BAB III KEDUDUKAN PEMODAL DALAM KEGIATAN PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH. A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah

BAB III KEDUDUKAN PEMODAL DALAM KEGIATAN PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH A.

Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah

1.

Pengertian Koperasi Syariah Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip

kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan kepada syariah Islam yaitu Al-Quran dan Assunah. Pengertian umum dari Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memeiliki unit usahaproduktif simpan-pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidangbidang yang didalamnya terdapat unsure-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu koperasi syariah tidak diperkenankan melakukan transaksi— transaksi derifatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya. 33 Berikut beberapa hal mengenai pengertian dan ketentuan penglolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai berikut :34 a.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

33

http://muhshodiq.wordpress.com/2009/08/12koperasisyariah-apa-bagaimana/

34

Keputusan Menteri Negera Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 Septermber 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syriag (KJKS).

Universitas Sumatera Utara

berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan. b.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, produksi, perdagangan, dan simpanan sesuai dengan pola layanan syariah.

c.

Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha pemibiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (Syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan

d.

Kekayaan, adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.

e.

Manusia diberikan kebebasan bermuamalah (berdagang) selama bersama dengan ketentuan syariah

f.

Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi

g.

Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk riba dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang. 35

Tujuan

koperasi

syariah

itu

sendiri

adalah

untuk

meningkatkan

kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu juga koperasi syariah memiliki fingsi dan peran sebagai untuk membangun dan

35

Ibid.


mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi nya, peran yang lain juga sebagai untuk memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip syariah

islam serta berperan untuk

mewujudkan dan mengembangkan

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi juga mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. 36 2.

Dasar Hukum Koperasi Syariah di Indonesia Dalam perkembangan terakhir terhitung sejak diberlakukannya Instruksi

Presiden RI No. 14 Tahun 1998, maka berbagai macam / jenis koperasi bermunculan, hal ini disesuaikan dengan Aspirasi Masyarakat, antara lain : a. Koperasi Tani (KOPTAN) b. Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) c. Koperasi Wanita d. Koperasi Agribisnis e. Koperasi Pedagang Pasar f. Koperasi Industri g. Koperasi Syariah h. Koperasi Serba Usaha i. Koperasi Kredit 36

Ibid


j.

Koperasi dikalangan profesi (akuntan, arsitek, pengacara, dokter, dll)

k. Koperasi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan menjadi sebuah sandaran baru realisasi dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun

masyarakat

Indonesia

dalam

kegiatan

ekonomi

sekaligus

membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sitem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas bergama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang

di

masyarakat

serta

mengambil

bagian

penting

dalam

memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor :91/kep/MKUKM/IX/2004.


Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legalitas kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Jenis-Jenis Koperasi Syariah Dalam Fiqih Islam Koperasi / Koperasi Syariah dikenal dengan sebutan Syirkah. Syirkah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 37 : 1.

Syirkah Amlak (Kepemilikan Bersama) Syirkah Amlak adalah kepemilikan atas suatu barang dan beberapa orang

tanpa adaanya akad, baik secara sukarela maupun paksaan. Syirkah ini tidak termasuk dalam koperasi. 2.

Syirkah ‘Uqud / Akad (Kontrak) Syirkah ‘Uqud adalah akad antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama

dalam hal harta baik keuntungan ataupun ataupun kerugian. Syirkah inilah yang para fuqoha dahulu membaginya menjadi empat macam., yakni: a. Syirkah ‘Abdan, b. Syirkah Mufawwadlah, c. Syirkah Wujuh, dan d. Syirkah ‘Ina

37

Zaidi Abdad, Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam, (Bandung, Angkasa, 2003), Cet. ke I, halaman 100.


Menurut madzhab Hanafi terdapat 4 (empat) bentuk-bentuk syirkah yang terdapat didalam hukum Islam yang terdiri atas, yaitu 38: a.

Syirkah ‘Inan ‘Inan artinya sama dalam menyetor kan atau menawarkan modal. Syirkah

‘Inan merupakan suatu akad dimana ada dua orang atau lebih berkongsi dalam modal dan sama-sama memperdagangkannya dan bersekutu dalam keuntungan. Hukum jenis Syirkah ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para fukoha. Demikian juga Syirkah ini merupakan bentuk syirkah yang paling banyak di praktekkan kaum muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini di sebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan. Salah satu dari partner dapat memiliki modal yang lebih tinggi dari pada mitra yang lain. Begitu pula salah satu pihak dapat menjalankan perniagaan sementara yang lain tidak ikut serta. Pembagian keuntungan pun dapat di lakukan. b.

Syirkah Mufawadhoh Mufawadhoh artiya sama-sama. Syirkah ini di namakan Syirkah mufawadhoh

karena modal yang disetor para partner dan usaha fisik yang dilakukan mereka sama atau proporsional. Jadi Syirkah mufawadhoh merupakan suatu bentuk akad dari beberapa orang yang menyetorkan modal dan usaha fisik yang

sama.

Masing-masing partner saling menanggung satu dengan lainnya dalam hak dan

38

. Ikhwan Abidin Basri, M “Pola Pembiayaan Usaha melalui Bank Syariah Syirkah/Musyarakah” artikel di akses pada 30 juli 2008 dari Sharialife.blogspot.com sesuai dengan kesepakatan mereka bahkan di perbolehkan salah seorang dari partner memiliki keuntungan lebih tinggi sekiranya ia memang lebih memiliki keahlian dan keuletan dari pada yang lain. Adapun kerugian harus dibagi menurut perbandingan saham yang dimiliki oleh masingmasing partner .


kewajiban. Dalam syirkah ini tidak diperbolehkan satu partner memiliki modal dan keuntungan yang lebih tinggi dari para partner lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam syirkah ini adalah persamaan dalam segala hal di antara masing-masing partner. c.

Syirkah Wujuh Syirkah ini dibentuk tanpa modal dari para partner. Mereka hanya

bermodalkan nama baik yang di raihnya karena kepribadiannya dan kejujurannya dalam berniaga. Syirkah ini terbentuk manakala ada dua orang atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dalam bisnis memesan suatu barang untuk dibeli dengan kredit (tangguh)dan kemudian menjualnya dengan kontan. Keuntungan yang di hasilkan dari usaha ini kemudian dibagi menurut persyaratan yang telah di sepakati antara mereka. d.

Syirkah Abdan (A’mal) Syirkah ini dibentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian

masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu pihak tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit. Mereka menyewa satu tempat untuk perniagaannya dan bila mendapatkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di antara mereka. Syirkah ini dinamakan juga dengan syirkah shona’i atau taqobul.


