BAB II URAIAN TEORITIS
A. Penelitian Terdahulu Sari (2007) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk cabang syari’ah Medan”, dengan perumusan masalah adanya penemuan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk cabang syari’ah Medan bahwa jumlah dana yang disalurkan dan jumlah nasabah pada pembiayaan murabahah lebih besar dari jenis pembiayaan yang lain pada tahun 2006. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan metode analisis data deskriptif dan deduktif, menjelaskan bahwa rata-rata jumlah pembiayaan yang disalurkan pada pembiayaan murabahah secara persentase jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain, yaitu sebesar 50.8%, hal ini disebabkan resiko pada pembiayaan murabahah paling rendah dari jenis pembiayan yang lain serta rata-rata jumlah nasabah debiturnya secara persentase pada pembiayaan murabahah juga mengalami kenaikan sebesar 53,6%, hal ini disebabkan nasabah cenderung membutuhkan pembiayaan konsumtif, karena mengalami kesulitan dalam pengadaan dana tunai.
B. Pengertian Bank Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Segi imbalan atau jasa atas
14 Universitas Sumatera Utara
penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi Bank konvensional, yaitu bank yang dalam penggunaan aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bungua atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu biasanya ditetapkan pertahun. Sedangkan Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari’ah jual beli dan bagi hasil (Sri Susilo,dkk, 2000 : 110 ).
C. Pengertian dan Jenis Pembiayaan Bank Syari’ah Menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dalam analisis pemberian kredit bank harus berpedoman pada prinsip 5C dan 3R, yaitu character, collateral, capital, capacity, condition, dan return, repayment serta risk. Penilaian kredit harus memenuhi beberapa Kriteria yaitu keamanan kredit (safety) artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali, terarahnya tujuan penggunaan kredit (Suitability) artinya kredit yang akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan
Universitas Sumatera Utara
yang berlaku, dan menguntungkan (profitable) artinya kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi: a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi: 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. 2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu(Antonio, 2001:160).
D. Manajemen Pembiayaan Manajemen pembiayaan lebih cenderung untuk melihat keberhasilan sasaran pembiayaan yang tepat guna berdasarkan rencana usaha yang sudah digariskan. Manajemen pembiayaan juga harus merupakan penyelenggaraan pembiayaan yang terencana, dimana dengan pelaksanaan yang terkendali dapat
Universitas Sumatera Utara
tercapainya tujuan usaha. Peranan bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank akan rugi. Pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit atau pembiayaan, penentuan bagi hasil, prosedur pemberian pembiayaan,
analisis
pemberian pembiayaan
sampai kepada
pengendalian pembiayaan yang macet. Kegiatan pengelolaan pembiayaan dikenal dengan istilah manajemen pembiayaan. Bank akan memperoleh kegiatan pembiayaan yang optimal, jika pihak bank menerapkan manajemen pembiayaan yang baik dan benar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun manajemen pembiayaan yang diharapkan dapat mendukung kegiatan pembiayaan yang optimal terdiri dari: 1. Perencanaan Jumlah Pembiayaan Manajer keuangan perusahaan terlebih dahulu menghitung berapa besarnya kebutuhan tambahan dana perusahaan baik untuk tambahan modal kerja maupun untuk tambahan investasi pembelian mesin-mesin atau aktiva tetap lainnya. Kebutuhan tambahan dana itulah yang merupakan besarnya pembiayaan yang akan diajukan kepada bank. Penentuan jumlah pembiayaan ditetapkan berdasarkan realisasi atau persentase pencapaian pembiayaan yang dicapai bank dalam satu tahun berjalan bila ditinjau dari pihak bank.
