BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Pembangunan Ekonomi Regional Todaro (2003:28), mendefenisikan bahwa pembangunan ekonomi adalah
suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada seluruh perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan (disparitas) dan pegangguran. Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan di samping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Dengan demikian perekonomian dapat dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi
bila
terdapat
kenaikan
output
perkapita.
Pertumbuhan
ekonomi
menggambarkan kenaikan taraf hidup yang diukur dengan output riil per orang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan, jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah
Universitas Sumatera Utara
besar pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau daerah adalah dengan angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi
adalah
pertumbuhan
pendapatan
masyarakat
secara
keseluruhan sebagai suatu cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang tercipta di suatu wilayah atau daerah. Menurut Adisasmita (2008: 13), pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.
2.2.
Pertumbuhan Ekonomi Regional Teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam
rangka melakukan analisa suatu perkembangan ekonomi di suatu regional, hal ini jelas karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam suatu pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas, baik terhadap wilayahnya maupun terhadap wilayah lainnya atau bahkan dapat merupakan kerugian terhadap wilayah lainnya. Pertumbuhan
ekonomi
dapat
dinilai
sebagai
dampak
kebijaksanaan
Pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara
Universitas Sumatera Utara
tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008:18). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi (Sirojuzilam, Kasyful Mahalli, 2010:10). Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi, bagi daerah indikator ini penting untuk mengetahaui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Pada dasarnya pembangunan daerah adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga dan imbalan bagi faktor (Sirojuzilam, Kasyful Mahalli, 2010:14). Laju pertumbuhan dari daerah-daerah biasanya diukur menurut output atau tingkat pendapatan daerah. Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi daerah, masingmasing daerah berlomba-loma meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan bagi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya (Sjafrizal, 2008: 86).
Universitas Sumatera Utara
Pembangunan
dengan
pendekatan
sektoral
mengkaji
pembangunan
berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sektor dan sub sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan, perhubungan, keuangan dan perbankan serta jasa. Pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat menentukan penyebab, tingkat pertumbuhan dan stabilitas dari perekonomian wilayahnya. Identifikasi sektor dan sub sektor yang dapat memperlihatkan keunggulan komparatif (comparative advantage) daerah merupakan tugas utama dari pemerintah daerah.
2.3
Pendapatan Regional Informasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat dimanfaatkan
sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Untuk dapat mengukur seberapa besar keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi salah satu alat yang dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah melalui penyajian angka-angka pendapatan regional (PDRB). Pendapatan regional didefenisikan sebagai tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis (Tarigan, 2009: 13), tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengukur adanya pembangunan wiayah. Salah satu parameternya yang terpenting adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Parameter lainnya seperti peningkatan
Universitas Sumatera Utara
lapangan kerja dan pemerataan pendapatan juga sangat terkait dengan peningkatan pendapatan wilayah. Beberapa istilah yang sering dipergunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah : 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh aktifitas sektor ekonomi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung
nilai
tammbah
bruto
dari
setiap
sektor
dan
kemudian
menjumlahkannya maka akan dihasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Metoda perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni : 1). Pendekatan Produksi, dimana PDRB merupakan selisih antara nilai barang/jasa (output) yang dihasilkan, dengan biaya (input) antara yang digunakan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut. 2). Pendekatan Pendapatan, dimana PDRB merupakan nilai balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi.
Universitas Sumatera Utara
3). Pendekatan pengeluaran, dimana PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan oleh para pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dan ekspor Secara teoritis, total PDRB yang dihitung melalui ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar. Untuk pendekatan produksi, di Indonesia sektor-sektor perekonomian dihitung berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu : a. Pertanian b. Pertambangan dan penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, gas dan air bersih e. Bangunan/konstruksi f. Perdagangan, hotel dan restauran g. Penagngkutan dan komunikasi h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan i. Jasa-jasa PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, sebagai berikut dijelaskan: a. Penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai
Universitas Sumatera Utara
produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB. b. Penyajian atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas harga yang terjadi pada tahun dasar (dalam hal ini dipakai harga konstan didasarkan harga pada tahun 2000). Karena menggunakan haraga tetap, maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga. 2. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar PDRN dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susut (aus) atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kenderaan dan lain-lainnya) karena barang modal tersebut dipakai dalam proses produksi. Jika Nilai susut barangbarang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan penyusutan keseluruhan. 3. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor Perbedaan antara konsep biaya faktor dengan konsep harga pasar ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan.
