II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sumberdaya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai
ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumberdaya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Dalam pandangan Adam Smith, sumberdaya diartikan sebagai seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output (Fauzi, 2006). Menurut Fauzi (2006), sumberdaya alam dapat diartikan sebagai segala sumberdaya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku dan energi. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, sumberdaya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumberdaya alam nabati (tumbuhan) dan sumberdaya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumberdaya alam selain menghasilkan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi baik langsung maupun tidak langsung juga dapat menghasilkan jasajasa lingkungan yang memberikan manfaat dalam bentuk lain, misalnya amenity seperti keindahan, ketenangan dan sebagainya (Fauzi, 2006). 2.1.1 Jasa Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Jasa lingkungan dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung.
Pemanfaatan secara langsung seperti rekreasi, sedangkan secara tidak langsung seperti pengendali erosi dan banjir. Menurut Wunder (2005), ada empat tipe jasa lingkungan yang saat ini mengemuka yaitu: 1.
Penyerap dan penyedia karbon (carbon sequestration and storage),
2.
Perlindungan keanekaragaman hayati (biodiversity protection),
3.
Perlindungan Daerah Aliran Sungai (wathershed protection), dan
4.
Pelestarian keindahan bentang alam (protection of landscape beauty).
2.1.2 Daerah Aliran Sungai Salah satu jasa lingkungan yang dihasilkan oleh ekosistem hutan yaitu perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS). Menurut Asdak (1995), DAS merupakan satuan wilayah tangkapan air (catchman area) yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menerima hujan, menampung dan mengalirkan ke sungai dan seterusnya ke danau dan laut serta mengisi air bawah tanah. Menurut UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 DAS didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. Menurut Pagiola et al. (2002), jasa perlindungan daerah aliran sungai mencakup: 1.
Pengaturan aliran air (water flow), pemeliharaan aliran musim kering dan mengontrol banjir.
8
2.
Pemeliharaan kualitas air, meminimalisir beban endapan (sediment load), beban nutrient (misalnya, phosphorous dan nitrogen), beban kimia dan kadar garam.
3.
Control terhadap erosi tanah dan sedimentasi
4.
Penurunan salinitas tanah dan atau pengaturan level air tanah.
5.
Pemeliharaan habitat akuatik.
2.2
Nilai Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Beberapa sumberdaya termasuk ke dalam kategori barang publik (public
goods). Pemanfaatan barang publik sering menimbulkan masalah yaitu terjadi konsumsi yang berlebihan. Menurut Fauzi (2006), berdasarkan ciri-cirinya, barang publik memiliki dua sifat dominan berikut: 1.
Non-rivalry (tidak ada ketersaingan) atau non-divisible (tidak habis). Artinya, konsumsi seseorang terhadap barang publik tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang yang sama. Misalnya uadara yang kita hirup, dalam derajat tertentu tidak berkurang bagi orang lain dalam menghirupnya.
2.
Non-excludable (tidak ada larangan). Artinya, sulit untuk melarang pihak lain untuk mengkonsumsi barang yang sama. Seperti pada saat kita menikmati pemandangan laut yang indah di pantai misalnya, kita tidak bisa atau sulit melarang orang lain tidak melakukan hal yang sama karena pemandangan adalah public goods. Sumberdaya alam dan lingkungan yang termasuk dalam barang publik
memerlukan penilaian secara ekonomi guna mengatasi masalah konsumsi secara berlebihan. Nilai manfaat pada sumberdaya dan lingkungan dapat diperoleh
9
dengan memasukkan nilai manfaat yang ada tersebut. Komponen-komponen dari nilai total ekonomi diantaranya adalah: 1.
Nilai kegunaan konsumtif (use value) Merupakan nilai yang diperoleh atas pemanfaatan dari sumberdaya alam. Use value terdirir dari: a.
Nilai guna langsung (direct use) merupakan nilai yang diperoleh individu dari pemanfaatan langsung sumberdaya alam dimana individu tersebut berhubungan langsung dengan sumberdaya alam dan lingkungan.
b.
