BAB II URAIAN TEORITIS
2.1 Opini Publik 2.1.1 Pengertian Opini Publik Opini atau biasa disebut dengan pendapat dapat diidentifikasi sebagai suatu pernyataan atau sikap dalam kata-kata. Suatu sikap dapat dinyatakan sebagai disposisi seseorang atau kecenderungan untuk bertindak (to act) atau membalas tindakan (react). Suatu sikap bisa tersembunyi (latent) dan tidak dinyatakan (unexpressed) pada hari ini, tetapi bisa jadi sangat aktif dan dapat diamati (observable) esok harinya, baik yang dinyatakan atau tidak. Opini atau opinion menurut Cultip dan Center adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial (Sastropoetro, 1987:41). Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Pada umumnya fakta bagi seseorang dapat juga dianggap sebagai opini bagi orang lain, kalau dalam penggunaannya tidak berhati-hati dan mengundang timbulnya kontroversi atau perbedaan pendapat dalam membicarakan masalah atau isu tersebut. William Albig (dalam Sunarjo, 1984:31), pendapat (opini) yaitu suatu pernyataan mengenai masalah yang kontroversial atau “An opinion is some expression on controversial point.” Sarjana ini mengemukakan bahwa pendapat atau opini itu dinyatakan kepada sesuatu hal yang kontroversial atau sedikitdikitnya terdapat pandangan yang berlainan mengenai masalah tersebut. Opini timbul sebagai suatu jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau isu. Subjek
dari suatu opini biasanya adalah masalah baru. Opini berupa reaksi pertama dimana orang mempunyai perasaan ragu-ragu dengan sesuatu yang lain dari kebiasaan, ketidakcocokan dan adanya perubahan penilaian. Unsur-unsur ini mendorong orang untuk saling mempertahankannya Publik adalah kumpulan orang-orang yang sama minat dan kepentingannya (interest) terhadap suatu isu dan bersifat lebih stabil. Publik ditandai oleh adanya suatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan opini mengenai isu tersebut, kemudian publik bersifat kontroversial dan didalammya terdapat proses diskusi. Sedangkan pengertian publik menurut Soekamto (dalam Sunarjo, 1984:89) adalah sekelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara langsung melalui media komunikasi misalnya pembicaraan secara pribadi, desas desus, melalui media komunikasi massa misalnya surat kabar, radio, televisi dan sebagainya. Publik lebih khusus dan merupakan suatu gejala zaman modern yang dihasilkan oleh media massa (alat-alat komunikasi modern), tetapi publik lebih spesifik dari massa dalam arti minat ditujukan kepada persoalan-persoalan tertentu. Tetapi, adanya minat yang sama tidaklah harus melahirkan pendapat yang sama. Mereka bisa saja mempunyai pendapat yang berbeda-beda, yaitu menurut pikirannya, pengalamannya dan persepsinya masing-masing. Penjelasan selanjutnya adalah menurut Hartono (dalam Rousdy, 1985:314). Publik merupakan kelompok yang abstrak dari orang-orang yang menaruh minat pada suatu persoalan atau kepentingan yang sama, dimana mereka
terlibat dalam suatu pertukaran pikiran melalui komunikasi tidak langsung untuk mencari penyelesaian atau kepuasan atas persoalan atau kepentingan mereka itu. Dari definisi diatas, publik masih merupakan bentuk spontan yang tidak berbentuk dan tidak diorganisasikan. Pokok persoalan dari pembentukan publik demikian ini adalah bahwa mereka menghadapi persoalan, diikat (sementara) oleh persoalan yang meminta pemecahan. Publik menjelma bukan karena direncanakan atau dibuat tetapi terjelma secara spontan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Adapun yang menyebabkan terbentuknya publik menurut Wilbur Schramm (dalam Astrid, 1985:25) adalah sebagai berikut; 1. Sebagai respon terhadap suatu masalah. 2. Disebabkan adanya perhatian dan minat terhadap sesuatu hal yang umum sifatnya dan menyangkut kepentingan umum pula. Jadi publik tidak menyangkut masalah-masalah yang sifatnya khusus, pribadi dan sebagainya. Sedangkan menurut Herbert Blumer (dalam Sastropoetro, 1990:108) mengemukakan ciri-ciri publik sebagai berikut; 1. Dikonfrontasikan atau dihadapkan pada suatu isu. 2. Terlibat dalam diskusi mengenai isu tersebut. 3. Memiliki perbedaan pendapat tentang cara mengatasi isu. Irish dan Prothro (dalam Susanto, 1985:91) menyatakan bahwa suatu pendapat harus dinyatakan terlebih dahulu agar dapat dinilai sebagai pendapat umum atau opini publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang belum dinyatakan belum bisa disebut opini karena belum mengalami proses komunikasi,
melainkan masih merupakan sikap. Suatu pendapat akan menjadi isu apabila mengandung unsur kemungkinan pro dan kontra suatu pendapat (tentang suatu kejadian) yang telah dinyatakan dan dengan demikian ia akan menimbulkan adanya pendapat baru yang menyenangkan atau tidak baginya. Memperhatikan uraian mengenai pengertian publik sebagai suatu kelompok sosial yang tidak teratur, dan pengertian pendapat atau opini yang dihubungkan dengan fakta serta sikap atau attitude, maka kedua perkataan itu digabungkan menjadi satu dan diperoleh istilah baru yaitu ‘opini publik’ atau pendapat umum. Istilah baru ini menjadi istilah bagi salah satu efek komunikasi yang mempunyai pengertian sendiri. Opini publik merupakan suatu kajian baru dari ahli-ahli soial dan politik, banyak ahli yang berusaha memberikan pengertian mengenai opini publik, diantaranya: 1. Adinegoro Beliau menyebut opini publik sebagai ratu dunia. Hal tersebut memang benar akan tetapi hanya nama dan benar pula bila ditinjau dalam dukungan sosial (social support). Tapi jangan diartikan kita dapat menggerakkan opini pulik, karena opini publik tidak ada organisasinya dan tidak mempunyai pimpinan. Beberapa sarjana psikologi sosial dan sarjana sosiologi demikian sarjana komunikasi sependapat bahwa pendukung opini publik tidak saling mengenal atau anonim, opini tidak mengenal pembagian kerja dan karena itu maka opini publik tidak dapat bergerak dengan cepat (Sunarjo, 1984: 25).
