BAB II TINJAUAN PUSTAKA. UNDP (United Nation Development Programme) mendefenisikan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori

2.1.1

Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1.1 Definisi Pembangunan Manusia UNDP (United Nation Development Programme) mendefenisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimated end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Produktivitas Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia. 2. Pemerataan Penduduk harus memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari

Universitas Sumatera Utara

kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup. 3. Kesinambungan Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui. 4. Pemberdayaan Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan

menentukan

(bentuk/arah)

kehidupan

mereka,

serta

untuk

berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai disana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak-hak azasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu tidak seimbang maka hasilnya adalah frustasi masyarakat. Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih baik dari pada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan


kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup. Untuk dapat membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka UNDP mensponsori sebuah proyek tahun 1989 yang dilaksanakan oleh tim ekonomi dan pembangunan, tim tersebut menciptakan kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu adalah umur panjang, pengetahuan dan daya beli. Umur panjang yang dikuantifikasikan dalam umur harapan hidup saat lahir atau sering disebut Angka Harapan Hidup/AHH (e0). Pengetahuan dikuantifikasikan dalam kemampuan baca tulis/angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Daya beli dikuantifikasikan terhadap kemampuan mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa terkecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan


analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya (yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, kemerataan antar generasi. Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang peka untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli yang dalam kasus Indonesia sudah sangat merosot akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi dan moneter tersebut berdampak pada tingkat pendapatan yang akibatnya banyak PHK dan kesempatan kerja yang kemudian dipengaruhi tingkat inflasi yang tinggi selama tahun 19971998. Tingkat kesempatan kerja dalam konteks pembangunan manusia merupakan terputusnya jembatan yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kapasitas dasar penduduk. Dampak dari krisis ekonomi pada pembangunan manusia adalah dengan menurunnya daya beli dan ini juga berarti terjadinya penundaan upaya peningkatan kapasitas fisik dan kapasitas intelektual penduduk. Penurunan beberapa komponen IPM sebagai akibat kepekaan IPM sebagai alat ukur yang dapat menangkap perubahan nyata yang dialami penduduk dalam jangka pendek. Pembangunan di bidang sosial yang sangat mengesankan adalah upaya pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana. Upaya ini secara nyata telah berhasil menurunkan angka kelahiran hingga setengahnya yang kemudian berpengaruh pada pengurangan laju pertambahan penduduk dalam konteks Indonesia, sesungguhnya merupakan upaya yang mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup, oleh karena bagian terbesar penduduk Indonesia


ditinjau dari berbagai indikator sosial berada pada tingkatan kualitas yang masih rendah. Berdasarkan kajian aspek status pembangunan manusia, tinggi rendahnya status pembangunan manusia menurut UNDP dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: 1. Tingkatan rendah, jika IPM < 50. 2. Tingkatan menengah, jika 50 < IPM < 80. 3. Tingkatan tinggi, jika IPM > 80. Namun untuk perbandingan antar daerah di Indonesia, yaitu perbandingan antar kabupaten/kota, maka kriteria kedua yaitu tingkatan menengah, dipecah menjadi 2 (dua) golongan, sehingga gambaran status akan berubah menjadi sebagai berikut: 1. Tingkatan rendah, jika IPM < 50 2. Tingkatan menengah-bawah, jika 50 < IPM < 66 3. Tingkatan menengah-atas, jika 66 < IPM < 80 4. Tingkatan atas, jika IPM > 80 Berdasarkan kajian aspek tingkat pertumbuhannya, IPM dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan, melalui 2 (dua) cara, yaitu: 1. Perbandingan Antar Wilayah, yaitu suatu posisi relatif dari satu wilayah terhadap wilayah yang lain berdasarkan peringkatnya dalam suatu kawasan tertentu. 2. Pengukuran Tingkat Kemajuan, yaitu untuk mengkaji pencapaian tingkat kemajuan pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode tertentu, yang dinotasikan kedalam rumus reduksi shortfall


per tahun (annual reduction shortfall). Semakin besar reduksi shortfall (r) di suatu wilayah menunjukkan semakin besar kemampuan yang dicapai oleh wilayah tersebut dalam periode tertentu. Kecepatan pencapaian dalam hal ini mengukur perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus (seharusnya) ditempuh untuk mencapai titik ideal IPM, yakni IPM = 100. Kecepatan pencapaian = r, terbagi kedalam 4 (empat) tingkatan: 1. Kecepatan pencapaian sangat lambat, jika r < 1,30 2. Kecepatan pencapaian lambat, jika 1,30 < r < 1,50 3. Kecepatan pencapaian menengah, jika 1,50 < r < 1,70 4. Kecepatan pencapaian cepat, jika r > 1,70

