BAB II PERKOPERASIAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. A. Perkoperasian sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat

BAB II PERKOPERASIAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Perkoperasian sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat 1.

Pengertian koperasi Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari bahasa latin

yaitu cum yang berarti “dengan”, dan aperari yang berarti “bekerja”. Dari kedua kata ini. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan Co dan Operation, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperation Vereneging yang berarti “bekerja bersama” dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.16 Kata Cooperation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan suatu keluarga, dimana segala sesuatunya dikerjakan secara bersama-sama dan ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.17

16

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2. 17 Andjar Pachta W dan Myra Rosana Bachtiar, Hukum Koperasi Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17.

20 Universitas Sumatera Utara

21

Mohammad Hatta dalam The Cooperative Movement in Indonesia, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.18 Selanjutnya dikemukakan oleh Mohammad Hatta gerakan koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong-menolong diantara anggotaanggotanya yang melahirkan rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan. International Coorpartive Alliance (ICA) memberikan definisi koperasi sebagai berikut : Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan dan usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang koperasi mendefinisikan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Dikarenakan perkembangan zaman diiringi dengan orde baru yang menginginkan semangat dan jiwa orde baru maka lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

1992

tentang

Perkoperasian

mendefinisikan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan asas 18 19

Ibid., hlm. 19. Ibid., hlm. 30.

Universitas Sumatera Utara

22

kekeluargaan. Dengan ketatnya persaingan usaha yang sangat ketat ini dan semakin meningkatnya masyarakat yang menganut sistem ekonomi liberal dan individualis, memaksa pemerintah untuk membuat Undang-Undang perkoperasian yang baru agar dapat menyelaraskan dengan keadaan ekonomi global. Sehingga terbitlah UU 17/2012 tentang Perkoperasian. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2012

tentang

Perkoperasian

memberikan definisi bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Namun Undang-Undang ini memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat. Dikarenakan tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Sehingga mengakibatkan dibatalkannya UU 17/2012 tentang Perkoperasian dan secara langsung memberlakukan

Undang-Undang Perkoperasian sampai dengan terbentuknya

Undang-Undang koperasi baru. Beberapa rumusan definisi dan pengertian koperasi di atas, jelas dapat diketahui tentang ciri-ciri yang khas dimiliki koperasi di negara kita, yaitu : a.

Adanya sekelompok orang yang mempunyai kepentingan ekonomis yang sama.

b.

Memiliki dan membangun satu usaha secara bersama-sama.

c.

Memiliki motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kekuatan utama dari kelompok.


23

d.

Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan individu atau anggota adalah tujuan utama usaha bersama.

2.

Sejarah koperasi a. Sejarah koperasi pada umumnya Koperasi sebagai produk budaya eksistensinya tak dapat dilepaskan dari

sejarah panjangnya sebagai sebuah gerakan perubahan sosial. Gerakan koperasi di dunia lahir adalah untuk memerangi pemerasan, kebodohan, kemiskinan, dominasi, persaingan bebas dan berbagai bentuk eksploitasi kemanusiaan lainya. Koperasi merupakan sejarah perkembangan pemikiran manusia yang tujuanya adalah untuk mengangkat derajat kemanusian lebih tinggi diatas entitas modal dalam sistem yang kapitalistik. Koperasi merupakan institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal revolusi industrial di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi PraIndustri. Koperasi modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. b. Masa Penjajahan Belanda Di Indonesia ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmajapada, diawali pada tanggal 16 Desember 1895 beliau mendirikan “De Porwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” (Bank Bantuan dan Simpanan Purwokerto) atau lebih dikenal dengan sebutan “ Bank Priyayi Purwokerto”. Bank ini didirikan dengan


24

tujuan untuk menolong para pegawai pemerintah di wilayah purwokerto yang sering terjerat hutang pada rentenir.20 Koperasi dalam aktivitasnya, lembaga keuangan tersebut memberikan kredit tidak hanya sebatas pada pegawai pemerintah, melainkan juga kepada petani. Bank tersebut untuk selanjutnya oleh de Wolf van Westerrode diubah menjadi “Purwokerto Hulp, Spaaren, Landbouwer Credit Bank” (bank Bantuan dan Simpanan serta Kredit Petani Purwokerto.21 Zaman Belanda Perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan, terutama ekonomi dari penduduk pribumi. Hal ini dapat dikaitkan dengan penggolongan dan diskriminasi penduduk Indonesia kedalam penduduk golongan Eropa dan Timur Asing (India dan Cina) di satu pihak dengan penduduk pribumi dipihak yang lain.22 Tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging yang berlaku baik bagi penduduk golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.23 Akan tetapi, karena aturan tersebut merupakan terjemahan dari peraturan koperasi di Belanda, maka koperasi seakan hanya diperuntukkanbagi orang-orang belanda dan cina.Hal ini mengingat dalam pendirian koperasi disyaratkan beberapa hal yang tidak dapat dipenuhi oleh penduduk pribumi, yaitu: 1) Akte pendirian harus dibuat oleh Notaris, dimana pembuatan akta tersebut memerlukan biaya yang cukup tinggi;

20

Muslimin Nasution, Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional,( Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian, 2008). hal 120. 21 Ibid, hlm. 123. 22 Hudiyanto, Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan, (Yogjakarta: UII Pres Yogjakarta,2002). hlm. 176. 23 Ibid, hlm. 125.