Universitas Sumatera Utara
Perencanaan jumlah pembiayaan ini sangat perlu baik bagi pihak debitur maupun kreditur agar sasaran dari pembiayaan tersebut dapat tercapai dan pembiayaan tersebut dapat digunakan sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Perencanaan pembiayaan merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan agar kebijaksanaan prosedur pemberian pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral dalam menentukan besarnya volume pembiayaan yang akan diberikan. Penentuan besarnya volume pembiayaan dipengaruhi oleh : a. Reserve Requirement (RR), adalah ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank tersebut pada Bank Indonesia sebesar 5%. b. Loan to Deposit Ratio (LDR), adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber dengan batas toleransi berkisar 85% sampai dengan 100%. c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), adalah ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit (baik kepada nasabah tunggal maupun kepada nasabah grup) yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan(Dendawijaya, 2005 : 58-59). 2. Penentuan Bagi Hasil dan Margin Perhitungan bagi hasil adalah atas dasar laba dan rugi bulanan (dengan sistem revenue sharing). Sistem revenue sharing adalah suatu sistem bagi hasil
Universitas Sumatera Utara
yang didasarkan kepada tingkat pendapatan usaha. Sedangkan Sistem profit sharing adalah suatu sistem bagi hasil yang didasarkan pada tingkat laba usaha. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam Perbankan Syari’ah dapat dilakukan dalam 4 (empat) akad utama, yaitu : al–musyarakah, al-mudharabah, al-muzara’ah dan al–musaqah. Sungguh pun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah al–musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara’ah dan al–musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing (pembiayaan pertanian) oleh beberapa bank islam.(Siamat, 2005:427). Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil antara lain (Muhammad, 2004 : 205) : a. Komposisi Pendanaan b. Tingkat persaingan c. Resiko Pembiayaan d. Jenis nasabah e. Kondisi perekonomian f. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank 3. Prosedur Pemberian Pembiayaan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 8 ayat 1 menyebutkan: “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud”.
Universitas Sumatera Utara
Bank harus berhati-hati (prudent) dalam memberikan kredit pada calon nasabahnya. Bank harus dapat menjaga likuiditas dan solvabilitasnya. Yang dimaksud dengan likuiditas disini adalah kemampuan bank di dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya sedangkan yang dimaksud dengan solvabilitas adalah kemampuan bank untuk melunasi semua hutang-hutangnya baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas bank tergantung dari solvabilitas masing-masing nasabahnya. Jadi bank harus menyelidiki terlebih dahulu calon debiturnya apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya dan juga diandalkan (bankable). Sebelum debitur memperoleh pembiayaan terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan dicairkan. Tahapan-tahapan dalam dalam memberikan pembiayaan itu dikenal dengan prosedur pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk memastikan apakah suatu permohonan pembiayaan itu layak diterima atau ditolak. Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum, yang secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2002:110-114):
Universitas Sumatera Utara
1. Pengajuan berkas-berkas Pengajuan proposal kredit hendaklah yang berisi antara lain : a.
Latar belakang perusahaan
b.
Maksud dan tujuan
c.
Besarnya kredit dan jangka waktu
d.
Cara pengembalian kredit
e.
Jaminan kredit
Selanjutnya
proposal
ini
dilampiri
dengan
berkas-berkas
yang
telah
dipersyaratkan seperti : a.
Akte notaris
b.
Tanda daftar perusahaan (TDP)
c.
Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
d.
Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
e.
Bukti diri dari pimpinan perusahaan
f.
Foto copy sertifikat jaminan
Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut : a. current ratio b. inventory turn over c. sales to receivable ratio d. profit margin ratio e. return on net worth f. working capital
Universitas Sumatera Utara
2. Penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. 3. Wawancara I Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. 4. On the Spot Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokan dengan hasil wawancara I. 5. Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. 6. Keputusan Kredit Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup : a.
jumlah uang yang diterima
b.
jangka waktu
c.
biaya-biaya yang harus dibayar
Universitas Sumatera Utara
7. Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. 8. Realisasi kredit Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. 9. Penyaluran/penarikan Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu : a.
