ANALISIS EFEKTIVITAS DAN FAKTOR-FAKTOR PENGAMBILAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus : Kospin Jasa Syariah, Pekalongan)
OLEH INDAH PURNAMASARI H14070028
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011
i
RINGKASAN INDAH PURNAMASARI, Analisis Efektivitas Dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus : Kospin Jasa Syariah, Pekalongan). Dibimbing oleh IRFAN SYAUQI BEIK. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) telah menunjukkan potensi diri tampil sebagai pilar penyangga ekonomi nasional, tetapi kadang sulit berkembang. Salah satu permasalahan utama dalam pengembangan UMK adalah lemahnya sumberdaya modal. Hal ini dikarenakan UMK bersifat mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum, dan manajemen usaha yang masih tradisional. Langkah awal yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi lemahnya sumberdaya modal dalam operasional usaha mikro dan kecil adalah meningkatkan permodalan melalui lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan ini menawarkan sistem administrasi lebih sederhana daripada kalangan perbankan pada umumnya. Ini tercermin dari jumlah syarat pengajuan yang lebih sedikit dan tidak memberatkan para pelaku usaha mikro dan kecil. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah salah satu penopang perekonomian Indonesia yang menyediakan alternatif pembiayaan terhadap usaha mikro dan kecil, dan sangat diharapkan dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. LKMS memiliki sejumlah karakteristik dan mekanisme operasional yang berbeda dari lembaga keuangan pada umumnya. Salah satunya adalah koperasi yang memiliki standar operasional berbasis syariah. Koperasi syariah menyelenggarakan usaha pelayanan jasa keuangan dalam skala mikro dan kecil, yang memiliki tujuan sosial dan ekonomi. KOSPIN (Koperasi Simpan Pinjam) Jasa Syariah adalah salah satu lembaga keuangan mikro di Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah yang berlandaskan sistem syariah, dalam operasionalnya sudah berdiri selama kurang lebih empat tahun sejak tanggal 17 Agustus 2004. Selama perkembangannya, Kospin Jasa Syariah telah memiliki jaringan anggota dan mitra usaha yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Dalam penyaluran pembiayaan, Kospin Jasa Syariah menerapkan konsep prosedur yang sederhana sehingga memudahkan bagi para anggotanya yang ingin mendapatkan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) menganalisis tingkat efektivitas pembiayaan yang berlangsung pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan, (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi jumlah pengambilan pembiayaan pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Dari tujuan tersebut dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis menggunakan skala Likert dan analisis jalur (path analysis) yang hasilnya disajikan secara deskriptif. Selang penilaian penyaluran pembiayaan dinilai dari skor penilaian. Pada tahap pengajuan pembiayaan memiliki nilai skor yang paling tinggi diantara tahapan-tahapan lainnya dalam pembiayaan yaitu sebesar 1139. Dari keseluruhan skor dalam tahap-tahap pembiayan sampai dampak pembiayaan terhadap anggota
ii
diperoleh rata-rata skor dengan nilai 1061. Ini menunjukkan bahwa tahapan prosedur pembiayaan sampai dengan dampak pembiayaan yang dirasakan oleh anggota sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian. Variabel yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan pembiayaan (PM) adalah biaya administrasi (BA), lama menjadi anggota (LN), jangka waktu angsuran (JA), tingkat pendidikan (TP), alokasi pembiayaan (AP), jenis usaha (JU), dan pendapatan usaha awal (PS). Hasil penelitian ini menunjukkan variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap pengambilan pembiayaan adalah biaya administrasi dan tingkat pendidikan. Variabel yang paling kuat pengaruh totalnya terhadap besarnya pembiayaan yang diajukan (PM) adalah biaya administrasi yaitu sebesar 75,51 persen. Pendapatan usaha setelah pembiayaan (PP) siginifikan pengaruhnya terhadap pengambilan pembiayaan (PB), keuntungan usaha (KU), dan besarnya pengeluaran /konsumsi rumah tangga anggota per bulan. Variabel yang paling kuat pengaruhnya terhadap pendapatan usaha adalah keuntungan usaha (KU) yaitu sebesar 72,4 persen. Implikasi kebijakan yang seharusnya diambil oleh Kospin Jasa Syariah Pekalongan adalah dengan melakukan pengaturan terhadap dua variabel diantaranya biaya administrasi dan tingkat pendidikan. Koperasi dinilai perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan dan juga bimbingan teknik terhadap para anggota yang meminjam pembiayaan untuk modal kerja dan investasi usaha. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan terjadwal oleh pihak koperasi sehingga dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha anggota. Selain itu juga dapat meminimalkan resiko pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, pihak pemerintah dan Kospin Jasa Syariah Pekalongan diharapkan lebih fokus dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil di daerah Pekalongan supaya tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Keterbatasan penelitian ini terlihat pada sedikitnya variabel yang signifikan pada persamaan faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan pembiayaan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih luas lagi bidang usaha mikro dan kecil yang diteliti dengan jumlah sampel yang lebih besar. Diharapkan juga penelitian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana alokasi pemanfaatan pembiayaan oleh responden.
iii
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN FAKTOR-FAKTOR PENGAMBILAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus : Kospin Jasa Syariah, Pekalongan)
OLEH INDAH PURNAMASARI H14070028
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011
iv
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa
: Indah Purnamasari
Nomor Registrasi Pokok
: H14070028
Program Studi
: Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi
: Analisis Efektivitas Dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus : Kospin Jasa Syariah Pekalongan)
dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Menyetujui, Dosen Pembimbing
Dr.Irfan Syauqi Beik, M.Sc NIP. 1979042 2200604 1 002
Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Dr.Dedi Budiman Hakim, M.Ec NIP. 19641022 198903 1 003 Tanggal Kelulusan:
v
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, April 2011
Indah Purnamasari H14070028
vi
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Indah Purnamasari lahir pada tanggal 23 Juni 1990 di Jakarta. Penulis adalah putri pertama dari pasangan Akhmad Zaini dengan Rostati Sinaga. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan sekolah dasar pada SDS Tunas Delima, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 89 Jakarta dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMA Negeri 3 Jakarta dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2007 penulis meninggalkan kota Jakarta untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi pilihan penulis dengan harapan besar agar dapat memperoleh ilmu dan mengembangkan pola pikir, sehingga dapat menjadi sumber daya yang berguna bagi pembangunan negara Indonesia tercinta. Penulis masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di beberapa organisasi seperti, Koran Kampus IPB, IAAS, BEM FEM, dan BP Hipotesa. Penulis mendapat kesempatan untuk menerima beasiswa dari beberapa instansi antara lain POM IPB selama empat semester kemudian mendapat beasiswa Karya Salemba Empat hingga semester delapan.
vii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Kospin Jasa Syariah, Pekalongan)” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi-instansi terkait dan pihak-pihak yang telah membantu penulis selama proses penelitian. Tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 1. Kedua orang tua tersayang, Mama dan Papa, Adik-adik penulis Rizka, Rizki, Rafi yang telah memberi dukungan yang berarti dan ketulusan do’a demi kelancaran skripsi ini. 2. Seluruh keluarga besar penulis Oma, Tante Rina, Mba Zizah, Om Nurdin, dan semua yang telah memberi dukungan kepada penulis. 3. Dr. Irfan Syauqi Beik, M.Sc selaku dosen pembimbing atas waktu, kesabaran, masukan, arahan selama bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr. Nunung Nuryartono, selaku dosen penguji utama atas segala masukan, saran, dan arahan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Tanti Novianti, M.Si, selaku dosen penguji komisi pendidikan yang telah memberikan masukan dalam perbaikan tata bahasan dan penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini.
viii
6. Pihak Kospin Jasa Syariah Pekalongan yaitu Bapak Adriansyah dan Bapak Rusman, serta pegawai lainnya yang telah membantu dan memudahkan penulis dalam pencarian data .
7. Pihak Departemen UKM dan Koperasi yaitu Ibu Dewi Nawang Wulan, yang telah membantu dalam pecarian data dan literatur.
8. Febrian Subagiyo, sang motivator yang tak hentinya memberi semangat dan selalu menemani penulis di setiap kesempatan.
9. Sahabat-sahabat penulis di Ilmu Ekonomi 44 Anggie, Pramita, Zahrah. Teman bimbingan penulis Winda, Mukhlis, dan Izah terima kasih atas segala bantuannya. Serta teman-teman Ilmu Ekonomi 44 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, semangat, bantuan, serta keceriaan selama proses menuju masa depan.
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi para civitas akademika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan. Bogor, April 2011
Indah Purnamasari H14070028
ix
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix DAFTAR TABEL .............................................................................................. xi DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xiii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xiv I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 1 1.2. Perumusan Masalah .................................................................................. 8 1.3. Tujuan Penelitian .................................................................................... 10 1.4. Manfaat Penelitian .................................................................................. 10 1.5. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................................... 11 II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 12 2.1. Tinjauan Teori......................................................................................... 12 2.1.1. Pengertian Ekonomi Syariah dan Tujuannya ..................................... 12 2.1.2. Karakteristik Koperasi Syariah ......................................................... 17 2.1.3. Produk Pembiayaan Syariah ............................................................. 23 2.1.4. Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia ............................ 29 2.1.5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Produk .. 33 2.1.6. Efektivitas Pembiayaan .................................................................... 34 2.2. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 36 2.3. Kerangka Pemikiran ................................................................................ 38 2.4. Hipotesis Penelitian ................................................................................. 40 III. METODE PENELITIAN ............................................................................. 41 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................... 41 3.2. Jenis dan Sumber Data ............................................................................ 41 3.3. Metode Pengumpulan Data ..................................................................... 42 3.4. Meteode Pengambilan Contoh ................................................................. 43 3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data..................................................... 44 3.5.1. Analisis Kualitatif ............................................................................ 45 3.5.2. Analisis Kuantitatif........................................................................... 46 3.6. Definisi Operasional................................................................................ 53 IV. GAMBARAN UMUM KOPERASI SYARIAH .......................................... 55
x
4.1. Sejarah pendirian Kospin Jasa Syariah .................................................... 55 4.2. Visi dan Misi Kospin Jasa Syariah .......................................................... 57 4.3. Pendanaan Kospin Jasa Syariah ............................................................... 60 4.4. Kelembagaan dan Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah ..................... 61 4.5. Produk-Produk Kospin Jasa Syariah ........................................................ 64 4.6. Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kospin Jasa Syariah ............................ 67 4.7. Perkembangan Pembiayaan Kospin Jasa Syariah ..................................... 72 4.7.1. Kondisi Keanggotaan ....................................................................... 72 4.7.2. Kondisi Pembiayaan ......................................................................... 74 V. HASIL DAN PEMBAHASAN ..................................................................... 76 5.1. Analisis Efektivitas Pembiayaan.............................................................. 76 5.1.1. Analisis Efektivitas Tahap Pengajuan Pembiayaan ........................... 76 5.1.2. Analisis Efektivitas Tahap Pencairan Pembiayaan ............................ 78 5.1.3. Analisis Efektivitas Tahap Pengembalian Pembiayaan ..................... 81 5.1.4. Analisis Efektivitas Dampak Pembiayaan Bagi Anggota .................. 84 5.2. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengambilan Pembiayaan ..... 88 VI. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................. 100 6.1. Kesimpulan ........................................................................................... 100 6.2. Saran ..................................................................................................... 101 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 102 LAMPIRAN .................................................................................................... 105
xi
DAFTAR TABEL
Nomor
Halaman
1.1.
Indikator Kinerja Keuangan Kospin Jasa Syariah ……………………….5
1.2.
Pertumbuhan Asset, DPK, dan Pembiayaan Kospin Jasa Syariah tahun 2006-2009…………………………………………………………………6
2.1.
Perbedaan Operasional antara BMT, Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional…………………………………………………………….23
2.2.
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil………………………………....24
2.3.
Kontribusi Usaha mikro dan kecil, Menengah, dan Besar terhadap PDB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2003-2006 (persen)……………....32
4.1.
Karakteristik Anggota Pembiayaan UMK Kospin Jasa Syariah Pekalongan (dalam 100 Responden)………………………………………………….73
4.2.
Kondisi Keanggotaan Kospin Jasa Syariah Pekalongan…………………74
4.3.
Kondisi Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Pekalongan………………….75
4.4.
Pergerakan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah………………...75
5.1.
Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan ……………………………………………………...77
5.2.
Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Pencairan Pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan ……………………………………………………...79
5.3.
Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Pengembalian Pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan ………………………………………………...82
5.4.
Efektivitas Dampak Pembiayaan yang Diberikan oleh Kospin Jasa Syariah ……………………………………………………………………………85
5.5.
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pembiayaan yang Diberikan oleh Kospin Jasa Syariah……………………………………..87
5.6.
Hasil Kriteria Model Path Analysis……………………………………...92
5.7.
Ringkasan Hasil Estimasi Parameter Model PM dan PP………………...95
xii
5.8.
Hasil Kriteria Model Path Analysis Sesudah Trimming…………………96
5.9.
Dekomposisi Pengaruh Antarvariabel Model PM dan PP……………….97
xiii
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Halaman
2.1.
Skema Musyarakah……………………………………………………...25
2.2.
Skema Mudharabah………………………………………...…………...26
2.3.
Skema Ba’I Murabahah…………………………………………………27
2.4.
Pergeseran Kurva Demand………………………………………………34
2.5.
Kerangka Pemikiran Operasional………………………………………..39
4.1.
Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Cabang Pekalongan………….61
4.2.
Sebaran Usaha Anggota Kospin Jasa Syariah Pekalongan……………...73
4.3.
Grafik perkembangan Pembiayaan Kospin Jasa Syariah……………….75
5.1.
Diagram Jalur Lengkap………………………………………………….89
5.2.
Uji T Diagram Jalur Lengkap…………………………………………....91
5.3.
Diagram Jalur Hasil Uji T Sesudah Trimming…………………………..94
5.4.
Diagram Jalur Empiris Model PM dan PP……………………………....94
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Halaman
1.
Kuesioner Penelitian……………………………………………………106
2.
Data Kelembagaan……………………………………………………...113
3.
Syarat Pengajuan Pembiayaan dan Komite Pembiayaan……………….115
4.
Slip setoran dan Slip Pengambilan……………………………………..116
5.
Formulir Permohonan Penagihan………………………………………117
6.
Struktur Organisasi……………………………………………………..118
7.
Surat Permohonan Pembiayaan………………………………………...119
8.
Data usaha dan Komite…………………………………………………120
9.
Akad Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah…………………………..121
10.
Data Responden ………………………………………………………..125
11.
Hasil Uji T …………………………………………………………….128
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Perkembangan industri keuangan syariah diawali dengan terbitnya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992, yang mengatur tentang peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah di cabangnya (dual banking sistem), dan terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan selanjutnya yaitu keluarnya fatwa tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2003, keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah. Perkembangan selanjutnya adalah dengan terbitnya peraturan perundang undangan, yaitu Undang-Undang No 21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia dan diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/PBI/2009 yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan kantor cabang, membuat perkembangan jumlah kantor layanan bank syariah bertambah dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syariah Bank Indonesia (Desember 2010), jumlah unit kantor cabang syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu mencapai 1215 kantor cabang bank umum syariah, 262 kantor cabang bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, serta 286 kantor cabang bank perkreditan rakyat syariah.1 Implikasi positif dari kebijakan pemerintah diatas adalah banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam perkembangannya sekarang ini, ada dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sedangkan lembaga keuangan syariah non bank antara lain berupa Asuransi
1
www.bi.go.id. Direktorat Perbankan Syariah (diakses pada tanggal 24 Desember 2010).
2
Syariah (AS), Koperasi Syariah, Baitul Maal Wa Tamwill (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS). Fungsi dasar dari lembaga keuangan syariah yaitu sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang menghubungkan antara pihakpihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Bank syariah sebagai salah satu jenis lembaga keuangan syariah pada kenyataannya masih belum mampu menjangkau Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Padahal lapisan inilah penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 91 juta jiwa bergelut disektor ini. 2 Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa layanan pembiayaan dengan menggunakan pendekatan perbankan sulit dilakukan dan tidak menjangkau UMK dikarenakan adanya faktor yang membatasi hubungan UMK dengan perbankan, yaitu masalah agunan dan formalitas (Hidayat, 2004). Namun demikian saat ini telah ada lembaga keuangan syariah yang berpihak pada pengusaha mikro dan kecil yaitu Koperasi Syariah atau Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Pembangunan
ekonomi
yang
seimbang
harus
didukung
oleh
perkembangan sektor riil, untuk menunjang kemajuan sektor riil itu sendiri tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Berbagai macam alternatif sumber dana dapat dijadikan kekuatan bagi kinerja dan kelangsungan sektor riil itu sendiri. Usaha mikro dan kecil merupakan mayoritas pelaku ekonomi sektor rill serta sektor yang tidak ataupun sangat sedikit memiliki keterkaitan dengan usaha besar dan ekonomi formal. Melihat peran dari usaha mikro dan kecil yang sangat strategis, tetapi seringkali sulit untuk berkembang. Bagi pengusaha mikro dan kecil, persoalan permodalan merupakan masalah utama. Salah satu cara untuk memecahkan persoalan tersebut adalah pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui lembaga keuangan mikro syariah. Segmen pasar keuangan untuk lapisan menengah ke bawah terpaksa diisi oleh alternatif penyediaan sumber dana dari lembaga keuangan lain utnuk lembaga non formal. Banyaknya lembaga keuangan mikro syariah yang tersebar di Indonesia ternyata masih belum memberikan sinyal positif, termasuk koperasi syariah. Sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai keberpihakan terhadap 2
Departemen UMKM dan Koperasi, 2009.
3
masyarakat ekonomi lemah, banyak tantangan dan permasalahan yang timbul dan dihadapi dalam perkembangan koperasi syariah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut Sadrah dalam Akbar (2010) tidak jarang bahwa pendirian koperasi kurang diimbangi dengan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang profesional mengenai manajemen pengelolaan, servis, maupun sumber daya manusia (SDM) Oleh karena itu banyak diantara koperasi tersebut yang muncul kemudian mati dalam usia pendek atau tumbuh tetapi berdiri ditempat tidak bisa melangkah, dan sedikit yang dapat berjalan itu pun dengan tertatih-tatih. Munculnya begitu banyak koperasi di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor yang dapat mendukung suatu koperasi untuk dapat terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta di lapangan menunjukkan banyak koperasi yang tenggelam dan bubar disebabkan berbagai hal, antara lain karena manajemen yang kurang profesional, pengelola yang tidak amanah memunculkan ketidakpercayaan masyarakat sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran dan kesulitan modal (Akbar, 2010). Sebagai lembaga ekonomi, koperasi merupakan wadah alternatif sebagai wujud nyata dari demokrasi ekonomi yang arahnya ditentukan oleh anggota, kekuatan geraknya ditentukan oleh anggota, dan hasilnya dinikmati secara adil oleh anggotanya. Peranan koperasi sangat membantu dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil yang kesulitan dalam menerima sumber dana dari perbankan. Keberagaman koperasi tidak hanya dibentuk oleh aspek ekonomi, tetapi juga dibentuk oleh tata nilai budaya, etika, dan agama. Koperasi sendiri memiliki jati diri yang sifatnya universal. Dengan penduduk yang mayoritas muslim ini,maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa tata nilai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai Islam. Nilai-nilai ini sangat mungkin diserap ke dalam lembaga ekonomi semacam koperasi (Soedjono dkk, 2002). Seiring dengan perkembangan sistem ekonomi Islam, menyebabkan maraknya praktik lembaga keuangan bernuansa syariah di Indonesia, seperti Asuransi Syariah (takaful), Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Syariah Multi Level Marketing (ahad-net), Jakarta Islamic Index (JII), Koperasi Syariah dan lainnya. Ini berarti bahwa lembaga di atas hanya merupakan sebagian instrumen yang
4
digunakan dalam konsep sistem ekonomi Islam. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam tidak saja didukung oleh lembaga keuangan, tetapi juga harus didukung oleh lembaga non-keuangan. Terkait dengan sistem ekonomi Islam ini, koperasi dengan Jati diri yang dimilikinya sangat terbuka dengan nilai-nilai yang diterjemahkan oleh sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ini, koperasi dapat dipandang sebagai lembaga ekonomi yang ideal, karena lembaga ini tidak semata-mata bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat sosial. Namun sayangnya, masyarakat secara umum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi yang lebih inferior dibandingkan dengan lembaga ekonomi lainnya, seperti; bank, asuransi, perusahaan industri, dan lain-lainnya. Dalam narasi sistem perekonomian Islam, koperasi dapat dipandang sebagai sebuah instrumen yang potensial untuk mendukung beroperasinya sistem tersebut. Koperasi yang memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan syariah menjadi salah satu instrumen yang sangat baik untuk sistem ekonomi
Islam.
Koperasi
dengan
prinsip
syariah
mampu
mendorong
perkembangan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sistem keuangan guna meraih peluang pengembangan usaha melalui keunggulan jaringan usaha yang berpola syariah. Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi. Sebagai salah satu lokomotif kesyahriahan, koperasi syariah sangat membantu dan memperkuat baik dari segi keuangan maupun segi kelembagaan serta mempunyai akses yang luas, baik secara horizontal dengan koperasi syariah lainnya maupun secara vertikal dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Nasional, khususnya Bank Syariah. Seiring perkembangan koperasi syariah di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor yang dapat mendukung suatu koperasi syariah untuk dapat terus berkembang dan berjalan dengan baik. Selain kelemahan internal koperasi syariah yang telah disebut diatas, koperasi syariah juga dihadapkan pada tantangan yang lebih berat.
