BAB III HASIL PENELITIAN. 1. Dana Pensiun Sebelum Undang Undang Dana Pensiun

BAB III HASIL PENELITIAN A. GAMBARAN UMUM DANA PENSIUN 1. Dana Pensiun Sebelum Undang – Undang Dana Pensiun Dana

Pensiun

merupakan

perusahaan

yang

kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi

kerja

Penghimpunan

atau dana

perusahaan pensiun

itu

melalui

sendiri.

iuran

yang

dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikan

ke

berbagai

sektor

yang

menguntungkan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan lainnya1. Sejarah perkembangan dana pensiun di Indonesia telah berkembang sejak pertengahan abad XIX, ketika era penguasaan ekonomi oleh pengusaha besar atau kaum

pemilik

tanah

terjadi.

Zulaini

Wahab2

menjelaskan bahwa era penguasaan ekonomi ini terjadi sebagai akibat tumbuhnya perusahaan – perusahaan perkebunan di Jawa setelah Pemerintahan Hindia Belanda memberika kesempatan kepada perusahaan Kasmir, op.cit, hal.8. Berkaitan dengan pengelolaan Dana Pensiun, perusahaan lainnya yang dimaksud adalah badan/lembaga/institusi pemberi kerja yang memberikan manfaat pensiun bagi pekerja. 2 Zulaini, Wahab, op.cit, hal. 1 1

1

swasta Belanda untuk mengembangkan perkebunan tebu, pabrik gula, kilang minyak dan pertambangan. Pada masa itu, orang – orang Indonesia terlibat dalam jumlah besar untuk pertama kalinya dalam kegiatan – kegiatan pertanian non tradisional dan dipekerjakan sebagai buruh upahan. Kondisi sebagai buruh upahan ini merupakan pembaruan agraria yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menggantikan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa. Masalah yang muncul dihadapi kaum buruh dengan diterapkan sistem upahan adalah tidak terjaminnya kesejahteraan

buruh

dan

rendahnya

harkat

kemanusiaan kaum buruh, karena upah buruh sangat rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Sekitar

tahun

1939,

sejumlah

buruh

pada

perusahaan – perusahaan besar berani menuntut perbaikan nasib, agar diberikan jaminan hari tua dan kesinambungan

penghasilan

apabila

mereka

tidak

bekerja lagi, karena usia tua. Perusahaan harus memberikan kenaikan penghasilan dengan membayar iuran program pensiun atau program kesejahteraan hari tua. Karena tuntutan tersebut, perusahaan menerima tuntutan hidup

buruh

dengan

Perusahaan

untuk

memberikan

membentuk

menyelenggarakan

kesejahteraan

jaminan program

hari

tua.

pensiun

dengan membentuk cadangan pensiun (book reserve) 2

dengan membebankan pada biaya perusahaan untuk pembayaran pensiun bagi buruh yang berhenti bekerja pada usia pensiun. Pada

tahap

mendirikan

yang

lebih

yayasan

maju,

sebagai

perusahaan

wadah

untuk

menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya, terpisah dari perusahaan. Pelaksanaan

program

diselenggarakan

pensiun

berdasarkan

lebih

lanjut

Arbeidersfondsen

Ordonannatie (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 377). Arbeidersfondsen Ordonannatie merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1601 s bagian kedua KUH Perdata yang mengatur perlindungan hukum bagi kaum pekerja. Pada intinya, pasal 1601 s KUH Perdata adalah: a. tidak

diperbolehkan

pengusaha

mengadakan

atau membuat perjanjian dengan pekerja yang mengharuskan pekerja menggunakan upah atau penghasilan yang diterimanya menurut cara – cara

tertentu

yang

ditetapkan

pengusaha

ataupun membeli barang – barang keperluan sehari – hari di suatu tempat atau pada pihak tertentu yang ditentukan oleh pengusaha. b. pengusaha membuat

diperbolehkan perjanjian

mengadakan

dengan

pekerja

atau yang

memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menjadi peserta dalam satu dana sepanjang dana 3

tersebut

memenuhi

syarat

–

syarat

yang

ditetapkan dalam undang – undang. Di Indonesia wadah untuk menyelenggarakan program

pensiun

dilakukan

melalui

kelembagaan

yayasan. Yayasan yang menyelenggarakan program pensiun digunakan istilah „yayasan pensiun‟ atau „yayasan dana pensiun‟. Hal ini untuk membedakan dengan yayasan lainnya yang bukan penyelenggara program pensiun. Lembaga „yayasan dana pensiun‟ cukup lama dipergunakan sampai dengan lahirnya Undang – Undang Dana Pensiun. Arbeidersfondsen

Ordonannatie

menetapkan

syarat – syarat yang harus dimuat dalam peraturan pensiun, antara lain: a. maksud dan tujuan pembentukan dana b. tata cara penggunaan dana serta pembayaran biaya – biaya yang timbul dari kepengurusan . c. tata cara penyimpanan kekayaan dana dan tempat kekayaan itu akan ditempatkan. d. jumlah iuran yang harus dibayar peserta. e. hak – hak peserta f. akibat

dari

berakhirnya

masa

kerja

di

perusahaan bagi peserta. g. tata cara penunjukkan pengurus yang berasal dari peserta. h. tata

cara

melakukan

perubahan

peraturan

pensiun. 4

i.

tata cara penyampaian keluhan, pendapat dan saran – saran dari peserta.

j.

tata cara pembubaran dana.

k. tata

cara

penyelesaian

yang

timbul

dalam

pelaksanaan peraturan. l.

tata cara penyampaian laporan kepada peserta.

Peraturan Pensiun ditetapkan oleh Pendiri. Menurut Zulaini

Wahab3

beberapa

peraturan

pensiun

dari

yayasan dana pensiun ternyata tidak semua syarat – syarat

yang

ditentukan

oleh

Arbeidersfondsen

Ordonannatie dimuat dalam peraturan pensiun. Pada umumnya peraturan pensiun hanya memuat ketentuan yang berkaitan dengan: a. iuran pensiun yang harus dibayar peserta. b. hak peserta atas pembayaran manfaat pensiun. c. akibat yang timbul karena berakhirnya masa kerja di perusahaan bagi peserta. d. penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan pensiun. e. tata cara pembubaran yayasan dana pensiun. Ketentuan seperti: tata cara penunjukkan pengurus yang

berasal

dari

peserta,

perubahan

peraturan

pensiun, hak peserta untuk menyampaikan keluhan, pendapat dan saran – saran tidak dimuat dalam peraturan pensiun. Dengan kata lain, pada masa berlakunya 3

Arbeidersfondsen

Ordonannatie,

pendiri

Ibid, hal. 8

5

yayasan

dana

pensiun

bebas

memuat

peraturan

pensiun tanpa mengindahkan aturan – aturan yang ditetapkan dalam Arbeidersfondsen Ordonannatie, dan tanpa

adanya

campur

tangan

pemerintah

dalam

penyusunan peraturan pensiun. Dari keadaan itu, pemerintah kehilangan fungsi dalam mengawasi jalannya pengelolaan yayasan dana pensiun. Lain halnya, jika dalam Arbeidersfondsen Ordonannatie diatur campur tangan pemerintah dalam pembuatan peraturan pensiun harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah, kebebasan pendiri dalam membuat program pensiun dapat dibatasi. Demikian

juga

halnya

dengan

investasi

dana

pensiun tidak diatur dalam peraturan pensiun. Oleh karena itu pengurus yayasan dana pensiun tidak pernah

merasa

mempunyai

kewajiban

untuk

menjelaskan kepada peserta kemana dan dalam bentuk apa kekayaan yayasan dana pensiun diinvestasikan. Akibatnya, peserta tidak mengetahui bagaimana iuran pensiun dikelola dikelola oleh yayasan dana pensiun. Pengurus yayasan dana pensiun berpendapat bahwa pendiri yang mempunyai kewenangan dan kepentingan terhadap pelaksanaan investasi yayasan dana pensiun, karena pendiri yang harus memenuhi kecukupan dana untuk pembayaran manfaat pensiun. Oleh karena itu, pelaksanaan

investasi

hanya

dilaporkan

pendiri. Pola pelaksanaan demikian investasi

yayasan

dana

pensiun

kepada

menempatkan

berada

dibawah 6

kendali dan campur tangan pendiri. Campur tangan pendiri dalam pelaksanaan investasi kekayaan yayasan dana pensiun berhubungan dengan ketentuan jenis – jenis investasi, portofolio investasi dan batasan masing – masing jenis investasi. Kekayaan yayasan dana pensiun pada masa ini sebagian

besar

bangunan4.

diinvestasikan

Sedangkan

pada

investasi

tanah

lainnya

dan

seperti

deposito berjangka, tabungan, saham, obligasi dan penyertaan tambahan.

langsung Tanah

dan

pada

perusahaan

bangunan

hasil

bersifat investasi

yayasan dana pensiun sebagian besar digunakan sendiri oleh pendiri yayasan dana pensiun untuk berbagai kepentingan bisnisnya, seperti: gedung kantor dan rumah dinas karyawan pendiri. Tidak jarang investasi yayasan dana pensiun dilakukan pula dalam bentuk membiayai yayasan pendidikan dan pelatihan karyawan pendiri, karena pendiri tidak mempunyai anggaran pendidikan. Gambaran

diatas

menunjukkan

bahwa

penyelenggaraan program pensiun pada masa yayasan dana pensiun tidak dijalankan berdasarkan prinsip – prinsip: a. investasi kekayaan dana pensiun harus dikelola berdasarkan arahan investasi yang ditetapkan

4

Ibid, hal. 18 - 20

7

oleh pendiri/pemberi kerja serta harus dikelola melalui manajemen yang profesional. b. iuran yang telah disetor oleh peserta dan iuran yang telah dibayar oleh perusahaan untuk dan atas

nama

peserta

beserta

hasil

pengembangannya merupakan kekayaan dana pensiun yang dipergunakan untuk membayar manfaat

pensiun

yang

dipergunakan

untuk

membayar manfaat pensiun pada saat peserta mencapai usia pensiun sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia. Jika sampai dengan peserta meninggal dunia ternyata jumlah seluruh manfaat pensiun yang telah dibayarkan lebih kecil dari himpunan iuran peserta beserta hasil pengembangannya, dana pensiun wajib membayar selisih selebihnya kepada ahli waris peserta. 2. Dana Pensiun Setelah Undang – Undang Dana Pensiun Undang – Undang Dana Pensiun dikeluarkan tahun 1992, yaitu Undang – Undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun (UUDP). Dengan dikeluarkannya UUDP ini

memberikan

jaminan

kepastian

dalam

penyelenggaraan program pensiun. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang – Undang Dana Pensiun: Undang-undang merupakan

tentang

landasan

Dana

hukum

Pensiun

pembentukan

yang Dana

Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun. 8

Menurut UU ini, dana pensiun adalah badan hukum yang

mengelola

dan

menjalankan

program

yang

menjanjikan manfaat pensiun. Adanya kelembagaan dana

pensiun

sebagai

badan

hukum

khazanah perbendaharaan lembaga

menambah

badan hukum

bisnis di Indonesia, disamping badan hukum bisnis yang telah ada seperti perseroan terbatas (PT), yayasan dan

koperasi.

Sehubungan

dengan

itu

timbul

pertanyaan mengapa dana pensiun tidak menggunakan bentuk badan hukum bisnis yang telah ada, misalnya PT, Koperasi atau Yayasan. Padahal, dana pensiun sebelumnya telah dikelola dalam bentuk yayasan5. Program pensiun bertujuan untuk kesinambungan penghasilan di hari tua bagi karyawan. Dalam konteks UUDP yang pertama kali mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan program pensiun adalah pemberi kerja. Kalau badan hukum dana pensiun berbentuk PT akan

terbentur

masalah

menyangkut

kekayaan.

Kekayaan dana berasal berasal dari uran pemberi kerja dan peserta. Sedangkan kekayaan PT berasal dari pemegang

saham.

