Layanan Usaha Mikro dan Kecil Guna Pembiayaan Usaha Produktif
KUMK SUP 005 merupakan kredit modal dan investasi yang diberikan kepada usaha mikro kecil guna pembiayaan usaha produktif
Manfaat
Membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kerja dan kredit investasi. Tidak dikenakan biaya provisi dan biaya administrasi.
Persyaratan
Mengajukan permohonan secara tertulis dan mengisi formulir yang disediakan Bank. Menyerahkan dokumen berupa : o Bagi Calon Debitur Usaha Mikro yang mengajukan KUMK SUP 005 dengan plafon maksimal Rp. 50.000.000, Copy KTP suami/istri Copy Kartu Keluarga Pas photo suami/istri Tabungan Sinar/Simpeda Bank Riau Minimal Surat Keterangan Usaha dari kantor Desa/Kelurahan setempat Bukti kepemilikan jaminan. o Bagi Calon Debitur Usaha Kecil yang mengajukan KUMK SUP 005 dengan plafon maksimal Rp. 500.000.000, Copy KTP suami/istri atau pengurus Copy kartu Keluarga (usaha perorangan) Pas photo suami/istri atau pengurus Copy legalitas dan izin-izin usaha minimal Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan untuk plafon kredit sampai dengan Rp. 75.000.000, Tabungan Sinar/Simpeda Bank Riau Laporan keuangan 1 (satu0 tahun terakhir Copy NPWP Bukti kepemilikan jaminan
Tata Cara
Mengajukan permohonan tertulis di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank Riau. Mengisi formulir yang telah disediakan Bank dan melengkapi persyaratan. Menandatangani surat perjanjian kredit.
Biaya-Biaya
Tidak dikenakan biaya provisi dan administrasi Biaya pengikatan jaminan secara notarial
Plafon Besarnya plafon kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengembalian berdasarkan rencana usaha maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada usaha mikro dan maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada usaha kecil.
Suku Bunga Suku bunga kompetitif
Angsuran Kredit Angsuran kredit diperhitungkan dengan formula sbb :
Angsuran pokok/bulan waktu kredit Angsuran bunga/bulan (bulan 1)
:
Plafon/jangka
:
Plafon x Bunga
Angsuran bulan berikutnya Angsuran Pokok) x Bunga
:
(Baki debet –
Rp. 50.000.000,- / 36
=
Rp.
Rp. 50.000.000,- x 14% x 1 bulan
=
Rp. 583.334,-
Rp. 1.388.889,- + Rp. 583.334,-
=
Rp. 1.972.223,-
12 Bulan
12 Bulan Contoh : Plafon Bunga Jangka Waktu
: : :
Angsuran Pokok = 1.388.889/bulan Angsuran bunga ke-1 = 12 bulan Total Angsuran ke-1 =
Rp. 50.000.000,14% pa floating 36 bulan
Angsuran bunga ke-2 = 12 bulan = Rp. 567.130,Total Angsuran ke-2 =
(Rp. 50.000.000 – Rp. 1.388.889) x 14% x 1 bulan
Rp. 1.388.889,- + Rp. 567.130,-
=
Rp. 1.956.019,-
PT. BANK RAKYAT INDONESIA 1. Persyaratan Calon Debitur UMKM dan Koperasi yang dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat: Individu (perorangan/ badan hukum), kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif dan memenuhi syarat antara lain: a.
Legalitas perorangan dan Badan Usaha / Hukum: 1. Individu : KTP dan Kartu Keluarga 2. Kelompok : Surat Pengukuhan Instansi terkait / Surat Keterangan Usaha dari Lurah / Kepala Desa dan / atau akte Notaris 3. Koperasi : AD/ART beserta perubahannya 4. Badan Hukum Lain sesuai ketentuan yang berlaku
b.
Perijinan usaha: 1. (Untuk kredit dengan plafond sid Rp100 juta, ijin usaha a.l. TDP,SIUP, dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah. 2. Pinjaman dengan plafond diatas Rp100 juta perijinan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. UMKM dan Koperasi yang baru memulai usaha, minimal usahanya telah berjalan selama 6 bulan. 3. Jenis Kredit dan Jangka Waktu Kredit:
Kredit Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 tahun Kredit Investasi jangka waktu maksimal 5 tahun.