B. Pembiayaan Dalam Koperasi Syariah. Gambaran umum tentang koperasi syariah merupakan akad kerjasama usaha atau perniagaan antar pihak pemilik dana sebagai pihak yang mejnyediakan modal sebesar 100 % dengan pihak pengelola modal untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan diawal dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian yang ada akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Pembiayaan dalam mudharabah memiliki tiga rukun yaitu pihak yang berakad, objek yang diakadkan, dan sighat akad. Pembiayaan mudharabah juga memiliki tiga syarat utama yaitu yang pertama pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama bermudharabah. Kedua, ada objek yang diakadkan dan yang ketiga adalah adanya sighat atau akad yang diperjanjikan. Ada dua akad kerjasama mudharabah yaitu, mudharabah mudlaqah dan mudharabah muqhayyadah. Adapun tata cara penyelenggaraan produk mudharabah yaitu pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS atau UJKS koperasi. Kebutuhan dana tersebut dapat dipergunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja dan atau investasi. Ada dua cara pembagian hasil dalam sistem pembiayaan mudharabah, yang pertama bagi laba atau untung/profit sharing yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban. Yang kedua bagi pendapatan atau revenue sharing (dihitung dari total pendapatan). Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengelola (mudharib), maka KJKS atau UJKS


koperasi syariah sebagai pemilik dana (shabiul ma’al) akan menanggung semua kerugian. Adapun proses pembiayaan pada sistem mudharabah diantaranya yaitu: 1. Mitra/ anggota / mitra usaha Mitra usaha menyampaikan tujuan untuk kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu proyek tertentu dengan menjelaskan proyek yang akan dijelaskan, pihak-pihak yang terlibat dan tujuan proyek. Juga pihak yang akan memanfaatkan proyek, pengalaman mitra usaha dalam melaksanakan proyek sejenis atau pengalaman mitra usaha dalam proyek lain. Keuntungan yang dapat diraih dari proyek ini dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut. Mitra usaha juga menyertakan data-data perusahaan dan spesifikasi proyek. Keseluruhan proposal dapat menggambarkan kegiatan proyek secara lengkap dan akurat. 2. Account Officer Menganalisis kelayakan mitra usaha, historis usaha mitra usaha baik dari segi kualitatif dan kuantitatifserta kelayakan proyek atau usaha yang akan dikerjakan oleh mitra usaha. 3. Unit support (administrasi pembiayaan, legal) Menganalisis mitra usaha dari segi yuridis maupun kelengkapan perizinan dan keabsahan proyek juga kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum dan kelayakan jaminan yang diajukan oleh mitra usaha.


4. Komite pembiayaan. Komite pembiayaan dilakukan untuk memperoleh keputusan bila permintaan mitra usaha dianggap tidak layak maka seluruh permintaan ini dapat dianggap tidak layak untuk mendapat fasilitas ijarah. Adapun pembagian beberapa sistem pembiayaan dalam mudharabah dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang yaitu sebagai berikut: 1.

Jenis – Jenis Pembiayaan Pada Koperasi Syariah. Pada dasarnya koperasi syariah termasuk dalam jenis koperasi simpan pinjam

seperti yang tedapat di dalam Hukum Nasional. Hal ini disimpulkan berdasarkan kegiatan usaha koperasi syariah memiliki kesamaan dengan koperasi simpan pinjam syariah. Pada dasarnya koperasi simpan pinjam syariah di Indonesia sering di sebut juga BMT (Baitul Maal wa At-tamwil). Selain itu, koperasi simpan pinjam syariah dalam istilah undang-undang perkoperasian juga disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Koperasi simpan pinjam syariah ini koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi simpan pinjam syariah hampir sama dengan bank syariah. Perbedaannya yaitu, koperasi simpan pinjam di namakan simpanan sedangkan pada bank syariah di sebut tabungan. Pada dasarnya Koperasi Syariah atau yang dalam istilah Islamnya dikenal dengan BMT (Baitul Maal wa At-tamwil) merupakan Koperasi primer. Hal ini dikarenakan Koperasi Syariah beranggotakan orang-orang bukan organisasi


Koperasi. Adapun beberapa jenis produk penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah adalah sebagai berikut : a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli terbagi atas : 1) MUROBAHAH, adalah Pembiayaan murobahah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan koperasi pada waktu jatuh tempo. Koperasi memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual 39. Koperasi memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual. 2) BAI’U BITSAMAN AJIL, Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan koperasi secara mencicil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 3) PIUTANG SALAM, Yaitu Pembiayaan salam yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang/jasa diantarkan/terbentuk. Anggota berkewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan koperasi secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu atau tunai sesuai dengan kesepakatan.

Koperasi

39

Wirdyaningsih, et al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005), hlm. 106 s/d 111.


memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual. 4) ISTISHNA, Yaitu akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad Ujrah (Upah). b. Pembiayaan dengan Prinsip Kerja Sama adalah sebagai berikut: 1) MUSYAROKAH, Yaitu suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal (BMT) untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih (koperasi syariah dan anggota) untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing 40. 2) MUDHOROBAH, Yaitu Pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola 40

Khotibul Umam, Trend Pembentukan Bank Umum Syariah, (Yogyakarta: BPFE, Cet. I, 2009), hal. xvii.


(mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerja sama ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib 41. c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa 1) IJARAH, Yaitu akad pemindahan barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya: pembiayaan sewa rumah, penyewaan tenda, sewa sound sistem dan lain - lain 42. 2) IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri 43. Pada dasarnya akad IMBT ini sama dengan akad Ijarah biasa, tetapi perbedaannya yaitu pada Ijarah biasa barang yang disewa tetap menjadi milik koperasi syariah, sedangkan pada IMBT barang yang disewa akan menjadi milik anggota pada akhir pelunasan sewa sesuai dengan akadawal. d.

Pembiayaan dengan Sistem Jasa. Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah ta’awuni atau tabarru’i. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Produk dari pembiayaan dengan prinsip jasa adalah sebagai berikut: 41

Adi Warman Karim, Bank Islam Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm

93. 42

Nur Syamsudin Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik, (Banten: Shuhuf Media Insani, Cet. I, 2012, hlm. 47. 43 Ibid, Hlm 51.


1) KAFALAH, Yaitu pemberian jaminan oleh koperasi sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, makful‘anhu

atau

ashil). Atas pemberian

jaminan

ini koperasi

memperoleh fee 44. 2) HIWALAH, Yaitu jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang yang berutang kepada orang lain. Contoh: Tuan A karena transaksi perdagangan berhutang

kepada tuan C. Tuan A mempunyai

simpanan di koperasi, maka atas permintaan tuan A, koperasi dapat melakukan pemindahbukuan dana pada rekening tuan A untuk keuntungan rekening B. Atas jasa pengalihan utang ini koperasi memperoleh fee 45. 3) WAKALAH, Yaitu jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili anggota sebagai

pemberi

kuasa.

Untuk

mawakili

anggota

melakukan

tindakan/pekerjaan tersebut, anggota diminta untuk mendepositokan dana secukupnya. Untuk menerima kuasa mewakili anggota melakukan tindakan/pekerjaan ini, koperasi memperoleh fee 46. 4) AR RAHN (Gadai), menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya. Menurut Bank Indonesia Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (marhum) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang 47. 5) QORDHUL HASSAN, Yaitu akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain, qardhul hasan adalah pemberian 44

Wirdyaningsih, et al., Op.cit., hlm. 130. Ibid, hlm. 132. 46 Ibid, Halaman 133. 47 Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, Koperasi Syariah, (Surakarta: PT Era Intermedia, 2008), hlm. 31. 45


pinjaman tanpa mengharapkan imbalan ertentu. Dalam khasanah fiqih, transaksi ini tergolong dalam transaksi kebajikan atau tabarru’ atau ta’awuni 48.