2.1.1.2 Metode Perhitungan Adapun komponen IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), dan tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah), indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut diatas: 1

IPM = (𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 )

Dimana :

3

𝑋1 = Indeks Harapan Hidup

𝑋2 = Indeks Pendidikan


𝑋3 = Indeks Standar Hidup Layak

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen dari setiap indeksnya harus dihitung terlebih dahulu dengan formula perhitungan sebagai berikut: 𝐼𝑖 =

Dimana :

(𝑋𝑖 – 𝑋𝑖 min )

(𝑋𝑖 𝑚𝑎𝑥 – 𝑋𝑖 min )

𝐼𝑖

= Indeks komponen IPM ke-i

𝑋𝑖 𝑚𝑖𝑛

= Nilai minimum dari 𝑋𝑖

𝑋𝑖

= Indikator ke-i

𝑋𝑖 𝑚𝑎𝑥 = Nilai maksimal dari 𝑋𝑖

Sumber: Panduan Kongres Nasional Pembangunan Manusia, 2006

Gambar 2.1 Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia


2.1.1.3 Komponen-Komponen IPM 1. Lamanya Hidup (Longevity) Lamanya hidup adalah kehidupan untuk bertahan lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) (e0), angka e0 yang disajikan merupakan ekstrapolasi dari angka e0 pada akhir tahun yang merupakan penyesuaian dari angka kematian bayi (infant mortality rate). Dalam publikasi, angka IMR untuk tingkat provinsi dihitung berdasarkan data yang diperoleh dalam sensus penduduk tahun 1990, 2000, 2010 serta data gabungan dari SUPAS 2005 dan SUSENAS 2010. Perhitungan dilakukan secara tidak langsung berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup dari wanita yang pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya, seperti yang tercantum pada tabel 2.1 di bawah ini: Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Indikator Komponen IPM (=X(I)) Angka Harapan Hidup (e0) Angka Melek Huruf (Lit) Rata-rata lama sekolah (MYS) Konsumsi per kapita yang disesuaikan (PPP)

Nilai Minimum

Nilai maksimum

25

85

0

100

0

15

300.000 (1996) 360.000 (1999)b)

732.720 a)

Catatan Sesuai standar global (UNDP) Sesuai standar global (UNDP) Sesuai standar global (UNDP) UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber: BPS, Bappenas, UNDP, 2014 Keterangan: a) Perkiraan maksimum pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II tahun 2018. b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru.


2. Tingkat Pendidikan Dalam perhitungan IPM, komponen tingkat pendidikan diukur dari dua indikator, yaitu: angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Angka melek huruf adalah persentase dari pendidik usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Tabel 2.1 menyajikan faktor konversi dari tiap jenjang pendidikan, rata-rata lama sekolah (MYS) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: MYS = tahun konversi + kelas tertinggi yang pernah diduduki – 1

3. Standar Hidup Layak Standar hidup dalam perhitungan IPM, didekati dari pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Untuk menjamin keterbandingan antar daerah dan antar waktu, dilakukan penyesuaian sebagai berikut: a. Menghitung pengeluaran per kapita dari modul SUSENAS (= Y). b. Menaikkan nilai Y sebesar 20% (= Y1), karena berbagai studi diperkirakan bahwa data dari SUSENAS cenderung lebih rendah dari 20%. c. Menghitung nilai daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) untuk setiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang, relatif


terhadap harga kelompok barang yang sama di daerah yang ditetapkan sebagai standar. d. Menghitung nilai riil Y1 dengan mendeflasikan Y1 dengan indeks harga konsumen (CPI) (= Y2). e. Membagi Y2 dengan PPP untuk memperoleh Rupiah yang sudah disetarakan antar daerah (= Y3). f. Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula Atkinson untuk mendapatkan estimasi daya beli (= Y4). Langkah ini ditempuh berdasarkan prinsip penurunan manfaat marginal dari pendapatan. Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDRB) riil yang disesuaikan. Sedangkan investasi dapat meningkatkan pendapatan melalui peningkatan modal-modal produksi sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut : C (I) = C(i)

jika C(i) < Z

= Z + 2(C(i) – Z) (1/2)

jika Z < C(i) < 2Z

= Z + 2(Z) (1/2)+ 3(C(i) – 2Z) (1/3)

jika 2Z < C(i) < 3Z

dan seterusnya


Dimana: C (I)

= Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit.