5
Koperasi syariah tidak dapat lagi mengandalkan modal kepercayaannya pada sentimen masyarakat tentang isu-isu syariah, seperti keharaman riba dan sistem bunga serta menjalankan sistem ekonomi berdasarkan syariah Islam (Akbar, 2008). Apalagi, Bank Syariah dan BPRS-BPRS dengan fasilitas dan permodalannya yang kuat semakin mempersempit ruang gerak LKMS seperti koperasi syariah. Oleh karena itu mau tidak mau koperasi harus meningkatkan efisiensi usahanya agar mampu bersaing dan bertahan hidup. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input) dan menggunakan jumlah unit input yang sama dapat menghasilkan jumlah output yang lebih besar (Syafroedin dalam Hidayat, 2000). Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimum merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, lembaga keuangan dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada atau dengan cara mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu. Dengan menganalisa alokasi input dan output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat ketidakefisienan. Salah satu koperasi syariah yang ada di Indonesia adalah Kospin Jasa Syariah yang merupakan unit jasa keuangan syariah (UJKS) dari Kospin Jasa Konvensional, yang berpusat di daerah Pekalongan. Pada awal pendiriaannya Kospin Jasa Syariah mampu mengumpulkan modal awal Rp.5 miliar. Pada tahun 2009, koperasi telah memiliki asset Rp.66 miliar (RAT Kospin Jasa, 2009). Perkembangan kinerja keuangan Kospin Jasa Syariah dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut. Tabel 1.1. Indikator Kinerja Keuangan Kospin Jasa Syariah (dalam ribuan rupiah) Indikator Kinerja 2005
2006
2007
2008
2009
Asset
12.764
19.187
27.496
41.688
66.053
DPK
7.222
13.159
19.340
34.961
58.668
Pembiayaan Yang Diberikan
11.504
15.227
23.860
39.974
59.686
Sumber : Laporan Keuangan Kospin Jasa Syariah diolah
6
Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa perkembangan kinerja Kospin Jasa Syariah secara keseluruhan yang dilihat dari indikator kinerja keuangan di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2005-2009 mengalami kenaikan, diantaranya jumlah total asset selalu meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang selalu meningkat dari tahun 2005-2009. Jumlah pembiayaan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan dana pihak ketiga, dan pembiayaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007 dan 2008. Oleh karena itu penelitian ini mengambil periode pengamatan pada tahun 2009. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini. Tabel 1.2 Pertumbuhan Asset, DPK, dan Pembiayaan Kospin Jasa Syariah tahun 2006-2009 Pertumbuhan
2006
2007
2008
2009
Asset
50,3 %
43,3 %
51,6 %
58,4 %
DPK
82,2 %
46,9 %
80,7 %
67,8 %
Pembiayaan Yang 32,3 % Diberikan
56,7 %
67,5 %
49,3 %
Sumber : Laporan Keuangan Kospin Jasa Syariah diolah Berdasarkan tabel 1.2, pada tahun 2007 terjadi penurunan pertumbuhan asset, penurunan pertumbuhan dana pihak ketiga pada tahun 2007 dan 2009 , serta penurunan pertumbuhan pembiayaan yang diberikan pada tahun 2009. Penurunan pertumbuhan indikator kinerja diatas mengindikasikan bahwa ada penurunan kinerja pada Kospin Jasa Syariah. Agar mencapai fungsi intermediasi yang baik, koperasi harus meningkatkan kinerja internal koperasi. Selain itu koperasi juga harus
benar-benar
mempertimbangkan
faktor
efisiensi
dan
efektivitas.
Penghimpunan dan penyaluran kredit yang ekspansif tanpa mempertimbangkan faktor efektivitas pada akhirnya akan berpengaruh pada profitabilitas (Akbar, 2008). Dengan adanya efektivitas pada koperasi maka akan dapat meningkatkan
7
tingkat profitabilitas koperasi itu sendiri. Kegiatan operasional Kospin Jasa Syariah yang semakin efisien dan efektif akan menguntungkan nasabah simpanan maupun pembiayaan, karena koperasi akan mampu memberikan tingkat bagi hasil yang lebih bersaing. Oleh karena itu evaluasi mengenai efektivitas perlu dilakukan secara periodik guna mengetahui tingkat efektivitas koperasi agar tingkat profitabilitas koperasi semakin meningkat. Penelitian ini juga didasari oleh adanya penelitian terdahulu oleh Aryati (2006) dan Oktavi (2009) mengenai efisiensi BMT, namun di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa peranan pembiayaan belum memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota. Pengaruh yang rendah ini menunjukkan efektivitas pembiayaan belum sepenuhnya tercapai dalam memperlihatkan dampak pembiayaan yang diberikan BMT tersebut. Selain itu penelitian mengenai efektivitas koperasi syariah masih jarang dilakukan sehingga penelitian ini mengacu pada penelitian efektivitas BMT. Dengan adanya research gap ini maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas. Pengukuran kinerja lembaga keuangan dapat dilakukan melalui efektivitas yang dicapai oleh lembaga keuangan pada suatu periode waktu tertentu. Pada penelitian ini menggunakan metode Analisis Jalur (Path Analysis) untuk mengetahui efektivitas operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan, karena menurut Kusnendi (2007), Path Analysis mempunyai beberapa keunggulan diantaranya: 1) Hubungan antar variabel adalah bersifat linier, adaptif, dan bersifat normal; (2) Hanya sistem aliran kausal ke satu arah artinya tidak ada arah kausalitas yang berbalik; (3) Variabel terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval dan ratio (4) Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliable) artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara langsung; (5) Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasikan) dengan benar berdasarkan teori dan konsep-konsep yang relevan. Selain itu alasan penelitian ini menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis) adalah karena metode ini menganalisis hubungan sebab akibat dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung
8
seperangkat variabel eksogen terhadap variabel endogen, dan dengan adanya pengujian model menggunakan theory trimming, baik untuk uji reliabilitas konsep yang sudah ada ataupun uji pengembangan konsep baru. 1.2. Perumusan Masalah Lembaga keuangan mikro sebagai salah satu penopang perekonomian negara Indonesia dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha mikro dan kecil sangat diharapkan dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah koperasi yang memiliki standar operasional yang berbasis syariah. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, unit koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah dinilai lebih memudahkan bagi setiap pengusaha untuk memenuhi kebutuhan modalnya yang menjadi salah satu kendala utama dalam setiap usaha. Disebutkan memudahkan karena melayani pembiayaan bebas bunga atau biasa dikenal dengan sistem bagi hasil (loss and profit sharing), dan juga memudahkan dengan memberikan pembiyaan dengan meniadakan persyaratan khusus seperti yang biasanya menjadi ciri khas utama setiap lembaga keuangan konvensional dalam memberikan pinjaman modal. Persaingan yang semakin ketat antara lembaga keuangan yang satu dengan yang lainnya, mengharuskan setiap lembaga beroperasi secara lebih efisien. Koperasi Syariah mampu mengatasi kendala-kendala yang dimiliki lembaga keuangan formal seperti Bank. Koperasi dengan prinsip syariah juga telah menyelamatkan banyak usaha mikro dan kecil dari cengkraman lintah darat. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya koperasi syariah sangat penting untuk kelangsungan usaha masyarakat menengah ke bawah. Menurut Robinson (2000) dalam Oktavi (2009), terdapat tiga alasan mengapa LKM penting bagi masyarakat miskin. Pertama, adanya kredit (pembiayaan) yang memudahkan masyarakat menggunakannya untuk keperluan usaha. Kedua, adanya tabungan yang memfasilitasi masyarakat menginvestasikan uangnya untuk penggunaan dalam jangka panjang. Ketiga, LKM membantu meningkatkan kepercayaan diri masyarakat miskin untuk terus berusaha karena LKM dapat melayani usaha yang unbankable. Keterbatasan modal yang dialami oleh usaha mikro dan kecil adalah sebuah tantangan besar yang harus ditangani oleh Koperasi syariah. Oleh sebab itu, diperlukan pembiayaan yang dilakukan oleh unit
9
jasa koperasi syariah terhadap usaha mikro dan kecil. Akan tetapi, pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah terhadap usaha mikro dan kecil ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal. Kinerja koperasi syariah dapat dikatakan baik apabila kinerja setiap bagian pada koperasi syariah juga baik khususnya kinerja Koperasi dalam hal pembiayaan. Dalam penelitian kali ini, penulis akan mengambil studi kasus pada koperasi nasional yang telah memiliki unit jasa keuangan syariah. Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Syariah merupakan salah satu unit jasa lembaga keuangan mikro yang telah berdiri sejak empat tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2004. Kospin Jasa Syariah adalah salah satu unit jasa keuangan syariah pengelolaan dana, operasional pembiayaan dan pencatatan akuntansi dilaksanakan menurut sistem syariah yang telah ditetapkan oleh Kospin Jasa Syariah dalam pemberian pelayanan kepada anggota. Untuk keberlangsungan kinerja koperasi dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha skala mikro dan kecil, maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan, dan efektivitas penyaluran pembiayaan yang diberikan. Kospin Jasa Syariah Pekalongan dalam mengevaluasi tingkat kinerjanya sampai saat ini hanya menghitung melalui rasio keuangannya saja. Padahal memperhatikan ukuran rasio finansial, hasilnya hanya akan menggambarkan posisi keuangan saja (Akbar, 2010). Oleh karena itu diperlukan metode evaluasi yang dapat mengukur efektivitas kinerja pembiayaan koperasi berdasarkan prosedur pembiayaan dan dampak pembiayaan yang diberikan. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja pembiayaan adalah dengan metode Skala Likert dan Path Analysis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pembiayaan yang telah dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah dalam mendukung sektor usaha mikro dan kecil, sehingga dapat diketahui sisi mana yang cukup baik dan sisi mana yang kurang sehingga perlu perbaikan demi perkembangan Kospin Jasa Syariah di masa mendatang. Penurunan pertumbuhan asset, DPK dan pembiayaan pada tahun 2007 dan 2009 yang dimiliki oleh Kospin Jasa Syariah Pekalongan menunjukkan tidak
10
efektifnya kegiatan operasional yang dilakukan sehingga perlu adanya evaluasi mengenai kinerja pembiayaan Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Selain itu belum terdapat pencapaian peningkatan pendapatan anggota setelah pembiayaan dan adanya perbedaan faktor-faktor yang memengaruhi pengajuan pembiayaan pada LKMS dari hasil penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian Aryati (2004) dan hasil penelitian Oktavi (2009). Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka muncul pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu: Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Sudah cukup efektifkah kinerja pembiayaan usaha mikro dan kecil yang telah dilakukan Kospin Jasa Syariah? 2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi permintaan pembiayaan usaha mikro dan kecil pada Kospin Jasa Syariah, dan apakah terdapat dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota ? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk : 1. Menganalisis tingkat efektivitas penyaluran pembiayaan dilihat dari kinerja pembiayaan (prosedur dan dampak pembiayaan). 2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan pembiayaan usaha mikro dan kecil pada Kospin Jasa Syariah serta dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota berupa peningkatan pendapatan dan keuntungan usaha anggota pada Kospin Jasa Syariah. 1.4. Manfaat Penelitian Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya ataupun untuk berbagai kalangan umumnya. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain : 1. Memberikan pemahaman yang semakin dalam kepada penulis seputar usaha mikro dan kecil dan lembaga keuangan mikro beserta dinamikanya.
11
2. Membantu memberikan bahan masukan bagi pemerintah untuk perumusan suatu kebijakan bagi pengembangan UMKM khususnya koperasi syariah. 3. Memberikan masukan bagi institusi atau lembaga keuangan mikro, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Syariah Pekalongan demi perkembangannya di masa mendatang. 4. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini membahas tentang sistem dan prosedur pembiayaan syariah serta efektivitasnya terhadap anggota dalam hal ini anggota yang melakukan peminjaman pembiayaan untuk modal kerja dan investasi atau dengan kata lain untuk menjalankan usaha baik di sektor non jasa maupun jasa. Dalam penelitian ini hanya mengkaji sejauh mana kinerja pembiayaan yang telah dilakukan Kospin Jasa Syariah Pekalongan, yang dilihat dari sistem dan prosedur pembiayaan, faktor-faktor pengambilan pembiayaan, tahap-tahap pembiayaan serta dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan tersebut terhadap nasabahnya. Kinerja pembiayaan didasarkan pada efektivitas pembiayaannya yang diukur berdasarkan persepsi nasabah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kospin Jasa Syariah pekalongan. Sampel yang menjadi objek penelitian merupakan anggota yang melakukan proses pembiayaan, sebanyak 100 anggota pembiayaan UMK dan sebagian pembiayaan murabahah umum.
12
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Teori 2.1.1. Pengertian Ekonomi Syariah dan Tujuannya Pengertian ekonomi syariah dalam pers Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : a. bank syariah b. lembaga keuangan mikro syariah c. asuransi syariah d. reasuransi syariah e. reksadana syariah f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah g. sekuritas syariah h. pembiayaan syariah i.
pegadaian syariah
j.
dana pensiun lembaga keuangan syariah
k. bisnis syariah Dari pengertian ekonomi syariah di atas dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah diantaranya : a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS.Al-Baqarah ayat 2 dan 168, Al-Maidah ayat 87-88, dan Al Jumu’ah ayat 10)
13
“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa “.(QS.Al-Baqarah ayat : 2). ٌ ِ( ُمب١٦٨) ض فِي ِم َّما ُكلُىا الىَّاسُ أَيُّهَا يَا ِ يه َع ُد ٌّو لَ ُك ْم إِوَّهُ ال َّش ْيطَا ِن ُخطُ َىا ِ ْت تَتَّبِعُىا َوال طَيِّبًا َحالال األر “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(QS.Al-Baqarah ayat : 168). َّ ( ْال ُم ْعتَ ِديهَ يُ ِحبُّ ال٨٧)ِم َّما َو ُكلُىا َّ َّللاَ إِ َّن تَ ْعتَدُوا َوال لَ ُك ْم ت تُ َحزِّ ُمىا ال آ َمىُىا الَّ ِذيهَ أَيُّهَا يَا ِ َّللا ُ أَ َح َّل َما طَيِّبَا َّ َّللاَ َواتَّقُىا طَيِّبًا َحالال َّ ( ُم ْؤ ِمىُىنَ بِ ِه أَ ْوتُ ْم الَّ ِذي٨٨) َّللا ُ َرسَ قَ ُك ُم “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya “.(QS.Al Maidah ayat 87:88) b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan universal (QS.Al Hujuraat ayat 13 dan AlMaidah ayat 8)
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al Hujarat ayat : 13)
14
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali
kebencianmu
terhadap sesuatu
kaum,
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al Maidah ayat:8) c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS Al-An’aam ayat 165 dan An-Nahl ayat 71)
“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS.Al An’am ayat :165)
“ Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau
15
memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah….”.(QS.Al Nahl ayat 71) d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra’du ayat 36 dan Luqman ayat 22).
“Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka[775] bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".(QS. Ar Ra’du ayat:36)
“ Dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan”.(QS. Luqman ayat:22)3
3
Lihat, Nur S Buchori, Koperasi Syariah. Mashun. Jawa Timur, 2009 hlm.18.
16
Menurut Ali (2008), ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar ma’ruf nahi mungkar yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Hal dimaksud, ekonomi syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang sebagai berikut. a. Ekonomi Illahiyah (Ketuhanan) Ekonomi ketuhanan mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dalam mencari kebutuhan hidupnya, mnauisa harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapat ridho dari Allah. b. Ekonomi Akhlaq Ekonomi akhlaq berarti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mmepedulikan orang lain. c. Ekonomi Kemanusiaan Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat ”Khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai ”Khalifah” manusia wajib beramal, bekerja keras, berekreasi, dan berinovasi. d. Ekonomi Keseimbangan Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa, dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun penganut ajaran Islam sendiri seringkali tidak menyadari hal dimaksud.
17
2.1.2. Karakteristik Koperasi Syariah Dalam UU No.25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atasa asas kekeluargaan. Berdasarkan UU No 25/1992 maka koperasi disejajarkan dan diberlakukan sebagaimana badan usaha lainnya, yaitu terkena pajak, tidak boleh menjadi monopoli, dan kinerja keberhasilan yang diperbandingkan dengan jenis badan usaha lainnya, misalnya besarnya SHU, volume usaha tanpa melihat partisipasi anggota, dan lain-lain (Baga, 2009). Menurut Suhendi (2007), yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berkerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. Dalam koperasi terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan atas modal tersebut. Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing mitra saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, serta tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Asas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)
18
dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. Karakteristik koperasi syariah adalah sebagai berikut :4 1. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha 2. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba) 3. Berfungsinya institusi ziswaf 4. Mengakui motif mencari keuntungan 5. Mengakui kebebasan berusaha 6. Mengakui adanya hak bersama A. Tujuan Koperasi Syariah Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. B. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaanya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Pada Koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (tasharruf) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut :
4
Nur S Buchori. Koperasi Syariah. Mashun. Jawa Timur, 2009 hlm.23.
19
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat
pada umumnya, guna meningkatkan
kesejahteraan sosial ekonominya; 2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam; 3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; 4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta; 5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif; 6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja; 7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota. C. Permodalan Koperasi Syariah Koperasi syariah berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam internal pendiri. Mendirikan koperasi syariah memerlukan perencanaan yang cukup agar tidak berhenti di tengah jalan, dan koperasi syariah harus memiliki modal awal, modal awal ini dikumpulkan dari anggota koperasi. Koperasi syariah agar diakui keabsahannya hendaklah disahkan oleh notaris, biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal berkisar 300 ribu rupiah. Modal awal koperasi bersumber dari dana usaha, dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari modal sendiri, modal penyertaan, dan dana amanah.
20
1. Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah, dan donasi. 2. Modal Penyerta di dapat dari anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. 3. Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.
D. Landasan dan Prinsip Operasional Koperasi Syariah Landasan Koperasi Syariah Yang menjadi landasan dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Quran serta Al Hadis. 1.
Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945
2.
Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan
3.
Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-quran dan Al Hadis dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful). Koperasi melalui pendekatan sistem syariah merupakan sistem ekonom Islam
yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagianbagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.(QS.Al Baqarah ayat:208)
21
Dan merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan Integral.
“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “.(QS. Al Maidah : 3) Prinsip Operasional Koperasi Syariah Koperasi Syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit dipraktekkan pada perbankan syariah karena adanya keterbatasan peraturan dari Bank Indonesia (PBI). Prinsip dasar operasional Koperasi Syariah yaitu : 1. Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut: a.
Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
b.
Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah
c.
Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
d.
Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja
22
2.
Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip prinsip syariah Islam sebagai berikut a.
Keanggotan bersifat sukarela dan terbuka
b.
Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah)
c.
Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional
d.
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
e.
Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut sistem bagi hasil
f.
Jujur, amanah, dan mandiri
g.
Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal
h.
Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.
Koperasi syariah dan koperasi konvensional tetap memilki kekhasan dalam operasionalnya yang berbeda satu sama lain. Perbedaan dapat dilihat Tabel 2.1.
23
Tabel 2.1. Perbedaan Operasional antara BMT, Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional Keterangan
BMT
Koperasi Syariah/KBMT
Koperasi Konvensional
Orientasi
Laba dan sosial
Laba dan sosial
Laba
Bentuk Usaha
Kelompok Masyarakat
Koperasi
Koperasi
Landasan operasional
Syariah Islam
Syariah Islam dan perundang-undangan
Peraturan perundangundangan
Operasional pembiayaan
Bagi Hasil
Bagi laba-rugi (Profit and loss sharing)
Menetapkan jasa pinjaman pada anggota dengan sistem persentase dari pokok pinjaman
Sumber laba
Sistem bagi hasil/mark up/sewa
Laba dari pengelolaan dana anggota dengan sistem bagi hasil/mark up/sewa dalam bentuk SHU
Sisa Hasil (SHU)
Pelayanan
Proaktif ke lapang dengan “sistem jemput bola”
Proaktif ke lapang dengan “sistem jemput bola”
Pasif sebatas tempat/ kantor
Pendekatan
Menekankan pada sosial keagamaan
Menekankan pada keagamaan, kelayakan usaha, jaminan tokoh masyarakat, kepercayaan pribadi, dan ungkapan kesederhanaan
Menekankan pada syarat-syarat perkoperasian
Permodalan
Tabungan dan Dana ZIS
Simpanan Pokok,Simpanan Wajib,Simpanan Sukarela,dan ZIS
Simpanan Pokok,Simpanan Wajib,Simpanan Sukarela
Anggota
Dibedakan atas anggota pendiri dan anggota biasa
Tidak membedakkan status anggota
Tidak membedakan status keanggotaan
Swadaya
Usaha
di
Sumber: Sutojo et al dalam Hidayat (2004)
2.1.3. Produk Pembiayaan Syariah Produk pembiayaan syariah secara umum dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu 1) produk penyaluran, 2) produk penghimpun dana ,3) produk jasa;
24
Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba dalam produk pembiayaannya. Bunga dan sistem bagi hasil sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil itu dapat dijelaskan dalam tabel 2.2. berikut. Tabel 2.2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil BUNGA BAGI HASIL Penentuan bunga dibuat pada waktu Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi akad dengan asumsi harus selalu hasil dibuat pada waktu akad dengan untung. berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya persentase berdasarkan pada Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah uang (modal) yang pada jumlah keuntungan yang dipinjamkan. diperoleh. Pembayaran bunga tetap seperti yang Bagi hasil tergantung pada keuntungan dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan. Bila usaha proyek yang dijalankan oleh pihak merugi, kerugian akan ditanggung nasabah untung atau rugi. bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembayaran bunga tidak Jumlah pembagian laba meningkat meningkat sekalipun jumlah sesuai dengan peningkatan jumlah keuntungan berlipat atau keadaan pendapatan. ekonomi sedang “booming”. Sumber : Hafidhuddin (2009) 1.Produk penyaluran Dana a.
Akad bagi hasil
Musyarakah Transaksi ini dilandasi oleh adanya keinginan para pihak yang berkerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersamasama. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Gambaran ringkasnya adalah sebagai berikut :
25
1. 2.
Negoisasi Akad Musyarakah
Anggota/calon anggota
Kospin Jasa Syariah
Kontribusi
Usaha/proyek
3. 4.
Negoisasi Akad Musyarakah
1.
Akad Musyarakah
Kontribusi
Keterangan : = Hubungan langsung = Hubungan tidak langsung
Sumber : Designing Sharia Contract Kospin Jasa Syariah (2010)
Gambar 2.1. Skema Musyarakah Mudharabah Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100 persen modal shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Dalam mudharabah modal hanya berasal dari salah satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. Jika obyek yang dinamakan mudharabah al muqayyadah. Gambarkan ringkasnya adalah sebagai berikut :
26
1. 2.
Negoisasi Akad Mudhorobah
Kospin Jasa Syariah
Anggota/calon anggota Skill/usaha
Usaha/Proyek
2
Modal
Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
MODAL
Keterangan : = Hubungan langsung = Hubungan tidak langsung Sumber : Designing Sharia Contract Kospin Jasa Syariah (2010)
Gambar 2.2. Skema Mudharabah b.
Akad Jual Beli
Murabahah Yaitu kontrak jual-beli di mana koperasi bertindak sebagi penjual sementara anggota hanya sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli koperasi ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan (bitsaman ajil).
27
1. 2.
Kospin Jasa Syariah
Negoisasi Akad Ba’I Murabahah
5.bayar
Anggota/calon anggota
Toko/produsen
3.beli barang
Keterangan : = Hubungan langsung Sumber : Designing Sharia Contract Kospin Jasa Syariah (2010)
Gambar 2.3. Skema Ba’I Murabahah Ba’As Salam Yaitu kontrak jual-beli di mana anggota bertindak sebagai penjual sementara koperasi sebagai pembeli barang diserahkan oleh anggota secara tangguh, sedangkan pembayaran secara tunai oleh koperasi. Dalam transaksi ini kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Transaksi ini biasanya diggunakan untuk produk pertanian dalam jangka waktu yang singkat. Bai’ Al Istishna’ Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh koperasi dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna dalam lembaga keuangan syariah (bank dan koperasi) umumnya diaplikasikan manufaktur dan konstruksi. Ijarah dan Ijarah wa Iqtina Yaitu kontrak jual-beli di mana koperasi bertindak sebagai penjual jasa sementara anggota sebagai pembeli. Diakhir masa kontrak koperasi dapat menawarkan anggota untuk membeli barang yang disewakan. Jika sewa cicilannya sudah termasuk harga pokok barang disebut Ijarah wa iqtina.
