BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Perkoperasian bahwa : Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pengertian, Landasan, dan Jenis Koperasi

2.1.1

Pengertian Koperasi Menurut Undang-undang Koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-

pokok Perkoperasian bahwa : “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Pengertian koperasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Yang dimaksud dengan rakyat adalah orang-orang yang kondisi ekonomi relatif lemah, yang perlu menghimpun tenaganya, yang perlu menghimpun tenaganya agar mampu menghadapi kelompok-kelompok yang relatif kuat. 2. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan pihan lain. 3. Koperasi

Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan

perkumpulan modal. Artinya, koperasi merupakan perkumpulan orangorang

yang

mengutamakan

pelayanan

akan

kebutuhan

ekonomi

anggotanya.

Universitas Sumatera Utara

4. Koperasi memiliki watak sosial. Hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerja sama. Dalam koperasi, anggotanya perkumpulan bekerja sama berdasarkan kesukarelaan, persamaan derajat (demokrasi, ekonomi dan sosial) persamaan hak dan kewajiban. Sesuai dengan asas demokrasi, berarti koperasi adalah milik anggota sendiri dan dengan demikian pada dasarnya koperasi diatur, diurus dan diselenggarakan sesuai dengan keinginan para anggota perkumpulan itu sendiri. Atau dengan kata lain, bahwa dalam keporasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh semua anggota yaitu melalui rapat anggota. 5. Koperasi juga dapat beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Badan hukum adalah suatu badan, yang diperoleh melalui prosedur tertentu, yang secara hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia biasa. Badan hukum dibenarkan mempunyai hak milik dan utang piutang yang terpisah dari hak milik dan utang piutang para anggotanya. 6. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang tercapai tergantung dari besar kecilnya karya dan jasanya. 7. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Artinya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu


sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya (Anoraga dan Widiyanti, 2007:4-6). Selain pengertian koperasi menurut UU Koperasi tahun 1967 Nomor 12 di atas, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 juga telah digariskan bahwa : “Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kemudian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa : “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Sedangkan dalam ketetapan MPR dinyatakan bahwa : “Koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah”. 2.1.2

Fungsi dan Peran Koperasi Pasal 3 UU No. 25/1992 menetapkan bahwa koperasi bertujuan untuk

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan tersebut, maka fungsi dan peran koperasi ditetapkan dalam Pasal 4 sebagai berikut. 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.


3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Suwarni, 2006:72). 2.1.3

Prinsip Koperasi Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No.25/1992 ada prinsip utama koperasi

yaitu sebagai berikut. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Sukarela mengandung arti tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kesadaran menjadi anggota, artinya bukan warisan menjadi anggota, serta bukan atas perintah menjadi anggota. Terbuka mengandung arti bahwa yang menjadi anggota koperasi adalah siapa saja, tidak membedakan agama, suku jenis kelamin, dan pembedaan-pembedaan lain. Tetapi terbuka dan tanggung jawab, artinya tidak seenaknya masuk keluar keanggotaan, dan sesuai dengan ekonomi bersama dengan ikatan pemersatu bukan individual. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi Penyususnan rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan koperasi dilaksanakan secara demokratis. Demokrasi dalam koperasi direalisasikan dalam Rapat Anggota yang memiliki kekuasaan tertinggi. 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing


Menurut Pasal 45 UU No. 25/1992, SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperolah dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan. SHU dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa anggota sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. 4. Pembelian balas jasa yang terbatas terhadap modal Usaha koperasi tidak semata-mata bertujuan mencari laba, tetapi memberi daya manfaat bagi anggota. Perlu disadarkan pada anggota bahwa pemupukan modal yang mereka lakukan bukan bertujuan mencari laba. 5. Prinsip Kemandirian Koperasi

diharapakan

dapat

mengembangkan

usahanya

sendiri

berdasarkan kemampuan anggota-anggotanya, tidak bergantung pada pihak lain (Suwarni, 2006:72-75). Dalam koperasi, setiap anggota mempunyai kewajiban adalah sebagai berikut. 1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. 2. Berpartisipasi

dan

memelihara

kebersamaan

berdasar

atas

asas

kekeluargaan. Sedangkan hak setiap anggota koperasi adalah : 1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. 2. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas.


3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggara Dasar. 4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta. 5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesame anggota. 6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggara Dasar (Partomo, 2009:29-30). 2.1.4

Tugas Koperasi Hatta menegaskan bahwa tugas koperasi di Indonesia sangat luas terkait

masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah keterbelakangan. Ada tujuh tugas koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki Produksi Ada tiga jenis barang utama yang produksinya harus segera diperbaiki, yaitu pangan, barang kerajinan, dan barang-barang pertukangan yang diperlukan oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memperbaiki Kualitas Barang Koperasi harus memperbaiki kualitas barang-barang yang dihasilnya oleh rakyat Indonesia. Salah satu sebab rendahnya kualitas barang-barang adalah tidak cukupnya sarana produksi yang dimiliki oleh rakyat, maka koprasi memiliki peran untuk secara bersama-sama memiliki sarana produksi yang dibutuhkan.


