BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Deskripsi Objek Penelitian Letak Lokasi Penelitian dilaksanakan di BNNP Gorontalo yang terletak di Jln.23 Januari No.186 Kec, Kota Selatan Kota Gorontalo. Pada tahun 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRI) dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang Narkotika dan pada tahun 2010 setelah terbitnya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Badan Narkotika Provinsi Gorontalo (BNP) berubah menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP Gorontalo). Sejak itulah Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP Gorontalo) berdiri sendiri dengan istilah lain vertikal langsung ke pusat dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), yang mempunyai tugas pokok yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Letak BNNP Gorontalo sangat kondusif dan strategis terletak di pinggir jalan raya menuju pusat kota dengan mudah dijangkau melalui kendaraan, baik roda empat maupun roda dua.
16
3.1.1
Sejarah BNNP Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas Negara
(transnational crimer), kejahatan terorganisir (organized crimer), dan kejahatan serius (serious crimer) yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (lost generation) di masa depan. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2008 angka prevalensi (penyalaguna narkoba) nasional adalah 1,99% dari penduduk (3,6 juta orang) dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8% (5,1 juta orang). Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak lagi menjadi Negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar, apalagi dengan harga yang tinggi (“great market, great price”) sehingga Indonesiasemakin rawan menjadi surge bagi para sindikat narkoba. Pada tingkat dunia, perputaran atau perkiraan global nilai uang dalam peredaran gelap narkoba menduduki rangking pertama, sebesar US% 399 Milyar, 80% dari jumlah keseluruhan uang yang beredar. Di Indonesia, pada tahun 2010 perkiraan kerugian akonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba lebih dari Rp 41, 2 triliun yang terdiri dari komponen biaya private dan biaya social. Secara global
17
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mempengaruhi segenap sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu wujud nyata komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia untuk bersatu menciptakan “Negara Bebas Narkoba”. Berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut di atas maka pemerintah provinsi gorontalo membentuk salah satu badan yang menangani tentang narkotika yaitu Badan Narkotika Provinsi Gorontalo yang di singkat BNP dengan peraturan daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 01 tahun 2009 tanggal 18 mei 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat pelaksanaan harian Badan Narkotika Provinsi Gorontalo dan sebelum terbentuknya peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang Badan Narkotika Provinsi tersebut pada tanggal 28 juli 2003 Gubernur Gorontalo sudah mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Badan Narkotika Provinsi Gorontalo tahun 2003 tapi kedudukanya masih melekat pada badan perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPRI) dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang Narkotika dan pada tahun 2010 setelah terbitnya undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Badan Narkotika Provinsi Gorontalo (BNP) berubah menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP Gorontalo). Sejak itulah Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP Gorontalo) berdiri sendiri dengan istilah lain vertikal langsung ke pusat dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).
18
3.1.2
Organisasi Instansi Pemerintah BNNP Gorontalo Pada kesempatan ini penulis di beri penjelasan oleh pak karim bahwa
Badan Narkotika Provinsi Gorontalo sebagai Instansi/ Lembaga Pemerintahan yang bergerak di Pemberantasan Narkoba. BNNP Gorontalo memiliki Visi dan Misi, sehingga arah dan tujuan penyelanggaraan program dan kegiatannya jelas. Visi merupakan cara pandang ke depan, kemana BNNP Gorontalo akan di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Untuk itu mencapai tujuan dari pada organisasi ini maka, salah satu visi dan misi BNNP Gorontalo adalah sbb : Visi:”Terwujudnya masyarakat indonesia bebas narkoba dan peredaran gelap narkoba tahun 2015” Misi:”Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara komprensif dan sinergis”. Adapun Susunan Kepegawaian dan kelengkapan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dipimpin oleh badan yang membawahi sebagai berikut: 1) Bagian tatausaha membawahi : a. Kasubag Perencanaan b. Kasubag logistik c. Kasubag administrasi 2) Bidang Pencegahan membawahi : a. Kepala seksi diseminasi informasi b. Kepala seksi advokasi
19
3) Bidang Pemberdayaan masyarakat membawahi : a. Kepala seksi peran serta b. Kepala seksi pemberdayaan 4) Bidang pemberantasan membawahi : a. Kepala seksi intelijen b. Kepala seksi penyidikan c. Kepala seksi pengawasan tahanan
20
3.1.3 Struktur Organisasi
KEPALA BNNP
Drs. H. HAMDAN DUMBI KABAG TU ALFRED A.M. SALEH, SKM,M.PH
KSBG PERENCANAAN ABDUL MADJID TANTA, A.Md
KSBG LOGISTIK IRFAN MOBIE
KSBG ADMINISTRASI
MINARNI DAUD,S.Sos
KABID PENCEGAHAN
KEPALA BID.PEMB. MASYARAKAT
KEPALA BID. PEMBERANTASAN
Drs. HASAN SIBUEA
Plt. ABDUL KARIM ENGAHU, SH
AKBP MAHSAR TORADA, SE,SH,MH
KEPALA SEKSI DESIMINASI INFORMASI
KEPALA SEKSI PERAN SERTA MASY. Dra. MARIA JEANE TANSIL, A.PT
Plt. BUDI KURNIAWAN KIYAI, SH
KEPALA SEKSI ADVOKASI YUNINGSIH DANGKUA,SH
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLIS ERAKU, SE
KEPALA SEKSI INTELIJEN
AKP DAMRI DAHLAN
KEPALA SEKSI PENYIDIKAN, PENINDAKAN DAN PENGEJARAN SUYONO PULUHULAWA, SE
KEPALA SEKSI PENGAWASAN TAHANAN BARANG BUKTI DAN ASET MOHAMMAD OINTU
Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo
21
3.1.4 Informasi Struktur Jabatan Pegawai 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jabatan ini memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi a. Uraian Tugas 1) Menyusun konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi. 2) Menyusun konsep kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi. 3) Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi. 4) Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi 5) Melaksanakan
