BAB II TINJAUAN PUSTAKA. program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pembiayaan Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/9/PBI/201, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik. 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’ 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. 5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan

8 Universitas Sumatera Utara

atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana

untuk mengembalikan dana

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2.1.1. Tujuan Pembiayaan Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain : 1. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayan mereka dapat melakukan akses ekonomi. 2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana. 3. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya. Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain : 1.

Memaksimalkan laba.

2.

Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.

3.

Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

4.

Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.


2.2. Definisi UMKM Ada beberapa pengertian mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dapat didefinisikan sebagai berikut : 1. Menurut Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pengusaha kecil atau Usaha Kecil (termasuk usaha mikro) sebagai suatu badan usaha milik Warga Negara Indonesia, baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp 200 juta. 2. Biro Pusat Statistik Mendefinisikan Skala Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan jumlah tenaga kerja Dimana Industri kecil (IK) adalah Perusahaan/usaha industri pengolahan (baik yang berbadan hukum ataupun tidak) yang mempunyai pekerja 5-19 orang termasuk pemilik usaha/pengusaha, dan industri yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. 3. Menurut Komisi untuk Perkembangan Ekonomi (Committee For Economic Development) – CED, CED (Committee For Economic Development) mengemukakan usaha kecil sebagai berikut : 1.

Manajemen berdiri sendiri, manajer adalah pemilik.

2.

Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil.

3.

Daerah operasi bersifat lokal.

4.

Ukuran dalam keseluruhan relatif.


Selain itu ada dua konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan defenisi usaha kecil dan menengah yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokkan perusahaan ditinjau dari segi kekayaan perusahaan. Defenisi UMKM dari segi kekayaan perusahaan adalah menurut UU No. 10 tahun 1999 yang dimaksud dengan usaha kecil dan menengah adalah usaha yang mempunyai kekyaan bersi lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan maksimum Rp. 10 Milyar. Berdasarkan SK menteri Deperindag No. 589 tahun 1999 usaha kecil dan menengah adalah usaha yang mempunyai nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp 1 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan. Bank Indonesia menentukan batas tertinggi dari investasi, diluar tanah dan bangunan sebesar Rp 600 juta bagi pengetian industri kecil. Sedangkan defenisi UMKM dari segi tenaga kerja adalah : Menurut BPS Indonesia kriteria usaha kecil adalah jika karyawannya 519 orang jika kurang dari 5 karyawan digolongkan dalam usaha rumah tangga dan usaha menengah terdiri atas 20-29 karyawan. Anderson (1987) mengemukakan defenisi pengelompokkan kegiatan usaha ditinjau dari : 1.

Usaha kecil merupakan bagian integral dan usaha nasional yang mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional.

2.

Mengacu pada UU No.9 Tahun 1995, kriteria Usaha Kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya.


3.

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

4. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1 Miliar pertahun. INPRES No.10 Tahun 1999 mendefinisikan usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 sampai maksimal 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Secara normatif, moral filosofi sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UU 1945, khususnya Pasal 33 yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran perorangan.

2.2.1. Jenis-Jenis UMKM Pembagian jenis-jenis usaha kecil dan menengah dilihat dari bentuk usahanya, Drs.Soetrisno P.H., menerangkan bahwa struktur ekonomi Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral berdasarkan yuridiskonstitusional yaitu pasal 33 dan 34 UU Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 yang paling pokok dan melandasi usaha-usaha pembangunan nasional dibidang ekonomi. Adapun bunyi Pasal 33 sebagai berikut : 1.

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.


3.

Bumi, air dan kekayaan alam yang berkandung di dalamnya dikuasai Negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A. Ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UMKM untuk menghasilkan laba. Ketiga jenis usaha tersebut adalah : a.

Usaha Manufakur (Manufacturing Business), yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Kalau anda bingung, contohnya adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya.

b.

Usaha Dagang (Merchandising Business), yaitu usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya terdapat pada pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari.

c.

Usaha Jasa (Service Business), Yaitu usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa browsing, searching, blogging atau yang lainnya.

2.2.2. Ciri-ciri UMKM Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, adapun ciri-ciri UMKM adalah sebagai berikut :


1) Ciri-ciri Usaha Mikro a.

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

b.

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.

2) Ciri-ciri Usaha Kecil a.

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b.