Universitas Sumatera Utara
Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan kepada biaya produksi atau pada pembeli hingga langsung berakibat kepada kenaikan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang berakibat kenaikan harga barang, ialah subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga. Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, sehingga jika pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung netto, maka hasilnya adalah produk domestik regional netto atas dasar biaya faktor. Dari konsep-konsep yang diterangkan diatas dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor tersebut sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah tersebut, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tersebut beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar yaitu milik orang yang memiliki modal.
Universitas Sumatera Utara
Jika PDRN atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam, maka hasilnya akan merupakan PDRN yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benarbenar diterima oleh seluruh yang tinggal di daerah yang dimaksud. PDRN inilah yang merupakan pendapatan regional.
2.4
Perencanaan Pembangunan Wilayah Menurut Sirojuzilam, Kasyful Mahalli (2010:67), dalam upaya pembangunan
regional, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Banyak literature menyebutkan bahwa perencanaan regional menyangkut ke dalam dua aspek utama yaitu sesuatu yang menyangkut ruang dan aktifitas di atas ruang tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, maka perlu dipikirkan komponen-komponen yang terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi. Perencanaan pembangunan regional merupakan entitas ekonomi dengan unsur-unsur interaksi yang beragam. Aktifitas ekonomi wilayah diidentifikasikan berdasarkan analisa ekonomi regional, yaitu dievaluasi secara komparatif dan kolektif terhadap kondisi dan kesempatan ekonomi berskala wilayah. Nugroho (2004) menyatakan bahwa pendekatan perencanaan regional dititikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan instansi-instansi pusat dalam
Universitas Sumatera Utara
melihat aspek ruang di suatu daerah. Artinya bahwa dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan disparitas antar wilayah, maka pendekatan perencanaan parsial adalah sangat penting untuk diperhatikan. Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu diupayakan pilihan-pilihan alternatif pendekatan perencanaan, sehingga potensi sumber daya yang ada akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan publik guna mewujudkan suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari suatu kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
2.5.
Teori Basis Ekspor Teori ini membagi sektor produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat dalam
suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan service (pelayanan) atau lebih sering disebut sektor non basis. Pada intinya, kegiatan yang hasilnya di jual ke luar daerah (atau mendatangkan dari luar daerah) disebut kegiatan basis. Sedangkan kegiatan non-basis adalah kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri, baik pembeli maupun asal uangnya dari daerah itu sendiri. Teori basis ekspor menggunakan dua asumsi, yaitu (1) asumsi pokok atau utama bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen (independen) dalam pengeluaran, artinya semua unsur pengeluaran lain terikat (dependen) terhadap
Universitas Sumatera Utara
pendapatan. Secara tidak langsung hal iniberarti di luar pertambahan alamiah, hanya peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena sektor-sektor lain terikat peningkatannya oleh peningkatan pendapatan daerah. Sektor lain akan meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat. Jadi satu-satunya yang bisa meningkat secara bebas adalah ekspor. Ekspor tidak terikat dalam siklus pendapatan daerah; (2) asumsi kedua adalah fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan. Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik Location Quetient (LQ), untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau sektor unggulan (leading sectors). Teknik analisa Location Quetient (LQ) dapat menggunakan variabel tenaga kerja atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Location Quetient merupakan ratio antara jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu atau PDRB terhadap total jumlah tenaga kerja sektor tertentu atau total nilai PDRB suatu daerah dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang sama dengan daerah yang lebih tinggi sebagai referensi. Rumus untuk perhitungan LQ adalah :
X ir Rumus Umum LQ
X
n i
Xr Xn
Location Quotient
Keterangan
: LQ
X ir Jumlah PDRB sektor i di Daerah r
Universitas Sumatera Utara
X r Jumlah Total PDRB di Daerah r
X in Jumlah PDRB sector i di Daerah lebih tinggi
X n Jumlah Total PDRB di Daerah lebih tinggi
Adapun hasil analisis LQ dikelompokkan sebagai berikut : 1. LQ > 1 = daerah i lebih berspesialisasi dalam memproduksi sektor i dibandingkan sektor i nasional atau daerah yang lebih tinggi. 2. LQ < 1 = daerah i tidak berspesialisasi dalam memproduksi sektor i dibandingkan sektor i nasional atau daerah yang lebih tinggi. 2. LQ = 1 = baik daerah i maupun nasional sama derajatnya dalam memproduksi sektor i.
