BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. KERANGKA TEORI

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan tentang Demokrasi a. Pengertian Demokrasi Perdebatan masalah demokrasi merupakan perdebatan yang cukup panjang.Perdebatan dimulai dari jaman Yunani Kuno sampai saat sekarang masih saja demokrasi menjadi perdebatan yang cukup alot.Perdebatan dimulai antar filsuf Yunani kuno, yang kemudian dilanjutkan oleh para sarjana yang lahir pada abad-abad berikutnya seperti Socrates, Plato, Thomas Aquinas, Polybius, dan Cicero (Soehino, 2000:14) Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (termologis). Secara etimologis, “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu demos yang berarti rakyat, dan cratos atau cratein yang berarti Pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Menurut pengertian universal, konseptual dan kontekstual; Menurut International Commision for Jurist, Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan untuk membuat keputusan politik yang diselenggarakan oleh wakil-wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka yang memilih melalui pemilihan yang bebas. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai

bentuk

pemerintahan, yakni pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada ditangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipaksakan oleh hampir seluruh negara di dunia (Wendy Melfa, 2013:63). Dalam perkembangannya, commit to user 12


digilib.uns.ac.id 13

demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat secara sepenuhnya hanya mungkin terjadi pada negara wilayah dan jumlah warganya sengat kecil, seperti dinegara kota (polis) pada masa Yunani Kuno (Janedjri M Gaffar, 2013:1). Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Willy Jou yang berpendapat: “Democracy is the voice of the people which creates institutions, and these institutions in turn control the government and make it possible to change it without violence. In this sense, the demos, the people, is the sovereign that gives legitimacy to the institutions of democracy”. Artinya adalah bahwa demokrasi merupakan suara rakyat yang menciptakan institusi dan

lembaga-lembaga

pada

gilirannya

mengontrol

pemerintah

dan

memungkinkan untuk mengubahnya tanpa kekerasan. Dalam hal tersebut, perilaku demo yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu kedaulatan yang memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga demokrasi (Willy Jou, 2003:2) Demokrasi merupakan

seperangkat

gagasan

dan prinsip tentang

kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku.Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari pembebasan.Dalam arti politis, demokrasi adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan atas kekuasaan raja atau kaum bangsawan.Demokrasi merupakan salah satu konsep bagaimana suatu negara menjalankan pemerintahannya, berdasarkan pengalaman dalam bernegara pada masa lampau menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya konsep yang disepakati sebagai konsep yang terbaik. Pelaksanaan demokrasi didalam negara yang satu tidak sama dengan negara yang lain, halitu dapat kita lihat dalam konstitusi negara-negara yang adadidunia. Didalam konsitusi-konstitusi tersebut kita lihat dianutnya bermacam-macam sistem ketata-negaraan seperti antara lain sistem satu kamar dan dua kamar, sistem pemerintahan parlementer – sistem commit to user



pemerintahan presidensiil – sistem diktatoral – sistem pemerintahan campuran, adanya negara kesatuan dan negara federal, adanya negara republik dan negara kerajaan dan lain sebagainya. Dalam hal untuk menciptakan demokrasi setelah terbentuknya suatu pemerintahan yang demokratis, negara wajib membuka saluran-saluran demokrasi yang berupa saluran demokrasi formal melalui DPR dan Partai Politik dan juga saluran-saluran yang nonformal berupa fasilitas-fasilitas melalui ruang publik sebagai sarana interaksi sosial.Demokrasi bisa diasumsikan

sebagai

pelaksanaan

kedaulatan

rakyat

yang

dalam

perkembangannya harus berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan hukum (nomokrasi), hal ini disebabkan karena hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah yang diartikan bahwa hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat (Ni’matul Huda, 2006:245). Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung tiga hal yaitu:Pertama, pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui, berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat sedangkan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui di mata rakyat berarti mengandung arti suatu pemerintahan yang tidak mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Kedua, pemerintahan oleh rakyat (goverment by the people) mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyatnya.Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (government for the people) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu demokrasi memerlukan usaha yang nyata setiap warga dan perangkat commit to user



pendukungnya, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatumind set (kerangka berpikir) dan setting social (rancangan masyarakat). Bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai way of live (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat mapupun pemerintah. Menurut Syahrial Sarbini, terdapat beberapa ciri pokok Demokrasi, yaitu (Syahrial Sarbini, 2006:122) : 1. Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat; 2. Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan; 3. Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat; 4. Kedaulatan

ada ditangan

rakyat,

lembaga perwakilan

rakyat

mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan Negara.