Tujuan

pokok

PT

mencari

keuntungan dengan menjalankan usaha tertentu, dana pensiun menyelenggarakan program pensiun dengan sistem pemupukan dana yang bersumber dari iuran dan hasil investasi. Sedangkan, jika berbentuk koperasi menurut

UU

No.25/1992

tentang

Perkoperasian

(bagian menimbang huruf a), koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha 5

Ibid, hal. 35

9

yang disusun sebagai usaha bersama atau sebagai himpunan orang, bukan sebagai himpunan modal. Dana pensiun merupakan himpunan modal berupa iuran dari pemberi kerja dan peserta. Selain itu, koperasi

didirikan

oleh

anggota,

sedangkan

dana

pensiun didirikan oleh pemberi kerja. Lagi pula, UUDP lebih dulu ditetapkan pada tanggal 20 April 1992, sedangkan UU Koperasi ditetapkan tanggal 21 Oktober 1992. Demikian juga halnya jika berbentuk yayasan, UU No.16/2001 tentang Yayasan baru diterbitkan tahun 2001. Yayasan pada umumnya bergerak dalam kegiatan sosial atau maksud – maksud tertentu yang tidak mengejar` keuntungan, sedangkan dana pensiun harus mendapat keuntungan dari pengelolaan dana yang terhimpun. Dari segi keanggotaan, yayasan tidak mempunyai

anggota

sebagaimana

halnya

dana

pensiun. Oleh karena itu, ketiga badan hukum tersebut tidak tepat untuk digunakan sebagai badan hukum dana pensiun. Bentuk badan hukum dana pensiun dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam undang – undang (pasal 3 UUDP). Untuk

memberikan

gambaran

tentang

badan

hukum dana pensiun dianalogikan dengan perseroan terbatas, koperasi dan yayasan:

10

Tabel 4: Badan Hukum Bisnis

Dalam

Pasal

2

UUDP

badan

hukum

dana

pensiun, terdiri dari: Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan

karyawan,

selaku

pendiri,

untuk

menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), bagi kepentingan

sebagian

atau

seluruh

karyawannya

sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban 11

terhadap

Pemberi

Kerja.

Dana

Pensiun

Lembaga

Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Sebagai badan hukum, dana pensiun memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan hubungan hukum, karena itu dana pensiun memiliki organ. Organ

ini

yang

melakukan

fungsi

sebagai

alat

kelengkapan dana pensiun untuk mencapai tujuan. Organ dana pensiun terdiri dari: pendiri, pengurus dan pengawas. Pendiri adalah organ atau alat kelengkapan dana pensiun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam dana pensiun dan memegang segala kewenangan yang tidak

diserahkan

pengurus.

UUDP

kepada

dewan

menetapkan

pengawas

pihak

yang

atau dapat

mendirikan dana pensiun, yaitu: orang atau badan yang mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Persyaratan Pemberi Kerja

untuk

(DPPK)6

mendirikan

Dana

Pensiun

adalah:

a. peraturan Dana Pensiun;

6

PP No. 76/1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, pasal 3

12

b. pernyataan tertulis Pendiri dan Mitra Pendiri bila ada; Pernyataan

tertulis

Pendiri

dan

pernyataan

tertulis Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus disetujui oleh pemilik perusahaan, atau rapat umum pemegang saham, atau yang setara dengan itu, serta memuat7: - ringkasan Peraturan Dana Pensiun; - kesediaan untuk membiayai penyelenggaraan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanannya serta Peraturan Dana Pensiun. c. surat penunjukan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Penerima Titipan; d. arahan investasi; e. laporan

aktuaris,

menyelenggarakan

apabila Program

Dana

Pensiun

Pensiun

Manfaat

Pengurus

dengan

Pasti; f. surat

perjanjian

antara

Penerima Titipan. Persyaratan untuk mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah8: Bagi perusahaan asuransi jiwa a. memenuhi

tingkat

solvabilitas

sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundangan di 7 8

Ibid, pasal 6 PP No. 77/1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan

13

bidang asuransi sekurang kurangnya selama 8 bulan terakhir. b. memiliki kesiapan untuk menyelenggrakan DPLK yang dibuktikan dengan kesiapan dalam bidang organisasi dan personil serta kesiapan sistem administrasi. c. memiliki kinerja investasi yang sehat. d. memiliki

tingkat

pertanggungjawaban

kesinambungan

yang

sehat

sekurang

kurangnya dalam 2 tahun terakhir. e. memiliki

kesanggupan

untuk

menyampaikan

laporan hasil penilaian solvabilitas dan laporan investasi perusahaan. f. perusahaan asuransi tersebut telah menjalankan usahanya sekurang kurangnya selama 5 tahun. Bagi bank umum a. memenuhi tingkat kesehatan bank. b. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan dana pensiun. c. menyanggupi

untuk

menyampaikan

laporan

terakhir tingkat kesehatan bank baik secara keseluruhan maupun aspek permodalan, kualitas aktiva produktif dan pemenuhan batas minimum pemberian kredit setiap tri wulan. Dewan Pengawas adalah organ atau kelengkapan dana pensiun yang berfungsi melakukan pengawasan pengelolaan

dana

pensiun

yang

dilakukan

oleh 14

pengurus. Dewan pengawas ini ditunjuk oleh Pendiri (pasal 22 ayat 1). Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Pemberi Kerja (DPPK)9: a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus; b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta; c. menunjuk

akuntan

publik

untuk

mengaudit

laporan keuangan Dana Pensiun d. menunjuk aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris

bagi

menyelenggarakan

Dana Program

Pensiun Pensiun

yang Manfaat

Pasti; e. menetapkan arahan investasi bersama Pendiri, dalam

hal

Dana

Pensiun

menyelenggarakan

Program Pensiun Iuran Pasti. Tugas dan wewenang Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)10: a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus; b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya; c. menunjuk

akuntan

publik

untuk

mengaudit

laporan keuangan Dana Pensiun. 9

PP No. 76/1992, pasal 25 PP No. 77/1992, pasal 16

10

15

Pengurus Dana Pensiun adalah organ atau alat kelengkapan dana pensiun yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan. Tugas dan wewenang Pengurus Dana Pensiun11: a. membuat perjanjian dengan penerima titipan b. membuat perjanjian dengan pihak ketiga c. melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun d. mewakili dana pensiun di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)12: a. pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun. b. pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen

yang

diperlukan

dalam

rangka

pengelolaan Dana Pensiun. c. pengurus bijaksana

wajib dan

bertindak cermat

teliti,

dalam

terampil,

melaksanakan

tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun. 11 12

UU No.11/1992, pasal 10 dan 11 PP No. 76, pasal 17 dan 18

16

d. pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta. e. pengurus wajib menyampaikan secara berkala kepada Menteri: - laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. - laporan teknis yang disusun oleh Pengurus atau

oleh

Pengurus

dan

aktuaris

sesuai

ketentuan yang ditetapkan Menteri; - laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali. f. pengurus

wajib

menyampaikan

keterangan

kepada Peserta mengenai: - neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri; - hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri; - setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun. Tanggung jawab pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja13 bahwa Pengurus, masing-masing atau bersamasama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat 13

tindakan

Pengurus

yang

melanggar

atau

Ibid, pasal 21

17

melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan

dalam

Peraturan

Dana

Pensiun

dan

peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum. Kewajiban pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)14: a. pengurus wajib mengelola dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihak lain yang berhak. b. pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalm rangka kegiatan Dana Pensiun. c. pengurus bijaksana

wajib dan

bertindak cermat

teliti,

dalam

terampil,

melaksanakan

tanggung jawabnya mengelola Dana pensiun. d. pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta. e. pengurus wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri, yang terdiri dari: - laporan teknis; - laporan

keuangan

yang

telah

diaudit

oleh

akuntan publik, menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

14

PP No.77/1992, pasal 10-13

18

f. pengurus wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan oleh peserta melalui Dana Pensiun. g. pengurus

wajib

menyampaikan

keterangan

kepada peserta mengenai: - neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan menteri; - hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri; - setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun. h. pengurus wajib menyerahkan kepada Peserta : posisi

dana

pada

akhir

tahun

takwim

bersangkutan; dan tanda bukti penarikan dana oleh Peserta yang bersangkutan beserta pajak yang

telah

dipungut

dari

penarikan

dana

dimaksud dalam 1 (satu) tahun takwim. Tanggung

jawab

Lembaga Keuangan

pengurus

(DPLK)15

Dana

Pensiun

adalah bertanggung jawab

atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau

melalaikan

sebagaimana

tugas

ditetapkan

dan/atau dalam

kewajibannya

Peraturan

Dana

Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang 15

Ibid, pasal 14

19

Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum. Dari

penjelasan

mengenai

pengurus

dana

pensiun dapat dilihat kedudukan pengurus menganut dua sistem yang berbeda16. Pada

DPPK,

kedudukan

pengurus

berada

dibawah pendiri dana pensiun. Pengurus ditunjuk oleh pendiri

dengan

surat

keputusan.

Pengurus

bertanggung jawab kepada dan diberhentikan oleh pendiri. Dengan posisi yang demikian, pengurus harus bertindak menurut berdasarkan arahan ketentuan dari pendiri yang tertuang dalam peratuiran dana pensiun dan arahan investasi. Perbuatan menjalankan urusan yang

mempunyai

konsekuensi

pendanaan

harus

mendapat persetujuan pendiri. Karena hakekat dana pensiun

adalah

lembaga

yang

mendapatkan

kepercayaan untuk mengelola dana milik peserta. Sedangkan pada DPLK, Pendiri dana pensiun bertindak sebagai pengurus17 dan dewan komisaris bertindak sebagai pengawas dana pensiun18. Untuk operasional pelaksana

kegiatan, tugas

pendiri

pengurus19.

DPLK

menunjuk

Dalam

kedudukan

Wahab, Zulaini, op.cit, hal. 52 PP No. 77/1992, pasal 9 18 Ibid, pasal 15 19 KMK No. 513/2002 tentang persyaratan pengurus dan dewan pengawas DPPK dan pelaksana tugas DPLK jo Peraturan Ketua Bapepam-LK No. PER-03/BL/2011 tentang Pedoman Penilaian 16 17

20

demikian, oleh karena DPLK hanya dapat didirikan oleh perbankan atau perusahaan asuransi jiwa20, maka direksi bank atau perusahaan asuransi jiwa secara otomatis menjadi pengurus dana pensiun lembaga keuangan yang didirikannya. Demikian juga halnya dengan dewan komisaris dari bank atau perusahaan asuransi jiwa secara otomatis menjadi dewan pengawas DPLK. Dari kedudukan ini dapat dilihat bahwa direksi dan dewan komisaris mempunyai peran ganda dalam posisi sebagai bank dan perusahaan asuransi jiwa juga sebagai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Posisi sebagai bank dan perusahaan asuransi jiwa, dewan

komisaris

menerima pengawasan

hasil

sebagai

pendiri

pengawasan.

terhadap

pengurus

DPLK,

Ketika DPLK

ketika

melakukan bertindak

sebagai pengawas DPLK. Dalam konteks DPLK, dewan komisaris bank dan perusahaan asuransi jiwa adalah satu kedudukan dengan dua fungsi, pendiri dan pengawas DPLK. Sebagai badan hukum, dana pensiun dikelola berdasarkan asas – asas pokok. Asas merupakan panduan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Asas – asas pokok dana pensiun menurut UUDP bagian penjelasan adalah: a. asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus DPPK Dan Calon Pelaksana Tugas DPLK 20 PP. No.77/1992, pasal 2

21

didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi Dana Pensiun, dan diurus serta dikelola berdasarkan

ketentuan

Undang-undang.

Berdasarkan asas ini kekayaan Dana Pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. b. asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan

asas

ini

pensiun,

baik

bagi

penyelenggaraan karyawan

program

maupun

bagi

pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian

berdasarkan

Undang-undang

ini

pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai

pembayaran

manfaat

pensiun

karyawan tidak diperkenankan. c. asas pembinaan pengawasan. Sesuai dengan tujuannya,

harus

dihindarkan

penggunaan

kekayaan Dana Pensiun dari kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama

dari

memenuhi

pemupukan pembayaran

dana, hak

yaitu

untuk

peserta.

