BAB II TINJAUAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. Pada hakekatnya, Agama-Agama besar di dunia memuat ajaran tentang

BAB II TINJAUAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

A. Sejarah Hak Asasi Manusia Pada hakekatnya, Agama-Agama besar di dunia memuat ajaran tentang hak asasi manusia, baik Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu, memuat ketentuan bahwa setiap manusia berhak atas kebebasan beragama, non-diskriminasi, noneksploitasi, hidup merdeka, dan hak-hak lainnya.57 Berikut beberapa instrumen hukum yang menjadi bagian dari sejarah perkembangan HAM di dunia: 1.

Code of Hammurabi (1780 SM), memuat kepastian dan keadilan hukum dimana hukuman hanya bagi para pelaku kriminal harus tertangkap tangan dan bagi hakim yang tidak adil akan didenda dan dicabut dari posisinya.

2.

Charter of Cyrus (539 SM), dokumen HAM pertama yang memuat kata hak didalamnya. Dokumen tersebut memuat beberapa hak, yang paling utama adalah kebebasan beragama, toleransi budaya, pelarangan kerja paksa, dan penghapusan perbudakan.

3.

Asoka’s Edicts (280 SM), memberi petunjuk terkait advokasi HAM yang berfokus pada pembebasan dari penderitaan, perlakuan tahanan yang manusiawi, toleransi beragama, keadilan berimbang, menentang hukuman mati, dan penyiksaan layaknya binatang.

4.

Magna Charta (1215 M), Raja John Lockland telah mengakui hak-hak rakyat secara turun-temurun, baik kebebasan yang tidak boleh dirampas

57

Michael Haas. Op.Cit., halaman 11-17

Universitas Sumatera Utara

tanpa keputusan pengadilan dan pemungutan pajak harus dengan persetujuan Dewan, sehingga Kerajaan tidak memiliki kekuasaan absolut lagi. 5.

Petition of Rights (1628 M), diterbitkan oleh parlemen berdasarkan ketidakpuasan terhadap kerajaan atas perintah Edward Coke, yang memberikan prinsip-prinsip kepada rakyat jelata sama seperti yang diberikan kepada bangsawan, pemungutan pajak atas izin parlemen, dan tidak seorangpun yang dipenjara tanpa disebutkan sebabnya.

6.

Peace of Westphalia (1648 M), memuat prinsip persamaan antar negara/bangsa, pengakuan atas kedaulatan negara, dan prinsip nonintervensi walaupun, pemerintah dapat mengajukan komplain atas penganiayaan rakyat mereka di luar negeri dan menyelamatkan mereka dari hal yang membahayakan. Di bawah sistem Westphalia, para penguasa menghormati keyakinan agama satu sama lain.

7.

Bill of Rights (1689 M), walaupun berisi ketentuan yang diskriminatif dimana bagi kaum Katholik untuk seterusnya tidak dapat menjadi raja, hanya kaum Protestan yang bisa menjadi raja. Selain itu juga memuat ketentuan atas pemilihan yang bebas dan adil, kebebasan memberikan petisi untuk raja, hak kaum Protestan untuk memiliki senjata, bebas dari hukuman yang kejam dan tidak biasa, serta bebas dari denda dan kehilangan tanpa pengadilan.58

58

Ibid., halaman 37-42


Ketika HAM memasuki Bahasa Inggris di tahun 1940-an, HAM adalah sekumpulan aturan yang menjadi alat untuk melawan Orde Adolf Hitler yang bersifat tirani.59 Bahwa perlawanan tersebut penting untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, kemerdekaan dan kebebasan beragama, serta untuk menjaga HAM dan keadilan dimana HAM dijadikan sebagai slogan untuk membenarkan perang.60 Pada 1941, Presiden AS, Franklin Delano Roosevelt mengemukakan gagasan terkenal, yaitu the four freedoms berisi freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, freedom from fear.61 Pada 1945, atas dasar inisiatif negara-negara pemenang perang, didirikanlah

PBB

dengan

tujuan

utama

untuk

mencapai

kerja

sama,

pembangunan, dan HAM internasional serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu pencapaian utama PBB adalah untuk menetapkan standar

berupa

kodifikasi

HAM

universal.62

Pertama

sekali

adalah

mengembangkan sebuah definisi resmi secara universal dengan menyatakan sebuah deklarasi sebagai suatu dasar untuk sebuah konvensi yang mengikat secara hukum dan menciptakan mekanisme penerapan internasional.63 Walaupun dalam penyusunan deklarasi tersebut banyak terdapat persoalan-persoalan namun pada akhirnya lahir suatu rumusan yang menekankan bahwa seluruh HAM adalah universal, tak bisa dipilah, saling tergantung, dan akan terus berhubungan.64 Deklarasi tersebut adalah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal HAM. Perkembangan terakhir pada 1993, World Conference on Human

