BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu

16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT

A. Pengertian Perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. 2 Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang. Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau verbintennis mengandung pengertian: “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya”. 3 Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum 2

Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 65. 3 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6. 9 Universitas Sumatera Utara

17

(rechtbetrekking) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (person) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi “. 4 Sesuai dengan pengertian di atas, perjanjian/verbintennis adalah hubungan hukum/ rechtbetrekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. 5 Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu

tercipta

oleh

Tindakan/perbuatan

karena hukum

adanya yang

tindakan

dilakukan

menimbulkan hubungan hukum perjanjian,

oleh

sehingga

hukum/rechtshandeling. pihak-pihaklah terhadap

satu

yang pihak

diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi. 6 Jadi satu pihak memperoleh hak/recht dan pihak yang laim memikul kewajiban/plicht menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau

4

Ibid., hal. 6. Ibid., hal. 7. 6 Ibid., hal. 7. 5

Universitas Sumatera Utara

18

voorwerp dari verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai kreditur atau schuldeiser. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai schuldenaar atau debitur. 7 Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak. Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. Hukum/ vermogenrecht kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/verbintenis baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/rechthandeling. Sekalipun yang menjadi objek atau vorwerp itu merupakan benda, namun hukum

perjanjian

hanya

mengatur

dan

mempermasalahkan

hubungan

benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (bepaalde persoon). Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/zakenrecht dengan hukum perjanjian: 1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai melekat/droit de suite. 2. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, tidak dapat diganggu gugat/in violable et sacre. 3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut. 8 7 8

Ibid., hal. 8. Ibid., hal. 8.


19

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat “ hak relatif “/relatief recht. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. Bepaalde persoon, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum/recht berrekking dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja. 9 Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam KUHPerdata dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu “hak yang tidak dapat diganggu gugat/inviolable et sacre“ dan memiliki hak melekat kepada pemilikinta/droit de suite, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, buku II KUH Perdata tidak dinyatakan berlaku lagi. Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada orang/persoon tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum. 9

Ibid., hal. 9.


20

Akan tetapi ada beberapa pengecualian : 1. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (bepaalde persoon), verbintenis bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan. 2. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikonkritisasi sebagai verbintenis. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada Waterkraan Arrest (H.R. 10 Juni 1910). 10 Perjanjian/verbintenis mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi, tidak seluruhnya verbintenis mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Pengecualian terdapat misalnya pada natuurlijke verbintenis. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Ajdi natuurlijk verbintenis adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara : 1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (zonder rechtwerking). Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya. 2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti natuurlijke verbintenis. Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban 10

Ibid., hal. 10.


21

prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan. 3. Verbintenis yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan (perintah eksekusi) dan eksekusi riel (waktu eksekusi), ganti rugi serta uang paksa. 11

B. Pelaksanaan Perjanjian Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua pihak saling berjanji melaksanakan sesuatu. Hal ini adalah baru suatu gambaran saja yang nantinya bersama dilaksanakan atau diwujudkan oleh kedua belah pihak tadi. Sering terjadi didalam pelaksanaan perjanjian menimbulkan persoalan-persoalan yang pada waktu perjanjian dibentuk belum nampak jelas persoalan tersebut, oleh masing-masing memberi penafsiran sendiri-sendiri tentang maksud perjanjian yang mereka buat, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat maupun pertikaian-pertikaian diantara para pihak tersebut. Karena itu perlu adanya ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana melaksanakan dan memberi tafsiran pada pelaksanaan suatu perjanjian itu. Untuk melaksanakan suatu perjanjian lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saj isi dari perjanjian tersebut atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang-orang yang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan dengan tegas hak dan kewajiban mereka maka perjanjian itu kurang baik.

11

Ibid., hal. 11.


