BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL. Lokasi penelitian berada di jalan P. Kalengkongan No. 31 Kota Gorontalo

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lokasi penelitian berada di jalan P. Kalengkongan No. 31 Kota Gorontalo. Pada Tahun 1960 Kepolisian di kedua wilayah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya ada satu kantor yang berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang digunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM).Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo dibagi dalam dua wilayah yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo. Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komandan Resort) An. Letkol Pol. Sam Parrangan dari Tahun 1978 S/d 1981, dengan membawahi 3 ( Tiga ) Sektor masing - masing sebagai berikut : 1) Komsek 1905-01 Kota Utara 2) Komsek 1905-02 Kota Selatan 3) Komsek 1905-03 Kota Barat Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komando Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari Tahun 1981 s/d 1984.Pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas 6 bulan). Terakhir nama Polresta Gorontalo diganti dengan nama Polres Gorontalo

36

dan berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadi Polres Gorontalo Kota, serta membawahi 7 Polsek masing – masing 3 (tiga) Polsek Defenitif (Type Rural) yakni : 1) Polsek Kota Utara; 2) Polsek Kota Selatan; 3) Polsek Kota Barat. 4 Polsek Persiapan (Type PraRural) yakni : 1) Polsek Kota Timur; 2) Polsek Kota Tengah; 3) Polsek Dungingi; 4) Polsek KawasanPelabuhanGorontalo. Nama-namam Pejabat KaPolres Gorontalo Kota sebelumpisah dengan TNI adalahm sebagai berikut : 1)

Mayor Pol. R. Ibnu Setiardjo

1960 – 1964

2)

Letkol Pol. Casdy

1964 – 1967

3)

Letkol Pol. Badik Muda

1967 – 1970

4)

Letkol Pol. Sonny Sumarsono

1970 – 1974

5)

Letkol Pol. A.M. Hasanudin

1974 – 1978

6)

Letkol Pol. Sam parrangan

1978 – 1981

7)

Letkol Pol. Bintoro Masducy

1981 – 1984

8)

Letkol Pol. Drs. Ali hanafiah

1984 (4 Bulan)

9)

Letkol Pol. Tonny Purba

1984 – 1986

37

10)

Letkol Pol. A. Suyuti Mappasiata Bsc

1986 – 1987

11)

Letkol Pol. Drs. M. Silalahi

1987 – 1989

12)

Letkol Pol. Drs. Sukarji

1989 – 1991

13)

Letkol Pol. Harnowo Santosa,Smik

1991 – 1994

14)

Letkol Pol. Drs. Suharyono Kamino

1994 – 1996

15)

Letkol Pol. Moh. S. Arsyad, Smik

1996 - 1997

16)

Letkol Pol. Drs. I. Ketut Kadiana

1997 – 1999

Nama – nama Pejabat Kapolres Gorontalo Kota setelah pisah dengan TNI adalah sebagai berikut : 1)

AKBP Drs. Wilmar Marpaung, SH

1999 – 2001

2)

AKBP Drs. H. Eldi Azwar, SH

2001 – 2002

3)

AKBP Drs.Ahzanur Rozimi

2002 – 2005

4)

AKBP Drs. Arizon Hendra

2005 – 2006

5)

AKBP Drs. H. Herwan Chaidir

2006 – 2007

6)

AKBP Drs. M. Asrul Azis

2007 – 2008

7)

AKBP Drs. K. Budi Yuwono

2008 – 2009

8)

AKBP Drs. Yozal Zaen

2009 - 2011

9)

AKBP Dudi Hadiwijaya, SIK

2011 - 2012

10) AKBP Andry Triaspoetra, SIK

2012 s/d

sekarang

38

Kantor Polres Gorontalo Kota merupakan instansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakat yang khususnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kantor Polres Gorontalo terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi dan seksi yaitu : Bag Ops, Bag Ren, Bag Sumda, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Binmas, Sat Tahti dan bagian lain sepertiSium , Sikeur, Sipropam, Sitipol, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari.62 B. Peraturan Disiplin POLRI Dalam melakasanakan fungsi kepolisian anggota POLRI terikat dengan hukum disiplin yang harus dilaksanakan, dimana disiplin lahir dari kesadaran untuk mematuhi norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang anggota POLRI. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disiplin adalah kehormatan, artinya suatu perbuatan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan mulia, yang mengandung unsur atau nilai kredibilitas dan komitmen63, sebagaiman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI khususnya Pasal 4, yakni:

62

Lihat dari data sejarah Polres Gorontalo Kota

63

Sadjijono, op.cit, h. 199

39

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada masyarakat; b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat; c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab; e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya; h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas; i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya; j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;

40

k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier; l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang; m. Menaati ketentuan jam kerja; n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya; o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.64

