BAB II PERDAGANGAN BEBAS SEKTOR JASA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

BAB II PERDAGANGAN BEBAS SEKTOR JASA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

A. Pengertian dan Latar Belakang Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN Asociation of South East Asian Nations atau disingkat ASEAN, yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional (kawasan) yang dibentuk oleh pemerintah lima negara pendiri utama di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau sering juga disebut Deklarasi Bangkok oleh kelima menteri luar negeri masing-masing negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tanggal itu juga diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN. 14 Kerjasama ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya.Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama Ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan MEA (ASEAN Economic Community) yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama dibidang politik-keamanan dan sosial budaya.

14

Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang (Jakarta: 1992), hlm. 1.

21 Universitas Sumatera Utara

22

Sebelum

ASEAN

terbentuk,

negara-negara

Asia

Tenggara

telah

melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti Association of South East Asia(ASA), Malaysia, Phillipina, Indonesia (MAPHILINDO), South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), South East Asia Treaty Organization (SEATO) dan Asia and Pacific Council (ASPAC).Namun organisasi-organisasi tersebut dianggap kurang memadai untuk meningkatkan integrasi kawasan. Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah:15 1.

Untuk

mempercepat

pertumbuhan

ekonomi

kemajuan

sosial

serta

pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. 2.

Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum didalam hubungan antara negaranegara dikawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3.

Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama dibidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.

15

Ibid.,hlm. 2.

Universitas Sumatera Utara

23

4.

Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi.

5.

Untuk bekerjasama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah

komoditi

internasional.

Perbaikan

sarana-sarana

pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka. 6.

Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara.

7.

Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasiorganisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat diantara mereka sendiri. Sejak awal pembentukannya, ASEAN secara intensif menyepakati berbagai

kesepakatan dalam bidang ekonomi.Diawali dengan kesepakatan Preferential Tariff Arrangement (PTA) pada tahun 1977.PTA Merupakan kelompok perdagangan yang memberikan preferensi (keringanan) terhadap jenis produk tertentu kepada negara-negara anggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif (tidak menghapuskan tarif sampai menjadi nol). PTA dapat muncul melalui perjanjian (kesepakatan) dagang, dimana pada umumnya PTA mengarah ke Free Trade Area(FTA) sesuai dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Kesepakatan yang cukup menonjol dan menjadi cikal bakal visi pembentukan ASEAN Economy Community (AEC) pada tahun 2015 adalah


24

disepakatinya Common Effective Preferential Tariff - ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 dengan target implementasi semula pada tahun 2008, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan 2002 untuk ASEAN-6. Common Effective Preferential Tarif Scheme (CEPT) adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Maka dalam melakukan pedagangan sesama anggota biaya operasional mampu ditekan sehingga akan menguntungkan. 16 ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang salah satu tujuannya adalah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka ASEAN membentuk ASEAN

Free

Trade

Area

(AFTA)

dengan

skema

CEPT

sebagai

instrumennya.CEPT merupakan mekanisme untuk melaksanakan AFTA.AFTA melalui CEPT merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia.17 Isi CEPT adalah merupakan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh negara ASEAN dalam melaksanakan AFTA.Berdasarkan hasil pertemuan Menteri Perdagangan ASEAN-6 di Singapura tanggal 28 Januari 1992, telah disepakati bahwa untuk melaksanakan penurunan tarif/bea masuk perdagangan antara ASEAN menjadi 0-15 %. Pada KTT ke-4 telah diputuskan bahwa AFTA 16

Joshie Demak, ASEAN Free Trade Areahttp://www.scribd.com/doc/116999672/ (diakses tanggal 11 Juni 2015) 17 Ibid.


25

akan dicapai dalam waktu 15 (lima belas) tahun yaitu terhitung pada 1 Januari 1993-1 Januari 2008 dan hanya menyangkut produk manufaktur, kemudian dipercepat menjadi 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Produk manufaktur tersebut termasuk dalam barang-barang modal dan produk pertanian yang diproses, serta produk-produk.18 Persyaratan suatu produk yang dapat diperdagangkan melalui program CEPT apabila produk tersebut memenuhi tiga kriteria yaitu:19 1.

Produk tersebut harus terdaftar dalam Inclusion List baik di negara pengekspor maupun pengimpor dan memiliki rentang tarif yang sama yaitu di atas 20 % atau di bawah 20 %.

