BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan
realisasi yang tumbuh aubur dalam masyarakat ekonomi
Indoensia terutama dalam lingkungan
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah. Kenyataan dapatvditerima
itu dan
membuktikan diterapkan
bahwa
dalam
sistem
ekonomi
syariah
masyarakat
Indonesia
bahkan
mempinyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi
syariah
mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sitem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas bergama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi
kualitas
kemampuan seseorang dan integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad yanbg membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaran agama dalam segala unsur dunia. Hal ini sinergis dengan do’a seorang muslim “Allaahuma Ashlikhi dini aladzi
huwa ‘ismatu amri” yang artinya Ya Allah perbaikilah keyakinan agamaku karena dengan ajaran agamaku itu akan menuntunku dalam melaksanakan segala urusan kehidupan” Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat
telah bermunculan
BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004. Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi
yang kegiatan usahanya bergerak dibidang
pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT
yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam
KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2.2. Pengertian dan fungsi Pembiayaan 2.2.1. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan adalah penyaluran dana kepada nasabah baik yang berasal dari simpanan, tabungan, deposito, maupun modal untuk keperluan pembiayaan produktif dan investasi yaitu dalam bentuk (bagi hasil, jual beli, maupun jasa) dengan didahului kesepakatan antara pemilik dana dan pengguna dengan memperhatikan kaidah aman, lancar, dan menghasilkan.
2.2.2. Unsur-unsur dalam pembiayaan a. Kepercayaan Yaitu mempercayakan sejumlah dana untuk dikelola nasabah. b. Waktu atau masa Yaitu adanya jangka waktu pengembalian pembiayaan. c. Resiko Yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya disamping kemungkinan juga kerugian. d. Penyerahan Yaitu pengalihan nilai ekonomi uang/dana, barang atau jasa kepada pihak lain. Yang dikembalikan pada saat pelunasan nilai sama dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pembiayaan. 2.2.3. Jenis-jenis pembiayaan a. Berdasarkan tujuan penggunaan : a.1. Pembiayaan konsumtif/ investasi a.2. Pembiayaan Produktif - Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/alat produksi - Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. b. Berdasarkan jangka waktu
b.1. Jangka pendek
(< 1 tahun )
b.2. Jangka Menengah
(= 1 tahun )
b.3. Jangka Panjang
(> 1 tahun )
2.2.4. Fungsi pembiayaan a. Menilai prospek dan resiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi serta proses pengajuan usulan persetujuan. b. Menghitung
berapa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk
modal kerja atau investasi dan cara memonitor/ control account. c. Menawarkan produk dan jasa BTM untuk kepentingan pengembangan usaha / kebutuhan nasabah. 2.2.5. Prinsip Pembiayaan a. Relationship Marketing -
Mempertahankan nasabah (retain customer)
-
Meningkatkan kualitas (repeat order)
-
Mendapatkan nasabah (Acquisition)
b. Risk Mitigation -
Mengidentifikasi
-
Mengukur
-
Mengelola
-
Memperkecil resiko
c. Return Optimization -
Mengoptimalkan pendapatan dengan tingkat resiko yang wajar
2.2.6. Pedoman penyaluran pembiayaan BTM Pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha, baik untuk keperluan modal kerja maupun untuk kebutuhan pembelian sarana dan prasaran produksi secara garis besar, sejenis pembiayaan yang dijalankan BTM dapat dikelompokkan kedalam 4 jenis , yaitu : 1. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil, terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. 1.1.Pembiayaan Mudharabah Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil
usaha bersama ini bagi sesuai
dengan kesepakatan pada waktu akad ditandatangani. 1.2. Pembiayaan Musyarakah Musyarakah atau syirkah yaitu suatu perjanjian antara dua atau lebih pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek , dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Tata cara
bagi hasil usaha nasabah pembiayaan musyarakah
dengan BTM adalah sebagai berikut :
-
BTM dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu proyek yang dianggap feasible berdasarkan prinsip musyarakah.
-
Dalam skema pembiayaan ini
BTM dengan nasabah
menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama. -
Semua
pihak termasuk BTM
mempunyai
hak untuk
berpartisipasi dalam menajemen perusahaan. Demikian juga semua pihak berhak untuk menggugurkan hak tersebut. -
Semua pihak melalui suatu negosiasi menyetujui nisbah keuntungan usaha.
-
Seandainya terjadi kerugian dalam usaha, maka masing-masing bertanggung jawab sebatas besar penyertaan modalnya.
2. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan, terdiri dari pembiayaan murabahah dan pembiayaan ba’i bitsaman ajil. 2.1. Pembiayaan murabahah Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan bentuk dan sifat pembiayaan murabahah di oleh BTM adalah sbb : -
Mula-mula BTM membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen BTM untuk membeli barang yang diperlukan atas nama BTM dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya BTM.
-
BTM seketika itu juga
menjual barang tersebut kepada
nasabah pada tingkat harga yang di setujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian ditambah mark up atau margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui bersama. -
Pada waktujatuh tempo nasabah membayar harga jual barang yang telah di setujui tersebut kepada BTM.