2. Kedudukan Pemodal Dalam Pembiayaan Koperasi Syariah. A. Struktur Pengurus dalam Koperasi Syariah. Adapun struktur organisasi koperasi syariah terdiri dari: 1) Rapat Anggota Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi dan pengelola koperasi. Segala sesuatu yang telah diputuskan oleh rapat anggota harus ditaati dan sifatnya mengikat bagi semua anggota, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi 49. 2) Pengurus. Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha koperasi.Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik koperasi, mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi. Pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara 50.

48

Ibid, hlm. 32. Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 35. 50 Ibid, halaman. 37. 49


3) Pengelola. Pengelola adalah mereka yang diangkat atau diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa atau wewenang oleh pengurus maka berlaku hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja 51. Pengelola koperasi syariah terdiri dari direktur, manajer, dan karyawan. 4) Dewan Pengawas Nasional. Dewan pengawas syariah adalah perangkat organisasi yang dipilih oleh anggota dalam rapat anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi agar sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). 52 Sedangkan Menurut UU No. 91 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. B. Kedudukan Pemodal. Pada ketentuan hukum yang berlaku kedudukan Pemodal pada

Koperasi

Syariah memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan Pemodal pada 51 52

Ibid, halaman. 40. Nur Syamsudin Buchori, Op. cit, hlm. 141.


Koperasi Umum. Pada Koperasi Umum dan Syriah kedudukan Pemodal disamakan dengan kedudukan Pengurus dalam artian Pemodal dalam Koperasi Umum maupun Syariah juga dianggap sebagai Pengurus Koperasi. Akan tetapi Pengurus Koperasi juga dibedakan antara yang turut serta sebagai Pemodal dan yang tidak turut serta sebagai Pemodal. Oleh karenanya Pengurus Koperasi biasanya terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu : 1) Dalam kedudukan sebagai pemilik, para anggota yang memiliki tugas : a) Memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan

koperasinnya

dalam

bentuk

kontribusi

keuangan

(penyertaan modal dan saham, pembentukan cadangan, simpanan) dan melalui usaha-usaha pribadinnya, demikian pula dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya, 2) Dalam kedudukannya sebagai pelanggan/ pemakai, b) Para anggota memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingan-kepentigannya.

C. Hak dan Kewajiban Pemodal dalam Koperasi Syariah. Pada Koperasi Syariah Hak dan Kewajiban Pemodalnya juga sama dengan Hak dan kewajiban Pemodal pada Koperasi Umum yaitu sesuai dengan Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi yang disebut SPMPKOP yang terdapat dalam masing-masing Koperasi Syariah tersebut.


Secara langsung sampai dengan saat ini belum ada satupun ketentuan khusus yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari Pemodal tersebut, akan tetapi apabila Pemodal tersebut disamakan dengan posisinya sebagai anggota koperasi maka Pemodal tersebut berarti dapat diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban yang sama dengan Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola, Dewan Pengawas Nasional. Apabila berpedoman kepada hal tersebut diatas maka hak dan kewajiban Pemodal sama dengan hak dan kewajiban dari Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola, Dewan Pengawas Nasional, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yaitu sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban Pengurus Pasal 12 1. Pengurus KSPPS dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam Rapat Anggota. 2. Pengurus koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya. 3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus meliputi: a. telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun; b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dansemenda sampai derajat kesatu dengan penguruslain, pengawas dan pengelola; 4. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadiPengurus diatur dalam Anggaran Dasar. Persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2 berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, c, dan d 5. Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. 6. Pengurus diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota.


7. Seorang pengurus KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSPPS Primer lainnya. Hak dan Kewajiban Pengawas Pasal 13 1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota. 2. Pengawas koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya. 3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas meliputi: a. telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun; b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, danatau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas lain, pengurus dan pengelola; d. pengawas koperasi sekunder berasal dari koperasi primer anggotanya. e. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar; 4. Persyaratan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, c, dan d 5. Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa. 6. Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. 7. Seorang Pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSPPS Primer lainnya. Apabila ditemukan permasalahan yang berpotensi menjadi kasus hukum, pengawas dapat meminta bantuan jasa Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audituntuk melakukan audit khusus.

Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah Pasal 14 1. KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. 2. Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI. 3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi:


a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus. 4. Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasidan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun. 5. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah; b. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS; c. mengawasi pengembangan produk baru d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; e. melakukan review secara berkala terhadap produk- produk simpanan dan pembiayaan syariah. Bagian Keempat Pengelola

Pasal 15 1. PengurusKSPPS dan koperasi yang menjalankan kegiatan USPPS dapat mengangkat Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota. 2. Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. 3. Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi bertanggung jawab kepada pengurus. 4. Pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6). 5. Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundangundangan. 6. Hubungan kerja antara pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan pengurus KSPPS adalah hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit: a. jangka waktu perjanjian kerja; b. wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. penyelesaian perselisihan.


BAB IV PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL KEPADA PEMODAL DALAM KEGIATAN PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH PADA BMT AL MUSABBIHIN MEDAN

A. Gambaran Umum Bmt Al Musabbihin Medan. 1. Riwayat Kegiatan Operasional Koperasi Syariah BMT Musabbihin. Koperasi Syariah BMT Musyabbihin di dirikan pada bulan juni 2014 berdasarkan Akte PendidikanNo. 18 dihadapan Notaris Irwan Santoso,SH. Tanggal 17 oktober 2014. Pada awalnya koperasi syariah BMT Mussabbihin mulai usaha bergerak di bidang simpan pinjam : a. Simpanan. 1) Simpanan dengan produk Tabungan Berkah 2) Simpanan Berjangka dengan produk Deposito b. Pinjaman 1) Pinjamanan diberikan khusus untuk golongan Mikro yang dapat digunakan untuk pedagang kecil/ golongan ekonomi lemah maupun untuk komsumtif. Kegiatan operasional simpanan Tabungan Berkah sampai posisi akhir Januari 2015 telah mencapai 143 nasabah dengan menghimpun dana sebesar Rp.115.661.000,- . Sedangkan untuk pinjaman sampai akhir Januari 2015 BMT Musabbihin telah menyalurkan pembiayaan kepala pedagang kecil maupun


fasilitas komsumtif sebanyak 143 nasabah dengan total plafond sebesar Rp.618.083.000,-. Seiring dengan perkembangan kegiatan BMT Musabbihin, dengan pembinaan pembiayaan kepala pedagang kecil khususnya, BMT bekerja sama dengan IKMT telah mencoba memberikan fasilitas untuk peternak sapi sebanyak 40 ekor yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hewan qurban di Masjid Al Musabbihin. Disamping itu BMT Musabbihin akan mencoba memberikan fasilitas di sektor pertanian/petani rakyat, dan saat ini BMT musabbihin bekerjasama dengan pihak Aceh Sepakat sedang melakukan ujicoba khusus tanaman jagung seluas ± 1 (satu) hektar dengan pemenuhan syarat para petani untuk pengolahan tanah, dengan menggunakan pupuk organik. Dengan perkembangannya informasi atas kegiatan BMT musabbihin kepala masyarakat melalui keluarga besar IKMT serta peran aktif keluarga besar pengurus Aceh Sepakat cabang III Medan dan anggotanya, BMT Musabbihin mengalami kendala/ kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan modal kerja para calon nasabah, khususnya nasabah retail : a. pedagang kecil, peternakan yang berada di wilayah Medan Sunggal sekitarnya.