25

2) Biaya materai sekurang-kurangnya 50 gulden; dan 3) Hak atas tanah harus diatur menurut aturan hukum Eropa.24 Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi. c. Zaman Jepang Kedudukan Jepang menggantikan Belanda di Indonesia mengubah banyak hal. Susunan dan tata cara pemerintahan di daerah bekas Belanda diatur menurut kebutuhan perang dan tidak lagi merupakan suatu daerah pemerintahan. Pemerintah menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1942 yang antara lain menentukan bahwa untuk mendirikan perkumpulan dan mengadakan rapatrapat harus minta ijin terlebih dahulu pada Syuutjokan (residen).25 Penyempitan ruang gerak koperasi juga terjadi ketika pemerintahan militer Jepang mempekerjakan para pegawai Jawatan Koperasi langsung dibawah residen, sehingga hubungan antara Jawatan Koperasi di pusat dan daerah menjadi putus. Tahun 1944 penguasa Jepang mendirikan di Kantor Perekonomian Daerah dengan tugas mengurus hal-hal yang menyangkut perekonomian rakyat. Kantor Jawatan Koperasi akhirnya merupakan bagian dari kantor tersebut, sehingga tugasnya hanya mengurusi masalah koperasi, terlepas dari perdagangan. Koperasi semata-mata hanya menjadi alat pemerintahan militeruntuk mengadakan 24

Soenarto Djojosoempeno, Pola Koperasi Indonesia dan Perkembangannya, (Jogjakarta: Sinar Asia,1964). Hlm. 90. 25 Hadoyanto, Op.Cit, hal 177.


26

pengumpulan dan distribusi barang-barang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan perang. d. Zaman Awal Kemerdekaan Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia membawa arah baru bagi pengembangan koperasi dengan dicantumkannya usaha koperasi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bangun usaha yang cocok dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah koperasi. Agar pegembangan koperasi bisa lebih sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 akhirnya dilakukan reorganisasi di mana Jawatan yang mengurusi Koperasi dipisahkan dari Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Urusan Koperasi diserahkan pada Jawatan Koperasi.26 Pada tahun 1959 perkembangan koperasi mengalami kemerosotan karena koperasi pada masa demokrasi liberal sering menjadi kendaraan politik bagi pemimpin politik, menyebabkan nama koperasi semakin merosot. Pada tahun 1947 diselenggarakan kongres koperasi karena kemerosotan koperasi dan pada kongres tersebut telah diputuskan untuk: 1) Membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI): 2) Menetapkan asas koperasi adalah gotong royong: 3) Mendorong kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dengan koperasi rakyat sebagai pelaksana:

26

Ibid, Hudiyanto, hal. 178.


27

4) Memperhebat dan memperluas pendidikan koperasi di kalangan rakyat, pengurus, dan pegawai serta masyarakat luas: 5) Distribusi barang-barang penting harus diselesaikan oleh koperasi: 6) Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi. Pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang tentang Perkoperasian dengan mendasarkan diri pada UUD Sementara Pasal 38. Karena masih mengacu pada 38 UUD Sementara, maka sering dikatakan bahwa jiwa dari Undang-undang tentang Koperasi itu dianggap bertolak belakang, sehingga koperasi yang berdiri merupakan koperasi yang masih bersemangat liberal dan setengah revolusioner.27 Namun demikian beberapa hal yang membedakan undang-undang dengan peraturan sebelumnya adalah sebagai berikut:28 1) Undang-undang tentang koperasi ini berpedoman pada semangat dan asas gotong royong: 2) Pemerintah tidak lagi hanya bertindak sebagai pendaftar dan penasehat saja melainkan aktif membimbing rakyat untuk berkoperasi: 3) Pegertian mengenai asas dan dasar koperasi yang berasal dari luar negeri harus ditinjau dan di sesuaikan dengan asas gotong royong Indonesia: 4) Koperasi tidak boleh merupakan kosentrasi modal dan kekuatan untuk menguasai perekonomian rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1959 berkaitan dengan koperasi diterbitkan untuk mengganti Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958. Berikut ini

27 28

Soenarto Djojosoempeno, Op.Cit., hal 30. Soenarto Djojosoempeno, Op.Cit., hal 28-29.


28

adalah beberapa pokok pikiran yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1959: 1) Asas koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 perlu diberikan jaminan akan realisasinya dalam penyelenggaraan koperasi: 2) Perlu adanya sikap aktif pemerintah: 3) Unsur demokrasi serta ekonomi terpimpin harus jelas terlihat dalam penyelenggaraan tiap-tiap koperasi: 4) Segenap instansi pemerintah diikutsertakan dalam membimbing gerakan koperasi menurut bidangnya masing-masing: 5) Terutama dalam lapangan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan di daerah-daerah kerja yang merupakan basis perekonomian rakyat diusahakan berdirinya atau ditumbuhkannya koperasi oleh pemerintah. e. Zaman Orde Baru Pergantian kekuasaan dari pemerintahan Sukarno ke Orde Baru diikuti dengan langkah yang sistematis ke arah politik masa mengambang (floating mass) di mana masyarakat harus steril dari hal-hal yang bersifat politik. Banting setir dari politik ke non politik dalam perkembangan koperasi ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Koperasi. Perkembangan Koperasi di Indonesia pada zaman Orde Baru pada akhirnya identik dengan perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD).


29

f. Perkembangan koperasi saat ini Koperasi di seluruh penjuru dunia saat ini telah mampu mengangkat derajat kesejahteraan dan kemanusiaan

hingga menjadi lebih baik, sehingga

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pun harus mengakui dan memberikan kehormatan kepada para aktivis koperasi dengan menjadikan tahun 2012 lalu sebagai tahun koperasi internasional (International Year Co-operative 2012). Selain itu koperasi dalam International Court of Justice (ICJ) telah mendapatkan pengakuan sebagai model organisasi perusahaan yang mampu menjamin keberlanjutanya (sustainability) dan bahkan keamanaan ekonomi (security economic) dan ekonomi ekologis (ecological economic)karena orientasinya yang tidak mengejar keuntungan (profit oriented) namun meningkatkan kesejahteraan anggotanya (benefit oriented).29 Saat ini, koperasi, kapasitasnya bukan saja menjadi layak bagi laki-laki dewasa berkulit putih, tapi untuk segala ras, lintas agama, lintas golongan dan lintas interes politik, untuk perempuan, orang-orang muda dan orang-orang tua yang jompo, miskin ataupun kaya. Hingga saat ini ada 268 anggota organisasi tingkat nasional maupun internasional yang menjadi anggota Internasional Cooperative Alliance (ICA). Dilaporkan oleh ICA bahwa sekurang-kurangnya telah merepresentasikan 100 negara dengan 1 Milyar lebih anggota individu yang sebagian besar diantaranya tinggal di kawasan Asia dan Pasifik.30 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rilisnya tahun 2014 melaporkan, di Colombia, koperasi menguasai 24% jasa kesehatan, di Sweden menyediakan 29

