BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN KURSUS MENGEMUDI 2.1.
Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
2.1.1. Istilah dan pengertian dari perjanjian Perjanjian merupakan salah satu bagian dari Hukum perdata.Definisi Hukum perdata bermacam-macam dan terdapat berbagai pendapat ang berbeda-beda meskipun demikian perbedaan tersebut tidak bersifat prinsipil melainkan bersifat penekanan saja. Contoh beberapa definisi Hukum perdata antara lain: menurut Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa Hukum perdata adalah “suatu rangkaian Hukum antara orang-orang atau badan Hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban”. Menurut Sudikno Mertokusumo Hukum perdata adalah “Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan antara yang satu dengan yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat, di mana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak”. Menurut Asis Safioedin Hukum Perdata adalah “Hukum yang memuat peraturan dan ketentuan Hukum yang meliputi hubungan Hukum antara yang satu dengan yang lain (antara subjek Hukum yang satu dengan subjek Hukum yang lain) di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perorangan”. Menurut Soebekti Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua Hukum privat materiil, yaitu Hukum pokok yang mengatur kepentingan- kepentingan perseorangan. Hukum perdata dapat dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni : 24
1. Hukum perdata dalam arti yang luas adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atauWetbook Van Koophandel disertai pula dengan Peraturan Perundangundangan yang melengkapinya. 2. Hukum perdata dalam arti yang sempit adalah hanya Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek1. Buku III KUHPerdata merumuskan tentang perikatan (Van Verbintenissen) yang memiliki sifat terbuka artinya isi dari perikatan dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.Buku III KUHPerdata mengatur tentang verbintenissenrecht, dimana tercakup pula istilah overeenkomst.Dikenal terjemahan dari verbintenis, yaitu perikatan perutangan, perjanjian.sedangkan
overeenkomstada 2 terjemahan aitu
perjanjian dan persetujuan. Definisi perjanjian terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 2.1.2. Sumber-sumber Hukum perjanjian a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak (a) membuat, tidak membuat perjanjian (b) mengadakan perjanjiandengan siapapun (c)
1
Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, cet. I, PT. Buku Kita Jakarta, h. 22
25
menentukan isi, persyaratan dan pelaksanaan perjanjian (d) menentukan bentuk perjanjian;
Pasal 1233- Pasal 1312 KUHPerdata tentang perikatan pada umumnya;
Pasal 1313 – 1351 KUHPerdata tentang perikatan yang lahir dari perjanjian;
Pasal 1381-1456 tentang penghapusan perikatan;
Pasal 1457-1540 tentang jual beli
Pasal 1601-1617 tentang persetujuan untuk melakukan pekerjaan;
Pasal 1865-1894 pasal-pasal yang berkaitan dengan bukti tulisan.
b. Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2.1.3. Asas-asas Hukum perjanjian Hukum perjanjian memberlakukan beberapa asas diantaranya; a. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun apa pun isinya dan bentuknya selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdata) Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 1.
Membuat atau tidak membuat perjanjian
2.
Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3.
Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4.
