BAB II TINJUAN PUSTAKA
A.
Otonomi dan Desentralisasi Daerah Menurut
penyerahan
UU/32/2004
wewenang
Tentang
Pemerintah
pemerintahan oleh pemerintah
Daerah,
desentralisasi
yaitu
kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Otonomi daerah dan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun dengan pemilihan kepala daerah yang dipimpin oleh DPRD sebagai lembaga legislatif daerah atau DPRD karena semangat pemilihan tersebut lahir karena keberadaan otonomi dan desentralsasi yang efektif berlaku pada 1 Januari 2001 menggantikan sistem sentralisasi pada zaman orde baru dan menurut UU/32/2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hendratno (2009) menjelaskan bahwa istilah otonomi daerah dan desentralisasi sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah otonomi lebih cenderung berada dalam aspek politik kekuasaan negara sedangkan desentralisasi lebih cenderung berada dalam
aspek
administrasi negara.
Antara
desentralisasi dengan
otonomi daerah
mempunyai hubungan yang sangat erat sehingga susah untuk dipisahkan antara keduanya karena otonomi daerah lahir karena keberadaan adanya desentralisasi. Otonomi daerah lahir karena keberadaan adanya desentralisasi. Otonomi daerah merupakan persoalan
seberapa besar kewenanagan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebegai wewenang daerah. Menurut syariff Saleh dan Sugeng Istanto dalam Hendratno (2009) menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif kemauan sendiri dimana hak tersebut didapatkan dari pemerintah dengan kata lain otonomi yang merupakan hak atau wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasae prakarsa,kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah, masyarakat tidak hanya dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat melaikan yang utama adakah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Terdapat beberapa argumentasi mengapa desentralisasi dan otonomi diterapkan dalam pemerintahan daerah, adalah : a. Efisiensi dan Efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintah
berfungsi mengelola
berbagai dimensi kehidupan seperti
bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial,
pertahanan
dan
keamanan
dalam
negeri.
Selaim
memiliki fungsi
distrubutuif akan hal – hal yang telah diungkapkan, pemerintah mempunyai fungsi regulatif baik yang menyangkut pengadaan barang dan jasa ataupun berhubungan dengan kompeensi dalam rangka penyediaan barang tersebut. Pemeritah juga memiliki fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktifitas penyelenggaraan negara. Selain memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, menjaga keutuhan
negara
bangsa
dan
mempertahankan
diri
dari
kemungkinan-kemungkinan
serangan dari negara lain, meruakan tugas pemerintahan yang bersifat universal. Banyaknya fungsi pemerintahan, tidak akan mungkin hal itu bisa dilakukan dengan cara sentralisitis, karena pemerintahan negara menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. b. Sebagai sarana pendidikan politik Pemerintahan daerah merupakan kencah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Fisuf Alexis de tocqueville mencatat bahwa kota-kota kecil di daerah itu merupakan kawasan untuk kebebasan sebagaimana sekolah dasar untuk ilmu pengetahuan. Disanalah tempat kebebasan, disana pula tempat orang diajari bagaimana kebebasan digunakan dan menikmati kebebasan tersebut.
c. Pemerintahan Daerah Sebagai Persiapan Untuk Karir Politik Lanjutan Pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk memeliti karir politik lanjutan, politisi dan anggota legislatif yang handal dan kaliber nasional lahir karena proses yang panjang dan bukan politisi instan dan legislatif instan yang terpilih karena kekuatan uang. d. Stabilitas nasional Manfaat dari desentralisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah penciptaan politik yang stabil dengan alasan yang tentunya dapat di
pertanggung jawabkan, stabilitas politik nasional sudah seharusnya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. e. Kesetaraan politik pemerintahan
daerah
menciptakan
kesetaraan
politik
dengan
menciptakan
kesempatan untuk terlibat dalam politik salah satunya adalah dalam hal pemberian suara dalam pemiligan partipasi politik yang meluas dan mengandung makna. B. Pemerintahan Desa Di dalam UU/6/2014 tentang Desa, Desa merupakan desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memliki batas wilayah
yang
berwenang
untuk
mengatur
dan
mengurus
urusan
pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Menurut UU/6/2014 tentang desa, menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarka keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pasal 23 dan 24 UU/6/2014 membahas tentang penyelenggaraan dengan asas sebagai berikut : a. kepastian hukum,
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan, c. tertib kepentingan umum, d. keterbukaan, e. proporsionalitas, f.
profesionalitas,
g. akuntabilitas, h. efektifitas dan efisiensi, i.
kearifan lokal,
j.
keberagamaan, dan
k. partisipasi. Peraturan desa menurut pasal 69 UU/6/2014 tentang desa yaitu: 1) jenis peraturan di Desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. 2) peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3) peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh nadan permusyawatan masyarakat. 4) rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan peraturand desa. 5) hasil
evaluasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
diserahkan
pada
bupati/walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh bupati/walikota.
6) dalam hal bupati/walikota telah memberkan hasil evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa wajib memperbaikinya. 7) kepala desa diberi waktu selama 20 hari setelah diterimanya evaluasi untuk melakukan koreksi. 8) dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 9) rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. 10) masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. 11) peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekertaris desa. 12) dalam pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai dasar aturan pelaksanaan. C. Pengelolaan Keuangan Desa berdasar Permendagri Asas pengelolaan keuangan desa : Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana mestinya tertuang dalam Permen/113/2014 yaitu : a. Transparant adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. b. Akuntabel
yaitu
perwujudan
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
c. Partisipasif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat. Gambar 2.1 Struktur Organisasi keuangan pemerintah Desa
Sumber Badan Pengawas Keuangan Provinsi
Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan miik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut: a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa b) Menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa. Sekertaris desa Sekertaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa,dengan tugas :
1) Meyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa 2) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan dalam APBDesa 4) Melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa Kepala seksi. Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapakan di dalam APBDesa c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa Bendahara desa Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staff urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekertaris desa. Peran bendahara desa yaitu : a) Menerima, menyimpan, dan menyetorkan/membayar b) Memungut dan penyetorkan PPH dan pajak lainnya c) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib d) Mempertanggunggjawabkan uang melalui pertanggung jawaban.
