5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN A. Sejarah Bank Indonesia Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yaitu suatu lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarka alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Titik baliknya berdirinya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang diadakan di Den Haag memutuskan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral. De Javasche Bank adalah sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai sirkulasi (Bank of Issuing Money) di Hindia Belanda. Keputusan KMB ini dikatakan sebagai titik balik berdirinya bank sentral karena sejak tahun 1946 di Indonesia telah pula berdiri Bank Negara Indonesia yang dimaksudkan sebagai Bank sentral. Bank Negara Indonesia yang semula akan dijadikan sebagai bank sirkulasi dan bank sentral, justru diberi tugas sebagai bank pembangunan. Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai kebutuhan dari Negara baru merdeka, disatu pihak Negara membutuhkan sebuah bank sirkulasi dan bank sentral yang bertugas memelihara stabilitas moneter dan di lain pihak membutuhkan bank yang bertugas untuk membiayai pembangunan.
Universitas Sumatera Utara
6
Kesepakatan terhadap penunjukkan De Javasche Bank sebagai bank sentral antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia tidak terjadi begitu saja. Selain landasan politis, alas an lain menunjukkan bahwasannya De Javasche Bank telah beroperasi dan berfungsi sebagai bank sirkulasi di Indonesia sejak tahun 1828. Dapat dikatakan bahwa De Javasche Bank merupakan bank komersial yang sekaligus berfungsi sebagai bank sirkulasi tertua di Asia Tenggara. Pendiriran De Javasche Bank pada dasarnya dimaksudkan oleh pemerintah belanda sebagai perpanjangan tangan dari De Javasche Bank guna memperoleh tugas sebagai bank sirkulasi dan membiayai perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda. De Javasche Bank diberi hak monopoli dalam mengeluarkan uang kertas dan berfungsi sebagai bank sirkulasi.Di sisi lain bank ini juga bergerak di bidang komersial dengan menerima simpanandan menyalurkan kredit. Keberadaan ini bertahan hingga tahun 1942 ketika tentara penduduk Jepang berhasil memaksa Pemerintah Hindia Belanda menyerah setelah selama tiga tahun melakukan kontak senjata. Pada tanggal 9 Maret 1942 tentara Penduduk Jepang merampas semua bank-bank milik pemerintah Hindia Belanda dengan memaksa menandatangani surat penyerahan kepada penguasa Jepang. Setelah dilakukan pembubaran peranan bank digantikan oleh 3 bank Jepang,yaitu Yokohama Speie,Taiwan Bank, dan Mitsui bank. Adapun fungsi bank sentral di ambil oleh Yokohama Speie bank untuk daerah jawa dan Taiwan Bank untuk daerah luar Jawa.
Universitas Sumatera Utara
7
Fungsi bank sentral ini sempat terganggu ketika Nederlansche Indische Cieciele Adminintratie (NICA) masuk ke Indonesia tahun 1945. Saat itu sengaja dibentuk kondisi moneter yang tidak stabil dengan menguasai dan menarik uang yangberedar, khususnya yang invansi pemerintahan Jepang dan diikuti dengan penyebaran uang NICA. Tujuan jelas ingin menjatuhkan dan mengacaukan Indonesia yang baru merdeka.Dengan serangan dibidang ekonomi serta tekanan deplomasi dan senjata akhirnya NICA berhasil menguasai sebagai wilayah RI. Pada periode ini beredar 3 (tiga) jenis mata uang, yaitu uang invansi jepang, uang NICA, dan Oeang Republik Indonesia (ORI). Fungsi bank sentral diwilayah RI dijalankan oleh Bank Negara Indonesia yang waktu itu berbentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (JPBI). De Javasche Bank sendiri menjalankan fungsi bank sentral di daerah penduduk NICA. Setelah
proklamasi,
pemerintah
mengeluarkan
surat
kuasa
yang
ditandatangani oleh Soekarno-Hatta tertanggal 16 September 1945 yang isinya menugaskan kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk langkah pertama pembentukan bak sirkulasi di Indonesia. Pada tanggal 5 Juli !946, dikeluarkan UU No.02 Prp. Tahun 1946 tentang pembentukan dan penetapan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi dan Bank Sentral Milik Negara. Oleh karena itu saat Konfensi Meja Bundar, terjadi tarik menarik antara pemerintah Belanda dan Idonesia untuk menjadikan masing-masing bank sebagai bank sentral. Namun keputusan final KMB akhirnya menunjukkan De Javasche Bank sebagai bank sentral.Keputusan ini kemudian mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, yang melontarkan keinginan untuk melakukan nasionalisasi terhadap bank belanda tersebut.