2. Data Perusahaan. a. Nama Perusahaan : Koperasi Syariah BMT Musabbihin.


b. Alamat

: Komplek Taman Setia Budi Indah Block C No.99 Medan.

3. Legalitas Perusahaan. a. Akte Perusahaan. 1) Nomor

: 18

2) Tanggal

: 17 Oktober 2014

3) Notaris

: Irwan Santoso,SH.

4. Tanda Daftar Perusahaan. a. Nomor

: 02.12.264.01061/5619/6142/12/2014

b. Tanggal

: 22 Desember 2014

c. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan d. Surat Izin Usaha Perdagangan. 1) Nomor : 6215/6230/1.1/1902/12/2014 2) Tanggal : 22 Desember 2014 3) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan e. Surat Ijin Gangguan 1) Nomor : 6969/6991/6839/2.1/1902/12/2014 2) Tanggal

: 22 Desember 2014

3) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan

f. Nomor Pokok Wajib Pajak 1) Nomor

: 71.600.427.0-124.000


2) Tanggal : 03 Desember 2014 3) Direktorat Jenderal Pajak g. Surat Pinbuk 1) Nomor

: A.058/PINBUK.INDO-SU/BP/A/RK/XI/2014

2) Tanggal : 07 Nopember 2014 3) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Indonesia Perwakilan Sumatera Utara h. Surat Ijin Dinas Koperasi 1) Nomor 2) Tanggal

: 518/13/BH/II.14/XI/2014 : 28 Nopember 2014

3) Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Medan i. Susunan Pengurus Koperasi Syariah Bmt Musabbihin 1) Terlampir j.Neraca Laba Rugi Posisi S/D Akhir Januari 2015 1) Terlampir k.Foto Usaha Nasabah Binaan Bmt Musabbihin 1) Terlampir

5. Susunan Pengurus. a. Pengurus : 1) Ketua

:

Sugiyanto

2) Sekretaris :

Hendri Pramana Triputra

3) Bendahara :

Muhammad Boy Arsyad


b. Pengawas : 1) Ketua

: Maulana Pohan

2) Anggota : Armein Rusdin Jusuf 3) Anggota : Abikusno Dharsuky Drs. c. Pengawas Syariah

:Drs. H. Syahrul Rambe MM.

Peran, Fungsi dan Tugas Pengurus BMT Al-Musabbihin juga memiliki bagian –bagian yang tersendiri sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah disusun sebelumnya. Adapun beberapa penjelasan tentang fungsi dan tugas Pengurus BMT Al-Musabbihin antara lain : 1. Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam Rapat Anggota. 2. Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk : 3. Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu 4. Pengawasan tugas Manager (pengelola). 5. Bersama pengelola menetapkan komite pembiayaan. 6. Melaporkan perkembangan BMT kepada Para Anggota dalam Rapat Anggota Ketua Pengurus BMT Al-Musabbihin memiliki wewenang dalam melakukan control/pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT. Adapun tanggung jawab Ketua dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Bertanggung jawab atas aktivitas BMT dan melaporkan perkembangan unit BMT kepada seluruh anggota mekanisme rapat yang disepakati. 2. Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Karyawan. 3. Terkendalinya aktivitas simpan pinjam di BMT. 4. Terjaganya kondisi kerja yang aman,nyaman di BMT. 5. Terbukanya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha BMT. 6. Menjaga BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dari visi dan misinya. 7. Meningkatkan kualitas SDM BMT. Ketua juga memiliki tugas pokok tertentu yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BMT ialah sebagai berikut: 1. Bertanggungjawab atas aktivitas BMT dan melaporkan perkembangan unit BMT kepada seluruh anggota melalui mekanisme rapat yang disepakati. 2. Melakukan pengawasan dan pertemuan bulananan .triwulan /semester untuk membahas capaian target BMT serta kendala-kendala yang dihadapi BMT. 3. Memberikan masukan pada pengelola mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan BMT dalam pencapaian target. 4. Membantu pengelola melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan BMT.


5. Mendapatkan data dan mempersiapkan bahan dan agenda rapat anggota untuk melaporkan perkembangan BMT. 6. Menyelenggarakan rapat anggota dan melaporkan perkembangan BMT secara periodik (triwulan/semester/tahunan) kepada anggota BMT. 7. Mengajukan rencana kerja dan anggaran pendapatan/ belanja BMT pada musyawarah anggota. 8. Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan/pemberhentian karyawan. 9. Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan dan kebutuhan akan penambahan SDM. 10. Membuka peluang kesempatan kerja secara terbuka apabila masih dibutuhkan formasi di BMT. 11. Melakukan tahap-tahap rekruitmen hingga seleksi karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku. 12. Mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan. 13. Terkendalinya aktivitas simpan pimjam di BMT. 14. Mengawasi secara keseluruhan aktivitas BMT. Dalam Anggaran Dasar Ketua memiliki wewenang yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BMT Al-Musabbihin yang sudah tertera sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ialah sebagai berikut: 1. Menyetujui / menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang dapat diterima.


2. Menyetujui / menolak pengajuan biaya (hasil rapat komite) apabila dianggap dapat merugikan lembaga. 3. Menyetujui / menolak pengajuan pembelian aktiva tetap. 4. Menyetujui / menolak pencairan dropping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang. 5. Menyetujui / menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur. 6. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan manajemen pengelola. 7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Memberikan keputusan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan. 10. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeisi dan tidak merugikan lembaga. 11. Memutuskan menolak atau menerima kerjasama dengan pihak lain dalam sesuai dengan kegiatan utama BMT (simpan pinjam). Sekretaris BMT Al-Musabbihin memiliki fungsi utama dalam melakukan pengelolaan

pengadministrasian

segala

sesuatu

yang

berkaitan

dengan

aktivitas Badan Pengurus. Adapun tanggung jawab sekretaris dalam Anggaran Dasar yang telah ditetapkan adalah:


1. Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT. 2. Semua surat-surat masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan dengan Badan Pengurus. 3. Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan Badan Pengurus. 4. Mendistribusikan setiap hasil rapat Pengurus/anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tugas tugas pokok dari Sekretaris Pengurus BMT itu sendiri juga dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keangotaan BMT. 2. Melakukan pendataan ulang terhadap anggota baru BMT. 3. Melakukan penghimpunan biodata atau kelengkapan administrasi anggota BMT. 4. Melakukan registrasi keanggotaan BMT. 5. Mengadministrasikan semua surat masuk dan keluar yang berkaitan dengan aktivitas Badan Pengurus. 6. Melakukan kegiatan administrasi surat masuk dan keluar. 7. Membuat kebijakan system administrasi pada tingkat Badan Pengurus. 8. Mengadministrasikan dokumen lembaga yang sifatnya permanen, seperti akte pendirian. 9. Membuat Surat Keputusan atau persetujuan Ketua Pengurus untuk pengangkatan Karyawan yang ditandatangani Ketua Badan Pengurus.