2.

Produk tersebut mempunyai program pengurangan tarif yang telah disetujui oleh Dewan AFTA.

3.

Produk tersebut harus merupakan produk ASEAN yaitu harus memenuhi muatan lokal ASEAN sekurang-kurangnya 40 %. Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dalam

kesepakatan kerjasama yang ditandai dengan ditandatanganinya

ASEAN

Framework Agreement on Services (AFAS). AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) adalah persetujuan dan kerjasama dalam rangka liberalisasi perdagangan bidang jasa dalam forum ASEAN.Perjanjian antar negara ASEAN ini pada prinsipnya mencerminkan keinginan 18

Hendera Halwani, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 246. 19

Ibid, hlm. 28.


26

agar sesama anggota ASEAN melakukan liberalisasi perdagangan jasa antar negara ASEAN secara lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan dengan liberalisasi yang ditempuh dalam rangka GATS / WTO (General Agreement on Trade in Services / World Trade Organization).20 AFAS dipayungi dengan kesepakatan para pemimpin ASEAN yang dituangkan dalam Bangkok Summit Declaration of 1995, mengenai trade in services yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:21 1.

Sepakat untuk melakukan integrasi ekonomi.

2.

ASEAN akan terus bergerak meningkatkan kerjasama perdagangan jasa yang lebih terbuka melalui pelaksanaan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

3.

Anggota ASEAN akan melakukan negosiasi specific commitment on market access, national treatment dan additional commitments yang mencakup seluruh modes of supply sektor jasa.

4.

Liberalisasi sektor jasa dilakukan secara bertahap sampai tercapai tingkat liberalisasi yang lebih tinggi.

5.

Negara anggota ASEAN diberikan fleksibilitas dalam melakukan offer. Kerjasama dalam bidang Investasi juga disepakati pada tahun 1998 melalui

ASEAN Investment Area (AIA). AIA Council adalah dewan menteri ASEAN yang bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang investasi ASEAN. Pada umumnya, AIA Council mengadakan pertemuan tahunan dalam rangkaian dengan pertemuan MEA.AIA Council menerima laporan dari 20

AFAS (ASEAN Framework Agreement http://stiebanten.blogspot.com/2011/06/ (diakses tanggal 11 Juni 2015). 21 Ibid.

On

Services)


27

pertemuan Coordinating Committee on Investment (CCI) dan membahas isu-isu yang

masih

pending

di

tingkat

SEOM

(Senior

Economic

Official

Meeting).Koordinator Indonesia untuk AIA Council adalah Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang didampingi oleh Menteri Perdagangan pada setiap pertemuan. Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dalam kesepakatan kerjasama yang ditandai dengan ditandatanganinya

ASEAN

Framework Agreement on Services (AFAS).Selanjutnya pada tahun 1998 disepakati pula kerjasama dalam bidang investasi ASEAN Investment Area (AIA). Pada tahun 1997, kepala negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision2020 yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi (ASEAN Summit, Kuala Lumpur, Desember 1997). Kemudian pada tahun 2003, pada pertemuan para kepala negara ASEAN disepakati 3 pilar untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020 yang dipercepat menjadi 2015 yaitu,ASEAN Economy Community, ASEAN PoliticalSecurity Community, ASEAN Socio-cultural Community (ASEAN Summit, Bali Oktober 2003).22 Pada tahun 2004, ASEAN mulai bekerjasama dengan negara diluar ASEAN dalam bidang ekonomi, yang pertama dengan China (ASEAN-China FTA) dalam sektor barang (Goods). Pada tahun 2005, spirit integrasi ekonomi

22

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Economy Community 2015, hlm. 3.


28

ASEAN semakin ditingkatkan dengan menambah sektor prioritas (Priority Integration Sector (PIS))yaitu untuk secara agresif diliberalisasikan pada tahun 2010 dan jasa logistik pada tahun 2013. Pada tahun 2006, disepakati ASEANKorea FTA (Goods).Pada bulan Januari 2007, para kepala negara sepakat mempercepat pencapaian AEC dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani ASEAN Charter and AECBlueprint, ASEAN-China FTA (services), dan ASEAN-Korea FTA (Services). Selanjutnya pada tahun 2008, AEC Blueprint mulai diimplementasikan dan ASEAN Charter mulai berlaku 16 Desember 2008. Pada waktu yang sama, ASEAN-Japan CEPT mulai berlaku. Pada tahun 2009 ditandatangani ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA); ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-India FTA (Goods), ASEAN-Korea FTA (Investment), ASEAN-china FTA (investment) dan AEC scorecard.23 Dimulai dari seluruh negara ASEAN rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN, seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkankan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan meaningful yaitu ASEAN Economy Community (AEC) atau biasa disebut MEA. MEA adalah bentuk integrasi Ekonomi ASEAN

23

Ibid., hlm. 5.