b. Jenis-jenis Demokrasi Secara umum jenis-jenis demokrasi dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu “berdasarkan cara menyampaikan pendapat, titik perhatiannya, dan prinsip ideology” (Syahrial Sarbini, 2006:119-120). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat terbagi dalam : a) Demokrasi Langsung Dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. b) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilihan umum. c) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat.

commit to user



Demokrasi

ini

merupakan

campuran

antara

demokrasi

langsung dengan demokrasi perwakilan.Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. 2) Demokrasi berdasarkan titik perhatiannya terdiri dari : a) Demokrasi Formal Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. b) Demokrasi Material Demokrasi

material

memandang

manusia

mempunyai

kesamaan dalam bidang sosial dan ekonomi, sehingga persamaan politik tidak menjadi prioritas. c) Demokrasi Campuran Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut diatas.Demokrasi ini berupaya menempatkan persamaan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. 3) Berdasarkan prinsip Ideologi, demokrasi dibagi dalam : a) Demokrasi Liberal Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas kepada individu dan pemerintahan tidak boleh ikut campur didalamnya. b) Demokrasi Rakyat atau Demokrasi Proletar Demokrasi ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.Negara yang dibentuk mengenal kelas dan semua warga negara mempunyai persamaan dalam politik dan hukum. 4) Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan Negara : a) Demokrasi Sistem Parlementer commit to user



Demokrasi dimana sistem pemerintahannya berdasarkan parlemen b) Demokrasi

Sistem

Pemisahan/Pembagian

Kekuasaan

(Presidensial) Demokrasi yang sistem pemerintahannya dikepalai oleh seorang Presiden. c. Asas Pokok Demokrasi Gagasan Pokok suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia yang pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan dasar diatas terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi (Wendi Melfa, 2013:66) : 1) Pengakuan Partisipasi rakyat dalam pemerintahan, semisal dalam pemilihan kepala daerah dan atau pemilihan wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat; secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2) Pengakuan hakikat dan martabat, semisal adanya suatu tindakan dari pemerintah dalam hal perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara langsung sebagai wujud adanya partisipasi rakyat untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan sebagai wujud adanya sebuah demokrasi yang baik. d. Ciri Pemerintahan Demokrasi Menurut Wendi Melfa, ciri-ciri Pemerintahan Demokrasi adalah sebagai berikut (Wendi Melfa, 2013:67): 1) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun secara tidak langsung (perwakilan); 2) Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara); commit to user



3) Adanya persamaan hak (equality) bagi seluruh warga negara dalam segala bidang; 4) Adanya

lembaga

peradilan

dan

kekuasaan

kehakiman

yang

independen sebagai alat penegakan hukum; 5) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara; 6) Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan serta mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah; 7) Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat; 8) Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan dan sebagainya).

2. Tinjauan tentang Lembaga Perwakilan a. Sistem Unikameral Dalam struktur parlemen tipe unikameral atau sering disebut sebagai satu kamar ini, tidak dikenal adanya dua badan yang terpisah seperti adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, atau Majelis Tinggi dan Majelis Rendah.Akan tetapi, justru sistem unikameral inilah yang sesungguhnya lebih popular karena sebagian besar negara dunia sekarang menganut sistem ini. Isi aturan mengenai fungsi dan tugas parlemen unikmarel ini beragam dan bervariasi dari suatu negara ke negara lain, tetapi pada pokoknya serupa bahwa secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat. Banyak alasan mengapa begitu banyak negara mengadopsi sistem unikameral.Bebarapa kecenderungan penting yang dapat dicatat adalah negara-negara yang berukuran kecil kemungkinan besar mempunyai satu kamar daripada dua kamar.Hal ini karena masalah keseimbangan commit to user