sekaligus atau
b. secara bertahap 4. Analisis Pemberian Pembiayaan Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah, sebab dari analisa pembiayaan bank syariah dapat mengukur tingkat kemungkinan pembiayaan tersebut akan mengalami kegagalan. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah, dimaksudkan untuk : a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam b. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada prinsip 6C yaitu :
Universitas Sumatera Utara
a. Character, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan b. Capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil c. Capital, artinya besarnya modal yang diperlukan untuk pembiayaan d. Collateral, artinya jaminan yang telah dimilki yang diberikan nasabah pembiayaan kepada bank e. Condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. f. Constrains, artinya penilaian terhadap faktor hambatan atau rintangan berupa beberapa faktor psikologis yang ada pada suatu daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan (Dendawijaya, 2005 : 8992). Selain prinsip 6C juga terdapat 7P dan 3R terdiri dari : a. Personaliy, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. b. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. c. Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. d. Prosfect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prosfek atau sebaliknya e. Payment, yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
Universitas Sumatera Utara
f. Profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. g. Protection, yaitu bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.(Kasmir, 2002 : 106-107). Prinsip 3R terdiri dari : a. Return, merupakan hasil yang akan diperoleh oleh calon mudharib ketika pembiayaan telah dimanfaatkan nantinya. Hasil yang diperoleh tersebut mestinya dapat diantisipasi oleh calon mudharib di awal. b. Repayment, yaitu kemampuan membayar dari calon mudharib, kemampuan tersebut harus sesuai dengan jadwal pembayaran kembali dari pembiayaan yang akan diberikan tersebut. c. Risk Bearing Ability, yaitu kemampuan calon mudharib untuk menanggung resiko dari pembiayaan yang diberikan. Tujuan analisis pembiayaan tersebut untuk menyakinkan bank bahwa pembiayaan yang dimohonkan itu adalah layak dan dapat dipercaya serta tidak fiktif. Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok (Antonio, 2001:33-34), yaitu : a. Apakah obyek pembiayaan halal atau haram? b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila? d. Apakah proyek berkaitan dengn perjudian? e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
Universitas Sumatera Utara
f. Apakah proyek dapat merugikan syiar islam, baik secara langsung maupun tidak langsung? 5. Pengelolaan dan Pengawasan Pembiayaan Setelah pembiayaan tersebut disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah maka untuk menghindari kegagalan pembiayaan, bank syariah harus melakukan pengawasan dan pembinaan secara aktif dan terus menerus sepanjang jangka waktu (masa) pembiayaan belum jatuh tempo atau belum terlunasi. Tujuan pengawasan pembiayaan yang dilakukan bank syariah adalah agar : 1. Kekayaan
bank
akan
selalu
terpantau
penyelewengan-penyelewengan baik oleh
dan
menghindari
adanya
oknum dari luar maupun dari
dalam bank syariah. 2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan. 3. Untuk memajukan efesiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme prosedur pembiayaan akan lebih terpenuhi. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan secara langsung ke tempat usaha, memantau laporan keuangan, realisasi kerja, dan laporan stok secara rutin. Bersamaan dengan itu perlu juga dilakukan pembinaan dengan memberi saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan. Hal ini sebagai upaya menjaga dana masyarakat yang telah diamanahkan di bank syariah, karena tidak semua nasabah pembiayaan memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain.
Universitas Sumatera Utara
Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 UU Perbankan. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, Qardh, Surat Berharga Syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia. Dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu : a. Lancar (L) b. Dalam Perhatian Khusus (DPK) c. Kurang Lancar (KL) d. Diragukan (D) e. Macet (M) Penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan : a. Prospek usaha b. Kinerja (performance) nasabah, dan c. Kemampuan membayar Penetapan tingkat kolektibilitas dari kualitas aktiva produktif akan memberikan signal bagi bank syariah tentang kondisi usaha nasabah, sehingga
Universitas Sumatera Utara
bank syariah dapat segera mencari solusi untuk menyelamatkan atau menyelesaikan pembiayaan tersebut. Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan bermasalah yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran kembali pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Menurut praktisi perbankan, yang dapat dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dalam golongan pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Istilah lain yang digunakan dalam perbankan adalah Non Performance Finance (NPF) dalam arti pembiayaan tidak berprestasi. Keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi selalu memberikan “warning sign” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembayaran. Ada beberapa faktor penyebab, yaitu : 1. Faktor Intern (berasal dari pihak bank) a. Pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan 1. Pemberian pembiayaan melebihi kebutuhan debitur (ada peluang side streaming) 2. Kurangnya pemahaman atas bidang usaha nasabah yang disebabkan lemahnya sumber daya manusia dalam melakukan analisa pembiayaan b. Menyimpang dari prosedur baku 1. Perbankan terdorong oleh rasa yang terlalu agresif dan motivasi untuk mengejar pertumbuhan yang cepat sehingga proses pemberian pembiayaan
Universitas Sumatera Utara
lengah dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam tata cara dan prosedur pemberian pembiayaan yang sehat. 2. Sistem pengawasan internal yang lemah 3. Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank, sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak berdasarkan pada praktek perbankan yang sehat. 2. Faktor Ekstern a. Kondisi ekonomi : terjadinya krisis ekonomi b. Adanya kebijakan pemerintah : peraturan tentang usaha produk atau sektor ekonomi atau industri berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. c. Nasabah : 1. Kondisi manajemen nasabah : a. Berkaitan dengan kemampuan manajemen dan karakter nasabah yang bersangkutan.