Suroto, “Jatidiri Koperasi dan Undang-Undang Perkoperasian Baru,” Makalah, presentasi di depan DPD RI, 2015. hlm 3 30

Ibid., hlm 3


30

layanan pribadi sehari-hari hingga 60%, di USA 13% jasa layanan listrik dan memiliki separuh saluran distribusi listrik disana. Di sektor keuangan koperasi melayani 326 juta orang anggotanya, 80-99 persen produksi susu di Norwegia, Selandia Baru dan Amerika Serikat, 71 persen untuk produksi perikanan di Korea Selatan dan 40 persen sektor pertanian di Brasil. 31 Ditambahkan oleh ICA , Koperasi di Kenya menyumbang PDB sebesar 45%, New Zealand 22%. Di Perancis ; Credit Mutual, Banque Populaire, Credit Agricole menjadi bank kelas dunia. Di Swiss, Migros dan Suisse menguasai 91% pasar ritel, di Singapore, perusahaan ritel koperasi NTUC Fair Price menguasai 59% pangsa pasar disana. Kurang lebih 3 Milyard orang atau separoh dari jumlah penduduk dunia mendapat layanan dari perluasan

usaha-usaha koperasi. Lebih dari 40%

penduduk USA adalah anggota koperasi, 25% penduduk Iran, 1 dari tiga orang Canada adalah anggota koperasi. Koperasi menyediakan 100 juta pekerjaan yang berarti

20%

lebih

besar

dari

yang

diciptakan

oleh

Korporat

Multinational/Transnasional. Sebagai bonus untuk merayakan tahun koperasi internasional, Desjardin Credit Union dan Credit Mutual meraih predikat sebagai Bank of The Year tahun 2010 di Canada dan Perancis. Dunia seperti mulai mengakui bahwa gerakan koperasi sebagai organisasi modern sejak satu setengah abad lebih lalu telah menunjukkan kontribusinya sebagai sebuah perwajahan dunia yang lebih baik.32 Kenyataan-kenyataan di atas, tentu semakin meyakinkan kita bahwa citacita koperasi sebagai sebuah gerakan perubahan sosial dari sistem masyarakat 31 32

Ibid., hlm. 4 Ibid., hlm. 5


31

yang kapitalistik bisa menjadi kenyataan. Sejarahnya yang panjang dan berlanjut dari generasi ke generasi menunjukkan bahwa koperasi memiliki tradisi yang harmonik terhadap perubahan jaman dan terus berdialog interaktif dengan realitas sosialnya. Koperasi memang produk barat, tapi sebagai suara kemanusiaan terus mengalir ke seluruh penjuru dunia dan sedikit banyak telah mampu membuktikan dirinya sebagai gerakan yang efektif dalam jalan yang damai. Motif koperasi ini jelas, secara ideologis berusaha menciptakan tatanan sosial masyarakat yang lebih berperikemanusiaan dan berkeadilan melalui jalan demokrasi kooperatif. Sementara itu dalam alasan praktisnya juga kongkrit, dimana dengan membentuk atau bergabung bersama di koperasi manfaat-manfaat dari barang atau jasa dapat diperoleh, diproduksi atau di pasarkan lebih baik oleh koperasi daripada di salurkan sendiri melalui saluran swasta kapitalis atau negara. Orientasi yang berbeda itu juga terlihat dari kemampuan koperasi untuk membangun sistem yang memang tidak hanya dapat dilihat dalam dimensi mikro organisasi saja, atau sebagai bangun perusahaan saja. Koperasi sebagai sistem nilai (values system) memiliki dimensi yang luas baik secara makro-ideologi, mikro-organisasi, sebagai wahana individualitas berikut sebagai bagian penting dari social change movement. Secara makro ideologi, koperasi bebicara tentang ideologi, sistem sosial ekonomi, politik pembangunan, kebijakan. Secara mikro organisasi berbicara mengenai perusahaan, profesionalisme dan pengaturan/manajemen. Sebagai wahana idividualita koperasi bergerak dalam fungsinya untuk meningkatkan harga diri. Sebagai movement ingin mewujudkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi partisipatorik.


32

Koperasi adalah organisasi orang-orang yang dilandaskan pada prinsip yang jelas, kerjasama adalah kuncinya, bagi si kaya maupun si miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Siapapun mereka, apakah sebagai individuindividu atau merupakan representasi sebuah kelompok dan bagi mereka segala usahanya ditujukan bagi tegaknya keadilan, demokrasi partisipatif adalah afiliasi koperasi. Tidak ada sifat permusuhan bagi koperasi terhadap siapapun. Tapi koperasi dengan caranya sendiri sudah barang tentu menolak segala bentuk ekspolitasi, penindasan, pembodohan, pemelaratan, dan sebagainya. Kezaliman dari sistem kapitalisme adalah musuh abadi koperasi. Koperasi adalah bagunan sistem yang menginginkan terjadinya keadilan sosial ekonomi secara partisipatif. Dimana kita pahami bahwa suatu sistem ekonomi tentu tidak hanya sebuah perangkat

institusional untuk memuaskan

keinginan dan kebutuhan yang ada, tapi juga sebagai suatu

cara untuk

menciptakan dan membentuk keinginan-keinginan di masa depan . Bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk memuaskan keinginan mereka saat ini bisa mempengaruhi keinginan yang akan mereka punyai kemudian, menjadi orang seperti apa kemudian. Karenanya harus di landaskan pada moral politik dan ekonomi. Mereka tidak hanya harus adil tapi juga disusun supaya mendorong sifat baik keadilan dalam mereka yang ambil bagian di dalamnya (John Rawl, 1995). Koperasi sebagai alternatif dari sistem yang ada, memiliki relevansi yang kuat untuk mewujudkan cita-citanya sebagai bangunan sistem sosial ekonomi yang memungkinkan terwujudnya keadilan.