10. Mengadministrasikan seluruh Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus. 11. Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan Badan Pengurus. 12. Menyusun kalender kerja Badan Pengurus bersama ketua dan bendahara. 13. Mengatur rencana rapat dengan agenda yang disepakati dan evaluasi kegiatan Badan Pengurus. 14. Mendistribusikan

hasil rapat

pengurus kepada pihak-pihak

yang

berkepentingan. 15. Membuat notulasi pada setiap rapat. 16. Mendokumentasikan notulasi dan mendistribusikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Sedangkan sekretaris pengurus BMT memiliki wewnang yang telah ditetapkan dalam

anggaran

dasar

seperti:

menandatangani

undangan

rapat,

mendokumentasikan arsip penting mengenai kepengurusan, dan mendistribusikan hasil notulasi rapat pada seluruh pihak yang berkepentingan.

Struktur selanjutnya dalam pengurus BMT ialah Bendahara. Bendahara memiliki fungsi utama sebagai pengelola keuangan BMT secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada. Adapun juga bendahara memiliki tugas tanggung jawab untuk mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan, memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan


pokok anggota. Sedangkan tugas pokok dari bendahara pengurus BMT secara spesifik ialah sebagai berikut: 1. Mengeluarkan laporan keuangan BMT kepada pihak yang berkepentingan. 2. Membuat laporan keuangan BMT (simpan pinjam dan sektor riil). 3. Melakukan analisis bila diperlukan dan memberikan masukan pada Rapat Badan Pengurus mengenai perkembangan BMT dari hasil laporan keuangan yang ada. 4. Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota. 5. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan simpanan pokok dan wajib. 6. Mendata ulang anggota yang masih belum melunasi kewajibannya dalam menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib. 7. Melakukan koordinasi dengan sekretaris bila diperlukan mengenai kondisi anggota. Sedangkan wewenang dari Bendahara adalah mengeluarkan laporan keuangan BMT untuk keperluan intern dan melakukan analisis keuangan BMT. BMT ZAlMusabbihin juga memiliki struktur yang namanya Pengawas Syari’ah Koperasi yang memiliki fungsi utama untuk emberikan fatwa, penjelasan, informasi dan pandangan-pandangan yang dianggap perlu dalam hal ketepatan pola, akad, dan transaksi-transaksi lainya di BMT dengan Syari’ah Islam sebagai dasar pedoman operasional BMT. Tanggung jawab dari pengawas syariah BMT Musabbihin ialah mengevaluasi pelaksanaan operasional BMT dalam periode tertentu dalam hal


akad-akad Syari’ah BMT. Sedangkan tugas pokok dari pengawas syariah ialah merdisposisikannya produk-produk BMT sesuai Syari’ah, mengevaluasi programprogram BMT, membantu pengelola dalam rangka sosialisasi ekonomi Syari’ah kepada masyarakat. Kewenangan dari pengawas syariah pengurus BMT AL-MUsabbihin ialah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap operasional BMT, lalu memberikan keputusan dan pandangan terhadap ketepatan produk-produk Syari’ah BMT, dan memberikan rekomendasi terhadap kelayakan kerjasama dengan pihak ke tiga khususnya dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip Syari’ah Islam, serta melakukan pengawasan langsung maupun berjenjang dalam hal operasional & keuangan BMT.

B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Kepada Pemodal Koperasi Syariah Pada BMT Al Musabihin Medan ; Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan Penulis dengan Pihak Pengurus BMT Musabbihin serta dengan Pihak Shahibul Maal (Nasabah yang meminjam), Sistem bagi hasil pada BMT Musabbihin yaitu dengan melakukan sistem bagi hasil mudharabah. Pada sistem Mudharabah yang diterapkan oleh BMT Musabbihin adalah dengan menerapkan sistem revenue sharing. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara shahibul maal (nasabah) dengan mudharib (BMT Syariah). Dan jika pihak BMT Musabbihin mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak


yaitu nasabah dan BMT Musabbihin. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh BMT Musabbihin sebagai mudharib dalam mengelola tabungan akan tetapi semua ada kesepakatan antara shahibul maal (nasabah) dengan mudharib BMT Musabbihin pada waktu melakukan akad (wawancara dengan Pengurus BMT Musabbihin, 26 Oktober 20015, Jam 13.00-14.30. Sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), BMT Musabbihin memiliki karakter tersendiri dan prosedur pembinaan tertentu. Hal ini dikarenakan BMT Musabbihin termasuk kedalam lembaga keuangan pra-koperasi yang memiliki ciri-ciri seperti dapat dilihat dari aspek-aspeknya yang meliputi: 1.

Modal BMT Musabbihin dapat didirikan dengan jumlah modal minimal Rp

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus disetor sebagai modal BMT Musabbihin dalam jangka waktu 6 bulan. Berbeda dengan BMT-BMT lain yang terdapat di Kota Medan yang pada umumnya dapat dioperasikan dengan modal 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada 2-3 bulan pertama sambil menanti setoran semua modal-modal, pada awal berdirinya BMT bermodalkan Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) yang diperoleh dari sumbangan, infak, dan modal dari investor-investor lain yang berasal dari Mesjid Al Musabbihin. Anggota Pendiri 2.

Simpanan.

a.

Simpanan Pokok Khusus Simpanan Pokok Khusus yang terdapat pada BMT Musabbihin adalah uang

yang dibayar oleh pendiri BMT Musabbihin dan diberikan kepada BMT Musabbihin dengan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi, jumlah maksimal


sesuai dengnan kesanggupan anggota masing-masing. Simpanan pokok ini dapat dibayar tunai dan cicilan, sesuai dengan kesepakatan rapat anggota. b.

Simpanan Pokok Yaitu uang yang dibayar oleh setiap anggota BMT Musabbihin kepada BMT

Musabbihin dengan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi yang jumlahnya ditentukan dalam anggaran dasar. Simpanan pokok ini merupakan tanda keanggotaan BMT Musabbihin, oleh karena itu simpanan pokok tidak dapat diambil kecuali setelah anggota yang bersangkutan memutuskan untuk keluar dari keanggotaan BMT Musabbihin. c.