Menentukan bentuknya perjanjian yaitu serta tertulis atau lisan 26
b. Asas konselsualisme bermakna bahwa perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdata) c. Asas mengikatnya suatu perjanjian (pacta sunt seranda). Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata) d. Asas itikad baik (togoe dentrow) perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata) e. Asas kepribadian merupakan asas yang menyatakan bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian keuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam Pasal 1317 KUHPerdata tentang janji untuk pihak ketiga. 2.1.4. Unsur-unsur perjanjian Menurut Asser dalam perjanjian terdiri dari bagian inti (essensialia) dan bagian bukan inti (naturalia dan accidentalia) a. Unsur essensialia merupakan unsur yang erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan untuk mengetahui adatidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya. b. Unsur naturalia merupakan unsur yang lazimya ada sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat tersembunyi c. Unsur accidentalia merupakan unsur yang harus tegas diperjanjikan 2.1.5. Syarat sahnya suatu perjanjian 27
Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah a. Sepakat (toestemming) kesesuaian, kecocokan pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihakpihak.2 Adapun unsur unsur dari kesepakatan meliputi :Offerta (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan dan Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.3 b. Kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Adapun masalah yang timbul dalam KUHPerdata adalah cacat kehendak yaitu kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan. Tiga unsur cacat kehendak (Pasal 1321 KUHPerdata): 1. Kekhilafan/kekeliruan/kesesatan/dwaling (Pasal 1322 KUHPerdata). Sesaat dianggap ada apabila pernyataan sesuai dengan kemauan tapi kemauan itu didasarkan atas gambaran yang keliru baik mengenai orangnya (error in persona) atau objeknya (error in substantia). 2. Paksaan / dwang (Pasal 1323- 1327 KUHPerdata). Pengertian paksaan adalah kekerasan jasmani atau ancaman, sesuatu yang diperbolehkan Hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian.4
2
Mariam darus badrulzaman , 1996, K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: alumni , h.98 3 Ibid. 4 Handri Raharjo, op.cit, h. 50
28
3. Penipuan / bedraq (Pasal 1328 KUHPerdata) pihak yang menipu dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang keliru tentang orangnya atau objeknya sehingga pihak lain bergerak untuk menyepakati. c. Perjanjian dapat dibatalkan apabila terjadi ketiga hal tersebut di atas. Dalam perkembangannya
muncul
unsur
cacat
kehendak
yang
keempat
yaitu
penyalahgunaan keadaan /undue influence(Burgerlijk Wetboektidak mengenal). Pada hakikatnyanya ajaran penyalahgunaan keadaan bertumpu pada kedua hal berikut, yaitu 1. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi. 2. Penyalahgunaan
keunggulan
kejiwaan
termasuk
tentang
psikologi,
pengetahuan, dan pengalaman.5 2.1.6. Pihak-pihak dalam perjanjian Pihak – pihak dalam perjanjian adalah sebagai berikut: a. Antara orang dengan orang; b. Antara orang dengan badan usaha berbadan Hukum; c. Antara orang dengan badan usaha bukan badan Hukum. Perjanjian yang dibuat antara orang dengan orang atau dengan badan usaha berbadan Hukum atau sebaliknya, secara formil maka:
5
Salim HS, 2003, Perkembangan Hukum kontrak innominaat di indonesia,Buku kesatu, Jakarta : Sinar Grafika, h. 28
29
a. Orang yang cakap bertindak menurut Hukum, tidak bertindak sendiri, tetapi atas kehendaknya sendiri dapat menunjuk kuasa, berdasarkan surat kuasa khususnya; b. Badan usaha, diwakili oleh yang mempunyai kewenangan seperti disebutkan diatas, tidak bertindak sendiri, tetapi atas kewenangannya itu dapat menunjuk kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus; c. Orang yang belum dewasa tidak cakap bertindak menurut Hukum, dan orang yang berada di bawah pengampunan secara Hukum akan diwakili oleh walinya atau pengampunnya.6 2.1.7. Jenis-jenis perjanjian Perjanjian menurut sumbernya : a. Perjanjian yang bersumber dari Hukum keluarga. Misalnya perkawinan. b. Perjanjian yang bersumber dari Hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan Hukum benda. c. Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban. d. Perjanjian yang bersumber dari Hukum acara. e. Perjanjian yang bersumber dari Hukum publik. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak dibedakan menjadi: a. Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada 2 macam, yaitu timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna. Misalnya, perjanjian jual beli7.
6
I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra,op.cit, h. 31
30
b.
Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada hak contoh: hibah (Pasal 1666 KUHPerdata) dan perjanjian pemberian kuasa (Pasal1792 KUHPerdata)8. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada
pihak yang lain, dibedakan menjadi: a. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak. Contoh: perjanjian hibah9. b. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut Hukum. Contoh: perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Perjanjian
menurut
namanya,
dibedakan
menjadi
perjanjian
khusus/bernama/nominaat dan perjanjian umum /tidak bernama /innominaat /perjanjian jenis baru (Pasal 1319 KUHPerdata)10. a. Perjanjian khusus/ bernama nominaat, adalah perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam KUHPerdata11. Contoh: perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam buku III Bab V-XVIII KUHPerdata.