Kaidah-kaidah yang termuat dalam peraturan disiplin POLRI cukup luas dimana mencakup perilaku anggota POLRI baik yang terkait dengan kedinasan maupun dalam kehidupannya dimasyarakat, sehingga kaidah dan norma yang dimaksud menjadi pedoman berperilaku. Jika anggota mematuhi dan menaati kaidah atau norma yang ada dalam peraturan disiplin serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma tersebut, maka anggota POLRI memiliki kriteria “disiplin” tetapi apabila sebaliknya maka memiliki kriteria “kurang disiplin” atau tidak disiplin”. Disiplin POLRI sebagai salah satu unsur kepercayaan masyarakat memberi tugas dan wewenang pada POLRI untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Tanpa dasar disiplin, maka hanya kemungkinan kecil masyarakat memberikan kepercayaan kepada POLRI.65 Berdasarkan penjelasan mengenai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, peneliti akan membahas pelaksanaan atau implementasi dan faktor yang mendasari pelanggaran disiplin

64 65

Lihat dalam Peraturan Pemerinta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI Sadjijono, op.cit, h. 202

41

berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota khususnya poin a dan d yakni, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat serta melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. C. Implementasi Disiplin Anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota 1) Pelaksanaan Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 Berdasarkan hasil wawamcara tanggal 4 November 2013 dengan Wakapolres Gorontalo Kota bahwa pelaksanaan disiplin anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota khusunya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota terutama poin a dan d

yakni, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat serta melaksanakan tugas sebaikbaiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab belum terlaksana secara optimal meski pemberian sanksi terhadap anggota yang melakukan pelangggaran sebagai efek jera bagi anggota lain. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahkan ada yang tidak melaksanakan tugas selama tiga puluh hari berturut-turut, sehingga

kewajiban

anggota

POLRI

untuk

memberikan

perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat tidak terwujud dengan baik. Berdasarakan data Propam yakni dalam selang tahun 20112013 tejadi 35 kasus pelanggaran disiplin dan 14 kasus diantaranya merupakan

42

pelanggaran berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI khusunya poin a dan d dan hanya satu kasus yang masih dalam proses. 66 Lebih lanjut dalam usaha menegakan disiplin di Polres Gorontalo Kota, Wakapolres menyatakan agar anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada masyarakat mengalami kendala yang

mengakibatkan belum

optimalnya pelaksanaan disiplin anggota POLRI yakni sumber daya manusia, dimana setiap anggota POLRI memiliki pendidikan, tempat pendidikan kepolisian dan lingakungan tempat tinggal yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi karakter dari masing-masing anggota POLRI.67 Hal ini didukung oleh data dari Propam Polres Gorontalo Kota dalam bentuk tabel sebagai berikut dimana ratarata anggota POLRI yang melakukan pelanggaran mengikuti pendidikan perwira yakni Brigadir Polisi dan pendidikan saat masuk perwira adalah SMA serta tidak tinggal di asrama polisi Polres Gorontalo Kota, karena berdasarkan penjelasan baur provos Polres Gorontalo Kota bahwa anggota POLRI yang tinggal di asrama mendapat pengawasan.

66 67

Berdasarkan Wawancara Dengan Wakapolres Gorontalo Kota, 4 November 2013. Berdasarkan Wawancara Dengan Wakapolres Gorontalo Kota, 4 November 2013.