4. Besarnya nilai pinjaman disesuaikan dengan kelayakan usaha maksimal Rp. 500 juta. 5.
Sharing dana sendiri untuk kredit Investasi minimum 35%
6.
Suku Bunga maks.16% pa, Reviewable sesuai ketentuan Pemerintah.
7. Bentuk Kredit: Prosedur Rekening Koran Maksimum CO menurun, untuk Kredit Musiman dapat sekaligus lunas (maksimal jangka waktu 1 tahun dengan pembayaran pokok dan bunga).
8.
Biaya Administrasi dan provisi tidak dipungut.
9.
Agunan
Agunan pokok berupa proyek yang dibiayai. Agunan tambahan ringan dan tidak diwajibkan
10. Sistem dan prosedur kredit: a.UMKM dan Koperasi dapat mengajukan permohonan kredit/ pinjaman ke Kantor Cabang BRI/Kantor Cabang Pembantu. b.Permohonan kredit pinjaman yang diajukan, harus dilampiri dengan dokumen pendukung antara lain: 1. Copy legalitas dan perijinan. 2. Data usaha dan dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kredit. 3. On the spot ke tempat usaha oleh Pejabat Kredit Lini. (4) Hasil analisa kebutuhan kredit dituangkan dalam Memorandum Analisa Kebutuhan Kredit sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan ke pejabat pemutus untuk mendapatkan putusan kredit. SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK MANDIRI Skema kredit untuk tujuan produktif dengan kriteria sebagai berikut: 1. Limit kredit : Maksimal Rp500 juta 2. Suku Bunga : Saat ini 13.5% efektif pertahun. 3. Prosentase Penjaminan : 70% dari limit kredit Persyaratan skema kredit untuk tujuan usaha produktif tersebut antara lain: 1. Memiliki pengalaman usaha. 2. Memiliki legalitas usaha dan NPWP. 3. Berdasarkan trade checking tidak ada informasi negatif mengenai perusahaan/ pengurus pemilik dan tidak sedang menghadapi/terlibat masalah hukum. 4. Jaminan berupa fixed asset (Untuk kredit investasi jaminannya adalah proyek yang dibiayai. Sedangkan untuk kredit modal kerja jaminannya maksimum 30%). 5. Memiliki kemampuan membayar dari usaha yang dibiayai. 6. Berdasarkan SID Bank Indonesia, perusahaan/ pengurus/ pemilik tidak memiliki kredit macet dan tidak masuk Daftar Hitam. Prosedur untuk pengajuan kredit untuk tujuan usaha produktif tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Calon debitur mendatangi Kantor Cabang Bank Mandiri dengan melengkapi persyaratan dan administrasi.
2. Bank Mandiri akan melakukan analisa terhadap kelayakan usaha Calon Debitur. 3. Calon Debitur yang layak untuk dibiayai tetapi agunan tidak mencukupi tetap dapat diberikan kredit melalui program Penjaminan Kredit dengan PT. Askrindo dan Perum.
Jenis Produk Kredit Usaha Mikro (KUM) Fasilitas Pembiayaan Modal usaha yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri ini terdiri atas dua jenis Produk Kredit Usaha Mikro Mandiri yaitu :
1. KUM (Kredit Usaha Mikro) Kredit Usaha Mikro khusus diberikan kepada Usaha Mikro sebagai modal usaha dengan maksimum limit kredit sebesar Rp 100 juta. Khusus untuk fasilitas top up diperkenankan sampai dengan limit Rp 200 juta.
2. KSM (Kredit Serbaguna Mikro) Untuk pembiayaan berbagai macam keperluan (serbaguna), selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum dengan maksimum limit kredit sebesar Rp.50 Juta.
Persyaratan Pengajuan Kredit Usaha Mikro Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur sebelum menjagukan kredit Usaha Mikro untuk modal usaha sebagai berikut :
1. Kredit Usaha Mikro (KUM)
Usaha minimum 2 tahun di lokasi dengan bidang usaha yang sama.
Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Maksimal usia 60 tahun saat kredit lunas.
Melampirkan bukti diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Surat Nikah (bagi yang menikah).
Khusus kredit Rp 50 juta keatas dipersyaratkan NPWP.