kebijakan
teknis
P4GN
di
bidang
pemberdayaan
masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi 6) Melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. b. Tanggung Jawab 1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional provinsi sesuai dengan Rencana Stratejik Badan Narkotika Nasional.
22
2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik BNN 3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
2. Kepala Bagian Tata Usaha Jabatan ini memimpin pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi. a. Uraian Tugas 1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Bagian Tata Usaha 2) Menyiapan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi 3) Menyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan. 4) Menyiapan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP 5) Menyiapan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat. b. Tanggung Jawab 1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan Bagian Tata Usaha sesuai dengan Rencana Stratejik Badan Narkotika Nasional Provinsi. 2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan Bagian tata usaha sesuai dengan Rencana Stratejik BNNP
23
3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di subbagian administrasi. 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat 3) Mengumpulkan
bahan
urusan
kepegawaian,
keuangan,
kearsipan,
dokumen dan hubungan masyarakat b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya pengumpulan bahan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumen dan hubungan masyarakat guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi BNNK/Kota.
4. Kepala Sub Bagian Logistik Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP a. Uraian Tugas
24
1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di subbagian Logistik. 2) Mengumpulkan
bahan
konsep
kebijakan
urusan
tata
persuratan,
pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP 3) mengumpulkan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya pengumpulan bahan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP.
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Jabatan ini melaksanakan pengumpulan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bagian TU di subbagian perencanaan. 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan 3) Mengumpulkan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan
25
b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggung jawab untuk menjamin terselenggara dan terkelolanya pengumpulan bahan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi BNNK/Kota.
6. Kepala Bidang Pemberantasan Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. a. Uraian Tugas 1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Bidang Pemberantasan 2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 4) Menyiapan bahan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
26
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi. b. Tanggung Jawab 1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pemberantasan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. 2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pemberantasan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang Pemberantasan BNN 3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
7. Kepala Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, Dan Aset Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi a. Uraian Tugas 1) Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pelaksanaan Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset 3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset
27
b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset.
8. Kepala Seksi Intelijen Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota a. Uraian Tugas 1) Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi intelijen 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
28
9. Kepala Seksi Penyidikan, Penindakan, Dan Pengejaran Jabatan ini merupakan jabatan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan
terorganisasi
penyalahgunaan
dan
peredaran
gelap
narkotika,
psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. a. Uraian Tugas 1) Melakukan pengumpulan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Bidang Pemberantasan di Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran 2) Mengumpulkan
bahan
konsep
kebijakan
pelaksanaan
penyidikan,
penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol daalkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis
kegiatan
interdiksi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota. 3) Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol daalkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan
29
teknis
kegiatan
interdiksi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
10. Kepala Bidang Pencegahan Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi a. Uraian Tugas 1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Bidang Pencegahan 2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi. 3) Menyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
30
4) Menyiapan bahan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota b. Tanggung Jawab 1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pencegahan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional. 2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang pencegahan di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang Pencegahan BNN 3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
11. Kepala Seksi Advokasi Melakukan pengumpulan bahan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan
bahan
konsep
Rencana
Kerja
Tahunan
Bidang
Pencegahan di Seksi Advokasi. 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan Advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
31
3) Mengumpulkan bahan Advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan
teknis
advokasi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota.