43

Pendidikan No

Kasus

Saat Masuk

Tinggal

Perwira Perwira 1

LP/69/II/2011/PGTLO/RES-

Brigadir

GTLO Tanggal 1 Februari

Polisi

SMA

Tinggal dirumah orang tua

2011 2

LP/4/II/2011/PGTLO/RES-

Brigadir

GTLO Tanggal 22 Februari

Polisi

SMA

Tinggal bersama keluarga

2011 3

4

5

6

LP/5/III/2011/Sipropam

Brigadir

Tanggal 15 Maret 2011

Polisi

LP/7/IV/2011/SBRA Tanggal

Brigadir

14 Februari 2011

Polisi

LP/10/VIII/2011/Sipropam

Brigadir

Tanggal 22 Agustus 2011

Polisi

LP/12/XI/2011/Yanduan

Brigadir

Sipropam Tanggal 21

Polisi

SMA

Tinggal bersama orang tua

SMA


SMA


SMA


November 2011 7

LP/2/III/2012/Yanduan

Brigadir

Sipropam Tanggal 14 Maret

Polisi

SMA


2012

44

Pendidikan No

Kasus

Saat Masuk

Tinggal

Perwira Perwira 8

LP/4/VII/2012Yanduan

Brigadir

Sipropam Tanggal 30 Juli

Polisi

SMA


2012 9

LP/7/VIII/2012/Yanduan

Brigadir

Sipropam Tanggal 17

Polisi

SMA


Agustus 2012 10

LP/1/II/2013/Yanduan

Brigadir

Sipropam Tanggal 8 Februari

Polisi

SMA


2013 11


Brigadir


Polisi

SMA


2013 12


Brigadir

Sipropam Tanggal30 Maret

Polisi

SMA


2013 13


Brigadir


Polisi

SMA


2013

45

Pendidikan No

Kasus

Saat Masuk

Tinggal

Perwira Perwira 14

LP/53/VIII/2011/Subbag

Brigadir

Yanduan Tanggal 26

Polisi

SMA


Agusutus 2011 Sumber Data: Propam Polres Gorontalo Kota Tahun 2011-2013 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disiplin anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota masih dalam proses perbaikan dengan melakukan upayaupaya agar pelanggaran disiplin oleh anggota dapat diminimalisir, karena memang seharusnya sebagai anggota POLRI harus memberi contoh teladan yang baik dengan cara menaati seluruh aturan perundang-undangan yang ada. 2) Upaya Penanggulangan Berdasarkan hasil wawancara tanggal 4 November 2013 dengan Wakapolres Grontalo Kota bahwa Polres Gorontalo Kota berusaha untuk meminimalisir pelanggaran disiplin khususnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota terutama poin a dan d, dalam hal ini adalah agar anggota dapat melakasanakan tugasnya dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab agar dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada masyarakat, yakni dengan melakukan controlling, dimana mengontrol keberadaan dari anggota dengan cara memperlengkap sarana dan prasarana, seperti penggunaan CCTV dipolres dan wajib apel bagi seluruh

46

anggota setiap pukul 07.00 agar dapat mengevaluasi setiap anggota, yang apabila melakukan pelanggaran yang ringan maka akan dilakukan tindakan fisik dan untuk pelanggaran disiplin maka akan dilakukan tindakan disiplin yakni melalui sidang disiplin.68 Dalam

meningkatkan

pengawasan,

Wakapolres

Gorontalo

Kota

menjelaskan bahwa Polres Gorontalo Kota memulainya melalui tingkat yang paling bawah yakni polsek melalui kapolsek dimana sebagai pemimpin ditingkat paling bawah harus bertanggung jawab atas anggotanya. Menurut Wakapolres Gorontalo Kota, Bapak S. Bagus Santoso ada beberapa hal dikepolisian yang harus diperhatikan dalam upaya penanggulangan pelanggaran disiplin berdasarkan Pasal 4 poin a dan d Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, yakni: 1) Man Man berarti berbicara masalah sumber daya manusianya, dimana karakter, pola fikir dan pendidikan dari masing-masing anggota harus diperhatikan dan dalam menempatkan seorang anggota dalam suatu jabatan atau tugas dan kewajibannya dengan tepat. 2) Metode Metode merupakan cara atau prosedur yang dilakukan agar dapat ditegakannya disiplin anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota.

68

Berdasarkan Wawancara Dengan Wakapolres Gorontalo Kota, 4 November 2013.

47

3) Money Money merupakan pendanaan baik itu dana untuk tugas anggota agar dalam pelaksanaannya anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat dan baik, serta untuk pembangunan di Polres Gorontalo Kota. 4) Materil Materil merupakan pelengkapan sarana dan prasarana yang dapat memanksimalkan tugas anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota, serta dapat menegakan disiplin bagi anggota.69 Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan disiplin di Polres Gorontalo Kota khusnya mengenai melakasanakan tugasnya dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab agar dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakatkan dapat terwujud apabila keempat unsur diatas dapat diperhatikan dengan baik dan maksimal.

Oleh karena itu untuk mendapatkan personil pada suatu jabatan yang sesuai dengan kemampuannya sehingga tercipta profesionalisme, maka perlu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan melekat yang meliputi :

a. Edukasi dan Pelatihan untuk Perwira POLRI : 1) Pendidikan pembentukan untuk perwira, dimana untuk Akpol dan Secapa dapat diberikan pengetahuan tentang Pengawasan Melekat dalam kapasitas sebagai Low Manager atau first line superviser yang membawahi beberapa anggota, sehingga dalam pelaksanaan tugas berdasarkan batas

69

Berdasarkan Wawancara Dengan Wakapolres Gorontalo Kota, 4 November 2013.