2.2. Pembiayaan Ba’I ut Bitsaman ajil BBA artinya
pembelian barang dengan pembayaran dicicil
/diangsur . pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) Bentuk dan sifat pembiayaan Bai’u bitsaman ajil di BTM adalah sebagai berikut : -
BTM mengangkat nasabah sebagai agen BTM.
- Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen BTM melakukan pembelian barang modal atas nama BTM. - BTM menjuaul barang modal tersebut
kepada nasabah
dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (mark up). - Nasabah
membeli
barang
modal
tersebut
dan
pembayarannya dilakukan secara mengangssur untuk jangka waktu tertentu yang telah disetujui bersama.
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau disewa belikan, terdiri dari sewa guna usaha atau ijarah dan sewa beli atau bai’ut ta’jir. 3.1. Ijarah Ijarah atau pure leasing adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil manfaat dari barang sewaaan dalam jangka waktu tertentu denagn imbalan yang besarnya telah di sepakati bersama. BTM dapat memberikan untuk penggunaan suatu
fasilitas sewa
kepada nasabahnya
jenis barang tertentu dengancara
sebagai berikut: -
Mula-mula BTM membeli asset yang dibutuhkan nasabah
-
Kemudian BTM menyewakan aset tersebut kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu
-
Tarif sewa dan persyaratan lainnya harus telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.
3.2. Bai’ut Ta’jir Bai’ut Ta’jir atau sewa beli adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri denganh penjualan. Bentuk dan sifat pembiayaan
Bai’ut Ta’jir adalah sebagai
berikut: -
Mula-mula BTM membelikan asset yang dibutuhkan oleh nasabah
-
Pada saat itu juga BTM menyewakan asset tersebut kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir pembayaran sewa nasabah dapat memiliki asset tersebut
-
Tarif sewa dan persyaratan lainnnya harus telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.
4. Pemberian pinjaman tunai untuk kebijakan (Qardhul Hasan) Qardhul Hasan atau benevolent loan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan tidak dituntut untuk mengembalikan apapun, kecuali pokok pinjaman. 4.1. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen. 4.2. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik. 2.2.7. Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada sesuatu peyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembaiayaan yang menyebabkan
kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan
tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. 2.2.7.1.
Gejala dini pembiayaan bermasalah 1.
Kelaianan manajemen -
Persoalan rumah tangga pemegang peran diperusahaan
-
One man show
-
Lamban bereaksi terhadap kelesuan pasar atau ekonomi
2.
-
Tidak mampu menyusun rencana usaha
-
Pengawasan dan penyusunan laporan keuangan lemah.
Hubungan perbankan dan kelainan
kegiatan operasional
debitur -
Penurunan secara kontinue saldo bank
-
Peningkatan
jumlah
dan
frekuaensi
permintaan
pembiayaan -
Supplier (baru) minta informasi untuk pemberian kredit pada debitur.
3.
2.2.7.2.
-
Kehilangan langganan utama
-
Kehilangan supply bahan baku
Kelainan posisi keuangan -
Penyerahan laporan keuangan tidak reguler
-
Piutang dagang membengkak
-
Persediaan membengkak
-
Peningkatan mencolok biaya-biaya
-
Rugi operasional
Dampak pembiayaan bermasalah 1.
Rehabilitasi dan solvabrlitas - Collectibilias dan Bad Debt Ratio menjadi naik - Kerugian semakin besar atau laba menurun - Modal semakin turun - Bank dapat dilikuidasi / take over
2. Peningkatan pembiayaan - Biaya personalia - Biaya eksekusi dan penyelesaian 3. Aspek Moral Munculnya pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh tidak hati-hatinya aparat bank dalam menyalurkan pembiayaan menjadikan bank tidak dapat membrikan bagi hasil yang baik kepada investor dana. 4. Lainnya - Hilangnya kesempatan usaha (tidak bisa melakukan ekspansi) - Berkurangnya /pindahnya investor dana - Investor lain tidak berminat untuk menanamkan modalnya. 2.2.7.3.
Penyebab pembiayaan bermasalah a. Faktor Intern a.1. Aspek analisa pembiayaan - Kurang baiknya pemahaman atas kegiatas bisnis nasabah - Kurang dilakukan evaluasi apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak a.2. Aspek perhitungan modal kerja Perhitungan modal kerja tidaka didasarkan pada bisnis nasabah a.3. Aspek sumber pengembalian - Proyeksi penjualan terlalui optimif
- Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek konmpetisi tau persaingan. a.4. Aspek jaminan Tidak memperhitungkan aspek marketable dan dianggap sebagai
pelengkap
tanpa
memperhitungkan
resiko
seandainya pembiayaan bermasalh a.5.Aspek supervisi dan monitoring -
Kurang dilakukan evaluasi atas rekening koran
-
Kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah
b. Faktor Ekstern -
Kalah dalam persaingan usaha
-
Usaha yang dijalankan relatif baru
-
Gagal dalam collection
-
Meninggalkan key person
-
Perselisihan sesama direksi dan pengelola perusahaan
-
Anggota keluarga sakit
-
Karakter tidak bagus
2.2.7.4.Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah Dilakukan evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut - Aspek manajemen - Aspek pemasaran
- Aspek produksi - Aspek keuangan - Aspek yuridis - Aspek jaminan - Aspek nilai jaminan 2.2.8. Pembiayaan yang harus dihindari a. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (mengandung unsur judi, gharar dan riba) b. Pembiayaan untuk spekulasi c. Pembiayaan yang diajukan tanpa didukung dengan informasi keungan d. Pembiayaan kepada debitur yang bermasalah pada LKMS lain e. Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh SDI BTM f. Pembiayaan jangka panjang sedangkan
sumber dananya jangka
pendek g. Pembiayaan yang lebih banyak mendatangkan mudhorat dari pada manfaat h. Pembiayaan yang menurut analisa termasuk beresiko tinggi, yang pada waktunya dapat menjadi pembiayaan bermasalah.