3. Memperbaiki Distribusi Koperasi mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama, memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistem distribusi barang. 4. Memperbaiki Harga Koperasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas seharusnya memperbaiki harga pasar. 5. Menyingkirkan Penghisapan Apabila suatu desa ingin makmur maka harus dibebaskan dari sistem ijon karena merugikan sehingga perlu didirikan koperasi-koperasi simpan pinjam. 6. Memperkuat Permodalan Dengan koperasi masyarakat harus digerakkan untuk menabung sebagai sumber modal. 7. Memelihara Lumbung Lumbung harus diperbaharui untuk menyesuaikan produksi dan konsumsi atau sebagai buffer stock. Dengan adanya lumbung akan mengurangi gejolak harga pada saat panenn dan masa paceklik (Harsoyo, 2005:15-16). 2.2

Landasan Koperasi Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan

bahwa organisasi koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut. 1. Landasan Idil Sesuai dengan Bab II Undang-Undang No. 25, landasan idil organisasi koperasi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup


dan ideologi bangsa Indonesia dan masing-masing sila menjadi pedoman yang mengarahkan semua tindakan dari kegiatan organisasi koperasi. 2. Landasan Struktural Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Pasal 33 menempatkan koperasi dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional (Partomo, 2009:14-15). 2.3

Perangkat Organisasi Koperasi Organisasi sebagai perangkat dalam mengelola usaha koperasi terdiri atas

penjabaran fungsi-fungsi untuk mengelola usaha dalam organisasi berupa perangkat organisasi, kewenangan-kewenangan (authorities) dan sinkronisasinya, uraian tugas (job description) dan hubungannya antara petugas-petugas, pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan (implementation) yang juga meliputi ketentuan-ketentuan tata cara kerja. Perangkat Organisasi Koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas tertera dalam gambar 2.1 berikut ini. Rapat Anggota Pengawas Pengurus Gambar 2.1 Perangkat Organisasi Koperasi


2.3.1 Rapat Anggota Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota menetapkan anggaran dasar dari koperasi, menetapkan juga kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, menentukan pemilihan anggota, pengurus, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas. 2.3.2 Pengurus Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurus diberi wewenang untuk menyelenggarakan Rapat Anggota (sebagai penyelenggara saja). 2.3.3 Pengawas Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapaat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar (Partomo, 2009:32-36). 2.4

Jenis-jenis Koperasi Secara garis besar jenis Koperasi dapat dibagi menjadi lima golongan,

yaitu : 1. Koperasi Konsumsi Barang konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya : barang-barang pangan (seperti beras, gula, garamm, dan minyak kelapa), barang-barang sandang (seperti kain, tekstil), dan barang pembantu


keperluan sehari-hari (seperti sabun, minyak tanah, dan lain sebagainya). Koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut Koperasi Konsumsi. 2. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam) Koperasi kredit atau Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungantabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit-unit Simpan Pinjam dalam KUD, KSU, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain. 3. Koperasi Produksi Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi batik dan lain-lain. 4. Koperasi Jasa Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, dan lain-lain.


5. Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, maka KUD memiliki

dan

melaksanakan

fungsi

perkreditan,

penyediaan

dan

penyaluran sarana-sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, perdagangan, dan pengangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri (Anoraga dan Widiyanti, 2007:20-27). 2.5

Kredit Kredit merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak perbankan

kepada masyarakat agar dana dapat tersalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau hasil pembagian keuntungan. Pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan kredit program bagi agribisnis sejak pendirian Padi Sentra pada tahun 1959 yang menangani penyuluhan, penyaluran, dan pemberian kredit. Kredit tersebut diperuntukkan bagi pembelian sarana produksi dan uang untuk biaya hidup. Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dalam kredit harus terdapat unsur kepercayaan baik dari pihak pemberi kredit, maupun pihak penerima kredit.


Menurut Kasmir (2011:109), prinsip- prinsip kredit yang dikenal dengan 5C adalah : 1. Character, yaitu sifat atau watak calon debitur. Hal ini bertujuan memberikan keyakinan kepada pihak perbankan bahwa sifat dari orangorang yang akan diberikan kredit dapat dipercaya. 2. Capacity, yaitu kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan calon debitur tersebut dalam mengelola bisnis serta kemampuannya mengelola keuntungan. 3. Capital, yaitu sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usaha yang dilakukannya. 4. Collateral, yaitu jaminan yang diberikan calon debitur yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan yang diberikan dianjurkan melebihi jumlah kredit yang diberikan. 5. Condition, yaitu penilaian kredit yang mempertimbangkan kondisi sekarang dan masa yang akan datang. Jenis-jenis kredit pada dasarnya dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Dilihat dari segi kegunaan, kredit terdiri dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi digunakan untuk keperluan usaha sedangkan kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 2. Dilihat dari segi tujuan kredit, kredit terdiri dari kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi barang dan jasa. Kredit


konsumtif

digunakan

untuk

dikonsumsi

secara

pribadi.