Surat Keterangan Usaha dari Desa /Kelurahan, Dinas Pasar atau Otorita setempat dimana yang bersangkutan memiliki usaha atau
Surat Ijin Usaha.
Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah / telah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas “Lancar” atau tidak dalam kondisi kredit bermasalah.
2. Kredit Serbaguna Mikro (KSM)
Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
Telah diangkat menjadi pegawai tetap minimal 1 (satu) tahun dan berpenghasilan tetap. Khusus untuk pegawai dengan status tetap (tidak termasuk masa percobaan/ probation) dan payroll di Bank maka masa kerja pegawai tidak diperhitungkan.
Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan pada saat kredit lunas sesuai usia pensiun yaitu maksimum 55 tahun (kecuali untuk pegawai Pemerintah / BUMN/ BUMD/ BHMN/ persyaratan usia ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
Penghasilan per bulan diatas Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di daerah tersebut.
Menyerahkan bukti diri berupa copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon debitur dan suami/istri calon debitur, Kartu Keluarga (KK) serta Surat Nikah/Cerai (bagi yang sudah menikah/cerai).
Fitur Kredit
Sifat kredit adalah aflopend plafond (angsuran tetap)
Jangka waktu kredit maksimal 36 bulan
Agunan adalah berupa objek yang dibiayai & berupa fixed asset
Dengan adanya fasilits pembiayaan modal usaha Kredit Usaha Mikro ini diharapkan, kendala-kendala permodalan yang selama ini dihadapi oleh pengusaha mikro dapat teratasi. Karena faktor modal usaha menjadi kendala yang cukup besar bagi pengembangan usaha. 4. SPU. SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK NEGARA INDONESIA 1. Dapat diberikan kepada debitur perorangan kelompok, perusahaan dan koperasi 2. Usaha feasible namun belum bankable 3. Sektor yang dibiayai: pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan 4. Berpengalaman berusaha minimal 1 tahun 5. Memiliki legalitas usaha, minimal surat keterangan berusaha dari kecamatan/kelurahan setempat untuk kredit s/d Rp. 150 juta. 6. Memiliki identitas diri (KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya) untuk perorangan dan akte pendirian untuk badan usaha dan koperasi. 7. Kredit diatas Rp. 50 juta harus mempunyai NPWP 8. Calon debitur tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah atau tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia 9. Jenis dan Jangka waktu kredit: Kredit Modal Kerja (KMK) s/d. 5 tahun dan Kredit Investasi (KI) s/d. 10 tahun 10. Suku Bunga maksimum: 16% efektif/tahun 11. Biaya propisi : bebas 12. Biaya administrasi : bebas
13. Biaya pengelolaan rekening: bebas SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK TABUNGAN NEGARA 1. Usaha yang dibiayai adalah usaha produktif sektor perindustrian, perdagangan dan jasa, kredit konstruksi perumahan. 2. Media Penyalur KUR, memanfaatkan kredit eksisting BTN yaitu: Kredit Yasa Griya (modal kerja konstruksi), Kredit Pendukung Perumahan, Kredit Modal Kerja, Kredit Modal Kerja Kontraktor, Kredit Investasi, Kredit Pemilikan Ruko/Kios dan lainnya. 3. Plafond Kredit : 1. Maksimal kredit sebesar Rp. 500.000.000,2. Kredit Investasi sebesar maksimal 70% dari total biaya investasi. 3. Kredit modal kerja sebesar maksimal 80% dari modal kerja yang dibutuhkan. 4. Tingkat Suku Bunga 14,5% (floating) 5. Persyaratan mengajukan Kredit: Debitur perorangan mengajukan surat permohonan KUR dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: 1. KTP dan KK 2. Surat Nikah, bila telah nikah 3. Perizinan usaha, (surat izin dari Dinas Pasar bila usaha di pasar, surat keterangan minimal 4. Ketua RT/RW untuk lokasi dilingkungan pemukiman dan sejenisnya). 5. Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya. 6. Rincian peruntukkan kredit 7. Agunan, jika ada disyaratkan bank. Untuk Usaha Kecil dan Menengah (Badan Usaha) mengajukan surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut: 1. Akte Pendirian Perusahaan sampai dengan perubahan terakhir 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3. SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro. 4. Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya. 5. Laporan keuangan terakhir/minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk perorangan 6. Rincian peruntukkan kredit 7. Agunan, jika ada disyaratkan bank. 8. Mekanisme pengajuan kredit: 1. Permohonan yang memenuhi persyaratan dapat menghubungi seluruh Kantor Cabang Bank BTN di Indonesia. 2. Bank akan melakukan analisa kelayakan atas permohonan kredit sesuai ketentuan.