48

kewenangannya dapat menerapkan pengawasan untuk mencapai visi Polres yang telah ditetapkan. Pengetahuan pengawasan melekat yang diberikan adalah untuk diimplementasikan kepada anggota secara langsung. 2) Untuk Lanjutan (PTIK, Selapa dan Sespim) dan Kejuruan Perwira Lanjutan, dapat diberikan pengetahuan tentang Pengawasan Melekat dalam kapasitasnya sebagai Middle manager dan Top Manager dalam Polres dibawah Kapolres sebagai Top Manager. Pengetahuan tentang Pengawasan Melekat yang diberikan adalah untuk diimplementasikan kepada Perwira Pertama (first line superviser) dan kepada anggota secara langsung. Disertai dengan teknik dan taktik dan berbagai cara melakukan pengawasan melekat secara mendalam. 3) Dalam bentuk coaching clinic atau sarasehan atau seminar tentang pengetahuan pengawasan melekat baik dari internal Kepolisian maupun diberikan kesempatan untuk mengikuti yang dari eksternal kepolisian. 4) Pelatihan

khusus

tentang

pengawasan

melekat,

yaitu

untuk

mengimplementasikan pengawasan melekat, langsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pelatihan ini termasuk membuat modul atau check list sebagai sarana bantu untuk melakukan penilaian terhadap anggota.70

70

Materi Dari Karya Tulis S. Bagus Santoso, SIK., MH, Optimalisasi Pengawasan Melekat Terhadap Proses Mutasi

Personil Di Tingkat Kod Guna Meningkatkan Kinerja Organisasi Dalam Rangka Mewujudkan Profesionalisme POLRI.

49

b. Sosialisasi Pengawasan Melekat Sosialisasi Pengawasan Melekat bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang pengertian dan cara pelaksanaan Pengawasan Melekat tanpa mengurangi pemahaman pentingnya pengawasan pimpinan kepada staf karena Pengawasan Melekat merupakan sistem pengendalian yang melekat pada seluruh kegiatan organisasi. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang dan bertahap kepada seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan polres. Sosialisasi dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang waskat dan aturan-aturan yang mengatur tentang waskat, dengan harapan setelah dilakukan sosialisasi ini, pimpinan baik, mengerti dan dapat menjalankan pengawasan dengan benar sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan polres.71

71

Materi Dari Karya Tulis S. Bagus Santoso, SIK., MH, optimalisasi pengawasan melekat Guna penempatan personil

sesuai kemampuan Dalam rangka terwujudnya profesionalisme.

50

Pelanggaran No

Kasus

Sanksi Jenis

1

Pasal

LP/69/II/2011/PG

Tidak melaksanaknakan

Pasal 4 huruf



Teguran tertulis

TLO/RES-GTLO

tugas sebaik-baiknya

(d) dan Pasal 6



Penundaan

Tanggal 1

dengan penuh kesadaran

huruf (c) PP RI

mengikuti

Februari 2011

dan rasa tanggung jawab

No 2 tahun

pendidikan selama

dan menghindarkan

2003

satu tahun

tanggung jawab dinas 2

3

LP/4/II/2011/PGT Meninggalkan tugasnya

Pasal 4 huruf

LO/RES-GTLO

secara tidak sah dalam

(d) dan Pasal 6

Tanggal 22

waktu lebih dari 30 hari

huruf (c) PP RI

Februari 2011

kerja secara berturut-

No 2 tahun

turut

2003


Pasal 4 huruf

LP/5/III/2011/Sip



Dilimpahkan ke Polda



Penundaan

ropam Tanggal 15 tugas sebaik-baiknya

(d) dan Pasal 6

kenaikan pangkat

Maret 2011


huruf (c) PP RI

selama satu


No 2 tahun

periode

2003



Penempatan dalam tempat khusus selama tujuh hari

51

Pelanggaran No

Jenis 4

Sanksi

Kasus Pasal


Pasal 4 huruf

RA Tanggal 14


(d) dan Pasal 6

tempat khusus

Februari 2011


huruf (c) PP RI

selama empat belas


No 2 tahun

hari

dan menghindarkan

2003

Penempatan dalam






LP/7/IV/2011/SB

LP/10/VIII/2011/


Pasal 4 huruf



Teguran tertulis

Sipropam


(d) dan Pasal 6



Penundaaan

Tanggal 22


huruf (c) PP RI

mengikuti

Agustus 2011


No 2 tahun

pendidikan selama

dan menghindarkan

2003

satu tahun


LP/12/XI/2011/Y


Pasal 4 huruf



Teguran tertulis

anduan Sipropam


(d) dan Pasal 6



Penundaan

Tanggal 21


huruf (c) PP RI

mengikuti

November 2011


No 2 tahun

pendidikan selama

dan menghindarkan

2003

satu tahun

tanggung jawab dinas



Penempatan dalam tempat khusus selama 14 hari

52

Pelanggaran No

Kasus

Sanksi Jenis

7

Pasal 

LP/2/III/2012/Ya


Pasal 4 huruf (d)

nduan Sipropam


dan Pasal 6 huruf

dalam tempat

Tanggal 14 Maret


(c) PP RI No 2

khusus selama 1

2012


tahun 2003

hari 

dan menghindarkan tanggung jawab dinas

Penenmpatan

Penundaan mengikuti pendidikan selama enam bulan

8



LP/4/VII/2012Ya


Pasal 4 huruf (d)