Nilai guna tak langsung (indirect use) merupakan nilai yang didapat atau dirasakan secara tidak langsung dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan.
2.
Nilai kegunaan non konsumtif (non-use value) Merupakan nilai sumberdaya alam dan lingkungan yang muncul karena keberadaannya meskipun tidak dikonsumsi secara langsung. Nilai ini lebih sulit diukur karena didasarkan pada preferensi individual terhadap sumberdaya alam dan lingkungan daripada pemanfaatan langsung. Non-use value terdiri dari: a.
Nilai keberadaan (existence value) merupakan nilai yang didasarkan pada terpeliharanya sumberdaya alam tanpa menghiraukan manfaat dari keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan tersebut.
b.
Nilai warisan (bequest value) merupakan nilai yang diberikan oleh generasi saat ini terhadap sumberdaya alam dan lingkungan agar dapat diwariskan pada generasi mendatang.
10
2.3
Pembayaran Jasa Lingkungan
2.3.1 Pengertian Pembayaran Jasa Lingkungan Pembayaran jasa lingkungan (payment environmental services) secara umum dapat didefinisikan sebagai mekanisme kompensasi dimana penyedia jasa (services providers) dibayar oleh penerima jasa (services users). Pembayaran jasa lingkungan adalah suatu mekanisme yang fleksibel, dimana dapat diadaptasi dalam kondisi yang berbeda-beda (The Regional Forum on Payment Schemes for Enviromental Services in Wathershed, the Third Latin American Congress on Watershed Management, 2003)1. Pembayaran jasa lingkungan merupakan sebuah transaksi sukarela (voluntary) yang melibatkan paling tidak satu penjual (one seller), satu pembeli (one buyer) dan jasa lingkungan yang terdefinisi dengan baik (weel-defined environmental services), dimana di sini berlaku pula prinsip-prinsip bisnis “hanya membayar bila jasa telah diterima” (Wunder, 2005). Menurut Tim Studi PES RMI (2007) pembayaran jasa lingkungan didasarkan pada pemberian skema-skema kompensasi untuk menghargai upaya masyarakat dalam mengelola ekosistem untuk menghasilkan jasa-jasa lingkungan yang lebih baik. Dewasa ini ,negara maju serta beberapa negara berkembang mulai membahas mengenai pembayaran jasa lingkungan. Pembayaran jasa lingkungan antara lain dapat diterapkan pada pengelolaan daerah aliran sungai.
2
http://www.esp.or.id/wp-contant/uploads/pdf/fs/efs-en.pdf. Diakses pada tanggal 16 Maret 2010 pukul 08.30
11
2.3.2 Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Menurut World Bank diacu dalam Wunder (2005), mekanisme pembayaran jasa lingkungan akan dijelaskan pada Gambar 1.
Pemerintah Daerah
Penyedia Manfaat
Mekanisme
Mekanisme
Keuangan
Pembayaran
Pengguna Manfaat
Jasa Lingkungan
Gambar 1. Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Penyedia manfaat dalam skema ini berarti lingkungan yang menyediakan suatu jasa lingkungan. Mekanisme pembayaran lingkungan ini tergantung oleh mekanisme keuangan dan mekanisme pembayaran jasa lingkungan itu sendiri. Kedua mekanisme tersebut sangat dipengaruhi oleh struktur pemerintah sehingga manghasilkan suatu nilai yang sesuai dengan jasa lingkungan yang sesungguhnya yang dibayarkan secara sukarela oleh penerima manfaat jasa lingkungan agar dapat menghasilkan jasa lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.
12
2.3.3
Manfaat Pembayaran Jasa Lingkungan Pembayaran jasa lingkungan mempunyai manfaat apabila diterapkan
dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan. Menurut Tim Studi PES RMI (2007), manfaat dari pembayaran jasa lingkungan antara lain: 1.
Dapat dimanfaatkan untuk membangun kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lebih baik.
2.
Dapat menfasilitasi penyelesaian konflik dan membangun kesepakatan di antara para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan SDA dan lingkungan.
3.