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan desa. I.
Perencanaan keuangan desa Pemerintah
desa
menyusun
perencanaan
pembangunan
desa
sesuai
dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. a) Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) Dala menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipasif. b) Rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) RKP desa disusun oleh Pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah dan provinsi. 1) Proses penganggaran (APB Desa) Setelah RKP Desa di tetapkan makan dilanjutkan proses penyusunan APB Desa Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP desa dijadikan pedoman dalam proses penyelenggaraan. 2) Pendapatan desa Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 3) Dana desa Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 4) Alokasi dana desa Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. 5) Belanja desa Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh desa. D. Pelaporan keuangan desa Dalam melaksanakan tugas , kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahuanan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut : Laporan kepada bupati/walikota (melalui camat) a) Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Desa b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun angggaran c) Laporan realisasi penggunaan dana desa Gambar 2.2
Sumber Badan Pengawas Keuangan Provinsi.
Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat, terdiri dari : a. Laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan realisasi penggunaan dana desa
Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporran realisasi penggunaan dana desa dilakukan : a. Untuk semester I paling lambat minggu ke empatt bulan jili tahun anggaran berjalan b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya 1. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Dea merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa 2. Tata cara penyusunan laporan kekayaan milik desa Salah satu lampiran dari laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa adalah laporan kekayaan milik desa (laporan KMD). Laporan KMD mengambarkan akumulasi kekayaan milik desa per tanggal tertentu. Laporan KMD disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan dan penurunan. Laporan progam sektoral dan program daerah Laporan progam sektoral dan program daerah yang masuk ke desa adalah informasi atas program/kegiatan yang dilaksanakan di wilayah desa yang pelaksanaannya tidak diserahkan ke desa atas program yang masuk ke desa ini diinformasikan kepada pemerintah desa oleh pelaksana kegiatan dari pemerintah desa yang bersangkutan. 3. Informasi kepada masyarakat
Pelaksanaan
pembangunan
yang
dilaksanakan
oleh
pemerintah
daerah
harus
diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparasi pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakart secara tertulis dan media informasi.
Gambar 2.3 Tahap Pelaporan
Sumber Badan Pengawas Keuangan Provinsi
E. Pengawasan Keuangan desa UU/ 6 /2014 tentang desa pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
a. Membahas dan meneyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa
PP/43/2014 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib : a. Menyampaikan laporan penyelenggaran pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati / walikota c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran (http://keuangandesa.com) PP/44/2014 menyebutkan : Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. 1. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Sedangkan pada pasal 45 menyebutkan :
pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku Permen/37/2007 tentang pedoman pengelolaan
keuangan
desa,
dicabut
dan
dinyatakan
tidak
berlaku.
(http://Permendagri.com)
F. Metode Penelitian a. Sampel penelitian Sampel penelitian merupakan Pemerintahan Desa di Kabupaten diwilayah Provinsi Jawa Tengah yang terwakili oleh satu pelaksan( Aparatur Desa) dan satu pengawas ( Inspektorat Daerah).
Jumlah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 29
Kabupaten, maka jumlah observasi atau subyek adalah 58. Akan tetapi 3 Kabupaten tidak dapat hadir dikarenakan keterbatasan akses, menjadi 52 subyek. b. Data dan Sumber Data Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah daftar kabupaten yang menjadi sampel terlampir dalam laporan ini. Data yang digunakan dalam metode ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan daftar pertanyaan kuisioner atau terlampir tentang penyusunan pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban
pelaporan.
Pertanyaan
yang
diajukan
tentang
penyusunan,pelaksanaan,dan pertanggungjawaban. G. Analisis Data a. Diskripsi Responden Diskripsi responden merupakan data yang menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau
orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Mendiskripsikan informasi dari responden ini ada dua macam. Jika data yang ada adalah data kualitatif, maka diskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyara terhadap responden. Akan tetapi, jika data tersebut dalam bentuk kuantitatif atau ditransfer dalam angka maka cara mendiskripsi data dapat dilakukan dengan menggunakan statistika diskriptif. Diskripsi responden mempunyai macam – macam latar belakang diantaranya latar belakang pendidikan jenjang SMA,S1, dan S2, kemudian latar belakang jabatan sebagai Aparatur Desa dan Inspektorat Daerah, latar belakang masa jabatan kurang dari 5 tahun, lebih dari 5 tahun dan lebih dari 10 tahun, dan yang terakhir yaitu jenis kelamin responden antara laki – laki dan perempuan. b. Statistika deskriptif Statistika diskriptif
adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan
data dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian berdasarkan
menjadi statistika
aktivitas
yang
diskriptif dan statistika inferensia dilakukan
dilakukan.
Data
yang disajikan dalam data dan
penyebarannya ada 4, yaitu nilai minimal yang bearti nilai yang paling rendah, nilai maksimum adalah nilai yang paling tinggi, nilai mean yang bearti nilai rata – rata dan setandart deviation yang artinya adalah nilai penyebaran data.