22

Pasal 1138 ayat 1 KUH Perdata menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa janji itu mengikat kedua belah pihak. Namun demikian menurut Pasal 1339 KUH Perdata bahwa setiap perjanjian itu tidak saja hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian tersebut diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Pasal ini merupakan salah satu sendi yang penting dalam hukum perjanjian. Artinya bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan kesusilaan. Didalam pelaksanaan perjanjian tersebut idberikan hak atau kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian berdasarkan undang-undang yang berlaku serta keadilan. Dari 2 ayat yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu ayat (1) dan ayat (3) dapat dilihat bahwa ayat (1) adalah sebagai syarat tuntutan kepastian hukum bahwa perjanjian yang dibuat adalah bebas tetapi sifatnya mengikat. Sedangkan ayat (3) tersebut harus dipandang sebagai suatu “tuntutan keadilan” yang artinya hukum itu selalu mengejar dua tujuan yaitu menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan. Tentang bagaimana memberikan tujuan untuk melaksanakan perjanjian itu dapat diambil pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:


23

1. Semua perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). 2. Jika kata-kata dalam suatu perjanjian cukup jelas maka tidak dibenarkan untuk memberikan penafsiran yang menyimpang dari padanya (Pasal 1342 KUH Perdata). 3. Apabila kata-kata dalam perjanjian dapat menimbulkan penafsiran yang berlainan, maka lebih dahulu harus diteliti apakah yang dimaksud pihakpihak sebelum mengikat diri pada perjanjian itu (Pasal 1343 KUH Perdata). 4. Jika suatu janji dapat memberikan dua pengertian maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan untuk pelaksanaan perjanjian itu (Pasal 1344 KUH Perdata). 5. Jika kata-kata dalam suatu perjanjian dapat menimbulkan dua macam pengertian maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata). 6. Apabila ada yang meragukan dalam suatu perjanjian maka harus ditafsirkan menurut apa yang menajdi kebiasaan setempat dimana perjanjian itu dibuat (Pasal 1346 KUH Perdata). 7. Hal-hal yang menurut kebiasaan selemanya diperjanjian dianggap secara diam-diam dimaksudkan dalam persetujuan walaupun tidak dengan tegas dinyatakan (Pasal 1347 KUH Perdata). 8. Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tetapi janji harus ditafsirkan dalam rangka


24

perjanjian seluruhnya (Pasal 1348 KUH Perdata). 9. Jika dalam suatu perjanjian terdapat keragu-raguan maka perjanjian itu harus ditafsirkan atas kerugian orang lain yang telah meminta diperjanjikan, atau hal dan untuk keuntungan orang telah mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata). 10. Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam suatu perjanjian disusun, namun persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak tersebut (Pasal 1350 KUH Perdata). 11. Jika seseorang dalam suatu perjanjian menyatakan sesuatu hendak menjelaskan perikatan, tidaklah ia dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan atau perjanjiannya untuk hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan (Pasal 1351 KUH Perdata).

C. Syarat Sahnya Perjanjian Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 3. Mengenai suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai


25

perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiasekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si penjual mengingini sesuatu barang si penjual. 12 Perjanjian atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Perjanjian itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan. Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendakkehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya. Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna. 13 Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada perjanjian dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa perjanjian yang telah diberikan itu adalah perjanjian yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Paksaan 12 13

seperti

inilah

yang

dimaksudkan

undang-undang

dapat

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 17. Ibid, hal. 23.


26

dipergunakan

sebagai

alasan

untuk

menuntut

batalnya perjanjian, yaitu

suatu paksaan yang membuat perjanjian atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar. Mengenai kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang–barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian. Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap. Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah


27

mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya. 14 Kekeliruan

atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas

adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya. Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya. Dalam hal penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUH Perdata. Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. , Yurisprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan: 1. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.

14

Ibid, hal. 24.


28

2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri. Perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu : 1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa 2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan 3. Wanita yang bersuami Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali. Sesuai kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 Tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah


29

tidak berlaku lagi. Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyapi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.


30

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat dalam arti orang–orang yang sungguh tidak ditaruh di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur. Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu. “Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan , maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (voidneiting)”. 15

15

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 94.