kekuasaan politik lebih mudah diatasi daripada di negara besar.Di negaranegara kesatuan sosialis, sistem bikameral dipandang membawa komplikasi-komplikasi,

penundaan-penundaan,

dan

biaya-biaya

keuntungannya. Menurut Dahlan Thaib, suatu sistem unikameral akan memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut: Pertama, kemungkinan untuk dapat cepat meloloskan undang-undang (karena hanya satu badan yang diperlukan untuk mengadopsi rancangan undang-undang sehingga tidak perlu lagi menyesuaikan dengan usulan yang berbeda-beda. Kedua, tanggung jawab lebih besar (karena anggota legislatif tidak dapat menyalahkan majelis lainnya apabila suatu undang-undang tidak lolos,atau bila kepentingan warganegara terbaikan).Ketiga, lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau kepentingan mereka.Keempat, biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak (Dahlan Thaib, 2002:9-10). b. Sistem Bikameral Sistem bikameral menunjukkan adanya struktur parlemen yang memiliki dua kamar atau lebih, dalam praktiknya, walaupun sebuah parlemen terdiri dari lebih dua kamar kewenangan untuk membentuk undang-undang hanya berada pada salah satu atau kedua kamar, atau jika seluruh kamar memiliki kewenangan membentuk undang-undang, maka terdapat perbedaan kategori undang-undang. Pelembagaan sistem bikameral tidak terlepas dari perluasan cakupan gagasan demokrasi perwakilan.Pada awalnya, demokrasi perwakilan terpancar dalam pengertian sebagai kedaulatan dewan pemilih dan kedaulatan badan perwakilan.Pengertian yang terakhir, “mengasumsikan rakyat bukan sebagai

suatu

totalitas

tetapi

sebagai

komunitas

yang

majemuk”.Demokrasi perwakilan yang berkembang di dalamnya bukan lagi bersumber kepada satu kekuatan yang memiliki totalitas, tetapi dalam commit to user



bentuk pengaruh dari kekuatan-kekuatan yang berkembang di dalam masyarakat (Aidul Fitriciada Azhari, 2000:33). Dalam konfigurasi pemikiran seperti itu, demokrasi tidak dipandang sebagai representasi dari kehendak rakyat yang bersifat monistik dan memiliki totalitas yang mengasumsikan orang per orang secara individualistik, tetapi lebih kepada representasi kelompok-kelompok yang berkembang di dalam masyarakat. Sifat pluratis dilembagakan dalam substansi perwakilan yang menunjukkan perkembangan yang timbul dari kondisi masyarakat industri yang mengalami pembagian kerja yang spesifik.Inilah yang dikenal sebagai perwakilan industrial yaitu perwakilan berdasarkan golongangolongan ekonomi dan pekerjaan. Perwakilan industrial ini merefleksikan kekuatan-kekuatan kolektif yang terbentuk berdasarkan kepentingan ekonomi dan pekerjaan yang tumbuh dalam masyarakat industri (Aidul Fitriciada Azhari, 2000 : 96). Perwakilan industri ini pada dasarnya melengkapi perwakilan politik individual, yang pada dasarnya juga menunjukkan perkembangan perwakilan lain dalam pertumbuhan parlemen di Eropa. Dalam konteks pertumbuhan parlemen, selain perwakilan individual, telah pula dikenal perwakilan golongan, yaitu golongan bangsawan gereja. Bentuk perwakilan ini sekarang tetap dipertahankan dalam sistem dua kamar di negara-negara yang berbentuk monarki seperti House of Lords di Inggris. Dengan demikian, perwakilan golongan tidak semata-mata berdasarkan fungsi industrial tetapi berdasarkan kekuatan nyata yang ada dalam masyarakat seperti berdasarkan agama atau keturunan (kebangsawanan, suku, atau ras). Perwakilan