Sebab sesungguhnya tidak ada

keadilan tanpa hidup bersama, dan tidak ada hidup bersama tanpa keadilan.33

33

Ibid. Hlm. 6


33

Pembangunan mikro organisasi, perusahaan koperasi adalah bangunan perusahaan yang futuristik karena di dalamnya dijamin adanya akses sumberdaya, proses serta pembagian hasilnya secara adil dan merata. Di dalam bangun perusahaan koperasi segala hal yang menyangkut urusan privat (res-privata) dan urusan publik (res-publika) mendapatkan tempat yang seimbang. Konsekuensi sosial dan juga hak-hak privat dijamin dalam sistem koperasi. Melalui koperasi, semangat kewirausahaan sosial (social

entrepreneurship) dibangun dan

profesionalisme berpengabdian (vocational) koperasi diajarkan. Dimensinya sebagai wahana individualitas, koperasi memegang peran penting bagi terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berkepribadian. Bagi masyarakat koperasi, struktur masyarakat yang pincang atas sebab dominasi dikikis dengan selalu mengasah kepercayaan diri bagi tiap-tiap individu melalui model pendidikan koperasi. Ruang-ruang pendidikan koperasi adalah tempat belajar yang mencerdaskan dan memberikan inspirasi bagi munculnya pembaharuan-pembaharuan di dalam struktur masyarakat. Koperasi didalam sistem nilai yang lain, koperasi membutuhkan sayap pergerakan, yaitu sebuah perjuangan bagi terwujudnya nilai-nilai universal ; keadilan, solidaritas, demokrasi, kejujuran/transparansi, dll yang merupakan nilainilai virtus yang selayaknya juga diperjuangkan bagi kita semua yang mencintai tatanan hidup yang lebih baik menuju masyarakat global yang lebih berkemanusian dan berkeadilan (humanistic global community). Karena sejarah pemikiran demikian maka koperasi bukanlah sub-sistem dari sistem mainstream yang ada. Kalau persoalannya dia dapat bertahan di dalam sistem apapun, itu


34

karena sifat koperasi yang cukup kenyal.

Tapi koperasi adalah memiliki

identitasnya sendiri, dan karena identitasnya tersebut maka koperasi ada. Beberapa prasyarat utama agar koperasi kita berkembang menjadi koperasi kelas dunia. Perasyaratan utamanya adalah tunduk patuh pada nilai-nilai koperasi yang

dioperasionalisasi

dalam

prinsip-prinsipnya.

Sebagaimana

menjadi

keberhasilan koperasi-koperasi kelas dunia, yang tak dapat dibantah, selain harus memenuhi besarnya perputaran bisnis dan asset, mereka semuanya tunduk patuh pada ICIS (International Co-opeative Identity Statement ) atau jatidiri koperasi. Selain penerapan VBPMC (Value Base Profesional Management Co-operative) sebagai terjemahannya dalam operasionalisasi manajemen. Dengan kata lain, koperasi-koperasi tersebut menjadikan jatidiri koperasi sebagai keunggulannya ditengah persaingan yang ketat dengan perusahaan swasta kapitalis. Diantara prasyarat tersebut adalah ; keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi, kepedulian terhadap komunitas.34 3.

Landasan perkoperasian di Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab II

Pasal 2, mengemukakan bahwa landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, landasan struktural : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan landasan geraknya; Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara

34

Ibid., hlm 7


35

Republik Indonesia Tahun 1945 , beserta penjelasannya; landasan mentalnya : Setia kawan dan kesadaran berpribadi.35 a. Landasan ideal Landasan ideal koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi.36 Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, karena itu landasan ideal Negara Republik Indonesia adala Pancasila. b. Landasan struktural dan gerak koperasi Indonesia Landasan struktural adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup masyarakat. Sedangkan landasan gerak koperasi adalah ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang koperasi Indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.37 c. Landasan mental koperasi Indonesia Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Kedua landasan mental ini harus bersatu padu, saling memperkuat satu dengan yang lain. Dalam kehidupan berkoperasi keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi serta saling awas mengawasi. 35

Sudarsono dan Edilius, Koperasi dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 73. 36 Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti, Dinamika Koperas (Jakarta: Bina Adiaksara,2007), hlm. 8. 37 Ibid., hlm. 9.


36

4.

Asas Koperasi Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang

di dalam Undang-Undang Perkoperasian Bab II Pasal 2. Asas Kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat dalam jiwa bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong-royongan dalamm arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.38 Koperasi sebagai suatu usaha bersama, harus mencerminkan ketentuanketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Di dalam suatu keluarga nampak bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong-royong, yang mencerminkan semangat kebersamaan. Gotong-royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian yang luas, yaitu :39 a. Gotong-royong dalam ruang lingkup organisasi. b. Bersifat terus-menerus dan dinamis. c. Dalam bidang hubungan ekenomi. d. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan. 38 39

R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op.Cit., hlm. 37. Ibid., hlm. 38.


37

Asas koperasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Coorperative Principle ini berasal dari bahasa Latin: Principium yang berarti basis atau landasan dan inipun mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai cita-cita utama atau kekuatan atau peraturan organisasi.40 5.

Tujuan koperasi Koperasi didirikan dan dikembangkan secara umum bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Namun demikian tujuan pengembangan koperasi di Indonesia nampak lebih spesifik sebagaimana bisa dibaca dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian itu maka dapat disaksikan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliput 3 (tiga hal):41

Untuk

kesejahteraan

memajukan masyarakat;

kesejahteraan dan

turut

anggotanya;

serta

dalam

untuk

memajukan

membangun

tatanan

perekonomian Indonesia. Koperasi Indonesia sebagai gerakan ekonomi rakyat, hal ini bertujuan untuk menggerakkan rakyat untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran dan merubah perekonomian masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, membawa dampak meningkatnya pula pengangguran, karena berkurangnya atau semaakin sulitnya lapangan 40

Hendrojogi, Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktek (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30. 41 Revirisond Baswir, Koperasi Indonesia (Yogyakarta: BPPE, 1997), hlm. 48.