Dalam

pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun. d. asas penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam

penyelenggaraan

program

pensiun

dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak 22

peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku

asas

penundaan

manfaat,

yang

mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala. e. asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan

membentuk

merupakan

prakarsa

Dana

pemberi

Pensiun

kerja

untuk

menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama

adalah

bahwa

keputusan

untuk

menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen

yang

membawa

konsekuensi

pembiayaan, bahkan sampai pada saat Dana Pensiun terpaksa dibubarkan. Melalui asas-asas yang terkandung dalam Undangundang tentang Dana Pensiun tersebut, diupayakan untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara berkelompok

maupun

secara

sendiri-sendiri,

merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua atau bagi keluarganya dalam hal datangnya kejadian yang tidak terelakkan baik 23

karena

kematian

maupun

karena

cacat,

dengan

membentuk atau ikut serta dalam Dana Pensiun. Dana

pensiun

dikelola

berdasarkan

hubungan

kepercayaan (fiduciary), oleh karena itu pengelola dana pensiun harus didasarkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Pengelolaan

kepentingan pribadi

dana

peserta

pengelola

pensiun

dana

untuk

daripada pensiun.

mendapatkan

keuntungan perlu diversifikasi investasi kekayaan dana pensiun. Itu sebabnya, perlu ditetapkan ketentuan pengelolaannya dalam bentuk peraturan dana pensiun dan arahan investasi, sehingga dana pensiun dapat dikelola

dengan

transparan.

Dokumen

ini

yang

disiapkan oleh pendiri yang kemudian disahkan oleh pemerintah. terhadap

Adanya,

pengelolaan

dukungan dana

dari

pensiun

pemerintah ini,

maka

pemerintah memberikan fasilitas perpajakan21, dimana iuran dana pensiun serta hasil pengembangan modal bukan merupakan obyek pajak. Iuran ini berkaitan dengan program pensiun dan manfaat pensiun bagi peserta22. UUDP menetapkan program pensiun terdiri dari: Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dapat menyelenggarakan PPMP dan PPIP bagi kepentingan

sebagian

atau

seluruh

karyawannya

UU No.11/1992, pasal 49 Iuran dan manfaat pensiun sejak UUDP ditetapkan telah direvisi, sbb: KMK No. 343/KMK.017/1998, KMK No. 231/KMK.06/2002, PMK No. 91/PMK.05/2005 dan PMK No. 50/PMK.010/2012 21 22

24

sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja. Sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Besar Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan: Rumus Bulanan atau Rumus Sekaligus. Rumus Bulanan untuk menghitung manfaat pensiun yang akan dibayarkan setiap bulan oleh dana pensiun. Rumus Sekaligus untuk menghitung manfaat pensiun yang akan dibayarkan sekaligus. Rumus Manfaat Pensiun yang digunakan wajib dimuat dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus Bulanan, manfaat pensiun merupakan hasil perkalian dari: a. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase; b. masa kerja c. penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir, atau rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun

selama

beberapa bulan terakhir. Rumus Sekaligus, manfaat pensiun merupakan hasil perkalian dari : 25

a. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam bilangan desimal; b. masa kerja c. penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir, atau rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun

selama

beberapa bulan terakhir. Atas

penerimaan

pembayaran

manfaat

pensiun

sebagai penghasilan, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan,

PPh

21

yang

bersifat

final.

“Atas

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang

pendiriannya

telah

disahkan

oleh

Menteri

Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua,

yang

dibayarkan

Penyelenggara Jaminan

Pensiun

Sosial

sekaligus

atau

Tenaga

Badan

Kerja,

oleh

Badan

Penyelenggara

dipotong

Pajak

Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan”23. Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, investasi kekayaan dana pensiun harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang optimum.

Investasi

menjadi

sentral

untuk

meningkatkan kekayaan dana pensiun. Pemerintah memberikan

perhatian

yang

serius

pengelolaan

kekayaan

dana

pensiun

mengenai dengan

PP No. 149/2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua 23

26

menetapkan

pembatasan

investasi

yang

boleh

dilakukan oleh dana pensiun. Arahan Investasi adalah kebijakan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman bagi Pengurus dalam melaksanakan investasi. Arahan investasi ini disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan. Arahan

investasi

paling

kurang

harus

mencantumkan24: a. sasaran bentuk

hasil

investasi

kuantitatif

yang

setiap harus

tahun dicapai

dalam oleh

Pengurus; b. batas

maksimum

proporsi

kekayaan

Dana

Pensiun yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi; c. batas

maksimum

proporsi

kekayaan

Dana

Pensiun yang dapat ditempatkan pada satu Pihak; d. obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan Dana Pensiun; e. ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi Dana Pensiun untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun dan operasional dana pensiun; f. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;

24

KMK No. 511/KMK 06/2002, pasal 2 ayat 2

27

g. ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi; h. sanksi yang akan diterapkan Dana Pensiun kepada Pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai

investasi

yang

ditetapkan

dalam

Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Jenis investasi dan batasan investasi berdasarkan KMK 511/KMK.06/2002 adalah:

28

Tabel 5: Jenis investasi pada KMK No. 511/2002

Batasan-batasan investasi dana pensiun tersebut dalam rangka mengamankan kekayaan dana pensiun. Batasan kualitatif yang meliputi jenis investasi dan obyek investasi yang dilarang. Batasan kuantitatif yang 29

meliputi hasil investasi, maksimum alokasi per pihak, dan tingkat likuiditas. Berdasarkan

portofolio

tersebut,

maka

dana

pensiun harus menyusun laporan portofolio investasi untuk

setiap

jenis

perkembangannya. menunjukkan

investasi

Kinerja

tersebut

portofolio

keberhasilan

dan

investasi

pengelolaan

investasi.

Penilaian keberhasilan pengelolaan investasi tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain aspek pencapaian

sasaran

hasil

investasi

yang

telah

ditetapkan dan aspek pengelolaan risiko investasi. Informasi mengenai kinerja investasi dibutuhkan dalam menentukan rencana investasi periode berikutnya. Oleh karena itu, pengelolaan investasi Dana Pensiun harus dilakukan sesuai dengan berbagai ketentuan mengenai investasi,

baik

yang

ditetapkan

oleh

pemerintah

maupun oleh Dana Pensiun. Menurut Departemen

SK

Dirjen

Keuangan

RI

Lembaga No.

Keuangan

–

KEP-2344/LK/2003

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun adalah: a. penilaian investasi, meliputi: (a). deposito berjangka dan deposito on call dinilai berdasar nilai nominal. (b). sertifikat deposito dan surat pengakuan utang dinilai berdasar nilai tunai. (c). saham yang tercatat di bursa efek dinilai berdasar nilai pasar. 30

(d). obligasi yang tercatat di bursa efek dinilai berdasar (1) nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, untuk obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau (2) nilai wajar, untuk obligasi yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual. (e). penempatan langsung pada saham dinilai berdasar metode ekuitas atau nilai yang ditetapkan penilai independen

yang

terdaftar

pada

instansi

berwenang. Penetapan penggunaan dasar penilaian tersebut harus mendapat persetujuan pendiri atau pendiri

dan

dewan

memperhatikan

azas

pengawas konsistensi

dengan dan

konservatisme. Metode penilaian yang ditetapkan untuk laporan investasi harus sama dengan metode yang ditetapkan untuk laporan keuangan. (f). tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan dinilai berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang. (g). unit penyertaan reksadana dinilai berdasar nilai aktiva bersih. (h). sertifikat Bank Indonesia dinilai berdasar nilai tunai. (i). surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dinilai berdasar: -

nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo,

-

nilai

wajar,

untuk

surat

berharga

yang

diperdagangkan atau tersedia untuk dijual, atau 31

-

nilai tunai, untuk surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.

(j). portofolio

investasi

kolektif

yang

dikelola

oleh

manajer investasi selain reksadana dinilai berdasar nilai aktiva bersih. Dalam hal tidak ada penetapan nilai aktiva bersih oleh manajer investasi atau kustodian,

investasi

dalam

portofolio

investasi

kolektif dikelompokkan per jenis investasi dan dinilai sesuai dengan ketentuan untuk tiap-tiap jenis investasi, sebagaimana diatur di atas. Investasi dengan mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal penyajian. Untuk

laporan

investasi

semesteran,

posisi

portofolio investasi per jenis investasi dan persentase portofolio investasi per jenis investasi terhadap total investasi disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per akhir bulan. Untuk laporan investasi tahunan yang diperiksa oleh akuntan publik, posisi investasi per jenis investasi dan persentase investasi per jenis investasi terhadap total investasi disajikan sekurang-kurangnya untuk posisi per : -

31

Desember,

apabila

penyampaian

laporan

investasi tahunan didahului dengan laporan investasi semester kedua, atau -

akhir bulan Juli sampai dengan Desember, apabila penyampaian laporan investasi tahunan 32

tidak

didahului

dengan

laporan

investasi

semester kedua. Pengelompokan jenis investasi harus dilakukan secara konsisten. b. Laporan investasi, meliputi: (a). nilai hasil investasi dan tingkat hasil investasi (return on investment atau ROI) untuk periode laporan harus disajikan per jenis investasi dan per total investasi. (b). tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (return on assets atau ROA) untuk periode laporan harus disajikan per total investasi. (c). nilai

hasil

investasi

harus

pendapatan

investasi

yang

memperhitungkan sudah

terealisasi

(secara basis akrual) dan yang belum terealisasi. (d).nilai

hasil

investasi

harus

dihitung

setelah

dikurangi beban/biaya investasi. (e). beban/biaya investasi yang tidak melekat pada jenis

investasi

tertentu

dialokasikan

secara

proporsional ke dalam setiap jenis investasi yang berkaitan dengan beban/biaya dimaksud. (f). tingkat hasil investasi (ROI) baik untuk per jenis investasi maupun untuk total investasi harus diukur berdasarkan rata-rata investasi dengan rumus : ROI = Total hasil investasi / Nilai rata-rata investasi (g). untuk menghitung tingkat hasil investasi (ROI), nilai rata-rata investasi untuk periode laporan 33

harus dihitung berdasarkan nilai awal investasi per bulan. (h). tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) harus diukur berdasarkan rata-rata aktiva bersih dengan rumus : ROA = Total hasil investasi / Nilai rata-rata aktiva bersih (i). untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) semesteran, nilai rata-rata aktiva bersih adalah rata-rata nilai awal dan nilai akhir aktiva bersih setiap semester sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan Dana Pensiun. Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) tahunan, nilai rata-rata aktiva bersih adalah rata-rata dari rata-rata aktiva bersih semester pertama dan semester kedua. (j). khusus untuk laporan investasi semester kedua bagi

Dana

Pensiun

yang

tidak

wajib

menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan, tingkat hasil investasi (ROI) dan tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) tahunan harus disajikan. c. Jenis-jenis

resiko

yang

berkaitan

dengan

aktivitas Dana Pensiun, meliputi: (a). resiko likuiditas (liquidity risk). Resiko likuiditas adalah risiko yang menimbulkan ketidakmampuan Dana pensiun untuk membayar kewajibannya

seperti

penyediaan

dana

untuk 34

pembayaran Manfaat Pensiun, pengeluaran biaya opersional, penyelesaian transaksi (settlement) dll. (b). resiko pasar (market risk) Resiko kerugian yang diakibatkan perubahan nilai assets yang diperdagangkan (tradable assets). (c). resiko kredit (credit risk). Resiko kerugian yang diakibatkan karena kegagalan mitra bisnis (counterparty) memenuhi kewajiban finansialnya. Salah satu kerangka yang sering digunakan untuk analisa

kredit

(kemampuan

adalah

4

membayar),

C,

yaitu

collatateral

capacity (jaminan),

covenant (persyaratan yang harus dipenuhi) dan character (niat baik manajemen) (d). resiko operasional (operational risk) Resiko ketidakmampuan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistim,

atau

adanya

problem

eksternal

yang

mempengaruhi operasional Dana Pensiun. (e). resiko kepatuhan (compliance risk) Resiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Dana

Pensiun

tidak

mematuhi

atau

tidak

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku.