territorial

merupakan jenis perwakilan lain

yang

berkembang sejak lama. Perwakilan ini lahir untuk mempresentasikan kepentingan komunitas di suatu unit geografis tertentu dalam wilayah commit to user



suatu negara. Dengan adanya pengorganisasian atas wilayah-wilayah negara ke dalam daerah-daerah atau negara-negara bagian, maka timbul kebutuhan akan perwakilan atas kepentingan rakyat diteritorial tersebut. Dengan adanya perwakilan ini, dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan territorial didalam wilayah suatu negara.Perwakilan territorial ini cenderung dilembagakan ke dalam struktur organisasi parlemen, seperti adanya Senat di Amerika Serikat. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lahirnya aneka ragam perwakilan, yaitu perwakilan politik yang bersifat individual, kemudian perwakilan golongan (industrial dan kelompok riil dalam masyarakat), serta perwakilan territorial yang mendorong pelembagaan organisasi parlemen menjadi lebih dari satu kamar. Dengan demikian, sistem bikameral mengenal struktur First Chamber (Kamar

Pertama)

atau

Lower

House

(Majelis

Rendah),

yang

mencerminkan sifat perwakilan politik individual, yang sebagian dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dengan istilah Lok Sabha (India), National Council (Perancis), House of Common (Inggris), dan Bundestag (Jerman). Kemudian struktur berikutnya adalah Second Chamber (Kamar Kedua) atau Upper House (Majelis Tinggi) yang dikenal dengan variasi nama yang bermacam-macam, seperti Rajya Sabha (India), House of Lords (Inggris), Council of State (Swedia), Bundersraat (Jerman), dan Dewan Negara (Malaysia). Mungkin ada dua alasan mengapa para penyusun konstitusi memilih sistem bikameral.Pertama adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif.Alasan kedua adalah untuk membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama.Secara khusus, bikameralisme telah digunakan untuk menjamin perwakilan yang commit to user



memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif.Hasil dari kesenjangan representasi di majelis kedua amat bervariasi di dalam berbagai sistem di dunia. Cara kerja lembaga legislatif jelas berkaitan dengan hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.Sebagian besar sistem Presdensial adalah bikameral.Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suatu pandangan umum yang menunjukkan bahwa mendapatkan persetujuan dari dua majelis legislatif dan seorang Presiden eksekutif adalah suatu prosedur yang berat atau mustahil, berbeda dengan sistem Parlementer yang lebih beragam. Dua kamar legislatif bikameral cenderung berbeda dalam beberapa cara. Semula, fungsi yang paling penting dari second chamber/kamar kedua, atau upper house/majelis tinggi, memilih dengan dasar dari suatu hak suara yang terbatas, sebagai rem konservatif terhadap “lower house” yang dipilih secara lebih demokratis. Adapun enam perbedaan antara kamar pertama dan kamar kedua, tiga hal yang secara khusus penting dalam membedakan apakah bikameralisme adalah suatu intitusi yang signifikan. Pertama, membedakannya dengan melihat tiga perbedaan yang kurang penting, yaitu: Kesatu, kamar kedua cenderung lebih kecil dari kamar pertama. Kedua, masa jabatan legislatif kedua cenderung lebih lama daripada kamar pertama.Ketiga, cirri-ciri umum yang lain dari kamar kedua dipilih dengan cara pemilihan umum bertahap. Ketiga perbedaan tersebut mempengaruhi bagaimana dua kamar beberapa legislatif bekerja. Sebagian, kamar kedua yang lebih kecil dapat mempengaruhi urusan mereka dalam suatu cara yang lebih formal dan santai daripada yang biasanya terdapat pada kamar pertama yang lebih besar. Tetapi, dengan satu pengecualian disebutkan secara ringkas, mereka tidak mempengaruhi suatu pertanyaan apakah suatu negara yang mempunyai parlemen bicameral adalah suatu intitusi yang benar-benar kuat atau berarti. commit to user