nduan Sipropam


dan Pasal 6 huruf 

Penenmpatan

Tanggal 30 Juli


(c) PP RI No 2

dalam tempat

2012


tahun 2003

khusus selama

dan menghindarkan

Teguran tertulis

tujuh hari




LP/7/VIII/2012/Y


Pasal 4 huruf (d)

anduan Sipropam


dan Pasal 6 huruf

dalam tempat

Tanggal 17


(c) PP RI No 2

khusus selama

Agustus 2012


tahun 2003

14 hari

Penempatan

53

Pelanggaran No

Kasus Jenis

10

Sanksi Pasal 

LP/1/II/2013/Yan


Pasal 4 huruf (d)

duan Sipropam


dan Pasal 6 huruf

dalam tempat

Tanggal 8


(c) PP RI No 2

khusus selama

Februari 2013


tahun 2003

14 hari 

dan menghindarkan tanggung jawab dinas

Penenmpatan

Penundaan pendidikan selama satu periode

11



LP/3/III/2013/Ya


Pasal 4 huruf (d)

nduan Sipropam


dan Pasal 6 huruf

kenaikan

Tanggal 30 Maret


(c) PP RI No 2

pangkat selama

2013


tahun 2003

satu periode

Penundaan

dan menghindarkan 12

LP/4/III/2013/Ya


Pasal 4 huruf (d)



Teguran tertulis

nduan Sipropam


dan Pasal 6 huruf



Penundaan

Tanggal30 Maret


(c) PP RI No 2

mengikuti

2013


tahun

pendidikan


selama satu

dan menghindarkan

periode


54

Pelanggaran No

Jenis 13

Sanksi

Kasus Pasal

LP/5/III/2013/Y


Pasal 4 huruf (d)



Teguran tertulis

anduan


dan Pasal 6 huruf



Penundaan

Sipropam


(c) PP RI No 2

kenaikan gaji

Tanggal 31


tahun 2003

berkala selama

Maret 2013

dan menghindarkan

satu periode


LP/53/VIII/2011 Tidak memberikan

Pasal 4 huruf (a)

/Subbag

perlindungan, pngayoman

dan (f) Pasal 5

Yanduan

dan pelayanan dengan

huruf (a) PP RI

Tanggal 26

sebaik-baiknya kepada

No 2 tahun 2003

Agusutus 2011

masyarakat, tidak menaati



Dalam proses

segala peraturan perundang-undangan dan peraturan ksedinasan yang berlaku dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Polri Sumber Data: Propam Polres Gorontalo Kota Tahun 2011-2013

55

3) Sanksi dan Dampak Sosial Sanksi merupakan tindakan hukum untuk memaksa orang untuk menaanti hukum, atau merupakan suatu hukuman72. Hal ini menunjukan bahwa sanksi dapat dijatuhkan kepada siapapun tanpa memandang harta, maupun jabatan asalkan seseorang tersebut melanggar suatu peraturan yang telah ada, sanksi dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melanggar hukum. Namun pada kenyataannya sanksi yang dibuat bagi pelanggar hukum tidak sepenuhnya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku termasuk para penegak hukum yakni anggota POLRI. Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab juga tidak luput dari sanksi, karena beradasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI dua poin diatas adalah tugas wajib dari anggota POLRI. Berdasarkan tabel dari pelanggaran disiplin dari Propam Polres Gorontalo Kota sanksi yang diberikan berdasarkan sidang tindak disiplin yang telah diputuskan anggota yang melakukan pelanggaran disiplin berupa: 1) Teguran tertulis 2) Penundaan mengikuti pendidikan selama eman bulan, satu tahun, maupun satu periode 3) Penundaan kenaikan pangkat selama satu periode

72

Pius Abdillah P dan M.Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, Arkola, Surabaya, h. 551

56

4) Penempatan dalam tempat khusus selama tujuh hari dan empat belas hari dan 5) Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu periode Beberapa sanksi diatas jelas merugikan anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung. Tidak hanya itu, dampak yang lebih besar akan didapatkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana kepercayaan masyarakat terhadap POLRI sebagai penegak hukum akan berukurang. Dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada April 2013, sebesar 56,0 persen publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum ditanah air, demikian pula Survei Indonesia Network Elections Survei (INES) pada Maret 2013 menunjukan 72,3 persen masyarakat mengaku tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum.73 POLRI sebagai penegak hukum mendapat imbas dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum tersebut, karena POLRI merupakan salah satu lembaga penegakan hukum ditanah air. Khusus di Kota Gorontalo hal ini dapat dikarenakan adanya anggota POLRI yang tidak memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada masyarakat dan tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Sehingga masyarakat memandang anggota POLRI sebagai penegak hukum yang menjadi panutan dalam 73