35

(f). resiko hukum (legal risk) Resiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti antara lain, adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangan-undangan

yang

mendukung,

atau

kelemahan dalam hal perikatan/perjanjian dengan pihak ketiga. (g). respon terhadap risiko bisa berupa : - Risk avoidance (penghindaran terhadap risiko) - Risk reduction (pengurangan terhadap risiko), mengurangi

misal

dengan

menetapkan

limit,

melakukan diversifikasi dll. - Risk sharing (berbagi risiko), membagi risiko dengan pihak lain. - Risk acceptance (penerimaan terhadap risiko), menerima risiko yang ada tanpa suatu aksi biasanya dilakukan karena risiko yang ada masih berada pada ambang risk tolerance. B. ANALISA TRANSAKSI DERIVATIF PADA DANA PENSIUN Dana Pensiun Satya Wacana pengaturannya tidak berbeda dengan Dana Pensiun pada umumnya. Oleh karena secara kelembagaan dan portofolio investasi, hukum yang melandasi pengaturan dana pensiun adalah sama. 36

Dengan diberlakukannya UUDP pada tahun 1992 menambah khazanah dalam badan hukum bisnis di Indonesia, selain perseroan terbatas, koperasi dan yayasan.

Adanya

status

badan

hukum

akan

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program pensiun, baik bagi peserta maupun pengelola. Ketika masih berbentuk „yayasan dana pensiun‟ pendiri mempunyai wewenang yang sangat besar dalam arti pendiri bebas menetapkan peraturan pensiun. Walaupun

ada

ketentuan

yang

ditetapkan

dalam

Arbeidersfondsen Ordannantie, namun tidak semua diakomodir dalam peraturan pensiun oleh pendiri. Salah satu kelemahannya adalah pengurus „yayasan dana

pensiun‟

tidak

merasa

berkewajiban

untuk

menjelaskan kepada peserta kekayaan dana pensiun diinvestasikan. Oleh karena, pengurus merasa hanya bertugas mengelola dana peserta. Sedangkan peserta adalah karyawan dari pendiri. Demikian juga halnya dengan investasi lebih banyak ditentukan oleh pendiri, baik jenis maupun

batasan

investasi. Tentu saja sebagai lembaga keuangan, dana pensiun mengembangkan kekayaannya dalam bentuk deposito, saham atau obligasi untuk jangka pendek. Yayasan

dana

pensiun

ketika

itu

lebih

banyak

mengarahkan investasi pada tanah dan bangunan. Pengalaman penulis berinteraksi dengan beberapa dana 37

pensiun yang berdiri sebelum tahun 1992 banyak yang memiliki aset tanah dan bangunan. Bahkan Dana Pensiun Satya Wacana, juga pernah investasi tanah dan bangunan dalam yang difungsikan sebagai rumah dinas karyawan, setelah itu dijual. Kelembagaan Dana Pensiun Satya Wacana pertama kali dikelola langsung oleh Pendiri dalam hal ini Yayasan

Perguruan

Tinggi

Kristen

Satya

Wacana

(YPTKSW) berdasarkan Keputusan Pengurus YPTKSW No. 81/D.V/DP 1981 tertanggal 13 Oktober 1980. Kemudian tahun 1984 dipisahkan dari pendiri dengan dibentuknya Yayasan Dana Pensiun Satya Wacana (YDP Satya Wacana). Berdasarkan Peraturan Pensiun YDP Satya Wacana No. 20/YDP-SW/A/IX/84, dana pensiun hanya mengatur persyaratan peserta, premi pensiun,

perhitungan

besarnya

pensiun,

masa

kerja,

pembayaran

hak

pensiun,

pensiun,

prosedur

pengajuan pensiun, mulai dan berakhirnya pensiun dan hapusnya hak pensiun. Dalam peraturan ini belum ada organ dana pensiun. YDP Satya Wacana dikelola oleh

Dewan

Pengurus

YDP

Satya

Wacana

yang

bertanggung jawab kepada pendiri, yaitu YPTK Satya Wacana. Demikian juga, jenis dan batasan investasi belum diatur. Sejak diberlakukan UUDP 1992, investasi dana pensiun

mulai

ditentukan

jenis

dan

batasannya. 38

Pengurus

dana

pensiun

diwajibkan

memberikan

laporan pendanaan maupun investasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan, yaitu: Menteri Keuangan, Pendiri dan Peserta25. Perkembangan kelembagaan ini nampak jelas peran negara pensiun.

dalam

turut

Dari

segi

melakukan

serta

dalam

investasi,

social engineering

mengatur

bagaimana pola

dana negara

investasi

dana

pensiun melalui peraturan perundang - undangan. Sebagai kontrol sosial, hukum memberikan kepastian, sedangkan sebagai rekayasa sosial, hukum sebagai alat perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana

yang

Kusumaatmadja

diungkapkan

bahwa

oleh

hukum

Mochtar

merekayasa

masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah. Hal ini untuk memberikan kepastian dan jaminan dalam pengelolaan kekayaan dana pensiun. Sedangkan Rescoue Pound melihat bahwa salah satu tugas dari peraturan dan tata hukum sebagai social engineering adalah

menghindari

perselisihan

dan

mencegah

pemborosan. Secara menyeluruh pola investasi dana pensiun harus berdasarkan KMK 511/1992. Campur tangan pemerintah sebagai regulator (stuurende) atau wasit 25

Pasal 18, PP No. 76/1992

39

(jury)

dengan

administrasi

menggunakan yang

menurut

instrumen Zijlstra,

hukum

keputusan

pemerintah bertujuan untuk mempengaruhi warga negara yang salah satu bentuknya mengeluarkan keputusan tentang investasi. Dari segi teori investasi, KMK 511/1992 menganut teori

Harry

portofolio

Markowitz

bahwa

berinvestasi

pada

yang

investor tingkat

mengemukakan

memiliki return

teori

prinsip

untuk

maksimal

untuk

tingkat resiko yang sama, atau pada tingkat resiko minimal untuk tingkat resiko yang sama. Untuk meminimalkan

resiko

maka

investor

melakukan

diversifikasi dengan membentuk portofolio. Dengan portofolio, investor menginvestasikan dananya tidak hanya pada aset tertentu saja melainkan pada aset yang berbeda atau istilahnya don’t put your egg at one basket.

Portofolio dana pensiun tersebar pada pasar

uang dan pasar modal; ada yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pola portofolio dana pensiun ini lebih menekankan pada investasi yang bersifat jangka, terutama penempatan pada pasar uang dalam hal ini perbankan, karena tingkat resiko yang minimal. Perkembangan peluang

bagi

ekonomi

munculnya

saat produk

ini

memberikan

keuangan

baru

melalui rekayasa keuangan atau financial engineering 40

dengan munculnya produk – produk derivatif, seperti: forward/futures, option dan swap. Instrumen derivatif adalah kontrak / transaksi yang harga di derived atau diturunkan/didasarkan atas aset lain26. Investasi dana pensiun pada produk – produk derivatif sangat ketat dibatasi. Dana pensiun hanya boleh memiliki instrumen derivatif pada saham dan obligasi yang diperdagangkan di pasar modal. KMK 511/1992 hanya menyebutkan „dana pensiun dilarang melakukan tranksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif‟27. Ketika Dana Pensiun Satya Wacana melakukan investasi pada produk keuangan Dynamic Duo Star yang

ditawarkan

Bank

CIMB

Niaga,

Departemen

Keuangan c/q Biro Dana Pensiun mengkatagorikan sebagai transaksi derivatif. Untuk mengkaji itu perlu dianalisis dan dipahami lebih detail mengenai produk – produk derivatif.

26Rae, 27

Dian Ediana, op.cit, hal. 89 Pasal 13 ayat 1 KMK 511/1992

41

1. Analisa Produk Dynamic Duo Star Pada Investasi Dana Pensiun Satya Wacana Sebagai Produk Investasi Beresiko Peraturan Dana Pensiun sejak Dana Pensiun Satya didirikan telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan. Dalam penulisan ini berfokus pada periode 2008 – 2011, maka kebijkan tentang

peraturan

Dana

Pensiun

Satya

Wacana

menyangkut kebijakan sekitar tahun – tahun tersebut. Peraturan Dana Pensiun Satya Wacana ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Satya Wacana No. 240.a/B/YSW/X/2006 yang kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

No.

KEP-142/KM.10/2007

tentang

Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Satya Wacana. Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun tersebut, pendiri adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana atau YPTK Satya Wacana yang berkedudukan di Salatiga Jawa Tengah. Secara kelembagaan Dana Pensiun Satya Wacana berbadan hukum Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dana Pensiun Satya Wacana bertujuan mengelola dan menyelenggarakan Program Manfaat Pasti serta melaksanakan pembayaran Manfaat Pasti. Kekayaan Dana Pensiun Satya Wacana terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja . Kekayaan Dana Pensiun Satya Wacana dihimpun dari: iuran Pemberi Kerja, 42

iuran Peserta, hasil investasi bisa juga ada pengalihan dana dari dana pensiun Pemberi Kerja lain. Kekayaan Dana Pensiun Satya Wacana dikelola untuk memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun

Satya

Wacana

dilakukan

berdasarkan:

ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan

dan

Arahan

Investasi

yang

ditetapkan oleh Pendiri. Untuk mengembangkan kekayaan, Dana Pensiun Satya Wacana pada bulan Februari 2008 Dana Pensiun Satya melakukan investasi pada produk Dynamic Duo Star salah satu produk Market Linked Deposit

dari

Bank CIMB. Dana yang ditempatkan sebesar Rp. 500.000.00028. Menurut Apriani Dorkas29: sebelum penempatan dilakukan penawaran produk Dynamic Duo Star oleh Bank Lippo sebelum merger dengan Bank Niaga. Penawaran dilakukan dalam bentuk presentasi produk oleh pihak treasury. Dalam penawaran tersebut pada intinya produk DDS adalah produk deposito plus. Artinya produk memiliki karakteristik yang melekat pada deposito, ada batas waktu penempatan dan imbalan berupa suku bunga tetap, namun di samping itu ada kelebihan berupa tambahan return akibat selisih kurs. Besarnya tambahan return tergantung pada pilihan range ramalan nilai tukar yang akan datang. Dengan demikian sepanjang investor mampu memprediksi nilai tukar yang akan datang, maka tambahan return dapat diperoleh. Selain itu aspek prudensial juga tetap diperhitungkan dalam hal disediakannya beberapa pilihan range sehingga memberikan fleksibilitas dalam penentuan besaran return yang Bukti Kepesertaan Market Linked Deposit Bank CIMB Niaga, No. Sertifikat 560118766207 tanggal 26 Februari 2008. 29 Mantan Bendahara Pengurus DPSW Periode 2008 – 2011 dan Direktur Utama DPSW Tahun 2011, wawancara tanggal 25 Mei 2012. 28

43

hendak diperoleh. Apabila investor konservatif, maka dapat memilih alternatif yang lebih aman dengan konsekuensi tambahan return yang lebih rendah.

Setelah mempelajari karakteristik produk, termasuk di dalamnya potensi keuntungan dan kerugian, maka Bendahara

DPSW

mengusulkan

penempatan

pada

Dynamic Duo Star dalam rapat Pengurus DPSW dan disetujui. Alasan penempatan adalah adanya tambahan return

dengan

risiko

yang

dapat

dikelola.