Universitas Sumatera Utara
8
Untuk
melanjutkan
upaya
nasionaliasi,pada
akhirnya
Juli
1951,
Pemerintah melakukan negoisasi pembelian saham-saham. Proses nasionalisasi ini sebenarnya sudah termasuk dalam kesepakatan hasil KMB. Pada tanggal 3 Agustus 1951 pemerintah Indonesia mengajukan penawaran mwlalui surat kabar kepada pemilik saham De Javasche Bank. Tawaran ini mampu menyedot 97% saham dengan nilai 20% diatas nominal dalam mata uang Belanda. Adapun total nilai pembelian pada waktu itu sebesar Rp. 8,95 Juta. Di Indonesia proses ini ditindak lanjuti dengan membentuk panitia nasionalisasi De Javasche Bank yang mengumumkan dengan UU No. 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank. Sejak saat itu fungsi bank sentral dijalankan oleh De Javasche Bank yang diganti namanya dengan Bank Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya perbankan difungsikan sebagai penyediaan dana bagi proyek-proyek dan secara bertahap diarahkan kepada system bank tunggal. Berdasarkan penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan dileburkan dengan nama Bank Negara Indonesia yang terbagi kedalam beberaoa unit. Bank-bank tersebut menjalankan usahanya masing-masing dengan nama BNI Unit I, Unit II, Unit III, dan Unit IV. Bank Negara Unit I berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank umum. Sesuai dengan TAP MPRS No. XIII/MPRS/0966, pemerintah akan menyampaikan 8 RUU dibidang perbankan yang terdiri dari RUU Pokok Perbankan, RUU Bank Sentral, dan RUU Pendirian Enam Bank Pemerintah. Adapun kedelapan RUU tersebut adalah : a.
UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
Universitas Sumatera Utara
9
b.
UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menggantikan BNI Unit.
c.
UU No.17 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara menggantikan BNI Unit III.
d.
UU No.18 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya menggantikan BDN.
e.
UU No.19 Tahun 1868 tentang Bank Bumi Daya menggantikan BNI Unit IV.
f.
UU No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara menggantikan BNI Unit V.
g.
UU No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia menggantikan BNI Unit II (Rural).
h.
UU No. 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor menggantikan BNI Unit II (Ekspor-Impor). Dengan lahirnya UU tersebut, maka secara otomatis mengubur “Bank
Tunggal” sekaligus meneguhkan keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga kini. Dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai tombak harapan terhadap kemandirian bank sentral di Indonesia. Kantor Perwakila Bank Indonesia Wilayah IX (semula bernama kantor cabang medan) mulai dibuka tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing I buka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX merupakan kantor cabang De Javasche Bank yang ke-11. Pembukaan cabang kantor Medan,Tanjung Balai dan Tanjung Pura kepada biro perancang Hulswit dimintakan untuk merancang pembangunan gedung kantor yang permanen bagi kantor cabang Medan dilakukan dengan bersamaan
Universitas Sumatera Utara
10
dengan prluasan tahap kedua kantor pusat ( Jakarta Kota) pada 1812 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya. Gedung-gedung ini menunjukkan cirri arsitektur yang sama mengikuti cirri arsitektur Eropa pada zamannya. Pemimpin cabang Medan yang pertama adalah L.Van Hermert dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah SF Van Musschenbrock dan pada saat Undang-Undang Bank Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin cabang Medan adalah M. Plantema dan Putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia Cabang Medan adalah M.Rifai.