2. Leonard W Doob Ia menulis dalam buku yang berjudul Public Opinion and Propaganda ; “opini publik adalah sikap orang-orang mengenai suatu masalah, dimana mereka merupakan anggota dari sebuah masyarakat yang sama. Maka opini publik itu berhubungan erat denngan sikap manusia yaitu sikap secara pribadi maupun sebagai anggota suatu kelompok. Komunikasi persuasi bila dihubungkan dengan opini publik Leonard W Doob mempunyai pendapat bahwa opini publik itu sifatnya akan tetap latent (terpendam) dan baru memperlihatkan sifat yang aktif apabila sasuatu issue itu timbul dalam suatu kelompok atau lingkungan. Sesuatu issue itu timbul kalau terdapat konflik, kegelisahan atau frustrasi. Selanjutnya Leonard W. Doob memberi pegangan-pegangan dalam meneliti opini publik. Suatu opini publik dianggap kompeten atau mampu memenuhi syarat opini publik dalam arti khusus bila (Sunarjo, 1984: 26): a. Fakta yang dipakai sebagai titik tolak dari perumusan opini publik, diberi nilai “baik” oleh masyarakat luas. b. Dalam penggunaan fakta (keadaan dimana suatu sikap justru diambil karena tidak adanya fakta), orang sampai pada kesimpulan dan kesepakatan mengenai tindakan yang harus diambil untuk memecahkan persoalan. 3. Ferdinand Tonnies Beliau mengatakan bahwa ada tiga tahap opini publik dalam perkembangannya yaitu die luftartige, die flussige dan die feste. Opini publik yang luftartig adalah opini publik laksana uap dimana dalam tahap perkembangannya masih terombang ambing mencari bentuk yang
nyata. Selanjutnya opini publik yang fluusig mempunyai sifat seperti air, opini publik ini sudah mempunyai bentuk yang nyata akan tetapi masih dapat dialirkan menurut saluran yang kita hendaki, sedangkan opini publik yang festig adalah opini publik yang sudah kuat, tidak mudah berubah. Selanjutnya
Ferdinand
Tonnies
juga
mengemukakan
bahwa
perkembangan opini publik dari yang bersifat embrio sampai kepada opini publik yang kuat sangat tergantung kepada besar kecilnya pendorong dari dalam yang dirangsang oleh oleh berbagai faktor dari luar seperti issue, konflik, kegelisahan, dan frustrasi dan lain-lainnya yang mengarah pada ketidakpastian (Sunarjo, 1984: 28). 4. Emil Divifat Sarjana ini mengemukakan bahwa agar dapat disebut opini publik maka harus mempunyai syarat-syarat: a. Harus mempunyai tujuan b. Harus diakui dan diyakini bahwa sesuatu itu adalah benar. c. Anggapan kebenaran itu dikembangkan ke orang banyak sedemikian rupa hingga apabila ada yang menolak kebenaran tersebut maka para pendukungnya bersedia untuk mempertahankannya. 5. Kruger Reckless Dalam bukunya yang bejudul Social Psychology (Sunarjo, 1984:29) mengatakan opini publik itu adalah penjelmaan dari pertimbangan seseorang tentang suatu hal, kejadian, atau pikiran yang telah diterima sebagai pikiran umum.
Opini publik itu bersifat relatif artinya dapat benar dan dapat juga tidak benar. Akan tetapi oleh kebanyakan orang dianggap sebagai kebenaran. Karena itu dalam Bahasa Indonesia orang menyebut dengan berbagai istilah antara lain pendapat umum, anggapan umum, anggapan orang ramai, dan sebagainya. Selanjutnya Kruger Recklees mengemukakan bahwa opini publik itu dapat berubah-ubah sedangkan perubahan itu dapat ditimbulkan dan disalurkan oleh seseorang atau sesuatu lembaga. Alat yang pada umumnya untuk menyalurkan opini publik biasanya adalah media massa (pers, radio, televisi, dan film) terutama sekali adalah pers (Sunarjo, 1984:29). 6. Lawrence Lowall Sarjana ini berpendapat bahwa opini publik bukanlah suatu mayoritas pendapat yang dapat dihitung secara numeric (dihitung menurut jumlah), beberapa orang yang ada di pihak masing-masing. Menurutnya opini publik bukan suatu numerical majority melainkan suatu effective majority. Yang perlu diterangkan adalah bahwa mayoritas pendapat tidak selalu merupakan opini publik sebabnya adalah bahwa mungkin sekali mayoritas pendapat tersebut telah dicapai dengan menggunakan sangsi atau ancaman tertentu terhadap para anggotanya, meskipun kenyataan para anggota tersebut mempunyai opini yang lain terhadap suatu masalah. Dengan berbagai penjelasan tersebut di atas maka publik opinion atau opini publik dapat disimpulkan (Sunarjo, 1984: 32): 1. Pendapat umum merupakan persatuan pendapat (sintesa) dari pendapat-pendapat orang banyak.
2. Sedikit banyaknya mendapat dukungan dari sejumlah orang. 3. Dalam pendapat umum orang menyatakan persetujuan atau tidak setuju terhadap suatu situasi, kejadian atau peristiwa. 4. Pendapat umum merupakan kesatuan perasaan (emosi) dan akal, karenanya pendapat mudah berubah, misalnya dari setuju menjadi tidak setuju. 5. Pendapat umum dapat dibentuk dan karena pendapat atau opini itu bukan suatu fakta maka belum tentu benar. 6. Pendapat umum mungkin sekali dilakukan dengan timbulnya suatu aksi, misalnya demonstrasi atau unjuk pendapat. 7. Terbentuknya pendapat umum selalu memulai diskusi sosial. Pendapat lain mengatakan inti dari pendapat umum adalah (Sastropoetro, 1987: 54): a. Adanya suatu masalah atau situasi yang bersifat kontroversial. b.
Adannya puiblik yang secara spontan terpikat kepada masalah tersebut, melibatkan diri ke dalamnya, dan berusaha memberikan pendapatnya.
c. Adanya kesempatan untuk bertukar pikiran atau berdebat mengenai masalah yang kontroversial oleh suatu publik. d. Adanya interaksi dari individu-individu dalam publik yang menghasilkan suatu pendapat yang bersifat kolektif untuk diekspresikan.