3. Pemohon dikenakan biaya pemrosesan dan harus dibayar sekaligus dan seketika pada saat ditagih oleh Bank yaitu:
Biaya Provisi Biaya Notaris / PPAT / Legal Fee Biaya lainnya, jika ada dipersyaratkan bank.
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK BUKOPIN 1. Kriteria penerima kredit a. Usaha Mikro (pengrajin, nelayan, petani, dan pedagang) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Menjalankan usaha produktif yang layak. 2. Mempunyai fotocopy KTP/KK dan sejenisnya. 3. Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa dan sejenisnya) disertai dengan menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya. 4. Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank. 5. Mempunyai pembukuan atau catatan usaha, kecuali untuk budidaya disektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian atau perkebunan dalam arti seluasluasnya. 6. Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja. 7. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy perijinan dan legalitas usaha sesuai dengan jenis/bidang usaha minimal dari kelurahan. Usaha Kecil dalam pengertian ini adalah pelaku usaha disektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, jasa atau perkebunan dalam arti seluas-luasnya, yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Menjalankan usaha produktif yang layak. 2. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy identitas pribadi/pengelola/ Pengurus (KTP atau Kartu Keluarga dan sejenisnya). 3. Bentuk usaha dapat berupa: Badan Usaha (Perorangan, CV atau Fa atau Persekutuan Perdata lainnya) atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi). 4. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy Akta Pendirian sesuai dengan bentuk badan usaha atau badan hukumnya. 5. Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa/kontrak dan sejenisnya) disertai dengaN menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya. 6. Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank. 7. Mempunyai pembukuan atau catatan keuangan yang sederhana. 8. Mempunyai dan menyerahkan fotocopy perijinan dan legalitas usaha antara lain NPWP, SIUP, TDP dan perijinan/legalitas lainnya sesuai dengan bidang/jenis usahanya. 9. Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja. 10. Membuka rekening (tabungan atau giro) pada Bank.
11. Tidak sedang menikmati Kredit/Pembiayaan sejenis dengan yang dimaksud dalam Ketentuan Perkreditan ini dari perbankan lainnya yang dibuktikan dengan Bank Checking. Usaha Menegah dan Koperasi dalam pengertian ini adalah pelaku usaha disektor pertanian, kelautan, perdagangan, perindustrian, jasa atau perkebunan dalam arti seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku, yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Menjalankan usaha produktif yang layak. 2. Mempunyai identitas pribadi/ pengelola/pengurus (KTP atau Kartu Keluarga dan sejenisnya) 3. Bentuk usaha dapat berupa: Badan Usaha (Perorangan, CV atau Fa atau Persekutuan Perdata lainnya) atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi) 4. Mempunyai Akta Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum sesuai dengan bentuk badan usahanya. 5. Mempunyai tempat usaha (milik sendiri atau sewa/kontrak dan sejenisnya) disertai dengan menyerahkan fotocopy dokumen pendukungnya. 6. Usaha telah dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank. 7. Mempunyai pembukuan atau catatan keuangan. 8. Mempunyai perijinan dan legalitas usaha antara lain NPWP, SIUP, TDP dan perijinan atau legalitas lainnya sesuai dengan bidang/jenis usahanya. 9. Mempunyai atau dapat menyerap tenaga kerja. 10. Menyerahkan fotocopy Rekening (tabungan atau giro) minimal 6 (enam) bulan terakhir (jika ada) dan bersedia membuka rekening (tabungan atau giro) pada Bank. 11. Tidak sedang menikmati Kredit/Pembiayaan sejenis dengan yang dimaksud dalam Ketentuan Perkreditan ini dari perbankan lainnya yang dibuktikan dengan Bank Checking. 2. Kriteria penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKMK sebagai berikut: 1. Kredit/Pembiayaan baru, atau 2. Kredit/Pembiayaan perpanjangan yang masih dalam keadaan lancar (kolektibiliti 1) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan belum pernah direstrukturisasi, atau 3. Kredit/Pembiayaan tambahan yang masih dalam keadaan lancar (kolektibiliti1) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan belum pernah direstrukturisasi. 4. Kredit/Pembiayaan bukan hasil take over dari bank lain yang dibuktikan dengan hasil Bank Checking. 5. Penggunaan Kredit/Pembiayaan adalah untuk modal kerja atau investasi dan atau modal kerja, yang mendukung semua sektor ekonomi produktif dan layak untuk dibiayai. 3. Struktur Kredit/Pembiayaan 1. Untuk Usaha Mikro, plafond Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan adalah diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000. 2. Untuk Usaha Kecil, plafond Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan adalah lebih dari Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000. 3. Untuk Usaha Menengah dan Koperasi, plafond Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan adalahlebih dari Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000.