59

Samuel Moyn. Op.Cit., halaman 44 Ibid., halaman 49 61 M. Afif Hasbullah. Op.Cit., halaman 22 62 Manfred Nowak. Op.Cit., halaman 79 63 Ibid., halaman 81 64 A. Masyhur Effendi. Op.Cit., halaman 79 60


Rights yang menghasilkan The Vienna Declaration and Program of Action yang menjembatani pandangan HAM blok barat dan blok timur dan visi global tentang HAM.65 Satu dari berbagai tantangan utama bagi sistem HAM internasional adalah penegakan HAM yang efektif terhadap pemerintahan yang tidak memiliki kemauan untuk mematuhi kewajiban HAM serta mematuhi keputusan badan HAM.66 Namun, untuk implementasi HAM secara universal tidaklah mudah karena terdapat beberapa kendala. Pertama, kendala ideologis dimana setiap negara memiliki pandangan HAM yang tidak sama akibat dari ideologi yang berbeda. Kedua, kendala ekonomi dimana pada negara kaya implementasi HAM relatif stabil sedangkan pada negara berkembang/miskin implementasi HAM terkadang dikorbankan dengan dalih untuk memenuhi hal-hal yang lebih penting. Ketiga, kendala teknis dimana dari sekian banyak instrumen HAM yang ada tidak didukung dengan jumlah ratifikasi yang cukup, selain itu juga karena adanya reservasi yang banyak, keengganan untuk menerima pengawasan internasional, keberatan untuk memenuhi semua kewajiban, dan terdapat ketidaksamaan.67 Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan upaya promosi untuk implementasi HAM secara universal dengan cara membuat aturan standar atas berbagai hak, memperbanyak publikasi di semua sumber informasi dan komunikasi, serta peran aktif dunia internasional dalam penegakan HAM.68 Pada intinya, hukum HAM internasional berusaha untuk mengatur bidangbidang

yang secara tradisional di luar lingkup HI yaitu yurisdiksi domestik

65

M. Afif Hasbullah. Op.Cit., halaman 32 Manfred Nowak. Op.Cit., halaman 367 67 Boer Mauna. Op.Cit., halaman 692-697 68 Michael Haas. Op.Cit., halaman 98-99 66


negara dimana hukum HAM internasional salah satunya berusaha untuk membebankan hukuman terhadap pelanggaran HAM dalam negeri, yang pada hakekatnya menjadi yuridiksi domestik, namun karena alasan khusus hukum HAM internasional dapat ambil bagian dalam yuridiksi domestik suatu negara.69

B. Instrumen Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia Benih-benih sistem HAM internasional ditanam di Konferensi Perdamaian Den Haag 1899, dimana mekanisme dasar untuk melindungi manusia melalui perjanjian internasional pertama kali dibahas pada Konferensi Den Haag.70 Pada perkembangannya, telah banyak lahir instrumen HAM, baik di tingkat uiversal maupun regional. Setiap negara dapat menjadi pihak dalam instrumen di tingkat universal sedangkan instrumen di tingkat regional hanya untuk negara-negara yang secara geografis terletak di wilayah instrumen tersebut.71 Berikut adalah beberapa instrumen HAM di tingkat universal: 1.

Charter of the United Nations 194572 tujuan PBB salah satunya berdasarkan piagam tersebut adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam mengembangkan dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM. Piagam PBB hanya memberikan rekomendasi, dukungan, dan dorongan tanpa memberikan

69

Matthew Happold. 2012. International Humanitarian Law and Human Rights Law. Research Handbook on International Conflict and Security Law, halaman 2 70 Roger Normand dan Sarah Zaidi. Op.Cit., halaman 35 71 Fadillah Agus. Op.Cit., halaman 89-90 72 Ian Brownlie. 1993. Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia. Jakarta: UI Press, halaman 3-17


kewajiban yang mengikat bagi negara peserta dan juga tidak memberikan definisi atas HAM.73 2.