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai paling banyak Rp2.500.000.000,00.

3) Ciri-ciri Usaha Menengah a.

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b.

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa dalam satu tahun buku.


2.2.3. Peluang dan Tantangan UMKM 1. Peluang UMKM : a.

Indonesia merupakan pasar yang besar. Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki jumlah penduduk yang besar merupakan peluang pasar yang dimanfaatkan sebagai lahan usaha.

b.

Melimpahnya sumber daya alam. Potensi dalam negeri berupa sumber daya alam yang dapat diolah dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki serta dengan ketrampilan sumber daya manusia yang ada merupakan peluang yang harus disiasati untuk menjadi keunggulan kompetitif.

c.

Perubahan tatanan ekonomi dunia. Kondisi ini mendorong terciptanya penyatuan ekonomi dunia pasar yang semakin terbuka dan kompetisi yang sehat. Hal ini menjadi peluang bagi UMKM untuk lebih meningkatkan ekspor, mutu produk serta jenis produk yang lebih baik.

2. Tantangan UMKM : a.

Iklim usaha yang kondusif. Iklim usaha yang tidak kondusif diwujudkan dalam adanya monopoli dalam bidang usaha tertentu, penguasaan industri dari hulu ke hilir oleh industri besar, berbagai peraturan yang tidak mendukung (retribusi, perizinan, dan lain-lain).

b.

Pemberlakuan berbagai standar nasional maupun internasional. Perubahan tatanan ekonomi dunia cenderung menyebabkan pasar bersifat resistensi dan proteksi antara lain dengan diberlakukannya berbagai standar antara lain ISO 9000, ISO 14000, hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain.


2.2.4. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM Menurut Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.20/2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut : 1.

Prinsip pemberdayaan UMKM A. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. B. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. C. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM. D. Peningkatan daya saing UMKM. E. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2.

Tujuan pemberdayaan UMKM A. Mewujudkan

struktur

perekonomian

nasional

yang

seimbang,

berkembang, dan berkeadilan. B. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. C. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemisikinan. D. Kriteria-kriteria UMKM.


Adapun tujuan utama dari pemberdayaan yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat

khususnya

kelompok

lemah

yang

berada

dalam

ketidakberdayaan.Sebagai tujuan dari pemberdayaan UMKM adalah untuk memperkuat usaha UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat menghadapi perdagangan bebas yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia.

2.3. Teori Kemitraan Kemitraan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, yang bersamasama memiliki perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Dalam kemitraan, mitra pemilik berbagi harta, kewajiban, dan laba sesuai dengan kesepakatan kemitraan yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori tentang pentingnya kemitraan organisasi (partnership organization) dikemukakan oleh Riane Eisler dan Alfonso Montuori (1998). Bahwa strategi kemitraan organisasi merupakan bagian dari pendekatan sistem, yang telah mempertimbangkan adanya pengaruh lingkungan organisasi dalam pertumbuhan organisasi. Dalam perkembangannya, suatu organisasi untuk tetap tumbuh dan berkembang, harus memperhitungkan adanya kompleksitas lingkungan. Dimana dalam hal ini organisasi yang dominan (dominanator template) justru akan ditinggalkan, karena lingkungan menuntut adanya kemitraan organisasi. Pada masa sekarang (pola baru), untuk mengelola konflik yang muncul dalam organisasi lebih diutamakan menggunakan pendekatan sistem kemitraan


daripada pendekatan dominan. Model kemitraan dalam organisasi membutuhkan persyaratan sebagai berikut : 1.

Adanya struktur organisasi yang sederhana (flat) dan sedikit hirarki.

2.

Merubah peranan manager, dari the cop menjadi peran fasilitator dan suportif.

3.

Merubah pengertian power, dari power over menjadi power to/with.

4.

Adanya teamwork.

5.

Adanya keanekaragaman produk (diversity product).

6.

Adanya kesamaan gender (gender-balance).

7.

Adanya

kreativitas

dan

jiwa

kewiraswastaan

(creativity

and

entrepreneurship). Bentuk perusahaan kecil yang dapat dengan mudah didirikan ialah usaha bersama atau partnership. Perusahaan ini dikelola oleh dua orang atau lebih dengan tujuan mendapatkan laba. Dalam partnership pelaku bisnis tidak lagi terlibat seorang diri dalam menjalankan perusahaan. Ada orang lain yang membantu dalam pengelolaan dan pengoperasian perusahaan yang memiliki kecakapan di bidang tertentu dalam mengoperasikan perusahaan. Machfoedz (2004) mengemukakan mengenai faktor positif dan negatif dari usaha bersama, yaitu : 1.

