BAB II URAIAN TEORETIS Definisi Pembangunan Manusia dan Pengukurannya. UNDP (United Nation Development Programme) mendefenisikan

BAB II URAIAN TEORETIS 2.1 Indeks Pembangunan Manusia 2.1.1 Definisi Pembangunan Manusia dan Pengukurannya UNDP (United Nation Development Programme) mendefenisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimated end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.

Produktivitas Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan

berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan

nafkah.

Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia. 2.

Pemerataan Penduduk

harus

memiliki kesempatan/peluang

yang

sama untuk

mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan social. Semua hambata yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil menfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Universitas Sumatera Utara

3.

Kesinambungan Akses terhadap sumber daya ekonomi dan social harus dipastikan tidak

hanya untuk generasi-generasi yang aka datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui. 4.

Pemberdayaan Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang

akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai disana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampao kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupa yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak-hak azasi manusia merupakan bagian dari paradigm tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, cultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu didak seimbang maka hasilnya adalah frustasi masyarakat. Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih baik dari pada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejateraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi


nasional (GNP). Pembangunan manusia teruatama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup. Untuk dapat membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka UNDP mensponsoru sebuah proyek tahun 1989 yang dilaksanakan oleh tim ekonomi dan pembangunan. Tim tersebut menciptakan kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu adalah umur panjang, pengetahuan dan daya beli. Umur panjang yang dikuantifikasikan dalam umur harapan hidup saat lahir atau sering disebut Angka Harapan Hidup/AHH (eo). Pengetahuan dikuantifikasikan dalam kemampuan baca tulis/

angka

melek

huruf

dan

rata-rata

lama

bersekolah.

Daya

beli

dikuantifikasikan terhadap kemampuan mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang


penting lainnya ( yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, kemerataan antar generasi. Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang peka untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli yang dalam kasus Indonesia sudah sangat merosot akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi dan moneter tersebut berdampak pada tingkat pendapatan yang akibatnya banyak PHK dan menurutnya kesempata kerja yang kemudian dipengaruhi tingkat inflasi yang tinggi selama tahun 1997-1998. Menurutnya tingkat kesempatan kerja dalam konteks pembangunan manusia merupakan terputusnya jembatan yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kapasitas dasar penduduk. Dampak dari krisis ekonomi pada pembangunan manusia adalah dengan menurunnya daya beli dan ini juga berarti terjadinya penundaan upaya peningkatan kapasitas fisik dan kapasitas intelektual penduduk. Penurunan beberapa komponen IPM sebagai akibat kepekaan IPM sebagai alat ukur yang dapat menangkap perubahan nyata yang dialami penduduk dalam jangka pendek.

2.1.2 Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya Pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya menurut GBHN yang kemudian dijabarkan ke dalam Repelita adalah pembangunan yang menganut konsep pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun dilakukan menitikberatkan pada pembangunan


sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Azas pemerataan merupakan salah satu trilogi pembangunan yang akan diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan, adalah salah satu prinsip pembangunan manusia. Melalui strategi delapan jalur pemerataan, kebijakan pembangunan mengarah pada pemihakan terhadap kelompok penduduk yang tertinggal. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk dilakukan pemerintah melalui pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan dasar. Di sektor ekonomi azas pemerataan yang diimplementasikan antara lain adalah dengan memberikan pengaruh yang sangat besar oleh karena sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak. Juga upaya pemberdayaan dilakkukan usaha bagi penduduk miskin melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Kukesra serta Takesra. Pembangunan di bidang sosial yang sangat mengesankan adalah upaya pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana. Upaya ini secara nyata telah berhasil menurunkan angka kelahiran hingga setengahnya yang kemudian berpengaruh pada pengurangan laju pertambahan penduduk dalam konteks Indonesia, sesungguhnya merupakan upaya yang mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup, oleh karena bagian terbesar penduduk Indonesia ditinjau dari berbagai indikator sosial berada pada tingkatan kualitas yang masih rendah.


2.1.3 Metode Perhitungan dan Komponen-komponen IPM 2.1.3.1 Metode Perhitungan IPM Adapun komponen IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), dan tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah), indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut diatas : IPM= 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) Dimana : X1

= Lamanya hidup

X2

= Tingkat Pendidikan

X3

= Tingkat kehidupan yang layak Indeks X(I,J)=(X(I,J)-X(i-min)) / (X(I,J)-X(i-max) )

Dimana : X(I,J) = Indikator ke-I dari daerah J X(i-min)

= Nilai minimum dari Xi

X(i-max)