2.3. Ketentuan umum KJKS BTM Bligo 2.3.1. Pengertian BTM Bligo
BTM Bligo pada dasarnya merupakan sebuah lembaga keuangan . lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang menyediakan jasa mediasi / perantara keuangan antara unit surplus (masyarakat yang kelebihan dana) dengan unit defisit (masyarakat yang kekurangan
atau membutuhkan
dana) BTM adalah merupakan Amal Usaha Muhammadiyah bidang ekonomi, keberadaan BTM
dalam
diharapkan dapat menjadi pusat
pengelolaan keuangan Muhammadiyah dan ujung tombak dakwah bil haal Muhammadiyah. Secara kelembagaan, BTM adalah merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi. 2.3.2. Proses Bisnis BTM BTM sebagai LKM syariah melakukan fungsi intermediasi antara pemilik dana dengan orang yang membutuhkan dana melalui proses transaksi yang sesuai dengan syariah (dibenarkan oleh ajaran Islam ) Pemilik Dana
Pengguna Dana BTM Pembiayaan
Tabungan simpanan
- Mudlarabah - Musyarakah - Murabaha Gambar 2.1. Proses Bisnis BTM
2.3.3. Tujuan BTM a. Mewujudkan gerakan dakwah dibidang ekonomi
b. Mengembangkan dan memberdayakan potensi ekonomi umat c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga persyarikatan d. Mendukung gerakkan Muhammadiyah
2.4. Kebijakan BTM Bligo 2.4.1. Jangka waktu pembiayaan a. Jangka pendek (< 1 tahun ) b. Jangka menengah (= 1 tahun) c. Jangka panjang (> 1 tahun) 2.4.2. Biaya administrasi Untuk anggota Adm = 1,5 % (jangka waktu
6 bln)
Untuk umum Adm = 1-2 th = 3 % 3 th = 4 % Untuk pasar Adm = 3 % 2.4.3. Jaminan -
Sertifikat = Tanah, Rumah karangan, pertanian
-
BPKB
= motor min th 2000 merk kecuali cina = mobil min th 1995
2.4.4. Asuransi -
BNI max 25.000
-
Takaful max 10.000
2.4.5. Persyaratan permohonan Persyaratan pendaftaran pembiayaan : -
Bersedia di survei
-
2 lembar fotocopy KTP suami+istri/sim /Akta nikah
-
1 lembar foto copy jaminan sertifikat atau PBB (Tupi)
-
2 lembar fotocopy Jaminan BPKB + STNK
-
1 lembar pas photo berwarna ukuran 4x6
-
1 slip gaji bagi karyawan tetap / PNS
2.5. Sistem Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi,metode dan Ukuran
–
ukuran
yang dikoordinasikan
untuk menjaga kekayaan
organisasi,ketelitian,dan kendala data akuntansi,mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan managamen.Pengertian Pengendalian Intern diatas berlaku baik dalam perusahaan atau koperasi yang mengelola informasi secara manual,dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. Tujuan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut : 1. Menjaga kekayaan organisasi 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 3. Mendorong efisiensi 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan managamen. Unsur – unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut :
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas 2. Sistem
wewenang
dan
prosedur
pencatatan
yang
memberikan
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan ,utang,pendapatan,dan biaya. 3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 2.6. Bagan Alir (Flowcharts) Bagan Alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas., tepat dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian smbol standart untuk menguraikan prosedur pengolahan transaski yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. (Krismiaki). Bagan alir dokumen gambar denan menggunakan simbol sebagai berikut :
Menunjukkan awal atau akhir dari suatu aliran data
Terminator
Menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses manual, mekanik maupun komputer Dokumen
Menunjukkan pekerjaan manual Manual Operational
Menunjukkan pekerjaan dari operasi program computer Proses
Menunjukkan input atau output data menggunanakn Storage
disket
Menunjukkan input atau output yang menggunkan Hard Disk Hard Disk
Menunjukkan ouput atau input yang menggunakan online keyboard Keyboard
Menunjukkan arus dokumen atau proses
Aliran Data Menunjukkan penghubung kehalaman yang masih sama atau kehalaman lain
Connect
Menunjukkan tempat penyimpanan dokumen
Arsip
Tabel 2.1. Bagan Alir