28
c. Qard Al Hasan Yaitu pinjaman dana koperasi kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Koperasi sama sekali dilarang untuk menerima manfaat apapun. 2. Produk Penghimpun Dana Giro Wadiah Wadi’ah amanah, prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi (koperasi) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Rekening Tabungan Koperasi menerima simpanan dari anggota dengan jasa penitipan dana. Koperasi mendapatkan izin anggota untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di koperasi. Keuntungan dari penggunaan dana akan dibagi dengan anggota dengan pembagian yang disepakati di awal. Rekening Investasi Umum Produk ini menggunakn prinsip mudharabah mutlaqah, dimana koperasi bertindak sebagai mudharib dan anggota sebagai baitul maal. Variasi waktu simpanan bisa 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan seterusnya. Dalam hal ini kerugian ditanggung anggota dan koperasi akan kehilangan keuntungan. Rekening Investasi Khusus Produk ini menggunakan prinsip mudharabah muqayyadah, dimana koperasi menerima pinjaman dari pemerintah atau anggota koperasi. investasi dan pembagian keuntungan dinegoisasikan kasus per kasus.
Bentuk
29
3.
Produk Jasa
Rahn Merupakan akad mengadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dll. Wakalah Merupakan akad perwakilan antara dua pihak. Umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (Letter of Credit), akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana anggota ke pihak lain. Kafalah Merupakan akad untuk penjaminan. Akad ini digunakan untuk penerbitan garansi ataupun sebagai jaminan pembayaran lebih dulu. Hawalah Merupakan akad pemindahan utang-piutang. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa koperasi tidak boleh mengambil keuntungan dari produk ini. 2.1.4. Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia Pengertian dan batasan ruang lingkup usaha mikro dan kecil memiliki definisi yang berbeda menurut beberapa undang-undang dan institusi, antara lain : a. Menurut UU No. 9 Tahun 1995 pasal 1 ayat 1 Menjelaskan tentang, usaha mikro dan kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan yang diatur dalam UU ini. Kriteria yang ditetapkan dalam UU no. 9 Tahun 1995 tentang usaha mikro dan kecil adalah : 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
30
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Milyar. 3. Milik Warga Negara Indonesia. 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung atau tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. 5. Bentuk usaha adalah orang perorangan, tidak boleh berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. b. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki aset maksimal 50 juta rupiah dan omset maksimal 300 juta rupiah per tahun. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mempunyai aset lebih dari 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dan omset lebih dari 300 juta rupiah sampai 2.5 miliar rupiah per tahun.
c. Badan Pusat Statistik (BPS) Usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan lima orang termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan lima sampai sepuluh orang. d. Bank Indonesia (BI) Usaha mikro adalah usaha yang dilakukan orang miskin atau hampir miskin yang merupakan milik keluarga dengan sumber daya lokal dan menggunakan teknologi sederhana. Dalam usaha mikro, masyarakat dapat dengan bebas masuk dan keluar dari usaha ini. Usaha mikro mendapatkan kredit mikro hingga 50 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset
31
hingga 200 juta rupiah di luar tanah dan bangunan dengan omset 1 miliar rupiah dan menerima kredit mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Ciri-ciri usaha mikro dan kecil, diantaranya Suharto dalam Oktavi (2009) : 1.
Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
2.
Lokasi/ tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
3.
Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
4.
Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
5.
Sumberdaya manusia berwiraswasta;
6.
Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
7.
Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.
(pengusaha)
memiliki
pengalaman
dalam
Berdasarkan Tabel 2.3 menunjukkan besaran Produk Domestik Bruto yang diciptakan UMKM dalam tahun 2009 mencapai nilai Rp 2.993,1 triliun (56,53 persen dari PDB). Jumlah unit usaha UMKM pada tahun 2006 mencapai 52,7 juta, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini tercatat 96,2 juta pekerja.
32
Tabel 2.3. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar NO
INDIKATOR
TAHUN 2008 Jumlah
1
2
3
4
5
TAHUN 2009
PERKEMBANGAN
SATUAN Pangsa (%)
Jumlah
Pangsa (%)
Unit Usaha
(unit)
51.414.262
52.769.280
Usaha Mikro
(unit)
50.847.771
98.9
52.176.795
Usaha Kecil
(unit)
532.124
1.02
546.675
Usaha Menengah
(unit)
39.717
0.08
UMKM
(unit)
51.409.612
Usaha Besar
(unit)
4650
Tenaga Kerja
(orang)
96.780.483
Usaha Mikro
(orang)
87.810.366
90.73
90.012.694
Usaha Kecil
(orang)
3.519.843
3.64
Usaha Menengah
(orang)
2.694.069
UMKM
(orang)
Usaha Besar PDB Atas Dasar Harga Berlaku
(orang) (Rp.Milyar)
4.693.809,0
Usaha Mikro
(Rp.Milyar)
1.510.055,8
32.17
1.751.644,6
33.08
Usaha Kecil
(Rp.Milyar)
472.830,3
10.07
528.244,2
Usaha Menengah
(Rp.Milyar)
630.339,9
13.43
UMKM
(Rp.Milyar)
2.613.226,1
Usaha Besar PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000
(Rp.Milyar)
2.080.582,9
(Rp.Milyar)
1.997.938,0
Usaha Mikro
(Rp.Milyar)
635.703,8
32.82
682.462,4
32.68
Usaha Kecil
(Rp.Milyar)
217.130,2
10.87
225.478,3
Usaha Menengah
(Rp.Milyar)
292.919,1
14.66
UMKM
(Rp.Milyar)
1.165.753,2
Usaha Besar Total Ekspor Non Migas
(Rp.Milyar)
832.184,8
(Rp.Milyar)
983.54
Usaha Mikro
(Rp.Milyar)
16.464,8
1.67
14.375,3
1.51
Usaha Kecil
(Rp.Milyar)
40.062,5
4.07
36.839,7
Usaha Menengah
(Rp.Milyar)
121.481,0
12.35
UMKM
(Rp.Milyar)
178.008,3
Usaha Besar
(Rp.Milyar)
805.532,1
Jumlah
Pangsa (%)
1.355.018
2.64
98.88
1.329.024
2.61
1.04
24.551
4.7
41.133
0.08
1.416
3.57
99.99
52.764.603
99.99
1.354.991
2.64
0.01
4.677
0.01
27
0.58
2.105.520
2.18
91.03
2.202.328
2.51
3.521.073
3.56
1.23
0.03
2.78
2.667.565
2.71
(16.504)
0.61
92.024.278
97.15
96.211.322
97.30
2.187.054
2.33
2.756.205
2.85
2.674.671
2.7
(81.934)
2.96
601.051,9
12.81
241.558,8
16
9.98
55.413,9
11.72
713.262,9
13.47
82.923,0
13.16
55.67
2.993.151,7
56.53
379.925,17
44.33
2.301.709,2
43.47
221.126,2
10.63
90.354,3
4.52
26.758,6
4.08
10.8
8.348,1
3.84
306.784,6
14.69
13.865,5
4.73
58.35
1.214.725,3
58.14
48.972,1
4.26
41.65
873.567
41.83
41.382,2
4.97
(30.450,5)
(3.10)
(2.089,5)
(12.69)
3.87
(3.222,8)
(8.04)
111.089,6
11.65
(10.441,4)
(8.60)
18.10
162.254,5
17.02
(15.753,8)
(8,86)
81.9
790.835,3
82.98
(14.696,8)
(1.82)
98.886.003
5.294.860,9
2.088.297,3
953.089,9
Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) , 2009.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan sekaligus menghadapi banyak permasalahan. Peranan penting UMKM khususnya sektor usaha mikro dan kecil di wilayah desa, kota dan nasional adalah sebagai penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa dengan harga murah, mengatasi masalah kemiskinan, dan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi. Gerak sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sangat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Sektor usaha ini cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar.
33
Salah satu sektor usaha yang dapat bertahan dalam kondisi krisis. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB besar dan meningkat, rata-rata 56,53 persen per tahun 2009. Kontribusi terbesar di sektor pertanian, perternakan, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi kedua terbesar di sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta bangunan atau sektor yang banyak bergerak di wilayah perkotaan. Kebanyakan usaha mikro dan kecil ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Mereka bergerak dalam kondisi yang amat kompetitif dan ketidakpastian; juga amat dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro. Lingkungan usaha yang buruk lebih banyak merugikan UMKM daripada usaha besar. Karakteristik Usaha Koperasi Syariah Menurut Mustika (2009), usaha-usaha yang termasuk dalam kategori koperasi syariah adalah sebagai berikut : 1.
Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (ghoro).
2.
Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
3.
Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4.
Usaha-usaha
yang
diselenggarakan koperasi
syariah harus
tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.1.5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Produk Mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengambilan pembiayaan oleh anggota/calon anggota pada dasarnya sama halnya dengan mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi permintaan terhadap pembiayaan. Secara teori, perubahan permintaan terhadap pembiayaan dapat disebabkan karena pergeseran kurva permintaan seperti dapat dilihat pada Gambar 2.4. pergeseran
34
kurva permintaan (Do) ke arah kiri atau kanan (D1 atau D1’) yang disebabkan oleh berbagai faktor penggeser atau demand shifter. Margin (Keuntungan) S i1' i0 i1
D1 X1
Xo
X1’
Do
D1’
∑ Pembiayaan
Sumber : Rachmina dalam Aryati (1994) Gambar 2.4. Pergeseran Kurva Demand Faktor-faktor yang diduga sebagai demand shifter dalam penelitian ini adalah biaya administrasi, lama menjadi anggota, jangka waktu angsuran, besarnya pendapatan per hari sebelum pembiayaan, tingkat pendidikan, alokasi pembiayaan, dan jenis usaha. Margin (keuntungan) penentuannya diberikan pada waktu akad (murabahah/ musyarakah) dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2.1.6. Efektivitas Pembiayaan Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau dalam pandangan matematika didefinisikan sebagai perhitungan rasio output (keluaran) dan atau input (masuk) atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu input yang digunakan. Suatu perusahaan dikatakan efisien apabila: 1. Menggunakan jumlah input yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah unit input yang digunakan oleh perusahaan lain dengan menghasilkan output yang sama.
35
2. Menggunakan jumlah unit input yang sama dapat menghasilkan jumlah output yang lebih besar (Syafroedin dalam Hidayat, 2000). Ditinjau dari Teori Ekonomi, ada dua pengertian efisiensi yaitu efisiensi teknik dan efisiensi ekonomi (Ghafur dalam Oktavi, 2007). Efisiensi ekonomi mempunyai sudut pandang makro yang mempunyai jangkauan lebih luas dibandingkan dengan efisiensi teknik yang bersudut pandang mikro. Pengukuran efisiensi teknik cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional proses konversi input menjadi output. Akibatnya usaha untuk meningkatkan efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumber daya yang optimal.
Hidayat (2004) menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan pada Koperasi Syariah/BMT dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter antara lain: persyaratan peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi kredit, besar kecilnya biaya administrasi, pelayanan petugas bank, lokasi bank, jaminan/agunan, pengetahuan dan partisipasi anggota. Aryati (2006), menjelaskan bahwa dalam penelitiaanya, Efektivitas pembiayaan dilihat dari: 1.
Prosedur pembiayaanya, yaitu : a. Mekanisme pengajuan pembiayaan b. Mekanisme penyaluran pembiayaan’ c. Mekanisme pengembaliaan pembiayaan.
2.
Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota, yaitu : a. Peningkatan Pendapatan b. Peningkatan Keuntungan. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk modal atau tambahan
modal usaha dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah,
36
pembiayaan yang diberikan dapat menigkatkan pendapatan dan keuntungan usaha anggota. Tolok ukur efektivitas pembiayaan dinilai dari beberapa aspek sebagai berikut ( Kospin Jasa, 2011) : 1. Untuk Kospin Jasa Syariah efektivitas dinilai dari pembiayaan itu lancar dan tidak pernah ada tunggakan. 2. Untuk anggota/calon anggota efektivitas dinilai dari pembiayaan yang diberikan dari Kospin Jasa Syariah dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan anggota / calon anggota serta usaha semakin berkembang. 2.2. Penelitian Terdahulu Hidayat
(2004)
dalam
penelitiannya
yang
berjudul
“Efektivitas
Pembiayaan Pola Bagi Hasil Pada Batul Maal Wat Tamwil (BMT) Hubbul Wathon, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat”, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan pembiayaan oleh anggota KBMT adalah nisbah bagi hasil, pendapatan keluarga, pengalaman usaha, frekuensi pinjaman, besarnya tunggakan, jangka waktu angsuran, jumlah tanggungan keluarga dan tingkat pendidikan. Namun, diantara faktor-faktor tersebut, faktor besarnya tunggakan dan jangka waktu angsuran berpengaruh secara nyata. Akan tetapi, dampak dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga efektivitas pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT dirasa belum sepenuhnya tercapai dibuktikan dengan frekuensi pinjaman yang rendah serta tunggakan yang semakin meningkat. Aryati (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Permintaan Dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus
KBMT
Khidmatul
Ummah,
Kecamatan
Cibungbulang,
Bogor)”,
menyatakan bahwa pembiayaan yang dipengaruhi secara nyata oleh skala usaha, lama menjadi anggota, dan jenis usaha. Sedangkan biaya peminjaman tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan pembiayaan. Variabel pembiayaan dipengaruhi secara nyata oleh skala usaha. Pembiayaan yang diberikan
37
dipengaruhi oleh pengalaman pembiayaan. Umumnya anggota lama memperoleh pembiayaan yang semakin besar, karena pihak KBMT telah mengenal karakteristik anggota.Sedangkan, variabel biaya peminjaman tidak berpengaruh nyata terhadap permintaan pembiayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya peminjaman relatif kecil terhadap pembiayaan yang diberikan sehingga tidak mempengaruhi anggota untuk melakukan peminjaman. Kelemahan dalam penelitian ini tidak mengkaji alokasi dana pembiayaan oleh anggota yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan/efektivitas pembiayaan. Oktavi (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengambilan Pembiayaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus : KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Lasem, Jawa Tengah)”, menjelaskan bahwa efektivitas pembiayaan dinilai dengan melihat tanggapan responden mengenai prosedur pembiayaan dan dengan melihat dampak pembiayaan terhadap pendapatan usaha dan keuntungan usaha.
Dari tanggapan responden mengenai prosedur
pembiayaan, pembiayaan usaha kecil di KJKS BMT BUS tergolong cukup efektif. Akan tetapi, dinilai dari dampak pembiayaan terhadap pendapatan usaha dan keuntungan usaha, tujuan pembiayaan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan besarnya pembiayaan yang diberikan tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan. Tidak adanya pengaruh yang nyata terhadap perubahan pendapatan dalam pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah menunjukkan belum adanya pengaruh yang besar dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota. Pengaruh yang rendah ini menunjukkan efektivitas pembiayaan belum sepenuhnya tercapai. Tidak efektifnya kegiatan operasional yang dilakukan penelitian terdahulu, memerlukan adanya evaluasi mengenai kinerja pembiayaan lembaga keuangan syariah. Selain itu terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang efektivitas pembiayaan yaitu pada hasil penelitian Hidayat (2004), Aryati (2006) dan hasil penelitian Oktavi (2009).
38
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dapat ditinjau dari aspek studi kasus LKMS yang mengambil permasalahan pada koperasi syariah, bertambahnya variabel eksogen yang digunakan untuk menduga faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan pembiayaan. Penelitian terdahulu mayoritas menggunakan metode analisis regresi linier berganda, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (path analysis). Penelitian kali ini mengkaji tujuan dan alokasi pembiayaan anggota yang diklasifikasikan sebagai modal kerja dan investasi. 2.3. Kerangka Pemikiran Kinerja Koperasi Syariah sangat ditentukan pada kinerja pembiayaan sektor riil. Menyadari hal ini, pihak pengelola menerapkan persetujuan serta pengawasan pembiayaan yang ketat untuk memastikan dicapainya kualitas pembiayaan yang sehat. Pengelola Koperasi Syariah juga memberlakukan beberapa lapisan pengamanan sebelum menyetujui suatu fasilitas pembiayaan baru. Mayoritas dari fasilitas pembiayaan yang diberikan dalam bentuk murabahah dan musyarakah yang disalurkan kepada usaha berskala mikro dan kecil, Pemberian kredit perbankan dengan menggunakan sistem bunga sering kali menjadi kendala tersendiri bagi kemajuan sektor usaha ini. Usaha mikro dan kecil merupakan usaha yang tidak memiliki kekuatan keuangan yang mapan sehingga pemberian kredit dengan bunga seringkali membebani usaha mikro dan kecil ini. Besarnya pembiayaan yang diberikan diduga dipengaruhi oleh faktor ekonomi (biaya administrasi, pendapatan usaha, pengeluaran per bulan, keuntungan usaha) serta faktor non ekonomi (lama menjadi anggota, tingkat pendidikan, jangka waktu angsuran, alokasi pembiayaan, jenis usaha) yang diukur berdasarkan persepsi para anggotanya. Pembiayaan yang telah diberikan dikatakan efektif apabila dilihat dari prosedur pembiayaan memudahkan, pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha anggota.
39
Masyarakat yang kelebihan dana (unit surplus)
Penghimpunan dana pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan
Dana masyarakat Modal titipan (wadhiah) Investasi (Mudharabah)
Faktor ekonomi (kuantitatif) yang mempengaruhi permintaan pembiayaan -biaya administrasi
Penyaluran dana (pembiayaan) Jual beli/Investasi (Murabahah)
Faktor nonekonomi (kualitatif) yang mempengaruhi permintaan pembiayaan: -lama menjadi anggota
Modal Kerja (Musyarakah)
-pendapatan usaha
-tingkat pendidikan
-pengeluaran per bulan
-jangka waktu angsuran
-keuntungan usaha
-alokasi pembiayaan -jenis usaha Konsep efektivitas Besarnya pembiayaan
Analisis jalur (path analysis) dan analisis deskriptif (skala Likert)
Pendapatan usaha anggota setelah pembiayaan
Penigkatan efektivitas Peningkatan pendapatan usaha
------- : lingkup penelititan : variabel endogen
: variabel eksogen : alat analisis
p Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran
40
2.4. Hipotesis Penelitian Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Variabel biaya administrasi, pendapatan usaha sebelum pembiayaan, lama menjadi anggota, jangka waktu angsuran, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan pengalokasian pembiayaan berpengaruh nyata terhadap permintaan pembiayaan. 2. Variabel besarnya pembiayaan, keuntungan usaha, jangka waktu angsuran, pengeluaran per bulan, alokasi pembiayaan, dan jenis usaha berpengaruh terhadap pendapatan usaha setelah pembiayaan diberikan. 3. Efektivitas dari pembiayaan dan pengalokasian pembiayaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan usaha anggota.
41
III. METODE PENELITIAN
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kospin Jasa Syariah yang berada di Kota Pekalongan. Pemilihan Kospin Jasa Syariah ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa koperasi syariah ini telah lama berdiri sehingga memiliki cukup banyak anggota dan market share yang sudah mapan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2011. 3.2. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer untuk mengukur seberapa efektif pembiayaan usaha mikro dan kecil serta untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan pada usaha mikro dan kecil yang dilakukan oleh LKMS. Sedangkan data sekunder untuk melengkapi data primer dalam penulisan skripsi ini. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data responden yaitu anggota Kospin Jasa Syariah Pekalongan yang mempunyai usaha dalam lingkup kecil atau disebut pembiayaan UMK. Data primer diperoleh menggunakan data kuesioner kepada para anggota responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan arsip Kospin Jasa Syariah Pekalongan, Departemen Koperasi dan UMKM, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, dan data-data lain yang didapat dari situs lembaga-lembaga tersebut. Adapun sumber rujukan seperti Skripsi, Tesis, maupun buku-buku penunjang yang didapat dari Perpustakaan FEM, LSI IPB, Perpustakaan UI, Perpustakaan STAIN Pekalongan serta literatur pendukung lainnya. Piranti lunak (software) yang digunakan pada penulisan dan pengolahan data ini adalah dengan menggunakan Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007, SPSS 15 dan Lisrel 8.3.
42
Tabel 3.1. Data yang digunakan dalam penelitian Jenis data
Satuan
I. Data Kuantitatif a. Total pengambilan pembiayaan
Rupiah
b. Biaya administrasi
Rupiah
c. Pendapatan usaha per hari (awal dan akhir)
Rupiah
d. Lama menjadi anggota
Bulan
e. Jangka waktu angsuran
Hari
f. Pengeluaran/Konsumsi rumah tangga
Bulan
II. Data Kualitatif a. Mekanisme pengajuan pembiayaan b. Mekanisme pembiayaan
pelaksanaan
penyaluran
c. Mekanisme pengembalian pembiayaan d. Dampak pembiayaan terhadap anggota e. Tingkat pendidikan f. Jenis usaha g. Alokasi pembiayaan
3.3. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kasus (case study) melalui wawancara yang dilakukan oleh pihak UJKS Kospin Jasa Syariah yang berwenang dengan menggunakan kuesioner kepada anggota (responden). Anggota tersebut juga termasuk ke dalam anggota pembiayaan yang melaksanakan usaha dalam lingkup kecil. Untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai latar belakang, kondisi, dan karakteristik Individu digunakan metode studi kasus. Penilaian tentang efektivitas penyaluran pembiayaan berdasarkan pandangan anggota yang dilakukan dengan instrumen
43
kuesioner kepada anggota responden Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Kuesioner yang disebarluaskan berisi tentang: a.
Karakteristik dan Keragaan Usaha Anggota meliputi identitas pengusaha
mikro dan kecil, informasi mengenai deskripsi usaha yang dikelolanya, serta bagaimana keadaan usaha setelah memperoleh pembiayaan dari Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kospin Jasa Syariah. b.