Universal Declaration of Human Rights 194874 Deklarasi yang dirancang untuk menjadi sebuah International Bill of Rights walaupun deklarasi tersebut hanya sebuah manifesto berisi pernyataan tentang cita-cita dan tidak memuat ketentuan yang bersifat memaksa, namun deklarasi tersebut adalah sebuah pelopor atas rumusan HAM dan pedoman bagi instrumen HAM selanjutnya.75 Deklarasi tersebut berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan negara masing-masing, dimana deklarasi mengandung 2 makna. Pertama, komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara dan bangsa. Kedua, berupa kriteria objektif dalam menilai setiap kebijakan pemerintahan.76 Bagi negara-negara anggota PBB, deklarasi tersebut sifatnya mengikat sehingga setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap isi deklarasi menjadi masalah bagi masyarakat internasional yang membuat masyarakat internasional berhak untuk mempersoalkannya ke Komisi Tinggi HAM PBB atau lembaga HAM lainnya

yang

dapat

menghasilkan

sanksi

internasional.

Hakekat

universalitas HAM sesungguhnya dalam deklarasi tersebut adalah standar nilai kemanusiaan bagi siapapun, tanpa terkecuali.

73

Starke. Op.Cit., halaman 481 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Op.Cit., halaman 137-144 75 Starke. Op.Cit., halaman 482 76 M. Afif Hasbullah. Op.Cit., halaman 36 74


3.

Convention on the Protection and Punishment of the Crime of Genocide 194877 Konvensi ini merupakan jawaban terhadap kekejaman yang terjadi selama Perang Dunia II sehingga para pelaku dapat diadili. Konvensi tersebut menjadi perjanjian HAM pertama yang sebagian besar menyangkut tentang cara negara memperlakukan warga negaranya. 78

4.

Convention Relating to the Status of Refugees 195179 Konvensi ini menjelaskan hak dan kewajiban para pengungsi, terutama hak untuk tidak dipaksa kembali ke tempat asal, memuat ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan pengungsi sehari-hari termasuk pekerjaan, pendidikan, dan jaminan sosial.80

5.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 196681 Bahwa perlindungan terhadap diskriminasi dan perjuangan melawan diskriminasi rasial adalah salah satu inti kegiatan HAM PBB. Konvensi tersebut tidak hanya melarang diskriminasi rasial dalam bentuk sempit tetapi juga melarang diskriminasi berdasarkan warna kulit, etnis, atau kebangsaan yang tujuan atau pengaruhnya adalah untuk menghalangi orang untuk menikmati HAM, termasuk larangan terhadap segala bentuk pemisahan dalam masyarakat.82

77

Ian Brownlie. Op.Cit., halaman 39-44 Matthew Happold. Op.Cit., halaman 3 79 Ian Brownlie. Op.Cit., halaman 66-88 80 Boer Mauna. Op.Cit., halaman 683 81 Ian Brownlie. Op.Cit., halaman 198-215 82 Manfred Nowak. Op.Cit., halaman 89-91 78


6.

International Convenant on Civil and Political Rights 1966 dan International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights 196683 Konvenan-konvenan tersebut dibuat untuk menyempurnakan rencana International Bill of Rights sebelumnya, dengan kata lain melengkapi Universal Declaration of Human Rights 1948, dimana dua kovenan tersebut bersifat mengikat untuk menghormati HAM, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dua kovenan tersebut memuat HAM yang berbeda namun juga memuat ketentuan umum, misal hak menentukan nasib sendiri dan larangan diskriminasi.84

7.

Proclamation of Teheran 196885 Diproklamasikan oleh Konferensi Internasional tentang HAM di Teheran yang menyatakan antara lain bahwa semua anggota masyarakat harus memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan kesadaran atas HAM, mematuhi

asas

non-diskriminasi,

menentang

kolonialisme,

memaksimalkan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar negara sehingga tidak menghalangi perwujudan HAM, dan pendidikan bagi seluruh manusia untuk mencapai tujuan. 8.

Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 197586 Sebuah deklarasi yang berdasarkan oleh konsensus yang pada prinsipnya berisikan larangan penyiksaan sesuai dengan Piagam PBB dan

83

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Op.Cit., halaman 144-175 Starke. Op.Cit., halaman 486 85 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Op.Cit., halaman 318-322 86 Ian Brownlie. Op.Cit., halaman 45-49 84