Simpanan Wajib

1) Simpanan Wajib Biasa. Yaitu uang yang dibayar oleh anggota BMT Musabbihin kepada BMT Musabbihin dengan tanda bukti pembayaran yang berupa kwitansi secara teratur dalam waktu tertentu, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Jumlahnya ditentukan dalam anggaran dasar. 2) Simpanan Wajib Pembiayaan. Simpanan ini yaitu simpanan yang dilakukan oleh anggota setiap mendapat pembiayaan dari BMT Musabbihin. Besar simpanannya ditentukan dalam AD/ART yaitu maksimal 10% dari jumlah pembayaran. 3) Simpanan Sukarela Simpanan sukarela yaitu simpanan anggota dalam berbagai bentuk produk, simpanan yang dikembangkan oleh BMT Musabbihin seperti; simpanan mudhorobah biasa, haji, walimah, idul fitri dan lain-lain.


4) Pelayanan ZIS Dalam mengumpulkan dana pengelolaannya, BMT Musabbihin juga menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shodakoh (ZIS), yang mana nantinya oleh BMT Musabbihin akan diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Islam Zakat merupakan kewajiban bagi semua umat Islam. Negara diminta untuk

memungut

dan

memembagikannya

kepada

mereka

yang

tidak

berpenghasilan, atau mereka yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. 53 Zakat merupakan pusat keuangan negara Islam, yang meliputi moral, sosial, ekonomi. Dalam pelaksanaannya, zakat secara ekonomik dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata, disamping dapat pula menyokong laju inflasi. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara merupakan pilar pokok Islam yang ketiga, salah satu tiang dan syiar yang agung. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 11, yang artinya sebagai berikut ini : “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama” Terhadap modal BMT Musabbihin yang berasal dari dana ZIS, BMT Musabbihin tidak mempergunakan modal yang bersumber dari ZIS tersebut untuk

53

Yusuf Qordhawi, Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan, (Jakarta : Gema Isnsani Press, 1995), hal. 138


keperluan operasional maupun pembiayaan Mudharabah akan tetapi moda; yang bersumber dari ZIS tersebut dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan diantaranya; a)

Digunakan untuk pembiayaan yang sifatnya hanya untuk membantu.

b) Pemberi beasiswa bagi mereka yang kurang mampu dalam membayar SPP. c)

Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan.

d) Membantu masyarakat yang memerlukan pengobatan. e)

Membantu fakir miskin dan orang-orang jompo. Perhitungan Bagi Hasil di BMT Musabbihin Medan Pada Pembiayaan

Musyaraka Mekanisme perhitungan dan pembagian bagi hasil keuntungan usaha yang diterapkan oleh BMT Musabbihin Medan Sidogiri dapat dilihat seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini: Sebagaimana diketahui, pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan (tidak harus dibagi rata).Sedangkan kerugiannya, harus dibagi menurut porsi (persentase) dana masing-masing. Berikut ini akan diberikan contoh sederhana untuk perhitungan bagi hasil dari pembiayaan musyarakah: Ibu A adalah seorang yang mempunyai toko kecil yang berjualan makanan pokok, ibu A mengajukan pembiayaan kepada BMT AL-Musabbihin Medan dengan bentuk pembiayaan musyarakah sebagai tambahan modal. Maka akad


musyarakah-nya sebagai berikut: Ibu Aisyah membutuhkan modal sebesar Rp. 2.000.000, sedangkan modal yang dimiliki hanya Rp. 1.000.000 a) BMT AL-Musabbihin Medan memberikan tambahan modal sebesar Rp. 1.000.000 dengan akad musyarakah b) Perkiraan keuntungan yang akan diperoleh oleh ibu A sebesar Rp. 100.000 dalam masa satu bulan. c) Kesepakatan nisbah antara ibu A dan BMT AL-Musabbihin Medan (70% : 30%), dan tidak ada campur tangan BMT dalam mengelola usahanya. d) Angsuran 5 kali = Rp. 200.000/ bulan e) Angsuran awal dan terahir = Tgl 01/03/2006 s/d 01/07/2008 Maka perkiraan keuntungan yang akan diperoleh oleh ibu A sebagai berikut:

No/ Tgl

Kartu Angsuran Pembiayaan Musyarakah Kredit Saldo Bagi Hasil

Validasi

1. 01/03/2006

200.000

800.000

30.000

4004

2. 09/04/2006

200.000

600.000

28.500

4004

3. 11/05/2006

180.000

420.000

31.500

4004

4. 05/06/2006

200.000

220.000

27.000

4004

5. 01/07/2006

220.000

-

22.500

4004

Sumber: Kartu angsuran anggota BMT Al Musabbihin Keuntungan ibu A adalah sebagai berikut: a) Laba untuk bulan pertama: Rp. 200.000 : 2 = Terbagi atas 2 yaitu : BMT AL Musabbihin Rp.100.000,- dan Ibu A Rp.100.000,-


Karena dalam pelaksanaan usaha hanya dilakukan oleh Ibu A, maka laba dari pihak BMT AL Musabbihin dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, yaitu: 70 100

x Rp.100.000,- = Rp. 700.000,- (Ibu A)

30 100

x Rp.100.000,- = Rp. 300.000,- (BMT Al Musabbihin)

Bagian Ibu A = Laba modal sendiri + laba modal musyarakah Rp. 100.000 + Rp. 70.000 = Rp. 170.000 Laba BMT AL Musabbihin = Rp. 30.000 b) Laba untuk bulan Kedua: Rp. 190.000,- : 2 = Terbagi atas 2 yaitu : BMT AL Musabbihin Rp.95.000,- dan Ibu A Rp.95.000,Karena dalam pelaksanaan usaha hanya dilakukan oleh Ibu A, maka laba dari pihak BMT AL Musabbihin dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, yaitu: 70 100

x Rp.95.000,- = Rp. 66.5000,- (Ibu A)

30 100


Bagian Ibu A = Laba modal sendiri + laba modal musyarakah Rp. 95.000 + Rp. 66.500 = Rp. 161.500 Laba BMT- MMU = Rp. 28.500 c) Laba untuk bulan Ketiga: Rp. 110.000,- : 2 = Terbagi atas 2 yaitu : BMT AL Musabbihin Rp.55.000,- dan Ibu A Rp.55.000,-


Karena dalam pelaksanaan usaha hanya dilakukan oleh Ibu A, maka laba dari pihak BMT AL Musabbihin dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, yaitu: 70 100

x Rp.55.000,- = Rp. 38.500,- (Ibu A)

30 100


Bagian ibu Aisyah = Laba modal sendiri + laba modal musyarakah Rp. 55.000 + Rp. 385.00= Rp. 93.500 Laba BMT- MMU = Rp. 16.500 d) Laba untuk bulan Keempat: Rp. 180.000,- : 2 = Terbagi atas 2 yaitu : BMT AL Musabbihin Rp.90.000,- dan Ibu A Rp.90.000,Karena dalam pelaksanaan usaha hanya dilakukan oleh Ibu A, maka laba dari pihak BMT AL Musabbihin dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, yaitu: 70 100

x Rp.90.000,- = Rp. 63.000,- (Ibu A)

30 100


Bagian ibu Aisyah = Laba modal sendiri + laba modal musyarakah Rp. 90.000 + Rp. 63.000 = Rp. 153.000,Laba BMT- MMU = Rp. 27.000,e) Laba untuk bulan Kelima Rp. 150.000,- : 2 = Terbagi atas 2 yaitu : BMT AL Musabbihin Rp.75.000,- dan Ibu A Rp.75.000,Karena dalam pelaksanaan usaha hanya dilakukan oleh Ibu A, maka laba dari pihak BMT AL Musabbihin dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, yaitu:


70 100

x Rp.75.000,- = Rp. 52.500,- (Ibu A)

30 100


Bagian ibu Aisyah = Laba modal sendiri + laba modal musyarakah Rp. 75.000 + Rp. 52.500 = Rp. 127.500 Laba BMT- MMU = Rp. 22.500 Dari tabel diatas terlihat bahwa ibu Aisyah pada bulan pertama dan ke-dua nampak konsisten dalam membayar cicilan, tetapi untuk bulan berikutnya ibu A mencicil Rp. 180.000 yang seharusnya mencicil Rp. 200.000 hal ini disebabkan berkurangnya jumlah saldo setiap bulannya. Untuk bulan keempat dan bulan kelima Ibu A mencicil sebagaimana mestinya. Meskipun bulan ke-tiga Ibu A mencicil Rp. 180.000 hal ini tidak menyebabkan keterlambatan cicilan akhir. Bagi BMT yang terpenting dana tersebut tidak diselewengkan, dan setiap bulannya anggota bisa melakukan bagi hasil, yang lebih penting lagi BMT AL Musabbihin mempunyai tujuan untuk saling tolong-menolong. Pembiayaan musyarakah menurut masyarakat perhitungan bagi hasil di pandang sangat sulit, selain itu anggota di tuntut untuk mempunyai modal agar bisa bersyarikat dengan menggunakan pembiayaan musyarakah, sedangkan dari masyarakat Sidogiri mayoritas dari kalangan bawah, hal

inilah yang menjadi alasan masyarakat

kurang tertarik terhadap pembiayaan musyarakah. C.

Kendala Dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil Kepada Pemodal dalam kegiatan Koperasi Syariah pada BMT Musabbihin. Dalam penerapan Sistem Bagi Hasil oleh Pemodal kepada Penerima Modal

tentunya BMT Musabbihin menemukan berbagai kendala dalam praketnya. Hal ini


tidak terlepas dari berbagai faktor yang terjadi baik yang bersumber dari Internal BMT tersebut maupun yang bersumber dari eksternal BMT Musabbihin tersebut yang umumnya memberikan pengaruh terhadap modal dasar dari BMT Musabbihin. Berikut beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan operasional pembiayaan bagi hasil pada BMT Musabbihin, sebagai berikut : 1. Adanya I’tikad buruk mudharib (pengelola dana) Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang mengandung resiko. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan dari pihak BMT-MMU dituntut untuk lebih berhati-hati sebelum menyalurkan pembiayaan kepada calon anggota. I’tikad buruk tersebut selama ini ditunjukkan dengan melakukan keteledoran, kelalaian dan kecerobohan dalam merawat dan menjaga dananya sehingga tentu saja hal ini berpengaruh terhadap besarnya porsi bagi hasil yang seharusnya diperoleh. 2. Pemahaman masyarakat yang belum tepat mengenai perbedaan pembiayaan mudharabah dan musyaraka. Sebagian masyarakat

masih

ada

yang

menganggap pembiayaan mudharabah dan musyarakah sama saja, sehingga masyarakat cenderung lebih memilih pembiayaan mudharabah. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Sidogiri (wawancara dengan Pengurus BMT Musabbihin pada tanggal 31 Oktober 2015, Pukul 10.10-11.13). 3. Banyak masyarakat penerima modal dari BMT Musabbihin yang masih sering melakukan wan prestasi terhadap kesepakatan mudharabah yang telah disepakati dengan Pihak Pengurus BMT Musabbihin. Cidera janji yang


dilakukan oleh masyarakat penerima modal dari BMT Musabbihin yaitu seperti : a.

Banyaknya

masyarakat

penerima

modal

yang

sering

terlambat

membayarkan kewajiban terhadap modal yang dipinjamkannya. b.

Pola pikir masyarakat penerima modal yang masih berfikir bahwa modal yang diperoleh dari BMT Musabbihin merupakan suatu infaq/shadaqah yang mereka peroleh secara cuma-cuma dari BMT Musabbihin.

Faktor-faktor yang menyebabkan tinbulnya tingkah laku masyarakat yang demikian dipengaruh oleh beberapa faktor baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari eksternal, yaitu sebegai berikut : a. Faktor Internal dari masyarakat penerima modal yaitu : 1) Faktor pola kehidupan masyarakat penerima modal yang tidak sebanding dengan pendapat yang menyebabkan modal yang diberikan oleh BMT Musabbihin dipergunakan seluruhnya bukan untuk usaha seperti yang tertera pada akad, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti mencicil kebutuhan rumah tangga, untuk biaya sekolah anak, dan lain sebagainya 2) Faktor internal yang bersumber dari masyarakat itu sendiri yang mempergunakan laba untung yang diperoleh dari hasil usaha yang modalnya diperoleh dari modal pembiayaan bagi hasil pada BMT Musabbihin

untuk

kepentingan

pribadi

yang

menyebabkan

kewajibannya yang harus diberikan kepada BMT Musabbihin menjadi tidak terealisasi.


b. Faktor ekstrenal dari masyarakat penerima modal yaitu : 1) Mahalnya biaya produksi usaha yang dikelola oleh masyarakat penerima modal yang tidak diimbangi dengan pendapatan / laba untung hasil usaha yang dikelola. 2) Minimnya masyarakat yang membeli dan/atau meminati usaha masyarakat penerima modal yang menyebabkan usaha masyarakat penerima modal menjadi gulung tikar. 3) Persaingan berat dengan usaha yang lebih memiliki modal sehingga lebih memberikan kenyamanan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. D. Penyelesaian Sengketa Antara Pemodal Dan Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin

Medan

Terkait

Dengan

Bagi

Hasil

Dalam

Kegiatan

Pembiayaannya. Terhadap sengketa yang timbul terkait dengan pembiayaan bagi hasil dalam kegiatan pembiayaan yang timbul antara Pemodal dan Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin dari hasil wawancara Penulis dengan Pengurus pada tanggal sampaikan diatas maka Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin menerapkan beberapa langkah terlebih, yaitu sebagai berikut : 1. Upaya Prefentif atau Upaya Pencegahan, yaitu upaya awal yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin untuk mencegah timbulnya sengketa yang timbul antara Pemodal dan Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin, berupa :


a. Koperasi BMT Al Musabbihin meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola dana, sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi adanya I’tikad buruk dari pihak pengelola dana. Upaya ini diwujudkan dengan sering bersilaturahmi ke rumah pengelola dana dan menanyakan usaha yang dikelola. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil yang murni dalam hal pembagian hasil usaha.