29

yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Untuk mewujudkan MEA tersebut, para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan November 2007, di Singapura, menyepakati AEC Blueprint, sebagai acuan seluruh negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen MEA. Pada tahun 2015 ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara negara ASEAN.Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. 24 Awalnya, pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020.Namun pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan MEA dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. MEA terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, MEA dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.Dengan demikian, para pemimpin sepakat untuk mentranformasi ASEAN menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh pergerakan barang bebas, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas.25 ASEAN Economic Community (AEC) atau MEA merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), Bali, Oktober 2003.MEA merupakan salah satu pilar perwujudan ASEAN Vision 24 25

Arifin Sjamsul, dkk, Op.Cit., hlm. 247. Kementrian Perdagangan, Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN, Op.Cit., hlm.

7.


30

2020, bersama-sama dengan ASEAN Security Community dan ASEAN SocioCulturan Community. MEA merupakan tujuan akhir integritas ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020. Hal yang mendasar dari MEA adalah adanya sebuah keinginan dari para pemimpin ASEAN untuk mewujudkan pusat perdagangan kawasan terintegrasi sebagai wujud komitmen untuk menciptakan dan meningkatkan pembangunan komunitas ASEAN dalam menghadapi tantangan global. Konsep MEA ini dilandasi oleh empat pilar utama sebagai berikut:26 1.

Free Movement of Goods and Services. Konsep ini memungkinkan terjadinya pergerakan barang-barang dan jasa tanpa ada hambatan (pajak bea masuk, tarif, quota), yang merupakan bentuk lanjut dari kawasan perdagangan bebas (sebagaimana AFTA) dengan menghilangkan segala bentuk hambatan perdagangan yang tersisa.

2.

Freedom of Establishment and ProVision of Services and Mutual Recognition of Diplomas. Konsep ini menjamin setiap warga negara ASEAN akan bebas membuka praktek layanan kerja di setiap wilayah ASEAN tanpa ada diskriminasi kewarganegaraan.

3.

Freedom of Movement for Skilled and Talented Labours. Konsep ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya mobilitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar dan memberi kesempatan para pekerja untuk menemukn pekerjaan terbaik sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. 26

http://www2.kompas.com/kompascetak/0711/23/opini/4017526.htm (diakses pada tanggal 20 Oktober 2014).


31

4.

Free Movement of Capital. Konsep ini akan menjamin bahwa modal atau kapital akan bisa berpindah secara leluasa diantara negara-negara ASEAN, yang secara teoritis memungkinkan terjadinya penanaman modal secara bebas dan efisien. Pembentukan MEA tak lepas dari semakin meningkatnya kerjasama

ekonomi antar negara dalam ASEAN.Tercatat sejak tahun 2003 perdagangan intra-ASEAN telah mengalami kenaikan volume secara terus menerus.Hal ini menjadi pemicu integrasi ekonomi yang lebih erat diantara negara-negara ASEAN.Selain itu pembentukan MEA disebabkan adanya dinamika eksternal dan dinamika internal. Maksud dari dinamika eksternal dan dinamika internal adalah sebagai berikut:27 1.

Dinamika Eksternal a. Terdapat kecenderungan perubahan lingkungan strategis global yang menuntut negara-negara di dunia untuk senantiasa meningkatkan daya saingnya. b. Pada tataran regional, terdapat gerakan kearah pengintegrasikan kekuatan ekonomi yang berbasis pada pasar tunggal (single market) dan produksi tunggal yang terintegrasi (simple production). c. Munculnya China dan India sebagai kekuatan ekonomi dunia yang merubah arsitektur perdagangan dunia, khususnya dikawasan Asia Timur. 27

Badan Pengkajian dan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia BPPK Kemenlu-RI, AEC Blueprint: Tindaklanjut dan Kesiapan Indonesia Menuju Implementasi AEC 2015 (Jakarta: Sekretariat BPPK, 2008).