2.6.
Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah Di era otonomi daerah, pembangunan ekonomi lokal mestinya berbasis
potensi lokal daerah. Skala prioritas unggulan daerah harus ditetapkan baik secara sektoral maupun skala lebih kecil yaitu jenis produk. Hal ini untuk lebih mengarahkan dalam memberi dukungan pencapaian peningkatan dalam memberikan dukungan perencanaan pembangunan, alokasi sumberdaya, tata ruang wilayah dan lainnya. Termasuk juga cara memasarkan produk sektor tersebut sehingga dapat diketahui dan menarik minat para investor dalam pengembangannya. Perlu untuk disadari bahwa pemilihan sektor unggulan tidak semata-mata untuk tampil beda menurut ragam karakteristik daerah, tetapi terutama menjadi strategi akselerasi pembangunan daerah sendiri. Dalam identifikasi sektor unggulan
Universitas Sumatera Utara
perlu memperhatikan enam hal yaitu (1) keterkaitan tingkatan pembangunan; (2) keterkaitan antar sektor, (3) kontribusi terhadap sektor atau struktur ekonomi, (4) penyerapan tenaga kerja, (5) daya dukung SDM dan teknologi dan (6) pertimbangan strategis non ekonomi. Keenam hal tentang identifikasi sektor unggulan dimuka dapat dijelaskan seperti berikut : Pertama,
sektor
unggulan
memiliki
keterkaitan
dengan
tingkatan
pembangunan daerah terutama pembangunan ekonomi. Struktur ekonomi yang terbagi menjadi sektor primer, sekunder dan tersier. Jenis sektor unggulan akan menjadi bagian penting dalam sektor-sektor ekonomi tersebut. Kedua, sektor unggulan dapat kemungkinan memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Keterkaitan ini dapat ke belakang yaitu sektor penyedia input (backward linkage) atau ke depan yaitu sektor pengguna output (forward linkage). Berarti perkembangan sektor unggulan dapat menjadi pendorong perkembangan sektor lainnya yang masih terkait. Ketiga, sektor unggulan dapat memberikan kontribusi yang besar dan dapat diandalkan bagi perekonomian daerah. Perkembangan sektor unggulan dapat meningkatkan atau mengubah struktur ekonomi tertentu yang memiliki sektor unggulan. Keempat, peningkatan sektor unggulan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Berarti terjadi peningkatan kegiatan ekonomi sehingga pada gilirannya akan
Universitas Sumatera Utara
meningkatkan permintaan tenaga kerja. Peningkatan permintaan tenaga kerja akan menambah penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian daerah. Kelima, pengembangan sektor unggulan harus memperhatikan daya dukung SDM dan teknologi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Sektor unggulan yang menjadi andalan atau tulang punggung penting bagi perekonomian daerah membutuhkan SDM dan teknologi yang memadai untuk mengelolanya. Keenam, pertimbangan strategis non ekonomi perlu juga diperhatikan terkait pengembangan sektor unggulan. Hal ini disebabkan oleh peran penting sektor-sektor ekonomi untuk mendukung aspek kenegaraan lainnya seperti pertahanan dan keamanan nasional. Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasilhasil produksi tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. Menurut Daryanto, Hafizrianda (2010:18), keunggulan bersaing atau daya saing suatu wilayah tercipta jika kawasan tersebut memiliki kompetensi inti (core
competence) yang dapat dibedakan dari wilayah lainnya. Kompetensi int dapat diraih
Universitas Sumatera Utara
melalui creation of factor, yaitu upaya menciptakan berbagai faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan para pesaingnya.. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia, sudah diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah (Uppal dan Suparmoko, 1986; Sjahfrizal, 1997). Praktek internasional desentralisasi fiskal baru dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan Undang-UndangU RI No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “Money Follows Functions”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Dana Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat-daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (DBHP dan SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran
Universitas Sumatera Utara
daerah (SAL), pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan privatisasi kekayaan daerah
yang
dipisahkan.