Deklarasi Universal HAM. Komisi Tinggi HAM PBB menunjuk Special Rapporteur terhadap yang berkaitan dengan penyiksaan, dengan mandat untuk mencari dan menerima informasi yang kredibel dari pemerintah serta badan-badan khusus, IGO, dan LSM dan merespon secara efektif terhadap informasi yang berkaitan dengan penyiksaan.87 Deklarasi tersebut menjadi dasar bagi konvensi tentang penyiksaan. 9.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 197988 Konvensi

tersebut

menentukan

larangan

terhadap

segala

pembedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai tujuan dan pengaruh untuk menghalangi atau meniadakan pengakuan, dinikmati, dan pelaksanaan HAM bagi perempuan. Konvensi tersebut menetapkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya serta larangan tindakan tidak manusiawi terhadap perempuan.89 10. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 198490 Konvensi tersebut mengkategorikan penyiksaan sebagai kejahatan internasional dan meminta negara-negara untuk bertanggung jawab untuk mencegah penyiksaan dan menghukum para pelaku penyiksaan.91 Konvensi tersebut dibuat karena dalam menghadapi tindakan penyiksaan 87

Lyal S. Sunga. Op.Cit., halaman 82-83 Ian Brownlie. Op.Cit., halaman 126-143 89 Manfred Nowak. Op.Cit., halaman 92 90 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Op.Cit., halaman 209-224 91 Boer Mauna. Op.Cit., halaman 684 88


yang secara sistematis terjadi di hampir seluruh dunia tidak cukup hanya berupa deklarasi larangan penyiksaan saja dimana tujuan yang paling penting dari konvensi adalah memberi hukumanan bagi pelaku penyiksaan, mewajibkan negara untuk mencegah penyiksaan, dan melarang legalisasi segala tindakan penyiksaan.92 11. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 198593 Adalah sebuah deklarasi terhadap para korban agar para korban memiliki kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, penghormatan atas martabatnya, dan mendapat ganti rugi yang layak, baik restitusi, kompensasi, rehabilitasi, atau bantuan lainnya. 12. Convention on the Rights of Child 198994 Konvensi tersebut menegaskan hak anak untuk mendapat pengakuan dari lingkungan mereka, pengakuan atas kemampuan anak, perlindungan serta fasilitas untuk menunjang kesehatan, pendidikan, partisipasi, kehidupan anak yang normal, dan juga larangan untuk melakukan ekploitasi, kekerasan, dan kejahatan terhadap anak.95 13. Vienna Declaration and Programme of Action 199396 Dihasilkan berdasarkan Konferensi Dunia tentang HAM di Wina yang mengakhiri perbedaan HAM antara Blok Timur dan Blok Barat sehingga dapat merangkum seluruh visi global HAM. Deklarasi dan Program Aksi tersebut memuat banyak hal terkait HAM yang diantaranya 92

Manfred Nowak. Op.Cit., halaman 94-96 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Op.Cit., halaman 515-518 94 Ian Brownlie. Op.Cit., halaman 144-147 95 Manfred Nowak. Op.Cit., halaman 97 96 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Op.Cit., halaman 288-318 93


adalah memperkuat kerjasama internasional dalam pelaksanaan di bidang HAM, penegasan terhadap universalitas HAM, dan perumusan tindakantindakan efektif dalam mencapai pemajuan dan perlindungan HAM, serta hal lainnya terkait isu HAM global.

Selain instrumen HAM di tingkat universal, juga terdapat instrumen HAM di tingkat regional yang berlaku hanya bagi negara di region tertentu. Berikut adalah beberapa instrumen HAM di tingkat regional: 1.

Benua Eropa Dewan Eropa didirikan pada tahun 1948 dan dalam kerangka Dewan

Eropa

berkembang

cepat

upaya-upaya

pemajuan

dan

pengembangan HAM, sesuai dengan pasal 3 Statuta Dewan Eropa dimana negara-negara anggota mengakui prinsip supremasi hukum dan prinsip bahwa setiap orang dalam yuridiksinya menikmati HAM dan kebebasan pokok. Berikut adalah beberapa instrumen HAM di Benua Eropa: a. Konvensi Negara-Negara Eropa Mengenai Hak Asasi Manusia 195097, adalah usaha pertama negara-negara Eropa dalam memberikan bobot hukum secara khusus pada HAM dalam perjanjian

internasional

dan

menggabungkannya

dengan

membentuk sistem pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketentuan yang dimuat dalam konvensi. b. Piagam Sosial Negara-Negara Eropa 196198, dimaksudkan untuk menjadi pelengkap Konvensi HAM Eropa. Piagam ini bertujuan 97

Ian Brownlie. Op.Cit., halaman 314-333 Ibid., halaman 395-421

98


untuk mengembangkan dan melindungi hak sosial dan ekonomi, sedangkan Konvensi HAM Eropa hanya hak politik dan sipil. c.