= Nilai maksimal dari Xi

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia


Sumber : Buku Panduan Kongres Nasional Pembangunan Manusia, Menko Kesra dan TKPK, 2006 2.1.3.2 Komponen-komponen IPM 1) Lamanya Hidup (Longevity) Lamanya hidup adalah kehidupan untuk bertahan lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir ( life expectancy at birth ) (e0), angka e0 yang disajikan pada laporan ini merupakan ekstrapolasi dari angka e0 pada akhir tahun 1996 dan akhir tahun 1999 yang merupakan penyesuaian dari angka kematian bayi ( infant mortality rate ) dalam periode yang sama. Dalam publikasi ini, angka IMR untuk tingkat provinsi dihitung berdasarkan data yang diperoleh dalam sensus penduduk tahun 1971, 1980, 1990 serta data gabungan dari SUPAS 1995 dan SUSENAS 1996. Perhitungan dilakukan secara tidak langsung berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup dari wanita yang pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya, seperti yang tercantum pada tabel 2.1 di bawah ini :


Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Indikator Komponen IPM

Nilai

Nilai

Minimum

Maksimum

25

85

Angka Harapan Hidup (e0)

Keterangan

Standar UNDP

Angka Melek Huruf (Lit)

0

100

Standar UNDP

Rata-rata lama Sekolah (MYS)

0

15

Standar UNDP

Kemampuan Daya Beli (PPP)

300.000

737.720a

UNDP

(1996)

menggunakan

360.000

PDB Riil Per

(1999)b

Kapita

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Catatan : a. Proyeksi dari daya beli tertinggi yang dicapai di Jakarta pada tahun 2018 (akhir dari Pembangunan Jangka Panjang II) setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi ini berdasarkan pada asumsi tingkat pertumbuhan daya beli sebesar 6,5% pertahun selama periode 1993-2018. b. Sama dengan dua kali garis kemiskinan di provinsi yang dimiliki tingkat konsumsi per kapita terendah pada tahun 1990, nilai minimum disesuaikan menjadi Rp 360.000. penyesuaian ini


dilakukan karena krisis ekonomi telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara drastis sebagaimana terlihat dari peningkatan angka kemiskinan dan penurunan riil. Penambahan sebesar Rp 60.000 didasarkan pada perbedaan antara garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru yang jumlahnya Rp 5.000 per bulan (Rp 60.000 per tahun). 2) Tingkat Pendidikan Dalam perhitungan IPM , komponen tingkat pendidikan diukur dari dua indikator, yaitu : angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Angka melek huruf adalah persentase dari pendidik usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Tabel 2.2 menyajikan faktor konversi dari tiap jenjang pendidikan, rata-rata lama sekolah (MYS) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut : MYS = tahun konversi + kelas tertinggi yang pernah diduduki – 1


Tabel 2.2 Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan No

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tahun Konversi

1

Tidak Pernah Sekolah

0

2

SD

6

3

SMP

9

4

SMA

12

5

D1

13

6

D2

14

7

D3

15

8

S 1/D 4

16

9

S2

18

10

S3

21

Sumber : BPS Sumatera Utara


3) Standar Hidup Standar hidup dalam perhitungan IPM, didekati dari pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Untuk menjamin keterbandingan antardaerah dan antar waktu, dilakukan penyesuaian sebagai berikut : 1. Menghitung pengeluaran per kapita dari modul SUSENAS (=Y) 2. Menaikkan nilai Y sebesar 20% (=Y), karena berbagai studi diperkirakan bahwa data dari SUSENAS cenderung lebih rendah dari 20% 3. Menghitung nilai daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) untuk setiap daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang, relative terhadap harga kelompok barang yang sama di daerah yang ditetapkan sebagai standar 4. Menghitung nilai riil Y1 dengan mendeflasikan Y1 dengan indeks harga konsumen (CPI) (=Y2) 5. Membagi Y2 dengan PPP untuk memperoleh Rupiah yang sudah disetarakan antar daerah (=Y3) 6. Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula Atkinson untuk mendapatkan estimasi daya beli (=Y4). Langkah ini ditempuh berdasarkan prinsip penurunan manfaat marginal dari pendapatan.


2.2 Jumlah Penduduk Miskin 2.2.1 Pengertian Kemiskinan Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Hendra Esmara (1986) mengukur dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi tiga: 1. Miskin absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. 2. Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. 3. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena permasalahn kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputui berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Delina Hutabarat (1994), menyebutkan sekurang-kurangnya ada enam macam kemiskinan yang ditanggung komunitas yaitu :


1. Kemiskinan Subsistensi yaitu penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal. 2. Kemiskinan Perlindungan yaitu lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah. 3. Kemiskinan Pemahaman yaitu kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan, dan potensi untuk mengupayakan perubahan. 4. Kemiskinan Partisipasi yaitu tidak ada akses dan control atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas. 5. Kemiskinan Identitas yaitu terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi. 6. Kemiskinan Kebebasan yitu stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik ditingkat pribadi maupun komunitas. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara harfiah kata miskin diberi arti tidak berharta benda. Sayogyanya membedakan tiga tipe orang miskin, yakni miskin (poor), sangat miskin (very poor) dan termiskin (poorest). Penggolongan ini berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahun. Orang miskin adalah orang yang berpenghasilan kalau diwujudkan dalam bentuk beras yakni 320 kg/orang/tahun. Jumlah tersebut dianggap cukup memenuhi kebutuhan makan minimum (1,900 kalori/orang/hari dan 40 gr protein/orang/hari). Orang yang sangat miskin berpenghasilan antara 2240 kg, 320 kg beras/orang/tahun, dan