Universitas Sumatera Utara
11
B. Sturktur Organisasi DEWAN GUBERNURBANK INDONESIA Gubernur Deputi Gubernur Senior Deputi Gubernur
Asisten Gubernur
STABILITAS EKONOMI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Departemen Kebijakan Ekonomi dan moneter (DKEM) Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) Departemen Pengelolaan Devisa (DPD) Pusat Riset dan Edukasi Bank Senteral (PRES) Departemen Statistik Departemen Pengelolaan dan Keputusan Laporan (DPKL) Departemen Internasional
STABILITAS SISTEM KEUANGAN & SISTEM PEMBAYARAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN 1. Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) 2. Departemen Survei Ilmu Sistem Keuangan (DSSK) 3. Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM (DPAU)
1.
2. 3. 4.
SISTEM PEMBAYARAN Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) Departemen Pengelolaan Uang (DPU) Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah (DPTP)
MANAJEMEN INTERN
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Departemen Komunikasi (DKom) Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (DMST) Departemen Hukum (DHk) Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) Departemen Pengelola Sistem Informasi (DPSI) Departemen Keuangan Intern (DKI) Departemen Pengelolaan Logistik, Arsip dan Pengamanan (DLP) Departemen Audit Intern (DAI) Depaartemen Pengelolaan Aset (DPA)
JARINGAN KANTOR
REGIONAL - 9 Kantor Perwakilan BI Wilayah - 32 Kantor Perwakilan BI Provinsi/Kota/Kabupaten INTERNASIONAL 1. Kantor Perwakilan BI New York 2. Kantor Perwakilan BI London 3. Kantor Perwakilan BI Tokyo 4. Kantor Perwakilan BI Singapore
Gambar 2.1 Struktur organisasi Bank Indonesia Sumber Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2009
Universitas Sumatera Utara
12
Tim Manajem en Intern
Unit Logistik, Sekertaria t, dan Anggaran
Tim Pengelola Uang Rupiah
Kanto r Perwa kilan Bank Indon esia
Grub Penge mban g Ekon omi SP dan MI
Unit Distribusi Uang
Divisi SP, Komunik asi, dan Layanan Publik
Unit Komunik asi, dan Layanan Publik
Divisi Advisory dan Pengemb ang Ekonomi dan Daerah
Tim Asses men dan Adviso ry
Unit Penge ndalia n Inflasi Daera h
KPwDN Sibolga
Unit SDM, Protokol, dan Pengama nan
-KPwDN Pematan gsiantar
Unit Layanan & Administr asi Kas
Unit Pengawas an, Perijinan, dan Informasi SP
Unit Pengelola an Uang
Unit Operasio nal SP Non Tunai dan Keuangan Inklusif
Tim Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Sumber Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, tahun 2015
Tim Pelaksana Pengemb angan UMKM
Universitas Sumatera Utara
13
Struktur organisasi memengan peranan yang penting sangat penting dalam penpaian tujuan perusahaan.Untuk itulah struktur organisasi harus dibuat sedemikia rupa agar sesuai dengan tingkat kebutuha dan keadaan perusahaan. Struktur organisasi yang efektif harus mampu menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara optimal. Bank Indonesia Cabang Medan menggunakan struktur organisasi yang berbentuk garis dan staf, dengan perlimpahan wewenang berlangsung secara vertical dari pimpinan tertinggi sampai kepada kepala unit-unit
dibawahnya