2.1.2 Proses Terbentuknya Opini Publik Opini publik terbentuk oleh adanya aktifitas komunikasi yang bertujuan mempengaruhi orang atau pihak lain (persusasif). Dalam prosesnya
terjadi hubungan transaksional antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Proses ini tidak jarang menggunakan cara-cara penekanan (coersive,) agitasi (provokasi), maupun ancaman-ancaman (intimidasi). Konflik terjadi ketika (Panuju, 2002: 21) : 1. Kosensus tidak tercapai. 2. Proses adaptasi satu sama lain tidak terpennnuhi. 3. Modifikasi atau kombinasi sulit dilakukan. Pada awalnya pembicaraan berjalan tenang, tetapi lambat laun tanpa disadari mereka terlibat dalam diskusi. Masing-masing mengemukakan pandangan sehingga timbul saling melemparkan argumentasi yang tujuannya ingin mengemukakan suatu penyelesaian. Pembicaraan yang tenang menjadi panas, dimana mereka berfikir dalam konteks kerangka pengetahuan dan pengalaman yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki. Pendapat– pendapat yang saling dipertukarkan akan menghasilkan masukan yang beragam dan simpang siur, yang lambat laun akan tampak jelas arah pembicaraan yang bersangkutan, dan pada tahap akhir pembicaraan meuju kepada satu pikiran yang bulat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan terdapat tiga tahap pembicaraan sebagai berikut (Sastropoetro, 1990:109); Tahap I Masukan yang masih semrawut. Tahap II Tahap pembicaran mulai terarah, mulai membentuk pikiran yang jelas dan menyatu. Tahap III Tahap dimana pendapat telah menyatu, bulat dan kuat. Pendapat yang terbentuk itu tidak ditentang lagi oleh orang-orang yang berada
dalam kelompok tersebut. Seterusnya publik itu bubar dan membicarakan masalah lain. Pendapat yang telah dinyatakan dan dipertentangkan itulah yang disebut pendapat umum atau opini publik. Menurut Hannesy (dalam Hannesy, 1984:4-8) ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan pendapat umum, yaitu : 1. Adanya isu (presence of an issue) Yang dimaksud dengan isu adalah situasi yang kontemporer dimana mungkin terdapat ketidaksepakatan. Jadi, ada unsur kontroversial didalamnya. 2. Hakekat masyarakat (the nature of publics) Suatu isu yang menyangkut kepentingan umum, bahwa harus ada satu kelompok orang yang dapat dikenal/dilihat dan menaruh perhatian terhadap isu tersebut. 3. Kompleks preferensi masyarakat Hal ini menyangkut totalitas pendapat anggota publik tentang suatu isu. Termasuk didalamnya adalah setuju atau tidak setuju terhadap saran–saran bagi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan isu tersebut. 4. Ekspresi pendapat (expression of opinion) Ekspresi ini merupakan reaksi terhadap isu yang ada. Kata-kata yang diucapkan atau dicetak merupakan bentuk yang paling biasa dari ekspresi pendapat. Tetapi sewaktu-waktu gerak-gerik, kepalan tangan atau kerumunan orang yang berteriak-teriak juga sudah merupakan ekspresi pendapat. 5. Jumlah orang terlibat Masalah jumlah ini dirangkum dalam ungkapan ‘sejumlah orang penting’ (a significant members of person), dengan maksud untuk mengesampingkan isu-
isu kecil dan pernyatan yang tidak perlu dari individu yang sifatnya pribadi. Jadi sekelompok manusia berkepentingan terhadap hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi tidak dapat menjadi apa yang disebut publik dalam opini publik atau pendapat umum. 2.1.3 Kekuatan Opini Publik Opini publik atau pendapat umum sebagai satu keatuan pernyataan tentang suatu hal yang bersifat kontroversial, merupakan suatu penilaian sosial (social judgement). Maka pada pendapat umum melekat beberapa kekuatan yang sangat perlu diperhatikan (Sastropoetro, 1987: 122): 1.
Opini publik dapat menjadi suatu hukuman sosial terhadapa orang atau sekelompok orang yang terkena hukuman tersebut. Hukuman sosial menimpa seseorang / sekelompok dalam bentuk rasa malu, rasa dikucilkan, rasa dijauhi, rasa rendah diri, rasa tak berarti lagi dalam masyrakat, menimbulakan frustrasi sehingga putus asa, dan bahkan ada yang karena itu lalu bunuh diri dari jabatannya.
2. Opini publik sebagai pendukung bagi kelangsungan berlakunya norma sopan santun dan susila, baik antara yang muda dengan yang lebih tua maupun antara yang muda dengan sesamanya. 3. Opini publik dapat mempertahankan eksistensi suatu lembaga atau bahkan bisa juga menghancurkan suatu lembaga. 4. Opini Publik dapat mempertahankan atau mengahancurkan suatu kebudayaan. 5. Opini Publik dapat pula melestarikan norma sosial.
2.1.4 Ekspresi Opini Publik Masyarakat
mempunyai
cara-cara
tertentu
agar
pendapatnya
diketahui orang lain atau diterima oleh pengambil kebijakan. Dengan demikian pendapat umum umrnya amat tua, meskipun baru abad 18, pendapat umum mendapat tempat penting dalam kekuasaan. Di sini diterima dan mampu mempengaruhi kebijakan dan kekuasaan sehingga apa yang difikirkan masyarakat menjadi penting untuk diketahui. Ekspresi untuk menyatakan pendapat umum itu berbeda-beda dari satu masa ke masa lain, bergantung pada bagaimana paham demokrasi yang muncul, kemajuan teknologi yang menentukan bagaimana pendapat
itu
disuarakan.
Berikut
digambarkan
berbagai
teknik
dalam
mengekspresikan pendapat umum (Eriyanto, 1999: 6-13): 1. Orator Orator merupakan teknik ekspresi pendapat umum tertua. Ini terjadi ketika jumlah orang sedikit dan mempunyai pemerintahan sendiri sehingga pendapat semua anggota masyarakat dapat diketahui. Di era ini hadir pertemuan kota (limitred town meeting) yang membahas bebagai persoalan di dalam masyarakat. Demokrasi bersifat langsung, dimana mereka yang hadir mewakili diri mereka masing-masing. Retorika atau pidato adalah teknik yang paling uatama untuk menyampaikan gagasan atau pendapat. Penadapat seseorang kemudian ditanggapi bersama-sama. Orator dan retorika adalah kekuatan untuk memobilisasi massa untuk berkumpul dalam satu tempat. Kemenangan suatu gagasan sering kali diukur dari kepandaian orang untuk berbicara, menyampaikan gagasan dan membujuk orang lain.