12. Kepala Seksi Diseminasi Informasi Melakukan pengumpulan bahan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan
bahan
konsep
Rencana
Kerja
Tahunan
Bidang
Pencegahan di Seksi Diseminasi informasi. 2) Mengumpulkan bahan konsep penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis
diseminasi
informasi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota 3) Mengumpulkan bahan penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis diseminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
32
b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan diseminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Jabatan ini memimpin pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. a. Uraian Tugas 1) Menyiapkan bahan konsep Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2) Menyiapan bahan kebijakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. 3) Menyiapan bahan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 4) Menyiapan bahan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
33
b. Tanggung Jawab 1) Menjamin kesesuaian rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional. 2) Menjamin kesesuaian pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat di BNNP sesuai dengan Rencana Stratejik Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN 3) Menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
14. Kepala Seksi Pemberdayaan Alternatif Melakukan pengumpulan bahan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan
bahan
konsep
Rencana
Kerja
Tahunan
Bidang
Pemberdayaan masyarakat di Seksi pemberdayaan Alternatif. 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan
teknis
advokasi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota. 3) Mengumpulkan bahan bahan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan
34
bimbingan
teknis
advokasi
kepada
Badan
Narkotika
Nasional
Kabupaten/Kota b. Tanggung Jawab Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
15. Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Melakukan pengumpulan bahan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota a. Uraian Tugas 1) Mengumpulkan
bahan
konsep
Rencana
Kerja
Tahunan
Bidang
Pemberdayaan masyarakat di SeksiPeran Serta Masyarakat. 2) Mengumpulkan bahan konsep kebijakan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. 3) Mengumpulkan bahan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan
35
penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota b. Uraian Tugas Jabatan ini bertanggungjawab terhadap pengumpulan bahan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3.1.4
Tugas Dan Fungsi Pokok Adapun Tugas pokok dari masing-masing bidang dalam BNNP Gorontalo
adalah sebagai berikut : 1. Bidang pencegahan a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dam mahasiswa memiki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 2. Perberdayaan Masyarakat a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi dan heroin.
36
c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja. d. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyakat yang belum terkena narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan pelaku peredaran gelap narkoba. 3. Bidang pemberantasan a. Upaya pengawasan yang ketat terhadap inpor, produksi, distribusi penggunaan (end user), ekspor, dan re-ekspor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangkah yang melakukan penyimpangan. b. Upaya pengungkapan pabrikan gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlinbat. c. Upaya pangungkapan tindak pidana pencucian uangyang berkaitan dengan tindak pidana narkotika secara tegas dan keras sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d. Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat narkoba baik di dalam maupun di luar negeri secara sinergi. e. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba.
3.2 Deskripsi Hasil Penelitian Pada hasil penelitian, data berbentuk deskripsi data yang diperoleh dari hasil
observasi tentang pengaruh disiplin kerja pegawai di kantor BNNP
Gorontalo. Data penelitian ini diolah berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan ini bertujuan
37
untuk mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana disiplin dan kinerja pegawai di kantor yang diteliti. Temuan hasil penelitian di lapangan secara umum menunjukkan bahwa disiplin pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional sudah dilaksanakan cukup baik, meskipun belum semua pegawai menunjukkan sikap disiplin yang tinggi dalam bekerja. Sesuai hasil pengamatan di lapangan bahwa terdapat indikasi bahwa sebagian pegawai masih sering datang terlambat serta pulang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya yang seharusnya masuk pukul 08.00 justru masuk pukul 09.00 dan keluar sebelum pukul 16.00. Dalam mengimplementasikan pekerjaanya pun sebagian pegawai terlihat kurang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Bahkan sebagian diantaranya bersikap acuh tak acuh terhadap pekerjaannya. Misalnya, ada pekerjaan yang harus dikerjakan, justru belum diselesaikan saat itu juga dan masih ditunda penyelesaiannya, akibat pekerjaan jadi menumpuk dan bisa juga berakibat para pegawai menjadi lalai dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini disebabkan karena sebagian pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional kurang efisien dalam memanfaatkan waktu dalam bekerja. Pimpinan dalam hal ini, selalu berupaya dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu diantaranya dengan selalu melakukan pembinaan tentang kedisiplinan setiap apel pagi, melakukan pengecekan daftar kehadiran setiap hari dan mengadakan rapat-rapat staf untuk mengevaluasi kinerja staf di masingmasing seksi.