Akta Final Konferensi Helsinki 197599, Akta ini adalah deklarasi yang berisikan asas-asas yang meliputi penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar, termasuk kebebasan berpendapat, keyakinan, dan Agama, mengandung komitmen untuk bertindak sesuai dengan kewajiban yang ada dalam bidang HAM, dan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan di Eropa. Akta ini bukanlah perjanjian dan tidak mengikat.

2.

Benua Amerika Di negara-negara Benua Amerika, perlindungan dan pemajuan HAM juga menduduki tempat yang pentng dimana sistem pemajuan HAM di Benua Amerika tidak banyak berbeda dengan sistem HAM di Benua Eropa. Namun, berbeda dengan Benua Eropa, di Benua Amerika terdapat ketimpangan kondisi sosial dan ekonomi antar negara yang mempengaruhi sistem HAM. Berikut adalah beberapa instrumen HAM di Benua Amerika: a. Deklarasi Amerika Mengenai Hak dan Kewajiban Manusia 1948100,

ditetapkan

dalam

Akta

Keputusan

Konferensi

Internasional kesembilan Negara-Negara Amerika di Bogota. Deklarasi ini didasarkan pada revisi sebuah konsep yang pertama kali disiapkan pada 1946 oleh Komisi Yuridis Antar Negara-Negara Amerika. Deklarasi ini tidak mengikat dan hanya sebuah rekomendasi dari Konferensi. 99

Ibid., halaman 422-502 Ibid., halaman 505-513

100


b. Deklarasi Punta Del Este 1961101, deklarasi ini adalah bentuk usaha

dari

negara-negara

republik

di

Amerika

untuk

menciptakan program regional mengenai pembangunan sosial yang akan menyaingi paham Sosialis. Oleh karena itu dibentuk Persekutuan untuk Kemajuan (Alliance for Progress). Deklarasi tersebut adalah dokumen yang penting karena menerima adanya asas hubungan antara kebebasan dan jaminan ekonomi serta sosial. c. Konvensi Amerika Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia 1969102, adalah sebuah puncak perhatian negara-negara Amerika dalam HAM dalam bentuk Konferensi Khusus Antarnegara Amerika mengenai Hak-Hak Asasi Manusia yang diadakan di San Jose, Costa Rica, yang kemudian melahirkan konvensi HAM Amerika. Konvensi tersebut dilengkapi dengan Komisi dan Mahkamah dalam hal pelaksanaan dan pengawasan ketentuan konvensi. 3. Benua Afrika Di Benua Afrika, pengembangan dan perlindungan HAM mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan karena beberapa faktor yaitu, kemiskinan, keterbelakangan, kolonialisme, rezim-rezim diktaktor, dan beragam konflik yang berkepanjangan yang membuat tidak adanya kesepahaman HAM antar negara Afrika. Namun, berkat kesadaran para pemimpin Afrika terhadap HAM, berakhirnya kolonialisme,dan atas 101


102


bantuan serta dorongan dari negara-negara di luar Benua Afrika, terutama negara-negara Eropa, berbagai upaya telah dilakukan untuk memajukan HAM sekaligus pembangunan ekonomi dan sosial di Afrika. Salah satu hasilnya adalah Perjanjian Afrika Terhadap Hak Manusia dan Rakyat 1981 atau lebih dikenal sebagai Piagam Banjul, berisikan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki individu serta sejumlah hak kolektif seperti hak kesetaraan, hak menentukan nasib sendiri, hak menguasai sumber daya, pembangunan, perdamaian, dan lingkungan yang nyaman, yang dengan kata lain hak solidaritas. Piagam tersebut juga memasukkan sejumlah kewajiban individu terhadap masyarakat serta nilai-nilai Afrika seperti solidaritas dan rasa hormat terhadap keluarga serta masyarakat lainnya(kaum, suku, atau etnis), kewajiban bekerja, membayar pajak, memelihara dan memperkuat nilai budaya positif Afrika dalam hubungannya dengan anggota masyarakat lainnya dalam semangat toleransi, dialog, dan konsultasi.103 4.

Benua Asia Kawasan ini paling tertinggal dalam membentuk pengaturan regional di bidang HAM. Hal ini dikarenakan Benua Asia memiliki populasi paling banyak dengan tingkat keanekaragaman manusia yang lebih besar, dimana terdapat perbedaan pandangan dan ideologi terhadap HAM. Selain itu, masyarakat di Benua Asia masih memegang teguh adat istiadat, kepercayaan, dan keyakinan yang dianggap cukup untuk menjadi pelindung HAM sehingga tidak perlu lagi dibuat instrumen HAM regional.