32

2.

Dinamika Internal a. Potensi pasar yang cukup besar. b. Pertumbuhan kerjasama ekonomi masih cukup rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. c. Implementasi AFTA, AFAS, ada AIA masih sangat rendah (30%). Selanjutnya, dalam ASEAN submit pada bulan Januari tahun 2007 telah

disepakati untuk mempercepat pembentukan MEA dari 2020 menjadi 2015. Beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah :28 1.

Potensi penurunan biaya produksi di ASEAN untuk barang konsumsi hingga 20 persen sebagai dampak integrasi ekonomi.

2.

Peningkatan kemampuan kawasan dengan adanya implementasi standar dan praktek internasional serta penerapan intlectual property lights.

3.

Peningkatan kualitas infrastruktur kawasan seiring dengan integrasi transportasi, telekomunikasi dan energi.

4.

Peningkatan manfaat bagi sektor swasta ASEAN. Pencapaian keempat pilar dalam MEA akan dilakukan secara bertahap,

dengan fokus saat ini pada pencapaian pilar pertama, yaitu terciptanya liberalisasi di perdagangan barang, jasa, dan investasi. Tercapainya pilar pertama akan menjadi dasar menuju pencapaian pilar-pilar selanjutya, sehingga pada akhirnya ASEAN akan siap untuk sepenuhnya berintegrasi dengan perekonomian global.

28

Wijoyo Santoso, dkk.,Intergritas Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional (Jakarta: Outlook Ekonomi Indonesia, 2008), hlm. 21.


33

Harapan bahwa pada akhirnya dapat sepenuhnya berintegrasi dengan perekonomian global skaligus menunjukkan keyakinan ASEAN bahwa kerjasama regional dalam MEA merupakan "building blocks" menuju tercapainya perdagangan bebas multilateral. Kerjasama regional yang dilakukan akan mendorong terciptanya keunggulan komparatif bagi kawasan secara keseluruhan, sehingga pada akhirnya akan memperbesar kesempatan masing-masing negara dalam persaingan global. Selain itu, kerjasama regional yang dijalankan ASEAN juga bersifat terbuka, yang berarti bahwa bersamaan dengan penurunan tarif dan hambatan disesama negara anggota (Prefential Liberalization), negara-negara ASEAN juga melakukan penurunan tarif dan hambatan perdagangan terhadap semua negara di dunia.29 Perdagangan barang ASEAN sudah mencapai kemajuan cukup berarti dalam hal ASEAN Free Trade Area Common Effective Prefential Tariff (AFTA CEPT). Sebagai gambaran, pada tahun 2006 rata-rata tariff CEPT untuk negara ASEAN-6 sudah tinggal 1,74%, untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) 4,65% dan untuk seluruh negara ASEAN-10 sebesar 2,82%. Oleh karena itu, cetak biru MEA untuk perdagangan barang akan difokuskan pada hal-hal seperti pengurangan hambatan non-tarif, perbaikan sistem kepabeanan, dan penyeragaman dalam standar produksi.30 Perdagangan jasa liberalisasi sektor jasa akan dilakukan dalam kerangka ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang sebenarnya telah 29

Hadi Soesastro, Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi (Jakarta: CSIS Working Paper Series, 2004). 30 Ibid.


34

dideklarasikan sejak tahun 1995. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah mengkompilasi berbagai hambatan dalam pergerakan jasa antar negara, penyusunan MRA (Mutual Recognition Agreement) untuk jasa arsitektur, akuntansi, kualifikasi surveyor, tenaga kerja medis termasuk diantaranya dokter gigi (ditargetkan selesai 2008), dilanjutkan MRA untuk jasa-jasa profesional lainnya (selesai 2015), serta peningkatan partisipasi asing dalam 4 sektor jasa (hingga 51%) serta jasa logistik (hingga 49%) pada tahun 2008.31 Bidang investasi, langkah-langkah yang dilakukan pada dasarnya memperkuat kerangka yang sudah ada yaitu Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA) yang sudah ditetapkan pada tahun 1998 menjadi suatu kerangka yang lebih komprehensif, yaitu ASEAN Chomprehensive Investment Agreement (ACIA). Termasuk didalamnya adalah pencabutan semua resriksi dalam bidang investasi (2008-2009), peningkatan semua fasilitas penunjang kegiatan investasi seperti database FDI, jejaring antara ASEAN Investment Promotion Agencies, serta database untuk kluster-kluster industri.32 Mutual Recognition Arrangement (MRA) merupakan pembahasan definisidefinisi, yang antara lain menjelaskan definisi Professional Engineer, Registered Foreign Professional Engineer, dan Professional Regulatory Authority. Professional Engineer mengacu kepada seseorang warga negara, negara anggota ASEAN, yang oleh Professional Regulatory Authority telah dinyatakan layak secara teknis, moral, dan legal untuk menjalankan praktek profesi insinyur.