31

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu : “Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya perjanjian itu”. 16 Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. “Sebagai sontoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang”. 17 Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal. Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. 16

Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur, Bandung, 1984,

17

R. Subekti, Op.Cit, hal. 20.

hal. 36.


32

D. Perjanjian Kredit Menurut Mariam Darus dalam bukunya yang berjudul “Perjanjian Kredit Bank” menyatakan bahwa : “Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang artinya kepercayaan, yang dalam bahasa Belanda disebut vertrowen, dalam bahasa Prancis disebut believe trust of confidence”. Dari pengertian ini dapatlah dikatakan bahwa dasar dari kredit adalah kepercayaan. Thomas Suyanto, dkk dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan menyatakan : “Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan”. Disini kepercayaan merupakan tiang transaksi bahwa Bank percaya masyarakat (peminjam) melaksanakan kewajibannya dan begitu juga sebaliknya masyarakat harus memberikan kepercayaan penuh pada Bank bahwa uang yang disimpan di Bank sewaktu-waktu dapat diambil kembali bila sudah jatuh waktunya. Dari uraian ini nampak jelas bahwa tanpa adanya kepercayaan tidak mungkin terjadi pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur. Namun disamping adanya kepercayaan juga mutlak adanya jaminan dalam perjanjian kredit, sebab jaminan ini mempunyai peranan penting yaitu, apabila penerima kredit tidak melunasi hutangnya, Bank dapat menjual barang jaminan untuk melunasi hutangnya di debitur. Mengenai istilah kredit ini, Mariam darus Lebih cenderung untuk menamakannya dengan perjanjian kredit Bank. Bank diletakkan di sini adalah


33

untuk membedakannya dengan perjanjian pinjam uang, dimana yang memberikan pinjaman uang bukan Bank. Untuk dapat membahas pengertian perjanjian kredit ini ada baiknya penulis lebih dahulu menjelasakan apa yang dimaksud dengan Bank, mengingat bahwa salah satu tugas dari Bank ialah memberikan kredit dari dana-dana yang diperolehnya. Menurut Pasal 1 UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan,

dan

menyalurkan

kepada

masyarakat

dalam

rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Di dalam pengertian kredit tersebut diatas, kita jumpain kata persetujuan atau kesepakatan, ini berarti dua pihak berjanji untuk melakukan sesuatu yaitu pinjam meminjam uang. Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuatnya dan jika salah satu pihak cidera janji, maka berhaklah pihak lainnya untuk menuntut pemenuhan akan janji yang diperbuatnya dengan pihak lawannya sehingga apa yang diperjanjian itu akan dipenuhi pihak yang belakangan ini. Agar tidak timbul kesulitan di belakang hari maka perjanjian itu berbentuk perjanjian tertulis.


34

Setiap Bank telah menyediakan blanko atau formulir model perjanjian kredit yang isinya disiapkan terlebih dahulu, hal ini untuk menjaga keseragaman praktek perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan kredit bagi setiap pemohon yang akan mendapatkan kredit dari Bank, baik Bank pemerintah maupun Bank swasta. Formulir disediakan bagi pemohon, tentang isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon, hanya yang dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang ditentukan dalam formulir atau tidak. Hal-hal yang kosong dalam blanko adalah hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya. Dengan demikian perjanjian kredit adalah perjanjian standard, karena dalam praktek, setiap Bank telah menyediakan formulir dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi dan dituruti oleh pemohon kredit tanpa diperbincang lebih dahulu dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit sepanjang mengenai bunyi perjanjian standard itu tidak pernah dipersoalkan oleh penerima kredit, pada umumnya mereka menerima saja syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank tersebut. Memang adalah pekerjaan yang sulit kiranya bagi Bank apabila setiap saat membuat perjanjian. Jadi menurut pendapat penulis dibuatnya perjanjian standard adalah alasan praktis karena pada umumnya nasabah Bank bukan satu dua, tetapi sangatlah banyak terutama Bank-bank yang sudah berkembang pesat. Di samping itu alasan lain berhubung karena besarnya risiko yang akan dihadapi oleh Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya dari pada risiko yang akan ditanggung