Metrotvnews, 11 September 2013, Jaksa Agung Akui Kepercayaan Masyarakat Pada Hukum Rendah (Online), http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/09/11/1/180954/Jaksa-Agung-Akui-Kepercayaan-Masyarakat-padaHukum-Rendah, diakses 6 November 2013

57

menjalankan aturan saja masih melanggar aturan yang dibuat dan akibatnya menurunya kepercayaan masyarakat terhadap POLRI. D. Faktor Yang Mendasari Pelanggaran Disiplin Anggota POLRI di Polres Gontalo Kota 1) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Menurut Priyodarminto faktor yang dapat mempengaruhi disiplin adalah motivasi kerja, kepemimpinan, komunikasi, lingkungan kerja a. Motivasi Kerja Pentingnya kerja karena motivasi kerja adalah hal yang menyebakan menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. b. Kepemimpinan Kepemimpinan sangatlah berperan menentukan kedisiplinan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya.74 Berdasarkan wawancara dengan Wakapolres Gorontalo Kota, 28 November 2013, kepemimpinan di Polres Gorontalo Kota dilaksanakan dengan pemimpin harus menjadi tauladan bagi anggotanya, dimana harus memberikan contoh pelaksanaan kerja yang baik agar dapat dicontoh oleh anggota, hal ini dilakukan agar anggota tidak melakukan pelanggaran disiplin pada umum.75

74

Rudi Hartono, Sik, Mh. M.Si, 22 Oktober 2010, Disiplin Kerja Di (Online)Http://Masroed.Wordpress.Com/2010/10/22/Disiplin-Kerja-Di-POLRI/, Diakses 25 September 201 75

POLRI

Berdasarkan Wawancara Dengan Wakapolres Gorontalo Kota, 28 November 2013

58

c. Komunikasi Komunikasi merupakan kegiatan untuk saling memberikan keterangan dan ide secara timbal balik, yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk menapai tujuan tertentu.76 Berdasarkan wawancara dengan Wakapolres Gorontalo Kota, 28 November 2013, untuk mewujudkan komunikasi yang baik di Polres Gorontalo Kota antara pimpinan dan anggota dilaksanakan dengan adanya jam pimpinan dimana pimpinan memberikan arahan dan anggota dapat memberikan masukan selama untuk kebaikan organisasi kepolisian, khusunya Polres Gorontalo Kota. Untuk komunikasi dikesehariannya dilakukan tanpa membedakan pangkat dan jabatan. 77 d. Lingkungan Kerja Dengan lingkungan kerja yang baik dan aman maka dapat meningkatkan produktifitas kerja para pegawai.78Berdasarkan wawancara dengan Wakapolres Gorontalo Kota, 28 November 2013, lingkungan kerja yang dibangun adalah yang harmonis dengan kerjasama antara pimpinan dengan anggota, serta anggota dan anggota serta anggota diberikan kebebasan untuk mengapresiasikan kemampuan ataupun keahliannya untuk kemajuan organisasi.79 Empat faktor diatas merupakan hal yang mendasari pelanggaran disiplin secara umum, secara tidak langsung empat faktor diatas juga mempengaruhi disiplin anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota, oleh karena itu dari keempat

76

Rudi Hartono, Sik, Mh. M.Si, 22 Oktober 2010, Disiplin Kerja Di (Online)Http://Masroed.Wordpress.Com/2010/10/22/Disiplin-Kerja-Di-POLRI/, Diakses 25 September 2013 77 Berdasarkan Wawancara Dengan Wakapolres Gorontalo Kota, 28 November 201 78 Rudi Hartono, Sik, Mh. M.Si, 22 Oktober 2010, Disiplin Kerja Di (Online)Http://Masroed.Wordpress.Com/2010/10/22/Disiplin-Kerja-Di-POLRI/, Diakses 25 September 2013 79 Berdasarkan Wawancara Dengan Wakapolres Gorontalo Kota, 28 November 2013

POLRI

POLRI

59

faktor diatas peneliti akan menjawab faktor yang mendasari pelanggaran disiplin di Polres Gorontalo Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota khusunya anggota POLRI yang tidak memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

60

Sumber Data: Propam Polres Gorontalo Kota Tahun 2011-2013 Pelanggaran No

Kasus

Alasan Jenis

1

Pasal 

LP/69/II/2011/PG


Pasal 4 huruf

TLO/RES-GTLO


(d) dan Pasal

melaksanakan tugas

Tanggal 1


6 huruf (c)

yang telah

Februari 2011


PP RI No 2

diperintahkan

dan menghindarkan

tahun 2003




Malas

Pengaruh lingkungan dan belum menikah atau berkeluarga

2

3



LP/4/II/2011/PGT Meninggalkan tugasnya

Pasal 4 huruf

LO/RES-GTLO

secara tidak sah dalam

(d) dan Pasal

Tanggal 22

waktu lebih dari 30 hari

6 huruf (c)