Besarnya
PAD
dan
pembiayaan
daerah
dapat
diklasifikasikan sebagai dana non PKPD, karena berasal dari pengelolaan fiskal daerah. Khusus pinjaman daerah pemerintah pusat masih khawatir dengan kondisi utang negara, sehingga belum mengijinkan penerbitan utang daerah. Dengan berbagai aturan tersebutlah, pembiayaan pembangunan bagi daerah dapat sedikit terasa membaik, sebab telah terjadi desentralisasi di sektor pendanaan pembangunan, yang notabene daerah dapat lebih leluasa untuk mengatur penggunaan sumber daya alamnya. Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pertumbuhan yang cepat dalam sejarah pembangunan suatu bangsa biasanya berawal dari pengembangan beberapa sektor primer. Pertumbuhan cepat tersebut menciptakan efek bola salju (snow ball
effect) terhadap sektor-sektor lainnya, khususnya sektor sekunder. Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.
Universitas Sumatera Utara
Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.
2.7.
Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam pengembangan ekonomi wilayah, selama ini model atau pendekatan
yang diterapkan adalah melalui pendekatan perwilayahan dan penetapan pusat-pusat pertumbuhan, sentra-sentra produksi, termasuk kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang disusun dan ditetapkan dari pusat. Pada era otonomi daerah ini tentunya diperlukan instrumen bagi pemerintah daerah dan pelaku ekonomi daerah untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan ekonomi daerahnya dari perspektif potensi dan kebutuhan daerah itu sendiri. Tentu saja perlu keterkaitan dan kerjasama antar daerah, agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, juga agar merajut kekuatan ekonomi nasional yang kuat. Namun demikian kerjasama yang berkelanjutan adalah kerjasama yang inisiatifnya juga dari daerah-daerah sesuai kebutuhan yang dirasakannya, jadi bukan kerjasama yang sekedar mengikuti perintah pemerintah atasan.
Universitas Sumatera Utara
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) pada hakekatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru. Mengembangkan ekonomi lokal berarti bekerja secara langsung membangun
economic competitiveness (daya saing ekonomi) suatu kota untuk meningkatkan ekonominya. Prioritasi ekonomi lokal pada peningkatan daya saing ini adalah krusial, mengingat
keberhasilan
(kelangsungan
hidup)
komunitas
ditentukan
oleh
kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan yang cepat dan meningkatnya kompetisi pasar. Apapun bentuk kebijakan yang diambil, PEL mempunyai satu tujuan, yaitu: meningkatkan jumlah dan variasi lapangan kerja yang tersedia bagi penduduk setempat. Dalam mencapai itu, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat (stakeholders) dituntut untuk mengambil inisiatif dan bukan hanya berperan pasif saja. Setiap kebijakan dan keputusan publik dan sektor usaha, serta keputusan dan tindakan masyarakat, harus pro-PEL, atau sinkron dan mendukung kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang telah disepakati bersama.
Universitas Sumatera Utara
2.8.
Penelitian Terdahulu Keseluruhan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti
terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengkaji penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Marhayanie tahun 2003, dengan judul Identifikasi Sektor Ekonomi Potensial dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan. Hasil penelitian dengan menganalisa konstribusi per sektor, analisis linkage, analisis angka pengganda diperoleh bahwa sektor ekonomi yang potensial dalam perencanaan pembangunan Kota Medan adalah sektor industri pengolahan. Penelitian yang dilakukan oleh Supangkat tahun 2002, dengan judul penelitian Analisis Penentuan Sektor Prioritas dalam Peningkatan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan dengan mempergunakan pendekatan sektor pembentuk PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian dan industri pengolahan berpeluang untuk dijadikan sebagai sektor prioritas bagi peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Asahan, terutama sub sektor perkebunan, perikanan dan industri besar, serta sedang. Penelitian Tampubolon (2001), dengan judul Pembangunan dan Ketimpangan Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa karakteristik wilayah mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar wilayah. Potensi sektor-sektor wilayah mempengaruhi perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi wilayah pantai barat menuju industri pengolahan hasil pertanian dan struktur ekonomi wilayah pantai timur menuju industri pengolahan barang jadi.
Universitas Sumatera Utara
Penelitian Amir dan Riphat tahun 2005, dengan judul Analisis Sektor Unggulan untuk Evaluasi Kebijakan Pembangunan Jawa Timur menggunakan Tabel Input-Output 1994 dan 2000. Berdasarkan analisis sektor unggulan menggunakan angka pengganda (output, pendapatan dan lapangan kerja) dan keterkaitan sektoral direkomendasikan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat industri, pusat perdagangan, dan pusat pertanian. Penelitian Fachrurrazy tahun 2009, dengan judul Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. Berdasarkan analisis sektor unggulan menggunakan analisis Tipologi
Klassen,
analisis
Location
Quotient
dan
analisis
Shift
Share
direkomendasikan bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan terutama sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan perikanan.