35

oleh penerima kredit. Dan itulah sebabnya Undang-Undang Perbankan kita tidak menentukan bentuk perjanjian kredit itu. Tetapi hendaknya perjanjian kredit itu sekalipun dibuat dalam bentuk standard, disesuaikan dengan fungsi sosialnya agar tidak terlalu memberatkan debitur secara sepihak sehingga benar-benar dapat membantu perekonomian masyarakat. Dari uraian tersebut diatas dapatlah kita simpulkan bahwa perkataan kredit dan perkataan Bank adalah hal yang tidak dapat dipisahkan apabila kita tinjau lebih dalam mengenai pemberian pinjaman uang antara nasabah dengan sebuah Bank dengan suatu keterikatan yaitu perjanjian kredit. Jadi dengan jelas terlihat di sini bahwa objek perjanjian kredit adalah uang. Dan jika kita menghubungkan perjanjian ini dengan yang disebut dalam KUH Perdata, maka menurut Mariam Darus bahwa : “Perjanjian kredit adalah perjanjian berbuat sesuatu...dimana masingmasing pihak berhak menuntut pemenuhan dan pemutusan perjanjian dengan ganti rugi”. Mengenai pengertian perjanjian kredit itu, maka perlulah dicari secara penafsiran perhubungan hukum tersebut dengan perjanjian-perjanjian khusus yang terdapat dapat KUH Perdata. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa perjanjian kredit berdasarkan persetujuan atau perjanjian pinjaman uang, maka perjanjian kredit adalah mendekati pengertian perjanjian pinjam mengganti yang diatur dalam Buku III KUH Perdata Bab XIII. Baik menurut Undang-Undang Perbankan dan KUH


36

Perdata ada diatur unsur yang sama yaitu kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Namun demikian bukanlah berarti perjanjian kredit yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dikuasai oleh Bab XIII Buku III KUH Perdata, karena kewajiban untuk mengembalikan pinjaman didalam Undang-Undang Perbankan berpedoman kepada akad perjanjian kredit yang telah diikat antara pihak Bank dengan si peminjam kredit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik perjanjian pinjam mengganti yang diatur KUH Perdata maupun perjanjian kredit yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan tetap mempunyai corak tersendiri dan dapat dibedakan karena : 1. Perjanjian

kredit

yang

diatur

dalam

Undang-Undang

Perbankan

merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, sedangkan perjanjian pinjam meminjam dalam KUH Perdata termasuk barang; 2. Perjanjian kredit diatur dalam Undang-Undang Perbankan, terjadi dikalangan Bank, sedangkan pinjam meminjam dalam KUH Perdata terjadi di masyarakat umum; 3. Perjanjian kredit diadakan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan perjanjian pinjam meminjam dalam KUH Perdata ditentukan berdasarkan jangka waktu tertentu; 4. Dalam perjanjian kredit penerima kredit tidak bebas untuk menentukan sendiri tujuan penggunaan kredit, sedangkan dalam KUH Perdata peminjam berhak menentukan pinjamannya dengan bebas;


37

5. Dalam perjanjian kredit ada bunga yang telah ditentukan, sedangkan dalam

KUH

Perdata

boleh

atau

diperbolehkan

memperjanjikan

pembayaran bunga dalam arti bukan suatu keharusan. Dari uraian di atas kelihatan bahwa kedua perjanjian tersebut sama-sama mengenai perjanjian pinjam meminjam uang tetapi peraturan-peraturan (undangundang) yang mengaturnya adalah berbeda, yakni bahwa pinjam meminjam uang diatur dalam KUH Perdata sedangkan perjanjian kredit diatur dalam UndangUndang Perbankan. Tetapi oleh karena perjanjian kredit tidak diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Perbankan maka apabila timbul sengketa, kita harus berpedoman pada akad perjanjian kredit yang telah diikat antara pihak Bank dengan si peminjam kredit.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu

Recommend Documents