orang yang digolongkan sebagai termiskin berpenghasilan berkisar antara 180 kg, 240 kg beras/orang/tahun. Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang asupan kalorinya di bawah 2,100 kalori berdasarkan kategori food dan nonfood diukur menurut infrastruktur antara lain jalan raya, rumah, serta ukuran sosial berupa kesehatan dan pendidikan. 2.2.2 Pembangunan dan Kemiskinan Membaiknya indikator-indikator makro ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak postif terhadap masalah pengangguran, kualitas hidup, dan terutama kemiskinan yang menjadi issue penting, dan terus mendapat perhatian serius

dari

setiap

penyelenggaraan

pemerintah.

Pembangunan

ekonomi

berhubungan erat dengan masalah kemiskinan. Sebab tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat atau pemerataan kesejahteraan. Dengan kata lain, pembangunan bertujan untuk mengentaskan kemiskinan. Masalah pokok yang dihadapi oleh pedesaan di Indonesia adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Keadaan ini ditandai oleh : 1. Pendapatan yang rendah dari sebagian besar penduduk pedesaan. 2. Terdapatnya kesenjangan antara golongan kaya dan miskin dalam usaha-usaha pembangunan sehingga disinyalir kondisi-kondisi tersebut

kurang

menguntungkan

dalam

mempercepat

laju

pertumbuhan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada umumnya melanda penduduk yang tinggal di pedesaan. Salah satu golongan miskin di pedesaan adalah mereka


yang termasuk kategori petani kecil yang bertempat tinggal di daerah yang terisolir dengan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kurang menguntungkan. Petani kecil yan ghidup dalam kemiskinan tersebut umumnya memiliki lahan pertanian yang sempit. Kecilnya luas lahan yang dimiliki mengakibatkan mereka sangat sulit meningkatkan taraf hidupnya. Dari waktu ke waktu jumlah penduduk miskin ini semakin berkurang di daerah pedesaan sementara jumlah penduduk miskin dikota semakin banyak. Hal ini disebabkan banyak penduduk miskin dari desa yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yan glebih baik. Akibatnya mereka bekerja di sektor informal perkotaan seperti pedangang kako lima, pedangan asongan, pemulung, gelandangan, dan sebagainya. Sebagian dari profesi ini membuat mereka tetap tergolong miskin. 2.2.3 Konsep dan Indikator Kemiskinan Versi Pemerintah Indonesia Masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan, dan ekonomi (konsumsi/kapita). Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak


dasar masyarakat miskin, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar, pendikatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif dan subjektif. Pendekatan

kebutuhan

dasar,

melihat

kemiskinan

sebagai

suatu

ketidakmampuan seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan,penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset dan alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung memengaruhi pendapatan seseorang

dalam masyarakat. Pendekatan ini,

menentukan secara kaku standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapt atau pandangan orang miskin sendiri (Stepanek, 1985). Indikator-indikator utama kemiskinan berdasarkan pendekatan di atas yang di kutip dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut : 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).


2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi). 3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga). 4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. 5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. 6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. 7. Tidak adanya akses dalam lapanga kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. 8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacar fisik maupun mental. 9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil). Indikator kemiskinan menurut Bappenas (2006) adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya pertisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.


2.2.4 Penyebab Kemiskinan Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu : 1. Policy

induces

processes,

yaitu

proses

kemiskinan

yang

dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan. 2. Socio-economic Dualism, yaitu negara ekskoloni yang mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor. 3. Population Growth, yaitu perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deret hitung. 4. Resources management and The Environment, yaitu adanya unsur misalnya manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas. 5. Natural Cycles and Processes, yaitu kemiskinan yang terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis =, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal terus-menerus.


6. The Marginalization of Woman, yaitu peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki. 7. Cultural and Ethnic Factors, yaitu bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memlihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat-istiadat yang konsumtif saat upacara adat-istiadat keagamaan. 8. Explotative Intermediation, yaitu keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat). 9. Internal Political Fragmentation and Civil stratfe, yaitu suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya yang kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan. 10. International

Processes,

yaitu

bekerjanya

sistem-sistem

internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin. Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan asset yang dimiliki, yaitu : 1. Natural Assets; seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untk mata pencahariannya. 2. Human Assets; menyangkut kualits sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat


pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi). 3. Physical Assets; minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik dan komunikasi. 4. Financial Assets; berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha. 5. Social Assets; berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal

ini

kekuatan bargaining

position dalam pengambilan

keputusan-keputusan politik. 2.2.5 Karekteristik atau Ciri-ciri Penduduk Miskin Emil Salim (1976) mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, kelima karakteristik kemiskinan tersebut adalah : 1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. 2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. 3. Tingkat pendidikan pada umumnya sendiri. 4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas. 5. Diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin, yaitu : 1. Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan.


2. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. 3. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja). 4. Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area). 5. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup), bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan sosial lainnya. Kelompok penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan dan perkotaan, pada umumnya dapat digolongkan pada buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan, pengemis, dan pengagguran. 2.2.6 Mengukur Kemiskinan Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (Head Count Index), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehinga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. Salah satu cara mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni mengukur derajat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien Gini antar masyarakat miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan (CV) antar masyarakat miskin


(CVP). Koefisien gini atau CV antar masyarakat miskin tersebut penting diketahui karena dampak guncangan perekonomian pada kemiskinan dapt sangat berbeda tergantung pada tingkat dan distribusi sumber daya diantara masyarakat miskin. Prinsip-prinsip untuk mengukur kemiskinan, yakni : 1. Anonimitas independensi, yaitu ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. 2. Monotenisitas, yakni bahwa jika kita memberi sejumlah uang kepada seseorang yang berada dibawah garis kemiskinan, jika diasumsikan semua pendapatan yang lain tetap maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi dari pada sebelumnya. 3. Sensitivitas distribusional, yaitu menyatakan bahwa dengan semua hal lain konstan, jika mentransfer penapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin. 2.2.7 Efek Lingkaran Perangkap Kemiskinan Terhadap Pembangunan Ekonomi Yang dimaksudkan dengan lingkaran perangkap kemiskinan (the vicious circle of poverty), atau dengan singkat perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan yang saling

mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga

menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini terutama dikaitkan kepada nama Nurkse, seorang ahli ekonomi


yang merintis penelaahan mengenai masalah pembentukan modal di negara berkembang. Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran perangkap kemiskinan pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga menghadirkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu negara jadi miskin karena ia merupakan negara miskin” (A country is poor because it is poor). Menurut pendapatnya lingkaran perangkap

kemiskinan

yang

terpenting

adalah

keadaan-keadaan

yang

menyebabkan timbulnya hambatanterhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai tingkat pembangunan yang pesat : dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal.

Tiga Bentuk Perangkap Kemiskinan Dari segi penawaran modal lingkaran perangkap kemiskinan dapat dinyatakan secara berikut. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah. Keadaan yang terakhir ini selanjutnya akan


dapat menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan degan demikian tingkat produktivitas akan tetap rendah. Dari segi permintaan modal, corak lingkaran perangkap kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda. Di negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagi jenis barang terbatas, dan hal yang belakangan disebutkan ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Sedangkan pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal

yang terbatas pada masa lalu.

Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal. Dalam bagian lain dari analisis Nurkse, ia menyatakan bahwa peningkatan pembentukan modal bukan saja dibatasi oleh lingkaran perangakap kemiskinan seperti yang dijelaskan di atas, tetapi juga oleh adanya international demonstration effect. Yang dimaksudkan dengan ini adalah kecendrungan untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju. Di samping kedua lingkaran perangkap kemisikinan ini, Meier dan Baldwin mengemukakan satu lingkaran perangkap kemiskinan lain. Lingkaran kemiskinan ini timbul dari hubungan saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang belum dikembangkan. Untuk mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki, harus ada tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi.


Hubungan antara Ketiga Perangkap Kemiskinan Kekayaan alam kurang dikembangkan (3) Masyarakat masih terbelakang Kekurangan modal

(1)

Pembentukan modal yang rendah

Produktivitas rendah

Tabungan rendah

Pembentukan

(2)

modal rendah

Pendapatan riil rendah

Gambar 2.1. Hubungan antara Ketiga Perangkap Kemiskinan Pada gambar di atas teori lingkaran perangkap kemiskinan menjelaskan bahwa: 1. Adanya ketidakmapuan mengerahkan tabungan yang cukup. 2. Kurangnya rangsangan melakukan penanaman modal. 3. Rendahnya

taraf

pendidikan,

pengetahuan,

dan

kemahiran

masyarakat, merupakan tiga faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal dan perkembangan ekonomi.


2.3 Pertumbuhan Ekonomi 2.3.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” dalam produksi itu sendiri. Simon Kuznets mendefenisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, dimana pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan kepada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. 2.3.2 Mengukur Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Salah satu kegunaan penting dari data-data pendapatan nasional adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari tahun ke tahun. Dalam perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pada hargaharga yang berlaku pada tahun tersebut. Apabila menggunakan harga berlaku, maka nilai pendapatan nasional menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dikarenakan oleh pertambahan


barang dan jasa dalam perekonomian serta adanya kenaikan-kenaikan harga berlaku dari waktu ke waktu. Pendapatan

nasional

berdasarkan

harga

tetap

yakni

perhitungan

pendapatan nesional dengan menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu (tahun dasar) yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. Nilai pendapatan nasional yang diperoleh secara harga tetap ini dinamakan pendapatan nasional riil. Perhitungan ekonomi biasanya menggunakan data PDB triwulan dan tahunan. Adapun konsep perhitungan petumbuhan ekonomi dalam satu periode (Rahardja. 2000), yaitu : Gt =

x 100%

Dimana : Gt

= Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

PDBRt = Produk Domestik Bruto Riil periode t (berdasarkan harga konstan) PDBRt-1= PDBR satu periode sebelumnya Jika interval waktu lebih dari satu periode maka perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan eksponensial : PDBRt = PDBR0 (1+r)2 Dimana : PDBRt = PDBR periode t PDBR0 = PDBR periode t r