Ada dua jenis Majelis dalam sistem dua kamar, yaitu : 1) Majelis Tinggi Majelis Tinggi adalah salah satu daru dua kamar dalam sistem bikameral.Selain Majelis Tinggi adapula Majelis rendah dalam sistem tersebut.Di banyak negara, Majelis ini seringkali memiliki kekuasaan yang spesifik dan terbatas.Hal tersebut disebabkan karena umumnya kekuasaan Majelis Rendah lebih besar.Dalam sistem Parlementer, Majelis Tinggi biasanya hanya berperan sebagai pemberi saran atau revisi atas legislasi, namun tidak memulai atas legislasi itu sendiri.Majelis Tinggi dibentuk dengan masa jabatan selama enam tahun dan tidak dapat dibubarkan dengan mudah oleh Perdana Menteri. 2) Majelis Rendah Majelis Rendah adalah salah satu dari dua "kamar" dalam sistem dua kamar di mana pasangan lainnya adalah Majelis Tinggi.Di banyak negara, majelis ini seringkali memiliki kekuasaan yang besar karena adanya batasan terhadap kekuasaan Majelis Tinggi.Dalam sistem parlementer, hanya Majelis Rendah yang dapat mengangkat kepala pemerintahan atau perdana menteri, dan dapat pula menurunkan mereka melalui mosi tidak percaya.Majelis Rendah memiliki beberapa kekuasaan yang tidak diberikan kepada Majelis Tinggi. Bila sebuah rancangan undangundang dilewatkan oleh Majelis Rendah, tetapi diveto oleh Majelis Tinggi, maka Majelis Rendah dapat melewati keputusan yang dibuat di Majelis Tinggi dengan sebuah veto yang menghasilkan persetujuan sebesar dua-per-tiga. Dalam kasus persetujuan, dana, dan pemilihan Perdana Menteri, Majelis Tinggi hanya dapat menunda pelaksanaan, tetapi tidak memblok legislasi. Sebagai hasilnya Majelis Rendah dianggap lebih berkuasa.Anggota dari commit to user



Majelis Rendah, yang dipilih dengan masa tugas empat tahun, menjabat lebih pendek dibanding dengan anggota Majelis Tinggi, yang dipilih untuk menjabat selama enam tahun.Majelis Rendah dapat juga dibubarkan oleh Perdana Menteri atau melalui mosi tidak percaya, sedangkan Majelis Tinggi tidak dapat dibubarkan. Oleh karena itu Majelis Rendah dianggap lebih sensitif terhadap pendapat rakyat, dan diberi nama "Majelis Rendah".

3. Tinjauan tentang Sistem Pemilihan Umum Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan

negara

yang berkedaulatan

rakyat

dan

permusyawaratan

perwakilan.Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Dari paparan diatas bahwa didalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut (G. Sorensen, 2003:1). Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (Rechstaat), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih commit to user



wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melalukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan. Pemilihan umum ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilihan umum menjadi seperti transmission of belt, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai sarana penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Sistem pemilihan umum tidak akan terlepas dari pencapaian tujuan sebuah sistem pemilihan umum, yaitu : a. Untuk menentukan mayoritas yang layak memerintah; b. Untuk sedapat mungkin mewujudkan dalam lembaga perwakilan sebagaimana yang ada dalam partai (Khairul Fahmi, 2011: 54). Sistem Pemilihan umum akan selalu berada pada ranah tarik-menarik antara dua tujuan diatas. Sistem mana pun yang dipilih, ia akan mempunyai kecenderungan pada salah satu dari dua tujuan tersebut. Pengelompokkan sistem pemilihan umum menjadi dua macam, yaitu: sistem pemilihan mekanis, dan sistem pemilihan organis. Dalam sistem mekanis, rakyat dilihat dan dipandang sebagai masa individu-individu yang sama. Individu dilihat sebagai penyandang hak dan masing-masing memiliki satu suara dalam pemilihan. Sedangkan dalam sistem yang bersifat organis, rakyat dipandang sebagai masa individu-individu yang hidup bersama dalam commit to user



berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis, fungsi tertentu, lapisan social, dan lembaga-lembaga social.Sehingga persekutuan itulah yang diutamakan sebaga penyandang dan pengendali hak pilih (Khairul Fahmi, 2011: 55). Secara umum ragam sistem pemilihan umum mekanis berkisar hanya pada dua prinsip pokok saja, yaitu: a. Single-Member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil) Disebut juga dengan sistem distrik.Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi berdasarkan daerah-daerah pemilihan (distrik pemilihan). Pembagian daerah pemilihan disesuaikan dengan beberapa jumlah kursi legislatif yang akan diperebutkan. Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dengan demikian, maka setiap daerah pemilihan akan diwakili oleh satu orang wakil rakyat terpilih untuk duduk di Parlemen. Jikalau pembagian distrik dirasa terlalu banyak, maka dapat juga dipergunakan cara penentuan distrik berdasarkan kursi di Parlemen dibagi dua. Hal ini berarti untuk masing-masing distrik bias mengirimkan dua calon untuk duduk dikursi Parlemen. Contohnya: Jumlah kursi diparlemen adalah 300. Untuk cara yang pertama dapat ditempuh dengan membagi wilayah negara menjadi 300 distrik. Jikalau cara tersebut mengakibatkan jumlah distrik terlalu banyak, maka dapat ditempuh dengan membagi wilayah negara menjadi 150 distrik. Cara yang kedua tersebut mengakibatkan masing-masing distrik bisa mengirimkan wakil sebanyak 2 (dua) orang. b. Multi-Member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa orang wakil) Disebut juga dengan sistem proporsional. Dalam sistem ini, wilayah negara tidak dibagi sesuai banyak jumlah kursi yang diperebutkan, tetapi dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan besar, dimana dimasing-masing wilayah pemilihan akan dipilih beberapa orang wakil. Dengan demikian, commit to user



maka suatu daerah pemilihan diwakili oleh beberapa orang wakil rakyat.Dalam sistem ini, pembagian kursi didasarkan pada faktor imbangan jumlah penduduk.Kursi yang tersedia di Parlemen Pusat diperebutkan dalam suatu pemilihan umum.Dibagi kepada Partai-partai Politik atau golongan-golongan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan imbangan suara yang diperoleh dalam pemilihan yang bersangkutan. Misalnya untuk kepentingan ini ditentukan suatu perimbangan 1 : 200.000. Imbangan suara sepertu ini, artinya 1 (satu) orang wakil harus memperoleh dukungan suara sebanyak 200.000 rakyat pemilih yang berhak.Dengan kata lain sejumlah 200.000 pemilih mempunyai 1(satu) orang wakil di Parlemen.Dalam sistem ini, negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan, dan tiap suara dhitung.Dalam arti bahwa suara yang diperoleh dari suatu daerah dapat ditambahkan dari suara yang diperoleh dari suatu daerah lainnya.Sehingga besar kemungkinan setiap organisasi peserta pemilihan umum (Partai Politik) memperoleh kursi/wakil di Parlemen Pusat. Kendati demikian negara dianggap satu daerah pemilihan, namun mengingat luasnya wilayah suatu negara serta jumlah penduduk yang besar, maka pada umumnya dalam sistem proporsional ini sering dibentuk daerah pemilihan (tetapi bukan distrik pemilihan), yaitu wilayah negara dibagi dalam derah-daerah pemilihan dengan mempertimbangkan wilayah negara, jumlah penduduk, dan faktor-faktor lainnya. Terdapat beberapa fungsi pemilihan umum yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu: a. Sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format pemilihan umum yang berlaku. Dalam fungsi ini pemilihan umum dapat mengubah suatu kecenderungan keterlibatan politik masa dari yang commit to user



bersifat sporadic dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik. b. Sebagai fungsi perwakilan rakyat. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka, mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitannya ini merupakan mekanisme demokratisasi bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya untuk duduk dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif. Walaupun terkadang cara menjadi wakil dan bagaimana menentukannya seringkali menjadi sumber konflik yang bias menggoyahkan sendi-sendi atau nilai-nilai demokrasi itu sendiri. c. Sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan dengan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.

