisasi yang digunakan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB adalah bentuk mendatar / horizontal dalam bentuk ini dimana saluran wewenangnya dari pucuk pimpinan sampai dengan satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun atau digariskan dari atas kebawah dan dari kiri kearah kanan atau sebaliknya, (Keith davis,1994). 3.1.3 Keadaan Pegawai Pegawai merupakan unsur penting dalam operasional suatu organisasi. Pegawai sangat berperan penting demi kelancaran suatu instansi dimana semua kegiatan akan dikerjakan oleh pegawai, pegawai harus memiliki semangat dan kemampuan mengembangkan suatu program kerja suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam sebuah organisasi setidaknya didukung oleh banyaknya jumlah pegawai agar semua posisi dalam suatu organisasi dapat terisi dengan baik, sehingga kegiatan terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Adapun jumlah pegawai yang ada di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB yaitu sebanyak 45 pegawai. Jumlah pegawai yang ada sudah memenuhi standar yang diinginkan karena dilihat dari keadaan kantor tersebut. Berikut data pegawai berdasarkan Status, Pendidikan, Golongan dan Jenis Kelamin yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB Kota Gorontalo.
TABEL I Data Pegawai Berdasarkan Status
NO
STATUS
JUMLAH
PERSENTASE
1
PNS
30
15
2
HONOR
15
85
3
JUMLAH
45
100
Sumber Data : Kepegawaian BPMP & KB Kota Gorontalo Tabel diatas menunjukan bahwa pegawai yang berstatus PNS berjumlah 30 orang dan Honor berjumlah 15 orang. Jadi, Jumlah terbanyak adalah pegawai yang berstatus PNS. TABEL II Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
NO
PENDIDIKAN
JUMLAH
PERSENTASE
1
S2
3
15
2
S1
9
5
3
D3
5
9
4
SMA
28
2
5
JUMLAH
45
31
Sumber Data : Kepegawaian BPMP & KB Kota Gorontalo Tabel diatas menunjukan Jumlah Pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 28 orang. Jumlah terbanyak didominasi oleh pegawai yang berpendidikan SMA, sehingga sangat berpengaruh pada kinerja pegawai yang ada di Kantor tersebut.
TABEL III Data Pegawai Berdasarkan Golongan
NO
GOLONGAN
JUMLAH
PERSENTASE
1
IV / C
1
30
2
IV / A
3
10
3
III / D
7
4
4
III / C
6
5
5
II / C
3
10
6
II / B
8
3
7
II / A
2
10
8
JUMLAH
30
72
Sumber Data : Kepegawaian BPMP & KB Kota Gorontalo Tabel diatas menunjukan bahwa pegawai yang bergolongan IV / C berjumlah 1 orang, IV / A berjumlah 3 orang, III / D berjumlah 7 orang, III / C berjumlah 6 orang, II / C berjumlah 3 orang, II / B berjumlah 8 orang dan II / A berjumlah 2 orang. Golongan terbanyak adalah pegawai yang bergolongan II / B yaitu berjumlah 8 orang. TABEL IV Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
NO
JENIS KELAMIN
JUMLAH
PERSENTASE
1
LAKI – LAKI
14
31
2
PEREMPUAN
31
69
3
JUMLAH
45
100
Sumber Data : Kepegawaian BPMP & KB Kota Gorontalo Tabel diatas menunjukan bahwa pegawai yang berjenis kelamin Laki – Laki berjumlah 14 orang dan pegawai perempuan berjumlah 31 orang. Jadi, pegawai terbanyak didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin perempuan. Ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor tersebut, misalnya perayaan Hari Besar Keagamaan (Halal Bihalal), dimana pegawai yang sangat berperan penting adalah pegawai Laki – Laki karena untuk mengatur persiapan perlengkapan atau pengadaan perlengkapan lainnya. 3.1.4 TUGAS DAN FUNGSI Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 7 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo. Berikut tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo : 1. Kepala Badan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga berencana, mempunyai tugas : “Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit”.
Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis operasional pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana secara menyeluruh sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit. 2. Merencanakan program pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana berdasarkan pedoman untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. 3. Mengoorganisir kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana berdasarkan sistem dan prosedur untuk tertibnya pelaksanaan tugas unit. 4. Mengendalikan pelaksanaan teknis operasional pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana secara terpadu untuk peningkatan mutu pelayanan / kinerja. 5. Mengarahkan program sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas. 6. Membina pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit. 7. Menditribusikan tugas sesuai bidang masing – masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. 8. Mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern secara berkala untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan unit. 9. Mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas. 11.Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut. 12.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat. 13.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan evaluasi.