Selain itu fungsi pengawasan dan

pembinaan dilakukan dengan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan pihak pengelola dana sehingga terjalin keterbukaan antara Koperasi BMT Al

Musabbihin dan pengelola dana, terutama dalam pemakaian dan penerimaan pendapatan dari hasil usaha. Yang pada akhirnya memperlancar pembagian bagi hasil oleh Pemodal kepada Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin.

b. Melaksanakan sosialisasi. Sebagian kalangan masyarakat yang masih kurang mempunyai pemahaman yang benar tentang perbedaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, Koperasi BMT Al Musabbihin melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan informasi dan penjelasan yang engkap dan benar mengenai produk yang ada di Koperasi BMT Al Musabbihin. Agar kegiatan sosialisasi tersebut berjalan dengan baik, maka pihak Koperasi

BMT Al Musabbihin sering melakukan kegiatan temu anggota yang bertempat di kantor pusat Sidogiri lantai 3, atau melakukan kegiatan pengajian. Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan dengan menggunakan media massa cetak, seperti brosur tentang Koperasi BMT Al Musabbihin (Wawancara dengan Pengurus

Koperasi BMT Al Musabbihin pada tanggal 31 Oktober 2015, Pukul 10.1011.13).


2. Upaya Penyelesaian Sengketa, yaitu upaya yang dilakukan oleh Pihak Pemodal dengan Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin akibat adanya persoalan yang timbul dalam operasional Koperasi BMT Al Musabbihin, yaitu sebagai berikut: a. Upaya Mediasi / Musyawarah untuk mufakat baik melalui badan arbitrasi maupun yang dilakukan melalui masukan dari Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Pemodal dan Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin. b. Memberikan penjelasan tentang kondisi keuangan Koperasi BMT Al Musabbihin secara riil kepada Pihak Pemodal tekait tentang laba untung yang diperoleh oleh Koperasi BMT Al Musabbihin setiap bulannya. c. Melibatkan Pihak Pemodal dalam setiap proses penghitungan neraca keuangan Koperasi BMT Al Musabbihin untuk lebih menjamin keterbukaan antara Pihak Pemodal dengan Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin. d. Upaya yang paling akhir yang sangat dihindari timbul yaitu dengan melakukan upaya litigasi dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Ekonomi Syariah.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan mengacu kepada rumusan masalah penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat 5 produk pembiayaan yang direalisasikan oleh Koperasi BMT Al Musabbihin didalam penerapan Sistem Bagi Hasil Kepada Pemodal dalam kegiatan pembiayaan Koperasi Syariah di BMT Al Musbbihin Medan, akan tetapi hanya dua pruduk yang termasuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Dimana untuk prinsip mudharabah ini pihak Koperasi BMT Al Musabbihin Medan selaku shahibul maal menyediakan dana 100%, yang nantinya dana tersebut akan dikelola oleh anggota koperasi atau pengusaha selaku mudharib untuk usaha yang produktif. Sedangkan pada prinsip musyarakah antara kedua belah pihak baik Koperasi BMT Al Musabbihin maupun anggota sama-sama memberikan kontribusi dana, sehingga anggota

koperasi kurang

berminat

untuk

melakukan

pembiayan

musyarakah, karena anggota dituntut untuk mempunyai modal sedangkan anggota mayoritas dari kalangan bawah. Untuk kedua pembiayaan ini keuntungan dan resiko di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kecuali kerugian tersebut disebabkan kelalaian mudharib.


2. Kendala Dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil Kepada Pemodal dalam kegiatan Koperasi Syariah pada BMT Musabbihin sebagai berikut : a. Adanya I’tikad buruk mudharib (pengelola dana) Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang mengandung resiko. b. Pemahaman masyarakat yang belum tepat mengenai perbedaan pembiayaan mudharabah dan musyaraka. Sebagian masyarakat masih ada yang menganggap pembiayaan mudharabah dan musyarakah sama saja, sehingga masyarakat cenderung lebih memilih pembiayaan mudharabah. c. Banyak masyarakat penerima modal dari BMT Musabbihin yang masih sering melakukan wan prestasi terhadap kesepakatan mudharabah yang telah disepakati dengan Pihak Pengurus BMT Musabbihin. Cidera janji yang dilakukan oleh masyarakat penerima

modal dari BMT

Musabbihin yaitu seperti : 1) Banyaknya masyarakat penerima modal yang sering terlambat membayarkan kewajiban terhadap modal yang dipinjamkannya. 2) Pola pikir masyarakat penerima modal yang masih berfikir bahwa modal yang diperoleh dari BMT Musabbihin merupakan suatu infaq/shadaqah yang mereka peroleh secara cuma-cuma dari BMT Musabbihin. 3. Penyelesaian Sengketa Antara Pemodal Dan Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin Medan Terkait Dengan Bagi Hasil Dalam Kegiatan Pembiayaannya yaitu sebagai berikut :


a. Upaya Prefentif atau Upaya Pencegahan, yaitu upaya awal yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin untuk mencegah timbulnya sengketa yang timbul antara Pemodal dan Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin, berupa : 1) Koperasi BMT Al Musabbihin meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola dana, sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi adanya I’tikad buruk dari pihak pengelola dana. Upaya ini diwujudkan dengan sering bersilaturahmi ke rumah pengelola dana dan menanyakan usaha yang dikelola.

3. Melaksanakan sosialisasi kepada sebagian kalangan masyarakat yang masih kurang mempunyai pemahaman yang benar tentang perbedaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, Koperasi BMT Al Musabbihin melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan informasi dan penjelasan yang engkap dan benar mengenai produk yang ada di Koperasi BMT Al Musabbihin.

Upaya Penyelesaian Sengketa, yaitu upaya yang dilakukan oleh Pihak Pemodal dengan Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin akibat adanya persoalan yang timbul dalam operasional Koperasi BMT Al Musabbihin, yaitu sebagai berikut: 4. Upaya Mediasi / Musyawarah untuk mufakat baik melalui badan arbitrasi maupun yang dilakukan melalui masukan dari Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Pemodal dan Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin. 5. Memberikan penjelasan tentang kondisi keuangan Koperasi BMT Al Musabbihin secara riil kepada Pihak Pemodal tekait tentang laba untung yang diperoleh oleh Koperasi BMT Al Musabbihin setiap bulannya.


6. Melibatkan Pihak Pemodal dalam setiap proses penghitungan neraca keuangan Koperasi BMT Al Musabbihin untuk lebih menjamin keterbukaan antara Pihak Pemodal dengan Pengurus Koperasi BMT Al Musabbihin. 7. Upaya yang paling akhir yang sangat dihindari timbul yaitu dengan melakukan upaya litigasi dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Ekonomi Syariah.

B. Saran 1. Kepada pihak BMT Al Musabbihin Medan harus mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang masih belum tepat dalam membedakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. 2. BMT Al Musabbihin harus meningkatkan pengawasan terhadap anggota yang melakukan pembiayaan agar pihak anggota tetap konsisten dalam membayar angsuran yang berpengarus terhadap bagi hasil dalam kegiatan pembiayaan antara Pemodal dan Pengurus BMT Al Musabbihin. 3. Kepada pihak BMT Al Musabbihin hendaknya mampu meningkatkan pembiayaan musyarakah, agar supaya dalam pembiayaan bagi hasil tidak terjadi ketimpangan.


BAB III KEDUDUKAN PEMODAL DALAM KEGIATAN PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH. A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah

Recommend Documents