Z

= Batas tingkat pengeluaran yang sudah ditetapkan sebagai Rp 547.500 per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto Produk

Domestik

Bruto

(Gross

Domestic

Product)

menyatakan

pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. Tujuan GDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada dua cara statistik untuk melihat GDP sebagai pendapatan total dari setiap orang didalam perekonomian dan pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Setiap transaksi yang mempengaruhi pengeluaran harus mempengaruhi pengeluaran, dan setiap transaksi yang mempengaruhi pendapatan harus mempengaruhi pengeluaran. (Mankiw, 2007) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. (Widodo, 2006)


Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan (www.bps.co.id). Sebagai berikut: 1. Pendekatan Produksi Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah). 2. Pendekatan Pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor). 3. Pendekatan Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan


keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Sementara itu, PDRB berdasarkan penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen, yaitu: 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun. 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang pemerintah daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. 3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam daerah dan barang modal bekas atau baru dari luar daerah. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang. 4. Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya. 5. Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga free on board (fob). 6. Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut cost insurance freight (cif).


2.1.3

Ekspor Ekspor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu

negara ke negara lain, memperhitungkan perdagangan dengan negara lain, kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Menurut Soekartawi (1991) alasan yang mendesak mengapa suatu negara perlu menggalakkan ekspor adalah untuk meningkatkan kekayaan negara yang juga berarti meningkatkan pendapatan per kapita. Soekartawi lebih jauh mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari perdagangan internasional ekspor dimungkinkan oleh berbagai kondisi, antara lain: 1. Adanya kelebihan produksi dalam negeri sehingga kelebihan tersebut dapat dijual ke luar negeri melalui kebijakan ekspor. 2. Adanya permintaan luar negeri untuk suatu produk meskipun untuk kebutuhan di dalam negeri sendiri belum memadai. 3. Adanya keuntungan yang lebih besar dari penjualan keluar negeri dibandingkan dengan penjualan di dalam negeri, karena harga pasar dunia yang lebih menguntungkan. 4. Adanya barter antar produk tertentu dengan produk lain yang diperlukan dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 5. Adanya kebijakan ekspor yang bersifat politis. Secara teoritis menurut Soelistyo dalam Soekartawi (1991) bahwa konsep dasar dari teori perdagangan internasional antar negara adalah kelanjutan dari


perdagangan antar daerah. Barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah saja tetapi juga atas dasar proporsi dan intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barangbarang tersebut. Negara-negara berkembang juga dapat mengandalkan kelancaran arus pendapatan devisa dan kegiatan ekonomi yang berasal dari ekspor untuk meningkatkan kekayaan atau pendapatan negara, yang berarti pula akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat (the export let growth hypothesis). (Soekartawi, 1991)

2.1.4

Tenaga Kerja Tenaga Kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja.

Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja. (Sumarsono, 2009) Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (lihat hasil Sensus Penduduk 1980, 1990, 2000). Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. (www.datastatistikindonesia.com)


Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah/sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Di Indonesia yang dimaksud tenaga kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih, Indonesia tidak mengenal batasan umur maksimum alasannya Indonesia masih belum memiliki jaminan kesehatan nasional. Sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan dihari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi

lokal

hampir

selalu

menuntut

tersedianya

manajemen,

ketrampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik. Ini terlihat jelas bahwa dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja maka akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya PDRB disuatu wilayah. (Samuelson dan Nordhaus, 1995)


2.1.5

Investasi Investasi merupakan konsep aliran (flow concept), karena besarnya

dihitung

selama

satu

interval

periode

tertentu.