Pada

dasarnya setiap investasi mengandung risiko, namun sejauh mana kemampuan investor menanggung risiko bergantung

pada

beberapa

factor

antara

lain

pemahaman investor tersebut terhadap karakteristik produk30. Portofolio investasi Dana Pensiun Satya Wacana

menempatkan investasi ini pada deposito

berjangka. dikeluarkan

Hal

ini

oleh

sesuai bank

dengan

dengan

bilyet nama

yang “Bukti

Kepesertaan Market Linked Deposit” produk “Dynamic Duo Star” tanggal penerbitan 26 Februari 2008 dengan nilai pokok transaksi sebesar Rp. 500.000.000. Secara menyeluruh pola investasi dana pensiun harus berdasarkan KMK 511/1992. Campur tangan pemerintah sebagai regulator (stuurende) atau wasit (jury)

dengan

administrasi

menggunakan yang

menurut

instrumen Zijlstra,

hukum

keputusan

pemerintah bertujuan untuk mempengaruhi warga negara yang salah satu bentuknya mengeluarkan keputusan tentang investasi. 30

Ibid, wawancara 25 Mei 2012

44

Dari segi teori investasi, KMK 511/1992 menganut teori

Harry

portofolio

Markowitz

bahwa

berinvestasi

pada

yang

investor tingkat

mengemukakan

memiliki return

teori

prinsip

untuk

maksimal

untuk

tingkat resiko yang sama, atau pada tingkat resiko minimal untuk tingkat resiko yang sama. Untuk meminimalkan

resiko

maka

investor

melakukan

diversifikasi dengan membentuk portofolio. Dengan portofolio, investor menginvestasikan dananya tidak hanya pada aset tertentu saja melainkan pada aset yang berbeda atau istilahnya don’t put your egg at one basket.

Portofolio dana pensiun tersebar pada pasar

uang dan pasar modal; ada yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pola portofolio dana pensiun ini lebih menekankan pada investasi yang bersifat jangka, terutama penempatan pada pasar uang dalam hal ini perbankan, karena tingkat resiko yang minimal. Lebih lanjut mengenai Dynamic Duo Star yang menjadi salah satu instrumen investasi Dana Pensiun Satya Wacana menurut Bendahara DPSW31: produk Dynamic Duo Star adalah hybrid securities yang memadukan karakteristik deposito dan opsi (option) atas valuta asing. Di dalam teori opsi dikenal 3 (tiga) kemungkinan kondisi nilai akhir opsi, yaitu in the money, at the money dan out of the money. Kondisi ini terjadi dengan membandingkan exercise value/strike price opsi dengan kondisi kurs riil yang terjadi saat jatuh tempo opsi. Opsi dapat diexercise apabila berada pada kondisi in the money di mana akan diperoleh keuntungan. Dalam hal 31

Ibid, wawancara 25 Mei 2012

45

Dynamic Duo Star, sepanjang nilai tukar yang akan datang diramalkan berada di atas nilai exercise (untuk opsi call/beli valas), maka pihak investor akan diuntungkan.

Bendahara DPSW juga melakukan analisis sensitivitas dengan bantuan excel spreadsheet untuk mempelajari produk Dynamic Duo Star”. Di

dalam

Dynamic

Duo

Star

mengandung

transaksi derivatif, tetapi itu dilakukan oleh Bank CIMB untuk mengelola investasi. Dari pengelolaan itu, Bank CIMB Niaga membuat produk berupa market linked deposit. Hal ini pada tabel 2 tentang indeks CIMB transatlantic

IR

momentum

sebagai

suatu

strategi

momentum yang memungkinkan pengambilan posisi long dan short pada 4 (empat) jenis pasar future tingkat bunga yang likuid. Future yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga underlying pada currency future pada Euro dan USD. Mata uang yang tersedia untuk transaksi berjangka pada pasar future internasional adalah mata uang Eropa dan Amerika, seperti: USD, Euro, British pound, Deutche mark, France franc, Swiss frans, Canadian dollar, Japanese yen dan Australian dollar. Karakteristik masing – masing mata uang, sebagai contoh dari Chicago Merchantile Exchange dan Chicago Board Option Exchange digambarkan sebagai berikut32:

32

Sartono Agus, op.cit, hal. 90-93

46

Tabel 8: Spesifikasi Currency Future

Satuan transaksi untuk setiap mata uang adalah standar, misalnya untuk Japanese yen satu kontrak senilai

¥

12.500.000,

British

pound

£

62.500.

Sedangkan rata – rata margin yang diisyaratkan kurang lebih dua persen dari nilai kontrak. Seorang spekulator tidak perlu memiliki aset seratus persen, tetapi cukup dengan dua persen, maka spekulator dapat melakukan transaksi, sedangkan sisanya yang sembilan puluh persen sebenarnya merupakan pinjaman. Dengan cara ini,

akan

meningkatkan

return

atau

keuntungan,

karena dengan investasi yang kecil dapat berharap memperoleh return yang lebih besar. Keuntungan lainnya adalah bahwa likuiditas pasar akan meningkat karena semakin banyak investor dan spekulator dapat berpartisipasi di pasar berjangka. Kontrak futures terstandarisasi

merupakan kontrak – kontrak

yang

diperdagangkan

pada

pasar 47

futures yang terorganisir. Dengan sedikitnya kontrak – kontrak

standar

yang

diperdagangkan,

volume

perdagangan pada kontrak – kontrak yang tersedia adalah lebih tinggi, yang mendorong ke arah likuiditas yang sangat tinggi, fluktuasi harga yang lebih kecil dan biaya transaksi yang lebih rendah di pasar futures33. Pengorganisasian perdagangan futures dengan suatu lembaga kliring mengurangi default risk perdagangan. Sebagai akibatnya, anggota bursa menjamin kedua pihak dalam suatu kontrak. Keuntungan dan kerugian dari transaksi futures dibayar setiap hari pada akhir perdagangan. Praktek penyelesaian harian ini disebut making to market atau daily settlement. Keuntungan dan

kerugian

pada

umumnya

ditambahkan

atau

dikurangi dari margin account investor. Misal transaksi futures, seorang investor mengambil long position untuk Swiss franc futures yang akan jatuh tempo pada hari Jumat sore. Harga yang disetujui $ 0,75/SFr dan setiap kontrak senilai SFr 125.000. Sebagai

permulaan,

investor

tersebut

harus

menempatkan $ 2,565 ke dalam margin accountnya. Pada akhir perdagangan pada hari selasa sore, Swiss franc

mengalami

Berdasarkan

apresiasi

daily

menjadi

settlement,

$

investor

0,755/SFr. tersebut

menerima keuntungan kas sebesar $ 625 ( yang diperoleh dari Sfr 125.000 x $ 0,005/Sfr). Logika mengapa investor menerima keuntungan , karena seandainya investor tidak membeli Swiss franc futures, 33

Sartono Agus, op.cit, hal. 94

48

maka investor harus membayar sebesar $ 0,755/SFr. Tetapi karena adanya komitmen „dimuka‟ dan nilai tukar yang disepakati adalah $ 0,75 / S.Fr, maka investor dapat menghemat sebesar $ 0,05 SFr. Dengan kata lain, investor tidak perlu membayar $ 0,755/SFr, tetapi cukup membayar $ 0,75/Sfr. Dan jika mau, Swiss franc tersebut dapat dijual di spot market pada sore hari dengan rate $ 0,755/Sfr. Dengan daily settlement, maka nilai tukar saat penutupan hari selasa akan

menjadi

opening price

hari

berikutnya

dan

dijadikan harga yang baru. Kemudian kontrak futures dengan harga $ 0,75 batal dan digantikan dengan harga baru sebesar $ 0,755. Kemudian, misalnya pada perdagangan hari Rabu, nilai tukar Swiss franc turun menjadi

$

0,752/Sfr.

Investor

harus

membayar

kerugian sebesar $ 375 (yang berasal dari Sfr 125.000 x $ 0,003/Sfr) dan harga baru ditetapkan sebesar $ 0,752. Logika yang sama digunakan, apabila ternyata Swiss

franc

mengalami

depresiasi

dari

hari

sebelumnya, maka investor menderita kerugian karena harus membayar Swiss franc dengan dolar yang lebih besar. Pada hari Kamis sore, Swiss franc jatuh menjadi $ 0,74 dan kontrak jatuh tempo. Investor membayar kerugian sebesar $ 1.500 ( berasal dari: < $ 0,752 - $ 7.40> x SFr 125.000 ). Cara

lain

untuk

menentukan

kerugian

dan

keuntungan transaksi futures adalah dengan mencari selisih harga beli dengan spot rate jatuh tempo. Jika nilai tukar yang disepakati adalah $ 0,75 dan saat jatuh tempo nilai tukarnya menjadi $ 0,745, maka 49

kerugian investor adalah sebesar ( < $ 0,75 - $ 0,745> x SFr 125.000 ) = $ 625. Melalui prosedur daily settlement, seorang investor yang bangkrut dengan posisi yang tidak menguntungkan akan dipaksa ke posisi default setelah hanya satu hari perdagangan dibanding diperbolehkan untuk membangun kerugian besar yang mengarah pada kebangkrutan besar pada waktu kontrak jatuh tempo. Produk nasabah

ini

sebagai

yang

ditawarkan

diversifikasi

dari

bank

kepada

deposito

yang

konvensional. Currency future adalah kontrak jual beli berjangka untuk sejumlah mata uang tertentu dengan jangka waktu yang ditentukan dimuka. Transaksi future dilakukan melalui pasar yang terorganisir di pusat – pusat perdagangan uang dunia, seperti: the London

International

Financial

Futures

Exchange

(LIFFE), the Chicago Board of Trade (CBOT), the New York Merchantile Exchange International

Monetary

(NYME), the Singapore

Exchange

(SIMEX),

Deutche

Termin Borse (DTB) di Frankfurt, the Hongkong Futures Exchange (HKFE), the Marche a Termes des Instrument Financiers di Paris (MATIF) dan Tokyo International Financial Futures Exchange34. Produk seperti ini merupakan salah satu solusi dari menurunnya bunga deposito konvensional. Juga, sebagai

salah

satu

alternatif

produk

akibat

perkembangan ekonomi modern.

34

Sartono Agus, op.cit, hal. 91

50

Dalam

mengikuti

seharusnya

negara

trend

tidak

lagi

ekonomi terlalu

modern

membatasi

investasi lembaga – lembaga keuangan termasuk dana pensiun. Mengkaji trend perkembangan dana pensiun, pada

awalnya

engineering

negara

berhasil

melakukan

social

hukum dari hukum jaman kolonial ke

dalam hukum nasional. Sehingga muncul peraturan perundangan yang mengatur dana pensiun. Kegiatan ekonomi memasuki abad ke-21 begitu banyak terjadi inovasi struktur keuangan. Kalau mengikuti paham utilitarianisme setiap individu mempunyai kehendak bebas untuk mencapai kenikmatan, karena pasar bebas adalah pasar yang dapat mengatur diri sendiri. Namun secara faktual dalam pasar bebas terjadi market failure. Bagi Robert Nozick melihat bahwa jika hak dipisahkan dari hukum akan menimbulkan masalah. Karena itu, negara hanya berperan secara minimal. Pandangan

ini

lebih

netral

sebagai

sintesa

dari

utilitarianisme dan campur tangan negara. Apapun yang

dikejar

oleh

individu

berdasarkan

keadilan

sendiri, tidak boleh melanggar hak orang lain. Menurut Nozick dalam transaksi pasar tak terhindarkan akan mengganggu distribusi yang sudah terpola misalnya distribusi sama rata untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.

Negara

minimal

yang

dimaksud

adalah

kebijakan negara yang bisa merebut persetujuan dalam masyarakat tanpa paksaan. Menurut penulis kebijakan pemerintah terhadap dana pensiun sudah sampai pada tahap ini. 51

Perkembangan ini belum diikuti dengan regulasi secara nasional, sehingga menimbulkan masalah bagi dana pensiun. KMK 511/1992 yang dilarang adalah transaksi derivatif, jika dana pensiun memainkan transaksi

derivatif

secara

langsung.