38

pekerjaan. Hal ini merupakan masalah nasional tidak mudah untuk mengatasinya. Dalam menghadapi persoalan seperti ini, kehadiran koperasi yang didirikan sebagai gerakan ekonomi rakyat memliki sejumlah program untuk memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat dan angka pengangguran di Indonesia, seperti misalnya Koperasi Unit Desa. Diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang layak. Jika hal tersebut dapat dilakukan koperasi, maka koperasi akan dapat meningkatkan taraf hidup anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dan membuka atau memberikan kesempatan kerja bagi para pencari lapangan pekerjaan.

B. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi 1.

Fungsi koperasi Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi, fungsi utama koperasi tentulah

dalam bidang ekonomi. Namun demikan, karena asas dan prinsip koperasi berbeda dan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, fungsi dan peran koperasi dalam bidang ekonomi tentu berbeda pula dari fungsi dan peran koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut: a.

menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan;

b.

mengembangkan metode pembagian Sisa Hasil Usaha yang lebih adil;

c.

memerangi monopoli dan bentuk bentuk konsentrasi modal lainnya;

d.

menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau;

e.

meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya;

f.

menyederhanakan dan mengefesiensikan sistem tata niaga dengan cara: 1) mengurangi mata rantai perdagangan yang tak perlu;


39

2) melindungi konsumen dari iklan yang membingungkan; 3) menghilangkan praktik-praktik tata niaga yang tidak benar dan tidak jujur. g.

menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalampengelolaan perusahaan;

h.

menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan;

i.

melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara efektif. Sebagaimana halnya dengan fungsi koperasi dalam bidang ekonomi fungsi

dalam bidang sosial juga sangat erat kaitannya dengan asas dan prinsip-prinsip yang dianutnya dan fungsi sosial koperasi disinggung di atas, fungsi ekonomi dan fungsi sosial koperasi pada dasarnya adalah saling berkaitan dengan satu sama lain. Keduanya adalah ibarat dua sisi dari sekeping uang yang sama. Fungsi koperasi dalam bidang sosial ini dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: a. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah maupun dalam membangun suatu tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. b. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing demi terwujudnya tatanan sosial yang adil dan beradab. c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun di atas hubungan-hubungan kebencian melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan. d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.


40

Koperasi dapat mengangkat warga miskin dan lemah menjadi warga kelas menengah. Salah satu parameter keberhasilan demokrasi ekonomi di suatu negara adalah membesarnya jumlah kalangan menengah secara membaik. Karena ada hubungan langsung yang tak terpisahkan antara demokrasi dan perubahan struktur dalam masyarakat. Hubungan ini ditandai, antara lain bertambah luasnya kelompok atau kelas menengah. Selama hal itu terjadi maka implikasi dari politik ekonomi yang mengarah serta menjamin pertumbuhan ekonomi yang berbobot, maka demokrasi ekonomi juga berlangsung. Manakala hal ini tidak terjadi maka diperlukan perubahan struktur yang lebih drastis dan lebih manusiawi.42 2.

Peran koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 menguraikan peran

koperasi Indonesia sebagai berikut: a.

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b.

Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

c.

Memperkokoh perekonomian rakyat sebagaai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nassional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

d.

Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

42

Thobi Mutis, Pengembangan Koperasi (Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia, 1992), hlm. 5.


41

Peran koperasi tersebut hanya dapat tercapai jika koperasi sendiri betulbetul melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Oleh karena itu, koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat dan sebagai sarana peningkatan kemajuan ekonomi rakyat, khususnya golongan ekonomi lemah, harus semakin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan serta mengembangkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai landasan bagi terwujudnya masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran.43 3.

Prinsip koperasi Kata “principle” erat hubungannya dengan istilah “principium” (Latin).

Principlum = permulaan; awal; mula sumber; asal; pangkal; pokok; dasar sebab. Kata “principle” dalam bahasa Inggris berarti sumber atau aal sesuatu; penyebab yang jauh dari sesuatu; kewenangan atau kecakapan asli.44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 menguraikan bahwa:45 (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut: a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya usaha masing-masing anggota. d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. e. Kemandirian (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pila prinsip koperasi sebagai berikuy; a. Pendidikan perkoperasian. b. Kerja sama antar koperasi. Penjelasan dari Undang-Undang Perkoperasian Pasal 5 tersebut, diruaikan bahwa

prinsip

43 44

koperasi

adalah

merupakan

satu

kesatuan

dan

tidak

Mulhadi, Op.cit., hlm. 122. Mahadi, Filsafah Hukum Suatu pengantar (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.

119. 45

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.


42

dapatdipisahkan

dalam

kehidupan

berkoperasi.

Dengan

melaksanakan

keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi.

C. Pembentukan Koperasi Sebagai Badan Usaha Badan

Usaha

atau

perusahaan

adalah

sutau

organisasi

yang

mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang dan atau jasa untuk dijual (Dominick Salvatore, 1989). Dalam setiap perusahaan yang modern, ada 4 sistem yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut, yaitu : 1.

Sistem Keuangan / Ekonomi

2.

Sistem Teknik

3.

Sistem Organisasi dan personalia

4.

Sistem informasi

Ditinjau dari sudut sistem yang saling berinteraksi dalam perusahaan tersebut, maka perusahaan dapat diartikan sebagai kombinasi dari manusia, asset-aset fisik dan nonfisik, informasi dan teknologi. Dengan demikian organisasi perusahaan adalah unit-unit ekonomi, dan karena itu, seluruh aktivtasnya dianalisis dengan model-model ekonomi. Secara teoritis pengertian badan usaha, tujuan dan nilai perusahaan, keterbatasan teori perusahaan, teori laba, fungsi laba itu sendiri, dan relevansinya


43

dengan koperasi yang akan memasuki pasar global, maka perlu diuraikan lebih rinci koperasi sebagai badan usaha dengan segala karakteristiknya. Dengan mengaitkan kombinasi kerangka teori perusahaan, teori ekonomi manajerial, dan teori manajemen keuangan dengan karakter khas koperasi, maka diharapkan dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan variable-variabel apa saja yang menjadi factor penghambat dan factor keberhasilan (key success factors) untuk mencapai tujuan koperasi. Fungsi koperasi sebagai badan usaha, maka koperasi tetap tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi persuahaan dan prinsip-prinsip dasar koperasi. Khusus yang menyangkut aspek perkoperasian, ada 6 aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha yaitu : 1.