14.Melakukan tugas pembantuan dan tugas – tugas yang lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas : „„Melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk peninngkatan kemandirian sesuai potensi masyarakat‟‟. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Msyarakat, menyelenggarakan fungsi : 1. Menghimpun kebijakan teknis sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. 2. Merumuskan kebiakan teknis operasional berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Menghimpun data potensi kelurahan, ekonomi dan sosial budaya masyarakat melalui profil kelurahan untuk mengetahui potensi masyarakat. 4. Menganalisa data potensi kelurahan, ekonomi dan sosial budaya masyarakat sesuai jenisnya untuk mengetahui gambaran perkembangannya. 5. Menyusun rencana pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit. 6. Melaksanakan program pemberdaayan kelurahan, ekonomi,
sosial budaya dan
pemanfaatan teknologi melalui pembinaan untuk kemandirian masyarakat. 7. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut. 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan kepala – kepala bidang melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat. 9. Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas.
10.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi. 11.Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas : “Melaksanakan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan berdasarkan peraturan peraturan perundang – undangan untuk kesetaraan gender”. Dalam melaksanakan tugas bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan fungsi : 1. Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai kebutuhan sesuai dasar pelaksanaan tugas, 2. Merumuskan kebijakan teknis operasional pemberdayaan perempuan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Menghimpun data potensi gender melalui survey untuk mengetahui perbandingan populasi antara laki – laki dan perempuan, 4. Menganalisa data gender sesuai potensi untuk mengetahui perbandingan peran antara perempuan dan laki – laki. 5. Menyusun rencana pemberdayaan peran perempuan berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit. 6. Mensosialisasikan program
pemberdayaan perempuan
melalui
kelompok
untuk
peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peran gender. 7. Memfasilitasi perlindungan hak – hak perempuan melalui unit terkait untuk penegakkan supremasi hukum. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi pemberdayaan peran perempuan dan perlindungan hak – hak perempuan secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui dampak peran gender.
9. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut. 10.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala – kepala sub bidang melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat. 11.Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas. 12.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi. 13.Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 4. Bidang Penanggulangan Kemiskinan Bidang Penanggulangan Kemiskinan, mempunyai tugas : “Melaksanakan tugas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penanggulangan Kemiskinan, menyelenggarakan fungsi : 1. Menghimpun kebijakan teknis penanggulangan kemiskinan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2. Menyusun
kebijakan
teknis
penanggulangan
kemiskinan
berdasarkan
petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Menghimpun dan mengola data kemiskinan melalui unit terkait untuk mengetahui jumlah angka kemiskinan. 4. Menyusun rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit.
5. Melakukan penanggulangan kemiskinan melalui program terpadu baik lintas program maupunlintas sektor untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6. Melakukan sosialisasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. 7. Memberikan pembinaan penanggulangan kemiskinan melalui pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. 8. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penganggulangan kemiskinan secara terpadu untuk mengetahui perkembangannya. 9. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan atau tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut. 10.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala – kepala sub bagian melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat. 11.Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas. 12.Menyusun laporan akhir hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi. 13.Melaksanakan tugas tambahan yang diperintahkan oleh tasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 5. Bidang Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas : „„Melaksanakan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdyaan Keluarga Sejahtera berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS)”.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : 1. Menghimpun kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2. Menghimpun data peserta Keluarga Berencana sesuai jenis kontrasepsi untuk mengetahui jumlah pasangan UsiaSubur dan Drop Out. 3. Menghimpun data Keluarga Sejahtera sesuai tahapan keluarga untuk mengetahui perkembangannya. 4. Mengelola
data
peserta
Keluarga
Berencana
sesuaijenisnya
untuk
mengetahui
perkembangan pemakaian kontrasepsi. 5. Menyusun rencana kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi program unit. 6. Melakukan kerja sama operasional Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara terpadu untuk efektifitas pelaksanaan tugas teknis. 7. Melakukan pembinaan kepada Wanita Usia Subur, Pasangan Usia Subur dan Drop Out melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk peningkatan pengetahuan dan perlindungan hak – hak reproduksi. 8. Mengevaluasi hasil cakupan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi secara berjenjang untuk mengetahui perkembangan masyarakat dalam mengikuti program Keluarga Berencana. 9. Memberikan perlindungan kepada peserta Keluarga Berencana melalui penyediaan dan penanggulangan kegagalan alat dan obat kontrasepsi untuk kelestarian berkeluarga berencana. 10.Melakukan pembinaan ketahanan keluarga melalui Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) untuk peningkatan kualitas keluarga.