Respon anggota koresponden mengenai pembiayaan yang telah disalurkan
oleh UJKS Kospin Jasa Syariah. Hal ini bertujuan mengetahui efektivitas pembiayaan telah disalurkan. Pertanyaan yang dibuat didasarkan pada tahapan pembiayaan yang dijalankan oleh pihak Kospin Jasa Syariah. 3.4. Meteode Pengambilan Contoh Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pengambilan sampel Non probability (non acak). Dengan metode ini artinya anggota pembiayaan Kospin Jasa Syariah yang dijadikan sampel hanya anggota yang telah ditentukan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu yang termasuk dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil. Jumlah anggota sebagai respon yang diamati sebanyak 100 orang untuk memudahkan dalam analisis dengan asumsi kriteria analisis jalur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Sedangkan Sampel yang diambil, berasal dari anggota pembiayaan UMK Kospin Jasa Syariah yang mempunyai usaha di bidang jasa atau non jasa. Diklasifikasikan ke dalam sektor jasa dan non jasa karena untuk memudahkan analisis permodelan dan penyetaraan akad dalam transaksi. Jumlah keseluruhan anggota pembiayaan UMK pada Kospin Jasa Syariah mencapai 197 orang dengan karakteristik pembiayaan yang berbeda-beda (jumlah pembiayaan dari Rp 1.600.000 – Rp 50.000.000).
Oleh karena itu, metode yang paling
memungkinkan adalah dengan metode purposive sampling, artinya prosedur yang dilakukan dalam memilih sampel berdasarkan pertimbangannya tentang beberapa karakteristik yang berkaitan dengan anggota sampel yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian (Juanda, 2007).
44
Pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 1. Responden adalah anggota Kospin Jasa Syariah yang telah diberikan pembiayaan minimal 1 kali. 2. Pengambilan sampel berdasarkan data yang direkomendasikan oleh pimpinan Kospin Jasa Syariah Pekalongan mengenai anggota yang dapat diwawancarai baik berupa nomor telepon dan alamat anggota. 3. Anggota mudah ditemui dan bersedia diwawancarai serta diminta penjelasan terkait dengan kuesioner yang diberikan. 4.
Keterbatasan dalam pengambilan sampel yang berhubungan dengan waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain.
5. Anggota yang menjadi responden adalah anggota yang pembiayaan UMK. 6. Anggota yang diambil datanya adalah anggota yang melakukan pembiayaan di bidang jasa dan non jasa (siap saji, retail, dan siap pakai) dengan jumlah pembiayaan antara Rp 1.600.000 – Rp 50.000.000. 3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan statistik. Untuk pengolahan data menggunakan Lisrel 8.3. Data yang diperoleh merupakan data kualitatif dan kuantitatif. Sebelum diolah dan dianalisa, dilakukan beberapa prosedur pendahuluan terhadap data yang diperoleh yaitu membuat pengkodean dan penggolongan beberapa kategori jawaban. Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dilakukan dengan dua metode analisis. Metode-metode tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Sebelum diolah dan dianalisa, data terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor penduga yang mempengaruhi pengambilan pembiayaan dan penilaian efektivitas pembiayaan. Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk uraian, gambar dan tabel. Pengolahan data dan analisis data untuk menjawab tujuan penelitian dilakukan dengan dua metode, yaitu:
45
3.5.1. Analisis Kualitatif Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang dilakukan pihak koperasi syariah telah efektif dalam pengelolaannya serta dampak yang ditimbulkan terhadap anggota, baik dalam peningkatan usaha, pendapatan, penambahan jumlah asset, modal usaha, peningkatan kesejahteraan, serta pemenuhan kebutuhan hidup juga tanggungan keluarga. Analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan kondisi sebelum pembiayaan dengan sesudah pembiayaan. Data kualitatif yang diperoleh dari kuisioner diukur dengan skala Likert. Pemilihan penggunaan skala Likert dikarenakan skala ini dapat mengukur sikap masyarakat terhadap masalah yang sedang diteliti. Kemudian melakukan skoring terhadap data agar data bisa digolongkan dan dikelompokkan dalam beberapa kategori jawaban. Cara penentuan total skor tiap katagori adalah: Total Skor = Jumlah responden × Nilai skor tiap kategori………………….(3.1) Jenjang skor yang digunakan yaitu tiga, ini mempertimbangkan karakteristik dari populasi anggota yang memiliki kemungkinan berpendidikan rendah sehingga dapat membedakan pendapatnya dengan lebih tajam. Sedangkan skor yang diberikan ada tiga, yaitu skor tiga untuk responden yang menjawab meningkat, dua untuk yang menjawab tetap, dan satu untuk responden yang menjawab menurun. Penilaian tanggapan responden terhadap tahapan-tahapan pembiayaan pada Koperasi Syariah serta dampaknya akan dibagi kepada empat kategori yaitu efektif, cukup efektif, kurang efektif dan tidak efektif. Pembagian skor penilaian digunakan
untuk
mengidentifikasi
permasalahan
pada
pengelolaan
pembiayaannya dan juga dampak terhadap anggota. Total skor untuk setiap prosedur adalah antara 400-1200. Skor ini diperoleh dari pengalian skor terendah dan tertinggi dengan jumlah pertanyaan dalam setiap prosedur dan juga jumlah responden. Selang diperoleh dari selisih total skor tertinggi yang mungkin dibagi jumlah kategori jawaban kemudian dikurangi satu (Hidayat, 2004).
46
Selang =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 – 1 …………………(3.2) Jumlah Kategori Jawaban
Kemudian diperoleh selang untuk setiap penilaian adalah 199. Kemudian dari selang tersebut akan diperoleh pengelompokan kategori beserta nilai skornya, yaitu: 1. Tidak efektif bila total skor antara 400- 599 2. Kurang efektif bila total skor antara 600-799 3. Cukup efektif bila total skor antara 800-999 4. Efektif bila total skor antara 1000-1200 Setelah data diolah dan kemudian didapatkan skor-skor untuk penilaian, kemudian skor penilaian tersebut diinterpretasikan sehingga diketahui tahapantahapan pembiayaan serta dampaknya terhadap anggota yang memiliki penilaian efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif. Dari penilaian tersebut bisa diberikan alternatif-alternatif untuk memperbaiki hal-hal yang masih dianggap kurang di koperasi tersebut. 3.5.2. Analisis Kuantitatif 3.5.2.1.
Uji Analisis Jalur (Path Analysis)
Uji Path Analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Dengan uji path analysis akan dilihat apakah variabel eksogen (X1,X2,X3,….,Xk) berpengaruh terhadap variabel endogen Y dan berapa besar pengaruh kausal langsung, kausal tidak langsung, kausal total maupun simultan seperangkat variabel eksogen (X1,X2,X3,….,Xk) terhadap variabel endogen Y. Manfaat lain model path analysis adalah untuk : (1) Penjelasan terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti; (2) Prediksi nilai variabel terikat (Y) berdasarkan nilai variabel bebas (X) mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat (Y); (3) Pengujian model, menggunakan theory
47
trimming, baik untuk uji reliabilitas konsep yang sudah ada ataupun uji pengembangan konsep baru. Asumsi yang mendasari path analysis sebagai berikut: (1) Hubungan antar variabel adalah bersifat linier, adaptif, dan bersifat normal; (2) Hanya sistem aliran kausal ke satu arah artinya tidak ada arah kausalitas yang berbalik; (3) Variabel terikat (endogen) minimal dalam skala ukur interval dan ratio (4) Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliable) artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara langsung; (5) Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasikan) dengan benar berdasarkan teori dan konsep-konsep yang relevan artinya model teori yang dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka teoritis tertentu yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel yang diteliti. Model umum Path Analysis ρ31
1 ρ21
r12`
2
ɛ1
3
ρ31
1 ɛ1
ρ11 ρ21
1
ρ21
3
2
ρ31
ɛ1
3
2
a.Correlated Path Model b.Mediated Path Model c.Eksogen Path Model Model persamaan struktural yaitu apabila setiap variabel endogen (Y) secara unik keadaanya ditentukan oleh seperangkat variabel eksogen. Selanjutnya gambar yang meragakan struktur hubungan kausal antar variabel disebut diagram jalur (path diagram). Rancangan model persamaan struktural untuk diagram jalur yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengambilan Pembiayaan = ρy1 BA + ρy2 LN + ρy3 JA + ρy4 PS+ ρy5 TP + ρy6 AP+ ρy7 JU+ +ɛ1........................................................................................................(3.3) Dimana : PM
PM
= besar pengambilan pembiayaan anggota yang diajukan (rupiah)
BA
= biaya peminjaman anggota (rupiah)
LN
= lama menjadi anggota (bulan)
48
JA
= jangka waktu angsuran (hari)
PS
= besar pendapatan sebelum pembiayaan (rupiah)
TP
= dummy tingkat pendidikan anggota DPi 1 jika tingkat pendidikan tergolong tinggi ( ≥ SMA) dan 0 jika tingkat pendidikan tergolong rendah (< SMA)
AP
= dummy alokasi usaha anggota AP bernilai 1 jika alokasi untuk modal kerja dan 0 jika alokasi untuk investasi
JU
= dummy jenis usaha anggota JU bernilai 1 jika jenis usaha untuk non jasa dan 0 jika jenis usaha untuk jasa
ρik
= koefisien jalur (path coefficient) untuk setiap variabel eksogen k
ɛi
= eror ke-i
b. Pengaruh Pembiayaan terhadap Tingkat Pendapatan Anggota PP
= ρy1PM + ρy2 KU + ρy3 JA + ρy4 AP + ρy5 JU+ ρy6 PB …………….(3.4)
Dimana : PP
= besar pendapatan usaha anggota per hari setelah pembiayaan (rupiah)
PM
= besar pengambilan pembiayaan anggota (rupiah)
KU
= profit (keuntungan) usaha per hari anggota (rupiah)
JA
= jangka waktu angsuran (hari)
PB
= pengeluaran (konsumsi) per bulan anggota (rupiah)
AP
= dummy alokasi usaha anggota AP bernilai 1 jika alokasi untuk modal kerja dan 0 jika alokasi untuk investasi
JU
= dummy jenis usaha anggota JU bernilai 1 jika jenis usaha untuk non jasa dan 0 jika jenis usaha untuk jasa
49
ρik
= koefisien jalur (path coefficient) untuk setiap variabel eksogen k
ɛi
= eror ke-i Pengujian model diatas dilakukan dengan menggunakan model persamaan
struktural untuk diagram jalur. Model dekomposisi adalah model yang menekankan pada pengaruh yang bersifat kausalitas antarvariabel, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam kerangka path analysis sedangkan hubungan yang sifatnya nonkausalitas atau hubungan korelasional yang terjadi antarvariabel eksogen tidak termasuk dalam perhitungan ini. Perhitungan menggunakan analisis jalur dengan model dekomposisi pengaruh kausal anatarvariabel dapat dibedakkan menjadi tiga sebagai berikut. 1. Direct causal effect (Pengaruh Kausal Langsung) adalah pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi tanpa melalui variabel endogen lain. 2. Indirect causal effect (Pengaruh Kausal Tidak Langsung) adalah pengaruh satu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi melalui variabel endogen lain yang terdapat dalam satu model kausalitas yang sedang dianalisis. 3. Total causal effect (Pengaruh Kausal Total) adalah jumlah dari pengaruh kausal langsung dan pengaruh kausal tidak langsung. 3.5.2.2.
Uji koefisien determinasi
Uji keragaman digunakan untuk melihat besarnya pengaruh bersama variabel penyebab terhadap suatu variabel akibat yang terdapat dalam model struktural yang dianalisisis. Selain itu, juga dapat digunakan untuk ukuran efektivitas model. Koefisien determinasi mengukur presentase atau proporsi total varian dalam variabel endogen yang dijelaskan model. Formula untuk menghitung R2 adalah : …………………………………………………………(3.6)
50
Berdasarkan koefisien determinasi selanjurnya dapat diidentifikasi besaran koefisien jalur ( ρei ) sebagaimana rumus : ……………………………………………………………….(3.7) Dimana : R2yx
: koefisien determinasi multipel
ρyx
: koefisien jalur
ρei
: koefisien residu (error)
Model dikatakan efektif ketika R2 tinggi dan error variable rendah. Uji F kebermaknaan koefisien determinasi dengan statistik uji- F. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh seluruh variabel eksogen terhadap variabel endogennya secara parsial dengan hipotesis sebagai berikut : ……………………………………………………………..(3.8) Dimana : n
= ukuran sampel
k
= banyaknya variabel penyebab
H0
: b1 = b2 = b3 =…= bk = 0 (tidak ada variabel eksogen yang memengaruhi variabel endogen)
H1
: minimal ada salah satu bi ≠ 0 (ada variabel eksogen yang memengaruhi variabel endogen)
Kriteria uji yang digunakan, yaitu: a. Jika probability F-statistic < taraf nyata (α), maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa minimal ada variabel eksogen yang memengaruhi variabel endogennya. b. Jika probability F-statistic > taraf nyata (α), maka terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel eksogen yang memengaruhi variabel endogen.
51
3.5.2.3.
Pengujian Individual
Pengujian individual terhadap setiap koefisien jalur yang diperoleh dengan statistik uji- T. Berikut rumus yang digunakan :
……………………………………………………(3.9)
Dimana : ρyixk
= koefisien jalur antar variabel eksogen terhadap variabel endogen
SE
= standar error koefisien jalur
n
= ukuran sampel
Ckk
= elemen matriks invers korelasi variabel eksogen
Kriteria uji : H0 ditolak apabila t-hitung > t-tabel, db = n-1 dengan α = 0,05 H0 diterima apabila t-hitung < t-tabel, db = n-1 dengan α = 0,05 Jika dari hasil pengujian individual diperoleh informasi terdapat koefisien jalur yang tidak signikan, maka model perlu diperbaiki dengan cara trimming yaitu estimasi atau perhitungan diulang dari langkah awal. 3.5.2.4.
Uji Kesesuaian Model ( Overall Model Fit )
Kesesuaian model adalah kesesuaian antara matriks korelasi data sampel ( S ) dengan matriks korelasi populasi ( ∑ ) yang diestimasi. H0 = S = ∑ : Matriks korelasi data sampel tidak berbeda dengan matriks korelasi populasi yang di estimasi. H0 = S ≠ ∑ : Matriks korelasi data sampel berbeda dengan matriks korelasi populasi yang di estimasi. Rumusnya sebagai berikut : …………………………………………………………………......(3.10)
52
…………………………………………..(3.11) Jika Q = 1, model yang diuji Fit dengan data, dan jika Q < 1 perlu diuji lagi dengan rumus sebagai berikut : …………………………………………………………...(3.12) Dimana : n
= ukuran sampel
d
= derajat kebebasan
3.5.2.5.
Uji Multikolinieritas
Terdapat satu asumsi statistik yang tidak dapat dilanggar dalam mengaplikasikan analisis jalur, yaitu asumsi multikolinieritas. Hal tersebut ditunjukkan oleh estimasi koefisien R2 yang tinggi tetapi estimasi koefisien jalur secara statistik tidak ada yang signifikan. Untuk menguji asumsi multikolinieritas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap matriks korelasi data sampel . Kriteria Uji : 1. Jika matriks korelasi sangat kecil mendekati nol, terdapat masalah multikolinieritas. 2. Jika matriks korelasi sama dengan nol, terdapat masalah multikolinieritas yang serius. 3. Jika matriks korelasi lebih besar dari nol, tidak terdapat masalah multikolinieritas. 3.5.2.6.
Uji t untuk peningkatan pendapatan dan keuntungan
Pengujian statistika t-hitung untuk data berpasangan (Walpole,1995) dilakukan untuk mengaji apakah ada pebedaan antara tingkat pendapatan dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari Kospin Jasa Syariah Pekalongan, dengan menggunakan rumus : t-hitung =
; db = n-1…..………………………………………………..(3.13)
53
Dimana : d-d0
= rata-rata tingkat pendapatan atau keuntungan sesudah pembiayaan dikurangi sebelum pembiayaan,
Sd
= Standar deviasi dari perbedaan pendapatan dan keuntungan sesudah dengan sebelum pembiayaan,
n
= jumlah observasi (pengamatan),
db
= derajat bebas.
H0: Tidak ada perbedaan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah menerima Pembiayaan H1: Terdapat perbedaan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah menerima Pembiayaan, Kriteria uji : H0 ditolak apabila t-hitung > t-tabel, db = n-1 dengan α = 0,05 H0 diterima apabila t-hitung < t-tabel, db = n-1 dengan α = 0,05 Pengujian statistika dengan menggunakan t-hitung dapat membuktikan secara ilmiah apakah terjadinya peningkatan secara data dari pembiayaan yang diberikan berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan usaha anggota. 3.6. Definisi Operasional Faktor-faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap permintaan pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan meliputi : 1. Besarnya pembiayaan yang diajukan anggota merupakan besarnya realisasi pembiayaan yang akan diberikan Kospin Jasa Syariah kepada anggota (dalam satuan rupiah) untuk digunakan sebagai modal kerja ataupun investasi. Variasi besarnya pembiayaan yang diberikan Kospin Jasa Syariah Pekalongan dalam penelitian ini antara Rp.1.600.000,00 – Rp.50.000.000,00.
54
2. Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pembiayaan yang terdiri dari biaya materai, biaya notaris, dan biaya lainnya yang ditentukan berdasarkan plafond dan jangka waktu angsuran. 3. Jangka waktu angsuran adalah selang waktu anggota harus mengangsur dan melunasi pinjamannya (bulan), di mana lama angsuran ini telah disepakati bersama oleh pihak anggota dengan koperasi. 4. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal anggota (SD, SMP, SMA, Sarjana). Semakin tinggi tingkat pendidikan, anggota dianggap semakin mampu untuk mengelola usahanya sehingga koperasi akan termotivasi untuk memberikan pembiayaannya semakin besar. 5. Pendapatan adalah total penerimaan dikurangi total biaya (Rupiah). 6. Keuntungan yaitu tambahan dari total penerimaan dikurangi total biaya (Rupiah). 7. Pengeluaran konsumsi anggota dihitung per bulan merupakan kebutuhan yang dikeluarkan; seperti listrik, telepon, pendidikan anak, dan belanja bulanan. 8. Petunjuk dalam kuisioner : a) Pengkategorian berguna untuk mengkelompokkan data tersebut b) Pengkodean berguna untuk memudahkan dalam memasukkan data ke dalam software analisis, dan kode data terdiri dari dua bagian yaitu : 1. Data termasuk numeric yaitu data yang mempunyai satuan bulan, hari, rupiah, dan lainnya. 2. Data termasuk dummy yaitu data yang dikategorikan dengan nilai 0 dan 1. 3. Pertanyaan pilihan dengan tiga kategori: a. Meningkat b. Tetap c. Menurun
55
IV. GAMBARAN UMUM KOPERASI SYARIAH
4.1. Sejarah pendirian Kospin Jasa Syariah Kospin Jasa (Koperasi Simpan Pinjam Jasa) di dirikan oleh para pengusaha mikro dan kecil dan menengah pada tahun 1970-an yang memberi solusi dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan, karena pada umumnya mereka mengelola usahanya secara tradisional. Mereka memperoleh alternatif lain layanan keuangan yang dirasa sulit, keharusan melalui sistem pemberian kredit yang diterapkan oleh perbankan. Untuk menanggulangi kesulitan tersebut pada tanggal 13 Desember 1973 di kediaman Bp. H. Achmad Djunaid (Alm) seorang tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat dan tokoh koperasi nasional, beliau memprakarsai pertemuan yang terdiri dari tokoh masyarakat dari ketiga etnis. Di antaranya dari kaum pribumi, keturunan cina dan keturunan arab. Mereka sepakat membentuk koperasi yang usahanya dalam bidang simpan pinjam. Dan atas kesepakatan, koperasi tersebut diberi nama Jasa, dengan harapan agar dapat memberikan jasa dan manfaat bagi anggota, gerakan koperasi, masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Kospin Jasa memiliki produk-produk yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para anggota, calon anggota dan koperasi lain beserta anggotanya. Dalam operasionanya Kospin Jasa juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang selalu berkembang, sehingga sekarang menjadi dua sistem, yaitu Kospin Jasa Konvensional dan Kospin Jasa Syariah. Dengan berlandaskan pada Kepmen No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Jasa pelayanan syariah di Kospin Jasa di putuskan atas permintaan para anggota pada saat rapat anggota (RAT) dan mulai di realisasikan pada 17 Agustus 2004 oleh H.A.Zaky Arslan Djunaid di Jl.KH.Wahid Hasyim 21-23 Pekalongan. Sebagai sebuah lembaga koperasi yang telah berdiri sejak tahun 1973, Koperasi Simpan Jasa telah membuktikan layanan kepada masyarakat, bahwa
56
melalui fokus usaha layanan pada simpanan dan pinjaman. Koperasi Simpan Jasa mampu berkiprah dalam ikut serta mengembangkan usaha anggota dan masyarakat secara luas. Dengan fokus usaha pada penghimpun dana berupa simpanan dari anggota dan calon anggota untuk kemudian disalurkan kembali kepada anggota dan anggota secra luas dalam bentuk pinjaman, telah menjadikan Koperasi Simpan Jasa sebagai sebuah lembaga keuangan yang terpercaya pilihan masyarakat. Bahkan saat ini, Kospin Jasa telah mampu menembus Nusantara dengan jaringan anggota dan mitra usaha yang terbesar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan Sumatra. Koperasi Simpan Jasa telah mapu menjadi bagian kekuatan ekonomi masyarakat yang patut diperhitungkan. Sekarang, dengan semakin tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pola syariah di Indonesia dan adanya rekomendasi dari Rapat Anggota Tahunan ke 28 pada tahun 2002 yang mengamanatkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Jasa untuk membuka layanan keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah, serta adanya kecenderungan kebutuhan anggota dan calon anggota terhadap pelayanan pendanaan (simpanan) dan pembiayaan (pinjaman) yang berdasarkan pada pola syariah, maka Koperasi Simpan Jasa, pada tanggal 17 Agustus 2004 diresmikan berdirinya kantor Kospin Jasa Unit Syariah. Seiring dengan perjalanan waktu yang makin dinamis dan tuntutan anggota terhadap kebutuhan layanan keuangan, kini Kospin Jasa Unit Syariah Pekalongan mengembangkan jaringan kantornya di Bekasi, Tegal (Banjaran), Yogyakarta dan menyusul di kota-kota lainnya untuk lebih mendekatkan diri kepada anggota.
Sebagai upaya untuk
menjaga aspek syariah dalam
operasionalnya, Kospin Jasa Syariah di awal tahun 2009 ini telah mendapatkan Sertifikat Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini membuktikan, bahwa manajemen Kospin Jasa Syariah berusaha secara optimal agar segala produk-produk yang ditawarkan kepada anggota dapat sesuai dengan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
57
Ini artinya satu langkah maju yang dilakukan Kospin Jasa karena didirikan mendahului dari Peraturan Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah No.09 tahun 2004. Dengan modal awal Rp.5 miliar ternyata dalam jangka waktu lima tahun (2009), Kospin Jasa Syariah, berkembang pesat dengan kepemilikan asset mencapai Rp.66 miliar. Bahkan semua produk yang dijalankan sekarang ini sudah mengantongi Sertifikat Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Pusat (MUI). 4.2. Visi dan Misi Kospin Jasa Syariah Sebagai bagian dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa. Kospin Jasa Syariah, dalam visi yang disandang dan misi yang diembannya adalah menjadi satu kesatuan usaha (entity bussines). Di dalam menjalankan operasionalnya, Kospin Jasa Syariah mempunyai visi dan misi sebagai landasan seluruh kegiatan operasionalnya.