sehingga tercipta satukesatuan perintah dan satu keatuan komando. C. Uraian Pekerjaan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Pimpinan Bank Indonesia dan dibantu oleh Koordinator Bidang. Dalam menjalankan tugasnya, pimpinan Bank Indonesia dan Koordinator Bidang dibantu oleh tiga orang kepala bidang masing-masing membawahi divisi-divisi berikut; 1. Bidang Ekonomi dan Moneter membawahi divisi-divisi sebagai berikut: a. Tim Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM b. Tim Kajian Ekonomi c. Tim Statistik & Survei 2. Bidang Manajemen Intern membawahi divisi-divisi berikut: a. Unit Sumber Daya Manusia b. Unit Logistik c. Unit Sekretariat, Pengamanan dan Protokol (SPP) 3. Bagian Sistem Pembayara membawahi divisi-divisi berikut ini:
Universitas Sumatera Utara
14
a. Unit Distribusi uang dan Layanan Kas b. Unit Pengelolaan Uang c. Unit Layanan Nasabah d. Unit Penyelenggaraan Kliring Jabatan tertinggi di Bank Indoneia dipimpin oleh kepala perwakilan (Direktur Eksekutif) dan dibawahi Kepala Grup (Direktur) yang melingkup bagian Tim Statistik terdiri dari Unit Survei dan Liaison dipimpin oleh Kepala Tim (AD) yang bertanggung jawab dibagian Unit Statistik dan Database terdiri atas Manajer, Asisten Manajer dan Staff, Divisi Asesmen Ekonomi Keuangan dipimpin oleh Kepala Divisi (DD) yang bertanggung jawab dibagian Tim Asesmen Ekonomi dan Keuangan,UMKM dan Komunitas terdiri atas Kepala Tim (AD), Manajer dan Staff. Divisi keuangan, UMKM dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Divisi (DD) yang bertanggung jawab dibagia Tim Akses Keuangan dan UMKM dan Unit Koordinasi dan Pemberdayaan Komunitas terdiri atas Kepala Ti(AD), Manajer, Asisten Manajer dan Staf. Divisi sistem pembayaran dipimpin oleh Kepala Divisi (DD) yang bertanggung jawab di dua bagian. Bagian pertama yaitu Unit Pengolahan Data dan Administrasi SP, Unit Kliring, Unit Layanan Nasabah dan Unit Perizinan Pengawaan SP terdiri atas Manajer,Asisten Manajer dan Staff. Bagian yang kedua yaitu Tim Pengedaran Uang, Unit Distribusi Uang, Unit Layanan Kas dan Unit Pengolahan Uang yang terdiri atas Kepala Unit (AD), Manajer, Asisten Manajer Staff. Divisi Manajemen Intern dipimpin oleh Kepala Divisi (DD) yang bertanggung jawab di dua bagian. Bagian pertama yaitu Unit Sumber Daya Mausia trdiri atas Manajer, Asisten Manajer dan Staff. Bagian kedua yaitu Tim
Universitas Sumatera Utara
15
Logistik dan Sekretariat Pengamanan dan Protokol terdiri atas Kepala Tim(AD), Manajer, Asisten Manajer dan Staff.
Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: 1. Bidang Ekonomi dan Moneter a. Tim Pemberdayaan Sektor Riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1) Melakukan identifikasi hasil-hasil kajian penelitian/ kesepakatan/ program yang potensial dalam pengembangan sector riil dan atau melaksanakan identifikasi permasalahan secara Spesifik yang terjadi pada komoditi/ industry/ bidang usaha tertentu. 2) Menyusun preprogram pemberdayaansektor riil (Korporasi, BUMN dan UMKM) berdasarkan hasil identifikasi. 3) Melaksanakan program pemberdayaan sector riil yang ditetapkan. 4) Melakukan
koordinasi
dengan
Stakeholders
daerah
untuk
memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepada perbankan dan BDSP dalam rangka pemberdayaan sector riil/ UMKM. 5) Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan informasi berbasis penelitian serta memfasilitasi proses intermediasi dan perbankan dalam rangka pemberdayaan sector riil/ UMKM.