Dapat meningkatkan rasionalitas (efisiensi) dalam pemanfaatan barang dan jasa lingkungan (ekosistem) melalui penciptaan nilai atas barang dan jasa tersebut
yang
menurut
karakteristiknya
sebagian
besar
diantaranya
merupakan non-marketable goods and services (NMGS). 4.
Dapat dijadikan sumber pendanaan alternatif bagi upaya-upaya konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan SDA.
5.
Sebagai peluang untuk mentransfer sumberdaya dari penerima manfaat kepada penyedia jasa yang secara sosial ekonomi umumnya termarjinalkan.
2.4
Metode Estimasi Penilaian Jasa Lingkungan Barang dan jasa lingkungan termasuk ke dalam barang yang tidak
memiliki nilai pasar (non-market value). Menurut Garrod dan Willis (1999), terdapat dua kelompok utama pendekatan untuk menilai dan mengukur barang tersebut, yaitu: (1) revealed preference approaches (revealed preference techniques), dan (2) stated preference approaches (expressed preference techniques). Revealed preference approaches merupakan pendekatan untuk
13
melihat bagaimana masyarakat membuat keputusan atas aktivitas-aktivitas yang ‘menghormati’ dan ramah terhadap kegunaan atau dampak lingkungan. Fokus dari pendekatan ini adalah mengukur nilai kegunaan langsung (direct use value) dan nilai kegunaan tidak langsung (indirect use value). Sedangkan stated preference approaches merupakan pendekatan yang menggunakan pertanyaan nilai kegunaan langsung dari individu-individu. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mengukur nilai kegunaan langsung (direct use value) dan nilai kegunaan tidak langsung (indirect use value). Menurut Yakin (1997), metode penilaian terhadap barang dan jasa lingkungan saat ini telah berkembang sekitar 15 metode. Diantaranya adalah Dose-Responsen Method (DRM), Hedonic Price Method (HPM), Travel Cost Method (TCM), dan Averting Behaviour Method (ABM). Saat ini metode dalam menilai barang dan jasa lingkungan yang paling popular adalah Contingent Valuation Method (CVM). CVM dapat mengukur nilai dari barang dan jasa lingkungan dengan secara langsung menanyakan kepada individu atau masyarakat. 2.4.1 Konsep Contingent Valuation Method (CVM) Menurut Fauzi (2006), pendekatan CVM disebut contingent (tergantung) karena pada prakteknya informasi yang diperoleh sangat bergantung pada hipotesis yang dibangun. Pendekatan CVM sering digunakan untuk mengukur nilai pasif (nilai non-pemanfaatan) sumberdaya alam atau sering dikenal juga dikenal dengan nilai keberadaan. Fauzi (2006) menyatakan bahwa pendekatan CVM secara teknis dapat dilakukan dengan cara yaitu: (1) dengan teknik eksperimental melalui simulasi
14
dan permainan, (2) dengan teknik survei. Pada hakikatnya CVM bertujuan untuk mengetahui keinginan membayar (Willingness to Pay atau WTP) dari masyarakat dan keinginan menerima (Willingness to Accept atau WTA) dari masyarakat. Ketika individu yang ditanya memiliki hak atas sumberdaya, pengukuran yang relevan adalah WTA kompensasi yang paling minimum atas hilang atau rusaknya sumberdaya alam yang mereka miliki. Jika individu yang ditanya tidak memiliki hak atas sumberdaya, pengukuran yang relevan adalah WTP utuk memperoleh barang tersebut. 2.4.2 Tahapan Contingent Valuation Method (CVM) Menurut Hanley dan Spash (1993), di dalam tahap operasional penerapan pendekatan CVM terdapat lima tahap kegiatan atau proses, yaitu: 1.
Membuat pasar hipotesis Pada awal proses kegiatan CVM, seorang peneliti biasanya harus terlebih dahulu membuat hipotesis pasar terhadap sumberdaya yang akan dievaluasi. Dalam hal ini bisa membuat kuisioner. Kuisioner ini bisa terlebih dahulu diuji pada kelompok kecil untuk mengetahui reaksi atas proyek yang akan dilakukan sebelum proyek tersebut betul-betul dilaksanakan.