31 32

Departmen Perdagangan Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 4. Ibid., hlm. 5.


35

Tenaga kerja terlatih (skilled labor), penyusunan MRA untuk tenaga kerja professional (termasuk dalam daftar sektor yang diprioritaskan) ditargetkan akan selesai pada tahun 2008. Dalam Blueprint MEA skilled labor didefinisikan sebagai berikut: 33 1.

Pekerja

yang

mempunyai

keterampilan

khusus,

pengetahuan,

atau

kemampuan dibidang pekerjaannya. 2.

Lulusan universitas, akademi, sekolah teknik, atau keahlian yang diperoleh melalui pekerjaan sehari-hari. Adapun langkah-langkah terkait dengan mobilitas faktor produksi tenaga

kerja dalam BlueprintMEA secara garis besar adalah sebagai berikut :34 1.

Pengaturan mobilitas atau fasilitas masuk bagi tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang biasa digunakan oleh negara penerima. ASEAN akan memfasilitasi penerbitan visa dan kartu pekerja bagi tenaga profesional ASEAN dan tenaga kerja terampil.

2.

Untuk memudahkan arus bebas jasa-jasa pada 2015, ASEAN melakukan upaya harmonisasi dan standardisasi melalui: a. Kerjasama diantara anggota ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan mobilitas pelajar dan staf jajarannya.

33 34

Wijoyo Santoso, dkk.,Op.Cit., hlm. 22. Ibid.


36

b. Penyusunan indeks core competencies (sesuai dengan keahlian dan kualifikasi) untuk pekerjaan dan trainers skill di sektor jasa prioritas (2009) dan sektor jasa lainnya (2010-2015). c. Memperkuat riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja. Pembentukan MEA bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera, dan sangat kompetitif, dimana terdapat kebebasan lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, pembangunan ekonomi yang merta dan mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015. B. Proses Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, para pemimpin ASEAN mengesahkan Visi ASEAN 2000 dengan menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, kemudahan pergerakan atau perpindahan tenaga kerja yang bebas dan pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, mempercepat liberalisasi perdagangan dibidang jasa, serta meningkatkan tenaga kerja professional dan jasa lainnya secara bebas dikawasan ASEAN. Pada KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 desember 1998 di Hanoi, Vietnam, para pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Hanoi (Hanoi Plan of


37

Action/ HPA) yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari Visi 2020 ASEAN. Rencana aksi ini memiliki batasan waktu 6 tahun yakni dari tahun 1999 sampai 2004.Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan Statement on Bold Measures(pernyataan dengan tindakan tegas) dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan finansial.35 Tanggal 5 November 2001 KTT ke-7 ASEAN di Bandar SeriBegawanBrunei Darussalam disepakati perlunya dibentuk Roadmap for Integration of ASEAN(RIA) guna memetakan tonggak penting yang harus dicapai berikut langkah-langkah spesifik dan jadwal pencapaiannya. Menindaklanjuti kesepakatan KTT ke-7 tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya yang ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam mengesahkan RIA dimaksud. Di bidang perdagangan jasa sejumlah rencana aksi telah dipetakan yaitu mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternatif untuk liberalisasi, mengupayakan penerapan kerangka regulasi yang sesuai, menghapuskan semua halangan yang menghambat pergerakan jasa dikawasan ASEAN, serta menyelesaikan pengakuan timbal balik (MRA) untuk bidang jasa professional. Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dikawasan Asia Tenggara pada priode

1997-1998

35

memicu

kesadaran

negara-negara

ASEAN

mengenai

Departemen Perdagangan Republik Indonesia,Op.Cit., hlm. 5.


