BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Tabungan, Pensiun, Dana Pensiun Pengertian Tabungan menurut Undang-Undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 (Ketentuan Umum) pengertian tabungan adalah sebagai berikut: “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Pengertian Pensiun menurut Eldon dan Michael (2002) dalam buku Teori Akunting adalah sebagai berikut: “Janji untuk membayar jumlah-jumlah tertentu kepada para pensiunan.” Sedangkan pengertian Dana Pensiun menurut PSAK No. 18 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: “Dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.” Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa tabungan dana pensiun merupakan tabungan dalam bentuk dana pensiun yang dikelola oleh suatu badan hukum yang berdiri sendiri, atau terpisah dari pemberi kerja yang dikelola untuk menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5
2.1.1 Jenis-Jenis Dana Pensiun Jenis-jenis Dana Pensiun menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 adalah sebagai berikut: 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Employer Pension Funds, Suatu Badan atau Lembaga yang membentuk Dana Pensiun untuk mempekerjakan pegawai, dan selaku pendiri yang bertujuan untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, serta Program Pensiun Iuran Pasti yang kemudian pemberi kerja berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara program pensiun pada sebagian atau seluruh pegawai sebagai peserta. 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Financial Institution Pension Funds, Suatu Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang membentuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan baik pegawai maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi pegawai bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. 2.1.2 Pengertian Program Pensiun Pengertian Program Pensiun menurut PSAK No. 24 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: “Setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.” 2.1.3 Jenis-Jenis Program Pensiun Adapun jenis-jenis Program Pensiun menurut Zulaini Wahab (2001) adalah sebagai berikut:
6
1. Program Pensiun Manfaat Pasti (Defined Benefit Plan), Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, besarnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun ditentukan berdasarkan suatu rumusan manfaat pensiun yang biasanya mempunyai variabel masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. 2. Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution Plan), Program pensiun yang besar iurannya telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, sedangkan besar Manfaat Pensiun bergantung pada besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya sampai seorang peserta berhenti bekerja yang kemudian harga dibelikan anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa. 2.2 Pengertian Bank Pengertian Bank menurut Kasmir (2010) adalah sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.” 2.2.1 Pembagian Bank Adapun pembagian bank yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 1. Bank Konvensional Pengertian Bank Konvensional menurut Booklet Perbankan Indonesia (2011) adalah sebagai berikut: ”Bank Konvensional adalah Bank yang
7
menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.” 2. Bank Syariah Pengertian Bank Syariah menurut Booklet Perbankan Indonesia (2011) adalah sebagai berikut: “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.” 2.2.2 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah menurut Gemala Dewi (2006) adalah sebagai berikut: 1. Akad dan Aspek Legalitas, akad yang dilakukan dalam Bank Syariah memiliki konsekuensi duniawi, dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, dan dapat dipertanggungjawabkan hingga yaumil qiyamah. 2. Lembaga Penyelesai Sengketa, penyelesaian perselisihan antara bank dan nasabah biasanya diselesaikan di peradilan negeri sesuai tata cara, dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase
8
Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. 3. Struktur Organisasi, Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan Bank Konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiapbank, karena biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. 4. Bisnis dan usaha yang dibiayai, bisnis dan usaha yang dilaksanakan Bank Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsurunsur yang diharamkan, terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. 5. Lingkungan dan budaya kerja, Bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah, misalnya sifat amanah, shiddiq, fathanah, dan mampu melakukan tugas secara team-work. Dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Secara garis besar perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:
9
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah KETERANGAN Akad dan Aspek Legalitas Lembaga Penyelesaian Sengketa Struktur Organisasi Investasi Prinsip Organisasi Tujuan Hubungan Nasabah
BANK KONVENSIONAL Hukum Positif Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN) Tidak Ada Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Halal dan Haram Perangkat Bunga Profit Oriented Debitur Kreditur
BANK SYARIAH Hukum Islam dan Hukum Positif Badan Arbitrase Nasional Muamalat Indonesia (BAMUI) Ada Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Halal Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa Profit dan Falah Oriented Kemitraan
Sumber: Gemala Dewi (2007) 2.3 Pengertian Rasio Pendanaan Pengertian Rasio menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) adalah sebagai berikut: “Rasio adalah hubungan taraf atau bilangan antara 2 (dua) hal yang sama, perbandingan antara berbagai gejala yang dinyatakan dengan angka”. Pengertian Rasio Pendanaan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 510/KMK.06/2002 Pasal 1 Ayat 10 adalah sebagai berikut: “Rasio Pendanaan adalah hasil bagi kekayaan untuk pendanaan dengan kewajiban aktuaria.” Dengan menggunakan rumus adalah sebagai berikut: Kekayaan untuk Pendanaan Rasio Pendanaan: Kewajiban Aktuaria 2.3.1 Jenis-Jenis Rasio Adapun jenis-jenis rasio menurut Sutrisno (2001) adalah sebagai berikut: 1. Rasio berdasarkan sumber dapat dikelompokkan sebagai berikut:
10
a. Rasio Neraca (Balance Sheet Ratios), Rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada neraca. Seperti current ratio, cash ratio, and debt to equity ratio. b. Rasio Laporan Laba Rugi (Income Statement Ratios), Rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan laba rugi. Seperti profit margin, and operating ratio. c. Rasio
Antar
Laporan
(Inter
Statement
Ratios),
Rasio
yang
menghubungkan elemen-elemen yang ada pada 2 (dua) laporan, yaitu neraca, dan laporan laba rugi. Seperti return on investment, return on equity, and asset turnover. 2. Rasio berdasarkan tujuan dapat dikelompokkan adalah sebagai berikut: a. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios), Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. b. Rasio Leverage (Leverage Ratios), Rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. c. Rasio Aktivitas (Aktivity Ratios), Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan sumber dananya. d. Rasio Keuntungan (Profitability Ratios), Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. e. Rasio Penilaian (Valuation Ratios), Rasio yang digunakan untuk menngukur kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pasar agar melebihi biaya modalnya.