= tingkat pertumbuhan


t

= jarak periode

Perhitungan PDB dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: 1. PDB menurut harga berlaku Dimana PDB dengan faktor inflasi yang masih terkandung di dalamnya. 2. PDB menurut harga konstan Dimana PDB meniadakan faktor inflasi. Artinya pengaruh perubahan harga telah dihilangkan. Untuk menghitung besarnya pendaptan nasional atau regional, maka ada tiga metode pendekatan yang dipakai : 1. Pendekatan Produksi (Production Approach) Metode ini dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan sektor ekonomi produktif dalam wilayah suatu negara. Secara matematis : NI = P1Q1 + P2Q2 + … + PnQn Dimana : NI

= PDB (Produk Domestik Bruto).

P1, P2,…, Pn = Harga satuan produk pada satuan Masing-masing sektor ekonomi. Q1, Q2,…, Qn = Jumlah produk pada satuan masing-masing sektor ekonomi yang dipakai hanya nilai tambah bruto saja agar dapat menghindari adanya perhitungan ganda. Yang dipakai hanya nilai tambah bruto saja agar dapat menghindari adanya perhitungan ganda. 2.

Pendekatan Pendapatan (Income Approach)


Metode ini dihitung dengan menjumlahkan besarnya total pendapatan atau balas jasa setiap faktor-faktor produksi. Secara matematis : Y = Yw + Yr + Yi + Yp Dimana : Y

= Pendapatan Nasional atau PDB

Yw

= Pendapatan Upah/ gaji

Yr

= Pendapatan Sewa

Yi

= Pendapatan Bunga

Yp

= Pendapatan Laba atau profit 3.

Pendekatan Pengeluaran (Consumption Approach)

Metode ini dihitung dengan menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan berbagai golongan pembeli dalam masyarakat. Secara matematis : Y = C + I + G + (X-M) Dimana : Y

= PDB (Produk Domestik Bruto)

C

= Pengeluaran Rumah Tangga Konsumen Untuk Konsumsi

I

= Pengeluaran Rumah Tangga Perusahaan Untuk Investasi

G

= Pengeluaran Rumah Tangga Pemerintah

(X-M)

= Ekspor Netto atau Perusahaan Rumah Luar Negeri

Yang dihitung hanya nilai transaksi-transaksi barang jadi saja, untuk menghindari adanya perhitungan ganda.


2.3.3 Komponen Utama Pertumbuhan Ekonomi Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah : 1. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modul atau sumber daya manusia. Akumulasi modal terjdi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. 2. Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumnuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestik. 3. Kemajuan teknologi yang terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaanpekerjaan tradisional. Dalam hal ini dikenal ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi, yaitu : • Kemajuan teknologi yang bersifat netral. • Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja. • Kemajuan teknologi yang hemat modal.


2.3.4 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi a.

Teori Ekonomi Klasik

Dalam teori pertumbuhan klasik terdapat kekurangan penduduk, produksi merjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendaptan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi marginal akan mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendaptan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Y1 Y*PK

M

YPK

Y0

N0 N1

Jumlah Penduduk

Gambar 2.2. Jumlah Penduduk Optimal Pada gambar di atas kurva YPK menunjukkan tingkat pendapatan per kapita pada berbagai jumlah penduduk penduduk, dan M adalah puncak kurva tersebut. Maka penduduk optimal adalah jumlah penduduk sebanyak N0, dan pendapatan per kapita yang paling maksimum adalah Y0. Kurva YPK akan terus-menerus bergerak ke atas (misalnya menjadi Y*PK). Perubahan seperti ini menyebabkan


dua hal berikut : 1. Penduduk optimum akan bergeser dari N0 ke kanan (misalnya menjadi N1) dan 2. Pada penduduk optimum N1 pendapatan per kapita lebih tinggi dari Y0 (yaitu menjadi Y1). b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik (Neo Classic Growth Theory) Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) dan berdasarkan teori-teori klasik sebelumnya yang telah disempurnakannya. Adapun beberapa asumsi penting dalam memahami model Solow (Rahardja. 2001) : 1. Tingkat

teknologi dianggap konstan (tidak

ada kemajuan

teknologi). 2. Tingkat depresiasi dianggap konstan. 3. Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal. 4. Tidak ada sektor pemerintah. 5. Tingkat pertambahan penduduk (tenaga kerja) dianggap konstan. 6. Dalam mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja. c.