Koperasi Simpan Pinjam Jasa
memiliki
visi
Bersama
Membangun Usaha, maka sebagai sebuah kesatuan usaha Kospin Jasa. 1.
Visi Terwujudnya Koperasi Syariah yang mandiri dan tangguh dengan
berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia. Menjadi usaha koperasi yang mampu mendorong perkembangan usaha koperasi dan usaha mikro dan kecil menengah melalui sistem keuangan sesuai prinsip syariah. 2.
Misi Dalam upayanya untuk mewujudkan visi yang disandang Kospin Jasa Unit
Syariah melakukan misinya untuk. a. Mengajak
seluruh
potensi
yang
ada
dalam
masyarakat
tanpa
membedakkan suku, ras, golongan, dan agama, agar dapat bersama-sama bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong royong dalam bentuk koperasi syariah.
58
b. Membantu permodalan pedagang kecil dan menengah dalam mobilisasi demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. c. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan koperasi lainnya. d. Bekerjasama memfasilitasi kegiatan usaha koperasi dan pengusaha mikro dan kecil menengah guna meraih peluang pengembangan usaha melalui keunggulan jaringan usaha yang berpola syariah. Dalam rangka mewujudkan rumusan visi dan misi, maka Kospin Jasa Syariah secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan proses pembelajaran tanpa henti untuk dapat menjadi lembaga keuangan syariah pilihan masyarakat. Oleh sebab itu untuk lebih memantapkan pola operasionalnya, Kospin Jasa Syariah memiliki keyakinan dasar : a. Kepercayaan Kospin Jasa Syariah yakin bahwa semangat saling percaya akan memacu kreatifitas dan inisiatif karyawan untuk pengembangan sistem dan bisnis syariah, oleh karena itu hubungan antar pengurus, pimpinan dan karyawan, antar karyawan dalam tim, dan antar tim dibangun berlandaskan pada kepercayaan terhadap akhlaq mulia dan keahlian. b. Operasional Dalam opersional sehari-hari, administrasi Kopsin Jasa Syariah terpisah dengan Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Konvensional). Pengelolaan dana, operasional pembiayaan dan pencatatan akuntansi dilaksanakan menurut sistem syariah yang telah ditetapkan.
3. Nilai Dasar Sebagai koperasi yang beprinsipkan asas-asas syariah, Kospin jasa syariah selalu memulai nilai dasar sebagai landasan operasionalnya yang berdasarkan syariah Islam.
59
a. Amanah Kospin Jasa Syariah sangat menyadari bahwa sebagai sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, amanah adalah sebuah keniscayaan yang harus dipegang dan dijunjung tinggi di setiap level tingkatan manajemen. Amanah untuk menjaga aspek syariah dalam operasionalnya, amanah untuk menjaga segala bentuk kepercayaan yang dititipkan oleh anggota dan calon anggota, amanah disetiap detik usahanya disadari hanyalah sebagai titipan dari Allah SWT, menjadi manajemen Kospin Jasa Syariah senantiasa menyelaraskan aktivitasnya untuk mendapatkan ridho-Nya. b.
Manfaat Memberikan manfaat seluas-luasnya kepada anggota dan calon anggota serta masyarakat secara umum adalah nilai yang mendasar di Kospin Jasa Syariah. Kemanfaatan dan kemaslahatan merupakan konsekuensi dari sebuah lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam layanan simpanan dan pembiayaan. Prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kesejahteraan, keselarasan, kebersamaaan menjadi modal Kospin Jasa Syariah untuk memberikan manfaat kepada seluruh anggota dan calon anggota.
c. Kebersamaan Sebagai sebuah koperasi yang telah cukup lama berada ditengah masyarakat, menjadikan Kospin Jasa Syariah menyadari akan pentingnya arti sebuah kebersamaan. Kebersamaan memberi makna, bahwa Kospin Jasa syariah sangat menghargai potensi dan dinamika dari anggota dan calon anggota untuk bersama-sama membangun usaha penuh berkah. d. Pluralisme Kospin Jasa Syariah sangat menyadari sepenuhnya bahwa keberadaanya untuk senantiasa tumbuh dan berkembang adalah sepenuhnya merupakan partisipasi dari seluruh masyarakat yang sangat plural dan majemuk. Anggota dan calon anggota yang memilki latar belakang yang sangat beragam dan plural ini adalah modal yang tak ternilai harganya untuk terus bersama membangun usahanya.
60
4.3. Pendanaan Kospin Jasa Syariah Sumber dana masyarakat yang bias dihimpun oleh Kospin Jasa Syariah digolongkan menjadi empat golongan, yaitu : a. Modal sendiri, dari : 1. Penyertaan modal dari Kospin Jasa Pusat 2. Modal sendiri Unit Kospin Jasa Syariah b. Dana titipan/ wadiah c. Dana investasi tidak terbatas/ mudharabah mutlaqoh d. Dana investasi khusus/ mudharabah muqqoyadah A. Modal : 1. Penyertaan modal dari Kospin Jasa Pusat Yang berasal dari simpanan anggota Kospin Jasa Pusat yang ditempatkan pada Unit Syariah dimana atas penyertaaan dana tersebut Kospin Jasa memperoleh SHU. Penyertaan modal dari Kospin Jasa Pusat menggunakan akad mudharabah, artinya Kospin Jasa Pusat menyerahkan sepenuhnya penyertaan dan modal tersebut kepada cabang syariah untuk dikelola secara profesional. Modal awal pendirian Kospin Jasa Unit Syariah adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,(Lima milyar rupiah). Dana tersebut diperoleh dari penyertaan modal dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa. 2. Modal sendiri Unit Kospin Jasa Syariah Modal tambahan dari Kospin Jasa Pusat yang berasal dari “anggota bersyarat” dimana simpanan pokok dan simpanan wajib disetorkan melalui Kospin Jasa Pusat divisi syariah sehingga atas setoran modal dari anggota tersebut langsung dialokasikan oleh Kospin Jasa Pusat pada Kospin Jasa Syariah.
61
B. Dana Pihak Ketiga : Selain modal, Kospin Jasa Syariah dapat menghimpun dana-dana pihak ketiga dalam bentuk produk seperti giro/simpanan harian, tabungan, simpanan berjangka/deposito dengan formulasi dan cara perhitungan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena Kospin Jasa Syariah tidak mengenal “bunga”. 4.4. Kelembagaan dan Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Adapun struktur organisasi Kospin Jasa Syariah Pekalongan adalah sebagai berikut: Rapat Anggota Tahunan
Penasehat Pengawas
Pengurus DPS
Pengurus Jasa Pusat
Konvensional
Syariah
Pimpinan Kantor Kospin Jasa Syariah
Kabag Operasional
Bag. Umum
Bag. Account ing
Bag. Adm, Rekenin g
Bag. Teller
CSO
Bag. Pembiay aan
Bag. ICU
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kospin Jasa Syariah Cabang Pekalongan
62
Job Description : A. Pimpinan Kantor 1) Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukkan oleh Kospin Jasa Syariah kepada pengurus Kospin Jasa Syariah 2) Membuat kebutuhan mengenai proses pengamanan simpan dan pinjam (pembiayaan) yang diajukan oleh anggota. 3) Membina dan menentukan strategi-strategi yang dapat memajukan perusahaan B. Kepala Bagian Operasional 1) Bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan Kospin Jasa Syariah Pekalongan kepada pimpinan. 2) Mengurusi dan mengawasi administrasi internal Kospin Jasa Syariah Pekalongan 3) Mengontrol dan mengawasi terhadap proses pembiayaan yang diajukan oleh anggota. 4) Membantu pimpinan kantor dalam membuat dan melakasanakan strategi yang dibuat oleh Kospin Jasa Syariah Pekalongan. 5) Melakukan kegiatan personal selling dengan cara melakukan presentasi pada institusi-institusi yang ada di Pekalongan secara bertahap. C. Accounting 1) Membuat laporan keuangan yang terjadi di Kospin Jasa Syariah Pekalongan 2) Membantu kepala operasional dalam melakukan kegiatan operasioanl sehari-hari di Kospin Jasa Syariah Pekalongan.
63
D. Administrasi rekening 1) Memeriksa seluruh rekening yang masuk dari anggota 2) Melakukan konfirmasi tentang jumlah rekening dari anggota kepada semua cabang Kospin Jasa Syariah yang ada di Jawa Tengah 3) Membantu melakukan kegiatan in house selling yang dilakukan dengan cara menciptakan pelayanan yang sebaik mungkin kepada anggota yang datang ke kantor Kospin Jasa Syariah Pekalongan. E. Teller 1) Melayani anggota dan calon anggota dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman (pembiayaan). 2) Melakukan kegiatan intern personal selling yang dilakukan dengan cara menciptakan
pelayanan
yang
sebaik
mungkin
serta
membantu
menjelaskan produk-produk jasa layanan yang ada di Kospin Jasa Syariah Pekalongan. F. CSO Pembiayaan 1) Bertanggungjawab kepada kepala bagian operasional tentang semua pembiayaan yang diajukan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan. 2) Memeriksa kelengkapan persyaratan dari anggota yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan kepada pimpinan kantor. 3) Merekomendasi anggota dan calon anggota yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan kepada pimpinan kantor. G. ICU 1) Memeriksa keseluruhan transaksi yang terjadi di masing-masing bagian 2) Membantu divisi pembiayaan dalam menyeleksi anggota atau calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan
64
H. Bagian Umum 1) Terdiri dari dua (2) orang supir, satu (1) orang satpam, dan satu (1) orang office boy. 4.5. Produk-Produk Kospin Jasa Syariah Kospin Jasa Syariah memilki berbagai produk layanan yang berprinsipkan akad-akad syariah, di antaranya adalah : a)
Pendanaan (funding) 1) Simpanan Harian – Wadiah Simpanan harian wadiah adalah simpanan dana pihak ketiga, baik perorangan maupun badan usaha, pada Kospin Jasa Syariah berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan tanda terima (TT), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Setoran awal simpanan harian wadiah Rp. 1.000.000,2) Tabungan Koperasi – Wadiah dan Mudharabah a. Tabungan Koperasi Mudharabah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga (anggota) pada Kospin Jasa Syariah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Setoran awal tabungan
koperasi
mudharabah
Rp.500.000,-
dan
setoran
selanjutnya minimal Rp.50.000,b. Tabungan Koperasi Wadiah adalah dana pihak ketiga (anggota) pada Kospin Jasa Syariah berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Setoran awal tabungan koperasi wadiah Rp.50.000,-
65
3) Simpanan Berjangka – Mudharabah Simpanan berjangka mudharabah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga (anggota) pada Kospin Jasa Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara anggota dengan Kospin Jasa syariah. 4) Tabungan Haji Labbaika – Mudharabah Tabungan haji labbaika mudharabah adalah investasi tidak terikat pihak ketiga (anggota) pada Kospin Jasa Syariah yang ditujukkan khusus untuk
merencanakan ibadah haji
berdasarkan prinsip
mudharabah muthlaqah yang penarikannya hanya untuk biaya perjalann ibadah haji. Setoran awal tabungan haji labbaika Rp. 500.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,b)
Pembiayaan (Lending) 1) Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Murabahah adalah jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli barang baik berupa barang dagangan atau barang untuk sarana dan prasarana usaha dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kospin Jasa Syariah sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Kospin Jasa Syariah memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagi tambahannya, pembayaran dapat dilakukan oleh pembeli (anggota) secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip murabahab dalam rangka pembelian barang kebutuhan modal kerja, barang dagangan, peralatan usaha, tanah , rumah, mobil, motor, kebutuhan alat-alat investasi yang produktif, serta sarana dan prasarana kerja. Jangka waktu angsuran pembayaran (pokok dan margin) dapat diatur sesuai dengan kemampuan
66
mengangsur 12, 24, 36, dan 48 bulan. Pembiayaan murabahah ini sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan investasi anggota. 2) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja musyarakah merupakan produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja anggota, untuk pengerjaan suatu proyek usaha yang pengerjaan waktu usahanya relatif singkat. Pembayaran bagi hasil kepada Kospin Jasa Syariah diberikan setiap bulan atau pada saat jatuh tempo pembiayaan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni, perdagangan, perindustrian, dan pertanian serta jasa. Adapun jangka waktu pembiayaan musyarakah adalah : a. Pembiayaan Musyarakah – Insidentil, pembiayaan yang jangka waktunya 3 (tiga) bulan, dengan pembiayaan bagi hasilnya dilakukan setiap bulan dan pembayaran pokok dan bagi hasilnya dibayarkan setiap bulan b. Pembiayaan Musyarakah – Harian, pembiayaan yang jangka waktunya 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bagi hasil setiap bulannya disesuaikan dengan pemakaian fasilitas plafond (wa’ad)
pembiayaannya.
Penarikan
pembiayaan
ini
menggunakan media Tanda Terima (TT) Kospin Jasa Syariah, yang dapat ditarik dari seluruh kantor layanan Kospin Jasa. 3) Pembiayaan Multi Jasa Ijarah Pembiayaan multijasa ijarah adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah dalam rangka penyewaan manfaat suatu barang atau jasa seperti jasa pengurusan biaya Haji, Umrah, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pariwisata oleh anggota.
67
c)
Jasa Layanan 1) Penagihan Warkat Inkaso (Wakalah) Adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Aplikasinya dalam Kospin Jasa Syariah wakalah diterapkan dalam jasa kiriman uang (transfer) dan penagihan (inkaso) 2) Pembiayaan Al- Qardh Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih Al-Qardh dikategorikan sebagai akd tathawwu’I atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasi dalam Kospin Jasa Syariah sebagai produk pelengkap kepada anggota yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang sangat pendek dan talangan dana untuk haji.
4.6. Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Menurut peraturan ketentuan No.9 Tahun 1995 tentang pelaksana usaha simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan. Namun ketika pengelolaanya berdasrkan sistem syariah maka koperasi harus mengakomodir dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan sehari-harinya. Dalam hal mekanisme pembiayaan, baik itu pembiayaan dengan akad alqardh maupun akad lainnya. Kospin Jasa Syariah menyediakan aplikasi pembiayaan yang sesuai dengan produk yang dipilih anggota. Dari kebutuhan pembiayaan dan evaluasi kesesuian dengan kebijakan. Analisa tersebut merupakan tindakan yang sangat penting yang akan dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah, dimana pihak Kospin Jasa Syariah akan melakukan penilaian, dari
68
kelengkapan persyaratan, karakter seorang, dll, sehingga nantinya pihak Kospin Jasa Syariah juga dapat menentukan akad yang lebih sesuai dengan kebutuhan anggota. Hasil dari analisa tersebut, kemudian pihak Kospin Jasa Syariah menetapkan kebijakan untuk memberikan pembiayaan. Biasanya dikenal dengan plafond yang telah terstruktur. Dari situlah anggota / calon anggota memperoleh realisasi pembiayaan. Pihak Kospin Jasa Syariah akan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan aturan dan kebijakan sampai kepada penyelesaian pembiayaan dan pemberian solusi terhadap masalah yang berkembang dalam pembiayaan. a) Penilaian permohonan pembiayaan Pada dasarnya, prinsip yang dipakai dalam penilaian utnuk menganalisis calon anggota/peminjam, baik itu di Kospin Jasa Syariah maupun di semua lembaga keuangan biasanya menggunakan prinsip pemberian pembiayaan/kredit yang sudah umum dikenal dengan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Character Adalah keadaan watak dan sifat dari calon anggota, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian character merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji, kesehatan, kecakapan dalam mengelola usahanya serta kemauan untuk membayar kembali hutang-hutangnya. b. Capacity Adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota untuk membuat rencana dan mewujudkan
rencana
tersebut
menjadi
kenyataan,
termasuk
dalam
menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan serta kemampuan membayar kembali hutang-hutangnya.
69
c. Capital Adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap capital adalah untuk
mengetahui
keadaan
permodalan,
sumber-sumber
dana
dan
penggunaanya. d. Condition Adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon anggota. Penilaian terhdap kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon anggota dan bagaimana anggota tersebut mengatasinya atau mengantisipasinya sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang. e. Collateral Adalah barang-barang yang diserahkan anggota sebagai agunan pembiayaan yang akan diterimanya. Penilaian terhadap barang agunan ini meliputi jenis atau macam barang, nilainya, lokasinya, bukti pemilikan atau status hukumnya. Namun dalam pemeriksaan di lapangan (on the spot) terhadap calon anggota, kelima prinsip penilaian tadi tidak dimunculkan secara sendirisendiri dalam formulir pemeriksaan, tetapi sudah dimasukkan ke dalam setiap aspek yang ada dalm formulir tersebut. Sebelum melakukan analisa dengan 5C tadi, terlebih dahulu Kospin Jasa Syariah menilai kelengkapan administrasi sebagai persyaratan calon anggota untuk mengajukan pembiayaan di Kospin Jasa Syariah baru kemudian setelah persyaratan dirasa cukup, baru menganalisa dengan 5C, misalkan dengan cara wawancara dan survei lapangan. b)
Proses Pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan Tahapan proses pembiayaan a. Anggota/ calon anggota
70
1) Mengajukan dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir 2) Menyerahkan formulir data diri b. CSO ( Customner Service Officer ) 1) Menerima formulir dan segala persyaratan pembiayaan 2) Memeriksa permohonan serta data diri 3) Memberikan informasi secara umum mengenai jenis pembiayaan, jangka waktu, cara pengembalian dan lain-lain 4) Menyerahkan data-data dan dokumen tersebut kepada pimpinan. c. Pimpinan 1) Menerima dokumen 2) Melakukan wawancara dengan anggota untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan putusan pembiayaan 3) Meninjau lokasi baik dilihat dari usahanya maupun jaminan. d. Analisa on the spot dan wawancara 1) Karakter meliputi, keadaan pribadi dan keluarga, kepatuhan dalam membayar pajak. 2) Kemampuan usaha dan mngembalikan pembiayaan. Meliputi, bidang usaha, omset per hari, minggu dan per bulan, jumlah tanggungan keluarga dan pinjaman pihak lain. 3) Modal, meliputi; jumlah modal yang ditanamkan sarana dan fasilitas usaha yang dimiliki. 4) Jaminan, Meliputi; kekayaan, rumah, tanah, dan kendaraan. 5) Kondisi usaha, Meliputi; proyek usaha yang dimiliki dan dikerjakan.
71
Setelah data-data yang diperlukan didapat, baik data ekonomi maupun data yuridisnya, maka bagian pembiayaan akan melakukan analisa ekonomi dan yuridis, kemudian membuat berita acara untuk dibahas dalam rapat komite pembiayaan. Anggota komite pembiayaan terdiri dari pelaksanaan bagian pembiayaan sebanyak dua orang, kepala bagian operasional serta pimpinan. e. Pemberian Keputusan Setelah rapat komite meghasilkan keputusan maka anggota akan diberitahu tentang hasil keputusan, meliputi : jika aplikasi ditolak. 1) Menolak atau menangguhkan permohonan pembiayaan dengan mencatat penolakan tersebut beserta alasannya pada buku registrasi permohonan pembiayaan di kolom keterangan, 2) Pimpinan memanggil anggota tersebut dengan menjelaskan alasan penolakan, jika aplikasi disetujui. 1) Menyetujui permohonan pembiayaan sesuai dengan jumlah yang diajukan atau kurang dari jumlah yang diajukan dengan mencatat pada formulir putusan pembiayaan di kolom pertimbangan pimpinan. 2) Pimpinan menuliskan persetujuannya pada bagian bawah formulir permohonan pembiayaan dan menyertakan tanda tangan pada kolom persetujuan. 3) Meneruskan formulir tersebut pada CSO f. CSO ( Customner Service Officer ) 1) Menerima formulir data dan dokumen tersebut 2) Membutuhkan tanda tangan persetujuan pada bagian formulir
72
3) Mengarsipkan formulir permohonan pembiayaan dan mengurutkan dengan nomor rekening. c)
Penilaian Jaminan Pembiayaan 1) Apabila menggunakan sertifikat tanah dinilai 70% dari harga jual tanah 2) Apabila menggunakan BPKB atau STNK dinilai a. Untuk usia > 5 tahun ke bawah dinilai sebesar 50% dari harga jual b. Untuk usia < 5 tahun ke atas dinilai sebesar 70% dari harga jual.
4.7. Perkembangan Pembiayaan Kospin Jasa Syariah 4.7.1. Kondisi Keanggotaan Anggota pembiayaan Kospin Jasa Syariah memiliki karakteristik yang beragam satu sama lain, dapat terlihat dari rentang kelompok usia, klasifikasi tingkat pendidikan, alokasi pembiayaan, dan jenis usaha anggota pembiayaan UMK yang termasuk dalam 100 responden penelitian (Tabel 4.1). Alokasi pembiayaan dan realisasi pembiayaan yang diajukan anggota pun berbeda satu sama lain. Mayoritas anggota pembiayaan UMK menggunakan dana untuk modal kerja dan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian/pengadaan/penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha. Sedangkan, pembiayaan investasi untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana/prasarana usaha (aktiva tetap). Prosedur pembiayaan yang mudah, budaya kekeluargaan yang erat antara Kospin Jasa Syariah dengan anggota serta pelayanan yang baik dan ramah kepada anggota yang bermasalah memberikan kepuasan terhadap anggota. Sebaran usaha anggota responden yang sangat beragam baik usaha yang bergerak pada sektor non jasa (perdagangan, industri, dll) ataupun sektor jasa (keterampilan, keahlian, dll) dapat dilihat pada Gambar 4.2.
73
Tabel 4.1. Karakteristik Anggota Pembiayaan UMK Kospin Jasa Syariah Pekalongan (dalam 100 Responden). No
Indikator
1.
Kelompok Usia 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Tingkat Pendidikan SD SMP SMA D3/S1 Alokasi Usaha Modal Kerja Investasi Jenis Usaha Sektor Non Jasa Sektor Jasa
2.
3.
4.