7
Mariam Darus Badrulzaman,op.cit, h. 90
8
Djaja S Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang benda dan Hukum perikatan, Bandung: Nuansa Aulia, h. 87 9 Mariam Darus Badrulzaman,op.cit, h. 90 10 Salim HS,op.cit, h. 18 11 Djaja s. Meliala,op.cit,h. 88
31
b. Perjanjian umum/ tidak bernama/ innominaat
perjanjian jenis baru, adalah
perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan12. Contohnya: kontrak konstruksi, joint venture, perjanjian sewa beli. Perjanjian menurut bentuknya ada 2 macam, yaitu perjanjian lisan / tidak tertulis dan perjanjian tertulis. Termasuk perjanjian lisan adalah : a. Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan. b. Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Sedangkan yang termasuk perjanjian tertulis yaitu : a. Perjanjian standart atau baku adalah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat masal, tanpa mempertimbangkan kondisi yang dimiliki konsumen13. b. Perjanjian formal adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu14. Misalnya perjanjian perdamaian yang harus secara tertulis (Pasal 1851
12
Handri Raharjo,op.cit, h.61 Djaja S. Meliala,op.cit, h. 90 14 R. Subekti, op.cit, h. 16 13
32
KUHPerdata), perjanjian hibah dengan akta notaris. Akta yaitu surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasardari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian.15 Akta dapat dibagi menjadi 2 yaitu: akta autentik dan akta dibawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang memuat tentang adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar adanya hak atau perikatan dan mengikat bagi pembuatnya ataupun bagi pihak ketiga, sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang pembuatnya dilaksanakan sendiri oleh para pihak atau tidak ada campur tangan dari pejabat.16 Perjanjian-pejanjian yang istimewa sifatnya menurut Mariam Darus Badrulzaman yaitu: a. Perjanjian liberaltoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya, pembebasan hutang (Pasal 1438 KUHPerdata) b. Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. c. Perjanjian
untung-untungan,
misalnya
perjanjian
asuransi
(Pasal
1774
KUHPerdata) d. Perjanjian publik, adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh Hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa atau pemerintah, misalnya perjanjian ikatan dinas. 15
Handri Raharjo,op.cit, h. 64
16
Handri Raharjo,op.cit,h. 66
33
e. Perjanjian campuran / contractus sui generis (Pasal 1601 C KUHPerdata) perjanjian ini terdapat unsur-unsur dari beberapa perjanjian bernama yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai pejanjian yang berdiri sendiri-sendiri. Contoh, perjanjian antara pemilik hotel dengan tamu. f. Perjanjian penanggungan (borgtocht) adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya (Pasal 1820 KUHPerdata). g. Perjanjian garansi (Pasal1316
KUHPerdata)dan derden beding (Pasal 1317
KUHPerdata). Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian di mana orang yang menjamin pihak lain, bahwa seorang pihak ketiga yang ada diluar perjanjian atau bukan pihak dalam perjanjian yang bersangkutanakan melakukan sesuatu atau tidak akan melakukan sesuatu dan kalau sampai terjadi pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya, maka ia akan bertanggung jawab untuk itu.17 Sedangkan derden beding (janji pihak ketiga) berdasarkan asas pribadi suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang megadakan perjanjian itu sendiri (Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPerdata) dan para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (Pasal 1317 KUHPerdata).