Tetapi

investasi

akan

mempengaruhi jumlah barang modal yang tersedia (capital stock) pada satu periode tertentu. Tambahan stok barang modal adalah sebesar pengeluaran investasi satu periode sebelumnya. (Rahardja, 2008) Investasi (investment) terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Baik perusahaan maupun rumah tangga membeli barang-barang investasi. Perusahaan membeli barang-barang investasi untuk menambah persediaan modalnya dan mengganti modal yang ada setelah habis dipakai. Rumah tangga membeli rumah baru, yang juga menjadi bagian dari investasi. Jadi menurut para ekonom investasi adalah menciptakan modal baru (Mankiw, 2007). Jumlah barang-barang modal yang diminta bergantung pada tingkat bunga yang mengukur biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai investasi. Investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah. Ketika pengeluaran atas barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar dari penurunan itu berkaitan dengan anjloknya pengeluaran investasi. Ada tiga bentuk pengeluaran investasi yakni investasi tetap bisnis, investasi residensial dan investasi persediaan. Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari aset-aset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari tabungan. Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seorang melakukan investasi, antara lain adalah: 1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang.


Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. 3. Dorongan untuk menghemat pajak Beberapa negara di dunia banyak melakukan pemberian fasilitas perpajak kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

2.1.6

Inflasi Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus.

Inflasi sering dihitung dengan menggunakan indeks harga konsumen (consumer price index, CPI), indeks harga produsen (producer price index, PPI) atau deflator PDRB (Widodo, 2006). Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Pada perekonomian modern inflasi sangat bersifat inersial artinya bahwa gejala inflasi memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gejala ekonomi tersebut sehingga disebut inflasi inersial. Gejala inflasi inersial bersifat tetap dan jangka panjang sehingga bisa diprediksikan. Namun inflasi inersial akan


mengalami perubahan manakala timbul guncangan (shock) pada sisi permintaan agregat atau perubahan harga minyak dunia, pergeseran nilai tukar, kegagalan panen, dan sebagainya (Yuliadi, 2008). Sama halnya ketika tingkat PDRB meningkat maka akan meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga akan meningkatkan angka inflasi. Ada dua faktor yang menjadi masalah utama yang dapat menyebabkan inflasi dalam negara berkembang berdasarkan teori strukturalis, yaitu: 1. Ketidakelastisan penerimaan ekspor, yaitu ekspor berkembang secara lamban dibanding sektor lain dalam perekonomian. Hal ini disebabkan naiknya harga barang-barang komoditi negara-negara berkembang (hasil alam), dalam jangka panjang perkembangannya sangat lamban dibanding harga barang industri. 2. Ketidakelastisan dari supply atau produksi bahan makanan dalam negeri, berakibat

pertumbuhan

produksi

bahan

makanan

tidak

secepat

pertumbuhan penduduk dan pendapatan, sehingga harga bahan makanan cenderung untuk meningkat melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), efek-efek buruk dari inflasi yaitu sebagai berikut: 1. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan


ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan terwujud. 2. Inflasi dan kemakmuran rakyat. Disamping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek terhadap individu dan masyarakat. 3. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan hargaharga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap. Sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun. 4. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan, nilai riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Maka mereka akan mengenakan tingkat bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan sebagai langkah proteksi dalam menghadapi penurunan pendapatan riil dan kekayaan. 5. Memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemorosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Sebagian penjual/pedagang dapat mempertahankan nilai riil pendapatannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan berpendapat tetap dengan pemilik-pemilik harga tetap dan penjual/pedagang akan menjadi semakin tidak merata.


2.1.7

Suku Bunga Suku bunga merupakan persentase dari pokok utang yang dibayarkan

sebagai imbal jasa (bunga) dalam satu periode tertentu. Menurut Karl dan Fair (2001), suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase, dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Bunga adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Dengan kata lain, orang harus membayar kesempatan untuk meminjam uang. Biaya peminjaman uang, diukur dalam dolar per tahun, per dolar yang dipinjam adalah suku bunga. (Samuelson dan Nordhaus, 2004) Pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain, yang dinyatakan dalam persentase dari modal dinamakan suku bunga (Sukirno, 2005). Pada umumnya persentase yang dinyatakan menunjukkan suku bunga dari sejumlah modal di dalam satu tahun. Dengan demikian jika dinyatakan suku bunga adalah 15 persen, maka artinya modal yang dipinjamkan memperoleh suku bunga sebanyak 15 persen setahun.