Faktor Positif Mudah didirikan maupun mendirikan usaha patungan diperlukan adanya

partner yang sependapat dalam mewujudkan bentuk usaha yang disetujui bersama


kemudian dinyatakan dalam perjanjian tertulis untuk dijadikan dasar pembagian kewajiban dan hak masing-masing. a.

Ketersediaan Modal, karena partnership merupakan usaha patungan yang didirikan secara bersama-sama oleh para pengelolanya, usaha ini lebih mudah dalam mendapatkan modal. Kemampuan finansial partner juga mendukung peningkatan kemampuan untuk mendapatkan biaya yang lebih besar.

b.

Keanekaragaman Kecakapan dan Keahlian, usaha patungan yang ideal sekaligus membawa orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda sehingga saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Perpaduan kecakapan dan keahlian untuk menentukan tujuan, mengelola pengaturan perusahaan, dan memecahkan persoalan dapat membantu keberhasilan usaha. Keluwesan Para partner usaha aktif dalam mengelola perusahaan sehingga bentuk perusahaan ini dapat dengan cepat mengantisipasi perubahan lingkungan usaha.

2.

Faktor Negatif Setiap usaha patungan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas

atas utang perusahaan. Sebenarnya, partner yang manapun dapat melaksanakan kewajiban seorang diri atas utang semua partner dan keputusan hukum, tanpa memandang siapapun di antara mereka yang menjadi penyebab. Seperti halnya pada usaha mandiri, kegagalan perusahaan dapat disebabkan oleh kerugian atas aset pribadi partner secara umum.


a.

Berpotensi terjadi konflik antar partner, setiap partner merupakan wakil perusahaan dalam usaha patungan. Dengan demikian seorang partner dapat melakukan suatu tindakan untuk perusahaan. Pertanggung jawaban bersama ini dapat menjadi kendala hubungan di antara para partner yang jika tidak teratasi dapat menjadi penyebab berakhirnya kerjasama.

b.

Pembagian Laba, mereka yang terlibat dalam usaha patungan harus membagi laba, meskipun dengan jumlah pembagian yang tidak sama. Pengambilan keputusan pembagian keuntungan secara adil dapat menjadi permasalahan apabila jumlah kontribusi mereka bervariasi dalam volumenya sehingga pembagiannya menjadi lebih sulit. Sebaliknya, faktor pembagian laba dapat termasuk faktor positif, jika setiap partner memberikan kontribusi modal berupa waktu, kecakapan, keahlian, dan finansial dalam volume yang sama sehingga formula pembagian keuntungan akan lebih mudah. Kemitraan yang positif dibangun dari adanya saling percaya (trust) untuk bekerjasama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Phil Harkins 19 bahwa Kemitraan dibangun berdasarkan hubungan kerjasama, dan kerjasama dibangun berdasarkan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang bermitra Kepercayaan (trust) adalah fungsi dari komunikasi jadi kemitraan yang gagal adalah karena rusaknya kepercayaan.


2.3.1. Bentuk Program Kemitraan : a. Hibah Hibah dalam bentuk : 1.

Meningkatkan ketrampilan manajerial dan teknik produksi atau pengolahan.

2.

Meningkatkan pengendalian mutu produksi.

3.

Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi.

4.

Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan. Bantuan pemasaran produk mitra binaan, dalam bentuk penjualan produk

mitra binaan, mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pamer (showroom), pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk mitra binaan dapat dilakukan sendiri oleh Pembina atau menyediakan tenaga penyuluh yang berasal dari lembaga pendidikan atau pelatihan swasta professional maupun perguruan tinggi. Jangka waktu atau masa pembinaan untuk mitra binaan dapat dilakukan terus-menerus sampai mitra binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri, dan bankable (dapat diberi pinjaman). b. Beban Operasional Untuk mendukung pelaksanaan program binaan, disediakan dana operasional yang bersumber dari hasil penyumbangan dana kemitraan (bukan dari pokok dan penyisihan laba suatu perusahaan). Dana operasional tersebut dapat digunakan untuk operasional yang meliputi, antara lain :


1.