Teknik retorika semacam ini runtuh oleh sebuah perkembangan yang dramatis. Seiring perkembangan transportasi orang semakin terbuka dengan dunia luar, sehingga pengetahuan semakin berkembang. 2. Kerumunan Massa Meskipun lahirnya cetakan membawa perubahan besar, tapi masalahnya adalah belum semua orang dapat membaca dan mempunyai akses untuk koran dan buku. Maka di akhir abad 17-an kerumunan massa masih merupakan suatu metode yang dominan. Di sini aktor-aktor politik masih menggunakan kerumunan massa sebagai suatu metode untuk mengetahui apa yang diinginkan publik. Para aktor politik menggunakan kerumunan itu, dengan alasan: a. mereka mendapatkan dukungan dari perorangan dan dari khalayak ramai, b. mereka mengharapkan efek berantai dimana seseorang dari khalayak mengajak pemilih lainnya untuk juga memberikan suaranya. Mereka juga ingin membuat kesan tampak populer bagi mereka yang berada di luar khalayak tersebut, c. khalayak ramai memberikan umpan balik, memberikan mereka kesempatan untuk mengerti bagaimana seharusnya mereka bertindak. d. suatu khalayak ramai “menciptakan” peristiwa politis sehingga koran akan suka meliputnya secara lengkap dan melaporkan tanggapan-tanggapan yang menguntungkan. 3. Ruang Diskusi Meskipun pendapat umum dapat dikenal sejak pertemuan kota, tetapi revolusi pendapat umum dalam pengertian modern baru dikenal pada abad 18. Karena pada era ini suara rakyat mulai dipandang sebagai bagian yang penting
dari pengambilan publik yang diwarisi hingga kini. Cukup jelas hal ini karena gagasan pemikir pada periode 1650-1800 yang mengajukan gagasan pembatasan kekuasaan. Sebelum periode tersebut apa yang difikirkan masyarakat tidak banyak digubris, masyarakat mempunyai cara untuk membuat pendapatnya diketaui atau diterima dalam menentukan kebijakan. Dalam abad ke 18 inilah muncul ide mengenai suara rakyat untuk memegang kekuasaan, dimana pemerintah didukung oleh suara rakyat, dan rakyatlah yang memegang kekuasaan. Dalam abad 18, pendapat umum didiskusikan dalam berbagai ruang diskusi dan pertemuan. Di Prancis tempat itu disebut salon. Sedangkan di Inggris disebut cofeehouse. Berbagai ide tentang agama, politik, sosial, dan berbagai isu yang dibicarakan masyarakat di sini. Pendapat umum dapat diketahui lewat tempat-tempat tersebut, sebagai arena dari diskursus publik. Ruang diskusi itu terutama adalah tempat pertemuan yang mengajukan gagasan-gagasan kritis dari para elite intelektual. Banyak ilmuwan, pemikir, penulis membentuk perkumpulan semacam mendiskusikan berbagai ide. 4. Gerakan Massa Apa yang dibicarakan dalam coffehouse atau salon mengkristalkan dan mengilhami lahirnya revolusi menentang kekuasaan monarki. Pendapat umum diekspresikan lewat parade anti pemerintahan, gambar kartu politik, demonstrasi yang menyuarakan pembatasan kekuasaan. Sejarawan Keith Baker dengan bagus menulis tentang pentingnya pendapat umum adalah kekuatan politik yang melahirkan revolusi Prancis dan menumbangkan era rezim lama. Kesadaran ini merembet ke Eropa, dan negara lain yang menghendaki kekuasaan di tangan rakyat. Dapat dikatakan pada akhir abad ke 18 adalah era yang penuh dengan
gerakan revolusi, di mana ekspresi pendapat umum diekspresikan lewat berbagai aksi perlawanan terhadap pemerintah. Pada awal abad ke 19 ide pembangkangan ini juga melahirkan berbagai pemogokan. Kaum buruh melakukan pemogokan sebagai ekspresi dan bentuk perlawanan mereka terhadap para majikan. Hal ini didukung dengan lahirnya media massa, sebagai alat yang otonom untuk mengekspresikan pendapat umum. 5. Pemilu Pada awal abad ke-19 muncul pemikiran untuk memasukkan suara rakyat dalam menjalankan pemerintah. Teknik yang tertua adalah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah puncak ekspresi pendapat umum karena pemilu pada dasarnya adalah menghargai pendapat pribadi, suara setiap orang diperhatikan dan mempunyai arti secara politik. Perkembangan ini beriringan degan perkembangan rasionalitas, suatu ide yang mengiginkan agar setiap fenomena yang abstrak dirubah menjadi yang kongkrit. Pendapat adalah suatu yang abstrak dan imajine, lewat pemilu pendapat menjadi terstruktur, bisa dikenali, bisa didefenisikan dan yang lebih penting bisa disistematiskan dalam bentuk pilihan kepada kandidat pimpinan politik. 6. Polling Para
peneliti
kemudian
menggunakan
prinsip
probabilitas.
Pemakaian prinsip ilmiah untuk mengukur pendapat umum berbarengan dengan perkembangan metode ilmiah. Artinya, pengukuran pendapat umum mengambil dan memanfaatkan ilmu pengetahuan agar dapat secara tepat mengukur pendapat umum.
2.2 Polling 2.2.1 Pengertian Polling Polling adalah suatu kerja pengumpulan pendapat umum dengan menggunakan teknik dan prosedur ilmiah (Eriyanto, 1999: 75). Hal ini untuk membedakan dengan kerja pengumpulan pendapat umum lain yang tidak menggunakan penelitian ilmiah. Seperti dkatakan oleh Cellinda C. Lake (dalam Eriyanto, 1999:77) berikut ini: “Polling adalah cara sistematis, ilmiah dan terpercaya, mengumpulkan informasi dari sampel orang yang digunakan untuk mengenaralisasikan pada kelompok atau populasi yang lebih luas darimana sampel itu diambil. Polling tidak didesain untuk menyelidiki atau mengidentifikasi individu untuk keperluan ini, lebih murah dan efisien dengan cara lain seperti penyelidikan telefon. Kesalahan menentukan tujuan polling ini dapat mengakibatkan bias informasi yang didapat. Polling juga tidak dimaksudkan untuk menggambarkan banyak individu secara mendalam. Untuk keperluan ini, studi kasus adalah cara yang lebih efisien. Polling adalah suatu pengukuran pada satu waktu untuk mengetahui sikap, perilaku, kepercayaan dan hubungan antara semua parameter. Lewat generalisasi, hasilnya kemudian dapat diterapkan untuk masyarakat yang lebih luas
2.2.2 Karakteristik Polling Ada beberapa defenisi kunci yang dapat dicatat dalam karakteristik polling (Eriyanto, 1999: 75): 1.
Polling adalah metode dengan memakai sampel untuk menggambarkan sikap/populasi populasi. Meskipun memakai sampel, hasilnya dimaksudakan untuk dapat digeralisir pada populasi yang luas. Karena itu dalam penerapan
sampel, sangat disarankan untuk memakai prinsip probabilitas sehingga hasil sampel adalah representasi dari populasi sesungguhnya. 2. Polling hanya bisa digunakan untuk menggambarkan sikap/perilaku. Ia adalah metode yang tepat untuk mengetahui apa yang publik fikirkan, apa yang publik rasakan terhadap suatu masalah atau isu. Polling tidak bisa menjelaskan kenapa suatu permasalahan tersebut terjadi atau apa yang menyebabkan isu itu muncul di ruang publik. 3.
Polling digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik secara akurat. Akumulasi data yang diperoleh semata-mata untuk deskripsi, ia tidak
berusaha untuk menguji hipotesis atau menguji suatu konsep tertentu. Polling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang suatu fenomena, dalam hal ini yang ingin didapat dari polling adalah bagaimana sikap, pandangan, keyakinan masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang. Sehingga bisa dikatakan polling adalah penerapan praktis dari metode survei, pemakaian metode survei untuk mengukur pendapat publik terhadap isu-isu sosial politik. Karakteristik polling dalam hal publikasi adalah (Eriyanto,1999: 77) a. Waktu penyelenggeraan dan publikasi polling terbatas/pendek. Jawaban seseorang adalah pada saat wawancara dilakukan. Kalau waktu wawancara tidak cepat, maka isu akan hilang. b. Polling hanya menangkap fakta. Polling seperti seorang kamaerawan yang menangkap gambargambar snapshot. Menurut Burns W. Rooper, polling mempunyai sifat khusus karena ia hanya mampu menangkap fakta pendapat orang pada saat polling
dilakukan. Ropper menyebut polling sebagai “snapshot in time” untuk menggambarkan polling hanya menunjukkan pendapat masyarakat pada saat polling dilakukan. Karena itu yang menjadi kunci dari polling adalah gambar dan bukan detail.
