BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1. Tinjauan Teoretis 2.1.1. Pengertian Organisasi Sektor Publik Dalam kehidupan kita sehari-hari, keberadaan organisasi sektor publik dapat di lihat di sekitar kita. Institusi pemerintahan, partai politik, ta’mir masjid, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan puskesmas termasuk organisasi sektor publik. Menurut Nordiawan (2006: 1) organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Di sebut sebagai entitas ekonomi yang tidak kecil, bahkan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Tetapi, berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik di kelola tidak untuk mencari laba (nirlaba). 2.1.2. Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1. Kinerja Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok
individu. Kinerja bisa
diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai 7
kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Menurut Mahsun (2006: 34-35) pada organisasi sektor publik, pengukuran keberhasilannya lebih kompleks, karena hal-hal yang dapat diukur lebih beraneka ragam dan kadang-kadang bersifat abstrak sehingga pengukuran tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu variabel saja. Dengan kata lain tidaklah mudah melakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik terutama yang pure non profit seperti pemerintah, khusus untuk organisasi pemerintah, selama ini pengukuran keberhasilannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit di lakukan secara obyektif. Selama ini pengukuran kinerja instansi pemerintah, lebih di tekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Dengan kata lain, suatu instansi akan dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100 % (seratus persen) anggaran pemerintah, meskipun hasil serta dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar (ukuran mutu). Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik menjadi sulit dan kompleks. Suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu organisasi sektor publik sudah sangat mendesak untuk disusun. Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. 8
Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahu kita apa yang telah terjadi bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi harus
menggunakan
pengukuran
kinerja
secara
efektif
agar
dapat
mengidentifikasi strategi dan perubahan yang operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai: a. Bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan. b. Membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan. c. Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatan kinerja. d. Menunjukkan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi. e. Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif. f. Mengalokasi sumber daya, dan g. Meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan. Meningkatkan administrasi
publik
ketidakpuasan.
kesadaran memicu
Tuntutan
masyarakat
timbulnya
yang
semakin
terhadap
gejolak tinggi
penyelenggaraan
yang berakar diajukan
pada
terhadap
pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima 9
amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Menurut (Mardiasmo, 2002: 121) Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud meliputi pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publikdi maksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan oleh sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran financial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikemnbangkan ukuran kinerja non-finasial. Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah
untuk
masyarakat
menciptakan
merupakan
kesejahteraan
sebuah
konsep
masyarakat.
yang
sangat
Kesejahteraan multikompleks.
Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat 10
material saja, namun termasuk kesejahteraan nonfisik yang lebih bersifat immaterial. Dalam suatu negara yang berbentuk kerajaan negara memliki raja, namun dalam Negara yang berbentuk republik yang dimiliki negara adalah rakyat atau masyarakat. Oleh karena itu, rakyat atau masyarakat yang harus dilayani oleh negara. Negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. (Mahmudi, 2007: 7-8). Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan rewardpunishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntanbilitas. a. Feedback Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Selain itu, hasil ini pun bisa dijadikan landasan pemberian reward and punishment terhadap manajer dan anggota organisasi. b. Penilaian Kemajuan Organisasi Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) 11
maka kemajuan organisasi bisa dinilai. Semestinya ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya. Jika pada suatu periode, kinerja yang dicapai ternyata lebih rendah daripada periode sebelumnya,
maka
harus
diidentifikasi
dan
ditemukan
sumber
penyebabnya dan alternatif solusinya. c. Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan dan Akuntanbilitas Pengukuran bermanfaat
untuk
kinerja
menghasilkan
pengambilan
organisasi
keputusan
yang
manajemen
sangat maupun
stakeholders. Keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat membutuhkan dukungan informasi kinerja ini. Informasi kinerja juga membantu menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengurus organisasi. 2. Pentingnya Pengukuran Kinerja di Sektor Publik Menurut Mahmudi (2007: 12) Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan di gunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Pemerintah berperan dalam pembuatan regulasi dan pembuatan kebijakan saja. Namun berbagai konsep tersebut sebenarnya memiliki muara yang tidak jauh berbeda, yaitu berusaha menciptakan masyarakat yang sejahtera, kemakmuran, kehidupan yang lebih baik dan manusiawi. 12