11.Mengevaluasi hasil perkembangan keluarga sejahtera secara berkala untuk mengetahui tingkatan kesejahteraan keluarga. 12.Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut. 13.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala – kepala Bidang melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat. 14.Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas. 15.Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi. 16.Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. Masing – masing Kepala Bidang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan program kerja yang telah ditentukan.
3.2 PEMBAHASAN 3.2.1 Kinerja pegawai Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja yang baik harus didukung dengan semangat yang gigih dan didukung oleh kemampuan yang memadai, maka seseorang akan memberikan kinerja terbaiknya. Namun
tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama, kemampuan disini diantaranya kemampuan mengatasi masalah dan kemampuan untuk berkreativitas. Demi kelancaran jalannya kegiatan pada suatu instansi atau organisasi, maka yang berperan penting adalah pegawainya. Pegawai memiliki pandangan dan perbedaan yang berbeda didalam mengambil suatu tindakan, oleh karena itu berbagai cara harus dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan oleh instansi. Permasalahan yang terjadi diantaranya permasalahan antara sesama pegawai ini bisa mengakibatkan proses kerja pegawai menurun. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa jika terjadi sebuah permasalahan antara sesama pegawai maka yang dilakukan adalah menerapkan 4 CT yaitu cepat temu, cepat tanggap, cepat tuntas dan cepat tindak. Kinerja yang baik merupakan tingkatan dimana seseorang dikatakan berhasil apabila seseorang tersebut mampu menjalankan program kerja dan melaksanakan
tugas yang
diberikan sesuai dengan tanggung jawabnya. Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang sejauh mana kinerja pegawai yang ada di kantor tersebut, Kinerja pegawai yang ada di Kantor tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, hanya saja ada sebagian pegawai yang belum memiliki pengetahuan dalam arti belum memahami tugas pokoknya yang seharusnya tugas tersebut selesai pada hari itu juga, akhirnya tugas tersebut ditunda dan dikerjakan pada kesempatan yang berikutnya. 3.2.2 Cara Meningkatkan Kinerja Pegawai Ada banyak cara untuk meningkatkan kinerja pegawai agar pegawai selalu bekerja keras dalam melaksanakan tugas, antara lain : 1. Memberikan dukungan atau dorongan kepada pegawai untuk berkembang a. Memberikan kesempatan pada pegawai untuk melakukan pekerjaan yang
berbeda.
b. Mengembangkan potensi diri. c. Tumbuh dan berkembang. d. Memberi motivasi pada pegawai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai pekerjaan. 2. Membuat standart kerja yang jelas a. Memudahkan mengontrol kinerja pegawai. b. Dengan adanya standar yang jelas, pegawai akan berusaha mencapai standart tersebut dengan cara memperbaiki kinerja mereka. 3. Menetapkan area tanggung jawab dalam bekerja a. Adanya tanggung jawab yang tinggi, memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja agar tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan baik. 4. Mendorong pegawai untuk dapat mencapai standart kerja yang baik a. Menjadikan pegawai sebagai partner. b. Menghargai pendapat mereka atau mengajak mereka berkomunikasi. 5. Membuat dokumen kesepakatan dengan pegawai a. Dokumen berisi kesepakatan untuk mencapai standart b. Digunakan untuk kontrol kinerja pegawai. 6. Menentukan rangkaian atau urutan kegiatan a. Menjadikan situasi kerja lebih sistematis. b. Pegawai tidak tumpang tindih dalam melakukan pekerjaan. 7. Mengawasi dan mengikuti pegawai dalam melakukan pekerjaan a. Mengetahui kebutuhan pegawai untuk mencapai standart. b. Menunjukan kepeduliaan pada pegawai sehingga mereka termotivasi untuk mencapai kesuksesan.