2.2.3 Tahap-Tahap Polling Untuk membuat sebuah polling ada tahapan-tahapan yang harus dilalui agar menjaga keakuratan hasil polling tersebut. 1. Mengidentifikasi tujuan polling. Masalah penting dalam polling adalah merumuskan dengan tepat tujuan polling yang akan dibuat. Tujuan polling harus dirumuskan sebelum polling dijalankan. Tujuan polling pada akhirnya akan menetukan semua instrumen polling yang digunakan, seperti target populasi. Tipe informasi, dan metode wawancara yang akan dipakai. 2. Populasi Polling Populasi polling ditentukan oleh topik dan tujuan polling yang akan dibuat.peneliti perlu memutuskan apakah tema polling dan pertanyaan akan dibuat relevan untuk setiap orang. Peneliti perlu menyadari bahwa tidak semua isupenting bagi semua orang. Relevansi suatu temadengan responden itu berhubungan dengan sejauh mana tingkat pengetahuan responden mengenai suatu isu. 3. Menetukan Teknik Penariakan Sampel
Teknik penarikan sampel apa yang akan dipakai ditentukan sebelum polling dikerjakan. Pertimbangan yang dipakai untuk menentukan teknik penarikan sampel diantaranya ada atau tidak tersedianya kerangka sampel. 4. Menentukan tipe informasi. Dalam polling, cara untuk mengetahui pendapat/perilaku adalah dengan bertanya, data tidak diperoleh dengan observasi atau partisipasi tetapi dengan bertanya langsung kepada responden. Dengan suatu daftar (kuisioner) peneliti bertanya apa yang mereka rasakan atau fikirkan terhadap isu-isu tertentu yang muncul. Ada dua fungsi kuisioner: a. sebagai alat di mana data itu diperoleh b. alat untuk mengukur pendapat seseorang. 5. Waktu wawancara Desain polling juga harus mempertimbangkan apakah polling dibuat untuk sekali waktu (survey cross sectional) atau rangkai waktu (survei longitudinal). Polling dapat sebagai pendapat yang disampaikan seseorang waktu wawancara dilakukan. Perbedaan utama desain polling cross sectional atau longitudinal adalah pada suvei longitudinal harus menanyakan pertanyaan yang sama setiap waktu. Pertanyaan baru dan variabel dapat dimasukkan tetapi kesimpulan tentang bagaimana pendapat atau perubahan karakteristik dari tiap waktu hanya dimungkinkan untuk item yang ditanyakan dari satu polling ke polling lain 6. Metode wawancara Metode wawancara ditentukan sebelum polling dijalankan, apakah memakai metode wawancara langsung, lewat surat atau lewat telefon. Dalam
tahap perencanaan, hal yang harus diperhitungkan disntaranya topik dari polling. Apakah polling membutuhkan kecepatan untuk dipublikasikan.
2.2.4 Polling dan Media a. Publik Media Perbedaan yang paling mendasar di antara polling dengan pengekspresian pendapat umum lainnya adalah polling mensyaratkan publik harus tahu mengenai peristiwa atau isu yang akan ditanyakan dalam polling. Hal ini karena polling menyatakan apa yang difikirkan publik terhadap isu-isu sosial politik yang berkembang dalam masyarakat. Polling membutuhkan publik yang mempunyai intensitas tinggi untuk mengikuti berbagai isu. Media memainkan peran penting karena lewat media publik mengikuti isu-isu yang berkembang dalam masyrakat. Polling mengukur apa yang publik fikirkan, dan dalam banyak hal bergantung pada apakah seseorang mengikuti pemberitaan di media. Hal ini digambarkan dalam bagan berikut (Eriyanto, 1999:47) : Skema 2.1 Hubungan antara publik, media, dan polling
PUBLIK
POLLING
MEDIA
Sumber: Sheldon R. Gawiser and G. Evans Witt, A Journalist Guide to Public Opinion Polls, Westport, Connecticut, Praeger, 1995, hlm.3.
Publik dalam pengertian pendapat umum adalah suatu abstraksi, bukan seperti yang kita sebut sebagai penduduk. Anggota publik berubah sesuai dengan isu atau peritiwa. Setiap isu menciptakan masyarakatnya sendiri, dan setiap masyarkat biasanya terdiri dari individu-individu yang mungkin pada waktu tertentu merupakan anggota dari masyarakat lainnya. b. Keterbukaan informasi Pendapat umum merupakan simbol legitimasi rakyat terhadap pemerintahnya. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan dibangun di atas dasar opini publik sebaagai wujud kesepakatan rakyat. Sebaliknta dalam sistem otoriter, opini publik diperlakukan sebagai ketaatan rakyat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi terhadap pemerintahannya. Polling membutuhkan suatu keterbukaan untuk membicarakan masalah-masalah atau isu sosial. Masyarakat bebas untuk menyuarakan pendapatnya, sementara pemerintah dapat menerima apa yang dikritik oleh rakyat. Keterbukaan itu menyangkut dua hal: •
Keterbukaan untuk menyuarakan pendapat. Dalam suasana keterbukaan baik rakyat atau pemerintah membicarakan masalah secara bersamasama, tidak ada yang ditutup-tutupi.
•
Keterbukaan untuk membicarakan semua masalah penting termasuk masalah yang sensitif, tidak ada previlese untuk membicarakan masalah tertentu.