Seperti

yang

dikemukakan oleh Bendahara DPSW35: pada awal tahun 2008, pihak Biro Dapen DepKeu melakukan pemeriksaan langsung terhadap DPSW. Suatu program rutin yang dilakukan juga kepada semua Dana Pensiun di Indonesia. Pemeriksa yang bertugas pada waktu itu adalah Bapak Kurnia dan Ibu Nova. Dalam pertemuan perdana dengan Bapak Kurnia, Bendahara memberitahukan perkembangan produk investasi baru yaitu Dynamic Duo Star, yang mengkombinasikan karakteristik deposito dengan opsi. Pemaparan ini dilakukan dengan itikad baik untuk menyampaikan secara jujur portofolio investasi DPSW. Namun rupanya, maksud baik ini disalahtanggapi dengan menggunakan informasi ini untuk menjerat Dana Pensiun Satya Wacana dalam pasal pelanggaran investasi pada produk derivatif. Pihak DPSW merasa keberatan dengan tuduhan tersebut mengingat secara prinsip investasi pada produk tersebut belum diatur dalam peraturan perundangan Dana Pensiun. Selain itu hakikat peraturan perundangan adalah meminimalkan terjadinya risiko kerugian sehingga sepanjang pihak investor memahami produk tersebut dan dapat meminimalkan kerugian mestinya tidak dapat dikenai tuduhan pelanggaran. Apa yang dilanggar apabila belum diatur? Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan korespondensi tertulis dan akhirnya secara lisan di hadapan Kepala Biro Dapen Bpk Mulabasa Hutabarat dan tim pemeriksa lengkap (Dumoly Pardede, Kurnia dan Nova), Bendahara sempat menampilkan simulasi perhitungan Dynamic Duo Star. Akhirnya dapat dimengerti oleh pihak Departemen Keuangan, namun sebagai langkah kompromi maka investasi pada Dynamic Duo Star tidak dilakukan lagi. Departemen Keuangan juga memperketat aturan tentang hal itu.

35

Ibid, wawancara 25 Mei 2012

52

Dari

penjelasan

tersebut

menurut

penulis

terhadap instrumen derivatif pihak pemerintah belum banyak yang memahami produk – produk turunan dan diversifikasi, yang kemudian berimbas pada aturan hukumnya. Bagi, penulis apa yang dihadapi Dana Pensiun Satya Wacana terhadap hal ini merupakan resiko hukum dana pensiun menyangkut ketiadaan peraturan perundang - undangan. Resiko hukum Dana Pensiun adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti antara lain, adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundanganundangan yang mendukung, atau kelemahan dalam hal perikatan/perjanjian

dengan

pihak

ketiga.

KMK

511/2002 tidak merumuskan jenis transaksi derivatif, future, forward, swap atau opsi, sehingga aturan ini berada di „wilayah abu – abu‟36. Aturan ini juga bersifat „abu – abu‟ oleh karena makna yang terkandung dalam pasal 13 ayat KMK No. 511/2002 Dana Pensiun tidak boleh melakukan transaksi derivatif secara langsung, namun pada bagian lain aturan ini mengijinkan transaksi derivatif yang melekat pada saham atau obligasi yang ada di pasar modal. Bagi penulis, aturan ini menganut makna implisit bahwa Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif secara langsung pada pasar OTC (over-the-counter), kecuali yang berada pada pasar modal. Hal ini bisa dipahami, kemajuan ekonomi tidak diimbangi dengan kemajuan regulasi. 36

Dari apa yang

Ibid, wawancara 25 Mei 2012

53

disampaikan oleh Kepala Biro Dana Pensiun Depkeu, pendapat penulis pemerintah mengakomodir masalah ini dalam suatu regulasi. Oleh karena dalam kurun waktu

yang

tidak

mengeluarkan

terlalu

regulasi

lama,

mengenai

pemerintah

investasi

dana

pensiun berdasarkan PMK No. 199/PMK.010/2008 tertanggal 5 Desember 2008. Menurut

penulis,

masalah

investasi

Dana

Pensiun Satya Wacana pada produk Dynamic Duo Star pada tanggal 26 Februari 2008 bermula dari kewajiban Dana Pensiun Satya Wacana pada setiap semester harus menyampaikan laporan keuangan dan investasi kepada Departemen Keuangan. Laporan semester I pada tahun 2008 dari Dana Pensiun Satya Wacana, kemudian dikaji oleh Biro Dana Pensiun Departemen Keuangan, dan mendapati bentuk investasi yang „masih asing‟.

Karena

itu,

Biro

Dana

Pensiun

Depkeu

mengirimkan tim untuk mengadakan pemeriksaan langsung. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah

untuk

melakukan

regulasi

dengan

mencabut KMK 511/2002. Dana Pensiun Satya Wacana sendiri terhadap investasi Dynamic Duo Star diminta Biro Dana Pensiun Departemen

Keuangan

untuk

tidak

meneruskan

investasi tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan langsung tanggal 23 Desember 200837. Departemen Keuangan RI, Badan Pengawas Pasar Modal, Biro Dana Pensiun, Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung No. 1117/BL. 1232/2008 Dana Pensiun Satya Wacana, 23 Desember 2008, hal. 38 37

54

Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Dana Pensiun Satya

Wacana.

Oleh

karena

„Dynamic

Duo

Star

diinvestasikan pada berdasarkan KMK 511/2002 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Jika KMK 511/2002 dicabut dan diganti dengan PMK 199/2008 ada transisi hukum. Lagi pula, hubungan hukum transaksi dengan Bank

CIMB Niaga,

Dana

Pensiun Satya

Wacana

dirugikan karena membatalkan perjanjian sebelum jangka waktu berakhir dikenakan penalti denda. Itu berarti nilai pokok yang diinvestasikan berkurang, Karena

itu,

Dana

Pensiun

Satya

Wacana

tetap

meneruskan sampai jangka waktu berakhir. Keinginan ini disampaikan dalam pertemuan langsung tanggal 26 Mei 2010 di Biro Dana Pensiun, Departemen Keuangan, Jakarta. Kemudian, Biro Dana Pensiun menegaskan dalam Surat No. S-8538/BL/2010 tanggal 7 September 2010

bahwa

Dynamic

Duo

setelah Star

dilakukan tersebut

divestasi

deposito

menyampaikan

bukti

tertulis pelaksanaannya kepada Biro Dana Pensiun berupa bukti penerimaan kas dan copy rekening koran. Dalam

hubungan

ini,

lebih

lanjut

Posner

mengemukakan dua konsep tentang efisiensi. Pertama, Pareto Efficiency yang mempertanyakan apakah suatu kebijaksanaan membuat

atau

seseorang

perubahan lebih

hukum

baik

tersebut

dengan

tidak

mengakibatkan posisi orang yang lain menjadi buruk. Kedua, Kaldor – Hicks Efficiency yang mempertanyakan apakah suatu kebijaksanaan atau perubahan tersebut menyediakan

kompensasi

yang

seimbang

kepada

mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau 55

perubahan hukum tersebut. Pendekatan kedua ini dikenal juga sebagai pendekatan analisis biaya dan manfaat (cost-benefit analyisis).Dalam kaitan itu, jika Dana Pensiun Satya Wacana diminta untuk tidak meneruskan itu artinya menimbulkan cost. Dari pihak Bank CIMB Niaga, cost itu berupa penalti. PMK 199/2008 tidak mengatur hal ini, maka menjadi tidak efisien dan merugikan Dana Pensiun Satya Wacana. Dynamic Duo Star sebagai produk perbankan bukan sebagai produk derivatif, tetapi hybrid securities. Menurut penulis sebagai hybrid securities merupakan gabungan antara futures dan deposito. Sebagai Futures, pengelolaan Dynamic Duo Star menggunakan 2 (dua) indeks sebagai underlying, yaitu: Pertama, Index CIMB Transantlantic

IR

Momentum

sebagai

strategi

momentum yang dinamis memungkinkan posisi long dan short pada 4 (empat) pasar futures suku bunga yang likuid, yaitu: Eurex Bund Futures (EUR); Euronext Life 3M Euribor Futures (EUR); CBOT 10YUS Treasury Note Futures (US$); dan CME 3M Eurodollar Futures (US$). Kedua, CIMB Asian FX Income Index yang menggunakan

strategi

carry

trade,

suatu

strategi

investasi berdasarkan 8 (delapan) mata uang Asia: Chinese Renminbi, Hongkong Dollar, Indian Rupee, Singapore Dollar, South Korean Won, Philipines Peso, Taiwan Dollar dan Thai Baht. Kenapa Dynamic Duo Star mengembangkan pada future. Futures disini merupakan pengembangan dari futures kontrak yang pada mulanya hanya transaksi berjangka

komoditi.

Kemudian

muncul

transaksi 56

berjangka mata uang yang disebut currency futures sebagai atas respon volatilitas nilai tukar mata uang yang semakin besar. Ini juga merupakan produk baru salah satu jenis instrumen derivatif di global market. Currency Futures digunakan untuk melindungi institusi dari fluktuasi tingkat bunga pinjaman. Kontrak future ini yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga pada 4 (empat) pasar futures untuk melindungi investasinya pada 8 (delapan) mata uang Asia. Penjual kontrak future pada kasus ini adalah Bank CIMB Niaga. Bank tersebut menghindari resiko bunga valuta asing, ketika membeli sekuritas dari pasar dengan tingkat bunga rendah.

Kontrak

future

tersebut

untuk

hedging

portofolio pada 8 (delapan) mata uang Asia. Oleh karena itu, Dynamic Duo Star memberikan penalti jika di exercise sebelum jatuh tempo. Pemegang resiko atas 8 (delapan) valuta asing melalui produk Dynamic Duo Star berada pada Bank CIMB Niaga. Berbeda halnya dengan currency options pada pasar options pemegang dari resiko pergerakan mata uang adalah investor langsung (orang per orang ) untuk memperoleh laba dari pergerakan mata uang yang menguntungkan. Call options memberikan hak kepada pemegang untuk membeli dan put options memberikan hak kepada pemegang

untuk

menjual

mata

uang

yang

dikontrakkan pada expiration date. Misalkan, hak untuk membeli dolar terhadap rupiah ekuivalen dengan hak untuk menjual rupiah terhadap dolar. Sedangkan deposito menurut UU No. 10/1998 tentang

perbankan

adalah

simpanan

yang 57

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Deposito mempunyai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan instrumen tertulis dan menghasilkan bunga yang tetap bagi nasabah selama usia. Deposan dapat menarik atau memperpanjang dibutuhkan.

deposito

Apabila

sesuai

pemilik

waktu

deposito

yang

mencairkan

sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda oleh bank. Kedua

instrumen

ini

digabungkan

menjadi

menjadi produk Dynamic Duo Star Market Linked Deposit. Sebagai produk investasi baru berupa deposito plus yang tidak atur dalam KMK 511/2002. Perbedaan dengan deposito, keuntungan tidak berdasarkan bunga berjangka melainkan berdasarkan keuntungan. Bank CIMB Niaga tidak memberikan bunga, tetapi menjanjikan potensi pengembalian rata – rata tahunan sebesar 14,17% dengan jaminan 100% terhadap nilai pokok pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, Dynamic Duo Star bukan merupakan produk investasi yang beresiko tinggi. Karena harga investasi produk ini tidak berdasarkan selisih antara nilai beli dan jual pada saat jatuh tempo, seperti transaksi derivatif. Produk Dynamic Duo Star dapat dijadikan sarana investasi sepanjang pihak investor memahami cara kerja

produk

potensi

tersebut

keuntungan

sehingga

dan

menyadari

kerugiannya

serta

segala siap

menanggung kerugian tersebut apabila terjadi. Sebab tidak ada satupun instrumen investasi yang bebas 58

risiko38.

Menurut

James

Rompas,

Wakil

Presiden

Direktur PT. Bank Niaga Tbk, produk ini memiliki akses ke global market dengan tingkat risiko yang lebih terjaga. Karena produk ini memiliki potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi tanpa biaya apapun juga39. Yang

perlu

pengembalian‟

digarisbawahi

bahasa

adalah

sederhananya

„potensi

memberikan

keuntungan, karena disinilah resiko Dynamic Duo Star. Hal ini perlu dicermati sebelum melakukan investasi, karena bisa berpotensi bisa juga tidak. Resiko pertama, sampai jatuh tempo bisa saja tidak ada potensi pengembalian atau memberikan keuntungan, karena pengembalian

berdasarkan

indeks

yang

dinamik.