8. Memperjelas tentang pemberian reward atau penghargaan a. Mendorong pegawai untuk berperilaku lebih baik. b. Reward. Faktor pendorong meningkatnya kinerja. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bahwa ada beberapa cara yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja pegawai, salah satunya dengan memberikan motivasi. Pemberian motivasi diberikan setiap hari senin setelah selesai apel pagi. Pemberian motivasi biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Untuk mendapatkan kinerja pegawai yang baik dan sesuai apa yang diinginkan oleh organisasi, maka salah satunya adalah pimpinan menetapkan sistem / program kerja secara jelas, diantaranya mengatur pembagian kerja secara baik dan terstruktur sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki pegawai. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan pegawai the right man in the right place, pembagian kerja harus rasional / objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan like or dislike. Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat maka akan memberikan jaminan kestabilan, kelancaran dan efisiensi kerja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja. Kecerobohan dalam pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam menyelenggarakan pekerjaan.
3.2.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Kinerja Pegawai Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ternyata terdapat beberapa kendala yaitu berupa sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti komputer, AC dan lain – lain, sehingga memperlambat jalannya kegiatan. Sumber daya manusia terbatas, masih perlu diadakan peningkatan pengetahuan pegawai. Dari segi
kuantitas pegawai di Kantor tersebut sudah mencukupi, tetapi dari segi kualitas pegawai di Kantor tersebut belum memiliki pengetahuan, dalam arti belum memahami tugas pokoknya yang seharusnya tugas tersebut sudah selesai hari itu juga akhirnya tugas tersebut harus dikerjakan pada hari berikutnya. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti berpendapat bahwa kinerja pegawai menurun karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki pegawai, sehingga berdampak pada jalannya kegiatan. Demikian juga dengan sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga dapat mengakibatkan sistem kerja tidak berjalan dengan baik. Pada umumnya pegawai memiliki latar belakang yang berbeda – beda. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kinerja pegawai maka salah satu yang dilakukan yaitu : 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam meningkatkan kinerja pegawai perlu diadakannya sumber daya yang baik secara kualitas maupun kuantitas yang merupakan syarat utama dalam melaksanakan segala sesuatu atau pun pekerjaan yang telah direncanakan. Dengan sumber daya manusia yang memadai, maka dipastikan segala pekerjaan yang dilakukan akan mendapatkan hasil yang maksimal. 2. Meningkatkan pengetahuan dan Pendidikan pegawai Pengetahuan dan pendidikan pegawai mempunyai manfaat karir jangka panjang yang membantu para pegawai untuk bertanggung jawab lebih pesat dimasa yang akan datang. Apabila hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan hasilnya pun akan membawa kearah yang lebih baik. 3. Pengadaan Fasilitas Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan & Keluarga Berencana masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang masih terbatas. Diantaranya seperti komputer, AC, peralatan kantor lainnya, dan yang paling penting adalah fasilitas tenaga listrik yang masih rendah alirannya. Akan tetapi sekarang sudah ada penambahan daya aliran listrik.
Kemudian pengadaan AC sangat perlu untuk diadakan penambahan atau perbaikan karena dapat mengganggu konsentrasi para pegawai dalam bekerja. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Keluarga Berencana Kota Gorontalo dalam mengembangkan sumber daya manusia diadakan pelatihan seperti pada bidang keuangan mengikuti pelatihan administrasi keuangan, pada bidang keluarga berencana mengikuti pelatihan PLKB, dan pada bidang penanggulangan kemiskinan mengikuti pelatihan data administrasi kemiskinan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dilihat dari pencapaian tujuan organisasi yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB Kota Gorontalo khususnya bidang pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana diantaranya kegiatan Musrenbang tingkat Daerah Se Kecamatan Kota Gorontalo dan kegiatan Halal Bihalal yang diadakan setiap memperingati hari besar keagamaan. Jika dilihat dari segi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, misalnya pemberian Implan sudah 90% berjalan dengan baik dan sisanya 10% masih menjadi hambatan yaitu SIP (sistem informasi posyandu) yakni tidak berjalan dengan baik dimana masih kurangnya pendanaan. Dana tersebut kurang karena dana tersebut berasal dari provinsi yang selanjutnya masih digunakan untuk kepentingan yang ada di Provinsi. Dalam meningkatkan kinerja pegawai, pimpinan harus memberikan reward atau penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Ini dilakukan tidak lain adalah demi meningkatkan kinerja pegawai agar lebih baik, khususnya pada Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Keluarga Berencana Kota Gorontalo.