Status dan motif anggota koperasi

2.

Kegiatan usaha

3.

Permodalan koperasi

4.

Manajemen koperasi

5.

Organisasi koperasi, dan

6.

Sistem pembagian keuntungan (SHU) a.

Status dan motif anggota koperasi Status anggota koperasi sebagai suatu badan usaha adalah sebagai pemilik

(owner) dan sebagai pemakai (users). Sebagai pemiliki, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.


44

Ditinjau dari sudut status, maka keanggotaan koperasi menjadi basis utama bagi

perkembangan

dan

kelanjutan

hidup

usaha

koperasi.

Sebagai

konsekuensinya, persyaratan kenaggotaan koperasi harus lebih selektif dan ditetapkan kualitas minimal anggota. Calon anggota paling tidak harus memenuhi 2 kriteria : 1) Calon anggota tersebut tidak bagi berada pada tingkat kehidupan di bawah garis kemiskinan, atau orang tersebut paling tidak mempunyai potensi ekonomi ataupun kepentingan ekonomi yang sama. Ini berarti bahwa, calon anggota koperasi haruslah mempunyai aktivitas ekonomi. Konsekuensi logis dari criteria ini ialah bahwa orang yang menganggur (jobless) tidak layak menjadi anggota koperasi. Implikasi dari persyaratan ini adalah bahwa anggota akan terdorong menjadi pengguna jasa koperasi yang baik. 2) Calon anggota koperasi harus memiliki pendapatan (income) yang pasti, sehingga dengan demikian mereka dapat dengan mudah melakukan investasi pada usaha koperasi yang mempunya prospek. Pada saat koperasi membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usahanya, maka seharusnya sumber permodalan yang pertama adalah dari para pemilik. Dampak dari persyaratan kualitas anggota tersebut adalah bahwa setiap orang yang akan menjadi anggota koperasi akan terdorong menjadikan kebutuhan ekonomi sebagai motif dasar. Adalah sangat sulit koperasi berkembang dan mampu bersaing di pasar global apabila kedua criteria minimal di atas tidak dapat dipenuhi. Struktur permodalan koperasi akan tetap menjadi lemah dalam


45

pengembangan usahanya, kendatipun usaha tersebut memiliki prospek yang sangat potensial. Namun demikian, disadari bahwa kualitas persyaratan seperti diuraikan sebelumnya adalah suatu kondisi yang ideal di mana dalam kenyataanya— terutama di negera-negara berkembang seperti Indonesia—sebagian besar masyarakatnya belum memenuhi kualitas criteria tersebut. Selain itu, persyaratan kualitas ini nampaknya juga bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi yang mengatakan bahwa keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. b.

Kegiatan usaha Koperasi sebagai badan usaha, maka proses dan dasar pembentukannya

perlu dipelajari. Pada awalnya, koperasi dibentuk oleh beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Oleh sebab itu, setiap usaha dari koperasi baik yang bersifat bisnis tunggal (single-purpose cooperatives) harus dikaitkan dengan kepentingan atau pun kebutuhan ekonomi anggota. Hal itu dapat dipahami, karena perusahaan koperasi yang mereka miliki merupakan alat untuk memperbaiki ataupun mengurusi ataupun mengurusi kepentingan ekonomi mereka. Diagram status ganda tersebut, dapat dilihat bahwa anggota-anggota koperasi secara individu ataupun rumah tangga mempunyai kebutuhan ekonomi yang sama dan hal itulah factor utama yang mendasari mereka untuk mendirikan perusahaan koperasi. Perumusan program pengembangan perusahaan, rencana kebutuhan anggaran, penetapan pengelola perusahaan, dan lain-lain yang sifatnya strategis ditetapkan dalam rapat anggota, yang dalam diagram disebut kelompok koperasi. Kelompok koperasi ini terdiri dari anggota-anggota koperasi itu sendiri.


46

Factor pembentukan tersebut acuan utama dalam mengembangkan usaha koperasi, maka seluruh kegiatan usaha koperasi didasarkan pada maksimalisasi pelayanan atau pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Kegiatan pelayanan ini tentu sekaligus diharapkan dapat menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan koperasi. Untuk koperasi di Indonesia, lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada Undang-Undang Perkoperasian Pasal 43, yaitu : 1) Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraanya. Pada poin ini, konsep ideal koperasi seperti digambarkan sebelumnya masih seirama dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan. 2) Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi masyarakat yang bukan anggota koperasi. Perlu digarisbawahi bahwa, yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan di sini adalah kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut dimanfaatkan untuk berbisnis dengan nonanggota, untuk mengoptimalkan skala ekonomi (economies of scale) dalam arti memperbesar volume usaha dan menekaan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota. 3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang keidunpan ekonomi rakyat. c.

Permodalan koperasi Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi

koperasi. Modal Usaha terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Adapun pengertian kedua istilah ini adalah sebagai berikut :


47

1) Modal Investasi adalah sejumlah uang yang ditanaman atau dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional suatu perusahaan, yang bersifat tidak mudah diuangkan (unliquid) seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan kantor, dan lain-lain. 2) Modal Kerja adalah sejumlah uang yang tertanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pajak, biaya listrik, dan lain-lain. Ditinjau dari sudut neraca, modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Aktiva lancar adalah harta perusahaan yang dalam jangka paling lama setahun dapat dicairkan menjadi uang kas, seperti deposito jangka pendek, piutangpiutang dagang, persediaan barang, dan uang kas. Acuan pembahasan permodalan koperasi di Indonesia adalah UU No.25/1992 Pasal 41, Bab VII tentang perkoperasian. Disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari : 1) Modal Sendiri, dan 2) Modal Pinjaman Modal sendiri bersumber dari : 1) Simpanan Pokok Anggota, 2) Simpanan Wajib, 3) Dana Cadangan, 4) Donasi atau hibah Modal Pinjaman atau modal luar, bersumber dari :


48

1) Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan 2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya, pinjman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara koperasi. 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5) Sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara hukum. d.