2.
Mendapatkan nilai lelang (bids) Tahap berikutnya dalam melakukan CVM adalah memperoleh nilai lelang. Ini dilakukan dengan melakukan survei, baik melalui survei langsung dengan kuisioner, wawancara melalui telepon, maupun lewat surat. Tujuan dari survei langsung adalah untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum dari responden terhadap suatu proyek. Nilai lelang ini bisa dilakukan dengan
15
teknik permainan lelang (bidding game), pertanyaan terbuka, payment cards, model referendum atau discrete choice (dischotomous choice). 3.
Menghitung rataan WTP dan WTA Tahap berikutnya adalah menghitung nilai rataan WTP setiap individu. Nilai ini dihitung berdasarkan nilai lelang yang diperoleh pada tahap dua. Perhitungan ini biasanya didasarkan pada nilai mean (rataan) dan nilai median (tengah).
4.
Memperkirakan kurva lelang (bid curve) Kurva lelang atau bid curve diperoleh dengan, misalnya, meregresikan WTP atau WTA sebagai variabel tidak bebas (dependent variable) dengan beberapa variabel bebas.
5.
Mengagregatkan Data Tahap terakhir dalam teknik CVM adalah mengagregatkan rataan lelang yang diperoleh pada tahap tiga. Proses ini melibatkan konversi data rataan sampel ke rataan populasi secara keseluruhan. Salah satu cara untuk mengkonversi ini adalah mengalikan rataan sampel dengan jumlah rumah tangga dalam populasi (N).
2.5
Penelitian Terdahulu Salah satu peneliti yang melakukan penelitian Pembayaran Jasa
Lingkungan DAS adalah Triani dari Sekolah Sarjana Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. Triani (2005), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Willingness to Accept Masyarakat terhadap Pembayaran Jasa Lingkungan DAS Cidanau” (studi kasus: Desa Citanam Kabupaten Serang). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
16
pendekatan CVM. Metode ini digunakan untuk mengkaji seberapa besar dana yang bersedia diterima masyarakat. Hasil dari penelitian Triani adalah Mekanisme pembayaran jasa lingkungan lingkungan DAS Cidanau melibatkan Forum Komunikasi DAS Cidanau; Desa Ciatanam, Desa Cikumbeun dan Desa Kadu Agung sebagai penyedia jasa lingkungan (seller); dan PT. KTI sebagai pemanfaat jasa lingkungan (buyer) dengan metode transaksi secara tidak langsung (indirect payment). Responden menilai kualitas lingkungan semakin baik setelah adanya upaya konservasi. Sebagian besar responden menilai baik terhadap program pembayaran jasa lingkungan yang sedang berjalan. Cara penetapan nilai pembayaran dinilai buruk oleh sebagaian besar responden. Hanya dua responden dari 43 responden menyatakan tidak bersedia menerima nilai pembayaran sesuai skenario yang ditawarkan dengan alasan program tidak membuat anggota kelompok kehilangan tegakan pohon yang ada di atas lahan miliknya. Nilai dugaan rataan WTA responden adalah Rp 5.056,98 per pohon per tahun. Jika dilakukan penyesuaian nilai pembayaran terkait nilai rata-rata WTA masyarakat, dengan jumlah pohon sebanyak 500 pohon per ha, maka nilai pembayaran yang harus diserahkan kepada penyedia jasa lingkungan adalah Rp 2.528.490,00 per ha per tahun. Nilai total WTA responden sebesar Rp 2.718.125.000,00. Nilai WTA responden Kolompok
Tani Karya Muda II
dipengaruhi oleh faktor nilai pendapatan dari pembayaran jasa lingkungan yang selama ini diterima, kepuasan terhadap nilai pembayaran jasa lingkungan yang selama ini diterima, jumlah pohon, tingkat pendapatan rumah tangga, lama tinggal, dan penilaian terhadap cara penetapan nilai pembayaran.
17