17
J. Satrio, 1995, Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1,Bandung PT. Citra Aditya Bakti, h. 97
34
Perjanjian menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 yaitu : perjanjian pokok adalah perjanjian yang utama dan perjanjian acessoir adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama/pokok, misalnya perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.18 Sedangkan penggolongan yang lain adalah didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya kewajiban tersebut: a. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang baru meletakan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik; b. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu kepada pihak lain, misalnya peralihan hak milik.19
2.1.8. Objek perjanjian Pasal 1332 KUHPerdata merumuskan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. barang yang dapat diperdagangkan ini mengandung pengertian luas, karena yang dapat diperdagangkan ternyata tidaklah hanya barang yang tampak oleh mata, seperti tanah, mobil dll, tetapi ternyata juga barang yang tidak tampak oleh mata juga dapat diperdagangkan, misalnya jasa konsultasi Hukum, jasa konsultasi kesehatan, dan jasa konsultasi lainnya.20
18
Salim HS, op.cit, h. 20
19
Handri Raharjo,op.cit, h.68 I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, op.cit, h. 33
20
35
Jadi yang menjadi objek perjanjian adalah barang dan jasa.Seiring perkembangan teknologi dan bertambahnya kebutuhan dari masyarakat, jasa dijadikan sebagai salah satu objek dari perjanjian. 2.2.
Tinjauan Umum Kursus Mengemudi
2.2.1. Pengertian kursus mengemudi Kursus merupakan bagian dari perkembangan pendidikan dimasyarakat. Kursus mengemudi dapat dikategorikan sebagai jenis pendidikan non formal yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang perekonomiannya bergerak dalam bidang pengangkutan orang ataupun barang. Tidak hanya dari sektor ekonomi, faktor sosial pun dapat tertunjang dengan mengikuti pendidikan nonformal.Definisi dari kursus mengemudi tidak diatur secara khusus di dalam peraturan perundangundangan Republik Indonesia. Namun dalam kamus besar bahasa indonesia kata “Kursus” memiliki makna tersendiri. Kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat atau lembaga diluar sekolah yang memberikan pelajaran serta pengetahuan atau keterampilan dalam waktu singkat.21 Pendidikan adalah proses untuk memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan diri.22Pendidikan non formal terkait erat dengan lembaga
yang
melaksanakan
dan
menyelenggarakan
21
kegiatan
kursus
Dapartemen Pendidikan Nasional, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta h. 763 22 Nurani Soyomukti, 2013, Teori-Teori Pendidikan, cet I, Ar-ruzz Media, Jogjakarta, h. 27
36
tersebut.Lembaga adalah badan atau organisasi yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Demi kepercayaan, keamanan, serta kenyamanan bagi pengikut serta dalam pendidikan nonformal maka penting untuk mengetahui akreditasi dari lembaga yang bersangkutan. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 12 merumuskan bahwa : “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”. Kemudian dalam Pasal 26 ayat 4 menjelaskan bahwa yang termasuk dalam Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus mengemudi dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Karena dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai pihak-pihak dan lembaga tertentu yang diperbolehkan untuk memberikan pelatihan khusus mengemudi kepada peserta didik.Pasal 78 ayat 1 merumuskan bahwa :“Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah”. oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah. Serta pada Pasal 253 ayat (2) merumuskan bahwa : 37
Pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan oleh: a. Pemerintah; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau c. lembaga swasta yang terakreditasi.
Dengan demikian kursus mengemudi merupakan pemberikan pengetahuan dan keterampilan dalam waktu singkat diluar pendidikan formal yang ada dan khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan dalam mengemudi. 2.2.2. Pihak-pihak dalam kursus mengemudi Suatu perjanjian selalu akan melibatkan dua pihak atau lebih, para pihak terlibat di dalam suatu perjanjian tidak lepas dari identitas. Secara umum subjek Hukum dari pendidikan nonformal yang berbentuk kursus dan khusus dalam bidang mengemudi adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pendidikan nonformal kursus mengemudi, yang terdiri atas : a. Pihak penyedia kursus Pihak yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar baik secara praktik ataupun teori mengemudi serta berhak atas biaya pendidikan yang disepakati. b. Pihak pengguna jasa kursus mengemudi Pihak yang berkewajiban untuk membayar biaya pendidikan nonformal kursus mengemudi.Serta berhak mendapatkan pelatihan dan bimbingan mengemudi oleh penyedia jasa. 38
c. Pihak pemerintah kelembagaan pendidikan nonformal Pihak yang berkewajiban untuk mengawasi metode pembelajaran dan pelatihan dari lembaga pendidik nonformal. 2.2.3. Fungsi kursus mengemudi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 merumuskan bahwa : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuanuntuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nonformal dapat berfungsi untuk mempromosikan meningkatkan kesadaran diantara orang-orang yang membutuhkan perubahan sosial23. Pendidikan nonormal yang memuat komponen kuat munculnya kesadaran dan secara bertahap mengembangkan dalam diri pelajar rasa bertanggung jawab dalam proses pembaharuan. Lembaga pendidikan non formal memberikan ruang kesadaran baru pada masyarakat, bahwa upaya pendidikan bukan sekedar kegiatan untuk meraih sertifikasi atau legalitas semata.