Manajemen koperasi Manajemen koperasi berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan

yang lebih terkenal dengan landasan Pancasila. Landasan yang demikian diwujudkan pada sifat manajemen Koperasi yang bersifat demokrasi. e.

Organisasi koperasi

Struktur organisasi koperasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu : 1) Segi intern organisasi Koperasi Intern organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu : a) Unsur alat-alat perlengkapan organisasi : I. Rapat Anggota II. Pengurus


49

III. Badan Pemeriksa b) Unsur Dewan Penasihat c) Unsur pelaksana, yaitu manajer dan karyawan-karyawan koperasi lainnya 2) Struktur Ekstern Organisasi Koperasi Struktur Estern organisasi pada koperasi dapat dilihat dari UU No.12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, yang didalamnya terdapat tingkatantingkatan koperasi, yaitu : Koperasi Primer, Koperasi Pusat, Koperasi gabungan, dan Koperasi Induk. f.

Sisa hasil usaha Pembagian SHU tidak terlepas dari filosofi dasar koperasi, di mana asas

keadilan menjadi hal yang paling penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi. Jadi sebenarnya SHU tidak dibagi rata kepada seluruh anggotanya, melainkan berdasarkan jasa yang telah diberikan oleh masing-masing anggota. g.

Fase pembentukan koperasi sebagai badan usaha Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk

perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi dengan kepentingan yang sama. Oleh karena koperasi ini biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotongroyong, maka prosedur atau persyaratan pendiriannya pun diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbeli-belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil, dan tanpa dipungut biaya yang tinggi.46

46

R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op.Cit., hlm. 66.


50

Persyaratan untuk mendirkan koperasi yang biasanya telah tertuang dalam Undang-Undang ataupun peraturan koperasi antara lain adalah seperti berikut; 1) Orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. 2) Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama. 3) Harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota, seperti telah ditentukan oleh pemerintah. 4) Harus memenuhi persyaratan wilayah terntentu, seperti telah ditentukan oleh pemerintah. 5) Harus telah dibuat konsep anggran dasar koperasi. Jika persyaratan tersebut telah ada, maka orang-orang yang memprakarsi pembentukan koperasi tersebut mengundang untuk rapat pertama, sebagai rapat pendiri koperasi. Konsep anggaran dasar koperasi seharusnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia pendiri, yang nantinya dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Dalam rapat pendirian ini selain disahkan anggaran dasar koperasi, juga dibentuk pengurus dan pengawas. Setelah perangkat organisasi koperasi terbentuk dalam rapat pendirian tersebut, maka untuk selanjutnya pengurus koperasi mempunyai kewajiban mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai Akta pendirian koperasidan Berita Acara Rapat Pendirian. Dalam akta pendirian koperasi ini tertuang anggaran dasar koperasi yang telah disahkan dalam rapat pendirian, sertatertuang pula nama-nama anggota pengurus.


51

h.

Fase pengesahan koperasi sebaagai badan usaha Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan oleh pengurus

secara tertulis tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, perjabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima ataukah ditolak. Jika permohonan pengesahan ini ditolak, alasan-alasan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada para pendiri dalam jangka paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan. Dalam hal terjadi penolakan permohonan pengesahan, para pendiri dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang ini, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang tersebut. Namun jika permohonan pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi berstatus sebagai badan hukum. Pengesahan ini ditandai dengan diumumkannya akta pendirian koperasi tersebut, kedalam Berita Negara Republik Indonesia. Diperolehnya status badan hukum, maka secara hukum koperasi tersebut telah diakui keberadaannya seperti orang yang mempunyai kecakapan untuk bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai harta kekayaan, melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Namun demikian, sebagai suatu subyek hukum, koperasi adalah merupakan subyek hukum abstrak, yang keberadaannya atas rekayasa manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena merupakan subyek hukum abstrak, maka di dalam menjalankan/melakukan perbuatan-perbuatan hukum,


52

koperasi diwakili oleh perangkat organisasi yang ada padanya, dalam hal ini adalah pengurus.

D. Pengelolaan Badan Usaha Koperasi 1.

Perangkat organisasi koperasi Perangkat organisasi koperasi dapat dilihat dari dua segi, segi intern dan

segi ekstern. Intern organisasi koperasi adalah organisasi yang berhubungan dengan tingkat-tingkat koperasi itu, yaitu hubungan antara koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan dan koperasi induk. Dalam ekstern organisasi ini juga termasuk hubungan tingkat-tingkat koperasi itu dengan Dewan Koperasi Indonesia, yaitu Dewan yang mempersatukan berbagai jenis koperasi dari berbagai tingkat itu ke dalam satu organisasi tunggal yang meliputi seluruh Indonesia.47 a.

Perangkat intern organisasi koperasi Permasalahan utama yang merupakan inti dari organisasi intern adalah

“pemisahan pimpinan dan pelaksanaan serta pengkhususan pimpinan sendiri”.48 Sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian. Organisasi intern koperasi yang disebut sebagai alat kelengkapan organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa. Namun demikian bagi kepentingan koperasi dapat diadakan dewan penasihat. Bahkan lebih dari itu juga masih dibenarkan. Dewasa ini struktur intern organisasi koperasi makin memanjang dan meluas sejalan dengan makin kompleksnya tugas atau kegiatan baik pengurus maupun koperasinya, sehingga diperlukan peran karyawan dan manajer. 47 48

Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti, Op.Cit., hlm. 90. Sudarsono dan Edilius, Op.Cit., hlm. 84.