11
2.3.2 Kondisi Rasio Pendanaan Kondisi Rasio Pendanaan menurut Kadarisman dalam Refresing Course Sertifikasi Pengurusan Dana Pensiun (2003) adalah sebagai berikut: 1. Kondisi I: Rasio Pendanaan = 100%. Kondisi dimana rasio pendanaan berada pada tingkat 100% maksudnya adalah besar kekayaan untuk pendanaan yang dimiliki oleh dana pensiun sama besar dengan kewajiban aktuarianya, memperlihatkan bahwa dana pensiun mengalami dan terpenuhi, dan memberikan rasa aman kepada para peserta karena pensiun terjamin 100%. 2. Kondisi II: Rasio Pendanaan >100%. Kondisi dimana dana pensiun mengalami surplus karena jumlah kekayaan untuk pendanaan yang dimiliki dana pensiun lebih besar dari pada jumlah kewajiban aktuarianya, yaitu jumlah kekayaan untuk pendanaan lebih besar 20% dari jumlah kewajiban aktuarianya (Rasio Pendanaan >120%), dan bagian iuran normal pemberi kerja ditambah 10% dari jumlah kewajiban aktuaria. 3. Kondisi III: Rasio Pendanaan <100%. Kondisi dimana rasio pendanaan terjadi akibat besarnya kekayaan untuk pendanaan kurang dari jumlah kewajiban aktuaria, atau selisih besarnya kekurangan kekayaan untuk pendanaan terhadap kewajiban aktuaria yang harus dilunasi oleh pendiri dengan mengeluarkan iuran tambahan.
12
2.4 Penelitian Terdahulu Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu No Judul Penelitian Penulis 1. Analisis Rasio Pendanaan Reni Noviyanti Pada Program Pensiun (2005) Manfaat Pasti (Studi Pada Dana Pensiun Telkom)
2.
Analisis Produk DPLK BNI SIMPONI (Simpanan Pensiunan BNI) Dalam Menggambarkan Jaminan Kesejahteraan Nasabah Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
R. Chandra Permana (2009)
Hasil Penelitian Terdapat perubahan rasio pendanaan dari tahun 2000-2004, hal ini menunjukkan bahwa rasio pendanaan memberikan informasi terhadap besarnya kemampuan perusahaan dalam membayarkan manfaatnya kepada pesertanya. Berdasarkan hasil analisis korelasi produk momen dapat dibuktikan bahwa pengaruh variabel produk DPLK BNI Simponi terhadap jaminan kesejahteraan nasabah Jakarta diketahui nilainya sudah di atas nilai kritis yang dipersyaratkan dalam tabel analisis pengujian t dengan nilai korelasi 0,5508 yang berarti produk DPLK BNI Simponi mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap jaminan 13
3.
Analisis Posisi Pendanaan Dana Pensiun PLN Terhadap Kenaikan Manfaat Pensiun
Alifa Nisa (2009)
kesejahteraan nasabah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Posisi pendanaan dana pensiun PLN selama tahun 2008 berada dalam keadaan funded (dana terpenuhi), kualitas pendanaan masih berada pada tingkat pertama, keputusan untuk melakukan kenaikan manfaat pensiun oleh dana pensiun PLN perlu dilakukan sesuai dengan kondisi pendanaan dana pensiun PLN tahun 2008.
2.5 Kerangka Konseptual Pada masa kini lembaga pengelola tabungan pensiun terdiri dari Pengelola Tabungan Pensiun Bank Konvensional dan Pengelola Tabungan Pensiun Bank Syariah. Tabungan pensiun merupakan jaminan sosial untuk mensejahterakan pegawai yang meliputi unsur kesejahteraan bagi para pemberi kerja pegawai, kemudian pihak tersebutlah yang aktif memberikan manfaat kepada pegawai yang tidak mampu lagi untuk bekerja dengan kata lain pegawai yang sudah lanjut usia, dan yang telah meninggal dunia. Perbankan tersebut dalam mengelola tabungan dana pensiun para peserta, dan akan memenuhi kewajiban aktuarianya dengan kekayaan yang dimiliki, kemudian diperlukan alat bantu, yaitu Rasio Pendanaan.
14
Rasio pendanaan sangatlah penting sebagai alat ukur untuk dapat menggambarkan besarnya rasa aman, serta kesejahteraan yang dirasakan peserta dari hasil pembagian antara kekayaan untuk pendanaan dengan kewajiban aktuaria. Maka, terlihat jelas proses pengelolaan tabungan pensiun Bank Konvensional dengan Bank Syariah pada gambar dibawah ini:
Bank Konvensional
Bank Syariah
Bank Negara Indonesia
Bank Muamalat Indonesia
Rasio Pendanaan Pensiun
Hasil
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 2.6 Hipotesis H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata rasio pendanaan pensiun Bank Konvensional (Bank Negara Indonesia) dengan Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) Pada Periode Tahun 2009-2013. Ha : Ada perbedaan rata-rata rasio pendanaan pensiun Bank Syariah (Bank Negara Indonesia) dengan Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia) Pada Periode Tahun 2009-2013.
15