Teori Pertumbuhan Endogenus (Endogenous Growth Theory)

Teori yang dikembakna oleh Roemr (1986) ini merupakan perkembangan mutakhir teori pertumbuhan Klasik-Neo Klasik (Rahardja. 2001). Dalam teori ini disebut bahwa teknologi bersifat endogenus. Hal ini karena teknologi dianggap sebagai faktor produksi tetap (fixed input) sehingga mengakibatkan terjadinya The Law of Diminishing Return. Dalam jangka panjang yang lebih serius dari memperlakukan teknologi sebagai

faktor

eksogen dan konstan adalah


perekonomian yang lebih dulu maju akan terkejar oleh perekonomian yang lebih terbelakang dengan asumsi bahwa tingkat pertambahan penduduk, tingkat tabungan dan akses terhadap teknologi adalah sama. Teknologi merupakan barang publik. Artinya teknologi dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat walaupun bukan si penemu teknologi tersebut dan tanpa mengeluarkan biaya riset atau penelitian. Sehingga dalam hal ini teknologi disebut sebagai faktor endogen. d. Teori Schumpeter Menurut Schumpeter bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan

entrepreneurship.

Schumpeter

berpendapat

bahwa

kalangan

pengusaha yang memiliki kemampuan dan keberanian dalam menciptakan dan mengaplikasikan inovasi-inovasi baru baik dalam masalah produksi, penyusunan teknik tahap produksi maupun sistem manajemennya. Schumpeter

berpandangan

kemajuan

perekonomian

disebabkan

diberkannya kebebasan untuk para entrepreneur (Rahardja. 2001). Namun, kebebasan ini dapat menimbulkan monopoli pasar yang nantinya akan memunculkan masalah non ekonomi sehingga akan dapat menghancurkan sisstem kapitalis tersebut. e.

Teori Harrod-Domar

Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihar tingkat laju


pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output. f. Teori Pertumbuhan Rostow Menurut W.W Rostow pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Analisis Rostow ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara. Dalam bukunya “The Stage of Economic” (1960), Rostow mengemukakan tahap-tahap dalam proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya ke dalam lima tahap, yaitu : 1. Tahap masyarakat tradisional (The traditional Society), 2. Tahap peletakan dasar untuk tinggal landas (The Precenditional Society), 3. Tahap tinggal landas (The take Off), 4. Tahap gerak menuju kematangan (The Drive to Martirity), 5. Tahap era konsumsi tinggi massa (The Age of High Mass consumption). g. Teori Pertumbuhan Kuznet Kuznet mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional dan ideologis yang diperlukannya. Dalam analisisnya, Kuznet


mengemukakan enam ciri petumbuhan ekonomi modern yang di manifestasikan dalam proses pertumbuhan oleh semua negara yang telah maju (suryana, 2000), yaitu : a. Dua variabel ekonomi agregatif 1. Tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk 2. Tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja. b. Dua variabel transformasi struktural 3. Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi. 4. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi.

c. Dua faktor yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional 5. Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku. 6. Pertumbuhan ekonomi ini hanya sebatas pada sepertiga populasi dunia. h. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern Dalam literatur-literatur konvensional, demokrasi dianggap sebagai barang mewah. Tuntutan akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita. Hipotesis yang berkaitan dengan ini adalah hipotesis pilihan yang tidak menyenangkan (cruel choice) antara dua demokrasi dan disiplin. Karena


demokrasi pada tahap awal pembangunan tidak terlalu bersahabat dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka yang dibutuhkan oleh suatu negara adalah disiplin. Teori Konvensional yang lain adalah hipotesis tetesan ke bawah (trickle down) yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan member sumbangan pada pembangunan manusia. Jika pembangunan meningkat, maka masyarakat dapat membelanjakan lebih banyak untuk pembangunan manusia. Berdasarkan kedua hipotesa tersebut, hubungan antara pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan satu garis linear satu arah, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi penggeraknya. Namun bukti-bukti mengenai kebenaran hipotesa cruel choice dan trickle down tidak terlalu meyakinkan. Jika digambar kedalam suatu diagram, bentuk hubungan ini seperti pada gambar 2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Demokrasi

Pembagunan Manusia

Gambar 2.3. Hubungan antara Pembangunan Manusia, Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Model pertumbuhan endogenus (dari dalam) memberikan suatu kerangka alternative untuk mempelajari hubungan antara pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa perbaikan dalam tingkat


kematian bayi, dan pencapaian pendidikan dasar akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada gilirannya akan secara substansial meningkatkan peluang bahwa dari waktu ke waktu lembagalembaga politik akan menjadi lebih demokratis. Studi lintas negara yang dilakukan oleh Barro menemukan adanya hubungan kausal antara kematian bayi dan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga mengikuti teori moal manusia atau human capital theory. Dengan membangun hubungan tersebut, Barro secara efektif menolak hipotesa trickle down yang menyatakan bahwa pembangunan manusia yang tinggi hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, dalam kerangka ini, demokrasi masih dianggap sebagai barang mewah, dengan implikasi bahwa negara-negara miskin tinggi dapt (atau mungkin seharusnya tidak) berdemokrasi. Kerangka Barro digambarkan dalam gambar 2.4. Pembangunan Manusia