53

1) Rapat Anggota Rapat anggota merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi disamping pengurus dan badan pemeriksa, juga merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi dimana setiap anggota berhak atas satu suara. 49 Rapat anggota harus merupakan suatu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada para anggota tentang kegiatan-kegiatannya selama tahun lalu. Bersamasama dengan anggota telah menelaah rencana kerja tahun mendatang untuk meningkatkan usaha kemajuan koperasi. 2) Pengurus Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Dalam praktiknya mungkin saja anggota yang berhak dipilih tidak selalu mempunyai keahlian serta kemampuan manajemen. Kondisi seperti inilah yang membuka kemungkinan untuk menunjuk/mengangkat pengurus yang bukan anggota koperasi. Pengurus sebagai pemegang mandat dari anggota harus melakukan pekerjaannya secara terbuka sesuai dengan keputusan-keputusan dalam rapat anggota.50 Pengurus secara berkala perlu mengadakan rapat pengurus, untuk mengambil keputusan guna melaksanakan rencana koperasi yang ditetapkan rapat anggota. 3)

Pengawas Koperasi

Pengawas Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, maka pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar

49 50

Sudarsono dan Edilius, Op.Cit., hlm. 88. Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti, Op.Cit., hlm. 94.


54

(AD). Tugas dan wewenang pengawas koperasi telah diatur dalam Pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992. b.

Perangkat ekstern organisasi koperasi Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

dikenal adanya koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan dan koperasi sekunder seperti yang dikemukakan dalam struktur intern koperasi diatas. Dilihat dari segi pemusatan, maka koperasi pusat, koperasi gabungan dan koperasi sekunder sebagai koperasi yang tingkatnya lebih atas dari koperasi primer, dan dilihat dari segi fungsinya, maka koperasi-koperasi sekunder tersebut juga disebut “organisasi pembantu” (axialiary organizations) yang fungsinya membantu koperasi primer mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, maka koperasi sekunder pada dasarnya menjalankan usaha-usaha yang tidak dapat dilkaukan dengan baik oleh anggota-anggota perorangan secara sendiri-sendiri. Maka dipandang dari segi fungsinya itu, perlu tidaknya salah satu tingkat organisasi tergantung pada keperluan dan efisiensi, yang artinya kalau tidak diperlukan atau tidak efisien karena dibandingkan dengan manfaatnya tidak memadai, tingkat organisasi tersebut dapat ditiadakan. 2.

Tata cara pengelolaan koperasi Berpikiran secara administratrasi maupun dengan tata cara pengelolaan itu

erat sekali hubungannya dengan kebudayaan serta tata cara kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga kita tidak akan mungkin mengembangkan pola-pola berpikir dan praktik-praktik administrasi maupun tata kelola yang terlalu banyak meminta perubahan mental yang terlampau berat atau besar. Gaya pengelolaan Perancis adalah khas Perancis, gaya pengelolaan Jerman adalah khas Jerman, gaya


55

pengelolaan Jepang adalah khas Jepang, masing-masing tidak terpisah dari kebudayaan masing-masing, cara dan praktiknya berbeda, tetapi hasilnya sama baiknya. Demikian pula dengan tata cara pengelolaan koperasi di Indonesia. Tata cara pengelolaan koperasi Indonesia berlandaskan asas kekeluargaan yang lebih terkenal dengan landasan Pancasila. Landasan yang demikan diwujudkan pada sifat tata cara pengelolaan koperasi yang bersifat demokrasi, yaitu:51 a. Kekuasaan tertinggi Semua kebijakan dan keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan di dalam suatu koperasi ditentukan dalam forum rapat anggota berdasarkan hikmah kebijakan permusyawaratan, dimana setiap orang dengan tidak memandang umur, besarnya simpanan di dalam koperasi serta golongan mempunyai hak suara yang sama yaitu satu orang satu hak suara.pengurus berhak hanya dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota. b. Pengurus Pengurus

adalah

anggota

yang dikuasakan

oleh anggota untuk

menggunakan kekayaang anggota yang telah dikumpulkan guna menjalankan usaha bersama itu. c. Pembagian sisa hasil usaha Tujuan suatu koperasi adalah untuk menunjang usaha, atau meningkatkan daya beli anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Karena itu, yang menjadi ukuran bagi keberhasilan suatu koperasi bukan ditentukan berdasarkan besarnya sisa hasil usaha atau laba yang besar, melainkan diukur dari

51

Ibid., hlm. 108.


56

banyaknya anggota dan masyarakat memperoleh pelayanan dari koperasi. Jika kebutuhan koperasi bisa memperoleh sisa hasil usaha, maka itu pun akan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa-jasa anggota itu terhadap koperasi. d. Usaha koperasi Sebagaimana dengan bentuk usaha kumpulan modal bisa saja memilih usahanya berdasarkan kemungkinan untung yang sebesar-besarnya. Akan tetapi mengingat koperasi adalah bentuk usaha bersama, maka pilihan usaha koperasi itu ditentukan oleh kepentingan usaha atau mata pencaharian anggotanya. Koperasi bukanlah koperasi, jika usahanya ditentukan berdasarkan besarnya untung yang akan diperoleh tanpa ada kaitan usaha dengan usaha anggotanya meningkat daya beli anggotnya. Ini berarti bahwa usaha koperasi menjadi tumpuan harapan anggotanya untuk menunjang usaha mereka masing-masing atau meningkatkan daya beli, atau demokrasi usaha. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial, berasaskan kekeluargaan, maka jelas kiranya bahwa tata cara pengelolaan di lembaga koperasi

harus

mengarah

pada

manajemen

parsitipatif

(parsitivative

management). Manajemen parsitipatif dalam hal ini berarti adanya kebersamaan, keterbukaan, sehingga tiap anggota koperasi, baik yang turut serta dalam pengelolaan ataupun yang diluar kepengurusan, memiliki rasa bertanggung jawab bersama dalam koperasi.


BAB II PERKOPERASIAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. A. Perkoperasian sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat

Recommend Documents