Kegiatan pembinaan.

2.

Beban perjalanan dinas petugas atau pengelola dalam rangka survey lokasi.

3.

Usaha mitra binaan, monitoring atau evaluasi perkembangan usaha mitra binaan, dan kegiatan penagihan pinjaman.

4.

Beban upah tenaga harian atau honorer yang membantu pelaksanaan.

5.

Program kemitraan.

6.

Beban kegiatan karyawan unit Program Kemitraan yaitu beban yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan karyawan dalam melaksanakan fungsi Pembina, fungsi administrasi, dan keuangan.

7.

Beban administrasi meliputi beban administrasi bank, beban suratmenyurat, dan sejenisnya.

8.

Beban inventaris, yaitu pembelian perangkat komputer beserta program.

9.

Aplikasinya dan inventaris kantor lainnya. Pengadaan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan operasional, yang pengadaannya disesuaikan dengan kondisi dana operasional. Realisasi pengadaan inventaris dan kendaraan bermotor dicatat dan dibukukan sebagai aktiva tetap dalam Neraca Program Kemitraan. Sedangkan rencana penggunaan dana operasional dijabarkan secara terperinci dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Program Kemitraan. Usaha

penghapusan

pembukuan aktiva tetap diusulkan dalam RKA Program Kemitraan.


c. Penanganan Pinjaman Bermasalah Pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh lembaga keuangan manapun termasuk BMT. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika anggota pembiayaan mengingkari janji untuk membayar angsuran pembiayaan atau membayar seluruh utang pembiayaan beserta bagi hasil pada saat jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan kesulitan keuangan yang dihadapi oleh anggota pembiayaan. Faktor tersebut adalah : 1.

Faktor Internal, adalah faktor yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Faktor internal lain yang mempengaruhi yaitu: a. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut. b. Manajemen yang kurang baik. c. Laporan keuangan yang tidak lengkap. d. Perencanaan kurang matang. e. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

2.

Faktor Eksternal, adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, antara lain : a. Aspek pasar kurang mendukung. b. Kurangnya kemampuan daya beli masyarakat. c. Kebijakan pemerintah.


d. Adanya faktor-faktor lain di luar usaha, misalnya kenakalan yang dilakukan peminjam. d. Prioritas Program Kemitraan Program kemitraan ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan. Program Kemitraan dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memilliki kaitan usaha dan diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha. e. Bagi Hasil Pinjaman Konsep bagi hasil pinjaman adalah konsep pembagian hasil atas keuntungan proyek nasabah, dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika proyek atau usaha gagal atau merugi, maka kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi yang telah disepakati. Hal ini yang menjadi satu keunikan produk dalam sistem bagi hasil. Adapun tata cara perhitungan sistem bagi hasil pada koperasi syariah, yaitu : 1.

Penetapan nisbah bagi hasil (atas kesepakatan bersama).

2.

Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah.

3.

Menghitung total saldo rata-rata simpanan biasa.

4.

Menghitung pendapatan bagi hasil.

f. Pelaksanaan Program Kemitraan Oleh Koperasi Syariah Pembina. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, oleh karena itu bagi Koperasi


Syariah Pembina dianjurkan melaksanakan Program Kemitraan. Pelaksanaan Program Kemitraan bagi Koperasi Syariah berpedoman pada RKA program kemitraan yang telah disetujui oleh Komisaris sedangkan sumber pendanaannya berasal dari laba bersih setelah pajak yang besarnya ditetapkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Ada salah satu sub bagian kecil UMKM yang memiliki entrepreneurship (kewirausahaan), tetapi ada pula yang tidak menunjukan sifat tersebut. Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka kita dapat membedakan UMKM dalam empat kelompok atau empat jenis sebagai berikut : a.

Livelihood Activities, UMKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku dikelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Sektor ini disebut sebagai sektor informal.

b.

Micro Enterprises, UMKM ini lebih bersifat pengrajin dan tidak bersifat wirausaha.

c.

Smaal Dynamic Enterprises, UMKM jenis ini cukup memiliki kewirausahaan.

d.