2.1.8 Kurs Kurs (exchange rate) antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Kurs dapat dibedakan menjadi kurs nominal dan kurs riil. (Mankiw, 2007)


Pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya disebut transaksi valas, foreign exchange transaction (Kuncoro, 1996). Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut kurs atau nilai tukar mata uang (exchange rate). (Salvatore, 1997) Mankiw (2007) menambahkan, kurs nominal (nominal exchange rate) adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Kurs riil (real exchange rate) adalah harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Dalam sistem kurs bebas nilai kurs yang mengalami depresiasi atau apresiasi akan mendorong terjadinya arus perubahan ekspor dan impor barang dan jasa dari suatu negara ke negara lainnya sehingga akan tercapai keseimbangan nilai kurs dimana nilai ekspor sama dengan nilai impornya. (Yuliadi, 2008) Perubahan nilai tukar dianggap penting, karena dapat berdampak pada harga komoditas ekspor dan impor, upah tenaga kerja relatif, suku bunga, jumlah pengangguran, dan tingkat produksi (Saeed et al, 2012), sehingga perlu adanya upaya menstabilkan nilai tukar di suatu negara. Secara umum menunjukkan bahwa determinasi nilai tukar ditentukan oleh variabel-variabel makroekonomi, seperti supply uang diferensial, suku bunga diferensial, PDB riil diferensial, dan inflasi diferensial. Oleh karena penentuan nilai tukar mata uang dalam sistem mengambang bebas ditentukan oleh mekanisme pasar, maka hal tersebut akan sangat bergantung

pada

kekuatan

faktor-faktor

ekonomi

yang

diduga

dapat

mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing (Madura, 2000). Faktor-faktor tersebut, antara lain adalah: 1. Perbedaan tingkat inflasi (tingkat harga umum) antara kedua negara.


2. Perbedaan tingkat suku bunga antara kedua negara. 3. Perbedaan tingkat pendapatan nasional (Gross Domestik Product, GDP) antara kedua negara.

2.2

Landasan Penelitian Terdahulu Pratowo (2009) meneliti tentang seberapa besar variabel Belanja Daerah,

Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan, dan Rasio Ketergantungan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menganalisis dengan data sekunder maka di dapat hasil penelitian tersebut bahwa Belanja Daerah dan Pengeluaran non Makanan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Gini Rasio dan Rasio Ketergantungan

secara

signifikan

berpengaruh

negatif

terhadap

Indeks

Pembangunan Manusia. Setiawan dan Hakim (2013) meneliti tentang Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dengan variabel yang digunakan Produk Domestik Bruto (PDB), Pajak Pendapatan (PPN), Dummy Desentralisasi (DD), dan Dummy Krisis Ekonomi (DK). Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Pajak Pendapatan (PPN) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Saddewisasi dan Ariefiantoro (2011) meneliti tentang Analisis FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan data sekunder, hasil penelitiannya adalah


selama tiga tahun terakhir (2006-2008) pengaruh variabel Kesehatan, Pendidikan, Standar Hidup Layak dan Ketenagakerjaan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang secara umum belum mengalami perubahan yang berarti. Mirza (2012) meneliti tentang Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Data yang digunakan adalah data sekunder, hasil penelitiannya adalah bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Kemiskinan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Badrudin (2011) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastuktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi DI Yogyakarta. Keberhasilan pembangunan manusia lebih banyak ditentukan oleh sense of education masyarakat yang dilakukan secara mandiri dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kekuatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat itu sendiri. Kusumawardhani, et al (2012) meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDB Indonesia Dengan Persamaan Simultan 2SLS. Penelitian ini menggunakan data PDB tahunan statistik Indonesia dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2010 dengan model persamaan simultan 2SLS. Dari hasil penelitian


bahwa PDB yang diduga pajak dan kurs berpengaruh signifikan terhadap investasi di Indonesia. Yasinta A, et al (2008) meneliti tentang Pemodelan PDRB Jawa Timur Dengan Pendekatan Sistem Persamaan Simultan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data PDRB atas dasar harga konstan 2000, data upah sektor pertanian, data pengeluaran untuk belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja modal, serta data jumlah tenaga kerja per sektor (1992-2007). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam persamaan adalah sektor tenaga kerja, dimana variabel tenaga kerja memiliki nilai elastisitas yang lebih besar dari pada variabel-variabel yang lainnya.

Tabel 2.2 Theorical Maping N NAMA (TAHUN) / PERUMUSAN O JUDUL, SUMBER MASALAH 1 Nur Isa Pratowo Bagaimakah

HIPOTESIS

MODEL

HASIL

a.Belanja Daerah

log(IPMit)

Belanja Daerah dan

(2009)/ Analisis

Pengaruh Belanja

diduga berpengaruh

=α+β1log

Pengeluaran Non

Faktor-Faktor

Daerah, Gini

positif terhadap IPM.