Universitas Sumatera Utara
16
b. Tim Kajian Ekonomi 1) Menyusun Kajian Ekonomi Regional yang mencakup assemen makro ekonomi daerah dan perkiraan perkembangan ekonomi dan harga. 2) Melakukan penelitian ekonomi daerah yang berbasis kajian lapangan dan studi keputusan. 3) Melahirkan kajian ad hoc atas inisiatif Bank Indonesia ataupun kerjasama denagan kantor pusat atau stakeholders daerah. 4) Menyususn rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada PEMDA dan stakeholders lainya yang didasari oleh hasil penelitian. 5) Menyususn dan melaksanakan program komunikasi dan hasil-hasil kajian ekonomi dan penelitian daerah. c. Tim Statistik dan Survei 1) Menerima menverifikasi, mengirim ke kantor pusat, menata usahakan dan memberikanbantuan teknis laporan bank dan non bank. 2) Mengumpulkan dan menyusun data/ Informasi ekonomi, keuanagan perbankan dan demografi di wilayah kerja. 3) Melakukan kegiatan survey untk kepentingan Kantor Pusat dan Bank Indonesia. 4) Melakukan kegiatan Liaison dalam rangka pengumpulan data dan informasi
dari
pelaku
ekonomi
(perusahaan, lembaga
riset,
pemerintah, perbankan dan asosiasi). 5) Mengelola dan menegembangkan database informasi perekonomian daerah.
Universitas Sumatera Utara
17
2. Divisi Manajemen Intern a. Unit Sumber Daya Manusia 1) Melaksanakan
kegiatan
yang
berkaitan
dengan
penerimaan,
penempatan, pengembangan, pembinaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai termasuk THOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Mengelola data kepegawaian. 3) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai sesuai dengan kewenangan. 4) Melakukan kegiatan yang terkait dengan fungsi koordinasi terhadap bank Indonesia di wilayah kerjanya. b. Unit Logistik 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap realisasi program kerja dan anggaran Bank Indonesia. 2) Menatausahakan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa. 3) Melaksanakan pemeliharaan gedung, inventaris kantor, rumah dinas serta sarana lainnya. 4) Melaksanakan penghapusan barang-barang inventaris dan kendaraan. 5) Menyelesaikan tagihan sumber daya energy, jasa, dan lainnya kepada pihak ketiga. c. Unit Sekretariat Pengamanan Protokol (SPP) 1) Memfasilitasi kebutuhan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses hokum.
Universitas Sumatera Utara
18
2) Melaksanakan dan menatausahakan kegiatan pengamanan gedung kantor, tata tertib kantor, pengiriman dan penjemputan uang, kas kliring, rumah dinas serta sarana lainnya. 3) Menatausahakan surat,warkat masuk maupun keluar dan dokumen lainnya termasuk mengelola sentral khazanah arsip. 4) Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pengamanan. 5) Melaksanakan pengamanan dan tindakan penanggulangan ancaman serta gangguan kamtib terhadap personil materil, acara kedinasan, sosial kepegawaian dalam keadaan normal dan darurat, termasuk karena dampak bencana alam.
3. Divisi Sistem Pembayaran a. Unit Distribusi uang dan Layanan Kas 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/ monitoring kebutuhan uang untuk kebutuhan Bank Indonesia dan Bank Indonesia lain yang berada di Wilayah kerjanya (dalam hal ini Bank Indonesia berperan sebagai Kantor Depot kas). 2) Melakukan pengelolaan khazanah yaitu penyiapan dan pengembalian modal kerja, pengelola persediaan kas (termasuk Kas Besar Titipan DPU), pemeriksaan fisik uang, pengelolaan barang/ surat-surat berharga srta penguncian dan pengamanan khazanah. 3) Melakukan tindak lanjutan atas :
Universitas Sumatera Utara
19
a) Temuan selisih lebih/ kurang hasil hitung ulang disebabkan karena selisih jumlah, perbedaan pecahan da uang palsu. b) Laporan temuan uang palsu dan stakeholders. c) Laporan terkait dengan uang dan sistem pengedaran uang. 4) Mensosialisasikan cirri-ciri keaslian uang cara memperlakukan uang . 5) Melakukan administrasi kegiatan operasional kas, pengaturan tugas kasir & anggaran operasional kas. 6) Menyiapkan dan melaksanakan proses penujukkan pihak ketiga sebagai pelaksana jasa kas, seperti PPUPK dan peleburan Uang Logam (UL), tidak Layak Edar (TLE). 7) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pihak Ketiga sebagai pelaksana jasa kas seperti Perusahaan penukar Uang Pecah kecil/ POSINDO, cash center atau jasa lainnya seperti peleburan uang. 8) Memantau dan melaporkan pemeliharaan peralatan kas/ sarana lainnya. 9) Memantau penggunaan dan persediaan supplies yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional kas. 10) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan distribusi uang di wilayah kerjanya sesuai denagn yang ditetapkan Kantor Pusat. 11) Melakukan transaksi dan pertanggungjawaban Setoran
Bank dan
Non Bank. 12) Mempersiapkan
modal
kerja,
melakukan
transaksi
pertanggungjawaban Bank dan Non Bank.