4. Tinjauan tentang Perbandingan Hukum Perbandingan hukum bukanlah suatu bangunan hukum yang tersusun dari aturan-aturan spesifik suatu subjek, melainkan suatu metode studi.Hal tersebut bermaksud untuk mempelajari hukum-hukum diluar negeri dengan membandingkannya dengan hukum-hukum lokal.Fungsi utamanya adalah adalah

untuk

memfasilitasi

konsitusionalitas

dan

perbaikan

sistem

ketatanegaraan secara praktis. Selain itu, terdapat pula tujuan terpenting dari perbandingan hukum adalah meningkatkan pemahaman akan sistem hukum dari negara lain, sedang tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip dan juga lembaga yang terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang tertentu untuk menyediakan solusi bagi permasalahan yang terjadi (Jadmiko Anom Husodo, TT:2). commit to user



Untuk memahami lebih mendalam tentang perbandingan hukum, maka perlu pula kita melihat pembagian atau pengklasifikasikan perbandingan hukum itu sendiri menurut beberapa ahli ternama (Jadmiko Anom Husodo, TT:2) : a. Klasifikasi menurut Prof. Lambert’s Mengkasifikasikan menjadi tiga bagian : 1) Descriptive

Comparative

Law

hukum

secara

(Perbandingan

Hukum

secara

mencoba

untuk

Deskriptif) Perbandingan

deskriptif

menginventarisasi pada masa lalu maupun kini sebagai suatu keseluruhan, seperti halnya aturan-aturan individual yang terdapat beberapa kategori hubungan-hubungan hukum 2) Comparative History of Law (Perbandingan Mengenai Sejarah Hukum) Perbandingan mengenai sejarah hukum mencoba untuk menemukan irama atau hukum alam dengan cara membangun sejarah hukum secara universal sebagai rangkaian dari fenomena social yang secara langsung melihat perkembangan dari pelembagaan hukum. 3) Comparative Jurisprudence

(Perbandingan mengenai Peraturan

Hukum) Perbandingan

mengenai

peraturan

hukum

atau

perbandingan

yurisprudensi mencoba untuk menjelaskan mengenai batang tubuh secara umum di mana doktrin hukum nasional diperuntukkan untuk mencabangkan hukum itu sendiri sebagai hasil dari perkembangan studi hukum dan bangkitnya kesadaran akan hukum internasional. b. Klasifikasi menurut Wigmore Mengkasifikasikan menjadi tiga kategori : 1) Perbandingan Nomoscopy commit to user



Perbandingan Nomoscopy memastikan dan menjelaskan sistem hukum lainnya sebagai sebuah fakta.Perbandingan ini menaruh perhatian pada deskripsi secara formal hukum diberbagai sistem hukum. 2) Perbandingan Nomothetics Perbandingan Nomothetics mencoba untuk memastikan politik dan manfaat relatif dari institusi yang berbeda dengan suatu pandangan untuk memperbaiki peraturan hukum. Dengan kata lain, perbandingan ini membuat penaksiran dari manfaat-manfaat relatif dari peraturan hukum berdasarkan perbandingan. 3) Perbandingan Nomogenetics Perbandungan

Nomogenetics

mencoba

untuk

mengikuti

jejak

perkembangan dari berbagai system dalam hubungannya dengan kronologi dan sebab-sebab lainnya. Dengan kata lain, perbandingan ini menaruh perhatian untuk mempelajari perkembangan sistem-sistem hukum yang berhubungan satu sama lainnya. c. Klasifikasi menurut Kaden Mengklasifikasikan menjadi dua kategori