Fast Moving Interprises, ini adalah UMKM asli yang mempunyai jiwa kewirausahaan. Kelompok ini akan menghasilkan pengusaha skala menengah dan besar. Sedangkan berdasarkan laporan kelompok pakar UMKM, APEC dimana

Indonesia menjadi motornya telah di identifikasi ada empat kelompok UMKM di lingkungan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), yaitu :


a.

Kelompok A UMKM yang telah memiliki pasar global. Kelompok ini telah menjadi subkontrak dari perusahaan multi-nasional terutama di sektor otomotif dan elektronik yang berjumlah sekitar 3-4%.

b.

Kelompok B UMKM yang telak memiliki pasar internasional. Kelompok ini sudah mengekspor, tetapi atas dasar pesanan luar negeri dan bukan atas upaya pemasaran yang agresif, berbeda dengan kelompok A, kelompok B tidak continue. Di Indonesia kelompok ini banyak terdapat di Bali dimana para importer asing (yang datang sebagai turis) telah melaksanakan order bisnis yang cukup lumayan. Bahkan produk yang di ekspor bukan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, mereka berjumlah 5-7%.

c.

Kelompok C UMKM yang belum pernah melakukan transaksi Luar Negeri, tetapi memiliki potensi yang besar. Mereka berjumlah sekitar 30%.

d.

Kelompok D UMKM yang tidak ada orientasi ke pasar Luar Negeri. Mayoritas UMKM Indonesia berada di kelompok ini dan jumlah mereka sekitar 60%.


2.4. Definisi BMT Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara’. Istilah Baitul Mal atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) ini populer seiring dengan semangat umat untuk berekonomi secara Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak 1997. Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam sebuah perusahaan atau instansi). Kadang istilah tersebut digunakan untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil (tim DD-FES-BMT,1997). BMT dalam penelitian ini mengacu kepada konsep yang terakhir ini yaitu sebuah lembaga keuangan syari’ah nonbank yang mirip dengan koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai bidang kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan usaha pada sektor riil. Lembaga ini sangat mudah menjangkau pengusaha kecil sebagai nasabah maupun anggotanya.


2.4.1. Anggota dan Modal BMT Anggota BMT terdiri dari atas : 1.

Anggota pendiri BMT, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan-simpanan pokok khusus minimal 4% dari jumlah modal awal BMT yang direncanakan.

2.

Anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

3.

Calon anggota, yaitu yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

4.

Anggota kehormatan, yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta secara penuh sebagai anggota.

Modal BMT terdiri atas : 1.

Simapanan Pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota.

2.

Simpanan Pokok Khusus (SPK), yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan guna mendapatkan sejumlah modal awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan pendirian dan memulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda-beda antar anggota pendiri.

2.4.2. Produk Penghimpun Dana BMT Pada sistem operasional BMT syariah, pemilik modal menanamkan uang di BMT tidak dengan motif mendapatkan keuntungan melalui bunga, namun


dengan cara bagi hasil. Produk penghimpun dana lemabaga keuangan syariah adalah : a.

Tabungan Wadiah, yaitu produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan dapat dikelola. Setiap dana berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan tabungan oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan

BMT.

Namun

demikian

nominalnya

diupayakan

sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif. b.

Tabungan Mudharabah, yaitu dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan nasabah berdasarkan kesempatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan lemabaga keuangan syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana).

c.

Deposito Mudharabah, yaitu BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharabah mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah juga sebagai shahibul maal (pemilik modal). Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut mudharabah muqayyadah.


2.4.3. Produk Pembiayaan BMT Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, BMT menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing) dan investasi berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan : a.

Kebutuhan permodalan (equity financing) ada dua macam dalam kategori ini, yaitu : 1. Pembiayaan Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam musyarakah, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam hal pengelolaan usaha, pihak BMT diikut sertakan atau dilibatkan dalam proses manajemen. 2. Pembiayaan Mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Didalam mudharabah hubungan kontrak bukan antara pembeli modal, melainkan antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola modal). Dari kedua pengertian diatas dapat dilihat bahwa BMT menanggung seluruh modal sedangkan nasabahnya memiliki modal keahlian tetapi tidak memiliki dana. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan


sedangkan kerugian seluruhnya ditanggung oleh BMT selaku sebagai pihak pemodal selama bukan akibat dari kelalaian sipengelola dana. Aplikasi dalam BMT untuk mudharabah dari sisi pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja yaitu perdagangan dan jasa serta investasi khusus (mudharabah muqayyadah), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal (pemilik modal) secara khusus. 3. Murabahah, yaitu jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati BMT dan nasabah. BMT membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual senilai harg beli ditambah keuntungannya. BMT harus memberitahukan dengan jujur harga pokok dari produk kepada nasabah berikut dengan biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan mudah dilakukan dalam bertransaksi. 4. Bai’ As-Salam, yaitu membeli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pembayaran harga dilakukan pada saat kontrak disepakati. Waktu penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.