4. Analisa Kelayakan Menggunakan Internal Credit Risk Rating (ICRR) yaitu suatu alat untuk melakukan analisa kelayakan, mengidentifikasi dan mengukur risiko atas Kredit/Pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank. 5. Penggunaan Kredit untuk modal kelja atau untuk investasi dan atau modal kerja. 6. Setting (bentuk) Kredit Setting (bentuk) Kredit harus dalam bentuk aflopen/installment (plafond menurun) dengan ketentuan setiap akhir tahun terdapat penurunan plafond Kredit/Pembiayaan sesuai dengan analisa kelayakan dari Bank. 7. Jangka waktu Kredit 1. Untuk Kredit modal kerja maksimal 3 (tiga) tahun. 2. Untuk kredit investasi maksimal 5 (lima) tahun. 8. Suku bunga/Bagi hasil/Nisbah Tingkat suku bunga/bagi hasil/nisbah sebesar 16% efektif per-tahun. 9. Biaya Provisi dan Biaya Administrasi 1. Biaya provisi yang dapat dibebankan kepada UMKMK. 2. Biaya administrasi yang dapat dibebankan kepada UMKMK. 10. Agunan Kredit/Pembiayaan 1. Penjaminan Kredit/Pembiayaan dari PT Askrindo atau Perum SPU adalah maksimal sebesar 70% dari plafond Kredit/Pembiayaan, dan 2. Agunan lain yang diserahkan UMKMK kepada Bank, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Untuk Usaha Mikro, dengan plafond Kredit/Pembiayaan diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000, agunannya adalah:
usaha yang dibiayai antara lain berupa stock barang dan atau tagihan (efektif atau belum efektif) atau sejenisnya dan atau hak kebendaaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 2) dibawah ini, dengan total nilai agunan minimal sebesar 35% dari plafond Kredit/Pembiayaan.
(2) Untuk Usaha Kecil, dengan plafond Kredit/Pembiayaan diatas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000, agunannya adalah:
Kendaraan roda empat (mobil) dengan usia tahun pembuatan maksimal 8 (delapan) tahun pada saat Kredit/Pembiayan disetujui atau Deposito/Tabungan/Rekening Giro yang diblokir dan atau
fixed asset berupa sertifikat yang dilengkapi dengan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau fixed asset berupa Kios dan sejenisnya atau tanah dengan status letter “C”/girik/Petuk Bumi dan sejenisnya sepanjang diyakini dapat diproses menjadi sertifikat, dengan total nilai agunan minimal sebesar 35% dari plafond Kredit/Pembiayaan.
(3) Untuk Usaha Menengah dan Koperasi dengan plafond Kredit/Pembiayaan di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000, agunannya adalah:
Kendaraan roda empat (mobil) dengan usia tahun pembuatan maksimal 5 (lima) tahun pada saat Kredit/Pembiayaan disetujui atau Deposito/Tabungan/Rekening Giro, yang diblokir oleh Bank dan atau fixed asset dalam bentuk Tanah dan bangunan atau Ruko atau apartement atau sejenisnya dengan kepemilikan SHM atau SGB atau SGU yang dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau dengan kelengkapan dokumennya sesuai jenis fixed assetnya, dengan total nilai agunan minimal sebesar 40% dari plafond Kredit/Pembiayaan.