(BDit)+β2

Makanan secara

Yang Berpengaruh

Rasio, Proporsi

b.Gini Rasio diduga

log(GRit)

signifikan berpengaruh

Terhadap IPM

Pengeluaran Non

berpengaruh negatif

+β3log

positif terhadap Indeks

Sumber: Jurnal

Makanan dan

terhadap IPM.

(PNMit)+

Pembangunan Manusia,

Rasio

c.Proporsi

β4log(RK

sedangkan Gini Rasio

Ketergantungan

Pengeluaran Non

it)+ɛit

dan Rasio

Terhadap

Makanan diduga

Ketergantungan

pencapaian

Berpengaruh positif

secara signifikan

Indeks

terhadap IPM.

berpengaruh negatif

Pembangunan

d.Rasio

terhadap Indeks

Manusia di Provinsi Ketergantungan

Pembangunan

Jawa Tengah?

Manusia.

diduga berpengaruh negatif terhadap IPM.


N NAMA (TAHUN) / PERUMUSAN O JUDUL, SUMBER MASALAH 2 Moh Bakti Bagaimanakah

HIPOTESIS

MODEL

HASIL

Produk Domestik

IPMt=βo+

Produk Domestik

Setiawan & Abdul

pengaruh Produk

Bruto (PDB) dan

β1PDBt+

Bruto (PDB) secara

Hakim (2013)/

Domestik Bruto

Pajak Pendapatan

β2PPNt+

signifikan berpengaruh

Indeks

(PDB) Pajak

(PPN) berpengaruh

ɛt

positif terhadap IPM

Pembangunan

Pendapatan (PPN),

secara signifikan

sedangkan Pajak

Manusia Indonesia

Dummy

terhadap IPM.

Pertambahan (PPN)

Sumber: Jurnal

Desentralisasi

secara signifikan

(DD), Dummy

berpengaruh negatif

Krisis Ekonomi

terhadap IPM.

(DK) terhadap IPM di Indonesia? 3

Wyati Saddewisasi

Bagaimanakah

Kesehatan,

IPMt=α+

Selama tiga tahun

& Teguh

pengaruh

Pendidikan, Standar

β1X1t+

terakhir (2006-2008)

Ariefiantoro

Kesehatan,

Hidup Layak dan

β2X2t+

pengaruh variabel

(2011)/Analisis

Pendidikan,

Ketenagakerjaan

β3X3t+

Kesehatan, Pendidikan,

Faktor-Faktor

Standar Hidup

berpengaruh secara

β4X4t+

Standar Hidup Layak

Yang

Layak dan

signifikan terhadap

ɛt

dan Ketenagakerjaan

Mempengaruhi

Ketenagakerjaan

IPM.

IPM di Kota

Terhadap IPM di

Semarang secara umum

Semarang

Kota Semarang?

belum mengalami

terhadap IPM Kota

Sumber: Jurnal 4

perubahan yang berarti.

Denni Sulistio

Bagaimanakah

Kemiskinan,

IPMit=αi+

Pertumbuhan Ekonomi

Mirza (2012)/

pengaruh

Pertumbuhan

β1KMSit+

dan Belanja Modal

Pengaruh

Kemiskinan,

Ekonomi dan

β2GRWT

secara signifikan

Kemiskinan,

Pertumbuhan

Belanja Modal

it+β3ln

berpengaruh positif

Pertumbuhan

Ekonomi dan

berpengaruh secara

β MODit+

terhadap IPM

Ekonomi Dan

Belanja Modal

signifikan terhadap

uit

sedangkan kemiskinan

Belanja Modal

terhadap IPM di

IPM.

Terhadap IPM

Jawa Tengah?

Di Jawa Tengah

secara signifikan berpengaruh negatif terhadap IPM.

Tahun 2006-2009 Sumber: Jurnal


N NAMA (TAHUN) / PERUMUSAN O JUDUL, SUMBER MASALAH 5 Rudy Badrudin Bagaimanakah

HIPOTESIS

MODEL

HASIL

Pendapatan dan

IPMit=α+

Pengeluaran

(2011)/

pengaruh

Belanja Daerah

β1Yit+

Pemerintah pada sektor

Pengaruh

Pendapatan

berpengaruh secara

β2BDit+

Pendidikan, Kesehatan

Pendapatan

dan Belanja

signifikan terhadap

ɛit

dan Infrastruktur tidak

Dan Belanja

Daerah terhadap

IPM.