38
3.3 Pembahasan Disiplin pada dasarnya merupakan suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja di institusi, tanpa ada pelanggaranpelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dirinya, teman sejawatnya dan terhadap institusi secara keseluruhan. Pada institusi pemerintahan, disiplin mutlak untuk ditegakkan, mengingat bahwa disiplin merupakan sikap mental yang taat pada aturan yang berlaku. Secara konsepsional disiplin bertujuan untuk mewujudkan adanya kondisi yang tertib dan harmonis dalam kehidupan kelompok atau institusi tertentu. Oleh sebab itu, timbullah keharusan-keharusan ataupun kewajiban dan hak yang wajib ditaati serta dihormati oleh para anggota kelompok atau organisasi tersebut. Dalam kontenks ini perlu adanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku atau mengikuti secara tegas disiplin yang ditetapkan pada institusi. Adanya kesadaran pegawai untuk mengikuti aturan yang berlaku akan menjadi faktor yang sangat menentukan peningkatan kinerja institusi pemerintahan seperti Kantor BNN. Faktor kedisiplinan memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan kerja pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa atasan. Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitanya dengan pekerjaan. Demikian juga pegawai yang mempunyai kedisiplinan akan menaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja tanpa ada paksaan. Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik karena waktu kerja
39
dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksankan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan. Disiplin kerja tanpa didasari dengan disiplin waktu tidak ada manfaatnya sebaliknya disiplin waktu tanpa disertai disiplin kerja tidak ada hasilnya. Untuk itu kedua jenis disiplin ini harus ditanamkan dalam diri seorang pegawai agar produktivitas kerja pegawai dapat ditingkatkan dan tujuan dari organisai pun dapat dicapai. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tingkat kedisiplinan pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional masih belum optimal. Baik itu dalam hal disiplin kerja maupun disiplin waktu. Terlihat bahwa masih banyak pegawai yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik selain itu juga pegawai sering datang terlambat yang seharusnya berada di kantor pukul 08.00justru datang pukul 09.00 dan pulang sebelum waktu yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugasnya pun masih ada pegawai yang sering lalai dan kurang efisien dalam memanfaatkan waktu untuk bekerja. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo yaitu diantaranya : 1. Faktor Keluarga Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional. Dalam konteks ini bagi sebagian pegawai, keluarga menjadi faktor penghambat dalam usaha untuk menegakkan disiplin dalam bekerja. Dalam hal
40
ini karena ada urusan keluarga yang sangat mendesak maka sebagian diantara pegawai tersebut lebih terkonstrasi dengan masalah keluarga dan melupkan tugas pokoknya sebagai pegawai. Namun hal ini sangat berbeda deengan pegawai yang lain. Bagi pegawai yang lain kekuarga justru menjadi sumber utama yang mengilhami penanaman disiplin bagi dirinya dalam bekerja. Dalam hal ini pegawai tersebut umumnya hidup dalam keluarga yang harmonis serta mendukung sepenunya tugas pegawai tersebut di lapangan. Hal ini kemudian menjadi sumber inspirasi bagi pegawai tersebut untuk bekerja dengan baik serta menegakkan aturan atau disiplin yang ada di kantor. Sesuai hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional bahwa sebagian pegawai sebenarnya ingin menegakkan disiplin di kantor, tetapi karena kondisi keluarga yang kurang mendukung hal tersebut, maka sebagian pegawai dengan terpaksa sering terlambat masuk kantor karena masih mengurus anak dan suami. Uraian di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya pegawai sangat menghendaki penegakkan disiplin di kantor. Tetapi karena faktor keluarga yang kurang member dukungan yang efektif, sehingga sebagian diantaranya tidak dapat mewujudkan hal tersebut dengan baik. 2.