5. Bai’ Al-Istishna, yaitu merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat, shani), transaksi ini dipakai untuk pembiayaan konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek. 6. Al-Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Tujuan utama pemberian suatu pembiayaan adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah.

2.4.4. Fungsi dan Tujuan BMT Dalam perkembangannya perekonomian syariah di Indonesia dikatakan cukup pesat. Tentunya BMT pun memiliki fungsi dan tujuannya sebagai lembaga keuangan syariah. 1.

Fungsi BMT a. Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. b. Menciptakan dan memberikan likuiditas (sebagai alat pembayaran yang sah). c. Pemberi informasi tentang resiko, keuntungan dan peluang yang ada pada setiap usaha. d. Suatu lembaga keuangan mikro syariah yang dapat memberikan pembiayaan pada UMKM.


e. Meningkatkan kualitas SDM anggota maupun pengurus agar menjadi lebih profesional. f. Mengorganisasikan dan mobilisasi agar dana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat. g. Mengembangkan kesempatan kerja. h. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usahawan dan pasar produkproduk anggota. 2.

Tujuan BMT a. Menjauhkan masyarakat dari riba (bunga). Hal ini biasa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya mengadakan bukti transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya. b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro dengan melakukan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat.

2.5. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti untuk memulai proses penelitian. 1.

Masitoh, (2010) tentang "Analisa Komparatif Terhadap Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM Pada BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri". Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Prosedur 33 Universitas Sumatera Utara

pengajuan pembiayaan yang diterapkan Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk pembiayaan usaha kecil melalui proses permohonan pembiayaan yang berisi data pendukung seperti legalitas pribadi atau usaha, laporan keuangan usaha, data jaminan. 2.

Merry Safputri, (2004) tentang "Peranan PT.BPR Syariah Gebu Prima Medan dalam Upaya Pengembangan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah". Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pihak PT.BPR Syariah Gebu Prima Medan dapat bermanfaat bagi pihak bank yang menerapkan prinsip syariah sebagai pedoman operasional guna menghadapi persaingan antar bank semakin kompetitif.

3.

Nurul Widya Siska Usman, (2011) tentang "Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Di Kota Padang ( Studi kasus program kemitraan PT. SEMEN PADANG)". Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pelaksanaan program kemitraan ini bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui dukungan terhadap modal serta pelatihan sumber daya manusia yang profesional dana terampil agar dapat mendukung pemasaran dan kelanjutan usaha di masa depan.

2.6. Kerangka Konseptual Dalam penelitian ini, lembaga keuangan mikro syariah yang akan diteliti yaitu BMT. Salah satu BMT yang akan diteliti yaitu BMT Dirgantara. Penulis meneliti mengenai peran BMT Dirgantara dalam pengembangan usaha mikro. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada kerangka konseptual sebagai berikut :


Kerangka Konseptual Peranan BMT Dirgantara Perkembangan BMT Dirgantara

Perbedaan Pendapatan UMKM Sebelum dan Setelah Pembiayaan BMT Dirgantara

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual

2.7. Hipotesis Hipotesis adalah uraian dari jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : H1 : Ho

: Tidak terdapat perbedaan pendapatan UMKM di Batang Kuis sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan oleh BMT.

Ha

: Terdapat perbedaan pendapatan UMKM di Batang Kuis sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan oleh BMT.

H2 : Ho

: Tidak terdapat perbedaan pendapatan UMKM di Batang Kuis antara sebelum dan sesudah mendapat pembinaan oleh BMT.

Ha

: Terdapat perbedaan pendapatan UMKM di Batang Kuis sebelum dan sesudah mendapat pembinaan oleh BMT.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa

Recommend Documents