2.9.
Kerangka Pemikiran Ketimpangan wilayah merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul
dalam pembangunan. Ketimpangan wilayah menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu negara terdiri atas beragam potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini selain dapat menjadi sebuah keunggulan, juga sangat berpotensi menggoncang stabilitas sosial dan politik nasional. Salah satu jalan untuk mengurangi ketimpangan wilayah ialah menyelenggarakan pembangunan. Namun, pembangunan tidak serta merta dapat
Universitas Sumatera Utara
mengurangi ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedepankan kembali konsep pemerataan dalam pembangunan di Indonesia. Karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah merupakan kebijaksanaan ekonomi daerah yang sangat penting dan strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Analisis tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka pembangunan daerah dapat diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor. Berdasarkan data dan informasi yang terkandung dalam PDRB, maka dapat dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang: 1. Klasifikasi pertumbuhan sektor Analasis ini diperlukan untuk mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah dengan mengacu pada perekonomian daerah yang lebih tinggi. Hasil analisis akan menunjukkan posisi sektor dalam PDRB yang diklasifikasikan atas sektor maju dan tumbuh pesat, sektor potensial atau masih dapat berkembang, sektor rekatif
Universitas Sumatera Utara
tertinggal, dan sektor maju tapi tertekan. Berdasarkan klasifikasi ini dapat dijadikan dasar bagi penentuan kebijakan pembangunan atas posisi perekonomian yang dimiliki terhadap perekonomian daerah yang menjadi referensi. 2. Sektor Basis dan Non Basis Pengertian sektor basis (sektor unggulan) pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik (Wijaya, 2003). Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis (unggulan) sektor tersebut harus mengekspor produknya ke daerah lain, sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan) sektor tersebut harus mengimpor produk sektor tersebut ke daerah lain. Douglas C. North dalam Arsyad (2004) menyatakan bahwa sektor ekspor berperan penting dalam pembangunan daerah, karena sektor tersebut dapat memberikan konstribusi penting kepada perekonomian daerah, yaitu: (a) ekspor akan secara langsung meningkatkan pendapatan faktor-faktor produksi dan pendapatan daerah, dan (b) perkembangan ekspor akan menciptakan permintaan terhadap produksi industri lokal yaitu industri yang produknya dipakai untuk melayani pasar di daerah .
Universitas Sumatera Utara
3. Perubahan dan pergeseran sektor Analisis ini diperlukan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada suatu perekonomian daerah. Hasil analisis akan menggambarkan kinerja sektorsektor dalam PDRB suatu daerah dibandingkan daerah referensi. Apabila penyimpangan positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target sektoral, keberhasilannya dapat dilihat dari konstribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan apabila negatif berarti terjadinya penurunan dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian mengakibatkan terjadinya perubahan perkembangan pembangunan suatu daerah. Perencanaan
pembangunan
ekonomi
bertujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat meningkat, bila terdapat satu atau beberapa sektor ekonomi yang berkembang lebih cepat dari pada sektor-sektor lain. Dengan demikian, sektor yang mempunyai perkembangan lebih cepat dari sektor lain akan menjadi suatu sektor unggulan. Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan memberikan
Universitas Sumatera Utara
keuntungan
kompetitif
atau
kompatif
yang
selanjutnya
akan
mendorong
pengembangan ekspor barang maupun jasa. Kebijakan strategi pembangunan harus diarahkan kepada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor unggulan yang diperoleh melalui metode analisis dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang. Konsep pemikiran yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini dijelaskan dalam Gambar 2.1 sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Perekonomian Daerah
Produk Domestik Regional Bruto (Pertanian; Penggalian; Industri; Listrik, gas dan air minum; Bangunan; Perdagangan, hotel dan retauran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa
Klasifikasi Pertumbuhan Sektor
Sektor Basis dan Non Basis
Perubahan dan Pergeseran Sektor
Penentuan Sektor Unggulan
Strategi Pengembangan Sektor Unggulan
Pembangunan Daerah
Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran
133 Universitas Sumatera Utara