Jumlah Anggota (dalam orang)
Pangsa (dalam persen)
7 40 42 10 1
7% 40% 42% 10% 1%
2 22 66 10
2% 22% 66% 10%
76 24
76% 24%
79 21
79% 21%
Gambar 4.2. Sebaran Usaha Anggota Kospin Jasa Syariah Pekalongan
74
Jumlah anggota pembiayaan unit Kospin Jasa Syariah pun mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel 4.4. Anggota Pembiayaan Kospin Jasa Syariah terdiri dari pembiayaan harian syariah, murabahah umum, murabahah retail, murabahah profesi, murabahah UMK, musyarakah insidentil, musyarakah berjangka, talangan dana (Al-Qardh), murabahah kokarja, dan murabahah kokarja harun. Peningkatan yang terjadi untuk pembiayaan murabahah UMK cukup mencolok. Jumlah anggota khusus pembiayaan UMK pada tahun 2006 sebanyak 39 orang meningkat sekitar 113 persen menjadi 83 orang pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 17 persen menjadi 97 orang dan pada tahun 2009 meningkat kembali sebesar 77,3 persen menjadi 172 orang. Begitu pula kondisi anggota pada tahun 2010 yang menunjukkan peningkatan sebesar 15 persen menjadi 197 orang. Sebagian besar anggota pembiayaan unit Kospin Jasa Syariah Pekalongan merupakan anggota yang loyal. Hal ini dikarenakan prosuder pembiayaan yang mudah, budaya kekeluargaan yang erat antara Kospin Jasa Syariah dengan anggota serta pelayanan yang baik dan ramah kepada anggota yang bermasalah sehingga anggota merasa puas bekerjasama dengan unit Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Tabel 4.2. Kondisi Keanggotaan Kospin Jasa Syariah Pekalongan Tahun
Jumlah Anggota ( dalam orang)
Pencapaian (dalam persen)
2006 2007 2008 2009 2010
39 83 97 172 197
113 17 77,3 15
4.7.2. Kondisi Pembiayaan Jumlah pembiayaan yang diberikan unit Kospin Jasa Syariah Pekalongan setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 menyalurkan pembiayaan UMK sebesar Rp.170.750.000. Tahun 2007, jumlah pembiayaan yang diberikan meningkat sebesar 151 persen menjadi Rp. 429.100.000. Sedangkan, pada tahun 2008 sebesar Rp. 478.500.000 mengalami peningkatan
75
pada tahun 2009 yaitu sebesar 114,5 persen menjadi Rp. 1.026.6000.000. Kondisi pembiayaan UMK pada tahun 2010 pun mengalami peningkatan sebesar 26 persen menjadi Rp.1.298.000.000. Untuk keseluruhan jumlah pembiayaan pada unit Kospin Jasa Syariah mengalami peningkatan yang signifikan terlihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6.5 Tabel 4.3. Kondisi Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Pekalongan Tahun
Jumlah Pembiayaan UMK (dalam juta rupiah)
Peningkatan (dalam persen)
2006 2007 2008 2009 2010
170,75 429,1 478,5 1.026,6 1.298
151 11,5 114,5 26
Tabel 4.4. Pergerakan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Tahun
Jumlah (dalam juta rupiah)
2005 2006 2007 2008 2009
115,04 152,27 238,60 399,74 596,86
Anggaran (dalam juta rupiah) 135,95 291,59 256,27 392,85 605,26
Pencapaian (dalam persen) 85 52 93 102 99
Gambar 4.3. Grafik perkembangan Pembiayaan Kospin Jasa Syariah 5
RAT Kospin Jasa 2009
76
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Analisis Efektivitas Pembiayaan Berasarkan penelitian (Aryati, 2006), menjelaskan bahwa efektivitas suatu pembiayaan dilihat dari prosedur pembiayaan yang terdiri dari tahap pengajuan, tahap pencairan, hingga tahap pengembalian pembiayaan, dan juga dari dampak pembiayaan yang diberikan. 5.1.1. Analisis Efektivitas Tahap Pengajuan Pembiayaan Pada tahap pengajuan pembiayaan ada beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi untuk meminimalkan pembiayaan yang bermasalah. Seluruh anggota yang hendak mengajukan pembiayaan dari pihak koperasi, terlebih dahulu harus memenuhi segala prosedur yang diberlakukan koperasi. Dari beberapa anggota yang menjadi responden penelitian ini mengatakan bahwa prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah sangat sederhana dan mudah untuk dipenuhi oleh para anggotanya. Dalam tahap pengajuan pembiayaan pihak Kospin Jasa Syariah senantiasa memberikan penjelasan mengenai akad perjanjian sebelum anggota mendapatkan pembiayaan. Dalam pembiayaan UMK, sebagian besar akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah (jual beli) dipilih karena karakternya yang profitable yang didasarkan dengan margin/keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, mudah dalam penerapan, serta faktor resiko yang ringan untuk diperhitungkan. Sebagian besar anggota yang menjadi responden 60 persen mengatakan bahwa mereka cukup paham tentang prinsip bagi hasil dalam akad murabahah dan sisa responden sebesar 40 orang kurang paham mengenai prinsip bagi hasil dalam akad murabahah dan juga diantara mereka ada yang menganggapnya sebagai bunga, sehingga sering dibandingkan dengan bunga rentenir yang rata-rata tiap bulannya 10 hingga 15 persen.
77
Tabel 5.1. Efektivitas Prosedur Pengajuan Pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan No
Aspek
Total responden
A
B
C
(r1=3)
(r2=2)
(r3=1)
Total Skor ∑ni= ∑(rj x pi,j)
100 orang
93 orang
7 orang
0
293
100 orang
74 orang
26 orang
0
274
100 orang
93 orang
4 orang
3 orang
290
100 orang
82 orang
18 orang
0
282
(ni)
1
2
3
4
Persyaratan awal pembiayaan Kemudahan proses prosedur awal pembiayaan Nilai jaminan dengan besarnya pembiayaan Pelayanan petugas Kospin
Total Skor Keterangan :
1139
A,B,C merupakan kriteria bobot penilaian yang diberikan responden ∑ni=∑(rj x pi,j) , dimana : ni merupakan aspek kriteria penilaian rj merupakan bobot nilai masing-masing kriteria pi,j merupakan jumlah responden yang memilih kriteria tertentu
Jenjang bobot penilaian (skor) yang digunakan yaitu ada tiga (kriteria A, B, dan C) ini mempertimbangkan karakteristik dari populasi anggota, agar dapat membedakan pendapatnya dengan lebih tajam terhadap keempat aspek yang ditanyakan. Kriteria A untuk responden yang menjawab ringan (mudah dipenuhi oleh nasabah), cepat (tidak berbelit-belit dan prosesnya cepat), kecil (jaminan lebih kecil daripada pinjaman), dan ramah. Kriteria B untuk yang menjawab sedang (ada item yang tidak bisa dipenuhi), sedang (tidak berbelit-belit tapi prosesnya lambat), sedang (jaminan sebanding dengan nilai pinjaman) dan biasa saja. Sedangkan kriteria C untuk responden yang menjawab berat (sulit dipenuhi oleh nasabah), lama (berbelit-belit/ prosesnya panjang dan lambat), besar (jaminan lebih besar nilainya dari pinjaman), dan tidak ramah.
78
Berdasarkan hasil yang disajikan Tabel 5.1, dapat diketahui bahwa 74 orang menyatakan proses prosedur awal pembiayaan tergolong cepat. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, surat keterangan domisili dari kelurahan jika tidak mempunyai KTP, surat pernyataan bersedia dijadikan agunan apabila sertifikat bukan atas nama sendiri, surat pernyataan potong gaji bagi PNS atau pegawai swasta yang memiliki gaji tetap (jika ada). Untuk meminimalkan resiko bermasalahnya pengembalian pembiayaan oleh anggota, pihak koperasi mensyaratkan adanya jaminan pembiayaan. Biasanya jaminan tersebut adalah surat-surat berharga seperti BPKB kendaraan bermotor, surat tanah dan sebagainya. Ada 4 orang dari 100 orang anggota yang menjadi responden mengatakan bahwa jaminan tersebut sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diperoleh, terdapat 3 orang yang mengatakan jaminan tersebut lebih ringan dari jumlah pembiayaan yang diambil dan 93 orang mengatakan bahwa nilai jaminan dengan besarnya pembiayaan menurut sebagian besar responden tergolong besar. Kospin Jasa Syariah memang mensyaratkan adanya jaminan bagi anggota yang mengajukan pembiayaan dalam skala tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya moral hazard karena Kospin Jasa Syariah tergolong koperasi yang sudah mempunyai nama dalam skala nasional sehingga manajemennya sangat teratur dengan peningkatan asset dan pembiayaan setiap tahun. Secara keseluruhan berdasarkan total skor yang didapat yaitu sebesar 1139, maka Kospin Jasa Syariah Pekalongan dapat dikatakan sangat efektif dalam hal prosedur pengajuan pembiayaan, serta prosedur pengajuan pembiayaan dapat diterima oleh anggota. Hal ini memudahkan anggota dalam mengajukan pembiayaan dan menyebabkan ketertarikan kepada anggota baru untuk melakukan pembiayaan di koperasi. 5.1.2. Analisis Efektivitas Tahap Pencairan Pembiayaan Karakteristik anggota pada umumnya mengajukan pembiayaan pada saat membutuhkan tambahan modal bagi usahanya. Sehingga mereka sangat membutuhkan dana pinjaman dalam waktu cepat untuk keberlangsungan usahanya. Pihak Kospin Jasa Syariah Pekalongan mengusahakan sesingkat
79
mungkin waktu pencairan atau realisasi pembiayaan. Rata-rata waktu yang diperlukan dari proses pengajuan sampai pencairan kurang lebih satu minggu. Jika realisasi pembiayaan lebih dari satu minggu, ini biasanya disebabkan waktu pengajuan merupakan moment hari libur nasional, hari raya atau terlambatnya proses pengecekan ke tempat usaha. Pencairan pembiayaan akan dilakukan setelah disetujui dan ditandatangani oleh komite pembiayaan. Sebelum dicairkan, pengajuan pembiayaan dari anggota akan diperhitungkan dan dianalisis apakah anggota layak diberikan pembiayaan atau tidak. Lamanya pencairan pembiayaan antara dua sampai dengan lima hari karena bagian pembiayaan harus mensurvei dan menganalisis anggota tersebut. Tabel 5.2. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Pencairan Pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan No
Aspek
Total responden
(ni)
A
B
C
(r1=3)
(r2=2)
(r3=1)
Total Skor ∑ni=∑(rj x pi,j)
1
Realisasi Pembiayaan
100 orang
85 orang
15 orang
0
285
2
Biaya Administrasi
100 orang
96 orang
3 orang
1 orang
289
3
Besar pembiayaan yang diberikan
100 orang
12 orang
85 orang
3 orang
209
4
Kemampuan UJKS Kospin Jasa Syariah dalam memenuhi pembiayaan
100 orang
95 orang
5 orang
0
295
Total Skor Keterangan : A,B,C merupakan kriteria bobot penilaian yang diberikan responden ∑ni=∑(rj x pi,j) , dimana :
1075
80
ni merupakan aspek kriteria penilaian rj merupakan bobot nilai masing-masing kriteria pi,j merupakan jumlah responden yang memilih kriteria tertentu
Jawaban yang tergolong dalam kriteria A, berdasarkan penilaian responden untuk keempat aspek yang ditanyakan adalah cepat (realisasi pembiayaan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak pengajuan pembiayaan), ringan (biaya administrasi tidak memberatkan nasabah), besar (apabila sama dengan kebutuhan pembiayaan yang diajukan), dan mampu (besar pengajuan sama dengan realisasi pembiayaan). Penilaian jawaban yang tergolong dalam kriteria B, berdasarkan responden untuk masing-masing aspek adalah sedang (jangka waktu satu minggu sampai satu bulan sejak pengajuan pembiayaan, sedang (anggota mengalami kesulitan untuk mencari dana awal), sedang (apabila kurang dari kebutuhan pembiayaan yang diajukan), dan kurang mampu (besar pembiayaan yang terealisasi kurang dari besar pengajuan). Sedangkan, penilaian jawaban untuk kriteria C bedasarkan tanggapan responden adalah lama (jangka waktu melebihi satu bulan sejak pengajuan pembiayaan), berat (memberatkan nasabah), kecil (apabila jauh dari kebutuhan pembiayaan yang diajukan), dan tidak mampu (besar pembiayaan jauh dari pengajuan). Berdasarkan Tabel 5.2. diperoleh keterangan bahwa tanggapan anggota responden terhadap lamanya realisasi pembiayaan yaitu sebesar 85 orang mengatakan cepat dan sisanya sebesar 15 orang mengatakan jangka waktu realisasi pencairan pembiayaan sedang. Responden yang mengatakan sedang cukup beralasan karena sebagian besar responden tersebut pernah mengalami penangguhan pembayaran pengembalian pembiayaan sehingga yang baru pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan. Sebagian besar anggota Kospin Jasa Syariah Pekalongan setelah melunasi pembiayaannya langsung mengajukan permohonan kembali koperasi harus menganalisis lebih terhadap responden tersebut. Sebagian besar anggota menilai bahwa biaya administrasi yang ditetapkan koperasi ringan yaitu sebesar 96 orang. Hal ini disebabkan biaya administrasi yang ditetapkan koperasi pada setiap tingkatan plafond rata-rata tergolong ringan dari jumlah pembiayaan dan tidak memberatkan anggota.
81
Pembiayaan yang diberikan oleh Kospin Jasa Syariah dapat mencapai milyaran rupiah. Hal ini disebabkan perkembangan Kospin Jasa Syariah yang sangat pesat dengan melakukan ekspansi ke berbagai daerah dengan mendirikan cabang-cabang baru dari Kospin Jasa Syariah. Apabila melihat dari besarnya pembiayaan yang diberikan, sebagian besar anggota (85 orang) merasa puas atas jumlah pembiayaan yang diberikan karena besarnya pembiayaan sedang (sesuai) dengan apa yang diajukan oleh anggota. Kospin Jasa Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya dilakukan secara bertahap. Anggota yang mempunyai pengalaman usaha baik dan keuntungan usahanya meningkat akan diutamakan oleh Koperasi untuk diberikan pembiayaan. Semakin sering anggota melakukan pembiayaan dengan catatan anggota tersebut baik selama meminjam, maka jumlah modal yang diberikan akan semakin besar, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan hasil yang diperoleh terlihat salah satu komponen yang memiliki skor terendah atau tidak efektif yaitu sebesar 209. Namun, karena total skor yang didapat bersifat kumulatif dari empat aspek yang dinilai, maka secara keseluruhan Kospin Jasa Syariah Pekalongan dapat dikatakan efektif dalam hal prosedur pencairan pembiayaan berdasarkan total skor yang didapat yaitu sebesar 1075. Kemampuan Kospin Jasa Syariah dalam memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan tergolong mampu. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat pembiayaan sektor UMK pada tahun 2009 yang mencapai 1,026 miliar rupiah. 5.1.3. Analisis Efektivitas Tahap Pengembalian Pembiayaan Jangka waktu pembayaran angsuran dan pelunasan pembiayaan oleh anggota ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak koperasi dan anggota. Jangka waktu angsuran adalah selang waktu anggota harus mengangsur dan melunasi pinjamannya. Dalam Kospin Jasa Syariah sendiri terdapat dua macam cara mengangsur pembiayaan, yaitu pertama secara angsuran dan kedua secara jatuh tempo. Cara yang pertama yaitu secara angsuran akan menguntungkan Kospin Jasa Syariah karena setiap bulan/hari anggota harus mengangsur angsuran pokok sekaligus bagi hasilnya. Sedangkan cara yang kedua
82
yaitu jatuh tempo, anggota hanya memberikan bagi hasilnya saja, kemudian pada saat jatuh tempo baru memberikan pokoknya. Penetapan jangka waktu mengangsur ini diserahkan sepenuhnya kepada anggota sesuai dengan kemampuannya dalam membayar. Anggota yang kemampuannya relatif tinggi akan lebih memilih membayar pelunasan pembiayaan secara jatuh tempo dibandingkan anggota yang mempunyai kemampuan relatif rendah. Jangka waktu mengangsur secara jatuh tempo biasanya tiga sampai lima bulan. Lama angsuran ini telah disepakati bersama dengan pihak Kospin Jasa Syariah. Setiap lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun bukan bank pasti berusaha untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembiayaannya. Oleh karena itu, efektivitas pengembalian pembiayaan menjadi tujuan utama bagi sebuah lembaga keuangan manapun. Beberapa aspek yang memengaruhi efektivitas pengembalian pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 5.3. Tabel 5.3. Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Pengembalian Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Pekalongan No
Aspek
Total responden
(ni)
A
B
C
(r1=3)
(r2=2)
(r3=1)
Total Skor ∑ni= ∑(rjxpi,j)
1 2 3
4
Besar angsuran Jangka waktu angsuran Keaktifan petugas di lapang Nisbah bagi hasil koperasi
100 orang
76 orang
23 orang
0
100 orang
29 orang
50 orang 21 orang
208
100 orang
20 orang
80 orang
0
220
100 orang
47 orang
52 orang
0
245
Total Skor Keterangan : A,B,C merupakan kriteria bobot penilaian yang diberikan responden ∑ni=∑(rj x pi,j) , dimana : ni merupakan aspek kriteria penilaian rj merupakan bobot nilai masing-masing kriteria
274
947
83
pi,j merupakan jumlah responden yang memilih kriteria tertentu
Jenjang bobot penilaian (skor) yang digunakan yaitu ada tiga (kriteria A, B, dan C) ini mempertimbangkan karakteristik dari populasi anggota, agar dapat membedakan pendapatnya dengan lebih tajam dalam menilai keempat aspek yang ditanyakan. Kriteria A untuk responden yang menjawab kecil (angsuran tidak memberatkan), lama (36-48 bulan), aktif (selalu datang untuk mengambil angsuran), dan Ringan (nasabah tidak merasa dirugikan). Kriteria B untuk responden yang menjawab sedang (angsuran masih terjangkau namun terkadang telat dibayar), sedang (24 bulan), kurang aktif (terkadang tidak datang untuk mengambil angsuran), dan sedang (sama-sama untung). Sedangkan kriteria C untuk responden yang menjawab besar (angsuran memberatkan), cepat (12-18 bulan), tidak aktif (angsuran diantarkan sendiri oleh nasabah, pihak koperasi tidak pernah mengambil angsuran di lapang), dan berat (nasabah merasa rugi). Berdasarkan Tabel 5.3. diperoleh keterangan bahwa sebesar 76 orang dari jumlah responden mengatakan besarnya angsuran yang ditetapkan ringan, sedangkan sisanya sebesar 24 orang mengatakan besarnya anggsuran sedang (masih terjangkau tapi terkadang telat dibayar). Hal ini menunjukkan secara umum besarnya angsuran pembiayaan tidak memberatkan, karena sebelumnya pihak koperasi sudah menganalisis kemampuan calon anggota dalam membayar angsuran. Dari 100 orang responden sebanyak 29 orang mengatakan lama dalam penetepan jangka waktu angsuran, 50 orang dari jumlah responden mengatakan sedang, terutama disebabkan anggota tidak ingin menanggung resiko yang berlebihan dalam mengangsur pembiayaan. Hal ini berarti anggota memiliki keleluasaan dalam mengembalikan pembiayaan dan dapat memanfaatkan pembiayaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Di samping itu, anggota mempunyai cukup banyak waktu untuk meningkatkan capital dari usaha mikro dan kecilnya. Dan sisanya sebanyak 21 orang mengatakan cepat. Kospin Jasa Syariah sangat memperhatikan kemampuan setiap anggota dalam membayar angsurannya, karena itulah koperasi dapat memberikan penangguhan pembiayaan
84
bagi anggota jika alasannya sesuai dengan kondisi usahanya, bukan karena moral hazard anggota yang ingin mengulur-ulur waktu pelunasan pembiayaan. Sebagian besar lokasi usaha responden berada tidak jauh dari lokasi berdirinya koperasi. Oleh karena itu, sebesar 80 responden mengantarkan angsuran sendiri ke Kospin Jasa Syariah (kurang aktif). Akan tetapi, sebagian besar responden yaitu sebesar 20 responden menyatakan bahwa petugas koperasi yang aktif menagih angsurannya ke lokasi usaha. Untuk penarikan pembiayaan yang bermasalah pihak koperasi menerapkan metode jemput bola yang artinya pihak koperasi yang selalu melakukan penarikan angsuran anggotanya langsung ke lokasi usahanya ataupun ke tempat tinggal dari anggota yang mendapatkan pembiayaan. Hal ini mempunyai nilai plus sendiri bagi Kospin Jasa Syariah. Selain mengetahui kondisi responden yang sedang meminjam, hal ini dapat meminimalisir
terjadinya
penangguhan
pembayaran
pembiayaan.