Februari 2011

kerja secara berturut-

PP RI No 2

turut

tahun 2003



Ekonomi keluarga


Pasal 4 huruf



Merasa malu karena

LP/5/III/2011/Sip

Malas melaksanakan tugas



Pengaruh lingkungan

ropam Tanggal 15 tugas sebaik-baiknya

(d) dan Pasal

mengalami

Maret 2011


6 huruf (c)

kecelakaan lalu


PP RI No 2

lintas

dan menghindarkan

tahun 2003




Mengalami cacat permanen

61

Pelanggaran No

Kasus

Alasan Jenis

4

Pasal 

LP/7/IV/2011/SB


Pasal 4 huruf

RA Tanggal 14


(d) dan Pasal

lingkungan dan

Februari 2011


6 huruf (c)

pergaulan serta


PP RI No 2

belum menikah

dan menghindarkan

tahun 2003

Pengaruh


LP/10/VIII/2011/


Pasal 4 huruf

Sipropam


(d) dan Pasal

Tanggal 22


6 huruf (c)

Agustus 2011


PP RI No 2

dan menghindarkan

tahun 2003

Faktor ekonomi dalam keluarga






LP/12/XI/2011/Y


Pasal 4 huruf

anduan Sipropam


(d) dan Pasal

Tanggal 21


6 huruf (c)

November 2011


PP RI No 2

dan menghindarkan

tahun 2003






Pengaruh lingkungan



Ekonomi keluarga


62

Pelanggaran No

Kasus

Alasan Jenis

7

Pasal 

LP/2/III/2012/Ya


Pasal 4 huruf

nduan Sipropam


(d) dan Pasal

Tanggal 14 Maret


6 huruf (c)

2012


PP RI No 2

lingkungan dan

dan menghindarkan

tahun 2003

belum menikah




Pengaruh




LP/4/VII/2012Ya


Pasal 4 huruf

nduan Sipropam


(d) dan Pasal

melaksanakan tugas

Tanggal 30 Juli


6 huruf (c)

dan pengaruh

2012


PP RI No 2

lingkungan dan

dan menghindarkan

tahun 2003

belum berkeluarga

Malas




LP/7/VIII/2012/Y


Pasal 4 huruf

anduan Sipropam


(d) dan Pasal

Tanggal 17


6 huruf (c)

Agustus 2012


PP RI No 2

melaksanakan

tahun 2003

prosedur dalam

Lalai dalam melaksanakan tugas



Tidak

penjagaan

63

Pelanggaran No

Kasus

Alasan Jenis

10

Pasal 

LP/1/II/2013/Yan


Pasal 4 huruf

duan Sipropam


(d) dan Pasal

harmonisnya dalam

Tanggal 8


6 huruf (c)

lingkungan keluarga

Februari 2013


PP RI No 2

dan menghindarkan

tahun 2003

Kurang




LP/3/III/2013/Ya


Pasal 4 huruf

nduan Sipropam


(d) dan Pasal

dalam keluarga

Tanggal 30 Maret


6 huruf (c)

yang berpengaruh

2013


PP RI No 2

pada tanggung

dan menghindarkan

tahun 2003

jawab tugas

Ketidak harmonisan


12

LP/4/III/2013/Ya


Pasal 4 huruf

nduan Sipropam


(d) dan Pasal

Tanggal30 Maret


6 huruf (c)

2013


PP RI No 2

dan menghindarkan

tahun 2003



Masalah internal dalam keluarga


64

Pelanggaran No

Kasus

Alasan Jenis

13

Pasal 

LP/5/III/2013/Ya


Pasal 4 huruf

nduan Sipropam


(d) dan Pasal

harmonisnya

Tanggal 31 Maret


6 huruf (c)

rumah tangga

2013


PP RI No 2

dan menghindarkan

tahun 2003

Kurang


14

LP/53/VIII/2011/

Tidak memberikan

Pasal 4 huruf

Subbag Yanduan

perlindungan,

(a) dan (f)

Tanggal 26

pngayoman dan

Pasal 5 huruf

Agusutus 2011

pelayanan dengan

(a) PP RI No

sebaik-baiknya kepada

2 tahun 2003



masyarakat, tidak menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan ksedinasan yang berlaku dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Polri