Polling dapat mengukur demokrasi. Fungsi ini dapat dibentuk hanya jika hasil polling secara mendalam tersebar dan tidak menjadi informasi di antara elite politik yang mempunyai akses terhadap inforamsi tersebut. Dalam hal ini media mempunyai peranan penting yakni membuka saluran debat publik dimana semua orang dapat berbicara secara terbuka. Polling pendapat umum terhadap suatu isu hanya dapat dilakukan jika masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap isu tersebut. Polling tidak dapat dilakukan jika ada informasi yang ditutup-tutupi mengenai isu itu. c. Media sebagai penekan George Gallup pernah mengatakan bahwa polling hanya berguna jika ia didengar. Polling adalah alat yang baik untuk mengekspresikan pendapat, dan hal itu terjadi jika hasilnya diperhatikan dan didengar. Agar hasil polling bisa efektif, diperlukan kondisi sistem politik yang mampu memaksa para elit politik mendengar suara khalayak. Polling mempunyai keharusan dimuat di media massa agar mempunyai daya paksa. Hasil polling yang dimuat di media massa akan menimbulkan diskusi publik yang akhirnya berwujud pada sikap masyarakat dalam menanggapi isu tersebut. Hasil polling yang dimuat di media massa mempunyai kekuatan dalam mengontrol pemerintah, memaksa pemerintah untuk memperhatikan hasil polling. Pendapat ini akan lebih terbukti, jika media mempunyai posisi otonom. Posisi media yang otonom penting untuk dua hal: •
Media mempunyai kebebasan untuk menyelenggarakan polling, termasuk polling mengenai tema-tema yang sensitif yang berhubungan dengan
politik. Media otonom dalam menetukan tema apa yang akan dipollingkan, siapa yang menjadi sasaran polling dan sebagainya. •
Media yang otonom penting agar hasil polling mempunyai pengaruh terhadap pembuatan kebijakan yang dilakuakn oleh pemerintah. Media mempunyai kekuatan dalam mengontrol jalannya kehidupan
bernegara seperti mempunyai otonomi, mengawasi pemerintah (watchdog), menyikapi penyelewengan, menggerakkan dan mewakili masyarakat, melayani hak masyarakat untuk mengetahui, mengkritik pemerintah dan menjadi komunikator masyarakat terhadap apa yang dikerjakan pemerintah. 2.2.5 Peran Polling Polling merupakan sumber informasi data yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan publik mengenai isu. Polling yang yang dipublikasikan di media akan mempengaruhi persepsi publik tentang peristiwa yang dianggap penting (Eriyanto, 1999: 55). Berikut akan dijabarkan peran polling bagi khalayak: 1. Pembentukan Kepercayaan Rakhmat (dalam Rakhmat,:2004:42) menjelaskan bahwa kepercayaan adalah komponen kognitif dari faktor sosiopsikologis. Kepercayaan dapat bersifat rasional dan irrasional. Kepercayaan memberikan persperktif pada manusia dalam mempersepsikan kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan menetukan sikap terhadap objek sikap. Menurut Salomon E. Asch (dalam Eriyanto, 1999:3), kepercayaan dibentuk oleh, kebutuhan ,kepentingan, dan pengetahuan.
Kebutuhan dan kepentingan dari seorang individu yang nantinya akan mendorong individu tersebut untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Pengetahuan berhubungan dengan jumlah informasi yang dimiliki seseorang. Banyak kepercayaan kita didasarkan kepada pengetahuan yang tidak lengkap. Kita percaya bahwa seluruh pemuda di Amerika bergaul bebas, berdasarkan apa yang kita lihat dalam film atau kita baca dalam surat kabar atau majalah. Kebutuhan dan kepentingan sering mewarnai kepercayaan kita
(Eriyanto, 1999
:3). Kebutuhan dan kepentingan sering mewarnai kepercayaan kita. Polling sebagai salah satu sumber informasi dalam masyarakat, akan mendapat kepercayaan, jika masyarakat membutuhkan data mengenal permasalahan yang diangkat dalam polling tersebut. Angka-angka statistik yang dihasilkan polling juga akan berperan dalam mempenguruhi kepercayaan khalayak terhadap isu yang berkembang dalam masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai suatu organisasi yang peduli dengan permasalahan rakyat, akan selalu membutuhkan data yang dijamin keakuratannya menganai apa yang difikirkan oleh rakyat. Salah satu sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan data tersebut adalah hasil polling. Hasil polling yang diselenggarakan Harian Kompas melalui rubrik Jejak Pendapat akan dapat mempengaruhi kepercayaan dari LSM dalam menghadapi permasalahan masyarakat. Seperti dalam hasil jejak pendapat (Kompas, 5 Mei 2008) dengan tema “ Elite Politik Belum Lirik Potensi Buruh”, dipaparkan bahwa menuurt responden, partai yang dianggap lebih baik dalam memperjuangkan kesejateraan buruh adalah Partai Kesejateran Soial (PKS). Selanjutnya pada hasil
jejak pendapat (Kompas, 19 Mei 2008) dinyatakan dari tujuh partai besar (PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PAN, PPP, Demokrat, PKS), PKS mendapat posisi teratas dalam kategori solidaritas keanggotaan paling kuat, idiologi paling kuat, dan kesetian pemilih pada partai yang dipilihnya. Dari data tersebut akan mampu mmpengaruhi kepercayaan LSM terhadap partai partai yang dianggap paling peduli terhadap rakyat. 2. Pembentukan Sikap Menurut Thurstone (dalam Sastropoetro,1987: 44), Sikap merupakan suatu tingkatan efek, baik itu berifat positif dan negatif dalam hubungannya dengan obyek-obyek psikologis. Sementara Cultip dan Center (dalam Sastropoetro, 1987: 41) menjelaskan opini atau pendapat sebagai suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang kontroversial
Sikap adalah konsep yang paling penting dan paling banyak didefenisikan.Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan (Rakhmat,2004: 39): 1. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpresepsi, berfikir dan merasa dalam mengahadapi objek, situasi, atau nilai. Jadi sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. 2. Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap bukan sekedar rekaman masa lalu, teapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menetukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan. Jika seseorang bersikap positif terhadap polling, maka ia kan
menggunakan data yang dihasilkan polling semaksimal mungkin dan menjadikan
polling
sebagai
sumber
data
utama
dalam
setiap
permasalahan. 3. Sikap relatif lebih menetap. Berbagai studi menunjukkan bahwa sikap politik kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami perubahan. 4. Sikap
mengandung
aspek
evaluatif,
artinya
mengandung
nilai
menyenangkan atau tidak menyenangkan. 5. Sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah. Beberapa orang ilmuwan menganggap sikap terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan behavioral. Sikap lebih mengarah kepeda orientasi umum pandangan dari suatu pemikiran, seperti konservatif, liberal, atau tradisional. Sikap seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar yang dimiliki seseorang, seperti kesamaan hukum, hak asasi, demokrasi, keadilan, dan sebagainya. Sikap mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Sastropoetro, 1987: 45): •
Sikap bukan dibawa orang sejak ia dilahirkan, melainkan dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu, dalam hubungan-hubungan dengan objeknya.
•
Sikap itu dapat berubah-ubah. Oleh karena itu sikap dapat dipelajari orang. Sikap dapat berubah jika terdapat keadaankeadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah perubahan sikap.
•
Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek.
•
Objek sikap itu dapat merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga kumpulan dari hal-hal tersebut.