Melainkan juga upaya pendidikan sejatinya
merupakan kegiatan penyerapan dan internalisasi ilmu, yang pada akhirnya diharapkan mampu membawa peningkatan taraf kehidupan bagi individu maupun masyarakat dalam berbagai aspek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
23
M.Sardjan Kadir, 1982, Perencanaan Pendidikan Nonformal, Usana Offset Printing, Surabaya, h. 89
39
Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 2 merumuskan bahwa: “Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional”. 2.2.4. Asas-asas kursus mengemudi Kursus mengemudi yang dikategorikan sebagai pendidikan nonformal yang memiliki hubungan erat dalam memperbaiki kualitas diri dari individu.Berikut merupakan asas-asas yang terkait dalam pendidikan. 1. Asas inovasi Salah satu tuntutan pembaharuan pendidikan adalah adanya potensi daripada usaha yang ditempuh didalam penyempurnaan sistem pendidikan luar sekolah sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.Hoyle, seorang guru besar pada The Open Universitydi Inggris menempatkan pengertian inovasi sebagai salah satu elemen didalam pengertian “perubahan”.Hoyle juga menambahkan bahwa perubahan adalah istilah generasi yang meliputi serangkaian konsep atau pengertian serta menekankan bahwa menggunakan kata inovasi sebagai benda umum untuk menunjukkan objek, ide, maupun praktek baru.Jadi dapat dikatakan bahwa istilah inovasi tidak dapat dipisahkan dari perkataan yaitu “ide baru” ke benda baru.24 2. Asas wawasan masa depan
24
Ieda Joebaidah, 2012, Asas-Asas Pendidikan NonFormal,http://joebaidahasibuand.blogspot.co.id/2012/05/asas-pls.html. diakses tanggal 20 Oktober 2015
40
Didalam merencanakan dan mengembangkan program-program pendidikan formal ataupun nonformal tingkatan minimal itu harus selalu dihubungkan dengan jenis dan tingkat pengetahuan.Sikap serta jenis dan tingkat keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang anggota masyarakat.Studi kasus yang telah banyak dilakukan terhadap program pendidikan formal menunjukkan bahwa secara potensi sasaran populasi pendidikan nonformal meliputi a. Semua anggota masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan formal disekolah. b. Semua anggota masyarakat yang karena satu dan lain tidak dapat menyelesaikan studi pada tingkat pendidikan tertentu secara bulat (drop out). c. Anggota masyarakat yang meskipun telah menyelesaikan studi pada tingkat pendidikan tertentu masih menganggap perlu untuk mendapatkan pendidikan melalui program pendidikan nonformal. Hal ini disebabkan oleh semakin majunya perkembangan ekonomi dan teknologi, serta keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta produktivitas sebagai warga negara. Proses penyusunan kebijakan pendidikan nonformal yang berorientasi kemasa depan dapat dilakukan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Meyer dan Greenwood melaluilangkah-langkah sebagai berikut : 1. Menetapkan tujuan umum yaitu memilih dan menentukan tujuan-tujuan yang luas dan berjangka panjang.