65

2) Faktor Yang Mendasari Pelanggaran Disiplin Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2003 Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa hal yang mendasari terjadi pelanggaran disiplin Pasal 4 poin a dan d Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 berupa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab di Polres Gorontalo Kota adalah kurangnya motivasi kerja yang diakibatkan oleh masalah pribadi yang dihadapi oleh masing-anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota seperti malas melaksanakan tugas yang telah diperintahkan, pengaruh lingkungan, berdasarkan wawancara dengan Baur Provos tanggal 26 November 2013 bahwa malasnya anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota adalah karena sering terlambatnya anggota dan saat akan melaksanakan tugas agak sulit karena harus dicari terlebih dahulu oknum yang melakasanakan tugas tersebut, hal ini seiring dengan pengaruh lingkunagn dimana pergaulan oknum anggota Polres Gorontalo Kota yang sering bergadang sampai larut malam dengan teman-teman dilingkungan tempat tinggalnya sehingga berpengaruh pada tugas badan tanggung jawabnya sebagai anggota POLRI80, dan alasan belum menikah atau berkeluarga, faktor ekonomi kelurga, dan masalah internal didalam keluarga masing-masing anggota POLRI di Polres Gorontalo Kota, dalam hal ini pola pikir dan karakter dari masing-masing anggota POLRI yang mencampur baurkan masalah pribadi kedalam tugas dan tanggung jawab yang diemban menandakan sifat tidak 80

Berdasarkan Wawancara Dengan Baur Provos Polres Gorontalo Kota, 26 November 2013.

66

professional dari anggota POLRI yang berpengaruh dalam membangun disiplin di Gorontalo Kota. Perbedaan pola fikir dan karakter tadi dapat diakibatkan oleh latar belakang pendidikan pembentukan kepolisian yang berbeda antara lain:

1) Brigadir Polisi

Pembentukan anggota Polri berpangkat Brigadir yang dilaksanakan di 27 Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda selama 7 Bulan dengan kelulusan berpangkat Brigadir Dua Polisi (Bripda Pol).

2) SAG Perwira Pendidikan yang ditujukan untuk anggota Polri berpangkat Brigadir yang telah memenuhi syarat untuk Alih Golongan kepangkat Perwira, masa pendidikan dilaksanakan selama 1 bulan dengan kelulusan berpangkat Inspektur Dua Polisi (Ipda Pol). 3) Setukpa (Secapa) Pendidikan Pembentukan bagi anggota Polri berpangkat Brigadir ke jenjang golongan Perwira yang dilaksanakan di Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA POLRI) Sukabumi selama 7 Bulan dengan kelulusan berpangkat Inspektur Dua Polisi (Ipda Pol). 4) Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Pendidikan Pembentukan Perwira Poliisi yang berasal dari lulusan Sarjana (S1) yang dilaksanakan di Akademi Kepolisian (AKPOL) Semarang selama 7 bulan dengan kelulusan berpangkat Inspektur Dua Polisi (Ipda Pol).

67

5) Akademi Kepolisian (AKPOL) Pendidikan Pembentukan Perwira Polri yang berasal dari lulusan SMU sederajat yang telah memenuhi persyaratan baik administrasi, kesehatan, jasmani, intelektual dan psikologi. Pendidikan dilaksanakan di Akademi Kepolisian Jl. Sultan Agung Candi Baru Semarang selama 3 Tahun dengan kelulusan berpangkat Inspektur Dua Polisi (Ipda Pol).81 Pendidikan pembentukan kepolisian diatas yang berbeda-beda yakni ada yang 1 bulan, 7 bulan dan 3 tahun dapat menyebabkan perbedaan pola fikir dari masing-masing anggota POLRI, apalagi ini merupakan pendidikan pembetukan kepolisian yang harusnya dapat dilakukan dengan maksimal, selain itu latar belakang pendidikan saat penerimaan anggota juga dapat berpengaruh disiplin Pasal 4 poin a dan d Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, dimana saat penerimaan ada calon anggota SMA, DIII dan SI, hal ini sangat berpengaruh kerhadap karakater dari anggota Polri kedepannnya, sebagaimana teori pendidikan dari Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut : “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti ( karakter, kekuatan bathin), pikiran

(intellect)

dan

jasmani

anak-anak

selaras

dengan

alam

dan

masyarakatnya”82, sehingga dapat dikatan bahwa pandidikan sangat berpengaruh terhadap profesionalisme anggota Polri dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 4 poin a dan d Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 81

LEMDIKPOL, 8 Nopember 2013, Lembaga Pendidikan Polri (online),http://lemdik.polri.go.id/home.html,Diakses 6 November 2013 82 Pusat Ilmu Pendidikan, Tahun 2013,Teori-teori Pendidikan Menurut Para Ahli (Online), http://pendidikaninfo.blogspot.com/2010/03/teori-teori-pendidikan-menurut-para.html, Diakses 6 November 2013

68

berupa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada masyarakat dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

69

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL. Lokasi penelitian berada di jalan P. Kalengkongan No. 31 Kota Gorontalo

Recommend Documents