Tingkat pengembalian tahunan (kupon) tidak dijamin dan tergantung pada performa Indeks Referensi serta nilai tukar mata uang asing. Resiko kedua, jika transaksi Dynamic Duo Star Market Linked Deposit ini ditarik lebih awal atau dijual sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat dibebankan biaya dimana dapat menyebabkan

nasabah

kehilangan

sebagian

atau

seluruh dari nilai pokok transaksi40. Artinya, nilai pokok akan berkurang sesuai perkembangan nilai pasar,

berbeda

walaupun

halnya

nilainya

jika

sampai

sampai nol,

jatuh

tempo

nilai

pokok

dikembalikan 100%. Hal ini bisa dilihat perkembangan

38 39 40

Ibid, wawancara 25 Mei 2012 Detikfinance, Jumat, 01/02/2008 http:// www.cimbniaga.com/docup/dds2.pdf

59

Dynamic Duo Star pada Dana Pensiun Satya Wacana sebelum jatuh tempo tanggal 26 Februari 2011: Tabel 9: Perkembangan dynamic duo star pada DPSW

Tabel ini menunjukkan bahwa investasi Dana Pensiun Satya Wacana sampai berakhirnya kontrak tidak mengalami gain. Nilai pokok dikembalikan pada akhir masa kontrak. Investasi pada produk ini harus dicermati potensi pengembalian dinamik setiap periode. Pada

awal

diprediksi

investasi tingkat

ini

dilakukan

pengembalian

sudah

pada

tiga

harus tahun

mendatang. Jika tidak, produk investasi ini seperti hanya memberikan pinjaman dana kepada bank tanpa memberikan kompensasi. 2.

Analisa Kontrak Opsi Saham sebagai Investasi Derivatif Yang Boleh di lakukan Oleh Dana Pensiun PMK No. 199/PMK.010/2008, Dana Pensiun

secara

menyeluruh

diijinkan

untuk

melakukan

transaksi derivatif berupa Kontrak Opsi Saham yang 60

tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia. Investasi pada Kontrak Opsi Saham tidak dilakukan untuk spekulasi, tetapi hanya ditempatkan pada opsi jual (put option) dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun. Investasi pada kontrak opsi saham, dana pensiun harus memiliki dahulu investasi saham tersebut. Investasi pada kontrak opsi saham ini dibatas hanya 10% dari total nilai investasi dana pensiun. Kalau dikaji, batasan transaksi derivatif ini hanya boleh pada put option artinya ini untuk mengamankan investasi yang sudah ditempatkan terlebih dahulu. Fluktuasi harga saham di pasar modal yang tidak stabil atau anjlok harganya sampai di bawah batas normal, di sisi lain Dana Pensiun memiliki instrumen investasi yang mengamankan nilai investasi berupa kontrak opsi saham. Ketentuan ini untuk menghadapi resiko pasar (market risk) yang dapat mengakibatkan kerugian akibat perubahan nilai asset dalam hal ini harga saham. Sehingga, hal ini akan dapat mengamankan kekayaan dana pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun. Opsi saham adalah produk turunan atau derivasi dari saham, oleh karena itu antara saham dan opsi saham terdapat persamaan sekaligus perbedaan41.

41

Hidayat, Taufik, op.cit, hal. 169

61

Tabel 10: Persamaan/Perbedaan Saham dan KOS

Berbicara tentang kontrak opsi saham, maka yang perlu dipahami adalah aset dasar (underlying asset) yang akan menjadi acuan dalam perdagangan. Perdagangan opsi secara menyeluruh, aset dasar itu terdiri dari: commodity related dan financial related. Underlying asset dari kontrak opsi saham adalah financial related, karena saham adalah salah satu instrumen keuangan. Harga sebuah opsi saham tergantung dari faktor – faktor: harga terkini (current price) saham acuan, volatilitas saham acuan, dividen kas saham acuan, harga tebus (exercise price/strike price), jatuh tempo (expiration date) dan tingkat bunga bebas resiko (riskfree interest rate)42.

42

Ibid, hal. 197

62

Harga terkini saham acuan yang dimaksud sebagai dasar acuan dari kontrak opsi saham. Hal ini akan berkaitan dengan antisipasi nilai opsi saham pada harga jatuh tempo. Harga call (put) option akan menjadi lebih mahal, jika harga saham yang menjadi underlying asset meningkat (menurun pada put option). Volatilitas merupakan pergerakan harga saham acuan. Semakin volatil semakin naik pula harga opsi. Hal ini bisa terjadi, karena pergerakan harga yang terjadi menjadikan peluang opsi untuk menjadi in-themoney menjadi lebih besar. Dengan begitu, semakin volatil harga saham acuan, semakin besar resiko bagi penjual opsi, sehingga menginginkan premi yang lebih besar. Berkaitan dengan exercise / strike price, semakin tinggi exercise/strike price semakin rendah (tinggi untuk put) pula nilai call (put), karena antisipasi payoff call (put) juga akan semakin rendah (tinggi). Waktu

jatuh

tempo

(expiration

date)

yang

semakin lama akan semakin tinggi nilai call dan put opsi. Oleh karena waktu jatuh tempo yang makin lama, semakin mahal premi opsi karena probabilitas yang semakin besar dari pergerakan harga saham acuan untuk membuat opsi menjadi in-the-money. Dividen kas dapat berpengaruh terhadap nilai opsi saham. Dividen kas bisa dianggap sebagai likuidasi sebagian perusahaan pada tanggal ex-dividen. Dengan begitu, pembagian dividen kas akan mengurangi harga saham sebesar jumlah dividen kas yang dibagikan, sehingga

akan

menurunkan

nilai

call

dan 63

meningkatkan nilai put. Untuk opsi gaya Amerika, jika pemilik call meng-exercise sebelum tanggal ex-dividen, ia akan mendapatkan dividen kas namun kehilangan kesempatan

untuk

memperoleh

keuntungan

(jika

terjadi kenaikan harga saham sebelum jatuh tempo). Sedangkan

pemilik

keuntungan

dari

opsi dividen

put kas

akan

mendapatkan

dan

kemungkinan

penurunan harga saham, jika tetap memegang opsi put sampai tanggal ex-dividen. Kenaikan

suku

bunga

bebas

resiko

akan

menurunkan nilai tunai exercise price. Bagi pembeli call (put), penurunan exercise price berarti penurunan jumlah yang harus dibayar, jika opsi di exercise. Dengan mengasumsikan bahwa semua variabel tetap (cateris paribus), maka peningkatan risk free interest rate akan menurunkan (menaikkan) harga put (call). Secara ringkas dapat digambarkan dampak harga kontrak

opsi

saham

akibat

perubahan

beberapa

variabel: Tabel 11: Variabel Kontrak Opsi Saham

64

Derivatif juga merupakan instrumen yang aman apabila

digunakan

sebagaimana

seharusnya43.

Transaksi derivatif mengurangi resiko valuta asing untuk

mereka

internasional,

yang juga

terlibat

transaksi

dalam

perdagangan

derivatif

mengurangi

fluktuasi tingkat bunga untuk memberikan tingkat kepastian keuangan untuk semua orang. Transaksi Derivatif juga mengurangi tingkat gejolak (volatility) secara efisien memindahkan resiko dari pihak yang kurang mampu atau tidak mau menanggung resiko kepada pihak lain yang memiliki sumber daya yang lebih siap untuk menyerap resiko dengan imbalan kemungkinan keuntungan. Secara konsep, derivatif dapat digunakan untuk empat tujuan, yaitu: a. sebagai

pengganti

investasi

lain,

dimana

keuntungan dan resiko yang diharapkan dari investasi asal tetap tidak berubah. b. sebagai lindung nilai (hedging) atas investasi lain.

Tujuan

hedging

adalah

untuk

menetralkan resiko atas posisi terbuka (assets &

liabilities)

terhadap

harga

pasar

yang

berlawanan dengan posisi terbuka tersebut dengan cara mengalihkan resiko terhadap pihak lain. Dalam hal ini transaksi derivatif dapat

menyerupai

asuransi

yang

dapat

membebaskan dari kerugian yang diharapkan

43

Rae, Dian Ediana, op.cit, hal. 99 - 105

65

karena suatu kejadian yang tidak pasti di kemudian hari. c. sebagai

alat

spekulatif

meningkatkan

resiko

yang

dapat

dan

sekalgus

keuntungan yang besar dengan cara leverage. Spekulasi dilakukan oleh mereka yang dapat mengambil resiko dan berharap memperoleh keuntungan dari naik turunnya harga. d. sebagai alat mencari informasi tentang harga suatu komoditi tertentu di kemudian hari (price

discovery).

Pasar

futures

misalnya

memberikan kegunaan membantu masyarakat membuat perkiraan yang lebih baik tentang harga

di

kemudian

hari,

sehingga

dapat

mengambil keputusan yang lebih bijak untuk konsumsi dan investasi. Manfaat dari transaksi derivatif dapat dilihat dari sisi masyarakat dan arah masa depan perekonomian. Untuk kepentingan masyarakat secara luas, transaksi derivatif sebagai alat pengelolaan resiko dan pengalihan resiko memberikan manfaat yang sangat besar. Adanya, transaksi

derivatif

bagi

perusahaan

dapat

melaksanakan proyek – proyek yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya teknis – teknis pengelolaan resiko yang canggih. Pasar

derivatif

sangat

memberikan

informasi

kepada

keseluruhan.

Keberadaan

berguna

dalam

masyarakat

secara

derivatif

keuangan

telah

mengakibatkan meningkatnya perhatian para pedagang 66

dan kegiatan perdagangan dalam instrumen derivatif dan pasar instrumen keuangan yang merupakan dasar dari derivatif (underlying transactions). Harga derivatif bahkan memberikan beberapa informasi tentang arah perkembangan tingkat bunga, kurs dan tingkat inflasi. Investor

dapat

menggunakan

informasi

derivatif

untuk

memperbaiki

kualitas

di

pasar

keputusan

investasi mereka, walaupun tidak melakukan transaksi derivatif. Manfaat

transaksi

derivatif

tidak

lepas

dari

sistem keuangan secara umum. Sistem keuangan memiliki enam fungsi dasar, yaitu: a. fungsi pembayaran untuk pertukaran aset, barang dan jasa. b. fungsi pembiayaan untuk membiayai proyek atau perusahaan c. fungsi

mediasi

antara

penabung

dan

peminjam d. fungsi pengelolaan resiko e. fungsi

pemberian

informasi

harga

yang

diperlukan untuk koordinasi dari pembuatan keputusan yang disentralisir. f. fungsi penciptaan insentif bagi peminjam agar berkinerja

baik

untuk

kepentingan

stakeholders. Pengelolaan resiko, informasi harga dan insentif merupakan tiga fungsi keuangan yang paling banyak terpengaruh oleh perkembangan derivatif. Misalnya, 67

fungsi pengalihan sumber dana melalui pemberian pinjaman dan investasi akan sangat bergantung pada sebagaimana baik pengelolaan resiko. Pengguna transaksi derivatif dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: pengguna akhir (end user) dan dealer. Pengguna akhir seperti badan pemerintah, bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan dealer adalah

bank

dan

perusahaan

sekuritas.

Dalam

kegiatan transaksi derivatif sebuah institusi dapat bertindak

baik

sebagai

pengguna

akhir

maupun

sebagai dealer. Pengguna

transaksi

derivatif

telah

menjangkau

semakin banyak institusi, seperti institusi keuangan (financial

institutions)

misalnya:

bank,

perusahaan

asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan anjak piutang serta individual investor. Beberapa jenis aplikasi derivatif oleh pelaku pasar, antara lain: a. melindungi

kemungkinan

devaluasi

mata

uang tertentu b. mengambil

keuntungan

kemungkinan

kenaikan

terhadap

kurs

mata

uang

modal

dari

tertentu c.

melindungi

portofolio

pasar

kemungkinan nilai pasar modal. d. melihat arah perkembangan (taking a view) dari kenaikan index saham. e.

melindungi exposure tingkat bunga.

f.

memilih tingkat kurs mata uang tertentu

g.

meningkatkan

pendapatan

investasi

yang

bermasalah (non–performing). 68

h. memberikan produk mortgage dengan tingkat bunga tetap. i.

menetapkan sementara

tingkat

investasi

investasinya

sekarang,

belum

dimulai

sampai tanggal di muka. j.

spekulasi dalam mata uang asing dengan resiko minimal.