Universitas Sumatera Utara
20
13) Mempersiapkan
modal
kerja,
melakukan
transaksi
dan
pertanggungjawaban kegiatan layanan kas di luar kantor yaitu kas keliling dan kas titipan. 14) Mempersiapkan
modal
kerja,
melakukan
transaksi
dan
pertanggungjawaban penjualan Uang Rupiah Khusus (URK). b. Unit Pengolahan Uang 1) Mempersiapkan
modal
kerja,
melaksakan
kegiatan
dan
pertanggungjawaban hitung ulang manual uang kertas. 2) Mempersiapkan
modal
kerja,
melaksanakan
kegiatan
dan
pertanggungjawaban hitung ulang manual uang logam. 3) Mempersiapkan
modal
kerja,
melaksanakan
kegiatan
dan
kegiatan
dan
kegiatan
dan
pertanggungjawaban htung manual-MSUK 4) Mempersiapkan
modal
kerja,
melaksanakan
pertanggungjawaban pemusnahan UK dan MRUK. 5) Mempersiapkan
modal
kerja,
melaksanakan
pertanggungjawaban peleburan uang c. Unit Layanan Nasabah 1) Senttlement
Transfer
melalui
BI-RTGS
untuk
kepentingan
penegeluaran pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya. 2) Penatausahaan rekening nasabah (termasuk pemerintah daerah dan lembaga lain terkait dengan tugas BI). 3) Settlement penerimaan pajak dan penerimaan lainnya dari bank ke rekening pemerintah dan rekening lainnya.
Universitas Sumatera Utara
21
4) Penatausahaan Cek/ Bilyet Giro (BG) Bank Indonesia. 5) Pengiriman DKE melalui SKN-BI untuk kepentingan pengeluaran pemerintah (atas beban APBN atau reksus) dan rekening lainnya. 6) Menganalisa perilaku dan perkembangan SP Non Tunai di Bank Indonesia : a) Tatausaha Money Remittance b) Kajian Perilaku SP Non Tunai 7) Pelaksanaan BCP baik yang dikoordinir DASP maupun Bank Indonesia. 8) Menyediakan layanan helpdesk kepada peserta BI-RTGS. 9) Melaksanakan survey atas layanan SP Non Tunai 10) Pengelolaan database (rekening, user dan database lainnya) BI-SOSA dan BI-RTGS. 11) Pengelolaan transaksi (accounting dan anggaran ) BI-SISA. 12) Pengelolaan anggaran. 13) Melakukan tugas lain terkait dengan sosialisasi dalam rangka desiminasi ketentuan SP kepada stokeholders di daerah. d. Unit Penyelenggaraan Kliring 1) Penyelenggaraan Kliring Lokal (Warkat Debet) 2) Pengelolaan Data Keuangan Elektronik (DKE) 3) Pengelolaan dan penatausahaan data penarik cek?BG kososng. 4) Penerbitan Daftar hitam Lokal. 5) Monitoring Penyelnggaran Kliring Lokal Non BI. 6) Perhitungan dan pembebanan biaya proses pilah.