(4) Untuk Kredit/Pembiayaan Massal (Kelompok Usaha Mikro atau Kelompok Usaha Kecil) atau untuk UMKMK binaan, Ketentuan Perkreditan ini, agunannya adalah:
usaha yang dibiayai antara lain berupa stock barang dan atau tagihan (effektif atau belum efektif) atau sejenisnya dan atau hak kebendaaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir b.2) tersebut diatas, dengan total nilai agunan minimal sebesar 35% dari plafond Kredit/Pembiayaan, atau dengan pola risk sharing berdasarkan perjanjian kerjasama yang disepakati oleh para pihak
1. Perhitungan atau penggunaan nilai agunan sebagaimana dimaksud pada butir b. diatas adalah dengan menggunakan nilai pasar. Skema Pembiayaan Program Barakah: PT. BANK SYARIAH MANDIRI Program Barakah diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha di semua sektor indutri, untuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahun/menurut penilaian bank dapat dibiayai dengan kondisi: 1. Mempunyai potensi usaha dan atau komonditas yang diusahakan sudah mempunyai pasar. 2. Mempunyai prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja. 3. Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan Pembiayaan yang berlaku serta dinyatakan layak oleh BSM. 5. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah. 6. Mengusulkan proposal pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan usaha. Dokumen Permohonan Pembiayaan
Form Surat Permohonan Pembiayaan (SPP)/Surat tertulis dari nasabah, dengan melampirkan: 1. Legalitas nasabah perorangan (KTP/SlM/Paspor, KK, Akta nikah, Surat persetujuan istri/suami, 2. Legalitas badan usaha (SlUP, SlUK, SlU lndustri, SlU Peternakan dll. TDP, SITU, NPWP, Akta Pendirian) 3. Lap. Keuangan 2 tahun terakhir 4. Past performace usaha 1 tahun 5. Rencana usaha 1 tahun ke depan 6. Bukti kepemilikan agunan Persyaratan Pembiayaan 1. Kebutuhan UMKM yang dibiayai adalah investasi dan/atau modal kerja layak untuk dibiayai berdasarkan atas pembiayaan yang sehat dan tidak sedang dibiayai fasilitas Pembiayaan bank lainnya 2. Pembiayaan dapat disalurkan langsung ke nasabah atau melalui LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) 3. Maksimum Pembiayaan adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta). 4. Jangka Waktu Pembiayaan untuk modal kerja 3 (tiga) tahun, apabila diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BSM dan lnvestasi 5 (lima) tahun dan sesuai dengan analisa kelayakan serta ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada BSM. 5. Margin/bagi hasil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektif per tahun. Prosedur Pengajuan Program Barakah Calon nasabah merupakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mengajukan permohonan ke kantor Cabang/Cabang Pembantu BSM terdekat, selanjutnya akan dilakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.
SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK SYARIAH MANDIRI Program Barakah diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha di semua sektor indutri, untuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahunj menurut penilaian bank dapat dibiayai dengan kondisi: 1. 2. 3. 4.
Mempunyai potensi usaha dan atau komonditas yang diusahakan sudah mempunyai pasar. Mempunyai prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja. Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan Pembiayaan yang berlaku serta dinyatakan layak oleh BSM. 5. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah. 6. Mengusulkan proposal pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan usaha.
Dokumen Permohonan Pembiayaan Form Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) ISurat tertulis dari nasabah, dengan melampirkan: 1. Legalitas nasabah perorangan (KTP I SIM I Paspor, KK, Akta nikah, Surat persetujuan istri/suami, 2. Legalitas badan usaha (SIUP, SIUK, SIU Industri, SIU Peternakan dll. TDP, SITU, NPWP, Akta Pendirian) 3. Lap. Keuangan 2 tahun terakhir 4. Past performace usaha 1 tahun 5. Rencana usaha 1 tahun ke depan 6. Bukti kepemilikan agunan
Persyaratan Pembiayaan 1. Kebutuhan UMKM yang dibiayai adalah investasi dan/atau modal kerja layak untuk dibiayai berdasarkan alas pembiayaan yang sehat dan tidak sedang dibiayai fasilitas Pembiayaan bank lainnya 2. Pembiayaan dapat disalurkan langsung ke nasabah atau melalui LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) 3. Maksimum Pembiayaan adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta). 4. Jangka Waktu Pembiayaan untuk modal kerja 3 (tiga) tahun, apabila diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BSM dan Investasi 5 (lima) tahun dan sesuai dengan analisa kelayakan serta ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada BSM. 5. Margin/bagi hasil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektif per tahun.