Nasabah
dapat
memenuhi kewajibannya
sangat
ditentukan oleh kemampuan dan kemauan serta itikad baik dari nasabah. b. Meningkatnya key person c. Ada perselisihan antar direksi atau pemilik perusahaan 2. Kegagalan usaha nasabah a. Nasabah belum berpengalaman dalam bidang usahanya b. Kurang peka terhadap perubahan permintaan pasar c. Produk kalah bersaing d. Bidang usaha nasabah telah jenuh
Universitas Sumatera Utara
3. Ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang, piutang , persediaan dan lain-lain. Pembiayaan bermasalah tentunya akan membawa akibat bagi bank syariah yaitu : 1. Kolektibilitas dan penyisihan penghapusan aktiva semakin meningkat 2. Kerugian semakin besar atau laba yang diperoleh menjadi menurun 3. Modal semakin menurun akibatnya hilang kesempatan usaha 4. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin menurun 5. Menurunnya reputasi bank yang berakibat investor lain tidak berminat menanamkan modalnya 6. Dari aspek moral bank tidak bertindak hati-hati (bertindak dhalim) sehingga bank tidak dapat memberikan porsi bagi hasil pada nasabah 7. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan 8. Jika kesulitan bank dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha bank dapat dicabut. 6. Pengendalian atau Penanganan Pembiayaan Bermasalah Bank syariah akan mengambil langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan dapat diterima kembali oleh bank. Karena dana yang telah disalurkan pada nasabah pembiayaan adalah dana masyarakat yang telah mempercayakan pada bank syariah. Bank syariah sebagai penerima amanat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Kebijakan bank syariah dalam mencegah dan atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah didasarkan pendekatan sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
a. Bersifat terbuka Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah. Bank harus transparan dan objektif dalam menangani pembiayaan bermasalah. b. Ada analisa awal Bank harus mendeteksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah dan diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah. c. Penanganan secara dini Penanganan pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini, agar tidak berlarut-larut dan tidak terjadinya penumpukan masalah yang bisa menyebabkan semakin ruwet. d. Tidak melakukan penyelesaikan dengan cara plafondering Bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak melakukan penyelesaian dengan cara menambah plafon pembiayaan dari akumulasi tunggakan-tunggakan margin atau mengkapitalisasi tunggakan margin tersebut atau lazim dikenal pada bank konvensional sebagai praktek plafondering. e. Tidak melakukan pengecualian Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya untuk pembiayaan bermasalah kepada nasabah-nasabah besar. Bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, upaya yang pertama kali dilakukan bank syariah adalah melakukan evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut : a. Aspek manajemen b. Aspek pemasaran
Universitas Sumatera Utara
c. Aspek produksi d. Aspek keuangan e. Aspek yuridis f. Aspek jaminan g. Aspek nilai jaminan Khusus untuk aspek yuridis dan jaminan dimintakan opini legal, untuk penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Banyaknya faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah, menjadikan bermacam-macam pula tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. a. Penjadwalan kembali pembiayaan (reschedulling) b. Menambah fasilitas pembiayaan c. Penyertaan modal sementara
Universitas Sumatera Utara