41
2. Menilai kebutuhan yaitu menentukan perkiraan kebutuhan terhadap pendidikan nonformal dimasa depan serta masyarakat industri dan informasi. 3. Menetapkan tujuan-tujuan khusus adalah memilih dan menetapkan targettarget khusus, biasanya bersifat kuantitatif dan dapat diukur walaupun tidak mengabaikan analisa kualitatif, serta dapat dilaksanakan dalam perspektif waktu tertentu. 4. Merancang kegiatan alternatif merupakan upaya kreatif untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan atau cara yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan khusus. 5. Memperkirakan konsekuensi
merupakan upaya
menganalisis
berbagai
kemungkinan pengaruh positif dan pengaruh negatif dari kegiatan alternatif. 6. Menetapkan komponen-komponen program kegiatan yaitu memilih dan menentukan perangkat yang dianggap paling tepat untuk melaksanakan kegiatan. 7. Melaksanakan kegiatan mencakup pelaksanaan kegiatan alternatif yang terdiri atas urutan tindakan yang direncanakan tersendiri dalam perencanaan administratif kegiatan tersebut. 8. Mengevaluasi menetapkan hasil nyata dan proses kegiatan yang telah dipilih. 9. Mengkaji umpan balik untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan umum telah tercapai. 3.
Asas kebutuhan
42
Kebutuhan hidup manusia merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Dalam buku yang berjudul “motivation and personality” Maslow menjelaskan lima tingkatan kebutuhan yang harus dan dapat dipenuhi oleh manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. Lima tingkatan kebutuhan itu dimulai dari kebutuhan fisiologis/dasar, kebutuhan rasa aman, kebutuhan social, kebutuhan penghargaan, dan hingga ketingkat paling tinggi yaitu kebutuhan aktualitas diri. Terpenuhinya kebutuhan dasar merupakan syarat bagi seseorang untuk memenuhi tingkat kebutuhan lainnya sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Dalam mengoperasionalkan arti kebutuhan, pakar psikologi Bradshaw mengklasifikasi kebutuhan kedalam empat tipe yaitu: 1. Kebutuhan normatif timbul apabila seseorang atau suatu kelompok orang berada dalam keadaan dibawah suatu ukuran yang telah ditetapkan. 2. Kebutuhan terasa didefinisikan melalui wawancara dengan seseorang atau sekelompok yang mengenai apa yang mereka inginkan. 3. Kebutuhan yang dinyatakan merupakan kebutuhan hampir sama dengan keperluan dalam konsep ekonomi. 4. Kebutuhan banding akan timbul apabila karakteristik suatu populasi yang tidak menerima suatu layanan dalam keadaan hampir sama dengan karakteristik populasi lain yang memperoleh layanan. Dalam pendidikan nonformal, identifikasi kebutuhan yang diantisipasi ini akan membantu dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu memantau 43
lingkungan dan memahami kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dimasa depan. Kebutuhan ini juga sangat diperlukan oleh para perencana pendidikan dan pembangunan untuk menghindari kekagetan dimasa depan dalam perkembangan dan hasil pendidikan dimasa depan. 4. Asas relevansi Asas relevansi dengan pembangunan telah memberikan tekanan pada pentingnya program-program pendidikan nonformal yang dikaitkan secara erat dengan pembangunan masyarakat. Asas relevansi dengan pembangunan masyarakat mengandung tiga makna: 1. Bahwa kehadiran pendidikan nonformal didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan muncul karena tuntutan pembangunan masyarakat. 2. Program-program pendidikan nonformal berfungsi menggarap pengembangan sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama dalam pembangunan masyarakat dan sekaligus menerima pengaruh dari pembangunan masyarakat itu. 3. Istilah pendidikan nonformal lahir dimasyarakat industri. Salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh pendidikan nonformal dalam pembangunan masyarakat adalah tumbuhnya masyarakat gemar belajar (learning society).Kegiatan untuk menumbuhkan masyarakat gemar belajar diawali oleh upaya membelajarkan masyarakat dalam aspek ekonomi.Sehingga mereka mampu melakukan fungsi penyediaan sarana, produksi, dan pemasaran hasil. 2.2.5. Manfaat kursus mengemudi