Pertumbuhan Ekonomi

Demokrasi

Gambar 2.4. Kerangka Barro Bhalla memperkenalkan perspektif lain dalam perdebatan ini. Ia menemukan adanya pengaruh positif dari demokrasi cendrung untuk melindungi hak milik dan kontrak yang penting artinya bagi berfungsinya ekonomi pasar


dengan baik, yang memerlukan dukungan dari sektor swasta. Walaupun Bhalla tidak secara langsung meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia, dengan membalik hubungan kausalitasnya, temuannya secara tidak langsung membawa pada pendekatan trickle down terhadap pembangunan. Demokrasi

Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Manusia

Gambar 2.5. Pendekatan Trickle Down terhadap Pembangunan Laporan pembangunan manusia untuk Indonesia ini menunjukan argument bahwa pembangunan manusia merupakan unsur terpenting bagi konolidasi demokrasi. Fakta-fakta dan argument-argument yang dijabarkan dalam tinjauan teoritis ini memungkinkan kita untuk melengkapi hubungan antara pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana ketiga variabel berinteraksi satu sama lainnya untuk menghasilkan segitiga kebaikan (virtous triangle).


Pembagunan Manusia

Pertumbuhan Ekonomi

Demokrasi

Gambar 2.6. Virtous Triangle Dalam segitiga kebaikan ini, pembangunan manusia secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui demokrasi. Efek langsung dari pembangunan manusia terhadap pembangunan mengikuti teori modal manusia dan model pertumbuhan endogenous yang banyak ditemukan dalam berbagai literatur empiris. Penelitian Bank Dunia dan Bank Pembagunan Asia menemukan bahwa melek huruf yang tinggi, angka kematian bayi yang rendah, ketidakmerataan dan kemiskinan yang rendah memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi yang cepat di Asia Timur dan Tenggara. 2.4

Pengeluaran Pemerintah Dalam kebijakan fiscal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran, yaitu

anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran brimbang adalah suaatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran (G = T). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari


penerimaan (G < T) sedangkan anggaran defisit adalah anggaran dimana komposisi pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan (G > T). Anggaran surplus digunkan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah

pengangguran

mengurangangi

angka

dan

peningkatan

pengangguran,

pertumbuhan

pemerintah

ekonomi

dapat

untuk

meningkatkan

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sampai dengan tahun 2004, rincian belanja pemerintah pusat masih terdiri dari : 1. Pengeluaran rutin dan 2. Pengeluaran pembangunan. Namun sejak tahun 2005 mulai diterapkan penyatuan anggaran

(unified

budgeti)

antara

pengeluaran

rutin

dan

pengeluaran

pembangunan. 2.4.1

Pengeluaran Rutin Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan

dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan asset

negara,

pemenuhan

kewajiban

pemerintah

kepada

pihak

ketiga,

perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian (Djunasien dan Hidayat,1989). Besarnya pengeluaran rutin dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan stabilitas perekonomian, seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang, dan pengalihan subsidi agar lebih tepat


sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah terutama dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, lonjokan pengeluaran pemerintah yang terjadi pada pos pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik yang paling mendasar antara pinjaman dari dalam dan luar negeri yaitu pada implikasi disaat pengembalian. 2.4.2 Pengeluaran Pembagunan Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang bersifat modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditunjukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil imobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Dalam teori ekonomi makro, ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran, yaitu : 1. Pegeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. 3. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer (transfer payment). Di samping itu, pengelolaan anggaran pembangunan juga harus tetap ditempatkan sebagai bagian yang utuh dari upaya menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat, melalui upaya mngurangi upaya menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, dan penjaman


program. Pegelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk Departemen Hankam, dan pemerintah daerah, yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola oleh instansi pusat, dan dana pembangunan yang dikelola daerah (Djamin, 1993). Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri, maka pembiayaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pada tahun 1994-2004 pembiayaan pembangunan dengan dana yang bersumber dari luar negeri diupayakan untuk secara bertahap dikurangi. Untuk itu, pembiayaan proyek harus dimanfaatkan secara lebih optimal terutama bagi kegiatan ekonomi yang produktif dan dilaksanakan secara lebih optimal terutama bagi kegiatan ekonomi yang produktif dan dilaksanakan secara lebih transparan, efektif, dan efisien. Dengan demikian pemilihan proyek-proyek yang pembiayaan bersumber dari pinjaman luar negeri harus dilakukan berdasarkan prioritas sehingga dapat mendukung penciptaan sasaran. Perubahan dalam pengeluaran pemertintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Jika perekonomian berada dalam keadaan resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan untuk menaikkan output. Jika sedang berada dalam masa makmur (booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi. Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi (Suparmoko, 1996) :