Keadaan Institusi
Keadaan institusi menjadi faktor lain yang mempengaruhi disiplin kerja di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini sebagian pegawai memandang bahwa Kantor Badan Narkotika Nasional kurang
41
kondusif suasananya sehingga sebagian pegawai memilih untuk pasif untuk bekerja serta cenderung melanggar aturan disiplin yang ditetapkan. Keadaan institusi yang kurang kondusif ini dapat dilihat dari adanya tumpang tindih dalam pekerjaan. Dalam hal ini sebagian pegawai memilih untuk tidak bekerja atau datang terlambat karena melihat distribusi tugas yang tidak seimbang. Mereka melihat bahwa bagian tetentu tidak bekerja dengan baik. Hanya bagian tertentu di kantor yang menunjukkan kerajinan dalam melaksanakan pekerjaan di kantor. Hal ini menyebabkan sebagian merasa enggan untuk menunjukkan sikap disiplin dalam bekerja. Sementara itu bagi pegawai yang lain keadaan institusi ini dipandang cukup kondusif, sehingga mereka termotivasi untuk menegakkan aturan atau disiplin yang ada di kantor. 3. Faktor Penempatan Pegawai yang tidak sesuai. Disiplin dapat pula berarti kualitas kerja pegawai, bentuk disiplin tidak hanya tergantung pada individu pegawai, namun juga pada rekrutmen pegawai harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, agar terhindar dari ketidaksesuaikan jabatan dengan pendidikan yakni keterampilan dan keahlian pegawai tersebut. Biasanya pegawai yang tidak disiplin berawal dari Ketidakmampuan terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya di Kantor Badan Narkotika Nasional, sehingga menyebabkan pegawai tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.
42
3.3.1 Sanksi-Sanksi Dan Penghargaan Kepada Pegawai a. Sanksi Kepada Pegawai Yang Tidak Disiplin Pemberian sanksi kepada pegawai-pegawai yang melanggar peraturan organisasi pada Kantor Badan Narkotika Nasional sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980, harus disesuaikan juga dengan pelanggaran yang dilakukan. Sebelum pimpinan memberikan sanksi kepada pegawai yang telah melanggar peraturan organisasi terlebih dahulu harus diselidiki apakah pegawai tersebut benar-benar telah melakukan pelanggaran. Apabila telah benarbenar terbukti pegawai tersebut melakukan pelanggaran, maka pimpinan dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya. Jenis-jenis sanksi yang diberikan yaitu berupa: 1. Sanksi disiplin ringan yang berupa teguran lisan, teguran tulisan, pernyataan tidak luas terhadap kinerja kerja pegawai tersebut. 2. Sanksi disiplin sedang misalnya penundaan program kenaikan jabatan bagi pegawai yang bersangkutan. 3. Sanksi disiplin berat misalnya penurunan jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan atau pekerjaan yang diberikan sebelumnya. Dan pembebasan dari jabatan untuk dijadikan sebagai pegawai biasa bagi yang memegang jabatan. Tindakan terhadap pelanggaran disiplin dapat pula membantu pegawai supaya menjadi lebih produktif. Misalnya, jika seorang pegawai didisiplinkan karena kegagalan dalam pekerjaannya, maka kualitas ditingkatkan setelah tindakan disiplin. Hal ini akan berfaedah dalam pengembangan pegawai yang bersangkutan, dan tindakan yang efektif dapat mendorong individu untuk
43
meningkatkan kinerja yang pada akhirnya menghasilkan pencapaian pada individu pegawai tersebut. b. Penghargaan pada Pegawai yang disiplin Pimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawainya. Misalnya dengan menyeimbangkan antara pemberian sanksi atau hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan pemberian penghargaan bagi pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik di Kantor. Pemberian penghargaan disini maksudnya adalah memberikan sesuatu kepada para pegawai atas hasil yang telah dilakukan dengan baik. Pimpinan dalam hal ini kurang memberikan penghargaan kepada pegawai
yang
memiliki
prestasi kerja yang baik di Kantor. Sejauh ini penghargaan yang diberikan hanya dalam bentuk pujian yang ditujukan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik. Jenis pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan oleh pimpinan. Karena hal ini dapat memotivasi pegawai lainnya untuk lebih meningkatkan kinerja kerjanya. c. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai pada Kantor Badan Narkotika Nasional Berdasarkan hasil wawancara, upaya-upaya dalam meningkatkan disiplin kerja
pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional yaitu diantaranya :
Melakukan
pembinaan, Pimpinan dalam hal ini Badan Narkotika Nasional
selalu berupaya untuk meningkatkan disiplin kerja pegawainya dengan selalu melakukan pembinaan tentang betapa pentingnya disiplin kerja pegawai bagi
44
perkembangan institusi karena semakin tinggi disiplin kerja pegawai, semakin tinggi pula prestasi kerja yang dicapainya. Selain itu pimpinan juga selalu mengadakan rapat-rapat untuk mengevaluasi kinerja pegawai di masing-masing seksi.
45