Mengukur kesuksesan sektor publik tidaklah semudah mengukur kesuksesan suatu perusahaan bisnis. Untuk bisa mengukur sukses atau tidaknya organisasi sektor publik perlu di ketahui beberapa hal penting berikut: a. Apa yang sebenarnya di ukur? b. Skala atau ukuran apa yang akan di gunakan? c. Berapa toleransi kesalahan (margin of error) yang dapat di terima? d. Siapa yang akan mengukur? e. Untuk siapa informasi kinerja tersebut dan apa yang akan mereka lakukan dengan laporan hasil kinerja itu? 3. Tujuan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Sektor Publik Menurut Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen baik organisasi sektor publik maupun swasta. Namun karena sifat dan karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, penekanan dan orientasi pegukuran kinerjanya pun terdapat perbedaan. Tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor publik adalah: a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya d. Memberikan pertimbangan yang sisitematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment e. Memotivasi pegawai f. Menciptakan akuntanbilitas pegawai 13
4. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik Sektor publik tidak lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik Mahsun (2006: 38): a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja. b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. i. Menunjukkkan peningkatan yang perlu di lakukan. j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 14
5. Aspek Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut ini (Bastian, 2006: 331): 1.
Aspek Finansial. Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga Dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.
2.
Kepuasan Pelanggan. Dalam globalisasi perdagangan,peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan.
3.
Operasi dan Pasar Internal. Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Disamping itu, informasi operasi dan pasar internal menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.
4.
Kepuasan Pegawai. Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi.
5.
Kepuasan Komunitas dan Stakholders. Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para stakeholders.
15
6.
Waktu Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan. Mekanisme pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Membuat komitmen dan menjalankan pengukuran kinerja. Hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah sesegera mungkin membuat komitmen pengukuran kinerja, dan menjalankannya dengan tidak mengharapkan pengukuran kinerja akan langsung sempurna, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja tersebut. b. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan suatu cerminan upaya organisasi untuk memperbaiki kinerja. c. Menyesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi Organisasi harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan bentuk dan besarnya organisasi, budaya, visi, tujuan, sasaran, dan struktur organisasi.
2.1.3. Penilaian Kinerja Value for Money 1. Penilaian Kinerja Value for Money Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru 16
muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. a. Ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. b. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. c. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang
telah
ditetapkan.
Secara
sederhana
efektivitas
merupakan
perbandingan outcome dengan output. Analisis value for money memerlukan data input dan output yang memadai
karena value for money mempunnyai kaitan eratdengan
pengukuran output dan input. Permasalahan yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya data yang lengkap terutama data output. Tidak tersedianya data output yang lengkap tidak berartianalisis value for money tidak dapat dilakukan. Karena untuk mengukur output seringkali terdapat kesulitan, organisasi sektor publik (intermediate output) menggunakan 17
output antara (intermediate output) atau indikator kinerja (performance indicator) sebagai alat ukur output. Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output maksimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntanbilitas publik dan pelaksanaan good governance. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntanbilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. (Mardiasmo, 2002: 4). 2. Manfaat Implementasi Konsep Value for Money Manfaat Implementasi Konsep Value for Money pada Organisasi Sektor Publik menurut Mardiasmo (2006: 7) antara lain : a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, b. Meningkatnya mutu pelayanan publik, c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input, d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan, e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Menurut Mahsun (2006: 73) Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan 18
secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbedabeda tergantung pada titik pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kunerja perlu mempertimbangkan komponen berikut: a. Biaya Pelayanan (cost of service) Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (unit cost), misalnnya biaya unit pelayanan.Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. b. Penggunaan (utillization) Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan permintaan publik (public demand).Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukuranya biasanya berupa volume absolut atau presentase tertentu. c. Kualitas atau Standar Pelayanan (quality and standarts) Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur, pelan-pelan saja karena menyangkut cepat atau lambat pertimbangan yang sifatnya subjektif. d. Cakupan Pelayanan (coverect) Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. e. Kepuasan (satisfaction) 19
Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jejak pendapat secara langsung.Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat (need assesment) dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. 3. Pelaporan Hasil Pengukuran Kinerja a. Peraturan Pemerintah No. 17/2003 Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai
bidang.