•
Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan
sembarang saja. Pembentukan senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Interaksi kelompok baik di dalam maupun di luar kelompok dapat mengubah sikap atau membentuk sikap yang baru. Yang dimaksud interaksi di luar kelompok ialah interaksi dengan hasil kebudayaan dan penelitian
manusia atau sekelompok orang yang sampai kepadanya melalui
berbagai media. Polling merupakan suatu data ilmiah yang disampaikan kepada khlayak melalui media, baik itu media massa atau media cetak. Hasil dari polling akan ikut mempengaruhi sikap khalayak dalam menanggapi permasalahan yang berkembang dalam masyarakat yang dianggap penting. Ini terbukti dari ramainya dukungan LSM di sumatera utara kepada partai Keadilan Sejatera (PKS), di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Sumut 2008. Sikap ini sesuai dengan hasil jejak pendapat yang dilakukan Harian Kompas (5 & 19 Mei 2005). 3. Pembentukan Pendapat Pendapat menurut Cultip dan Center adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial (Sastropoetro,
1987:41). Pendapat timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Pada umumnya fakta bagi seseorang dapat juga dianggap sebagai opini bagi orang lain, kalau dalam penggunaannya tidak berhati-hati dan mengundang timbulnya kontroversi atau perbedaan pendapat dalam membicarakan masalah atau isu tersebut. William Albig (dalam Sunarjo, 1984:31), pendapat (opini) yaitu suatu pernyataan mengenai masalah yang kontroversial atau “An opinion is some expression on controversial point.” Sarjana ini mengemukakan bahwa pendapat atau opini itu dinyatakan kepada sesuatu hal yang kontroversial atau sedikitdikitnya terdapat pandangan yang berlainan mengenai masalah tersebut. Opini timbul sebagai suatu jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau isu. Subjek dari suatu opini biasanya adalah masalah baru. Opini berupa reaksi pertama dimana orang mempunyai perasaan ragu-ragu dengan sesuatu yang lain dari kebiasaan, ketidakcocokan dan adanya perubahan penilaian. Unsur-unsur ini mendorong orang untuk saling mempertahankannya Baik sikap maupun kepercayaan akan dipakai untuk melihat berbagai kejadian, peristiwa atau objek khusus yang terjadi tiap hari dalam bentuk pendapat. Pendapat menghubungkan antara nilai yang diyakini atau kepercayaan yang dipercaya ketika menilai isu atau kejadian setiap hari. Pendapat seseorang tergantung kepada sikap dan kepercayaan seseorang. Polling mengukur apa yang difikirkan oleh masyarakat mengenai suatu isu atau masalah. Setelah data atau fakta tersebut sudah diketahui maka hasil polling tersebut akan mempengaruhi pendapat khalayak dalam memandang isu tersebut. Opini atau pernyataan dukungan yang disampaikan oleh beberapa LSM
kepada PKS pada Pilgubsu 2008, merupakan salah satu peran polling (Jejak Pendapat Kompas, 5 & 19 Mei 2008). 2.3 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 2.3.1 Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat (LSM) Di Indonesia pengertian LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Budairi, 2002:4) : 4. Orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas. 5. Pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat. 6. Adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak hubungan silang antar pribadi dan kelembagaan yang saling mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumber daya. Pemerintah berusaha memberikan defenisi dari LSM yang termaktub dalam Inmendagri no.8 thn.1990, (dalam Budairi, 2002: 5): “...LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga, sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya”.
Sementara Zald, McCarthy (1987) dan Tarrow (1991) (dalam Fakih, 2004:58) mendefenisikan LSM sebagai salah satu gerakan sosial sebagai berikut: “LSM adalah kelompok yang memiliki kesadaran diri yang bertindak in concerto untuk mengungkapkan apa yang dilihatnya sebagai klaim-klaim penantang dengan menantang kelompok elite, penguasa, atau kelompok-kelompok lain dengan klaim-klaim tersebut.
Menurut Peter Hannan (dalam Budairi, 2002:82), seorang pakar ilmuilmu sosial dari Australia yang pernah melakukan penelitian tentang LSM di Indonesia pada tahun 1986, menyebutkan baahwa LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat grassroots, biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadaap kelompok-kelompok swadaya lokal. Kelompok-kelompok ini biasanya mempunyai 20 sampai 50 anggota. Sasaran LSM adalah untuk menjadikan kelompok ini berswadaya setelah proyeknya berakhir.
2.3.2 Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ralston mencatat bahwa LSM dapat memainkan beberapa peranan dalam
mendukung
kelompok
swadaya
yaang
dikembangkan,
termasuk
diantaranya adalah (Budairi, 2002: 83): 19. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal daan taktik-taktik untuk memenuhi kebutuhan. 20. Melakukan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktif mengejar kebutuhan yang telah diidentifikasi. 21. Merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasaran-sasaran pembangunan lebih umum. 22. Menghasilkan dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan pedesaan. 23. Pengaturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini. Pendapat lain mengemukakan peran LSM secara teknis operasional sebagai berikut:
•
LSM selalu dikonotasikan sebagai lembaga yang independen dari pemerintah, terutama dalam hal dana. Independen bidang ini akan berimplikasi pada independensi bidang-bidang lainnya.
•
LSM
merupakan
bentuk
pelembagaan
dari
pemikiran
alternatif
pembangunan di luar yang dilaksanakan pemerintah. Dalam konteks ini mereka mencoba menjadi antitesis terhadap model-model pembangunan yang dianut dan dikembangkan oleh pemerintah. Teori-teori modernisasi yang mengutamakan pertumbuhan dan pemerataan dianggap akan terjadi dengan prinsip trickle down effect, tidak popular di kalangan LSM karena dinilai sangat elitis dan tidak memihak kaum bawah. •
LSM bertindak mewakili masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah. Ciri seperti ini sangat menonjol dilaksanakan LSM-LSM
yang
mengutamakan pendekatan advokasi dalam melaksanakan kiprahnya. •
LSM
bergerak
untuk
mengembangkan
partisipasi
dan
swadaya
masyarakat. Consern mareka tidak semata-mata pada keinginan untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan, tapi juga untuk pemerataan terhadap proses dan pengambilan keputusan dalam pembangunan itu sendiri. 2.3.3 Lembaga Swadaya Sosial (LSM) di Indonesia Memasuki perubahan politik Indonesia pada 1998 yang disebut era Reformasi, LSM sebagai sebuah lembaga yang sering diposisikan oposannya pemerintahan mulai dianggap sebagai salah satu bagian kelembagaan politik yang penting dan diakui yang berkembang sangat pesat (Kompas Online, 17 April 2004). Negara pada era Reformasi ini tampaknya membuka ruang jauh lebih luas