Ini
menunjukkan bahwa Kopsin Jasa Syariah Pekalongan telah memiliki SDM yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Mengenai pembagian nisbah bagi hasil yang didapatkan koperasi, sebagian besar responden yaitu sebesar 52 orang menyatakan bahwa pembiayaan di koperasi menyebabkan masing-masing pihak untung (koperasi dan anggota) dan sisanya sebesar 47 orang mengatakan ringan. Margin/keuntungan untuk pembiayaan UMK yang ditetapkan oleh Kospin Jasa Syariah yaitu sebesar 15 %, dengan menggunakan akad yang telah disepakati. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pembiayaan di koperasi menurut persepsi anggota memberikan dampak yang cukup baik bagi kelangsungan usaha mikro dan kecil anggota. Secara keseluruhan berdasarkan skor yang didapat yaitu 947 menunjukkan bahwa prosedur pengembalian pembiayaan pada Koperasi Jasa Syariah cukup efektif. 5.1.4. Analisis Efektivitas Dampak Pembiayaan Bagi Anggota Kehadiran Kospin Jasa Syariah di wilayah Pekalongan dirasakan sangat bermanfaat bagi warga setempat. Alasannya yaitu dapat membuka akses permodalan diluar dari akumulasi keuntungan usaha sendiri, membantu menjaga keberlangsungan usaha khususnya dirasakan oleh para pedagang dan wirausaha
85
setempat. Selain itu juga berperan menutup akses masyarakat yang terjerat kepada para rentenir dalam peminjaman modal usaha. Dampak ekonomi yang cukup banyak dirasakan oleh anggota responden yaitu perbaikan kondisi usaha. Pembiayaan yang didapat para anggota dari Kospin Jasa Syariah sebagian besar digunakan untuk modal usaha, sehingga manfaatnya secara langsung yang dirasakan adalah perbaikan kondisi usaha. Perbaikan usaha yang dirasakan oleh anggota berbeda-beda tergantung jenis usahanya, seperti penigkatan modal sehingga omset penjualan dapat meningkat bagi anggota yang berusaha di sektor non jasa (bidang perdagangan, pengrajin, pertanian, kehutanan) dan menjaga keberlangsungan usaha bagi para anggota yang bergerak di bidang usaha jasa. Tabel 5.4. Efektivitas Dampak Pembiayaan yang Diberikan oleh Kospin Jasa Syariah. No
Aspek
Total responden
A
B
C
(r1=3)
(r2=2)
(r3=1)
100 orang
93
7
0
293
100 orang
76
24
0
276
100 orang
87
13
0
287
100 orang
27
73
0
227
(ni)
1 2 3 4
Kondisi Usaha Tingkat Pendapatan Kesejahteraan Keluarga Asset yang dimilki
Total Skor
Total Skor ∑ni= ∑(rjxpi,j)
1083
Keterangan : A,B,C merupakan kriteria bobot penilaian yang diberikan responden ∑ni=∑(rj x pi,j) , dimana : ni merupakan aspek kriteria penilaian rj merupakan bobot nilai masing-masing kriteria pi,j merupakan jumlah responden yang memilih kriteria tertentu
Jenjang skor yang digunakan yaitu tiga (krieria A,B,dan C) dalam penilaian keempat aspek yang ditanyakan. Kriteria A untuk responden yang menjawab meningkat dengan skor tiga, kriteria B untuk yang menjawab tetap
86
dengan skor dua, dan kriteria C untuk responden yang menjawab menurun dengan skor satu. Berdasarkan respon anggota dalam menanggapi dampak pembiayaan yang diberikan Kospin Jasa Syariah pada tabel 5.4, terlihat sebagian besar anggota responden mengatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Kospin Jasa Syariah bermanfaat bagi peningkatan usaha mereka, yaitu sebesar 93 anggota. Terdapat sebesar 7 anggota mengatakan bahwa tidak ada perubahan bagi usahanya. Perbaikan kondisi usaha yang dirasakan oleh para anggota yang menjadi responden mempengaruhi kepada pendapatan yang mereka dapatkan. Sedangkan 76 anggota mengatakan bahwa tingkat pendapatan mereka meningkat seiring dengan perbaikan usaha yang dirasakan setelah mendapatkan pembiayaan dari Kospin Jasa Syariah, sisanya sebanyak 24 anggota mengatakan tidak ada perubahan pendapatan baik sebelum ataupun sesudah mendapat pembiayaan. Dikarenakan pembiayaan yang mereka ajukan digunakan untuk konsumsi bukan untuk perbaikan usahanya Peningkatan pendapatan yang diperoleh anggota tersebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan sekolah anaknya. Sedangkan penggunaan tambahan pendapatan adalah untuk memperbesar volume usaha. Ini terlihat dari pendapat anggota mengenai kesejahteraanya yang meningkat setelah mendapatkan pembiayaan. Sedangkan bagi anggota yang tidak mengalami kenaikan pendapatan, dikarenakan pengajuan pembiayaan digunakan untuk konsumsi seperti pembelian rumah, motor, ataupun mobil. Kesejahteraan tersebut sebagian besar berupa kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsi yang meningkat dan kemampuan untuk menyekolahkan anaknya. Sebesar 87 anggota responden mengatakan kesejahteraannya meningkat dan 13 anggota mengatakan tidak ada yang berubah dari kesejahteraan mereka. Peningkatan kesejahteraan para anggota dalam bentuk perbaikan/renovasi rumah, peningkatan sarana/peralatan rumah tangga, dan penigkatan volume usaha.
87
Jarang sekali anggota yang menggunakan kelebihan pendapatannya untuk menambah asset mereka dengan artian bahwa kelebihan pendapatan digunakan sepenuhnya untuk modal usaha dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (konsumsi). Asset ini tidak terbatas pada barang-barang elektronik semata, tetapi juga mencakup pada peralatan usaha. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan yang diperoleh tidak terlalu besar sehingga habis untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Anggota responden yang mengatakan adanya peningkatan aset hanya sebesar 27 anggota dan sebagian besar mengatakan tetap yaitu sebesar 73 anggota. Berdasarkan skor yang didapat yaitu sebesar 1083, maka manfaat pembiayaan yang diberikan oleh Kospin Jasa Syariah Pekalongan sudah efektif. Secara keseluruhan dapat diperoleh rata-rata skor data dari data yang telah diolah dan ditampilkan pada Tabel 5.1 sampai dengan Tabel 5.4 sebagai berikut: Tabel 5.5. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Kospin Jasa Syariah No
Tanggapan Anggota Kospin Jasa Syariah
Total Skor
1.
Tahap Pengajuan Pembiayaaan
1139
2.
Tahap Pencairan Pembiayaan
1075
3.
Tahap Pengembalian Pembiayaan
947
4.
Dampak Pembiayaan Terhadap Anggota
1083
Rata-Rata Skor
1061
Dari keseluruhan skor dalam tahap-tahap pembiayan sampai dampak terhadap anggota diperoleh rata-rata skor dengan nilai 1061. Ini menunjukkan bahwa tahapan prosedur pembiayaan sampai dengan tahap pengembalian pembiayaan yang dirasakan oleh anggota sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian. Ini berarti bahwa keseluruhan prosedur sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi pada bagian pengembalian pembiayaan, pihak koperasi masih belum cukup optimal dalam memberikan bantuan teknik dan pengawasan rutin terhadap anggotanya yang mendapatkan modal pembiayaan untuk menjalankan usaha dan
88
masih terdapat beberapa anggota yang memanfaatkan untuk konsumsi. Beberapa responden mengatakan bahwa koperasi hanya aktif bertugas ke lapang, hanya untuk pembiayaan yang bermasalah, selebihnya responden mengantarkan sendiri angsuran pembiayaan ke lokasi koperasi. Ini dikarenakan kekurangan sumber daya manusia pada pihak koperasi itu sendiri yang bertugas untuk memberikan pengawasan dan bantuan teknik secara langsung. 5.2. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Pembiayaan Sumber data yang digunakan adalah data primer dari 100 responden yang merupakan anggota pembiayaan UMK dan Murabahah Umum Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Penelitian ini menganalisis faktor–faktor yang memengaruhi permintaan pengambilan pembiayaan usaha kecil dan dampak pembiayaan terhadap pendapatan usaha anggota/calon anggota pada Kospin Jasa Syariah, yang menggunakan analisis jalur (path analysis). Model persamaan analisis jalur digunakan untuk melihat pengaruh variabel penyebab (eksogen) terhadap variabel akibat (endogen). Model persamaan yang didapat dari hasil analisis jalur dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisa secara deskriptif. Berikut ini akan dijelaskan hasil dan analisis yang dicapai dari estimasi model. Dalam pengujian model penelitian dengan analisis jalur, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pengujian kebermaknaan koefisien determinasi, pengujian individual, pengujian kesesuaian model (overall model fit), dan dekomposisi hasil pengaruh antar variabel. Hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterjemahkan ke dalam diagram jalur lengkap (full path diagram) seperti Gambar 5.1.
89
1.00
BA
0.87
PM
0.23
PP
0.19
0.00 1.00
LN
1.00
JA
1.00
TP
-0.00 0.18 0.06 0.04
1.00
1.00
0.10
AP
-0.12
0.05
JU
0.02 0.05
1.00
PS
1.00
PB
0.12
1.00
0.85
KU
Chi-Square=0.00, df=0, P-value=0.00000, RMSEA=0.000
Gambar 5.1. Diagram Jalur Lengkap Sesuai dengan rumusan hipotesis penelitian, dari diagram jalur lengkap dapat diidentifikasi dua model, yaitu besarnya pembiayaan yang diajukan (PM) dan pendapatan usaha setelah pembiayaan (PP) yang hendak dikonfirmasikan dengan data. Kedua model tersebut secara sistematis dapat dirumuskan ke dalam persamaan struktural sebagai berikut : Model PM = ρy1BA + ρy2LN + ρy3 JA + ρy4 PS +ρy5 TP + ρy6 AP+ ρy7JU (Hipotesis 1)
(5.1)
Model PP = ρy8PM + ρy9 KU + ρy10 JA +ρy11 PB+ ρy12 AP + ρy13JU (Hipotesis 2)
(5.2)
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari sampel berukuran 100 responden, didapat matriks korelasi antarvariabel sebagai berikut :
90
Matriks Korelasi Antarvariabel Penyebab pada Model Persamaan Struktural BA
LN
JA
TP
AP
JU
-------- -------- -------- -------- -------- -------BA
1.00
LN
0.15
1.00
JA
0.25
0.03
1.00
TP
0.07
0.22
-0.05
1.00
AP
-0.13
-0.01
-0.38
0.02
1.00
JU
-0.02
0.02
0.06
-0.22
-0.09
1.00
PS
-0.13
0.07
0.14
0.05
-0.41
0.17
KU
-0.10
PB
0.41
0.08 0.20
0.05 0.18
0.14
-0.10
0.09
-0.05
-0.29
0.17
Dari data diatas dapat diperoleh koefisien determinan yang dicari sebesar 0,642250543 lebih besar dari nol. Artinya, antar variabel penyebab biaya administrasi (BA), lama menjadi anggota (LN), jangka waktu angsuran (JA), pendapatan sebelum pembiayaan (PS), tingkat pendidikan (TP), alokasi pembiayaan (AP), dan jenis usaha (JU) dalam data sampel tidak terdapat problem multikolinieritas. Dalam data pun tidak terdapat korelasi yang kuat antar peubah bebas. Dengan demikian matriks korelasi yang diperoleh dari data sampel, layak digunakan untuk analisis data selanjutnya. Untuk menguji kedua hipotesis penelitian maka dilakikan pengujian koefisien determinasi. Dengan demikian, estimasi koefisien jalur, koefisien determinasi, dan koefisien jalur variabel residu untuk kedua model. Koefisien determinasi multipel (R2) untuk model besarnya pembiayaan yang diajukan (PM) sebesar 0,76 dan ρe1 adalah sebesar 0,48. Sedangkan untuk model pendapatan usaha setelah pembiayaan (PP) sebesar 0,81 dan ρe2 adalah sebesar 0,43. Statistik F untuk koefisien determinasi untuk koefisien jalur ρ BA , ρLN, ρJA, ρTP, ρAP, ρJU, ρPS, ρPM, ρKU, ρPB, serta ρPP. Untuk model PM didapat F statistik
91
sebesar 41,62, di mana n = 100 dan k =7. Dari tabel distribusi F diperoleh nilai F (0,05;7;92)
=2,10. Nilai F hitung jauh diatas nilai F tabel atau nilai P-hitung < 0,05.
Hasil uji menolak H0. Kesimpulannya, semua variabel eksogen mempengaruhi besarnya pembiayaan. Sedangkan model PP didapat F statistik sebesar 66,25, di mana n = 100 dan k = 6. Dari tabel distribusi F diperoleh nilai F
(0,05;6;93)
= 2,19.
Nilai F hitung jauh diatas nilai F tabel atau nilai P-hitung < 0,05. Hasil uji menolak H0. Kesimpulannya, variabel eksogen memengaruhi pendapatan usaha setelah pembiayaan. Selanjutnya, dilakukan pengujian individual melalui uji–t yang dijelaskan pada Gambar 5.2. BA
6.71
PM
16.01 LN
6.71
6.71
0.09 -0.09
JA 6.71
3.31 0.95
TP 6.71
0.74 1.80
-2.26
AP 6.71
1.03 JU
6.71
0.29 PS
6.71 PB 6.71
1.02
PP 6.71
2.07 17.18
KU
6.71
zChi-Square=0.00, RMSEA=0.000
df=0,
P-value=0.00000,
Gambar 5.2. Ui T Diagram Jalur Lengkap Dari hasil pengujian individual diperoleh informasi terdapat koefisien jalur yang tidak signifikan sehingga model perlu diperbaiki. Perbaikan model dilakukan melalui model trimming. Apabila terjadi trimming maka estimasi atau perhitungan parameter diulang. Koefisien jalur yang tidak signifikan terhadap PM adalah ρyLN = 0,00 , ρyJA = -0,00 , ρyPS = 0,06 , ρyAP = 0,04 , ρyJU = 0,10. Sedangkan untuk koefisien jalur yang tidak signifikan terhadap PP adalah ρJA= 1,03, ρAP=0,29, dan ρJU=1,02.
92
Berikut hasil kriteria model path analysis dalam estimasi persamaan struktural pada Tabel 5.6. Tabel 5.6. Hasil Kriteria Model Path Analysis Goodness-of-Fit
Cut-off-Value
Hasil
Keterangan
Chi-square (χ2)/df
≤3
0,00
CLOSE FIT(MEMENUHI)
Significant Probability (P-Value)
≥0,05
0,00
MARGINAL FIT
RMR (Root Mean Square Residual)
≤0,05 ≤0,1
0.025
CLOSE FIT(MEMENUHI)
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation )
≤0,08
0,39
MARGINAL FIT
GFI (Goodness of Fit Index)
≥0,90
0,86
MARGINAL FIT
AGFI ( Adjusted Goodness of Fit Index )
≥0,90
0,54
MARGINAL FIT
CFI (Comparative Fit Model )
≥0,95
0,73
MARGINAL FIT
atau
Dilihat dari hasil pengujian individual dan hasil kriteria model path analysis yang menjelaskan rata-rata asumsi dalam model masih kurang memenuhi (marginal fit) kebaikan suatu model (goodness of fit). Maka, model persamaan struktural perlu diperbaiki. Variabel tersebut dikeluarkan dari model, sehingga persamaan struktural untuk Model PM dan Model PP menjadi : PM = ρ1BA + ρ2TP +e1
(5.3)
PP = ρ3PM+ ρ4KU + ρ5PB +e2
(5.4)
93
Sehingga matriks korelasi antarvariabel penyebabnya menjadi : BA
TP
KU
PB
-------- -------- -------- -------BA
1.00
TP
0.07
1.00
KU
-0.10
0.14
1.00
PB
0.41
-0.05
0.33
1.00
Dari data diatas dapat diperoleh koefisien determinan yang dicari sebesar 0.01097181 lebih besar dari nol. Artinya, antar variabel penyebab PM, PP, BA, TP, KU, dan PB dalam data sampel tidak terdapat problem multikolinieritas. Dalam data pun tidak terdapat korelasi yang kuat antar peubah bebas. Dengan demikian matriks korelasi yang diperoleh dari data sampel layak digunakan untuk analisis data selanjutnya. Dengan demikian, re-estimasi koefisien jalur, koefisien determinasi, dan koefisien jalur variabel residu untuk kedua model. R 2 untuk model PM sebesar 0,78 dan ρe1 adalah sebesar 0,48. Sedangkan untuk model PP sebesar 0,81 dan ρe2 adalah sebesar 0,43. Statistik F untuk koefisien determinasi untuk koefisien jalur ρBA , ρTP, ρPM, ρKU, serta ρPB . Untuk model PM didapat F statistik sebesar 153,58, di mana n = 100 dan k = 2. Dari tabel distribusi F diperoleh nilai F
(0,05;2;97)
=3.09. Nilai F
hitung jauh diatas nilai F tabel atau nilai P-hitung < 0,05. Hasil uji menolak H0. Kesimpulannya, diantara BA dan TP memengaruhi PM. Sedangkan model PP didapat F statistik sebesar 152, di mana n = 100 dan k = 3. Dari tabel distribusi F diperoleh nilai F (0,05;3;96) = 2,70. Nilai F hitung jauh diatas nilai F tabel atau nilai P-hitung < 0,05. Hasil uji menolak Hipotesis nol (H0). Kesimpulannya, diantara PM, KU dan PB mempengaruhi PP. Statistik t untuk koefisien determinasi untuk koefisien jalur ρBA , ρTP, ρPM, ρKU, serta ρPB sebagaimana dijelasakan pada Gambar 5.3
94
6.89
BA 16.77 3.52
6.89
PM
6.89
PP
6.89
TP -2.25
6.89
17.27
KU
2.41 6.89
PB
Chi-Square=9.89, df=4, P-value=0.04229, RMSEA=0.125
Gambar 5.3. Diagram Jalur Hasil Uji T setelah Trimming Dari hasil pengujian diperoleh informasi objektif bahwa, nilai statistik t koefisien jalur ρBA dan ρTP untuk model PM dan model PP memberikan nilai Phitung lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan hasil pengujian menolak H0. Artinya, tinggi rendahnya PM secara individual dipengaruhi oleh BA dan TP. Begitu juga dengan PP, tinggi rendahnya secara individual dipengaruhi oleh PM, KU, dan PB. Karena itu dapat disimpulkan hipotesis penelitian pertama dan kedua seutuhnya dapat diterima. Berdasarkan hasil pengujian kedua hipotesis, dapat dikemukakan diagram jalur dan estimasi persamaan struktural untuk model PM dan model PP sebagaimana diperagakan Gambar 5.4. 1.00
BA 0.84 0.18
1.00
PM
0.24
PP
0.20
TP -0.11
1.00
KU
0.85 0.13
1.00
PB
Chi-Square=9.89, df=4, P-value=0.04229, RMSEA=0.125
Gambar 5.4. Diagram Jalur Empiris Model PM dan PP
95
Estimasi persamaan struktural : 1. Model PM = 0.84*BA + 0.18*TP, Errorvar.= 0.24 , R² = 0.76 2. Model PP = - 0.11*PM + 0.85*KU + 0.13*PB, Errorvar.= 0.20 , R² = 0.81 Tabel 5.7. Ringkasan Hasil estimasi Parameter Model PM dan PP Model
Koefisien Jalur
t
P
Model PM
R2 0.76
BA- PM
0.84
16.77 ***
TP-PM
0.28
3.52 ***
PM-PP
-0.11
-2.25 ***
KU-PP
0.85
17.27 ***
PB-PP
0.3
2.41 ***
Model PP
0.81
Keterangan *** : signifikan pada taraf nyata (α) 0,05 Mengacu hasil analisis data di atas diperoleh estimasi koefisien determinasi Model PM dan Model PP sebelum trimming masing-masing sebesar Setelah trimming estimasi koefisien determinasi Model PM dan Model PP masing-masing sebesar 0,76 dan 0,81. Dengan demikian nilai R2 m dan M adalah : R2m
= 1- (1-R12) (1-R22) = 1- (1-0,76)(1-0,81) = 0,9544
M
= 1- (1-R12) (1-R22) = 1- (1-0,76)(1-0,81) = 0,9544
Berdasarkan nilai R2m dan M, statistik Q adalah sebagai berikut
:
Kesimpulannya adalah, model sebagaiman diperagakan Gambar 5.4 fit dengan data. Artinya, model mampu mengestimasi matriks kovariansi atau matriks korelasi populasi yang tidak berbeda dengan matriks kovariansi atau matriks korelasi data sampel. Dengan kata lain, hasil estimasi dapat diberlakukan pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Berikut hasil kriteria untuk model analisis jalur dalam penelitian ini yang akan dijelaskan pada Tabel 5.8 :
96
Tabel 5.8. Hasil Kriteria Kesesuaian Model Path Analysis Sesudah Trimming Goodness-of-Fit
Cut-offValue
Hasil
Keterangan
Chi-square (χ2)/df
≤3
0,035
CLOSE FIT(MEMENUHI)
Significant Probability (P-Value)
≥0,05
0,09
CLOSE FIT(MEMENUHI)
RMR (Root Mean Square Residual)
≤0,05 atau ≤0,1
0.044
CLOSE FIT(MEMENUHI)
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation )
≤0,08
0,12
MARGINAL FIT
GFI (Goodness of Fit Index)
≥0,90
0,97
CLOSE FIT(MEMENUHI)
AGFI ( Adjusted Goodness of Fit Index )
≥0,90
0,83
MARGINAL FIT
CFI (Comparative Fit Model )
≥0,95
0,98
CLOSE FIT(MEMENUHI)
Dari keterangan hasil kriteria kesesuaian model path analysis dapat diketahui bahwa terdapat beberapa asumsi yang menentukan kebaikan suatu model, yaitu; 1) Jika chi-square dibagi dengan df dan hasilnya kurang dari sama dengan tiga, maka asumsi memenuhi. Pada hasil penelitian model memilki hasil sebesar 0,035, yang artinya memenuhi asumsi (close fit), 2) Significant probability memiliki hasil sebesar 0,09 yang berarti lebih dari sama dengan lima, maka asumsi pun terpenuhi, 3) Untuk Root Mean Square Residual pada model memiliki hasil sebesar 0,044 yang berarti kurang dari sama dengan 0,05 dan memenuhi kriteria, 4) Sedangkan Root Mean Square Error of Approximation pada model didapat 0,12, yang berarti kurang memenuhi asumsi path analysis yaitu lebih besar sama dengan 0,08, 5) Untuk ukuran Goodness of Fit Index dalam model memiliki hasil sebesar 0,97 yang berarti melewati batas lebih dari sama dengan 0,90, sehingga memenuhi kriteria, 6) Adjusted Goodness of Fit Index dalam model memiliki hasil sebesar 0,87, yang berarti kurang dari batas minimum lebih dari sama dengan 0.83, yang berarti termasuk kurang memenuhi (marginal fit), 7) dan untuk comparative model fit memiliki hasil 0,98 yang berarti termasuk
97
dalam batas minimum, sehingga memenuhi kriteria. Jadi dapat disimpulkan, bahwa model keseluruhan yang telah dibuat peneliti sudah memenuhi asumsi Goodness of Fit. Tanda panah ( ) menggambarkan beberapa pengaruh variabel eksogen, baik secara langsung dan tidak langsung (melalui PM) serta pengaruh total terhadap pengaruh besarnya pembiayaan (PM) dan pendapatan usaha anggota (PP) diuraikan sebagai berikut : Tabel 5.9. Dekomposisi Pengaruh Antarvariabel Model PM dan Model PP
Pengaruh Antar Variabel BA TP BA TP PM KU PB
PM PM PP PP PP PP PP
Pengaruh Tidak Langsung Melalui Langsung PM 0.84 0.28 -0.0924 -0.0198 -0.11 0.85 0.3 -
Total 0.84 0.28 -0.0924 -0.0198 -0.11 0.85 0.3
Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana diringkas Tabel 5.7 dan 5.9 diperoleh informasi objektif sebagai berikut : A. Besarnya pembiayaan (PM) Tinggi rendahnya besarnya pembiayaan yang diajukan (PM) dipengaruhi secara positif oleh Biaya Administrasi (BA) dan Tingkat Pendidikan (TP). Besarnya pengaruh BA dan PM terhadap PM masing- masing sebesar 0,84 atau sebesar (0,84)2 = 70,56 persen dan (0,28)2 = 7,84 %. Secara bersama sebesar 76 persen tinggi rendahnya PM dipengaruhi oleh BA dan TP. Sisanya sebesar (176%) = 24 persen merupakan pengaruh variabel lain di luar BA dan TP yang tidak terjelaskan model. Dilihat menurut pengaruh totalnya, BA merupakan variabel yang memiliki pengaruh relatif paling kuat terhadap PM, yaitu sebesar 0,84 (70,56 persen).