:

1) Formelle Rechstver Gleichung ( Perbandingan Formal ) Perbandingan formal merupakan perbandingan berdasarkan penelitian terhadap sumber-sumber hukum, misalnya, bobot substansi yang diberikan pada berbagai sistem terhadap peraturan hukum, perkara hukum, dan kebiasaan, serta aplikasi dari metode yang berbeda tentang tekhnik hukum guna menafsirkan berbagai peraturan. Metode ini dengan kata lain, melihat berbagai sistem yang berbeda dari peraturan hukum dan kebiasaan serta berbagai teknik untuk melakukan interprestasi terhadap peraturan-peraturan hukum. 2) Dogmatische Rechvergleichung (Perbandingan Dogmatik ) Perbandingan dogmatic meletakkan perhatiannya dengan memberikan berbagai solusi dari masalah yang dialami oleh system hukum yang commit to user



berbeda.Metode

ini

memastikan

adanya

pengaplikasian

hasil

berdasarkan perbandingan berbagai masalah hukum disuatu negara. d. Klasifikasi menurut Kantorowicz Menglasifikasian menjadi 3 kategori

:

1) Perbandingan Hukum Geografis Perbandingan hukum geografis secara tidak langsung melakukan penelitian dengan mencari persamaan struktur hukum secara umum di berbagai sistem hukum. 2) Perbandingan Hukum Materiil Perbandingan

hukum

materiil

yaitu

penelitian

dengan

memperbandingkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi pokok hokum. 3) Perbandingan Hukum Metodis Perbandingan hukum metodis yaitu proses dimana tidak sepenuhnya merupakan analisa, namun mempunyai peranan penting untuk melihat secara sistematik substansi pokok hukum.

commit to user



B. KERANGKA PEMIKIRAN

Negara Demokrasi

Pemilihan Umum

Indonesia

India

Kelebihan dan Kekurangan

Hal yang dapat diadopsi

Kelebihan dan Kekurangan

Sistem Pemilihan Umum yang efisien

Keterangan : Kerangka pemikiran merupakan bentuk suatu konsep atau alur dari suatu penelitian yang berdasarkan permasalahan yang diteliti dan diharapkan dan mengarah pada suatu hipotesis atau jawaban sementara sehingga dapat tercapainya paparan permasalahan dan alternatif solusinya, serta hasil penelitian seperti yang diharapkan. Kerangka pemikiran diatas menjelaskan alur penulis dalam menelaah dan menjabarkan

serta

menemukan

jawaban

atas

permasalahan

hukum

yaitu

perbandingan sistem pemilihan anggota perwakilan rakyat antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Rajya Sabha Republik India. Pemilihan umum dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan(partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan commit to user



negara.Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas yang digunakan.Penyelenggaraan

pemilihan

umum

diharapkan

dapat

benar-benar

mewujudkan pemerintahan yang demokratis.Dari penyelenggaraan pemilihan umum pasti terdapat sistem yang di anut dari masing-masing negara. Sistem tersebut antara lain adalah sistem distrik dan sistem proporsional. Kedua sistem tersebut masingmasing terdapat kelemahan dan kelebihan yang ada didalamnya. Beranjak dari kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem pemilihan umum tersebut, kiranya perlu untuk mempelajari sistem pemilihan umum negara lain demi meningkatkan sistem pemilihan umum di Indonesia. Penulis memilih Negara India dalam penelitian ini sebagai negara pembanding.India memiliki sistem pemilihan umum penuh yang telah berjalan sejak awal pertengahan abad 20, yaitu tepatnya pada era perjuangan kemerdekaan. Perbandingan sistem pemilihan anggota perwakilan rakyata antara Dewan Perwakilan Daerah Indonesia denganRajya Sabha India diharapkan dapat menemukan suatu hal yang dapat ditranplantasi untuk dimasukkan dalam sistem pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Indonesia agar lebih efisien.

commit to user

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. KERANGKA TEORI

Recommend Documents