Transaksi

derivatif

yang

merupakan

produk

instrumen keuangan yang masih baru belum memiliki ketidakjelasan hukumnya44.

dalam

regulasi

maupun

perlakuan

Namun demikian, sifat pasar tidak dapat

menunggu bagaimana ketentuan hukum dan regulasi diberlakukan, para pelaku pasar tetap melakukan transaksi derivatif ditengah – tengah peraturan yang belum jelas, termasuk di Indonesia. Dalam situasi yang demikian resiko yang ditimbulkan dari pengaturan transaksi derivatif menjadi sangat besar sebagaimana terjadi diberbagai negara. Resiko pengaturan pengaturan derivatif, pada umumnya: a. lembaga transaksi

keuangan derivatif

dilarang tertentu

melakukan dengan

jenis

nasabah (counterparty) tertentu karena adanya larangan. b. sensitivitas dari lingkungan peraturan. Apa yang dianggap sah atau legal dalam yuridiksi

44

Ibid, hal. 147

69

tertentu belum tentu akan sama di yuridiksi yang lain. Resiko pengaturan ini juga nampak pada PMK 199/2008 dimana dana pensiun telah mengakomodir transaksi derivatif, walau hanya terbatas pada jenis Kontrak Opsi Saham. Ketentuan ini terbatas pada lingkup

lembaga

keuangan

non

perbankan

yang

otoritas pembinaan dan pengawasannya berada pada Bapepam LK. Sementara dalam kasus Dana Pensiun Satya

Wacana

dengan

investasi

hybrid

securities

merupakan produk perbankan dalam pasar uang yang otoritas pembinaan dan pengawasan berada pada Bank Indonesia. Karena itu seperti yang dijelaskan diatas, derivative

market

terdiri

dari:

Bursa

dan

OTC.

Sementara itu dengan kemajuan ekonomi dengan struktur keuangan yang makin kompleks otoritas pengaturan,

pengawasan

dan

pembinaan

masih

terpisah antara pasar modal dan pasar uang. Dana Pensiun

diijinkan

investasi

derivatif

untuk

jenis

Kontrak Opsi Saham, oleh karena instrumen ini berada dalam wilayah otoritas Bapepam – LK, yaitu pasar modal atau bursa. Sementara dunia investasi juga berkembang pesat dalam pasar OTC. Perkembangan yang sangat cepat dari produk derivatif, khususnya yang merupakan produk pasar OTC merupakan tantangan dalam pengaturan dan pengawasan. Karena itu dalam hal pengaturan dan pengawasannya, perlu: 70

a. mengejar ketinggalan inovasi keuangan yang terjadi di pasar derivatif. b. mengembangkan kemampuan untuk dapat mengukur exposure resiko dari penggunaan derivatif. c. memastikan

kebijakan

dan

praktik

pengaturan memberikan suatu lingkungan yang kondusif bagi institusi yang qualified untuk menggunakan derivatif. Di Indonesia, sektor keuangan diatur dengan berbagai produk hukum seperti: undang – undang, peraturan

pemerintah,

surat

keputusan

menteri,

peraturan Bank Indonesia dan bentuk pengaturan lainnya. Pengaturan – pengaturan tersebut bersifat sektoral bahkan sub-sektoral, seperti: dana pensiun, peraturan

pasar

modal,

peraturan

perbankan,

peraturan asuransi dan sebagainya. Pola pengaturan yang bersifat fragmented ini terjadi sebagai akibat evolusi pasar keuangan. Pola ini sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan inovasi produk keuangan. Kelemahan dari pola fragmented ini, antara lain: a. terjadi kekosongan hukum sebagai akibat tidak adanya satu lembaga yang mengatur suatu kegiatan tertentu. b. terjadi

pertentangan

/

persaingan

antar

lembaga pengatur / pengawas. c. timbulnya terdapatnya

kebingungan kebijakan

sebagai yang

akibat

bertentangan 71

antara pengatur / pengawas dengan pengatur / pengawas lain. UU

Dalam

No.

11/1992,

pembinaan

dan

pengawasan Dana Pensiun dilakukan oleh Menteri Keuangan. Secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pengawas

Pasar

(Bapepam

–

keuangan.

LK).

Modal

dan

Dana

Pengawasan

Lembaga

Pensiun dan

Keuangan

adalah

lembaga

pengaturan

lembaga

keuangan, termasuk didalamnya dana pensiun terpisah dengan

pengawasan/pengaturan

terhadap

bank.

Dalam menerapkan kebijakan derivatif disni bisa terjadi pertentangan antar lembaga pengawas / pengatur. Oleh karena

itu,

kembali

lagi

pada

analisis

ekonomi

terhadap hukum yang disampaikan oleh Posner tentang Pareto Efficiency yang mempertanyakan apakah suatu kebijaksanaan membuat

atau

perubahan

seseorang

lebih

hukum

baik

tersebut

dengan

tidak

mengakibatkan posisi orang yang lain menjadi buruk. Hal ini perlu menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membentuk wadah pengaturan dan pengawasan pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Dengan

demikian

mengenai

investasi

Dana

Pensiun pada transaksi derivatif dalam kaitan dengan peraturan investasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI, dapat digambarkan sbb:

72

Tabel 12: Jenis Investasi pada KMK 511/2002 dan PMK 199/2008

73

Jenis – jenis investasi pada KMK No. 511/2002 dan PMK No. 199/2008 merupakan portofolio investasi, dimana hanya pada jenis – jenis investasi itu Dana Pensiun

dapat

mengembangkan

kekayaan

untuk

mendapatkan keuntungan. Pada KMK No. 511/2002 tidak ada transaksi derivatif sebagai jenis investasi untuk mengembangkan dana. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali bila instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan

di

Bursa

Efek.

Ketentuan

ini

mengandung makna bahwa Dana Pensiun tidak boleh „melakukan‟ transaksi derivatif dalam hal ini sebagai trader. Oleh karena pada masa ketentuan ini dibuat, transaksi derivatif masih sangat baru di Indonesia. Dan itu hanya dilakukan pada pasar uang, khususnya perbankan perbankan Indonesia.

asing

yang

merupakan Dana

ada

di

Indonesia.

kewenangan

Pensiun

diberi

Ranah

dari

Bank

batasan

untuk

melakukan transaksi derivatif yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Bursa Efek pada masa itu terdiri dari Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Transaksi derivatif yang diperdagangkan di lantai bursa tahun 2002 adalah derivatif LQ 45 di Bursa Efek Surabaya dengan nama Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) LQ 45. LQ 45 merupakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas perdagangan saham. 74

Dalam kaitannya dengan investasi Dana Pensiun Satya

Wacana

pada

produk

Dynamic

Duo

Star

menganggap produk ini dianggap sebagai deposito pada portofolio investasi. Kalau dikaji presentasi dari Bank CIMB Niaga yang mengatakan produk ini sebagai deposito plus, karena selain memberikan bunga tetap juga ada tambahan berupa selisih kurs. Namun dalam kenyataan bahwa bunga yang dimaksud sebetulnya adalah „potensi pengembalian‟. Hal ini berbeda dengan bunga tetap. Karena itu selama investasi 3 (tiga) tahun pada produk ini, Dana Pensiun Satya Wacana hanya mendapatkan pengembalian modal pokok. Dengan kata lain, tidak mendapat keuntungan dari investasi. Biro

Dana

Pensiun

Departemen

Keuangan

melarang investasi pada produk Dynamic Duo Star. Investasi

tersebut

dikatagorikan

sebagai

produk

derivatif yang merupakan produk kontrak opsi valuta asing45. Penempatan pada investasi tersebut melanggar ketentuan pasal 13 ayat 1 KMK 511/2002 dan pasal 30 ayat 1 UU No. 11/199246. Departemen Keuangan RI, Badan Pengawas Pasar Modal, Biro Dana Pensiun, Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung No. 1117/BL. 1232/2008 Dana Pensiun Satya Wacana, 23 Desember 2008, hal. 24. 46 Pasal 13 ayat 1 KMK 511/2002: Dana Pensiun dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali bila instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e. Pasal 30 ayat 1 UU No. 11/1992: Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan : a. arahan investasi yang digariskan oleh pendiri; dan b. ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh menteri. 45

75

Produk Dynamic Duo Star merupakan produk hybrid securities yang belum ada dalam peraturan portofolio investasi, namun karena bentuknya deposito oleh Dana Pensiun Satya Wacana dikatagorikan dalam portofolio deposito. Oleh karena itu, Dana Pensiun Satya

Wacana

tidak

melakukan

transaksi

/

perdagangan derivatif. Tetapi menginvestasikan dalam produk deposito perbankan, dimana produk deposito tersebut bukan deposito konvensional. Jika dicermati lebih jauh, Biro Dana Pensiun Departemen Keuangan mengkatagorikan Dynamic Duo Star sebagai produk derivatif berupa kontrak opsi valuta asing, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi derivatif yang dilarang dalam KMK 511/2002 adalah transaksi derivatif pada pasar uang. Pada

PMK

perkembangan,

No. dimana

199/2008 Dana

sudah

Pensiun

ada boleh

melakukan transaksi derivatif sebagai salah satu jenis investasi. Investasi pada transaksi derivatif adalah Kontrak Opsi Saham. Ketentuan in juga masih terbatas pada bursa dalam hal ini pasar modal. Pasar modal berada di bawah otoritas Bapepam LK, dimana Dana Pensiun juga berada dibawah otoritas Bapepam LK. Karena itu, pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa investasi pada

Kontrak

Opsi

Saham

(KOS)

hanya

dapat

dilakukan Dana Pensiun yang telah memiliki investasi pada saham minimal 10% dari total investasi Dana Pensiun. Artinya, Dana Pensiun boleh investasi pada Kontrak Opsi Saham, jika telah memiliki investasi pada saham.

Ini

juga

merupakan

pembatasan,untuk 76

mengantisipasi fluktuasi harga saham. Pasal 8 ayat 1 membuat antisipasi bahwa investasi Kontrak Opsi Saham tidak ditujukan untuk spekulasi tetapi untuk lindung nilai atas nilai investasi yang telah dimiliki oleh Dana Pensiun. Lindung nilai atas investasi yang dimaksud adalah investasi yang telah dilakukan oleh Dana Pensiun pada saham. Karena itu, kontrak opsi saham harus ditempatkan pada opsi jual (put option); bukan pada call option sebagai spekulasi. Ketentuan – ketentuan ini jelas memberikan batasan yang ketat pada transaksi derivatif dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pembayaran manfaat pensiun, serta keamanan dalam melakukan investasi. Peran hukum sebagai social

engineering

sebagai

bentuk

kebijakan

negara/pemerintah bagi peserta pensiun. Namun

dalam

gerak

dan

perubahan

perekonomian, khususnya yang terjadi pasar uang yang

mengakibatkan

terjadi

fluktuasi

moneter

berdampak pada investasi lembaga- lembaga keuangan, termasuk Dana Pensiun. Jenis investasi Dana Pensiun pada pasar uang dalam hal ini perbankan juga terjadi gejolak dengan terjadinya penurunan bunga deposito sebagai salah satu jenis investasi yang paling aman berdasarkan

ketentuan

investasi

tersebut.

Inovasi

produk – produk keuangan berlangsung cepat dalam pasar uang. Sementara ketentuan investasi lambat mengantisipasi perubahan pasar. Disini perlu adanya otoritas bersama pasar uang dan bursa. Sehingga, juga dapat memberikan keamanan bagi Dana Pensiun, agar 77

tidak

terjadi

dualisme

penafsiran

terhadap

jenis

investasi produk – produk pasar uang. Dengan begitu ada

kepastian

hukum

untuk

mengembangkan

kekayaan Dana Pensiun, sehingga dapat memberikan manfaat pensiun bagi peserta.

78