Prosedur pengajuan Program Barakah Calon nasabah merupakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mengajukan permohonan ke Kantor Cabangl Cabang Pembantu BSM terdekat, selanjutnya akan dilakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.
Username
Password
Remember Me
Forgot your password? Forgot your username? Create an account
Kredit Usaha Rakyat - KUR KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. One Village One Product
One Village One Product, OVOP was initiated autonomously in 58 cities, towns and villages of Oita Prefecture. In the year of its introduction, the number of OVOP products throughout the prefecture was 143, but 20 years later the figure had increased more than two-folds to 336. Tempat Pelatihan Ketrampilan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM melakukan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha KUMKM daerah Wisata dan Usaha Mikro Perikanan Wilayah Pesisir di Kabupaten Belitung Program Lainnya Program Kemente rian lainnya
Informasi Lain
Unit Organisasi
Sekretariat Kementerian Deputi I Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Deputi II Bidang Produksi Deputi III Bidang Pembiayaan Deputi IV Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Deputi V Bidang Pengembangan SDM Deputi VI Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Deputi VII Bidang Pengkajian Sumber Daya KUKM
Polling Bagaimana menurut anda Portal Kementerian Koperasi dan UKM?
Sangat Baik Baik Cukup Buruk Sangat Buruk
Jumlah Pengunjung
Hari ini
1613
Kemarin
5732
Minggu ini
19048
Minggu lalu
34055
Bulan ini
160159
Bulan lalu
133766
Total kunjungan
1798378
We have: 57 guests, 22 bots online IP: 125.167.180.113 Firefox 4.0b4, Windows Dec 30, 2011 Visitors Counter
Syarat Pencairan Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit/surat aksep borgtocht) mutlak harus mendahului pencairan kredit. Bentuk Penyediaan Fasilitas Kredit Fasilitas dapat berbentuk: 1. Penyediaan fasilitas kredit dengan suatu limit tertentu yang ditarik menurut kebutuhan dengan sifat revolving. Hal ini biasa dikenal dengan nama “Pinjaman dalam Rekening Koran”. 2. Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya dilakukan berdasarkan jadwal pencairan yang mencapai suatu limit yang disetujui. Kemudian dengan pembayaran kembali secara sekaligus atau dengan cara angsuran menurut jadwal. 3. Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya sekaligus dengan pembayaran kembali atau dengan angsuran menurut jadwal tertentu. 4. Pernyataan bank sebagai pinjaman atau menyanggupi ikatan lainnya yang dapat mengakibatkan kewajiban bank untuk membayar kepada pihak ketiga. Cara Pencairan Kredit Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan
kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. Bukti Pencairan Kredit Alat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumendokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan. Apabila diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau foto kopinya. Verifikasi Pencairan Kredit Setiap mutasi dan saldo yang terjadi pada rekening pinjaman harus diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.
Pustaka Artikel Pencairan Fasilitas Kredit Dasar-dasar perkreditan, Oleh Thomas Suyatno
Related Posts:
July 26, 2011 -- Tradisi Sejarah Indonesia Pada Zaman Pengaruh Kolonial Pada zaman ini isi karya sejarah sesungguhnya adalah sejarah bangsa Belanda di Indonesia. Subyek pelaku dalam sejarah itu adalah orang Belanda dalam menyelenggarakan aktivitasnya di Indonesia. Sejarah...
Kata Kunci: berkas, cek, dokumen, koran, Pencairan Fasilitas Kredit, rekening surat pencairan kredit, apa yang dimaksud dengan kredit aksep, syarat pencairan kredit, surat pencairan kredit bank, proses pencairan pinjaman bank, Proses pencairan kredit di bank, proses pencairan dalam perbangkan, pengertian fasilitas credit line, Pengertian cek rekening koran aksep, pencairan fasilitas kredit, makalah tentang perkreditan, makalah perkreditan, makalah krdeit, Makalah fasilitas pejabat, istilah syarat pencairan kredit, teknik pencairan kredit rekening koran