untuk “menampung” kehadiran aktor-aktor demokrasi ketimbang negara pada era sebelumnya. Berdasarkan data BPS tahun 2000, LSM di Indonesia mencapai 70.000 organisasi. Di tengah berlangsungnya proses demokratisasi, penyebaran gerakan tersebut tidak lagi terbatas pada komponen elit, mahasiswa dan aktivis LSM, tetapi sudah merambah hingga grassroots seperti gerakan buruh, kaum tani, pedagang dan kaum marjinal lainnya. Kehadirannya tidak hanya berhubungan dengan gerakan-gerakan perlawanan selama masa transisi politik dari era Orde Baru ke era Reformasi.(Parera & Koekerits , 1999:25) Pertumbuhan jumlah organisasi gerakan sosial di Dunia Ketiga khusus LSM di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sejarah diskursus pembangunan. Munculnya organisasi-organisasi sosial baik itu LSM, ormas,
dan
lain-lain
disebabkan
oleh
persoalan-persoalan
dari
proses
pembangunan yang menyimpang. Sehingga, di banyak negara Dunia Ketiga istilah LSM/NGO selalu berkonotasi organisasi pembangunan nonpemerintah (Fakih, 2004:39). Perkembangan LSM yang sangat pesat ini di Indonesia sebagai gerakan sosial yang terorganisir telah dimulai sejak 1970. Di mana di akhir tahun 1960an dan awal 1970an hanya ada sedikit sekali gerakan sosial dan kelompok nonpemerintah yang secara aktif memiliki kepedulian dan kemampuan untuk menangani masalah-masalah pembangunan (Fakih, 2004:39). Jika dalam masa 1970an kebanyakan kegiatan LSM lebih difokuskan bagaimana bekerja dengan rakyat di tingkat akar rumput dengan melakukan kerja pengembangan masyarakat (community development), maka dalam tahun 1980an bentuk perjuangannya menjadi lebih beragam, dari perjuangan lokal hingga jenis advokasi baik tingkat
nasional maupun tingkat internasional. Sejumlah aktivis LSM bahkan mulai mengkhususkan diri melakukan kerja advokasi politik untuk perubahan kebijakan yang dalam banyak manifestasinya dilakukan dengan pelbagai macam statement politik, petisi, lobbi, protes dan demonstrasi (Fakih, 2004:5-6). Paham Developmentalisme yang sangat hegemonik tentang konsep masyarakat sipil ini pada umumnya menggambarkan sebuah tata sosial dan proses sosial yang otonom terpisah dari kehidupan dan proses politik dan berjarak dengan proses produksi. Dari kuatnya dominasi paham Developmentalisme tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap munculnya LSM. Baik LSM yang dibentuk atau disponsori oleh kaum Developmentalisme sendiri maupun LSM yang dibentuk oleh aktivis-aktivis yang memiliki kesadaran terhadap anti dominasi paham Developmentalisme. Pada mulanya LSM dilihat sebagai organisasi yang bergerak secara eksklusif pada tingkat lokal dengan tujuan memenuhi kebutuhan kelompok miskin tanpa mempertimbangkan dampak yang luas; akan tetapi kemudian terjadi pergeseran yang mendasar yakni bahwa LSM tidak lagi hanya berupaya memenuhi kebutuhan kelompok miskin melainkan juga membantu mereka untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka dan memberikan kemampuan kepada mereka
untuk
mengontrol
proses
pengambilan
keputusan
yang
dapat
mempengaruhi kehidupan mereka. Disebabkan Developmentalisme
oleh
tentang
propaganda konsep-konsep
yang yang
massif
oleh
berkenaan
ide
dengan
pembangunan, dan dengan dukungan dana besar-besaran untuk melebarkan pengaruhnya, LSM pun tumbuh bak jamur di musim hujan sebagai sebuah
lembaga sosial yang baru, yang memiliki fungsi kontrol dan cenderung fatalistik. Para aktivis LSM beramai-ramai menjadi orang paling kritis terhadap pembangunan, mendiskusikan konsep masyarakat sipil titipan, menawarkan gagasan tersebut seolah-olah memahami inti persoalan. Di sisi lain banyak juga akitivis LSM yang berpenampilan egaliter, tetapi dibalik itu tindakan feodalistik dan status quo lah yang dirasakan dalam membangun hubungan di dalam lembaga.
Dalam menjalankan dan menebarkan konsep masyarakat sipil sering sekali sebagian besar LSM menetapkan cita-cita mereka adalah demi demokratisasi, transformasi sosial, dan keadilan sosial. Namun, ketika sampai pada bagaimana mereka akan mencapai aspirasi-aspirasi tersebut, kebanyakan dari
mereka
menggunakan
konsep
maupun
teori
Modernisasi
dan
Developmentalisme tanpa pertanyaan kritis (Fakih, 2004:7). Di antara banyak sumber yang mempunyai andil besar dalam melahirkan ketidakjelasan itu adalah kuatnya pengaruh ideologi Modernisasi dan Developmentalisme terhadap lingkungan politik, ekonomi, kultur, dan aspekaspek lainnya, termasuk kalangan LSM, di Indonesia. Dewasa ini, Modernisasi dan Developmentalisme di negeri-negeri Dunia Ketiga telah menjadi paradigma dan ideologi utama dan dominan yaitu Liberalisme. Modernisasi dan Developmentalisme diyakini oleh kaum birokrat, intelektual kampus, dan bahkan kalangan aktivis LSM di Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia, sebagai satusatunya
jalan
memecahkan
masalah.
Pengaruh
Modernisasi
dan
Developmentalisme ini mengendap sangat dalam di pikiran mayoritas aktivis LSM di Indonesia (Fakih, 2004:8). Sebagai tanggapan terhadap kecenderungan itu, kemudian muncullah suatu gerakan dimana tuntutan agar pembangunan lebih mengutamakan rakyat sebagai subjek pembangunan yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan sosial. Rakyat harus dipastikan aktif dalam proses pembanguan yang mendorong pengembangan pengendalian, dan kemandirian lokal. Di Indonesia, LSM lebih menampilakan segi positif yang diharapkan akan dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif, selain itu mereka pada umumnya kecil, tidak birokratis dan independen. Dengan kelebihan ini LSM lebih mampu, lebih cepat dan kongkrit dalam memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. LSM memang sulit untuk di defenisikan, akan tetapi yang jelas mereka adalah sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan dengan sebuah tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Budairi, 2002: 84). Sebagai organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan atas motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran solidaritas sosial. LSM yang sedang berkembang pesat di Indonesia diharapkan mampu memberikan jasa pada tingkat makro sebagai berikut: a. Pemunculan isu-isu, misalnya tentang lingkungan hidup, hak azasi manusia, dan lain-lain. b. Mengartikulasikan kepentingan umum tentang HAM, demokrasi dan seterusnya.
c. Dampak dari kegiatan LSM yang mempunyai arti politis adalah pada keseluruhan keseimbangan kekuatan (balance of foces) antar kelompokkelompok sosial dan ekonomi pemerintahan Indonesia dan berbagai agen-agennya, d. LSM berperan sebagai intermediary antara perentaraan perencanaan pembangunan dengan masyarakat yang di bawah. Perkembangan LSM di Indonesia menunjukkan adanya periodesasi kelahiran, hal yang signifikan adalah bahwa setiap generasi atau periode dari LSM itu ternyata memiliki kecenderungan orientasi kegiatan dan pemikiran politik yang berbeda-beda.