103

Manferd Nowad. Op.Cit., halaman 219-220


Namun, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk membentuknya melalui pertemuan negara-negara Asia dalam sejumlah Lokakarya dan Seminar. Salah satunya pada 1993, di Jakarta diselenggarakan Lokakarya Regional Wilayah Asia Pasifik dan menghasilkan Concluding Remarks yang menekankan bahwa pengaturan regional HAM di Asia Pasifik memang

diperlukan,

hanya

saja

proses

pembentukannya

secara

bertahap.104 Di ASEAN terdapat Rencana aksi Hanoi (Plan of Action Hanoi),

dimana

para

pemimpin

ASEAN

berkomitmen

untuk

meningkatkan pertukaran informasi tentang HAM dalam rangka mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan fudamental.

Pada perkembangannya, kontur HAM berubah untuk mencerminkan urgensi moral dari kondisi manusia, seperti fokus kembali atas

keprihatinan

HAM dari negara, masyarakat, atau individu yang ditentukan oleh instrumen hukum dan prosedur pemerintah, yang tidak dimaksudkan untuk menghilangkan upaya sebelumnya namun untuk mengembangkan upaya yang lebih lanjut terkait HAM.105 Hal paling penting dalam perlindungan dan perkembangan HAM adalah kemauan negara, dalam hal ini pemerintah serta masyarakat untuk melakukan segala upaya untuk memperjuangkan HAM, termasuk kemauan untuk mematuhi ketentuan yang dimuat dalam instrumen HAM. Namun, tetap saja ada penyimpangan terhadap ketentuan instrumen HAM, baik yang dilakukan oleh negara maupun individu. Salah satu yang terkenal adalah tindakan AS yang tidak menerima pendapat Komisi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia dimana AS 104

Boer Mauna. Op.Cit., halaman 691 Richard Falk. 2009. Achieving Human Rights. New York: Routledge, halaman 1

105


menolak ketentuan Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia diterapkan untuk kegiatan di Teluk Guantanamo.106

C. Pengaturan Terkait Hak Asasi Manusia Terhadap Tahanan HI secara historis membedakan antara penahanan yang terjadi di negaranegara saat damai dan yang terjadi selama perang. Dalam masa damai, hukum HAM internasional membebankan batasan prosedural dan substantif pada otoritas negara untuk menahan. Misalnya, penahanan harus didasarkan pada hukum, tidak sewenang-wenang, dan tunduk pada judicial review. Pada masa perang, hukum konflik bersenjata atau hukum humaniter umumnya berlaku dan memungkinkan negara untuk menahan orang yang patut diduga mengancam keamanan negara, tanpa memberikan para tahanan jaminan peradilan.107 Penahanan didasarkan pada proses pidana atau imigrasi yang dimaksudkan kurang lebih untuk dua kepentingan pemerintah yang terpisah, yaitu kepentingan mencegah suatu keinginan yang mengandung ancaman keamanan dan kepentingan untuk mencoba dan menghukum atau mendeportasi individu. Namun, tujuan utama dari penahanan adalah untuk mencegah setiap kemungkinan-kemungkinan yang mengancam keamanan.108 Terdapat dua jenis penahanan yaitu penahanan pidana dan penahanan administratif. Penahanan pidana adalah proses penahanan biasa yang dilakukan berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Penahanan administratif digunakan karena alasan keamanan nasional dimana cenderung dilaksanakan dalam bentuk salah satu dari tiga cara sebagai berikut: 106

Matthew Happold. Op.Cit., halaman 10 Monica Hakimi. 2008. International Standards for Detaining Terrorism Suspects: Moving Beyond the Armed Conflict-Criminal Divide. The Yale Journal of International Law. Vol. 33: 369-416, halaman 370 108 Ibid., halaman 392 107


1.

Proses penahanan dilakukan sebelum mengajukan tuntutan pidana.

2.

Proses penahanan dilakukan selama menunggu deportasi.

3.