Daerah Terhadap

IPM di DIY?

berpengaruh secara signifikan terhadap

Pembangunan

pembangunan manusia

Manusia Di

di Provinsi DI

Provinsi DI

Yogyakarta.

Yogyakarta

Keberhasilan

Sumber: Jurnal

pembangunan manusia lebih banyak ditentukan oleh sense of education masyarakat yang dilakukan secara mandiri dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kekuatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat itu sendiri.

6

Ni Made Sri

Bagaimanakah

Investasi dipengaruhi

It= α+

PDB yang diduga

Kusumawardhani,

Pengaruh Pajak,

oleh PDB, Pajak dan

β1PDBit+

pajak dan kurs

I Gusti Ayu Made

PDB dan Kurs

Kurs.

β2Tit+

berpengaruh

Srinadi, Made

Terhadap Investasi?

β3Kursit+

signifikan terhadap

ɛit

investasi di Indonesia.

Susilawati (2012)/ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDB Indonesia Dengan Persamaan Simultan 2SLS Sumber: Jurnal


N NAMA (TAHUN) / PERUMUSAN O JUDUL, SUMBER MASALAH 7 Risna Yasinta A, Bagaimanakah

HIPOTESIS

MODEL

HASIL

Variabel-variabel

PDRBPt=

Faktor yang paling

Setiawan, M.

variabel-variabel

yang membentuk

α0+

berpengaruh dalam

Sjahid Akbar

yang membentuk

PDRB di Jawa Timur

α1WGP+

persamaan adalah

(2008)/

PDRB di Jawa

berpengaruh secara

α2BMD+

sektor tenaga kerja

Pemodelan PDRB

Timur dalam

signifikan.

α3BBJ+ɛ1

dimana variabel tenaga

Provinsi Jawa

Persamaan

PDRBTt=

kerja nilai elastisitas

Timur Dengan

Simultan dan

b0+

yang lebih besar dari

Pendekatan Sistem

faktor-faktor

b1TKT+

pada variabel-variabel

Persamaan Simultan

apa saja yang

b2BPG+

yang lainnya.

Sumber: Jurnal

mempengaruhinya?

ɛ2 PDRBIt= c0+ c1TKI+ c2BMD+ c3BBJ+ c4BPG+ɛ3 PDRBLt= d0+ d1TKL+ d2BBJ+ɛ4 PDRBBt= e0+ e1TKB+ e2BMD+ e3BPG+ɛ5 PDRBDt= f0+ f1TKD+ f2BMD+ f3BPG+ɛ6 PDRBAt= g0+ g1TKA+


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu: 1. Variabel penelitian Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel-variabel penelitian seperti ekspor, inflasi serta suku bunga yang tidak ada satupun penelitian terdahulu yang menggunakan variabel-variabel tersebut. 2. Waktu Penelitian Pada penelitian ini penulis menggunakan periode penelitian dari tahun 1994 sampai dengan 2013 dimana tidak ada satupun penelitian terdahulu yang menggunakan periode penelitian ini.

2.3

Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan skema/kerangka sederhana untuk

memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan secara keseluruhan agar dapat diketahui secara jelas dan terarah. Kerangka konseptual pada persamaan simultan ini menggambarkan pengaruh antara variabel-variabel eksogen terhadap variabel-variabel endogen. Secara sistematis dapat dilihat pada gambar berikut:

Tenaga Kerja

Investasi

Inflasi

Ekspor

PDRB

Suku Bunga

Kurs Indeks Pembangunan Manusia

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual


Keterangan: 1. Variabel Eksogen :

Tenaga Kerja Ekspor Suku Bunga

2. Variabel Endogen :

PDRB Kurs Inflasi Investasi Indeks Pembangunan Manusia

2.4

Hipotesis Penelitian Hipotesis penelitian yang dapat diambil dari penelitian diatas adalah

sebagai berikut: 1. Tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Riau. 2. PDRB, ekspor dan suku bunga berpengaruh secara simultan terhadap inflasi di Provinsi Riau. 3. PDRB dan suku bunga berpengaruh secara simultan terhadap kurs di Provinsi Riau. 4. Suku bunga, inflasi dan kurs berpengaruh secara simultan terhadap investasi di Provinsi Riau. 5. PDRB dan investasi berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. UNDP (United Nation Development Programme) mendefenisikan

Recommend Documents