44
Pendidikan pelatihan tidak lain adalah untuk mengefektifkan pembekalan keterampilan bagi anak didik, didalam kehidupan masyarakat, keterampilan merupakan hal paling pokok untuk dapat menjadi bekal kehidupan yang lebih baik.25 Penyelenggaraan pendidikan nonformal khususnya dalam bidang mengemudi memberikan beberapa manfaat dalam beberapa hal, diantaranya : 1. Keadilan dalam kesempatan pendidikan Pendidikan nonformal tidak hanya ditujuan bagi masyarakat yang telah mengikuti pendidikan formal saja.Seluruh kalangan masyarakan boleh mengikuti pendidikan nonformal.Kursus memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti sistem pendidikan formal namun berkesempatan untuk menempuh pendidikan keterampilan berbagai bidang. 2. Efisiensi dalam biaya pendidikan Masyarakat yang dinamis dituntut untuk selalu mengetahui perkembangan tehnologi yang ada baik itu dalam bidang transportasi, kuliner, sains, dll.Kursus mengemudi yang mengkhususkan perkembangan dalam bidang keterampilan dapat memberi jaminan bagi masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan formal untuk bersaing didunia kerja. Biaya yang lebih sedikit namun memiliki kualitas yang kurang lebih sama dengan pendidikan formal. 3. Upaya untuk mengurangi pengangguran
25
Mohammad Saroni, 2013, Pendidikan untuk Orang Miskin Membuka Keran Keadilan dalam Kesempatan Pendidikan, cet I, Ar-Ruzz Jogjakarta, h. 125
45
Kebutuhan akan kerja menuntut masyarakat memiliki keterampilan dan pengalaman yang lebih banyak. Pendidikan nonformal merupakan kesempatan untuk menambah pengetahuan pendidikan dalam bidang keterampilan.Dengan mengikuti kursus atau lembaga pendidikan nonformal lainnya dapat memberikan keterampilan bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran. 4. Pengembangan sumber daya manusia Pendidikan nonformal seperti kursus dan lembaga lain akan menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme dalam bidang transportasi khususnya sangat besar artinya dalam pembinaan sumber daya manusia yang berkuaitas. 2.2.6. Tujuan kursus mengemudi Salah satu wujud perkembangan suatu negara dilihat dari pendidikan masyarakatnya.Biaya pendidikan formal yang tidak sedikit berakibat pada kesulitan masyarakat kita bersaing didunia kerja.Tujuan umum pendidikan adalah pedoman umum bagi pendidik untuk menentukan tujuan-tujuan khusus yang sifatnya sementara26.Maksudnya stiap tujuan khusus yang telah tercapai sebagian atau seluruhnya adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang baru.Pendidikan nonformal bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk menempuh pendidikan dan mendapatkan pelatihan dan bimbingan diluar pendidikan formal.
26
HM. Hafi Anshari, 1983, Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, h. 48
46
Santoso S.Hamijoyo menyatakan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah supaya individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan alamnya dapat
secara
bebas
dan
bertanggung
jawab
menjadi
pendorong
kearah
kemajuan.Tujuan yang ingin dicapai ialah memperbaiki kehidupan atau taraf hidup.Artinya segala sesuatu yang dikerjakan orang-orang tersebut hendaknya bermanfaat untuk kehidupan mereka dan bisa memperbaiki taraf hidup mereka. Pendidikan nonformal kursus mengemudi memiliki beberapa tujuan diantaranya : 1. Masyarakat dari barbagai kalangan sosial baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperbaiki kualitas diri dan kualitas sosialnya masing-masing. 2. Memberikan rasa aman dan nyaman berkendara. Pendidikan nonformal ini telah memberikan pelatihan dan bimbingan dalam bidang mengemudi. 3. Memberikan kesempatan bagi lembaga-lembaga swasta untuk menciptakan lembaga yang membantu memperbaiki tata tertib berlalu lintas bagi masyarakat dalam berkendara.
47