98
Jadi, biaya administrasi berpengaruh secara langsung terhadap besar pembiayaan yang diajukan kepada Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diajukan, maka semakin besar pula biaya administrasi yang dikeluarkan oleh anggota koperasi. Begitu juga dengan tingkat pendidikan anggota, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar pembiayaan yang diajukan. Anggota dianggap semakin mampu untuk mengelola usahanya sehingga koperasi akan termotivasi untuk memberikan pembiayaan yang semakin besar. Ketika seorang anggota berpendidikan tinggi (≥ SMA), anggota akan semakin luas wawasan berpikir, dan semakin besar pula kemampuan mengaktualisasi potensi dirinya, termasuk kemampuan dalam pengelolaan usahanya. Dan fakta di lapang menjelaskan bahwa anggota yang berpendidikan tinggi (≥ SMA) merealisasikan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan awal pembiayaan anggota. B. Pendapatan Usaha Anggota (PP) Tinggi rendahnya PP dipengaruhi secara positif oleh Keuntungan Usaha (KU) dan Pengeluaran/konsumsi anggota per bulan (PB), namun dipengaruhi secara negatif oleh besarnya pembiayaan yang diajukan (PB). Besarnya pengaruh PM, KU, dan PB terhadap PP masing-masing sebesar -0,11 atau sebesar (-0,11)2 = 1,21 persen, 0,85 atau sebesar (0,85)2 = 72,25 persen, dan sebesar 0,3 atau sebesar (0,3)2 = 9 persen. Secara bersama sebesar 81 persen tinggi rendahnya PP dipengaruhi oleh PM, KU, dan PP. Sisanya sebesar 19 persen merupakan pengaruh variabel lain di luar PM, KU, dan PP yang tidak terjelaskan model. Seperti dijelaskan Tabel 5.9, PP dipengaruhi secara tidak langsung oleh BA dan TP. Pengaruh tidak langsung tersebut dimediasi atau disalurkan melalui PM. Besarnya pengaruh tidak langsung BA dan TP terhadap PP adalah melalui PM masing-masing sebesar (0,84)(-0,11) = -0.0924 atau (0,842)(-0,112) = 0,85 persen, dan (0,18)(-0,11) = -0,0198 atau (0,182)(-0,112) = 0,04 persen. Dilihat menurut pengaruh totalnya, KU merupakan variabel yang memiliki pengaruh relatif paling kuat terhadap PP, yaitu sebesar 0,85 (72,25 persen).
99
Besarnya pembiayaan yang diajukan berpengaruh secara negatif terhadap besar pendapatan usaha per hari anggota. Semakin besar pendapatan usaha anggota, maka besarnya permintaan pembiayaan yang diajukan oleh anggota koperasi semakin berkurang. Pembiayaan yang diberikan oleh Kospin Jasa Syariah Pekalongan rata-rata dapat memberikan dampak positif bagi anggota berupa peningkatan pendapatan sebelum pembiayaan diberikan. Menurut hasil uji t, juga menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan berpengaruh secara signifikan atau berbeda nyata terhadap besarnya pembiayaan yang diberikan Kospin Jasa Syariah Pekalongan, dengan hasil uji t statistik sebesar 0,03 dan berarti lebih kecil dari koefisien(α) .6 Keuntungan usaha pun berpengaruh secara signifikan terhadap besar pendapatan usaha per hari anggota. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan (penurunan) pendapatan sebesar akan meningkatkan (menurunkan) keuntungan usaha. Hal ini dapat dimengerti karena peningkatan pendapatan seiring dengan peningkatan keuntungan anggota dalam mengelola usahanya. Menurut hasil uji t, juga menjelaskan bahwa peningkatan keuntungan usaha berpengaruh secara signifikan atau berbeda nyata terhadap peningkatan pendapatan, dengan hasil uji t statistik sebesar 0,15 dan berarti lebih kecil dari koefisien(α). 7 Sedangkan, pengeluaran (konsumsi) yang dikeluarkan anggota per bulan merupakan pengeluaran rutin yang bersifat krusial. Jadi, semakin besar pengeluaran yang dicapai, maka memotivasi seorang anggota untuk lebih giat mencari pendapatan usaha agar kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik.
6 7
Lihat lampiran 11 Lihat lampiran 11
100
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap efektivitas pembiayaan, faktor-faktor
yang memengaruhi pengambilan pembiayaan dan dampak
pembiayaan bagi anggota Kospin Jasa Syariah Pekalongan, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan pembiayaan usaha mikro dan kecil pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan secara signifikan dipengaruhi secara langsung oleh faktor ekonomi (biaya administrasi) dan faktor non ekonomi (tingkat pendidikan). Dari kedua variabel yang memengaruhi pengambilan pembiayaan, yang paling besar pengaruhnya terhadap besarnya pembiayaan adalah biaya administrasi. 2. Pendapatan usaha anggota setelah pembiayaan pada Kospin Jasa Syariah hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, yaitu besarnya pembiayaan yang diajukan pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan, keuntungan usaha, dan pengeluran rumah tangga (konsumsi) per bulan. Dari ketiga variabel tersebut, yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap pendapatan usaha anggota setelah pembiayaan adalah keuntungan usaha anggota. 3. Efektivitas pembiayaan pada LKMS khususnya Kospin Jasa Syariah Pekalongan berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Sedangkan pencapaian tujuan pembiayaan usaha mikro dan kecil rata-rata sudah tercapai, karena terdapat dampak positif pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan usaha anggota. Hal ini mengindikasikan pengelolaan pembiayaan untuk dana usaha telah dilakukan dengan sebaikbaiknya.
101
6.2. Saran 1. Implikasi kebijakan yang sebaiknya diambil oleh UJKS Kospin Jasa Syariah Pekalongan adalah dengan melakukan pengaturan terhadap dua variabel yang memengaruhi faktor pengambilan pembiayaan, diantaranya biaya administrasi dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi Kospin Jasa Syariah Pekalongan dalam mengatur dan menetapkan biaya administrasi yang terjangkau oleh anggota sehingga kemudahan dalam mengajukan pembiayaan dapat tercapai . 2. Kospin Jasa Syariah Pekalongan seharusnya Kospin Jasa Syariah Pekalongan seharusnya perlu melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengevaluasi
kembali
tujuan
pembiayaan
dalam
meningkatkan
pendapatan usaha anggota. Dengan cara melakukan pendampingan dan mengikutsertakan usaha mikro dan kecil dalam kegiatan yang dapat mengembangkan usaha mikro dan kecil. 3. Pemerintah dan Kospin Jasa Syariah Pekalongan seharusnya bekerja sama dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil di daerah Pekalongan supaya tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Hal ini dapat dilakukan dengan edukasi dalam hal pembiayaan syariah yang harus dilakukan kepada masyarakat sekitar supaya tidak terjerumus ke dalam lintah darat. 4. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas pembiayaan usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih luas lagi bidang usaha mikro dan kecil yang diteliti. Selain itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menganalisis alokasi pemanfaatan pembiayaan usaha mikro dan kecil yang digunakan oleh anggota.
102
DAFTAR PUSTAKA
Anshori, A.G. 2006. Gadai Syariah Di Indonesia. Gadjah Mada
University
Press.Yogyakarta. Akbar, R.A. 2010. Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi pada BMT Bina Ummat Sejahtera di Jawa Tengah) [Skripsi]. Semarang : Universitas Diponegoro. Aryati. 2006. Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KBMT Khidmatul Ummah, Bogor) [Skripsi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor. Baga, M.L. et al. 2009.Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Departemen Agribisnis IPB. Bogor. Buchori, N.S. 2009. Koperasi Syariah. Mashun. Jawa Timur. Haron, S. dan Wan Azmi, W. N. 2005. Measuring depositors’ Behaviour of Malaysian Islamic Bangking Sistem : A Co-Integrattion Approach. Proceeding of the 6th International Conference on Islamic Economics and Finance, 21-24 November hlm 19-40. Hidayat, Y. 2004. Efektivitas Pembiayaan Pola Bagi Hasil Pada Batul Maal wat Tamwil (BMT) Hubbul Wathon, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat [Skripsi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor. Hosen, M. N. 2008. Buku Saku Lembaga Bisnis Syariah. PKES. Jakarta. Ilmi, M. 2002. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah. UII Press. Yogyakarta. Imamudin. 2010. Designing Sharia Contracts Kospin Jasa Syariah. Dalam Pelatihan Syariah, 30 Januari hlm 1-10.
103
Juanda, B. 2009. Ekonometrika Permodelan dan Pendugaan. IPB Press. Bogor. ________. 2007. Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis. IPB Press, Bogor. Kementrian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. 2009. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Jakarta. Kospin Jasa. 2009. Laporan Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2009. Pekalongan. Machfudz, M.S. 2009. Berfikir Besar Dalam Koperasi. PT.Perintis Jasa Grafika. Pekalongan. MS, K. 2007. Model-Model Persamaan Struktural. Alfabeta. Bandung. Mustika, M.S. 2010. Koperasi Syariah:Apa & Bagaimana. http:// muhshodiq. wordpress.com/2009/08/12/koperasi- syariah- apa -bagaimana /feed.htm [27 September 2010]. Oktavi K, S. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengambilan Pembiayaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus : KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Lasem, Jawa Tengah) [Skripsi]. Bogor : Instititut Pertanian Bogor. Perwataatmadja, K.A. et al. 2007. Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya). Celestial Publishing. Jakarta. Soedjono, I. et al. 2002. Jatidiri Koperasi dan Nilai Ekonomi Islam Untuk Keadilan Ekonomi:Seminar dan Lokakarya. LSP2I. Jakarta. Suhendi, H. 2007. Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta. Rahardjo, V. SDM Dan Tantangan Indutri Ekonomi Syariah Studi Kasus: Perbankan Syariah. Dalam seminar internasional ekonomi syariah, IPB International Convention Center, 5 Mei 2010.
104
Walpole, R.E.1995. Pengantar Statistika. Edisi ke-3. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Ali, Z.H. 2008. Hukum Ekonomi Syariah. Sinar Grafika. Jakarta.
105
LAMPIRAN
106
Lampiran 1 : Contoh Kuesioner Penelitian No
:……………………..( diisi peneliti )
Tanggal
:……………………..( diisi peneliti )
KUESIONER PENELITIAN
Kuesioner ini digunakan dalam rangka pengambilan data untuk penyusunan bahan penelitian skripsi mengenai Efektivitas dan Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan pada Kospin Jasa Syariah oleh Indah Purnamasari , Mahasiswi Ilmu Ekonomi, Institut Pertanian Bogor. Mohon Bapak/Ibu/Saudara(i) berkenan mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Pengisian yang jujur dan objektif sangat membantu keberhasilan penelitian ini. Semua
keterangan dijamin
kerhasiannya.Terima kasih atas kesediaan dan perhatiannya .
I. Identitas Anggota (Responden) 1. Nama
:
2. Alamat
: : Kelurahan :
Kota/Kab :
3. Jenis kelamin : ( ) Laki-laki 4. Usia
: ……. . tahun
5. Pendidikan
: ( ) SD ( ) SMP
6. Status
: ( ) Belum menikah
( ) Perempuan
( ) SMA
( ) S2
( ) S1
( ) S3
( ) Menikah
( ) Janda/ duda
7. Data keluarga : a. Istri/ suami…………………………..orang b. Anak………………………………...orang c. Anak yang menikah…………………orang 8. Jenis usaha yang dilakukan : a. Pedagang…………..
107
b. Wirausaha…………. c. lainnya, sebutkan………….. 9. Jarak lokasi usaha ke Koperasi
: ……………….km
10. Biaya transportasi yang dikeluarkan menuju Koperasi : Rp……………….
II. Karakteristik Usaha 12. Lama menjadi anggota pembiayaan di Kospin Jasa Syariah……………tahun 13. Fasilitas pembiayaan yang diperoleh saat ini Rp………… 14. Biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp……………… 15. Lama menekuni usaha (dihitung sebelum menerima pembiayaan)…tahun… bulan 16. Rata-rata pendapatan yang diperoleh per hari berdasarkan pengalaman usaha Rp……….. ………/hari 17. Keuntungan usaha Rp……………….. /hari 18. Dari pendapatan yang diperoleh, pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga (belanja bulanan, pendidikan, anak, listrik, telepon, dll) Rp……………………/ bulan 19. Sudah berapa kali mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Kospin Jasa Syariah …………..kali 20. Jangka waktu pembiayaan: (pilih salah satu) a. harian b. bulanan c. tahunan
: ………. hari : ………. bulan : ………..tahun
21. Jumlah angsuran …… kali, besarnya angsuran Rp…………………./angsuran 22. Pernahkah Anda terlambat melakukan pembayaran angsuran? a. Pernah b. Tidak pernah 23. Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan : a. Penambahan modal usaha b. Ekspansi/mengembangkan usaha c. Lain-lain, sebutkan……………………..
108
24.Menurut Anda, apakah fasilitas pembiayaan dari Kospin Jasa Syariah mempunyai manfaat terhadap perkembangan/ kemajuan usaha Anda? a. Ya b. Tidak 25. Bila ya, apakah kesejahteraan Anda turut meningkat seiring dengan kemajuan usaha Anda? a. Ya b. Tidak 26. Bila ya,peningkatan kesejahteraan dalam bentuk: a. Perbaikan/ renovasi rumah b. Peningkatan sarana/ peralatan rumah tangga c. Peningkatan volume usaha d. Lain-lain, sebutkan……………………………. 27. Apakah bentuk akad yang Anda gunakan dalam pengajuan pembiayaan: a. Mudharabah b. Murabahah c. Lain-lain, sebutkan ………………………….. 28. Apakah anda paham dengan akad yang dimaksud pada poin 27?.................. III. Tanggapan Anggota mengenai Pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan 1. Persyaratan awal pembiayaan Bagaimana tingkat kesulitan untuk memenuhi persyaratan dasar (fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, pengisian formulir,dll) dalam pengajuan fasilitas pembiayaan : a. Ringan (mudah dipenuhi oleh anggota) b. Sedang (ada item yang tidak bisa dipenuhi) c. Berat (sulit dipenuhi oleh anggota)
109
2. Proses pembiayaan Menurut Anda, tahapan yang harus dilalui dari proses permohonan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan kepada anggota, tergolong : a. Cepat (tidak berbelit-belit dan prosesnya cepat) b. Sedang (tidak berbelit-belit tapi prosesnya lambat) c. Lama (berbelit-belit/ prosesnya panjang dan lambat)
3. Realisasi pembiayaan Pencairan pembiayaan setelah pengajuan disetujui , tergolong : a. Cepat (jangka waktu paling lambat 7 hari sejak pengajuan pembiayaan) b. Sedang (jangka waktu 1 minggu-1 bulan sejak pengajuan pembiayaan) c. Lama (jangka waktu melebihi 1 bulan sejak pengajuan pembiayaan)
4. Besar pembiayaan Pembiayaan yang diberikan tergolong : a. Besar (apabila melebihi dari kebutuhan pembiayaan) b. Sedang (apabila cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan) c. Kecil (apabila tidak mencukupi sebagai tambahan modal usaha)
5. Jaminan Jaminan yang umumnya diberlakukan pada anggota pembiayaan dengan melampirkan sertifikat/ akta jual beli tanah/ bangunan, BPKB kendaraan (mobil/ motor), tergolong : a. Kecil (jaminan lebih kecil daripada pinjaman) b. Sedang (jaminan sebanding dengan nilai pinjaman) c. Besar (jaminan lebih besar nilainya dari pinjaman)
6. Biaya administrasi pembiayaan Biaya yang dikeluarkan selama proses permohonan pembiayaan hingga direalisasikan, tergolong :
110
a. Ringan (tidak memberatkan anggota) b. Sedang (anggota mengalami kesulitan untuk mencari dana awal) c. Berat (memberatkan anggota)
7. Jangka waktu angsuran Jangka waktu angsuran adalah selang waktu anggota harus mengangsur dan melunasi pinjamannya (hari). Lama angsuran yang telah disepakati bersama oleh pihak anggota dengan Koperasi, tergolong : a. Lama b. Sedang c. Cepat
8. Besar angsuran Besar angsuran yaitu jumlah angsuran pembiayaan yang harus dibayar anggota pembiayaan dengan jumlah yang disesuaikan dengan akad yang disepakati. Besar
angsuran
ini
telah
disepakati
kedua
belah
pihak
dengan
mempertimbangkan kemampuan anggota dalam mengangsur, tergolong : a. Kecil (angsuran tidak memberatkan) b. Sedang (angsuran masih terjangkau namun terkadang telat dibayar) c. Besar (angsuran memberatkan)
9. Pelayanan petugas Kospin Jasa Syariah Pekalongan Pelayanan petugas Kospin Jasa Syariah Pekalongan yaitu penilaian Anda pada saat pertama kali mengajukan pembiayaan. Hal ini merupakan kesan pertama responden terhadap Kospin Jasa Syariah Pekalongan, tergolong : a. Ramah b. Biasa saja c. Tidak ramah
111
10.Kemampuan Kospin Jasa Syariah Pekalongan dalam memenuhi pembiayaan Kemampuan Kospin Jasa Syariah Pekalongan dalam memenuhi pembiayaan dan menyetujui permohonan pembiayaan yang diminta, tergolong: a. Mampu (besar pengajuan sama dengan realisasi pembiayaan) b. Kurang mampu (besar pembiayaan yang terealisasi kurang dari besar pengajuan) c. Tidak mampu (besar pembiayaan jauh dari pengajuan)
11. Keaktifan petugas dalam melakukan penagihan di lapang (Jika pernah telat membayar angsuran) Petugas Kospin Jasa Syariah Pekalongan dalam menagih angsuran pembiayaan tergolong: a. Aktif (selalu datang untuk mengambil angsuran) b. Kurang aktif (terkadang tidak datang untuk mengambil angsuran) c. Tidak aktif (angsuran diantarkan sendiri oleh anggota, pihak Koperasi tidak pernah mengambil angsuran di lapang)
12. Keuntungan bagi Kospin Jasa Syariah Pekalongan Biaya yang harus dibayar anggota sebagai bentuk dukungan operasional kegiatan bagi pengelola Koperasi. Menurut Anda, besarnya nisbah dari pembiayaan tergolong : a. Ringan (anggota tidak merasa dirugikan) b. Sedang (sama-sama untung) c. Berat (anggota merasa rugi)
112
IV. Keberlangsungan Usaha mikro dan kecil (Dampak Pembiayaan terhadap Kondisi Anggota/Anggota) 13. Bagaimana kelangsungan usaha mikro dan kecil Anda setelah mendapatkan pembiayaan dari Kospin Jasa Syariah Pekalongan? a. Meningkat b. Tetap c. Turun
14. Bagaimana tingkat pendapatan anda setelah mendapatkan pembiayaan? a. Meningkat b. Tetap c. Turun
Sebelum pembiayaan (Rp)
Setelah pembiayaan (Rp)
Keuntungan Pendapatan
15. Untuk apa saja alokasi pembiayaan usaha mikro dan kecil dari Kospin Jasa Syariah Pekalongan? a. Untuk usaha b. Untuk pengeluaran rumah tangga c. Untuk konsumsi d. dll, sebutkan… Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) ,saya sampaikan terima kasih
113
Lampiran 2. Data Kelembagaan DATA KELEMBAGAAN 1. Nama USP
: Kospin Jasa Unit Syariah
2. Nomor Badan Hukum
: 8516/BH/VI/1974, Kospin Jasa Syariah pada BAB III (USAHA) Pasal-3 No.4
3. Tanggal badan Hukum
: 11 Maret 1974
4. Alamat a) Jalan
: KH.Wahid Hasyim No.21-23 Kauman Pekalongan
b) Nomor Telepon
: (0285) 431766,434904
c) Kelurahan
: Kauman
d) Kecamatan
: Pekalongan
e) Kabupaten/Kota
: Pekalongan
f) Propinsi
: Jawa Tengah
5. Susunan Pengurus Manajemen Pusat 2005 – 2009 : Ketua Umum
: H. A. Zaky Arslan Djunaif
Ketua I
: Lukito Sindoro
Ketua II
: H. teguh suhardi, BA
Ketua III
: H. Marsidi, SH
Ketua IV
: H. M. Andy Arslan, SE
Sekretaris Umum
: H.Sachroni
Sekretaris I
: H. A Alf Arslan, SE
114
Sekretaris II
:DR.H.Moh.Ali Shahab,SE,MSi
Sekretaris III
: H.Ali Mukti,SH,M.Hum
Bendahara Umum
: H.Taufik Kariem
Bendahara I
: H. Nadhirin Maskha
Bendahara II
: Budi Setiawan
Bendahara III
: H. Baidhowi
Bendahara IV
: Ir.Ong Umaryadi, MM
6. Susunan Dewan Pengawas Syariah
: KH Moch. Akrom Shofwan H.Abdul Aziz Chudhori H.Usfuri
7. Pimpinan Cabang Syariah
: Imamudin, SE
8. Jumlah Karyawan Cabang Syariah
: 41 Orang
10. Jumlah Calon Anggota Cabang Syariah : 2000 Orang
115
Lampiran 3. Syarat Pengajuan pembiayaan dan Persetujuan Komite Pembiayaan
116
Lampiran 4.Slip setoran dan Slip Pengambilan
117
Lampiran 5. Formulir Permohonan Penagihan
118
Lampiran 6. Struktur Organisasi
119
Lampiran 7. Surat Permohonan Pembiayaan
120
Lampiran 8. Data Usaha dan Komite Pembiayaan
121
Lampiran 9. Akad Perjanjian Pembiayaan Al- Murabahah
122
123
124
125
Lampiran 10. Data Responden Kospin Jasa Syariah Pekalongan
126
127
128
Lampiran 11. Hasil Uji T T-Test
Group Statisti cs
Pendapatan Usaha
Pembiay aan SEBELUM SESUDAH
N 100 100
Mean 275570.00 331970.00
St d. Error St d. Dev iation Mean 126579.177 12657.918 134185.945 13418.594
Independent Samples Test Levene's Test f or Equality of Variances
F Pendapatan Usaha Equal variances assumed Equal variances not assumed
.239
t-test for Equalit y of Means
Sig. .626
t
Mean Std. Error Sig. (2-tailed) Diff erence Diff erence
df
95% Confidence Interv al of the Diff erence Lower Upper
-3.057
198
.003 -56400.000 18446.722
-92777.3
-20022.7
-3.057
197.329
.003 -56400.000 18446.722
-92778.0
-20022.0
T-Test
Group Statisti cs
Keutungan Usaha
Pembiay aan SEBELUM SESUDAH
N 100 100
Mean 142250.00 207020.00
St d. Error St d. Dev iation Mean 75826.673 7582.667 252681.097 25268.110
Independent Samples Test Levene's Test f or Equality of Variances
F Keutungan Usaha Equal variances assumed Equal variances not assumed
3.205
Sig. .075
t-test for Equalit y of Means
t
Mean Std. Error Sig. (2-tailed) Diff erence Diff erence
df
95% Confidence Interv al of the Diff erence Lower Upper
-2.455
198
.015 -64770.000
26381.323
-116794
-12745.6
-2.455
116.687
.016 -64770.000
26381.323
-117018
-12521.7