Kredit

perdagangan digunakan untuk perdagangan , biasanya untuk membeli barang dagangan yang diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 3. Dilihat dari segi jangka waktu, terdiri dari kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun. Kredit jangka menengah mempunyai jangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang, yakni di atas tiga sampai lima tahun. 4. Dilihat dari segi jaminan, kredit terdiri dari kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang tertentu. 5. Dilihat dari segi sektor usaha, kredit terdiri dari kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor-sektor lainnya (Kasmir, 2011:103106). Menurut Kasmir (2011:98-99), dalam transaksi kredit terdapat unsur-unsur kredit, yaitu :


1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali di masa tertentu di masa datang. 2. Kesepakatan, yaitu suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3. Jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. 4. Resiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun resiko yang tidak disengaja. 5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau disebut dengan bunga ataupun bagi hasil. Jika permohonan kredit disetujui, maka pihak kreditur mempersiapkan perjanjian (akad kredit) secara tertulis antara kedua belah pihak. Hal ini menyangkut jumlah (platfond) kredit, jangka waktu pinjaman, tingkat bunga pinjaman, administrasi dan asuransi. Setelah kredit dicairkan maka pihak kreditur melakukan pembinaan pada debitur, sehingga kredit yang disalurkan memenuhi sasaran yaitu aman, terarah, dan menghasilkan (Yulinda, 2003:18). 2.6

Tabungan Menurut Harrod-Domar tabungan adalah bagian dalam jumlah tertentu

dari pendapatan, sedangkan investasi adalah perubahan dari stok modal. Semakin


banyak jumlah yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Tingkat tabungan dan investasi sangat tergantung kepada tingkat produktivitas investasi maksudnya tambahan output yang didapat dari unit investasi (Todaro, 1999). Tabungan adalah sejumlah uang yang disimpan mayarakat pada suatu lembaga dengan suatu syarat untuk mendapatkan jasa tertentu (bunga/deviden). Tabungan

dalam

Credit

Union

diatur

dalam

bentuk

saham,

dimana

keuntungan/deviden yang dibagi pada anggota tidak setiap bulan tetapi pada akhir tahun pembukuan, yang diperhitungkan menurut jumlah dan lamanya saham tersimpan di dalam CU (BK3I, 1991). 2.7

Credit Union Credit Union sebagai koperasi adalah badan usaha yang dimiliki oleh

sekumpulan orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga tercipta modal bersama guna dipinjamkan diantara sesame mereka, dengan bunga yang layak serta untuk tujuan produktif dan kesejahteraan (Jolong, 2012:15). Credit Union sebagai badan usaha berarti usaha yang dijalankan memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi yang harus didukung oleh sekelompok pemiliknya untuk mencapai tujuan. Credit Union dimiliki oleh sekumpulan orang yang saling percaya artinya pemilik CU adalah kumpulan orang yang terdiri dari pria dan wanita yang secara sukarela menjadi anggotanya, yang sekaligus juga menjadi pemilik, pelaksana, pengawas, dan pengguna jasa (pelanggan).


Credit Union merupakan salah satu lembaga keuangan pedesan yang berdasarkan prinsip koperasi murni, muncul atas prakarsa masyarakat, dikelola oleh masyarakat. Prinsip ini kemudian berkembang menjadi prinsip Credit Union, yaitu : 1. Keanggotaan terbuka dan sukarela 2. Pengendalian secara demokratis, anggota memiliki suara dan partisipasi yang sama dalam menentukan keputusan. 3. Pelayanan pada anggota, pelayanan ekonomi maupun sosial. 4. Distribusi pada anggota, mendorong anggota menabung dan layanan pinjaman, dengan diberikan tingkat bunga sesuai kemampuan Credit Union (BK3DSU, 1980). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan koperasi kredit untuk berkembang adalah partisipasi anggota atau keikutsertaan anggota untuk terlibat langsung dalam proses. Koperasi kredit yang anggotanya aktif dalam mendukung program koperasi sejak proses pengambilan keputusan, perencanaa, pelaksanaan dan pengawasan, koperasinya akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan koperasi kredit yang anggotanya pasif. Parsipasi anggota, diantaranya

dapat

dilihat

dari

kehadiran

anggota

dalam

pendidikan/pembinaan/pertemuan bulanan, menabung dan meminjam. Partisipasi anggota merupakan tiang utama penyangga keberhasilan koperasi (Yulinda, 2003:15).


2.8

Hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian

yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka hipotesis yang dibuat penulis adalah sebagai berikut: 1. Adanya pengaruh signifikan antara karakteristik anggota dengan jumlah terhadap keberhasilan CU. 2. Adanya pengaruh signifikan antara jumlah simpanan dan jumlah pinjaman dengan jumlah pendapatan. 3. Adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah simpanan, dan jumlah pinjaman anggota terhadap keberhasilan CU.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Perkoperasian bahwa : Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi

Recommend Documents