1. Pengeluaran itu merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa mendatang. 2. Pengeluaran

itu

langsung

memberikan

kesejahteraan

dan

kegembiraan bagi masyarakat. 3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. 4. Penyediaan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Berdasarkan penilaian ini, pengeluaran negara dapat dibedakan atas : • Pengeluaran yang self liquiditing sebagian dan seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek barang produktif ekspor. • Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungankeuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain yang akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk

bidang

pengairan,

pertanian,

pendidikan,

kesehatan

masyarakat (public health). • Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif,

yaitu

pengeluaran

yang

langsung

menambah

kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monument, objek-objek wisata


dan sebagainya. Dan hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi. • Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik. • Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak yatim piatu, kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka dimasa mendatang pada usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar. 2.4.3

Teori Pengeluaran Pemerintah Teori- teori pengeluaran pemerintah dibedakan atas dua yaitu : teori makro

dan teori mikro ( Mangkusubroto, 2001). 1) Teori Makro Teori makro perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan : a. Model

pembangunan

tentang

perkembangan

pengeluaran

pemerintah Model

ini

dikembangkan

oleh

Rostow

dan

Musgrave

yang

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus


menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi,dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemrintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa pubik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi memyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit (complicated). Misalnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh perkembangan sektor industry menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negative dari polusi terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat menigkatkan kesejahteraan mereka. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.


Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oelh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. b. Teori Wagner Teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (mangkoesoebroto, 2001). Hukum tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

>

>

> …… >

Keteragan : PkPP = Pengeluaran Pemerintah Per Kapita PPk

= Pendapatan Nasional Per Kapita

1,2…n = Indeks Waktu (tahun) Wagner mendasarkan pandangan nya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari masyarakat lain. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu : tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan


demografi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997). Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industriindustri dan hubungan industry dengan masyarakat akan rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negative menjadi semakin besar. Namun hukum wagner terdapat kelemahan yaitu tidak didasarkan pada suatu teori pemilihan barang-barang publik. Hukum Wagner ini ditunjukan dalam gambar 2.3 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditujukan oleh kurva 1 dibawah ini : Pengeluaran Pemerintah/GDP Kurva 1

Kurva 2

Waktu

Gambar 2.7. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

c. Teori Peacock dan Wiseman Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Peacock dan Wiseman menyatakan sebagai berikut : masyarakat mempunyai


suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak yang menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Jadi dalam keadaan normal kenaikan pendapatan nasional meningkatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal terganggu misalnya disebabkan oleh perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi masalah itu. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga mengalami peningkatan, dan pemerintah meningkatkan penerimaanya dengan cara menaikkan tariff pajak sehingga dana swasta untuk ivestasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek penglihatan (displacement effect) yaitu adanya suatu gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialaihkan pada aktivitas pemerintah. Selain tiu, banyak aktivitas pemerintah yang beru kelihatan setelah terjadinya perang yang disebut dengan efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ketangan pemerintah sebgaian kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh swasta. Ini dinamakan efek konsentrasi (consentrastion effect).


Pengeluaran pemerintah/GDP Wagner,Solow Musgrave

Peacock dan Wiseman

Tahun

Gambar 2.8. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Satu hal dalamteori peacock dan wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan bahwa adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapakah toleransi pajak tersebut. 2) Teori Mikro Tujuan dari ekonomi mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang public menentukan jumlah barang public yang akan disediakan tersebut selanjutnya kan menimbulkan permintaan akan barang lain. Sebagai contoh, misalnya pemerintah menetapkan akan membuat sebuah pelabuhan udara baru. Pelaksanaan pembuatan pelabuhan udara tersebut menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti semen, baja, alat-alat pengangkutan lain sebagainya.


2.5 Penelitian-Penelitian Sebelumnya Penelitian yang dilakukan oleh Alex Febrianto M. (2009), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia” bahwa variabel yang terikat dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin sedangkan variabel bebasnya terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi. Hasil dari regresi yang ditunjukkan dalam penelitiannya menunjukkan hubungan dari variabel-variabel antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin adalah negatif sedangkan pada sisi yang lain menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi dengan penduduk miskin adalah positif. Artinya untuk mengurangin jumlah penduduk miskin pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada sisi lain pengangguran dan inflasi harus dikurangi. Penelitian yang dilakukan oleh Corel Asion (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara” bahwa variabel yang terikat dalam penelitian merupakan pertumbuhan ekonomi atau PDRB dan variabel bebasnya terdiri dari pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing dan tenaga kerja. Hasil dari regresi penelitiannya dengan menggunakan program eviews maka dapat diketahui bahwa pengeluaran pemerintah penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera utara, sedangkan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara.


Penelitian yang dilakukan oleh M. Ilham Irawan (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia” bahwa variabel yang terikat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari empat variabel memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, yaitu PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing, dan variabel lainnya yaitu penanaman modal dalam negeri tidak segnifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

2.6 Kerangka Pemikiran Berdasarkan perumusan masalah, metode penelitian dan tujuan penelitian maka dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

Jumlah Penduduk Miskin (X1)

Pertumbuhan Ekonomi (X2)

Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Pengeluaran Pemerintah (X3)


BAB II URAIAN TEORETIS Definisi Pembangunan Manusia dan Pengukurannya. UNDP (United Nation Development Programme) mendefenisikan

Recommend Documents