Universitas Sumatera Utara
22
7) Pelaksanaan BCP baik yang dikoordinir DASP maupun Bank Indonesia. 8) Pengelolaan Anggaran. 9) Menyediakan layana helpdisk kepada peserta kliring sehubungan dengan SKN-BI. D. Kantor Bank Indonesia Medan Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No..13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia berkedudukan serta berpuusat di ibukota Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas-tugas Bank Sentral maka didirikanlah kantor-kantor Cabang Bank Indonesia Medan. Kantor Cabang Bank Indonesia Medan juga merupakan kelanjutan dari javasche Bank NV yang telah diambil alih oleh pemerintah RI pada 1953. Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 18/58/Kep/DIP tanggal 19 Maret 1986 adalah merupakan ketentuan tentang penyempurnaan organisasi Kantor Cabang Bank Indonesia Medan/coordinator wilayah Bank Indonesia Sumatera Utara. Pemimpin Kantor Bank Indonesia Medan yang pertama L. Von Hemert dan pada tahun saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah S.F van Musschenbroek dan pada saat Undang-undang Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin Cabang Medan adalah M. Plantema dan putra Indonesia pertama yang mengendalikan bank Indonesia Medan adalah M. Rifai.
Universitas Sumatera Utara
23
VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS 1. Visi Kantor Bank Indonesia Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mencapai dan memlihara nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem secara efektif dan efisien dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah lembaga terkait. 2. Misi Kantor Bank Indonesia Medan Memwujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan peranannya sebagai economic intelligance dan unit penelitian. 3. Sasaran Strategis KBI Medan a. Informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan Kantor pusat dan Pengembangan Ekonomi di wilayah kerja. b. Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah. c. Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja. d. Pengelolaan keuangan Satker secara efisien dan efeiktif. e. Mengoptimalkan kajian dan penyediaan informasi ekonomi di wilayah kerja. f. Meningkatkan
pengawasan
bank
yang
efektfi
yang
mendukung
pengembangan ekonomi di wilayah kerja. g. Meningkatkan pelayanan dan prasarana sistem pembayaran. h. Meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang efektif kepada stakeholders.
Universitas Sumatera Utara
24
i. Mendukung prinsip-prinsip Good Governance. j. Memperkuat organisasi dan mengembangkan DSM yang berkompetensi tinggi dengan hubungan Budaya yang berbasis pengetahuan. a)
Fungsi Kantor Bank Indonesia Dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut telah
ditetapkan tugas-tugas utama dan tugas-tugas penunjang Kantor Cabang Bank Indonesia Medan/coordinator. Wilayah Bank Indonesia umatera Utara adalah berikut : 1) Memberi saran kepada Pemerintah Daerah. 2) Mengatur perkreditan dan dana perbankan. 3) Mengatur pengeluaran dan peredaran uang kartal. 4) Mengelola devisa dan lalu lintas pembayaran luar negeri. 5) Memberikan pelayanan perbankan kepada Pemerintah Daerah. 6) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pembangunan untuk menunjan program pemerinah. 7) Melakukan penelitian dan pengembangan terhadap proyek perintis. b)
Sistem Pembukuan Kantor Bank Indonesia Medan Sistem pembukuan Kantor Bank Indonesia Medan berpedoman pada
Standart Opersional Prosedur yang berlaku. Kantor Bank Indonesia Medan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: 1) Neraca Neraca disajikan dalam dua bentuk yaitu neraca lengkap dan neraca ringkas. 2) Laporan surplus devisit.
Universitas Sumatera Utara
25
3) Laporan perubahan ekuitas. 4) Laporan arus kas. 5) Laporan keuangan tahunan disusun pada setiap akhir tahun Anggaran. c)
Sumber Daya Manusia Kantor Bank Indonesia Medan Dalam mengikuti era yang semakin berkembang, Bank Indonesia telah
melakukan penyempurnaan organisasi dan pengembangan SDM. Penyempurnaan organisasi dilakukan untuk mengakomodasi perubahanperubahan yang terjadi. Dengan semkain meningkatnya volume kegiatan pengaturan, perijinan, dan pengawasan bank syariah telah dibentuk sebuah satuan kerja berbentuk biro yang menangani tentang bank syariah. Jumlah tenaga kerja pada Kantor Bank Indonesia Medan disesuaikan menurut kebutuhan yang terdiri dari : 1) Pemimpin Bank Indonesia 2) Kepala Bidang 3) Pelaksana divisi
Universitas Sumatera Utara