Proses penahanan murni berdasarkan keamanan hanya terhadap setiap kemungkinan yang mengandung ancaman keamanan.109

Terlepas dari apapun jenis dan cara penahanannya, yang terpenting adalah bahwa hak dan kewajiban para tahanan tetap menjadi perhatian dimana para tahanan harus tetap diperlakukan seperti manusia tanpa mengesampingkan proses hukum yang berjalan terhadap para tahanan. Hal ini untuk menghindarkan penyelewengan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para tahanan, seperti yang marak dipraktekkan di hampir seluruh negara di dunia selama bertahuntahun belakangan, baik yang dilakukan secara rahasia maupun tidak. Hak dan kewajiban yang dimiliki para tahanan adalah seperti yang diatur dalam instrumen HAM pada umumnya, selain itu juga terdapat instrumen HAM yang khusus terhadap para tahanan. Berikut adalah instrumen HAM yang khusus terhadap para tahanan: Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 1955110

1.

Aturan

minimum

standar

ini

tidak

dimaksudkan

untuk

mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem lembaga penjara. Aturan ini hanya bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum, unsur-unsur esensial dari berbagai sistem, dan hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktek yang baik di bidang penanganan tahanan dan manajemen lembaga penjara. Namun, aturan tersebut jelas 109

Ibid., halaman 389 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Op.Cit., halaman 429-449

110


tidak secara keseluruhan dapat diterapkan dalam setiap tempat dan waktu karena sangat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan geografis di dunia. Akan tetapi, Aturan tersebut seyogyanya dapat merangsang lahirnya usaha yang terus-menerus untuk mengatasi kesulitan mengenai penerapannya, dimana perlu kesadaran bahwa aturan tersebut secara keseluruhan mewakili kondisi minimum yang oleh PBB telah diterima sebagai kondisi yang cukup layak. Aturan tersebut memuat standar-standar minimum terhadap para tahanan dalam berbagai bidang, beberapa diantaranya sebagai berikut: a. bahwa setiap lembaga penjara memiliki lembaga pelayanan medis yang memadai beserta para pegawai medis yang mempunyai kualifikasi yang cukup. Lemabaga tersebut memberikan pelayanan dan perawatan medis yang diperlukan bagi setiap tahanan, baik laki-laki maupun wanita. b. bahwa setiap lembaga penjara menyediakan sel tahanan yang layak dengan mempertimbangkan faktor kebersihan, daya tampung, dan sirkulasi udara yang memadai bagi kelangsungan hidup tahanan selama di dalam sel. Menjamin fasilitas penunjang aktifitas tahanan, seperti instalasi sanitasi yang baik dan aktifitas keagamaan. c. bahwa setiap lembaga penjara menjamin persediaan makanan yang bergizi dan minuman yang bersih bagi para tahanan. Memberikan alat-alat kebersihan, pakaian, dan perlengkapan tidur yang cukup. Selain itu juga melaksanakan kegiatankegiatan yang positif bagi para tahanan, seperti olahraga. d. bahwa setiap lembaga penjara menyediakan sarana informasi yang memadai yang dapat digunakan para tahanan sebagai bahan bacaan atau bahan pendidikan yang dapat dipakai dalam waktu tertentu. Sarana informasi tersebut meliputi buku, koran, majalah, radio, dan TV sehingga para tahanan tetap mendapat pengetahuan yang cukup. e. bahwa setiap lembaga penjara menjamin berlangsungnya komunikasi para tahanan dengan baik namun tetap dalam pengawasan lembaga penjara. Tidak dibenarkan pembatasan komunikasi antar para tahanan kecuali karena alasan khusus. Memfasilitasi komunikasi para tahanan dengan keluarga atau pihak lainnya selama dalam batas normal.


Aturan tersebut juga tidak melarang adanya perkembangan atas standar minimum terhadap para tahanan selanjutnya. Code of Conduct for Law Enforcement Officials 1979111

2.

Aparat penegak hukum harus selalu memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka, melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari tindakan-tindakan ilegal, dengan tanggung jawab yang tinggi. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang memuat ketentuanketentuan terkait etika para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya Beberapa ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: a. dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan dan menjunjung tinggi HAM terhadap semua orang, tanpa terkecuali. Terkait dengan hal itu maka para penegak hukum harus mematuhi instrumen HAM nasional dan internasional. b. dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum tidak dibenarkan menggunakan kekerasan, penggunaan kekerasan dibenarkan apabila untuk mengendalikan gangguan keamanan, mencegah ancaman berbahaya, penangkapan pelaku yang tidak kooperatif. Penggunaan senjata hanya dibenarkan apabila terdapat situasi yang membahayakan jiwa. c. dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak dibenarkan melakukan, menghasut atau membiarkan tindakan penyiksaan, kejam, dan tidak manusiawi. Perintah atasan atau keadaan luar biasa tidak dapat menjadi pembenaran terhadap tindakan penyiksaan, kejam, dan tidak manusiawi. d. dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus menjamin perlindungan penuh atas kesehatan orang dalam tahanan mereka dan memberikan pelayanan medis yang diperlukan. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus memberikan bantuan medis bagi para korban, khususnya korban akibat tindakan mereka. e. dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, juga tidak dibenarkan melakukan penyalahgunaan wewenang atau mencari keuntungan pribadi. Para penegak hukum harus selalu mencegah dan memberantas semua tindakan tersebut. 111



3.

Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particulary Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment, or Punishment 1982112 Adalah sebuah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan etika medis dikaitkan dengan peran petugas kesehatan dalam perlindungan narapidana dan tahanan dari tindakan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut: a. adalah tugas dan kewajiban petugas kesehatan untuk memelihara kesehatan para narapidana dan tahanan, melindungi kesehatan fisik dan mental mereka, dan mengobati mereka berdasarkan standar yang telah ditentukan. b. adalah suatu pelanggaran apabila petugas kesehatan secara aktif atau pasif, baik turut serta, terlibat, maupun menghasut melakukan tindakan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. c. adalah suatu pelanggaran apabila petugas kesehatan tidak mengevaluasi, melindungi, atau memperbaiki kesehatan fisik dan mental para narapidana dan tahanan. d. adalah suatu pelanggaran apabila petugas kesehatan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya dalam pemeriksaan kesehatan para narapidana dan tahanan dengan menggunakan cara yang berakibat buruk bagi kesehatan mereka atau cara yang bertentangan dengan ketentuan umum yang relevan. e. adalah suatu pelanggaran apabila petugas kesehatan memberlakukan pembatasan terhadap para narapidana dan tahanan, kecuali pembatasan yang berdasarkan alasan medis.

112



4.

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment 1988113 Prinsip-prinsip ini berlaku untuk perlindungan bagi semua orang dalam penahanan atau penjara. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

5.

a. bahwa semua orang dalam penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada manusia. b. bahwa penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan hanya dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum dan berdasarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berwenang. c. bahwa tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan atas HAM yang dimiliki orang-orang dalam penahanan atau pemenjaraan, baik yang terdapat dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. d. bahwa setiap penahanan atau pemenjaraan dilakukan berdasarkan otorisasi yang sah dan legal serta mendapat pengawasan dan kontrol yang efektif dari lembaga yang berwenang. e. bahwa tidak ada seorangpun dalam penahanan atau pemenjaraan mengalami penyiksaan serta perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Basic Principles for the Treatment of Prisoners 1990114 Berisikan prinsip-prinsip dasar dalam memperlakukan tahanan yaitu adalah sebagai berikut: a. semua tahanan harus diperlakukan dengan hormat karena martabat yang melekat dan nilai sebagai manusia. b. tidak ada diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kewarganegaraan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. c. menghormati keyakinan agama dan ajaran budaya kelompok yang dimiliki tahanan. d. tanggung jawab lembaga penjara untuk tahanan penjara dan untuk perlindungan masyarakat terhadap tindak kejahatan serta tanggung jawab yang mendasar untuk mempromosikan kesejahteraan dan pembangunan bagi semua anggota masyarakat.

113


114


e. semua tahanan harus mempertahankan HAM dan kebebasan dasar yang diatur dalam Deklarasi Universal HAM, Kovenan International tentang Hak Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan hak-hak lain yang diatur dalam instrumen HAM lainnya. f. semua tahanan berhak untuk ambil bagian dalam kegiatan budaya dan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan diri. g. melakukan dan mendorong upaya penghapusan sel isolasi sebagai hukuman atau membatasi penggunaannya. h. ketentuan ini memungkinkan tahanan untuk melakukan pekerjaan yang akan memperlancar adaptasi mereka saat kembali ke lingkungan masyarakat nanti dan mengizinkan mereka untuk berkontribusi terhadap keuangan pribadi dan keluarga mereka. i. Tahanan harus memiliki akses ke layanan kesehatan yang tersedia tanpa diskriminasi berdasarkan status hukum mereka. j. Dengan partisipasi dan bantuan dari lembaga masyarakat dan sosial, serta dengan memperhatikan kepentingan korban, kondisi yang baik dan menguntungkan harus dibuat saat reintegrasi dari mantan tahanan menjadi anggota masyarakat lagi. k. Prinsip-prinsip tersebut berlaku adil.


BAB II TINJAUAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. Pada hakekatnya, Agama-Agama besar di dunia memuat ajaran tentang

Recommend Documents