Pembentukan
pemerintahan
negara
tersebut
menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.
20
Selama ini dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundangundangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundangundangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan. b. Peraturan Pemerintah No. 58/2005 Peraturan pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan agar pada setiap akhir tahun anggaran, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari Laporan 21
Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah yang dilengkapi dengan kinerja berdasarkan tolok ukur rencana strategis. Tetapi Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah dipandang tidak mencukupi untuk menunjukkan kinerja pemerintah sebab penilaian kinerja harus didasarkan tolok ukur rencana strategis memuat indikator tentang impact, benefit, outcomes, output dan input. Oleh sebab itu, Peraturan Pemerintah Nomor menambahkan perlunya penilaian kinerja berdasarkan rencana strategis selain keharusan bagi kepala daerah untuk menyusun Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005. c. Peraturan Pemerintah No. 8/2006 Laporan
Keuangan
adalah
bentuk
pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, 22
utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. d. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. 3) Penerimaan daerah. 4) Pengeluaran daerah. 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
23
6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan
tugas
pemerintahan
daerah
dan/atau
kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan
keuangan
daerah,
akuntansi
keuangan
daerah,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. e. Peraturan Pemerintah No. 3/2007 Peraturan Pemerintah No. 3/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (key performance indicator) dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah bertujuan : 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik,
24
2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pelaporan hasil pengukuran kinerja adalah tahap pengukuran kinerja setelah analisis data yang berkaitan dengan kinerja selesai dilaksanakan sesuai dengan teknik pengukuran kinerja yang digunakan. Tujuan pelaporan hasil pengukuran kinerja adalah mennyajikan, menjelaskan, dan menyampaikan informasi kinerja yang telah berhasil diukur dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan pada periode berikutnya. Bentuk dan format laporan juga tergantung
pada teknik dan
pendekatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja. Namun setidaknya item pokok yang harus ada dalam pelaporan hasil pengukkuran kinerja adalah: a. Target/ rencana b. Kriteria (ukuran dan indikator kinerja) c. Realisasi d. Penyimpangan realisasi terhadap target/rencana yang ditetapkan e. Asumsi-asumsi pokok. Monitoring kinerja merupakan salah satu dari sejumlah alat bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah layanan dan program-program pemerintah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan stakeholder lainnya. Monitoring dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi apakah teknik atau cara melakukan segala sesuatu sudah lebih baik dari sebelumnya. Dengan monitoring kinerja maka akan membantu meningkatkan 25
efisiensi dan efektifitas organisasi layanan publik. Berikut teknik atau cara melakukan monitoring kinerja Scales (1997): a. Mengembangkan indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian tujuan organisasi sehingga ada kejelasan tentang apa sebenarnya yang hendak dicapai organisasi dan bagaimana cara mengukur pencapaian tujuan organisasi tersebut. b. Memaparkan hasil pencapaian terhadap tujuan dan program berdasarkan indikator kinerja diatas dan menjelaskan bagaimana dana publik dibelanjakan sehingga mencerminkan akuntanbilitas. c. Layanan publik diharapkan dengan melakukan pengukuran dan monitoring kinerja organisasilayanan publik diharapkan bisa digunakan sebagai dasar memperbaiki kinerja organisasi. Pertanyaan mendasar dalam proses monitoring ini adalah bagaimana sumber daya digunakan dan apakah tindakan yang diperlukan untuk menjamin tercapainya sumber daya secara efektif dan efisien sudah dilakukan. Monitoring kinerja
sebaiknya
difokuskan
pada
proyek-proyek
strategispemerintah yaitu pada organisasi layanan publik yang menghasilkan public good and services. Pada organisasi ini monitoring kinerja dilakukan dengan mempublikasikan rumusaan indikator kinerja yamg telah disepakati antara semua stakeholder baik internal maupun eksernal dan selanjutnya mengidentifikasi serta menganalisis pencapaian yang sudah diimplementasikan pemerintah secara sebagian dasar untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
26