38

pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan.ASEAN Economic Community merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), di Bali, bulan Oktober 2003. Kemudian, ASEAN baru mengadopsi Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community). Pembentukan komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempercepat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri, konsensus, dialog dan konsultasi. 36 Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya Viantine Action Program (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja untuk mewujudkan ASEAN Vision. Berdasarkan program tersebut, High level task force (HLTF) diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang merupakan program pelaksanaan untuk 6 tahun kedepan sekaligus merupakan kebijakan dari HPA guna merealisasikan tujuan akhir dari Visi ASEAN 2020 dan deklarasi Bali Concord II.

36

Ibid., hlm. 6.


39

Pencapaian ASEAN Community semakin kuat dengan ditandatanganinya "Cebu Declaration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015" oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke -12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Para pemimpin ASEAN juga menyepakati percepatan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.Keputusan untuk mempercepat pembentukan MEA ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti dengan India dan China. Selain itu beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi, serta meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HKI dan adanya persaingan.37 Guna mempercepat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN menyusun ASEAN Charter (Piagam ASEAN) sebagai "payung hukum" yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Piagam tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam mencapai tujuan integrasi di kawasan ASEAN. Lahirnya Piagam ASEAN telah dimulai sejak dicanangkannya Vientine Action Programme (VAP) pada KTT ASEAN ke-10 di Viantine, Laos pada tahun 2004. KTT ASEAN ke -12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007 telah membentuk

37

Ibid., hlm. 7.


40

High Level Task Force (HLTF) on the ASEAN Charter yang bertugas merumuskan naskah piagam ASEAN dengan memperhatikan rekomendasi Eminent Person Group (EPG) on the ASEAN Charter. Naskah piagam ASEAN kemudian ditandatangani oleh para kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura, 20 November 2007. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif bagi semua negara anggota ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia telah melakukan ratifikasi piagam ASEAN pada tanggal 8 November 2008 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast ASIAN Nations (Piagam Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara). Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN Economic Community Blueprint yang merupakan panduan untuk terwujudnya MEA. Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint, ditandatangani tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. penandatanganan MEA Blueprintdilakukan bersamaan dengan penandatanganan piagam ASEAN (ASEAN Charter). Jadwal strategis pencapaian masing-masing pilar terdapat pada lampiran 2.38


41

Peta jalan tersebut menggantikan program aksi Viantine (Viantine Action Program/VAP), dam diimplementasikan serta dimonitor oleh badan kementerian sektoral ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan didukung oleh komite perwakilan tetap.Perkembangan terkait dengan implementasi ketiga peta-jalan tersebut disampaikan secara reguler kepada para pemimpin ASEAN melalui Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Council/ACC) masingmasing.39 C. ASEAN Economic Community Blueprint 2015 Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus

2006

di

Kuala

Lumpur,

Malaysia,

telah

membahas

untuk

mengembangkan ASEAN Economic Community 2015 Blueprintyang merupakan panduan untuk terwujudnya MEA. AEC 2015 Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai integrasi AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam Blueprint. AEC 2015 Blueprint memuat empat kerangka utama, yaitu:40 1.

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional (single market and production base) dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modan yang lebih bebas.

2.

ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi (Competitive Economic Region), dengan elemen peraturan kompetisi, 38

Ibid., hlm. 8. Ibid.,hlm. 9. 40 Aida S Budiman, dkk, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 15. 39


42

perlindungan konsumen, hak atas kekayan intlektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce. 3.

ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata (Equitable Economic Development) dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam)

4.

ASEAN

sebagai

kawasan

yang

terintegrasi

secara

penuh

dengan

perekonomian global (Integration to the Global Economic) dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Penandatanganan AEC 2015 Blueprint dilakukan bersamaan dengan penandatangan Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Salah satu topik utama yang dibahas mendalam oleh para menteri dalam pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala lumpur, Malaysia adalah mekanisme ASEAN Economic Comunity (AEC) Scorecard. Mekanisme ini bertujuan untuk menegakkan disiplin para anggota dalam melaksanakan Cetak Biru AEC, mengukur pencapaian AEC 2015, sekaligus sebagai alat komunikasi publik mengenai kemajuan dan hambatan ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. Berbagai langkah yang ditempuh ASEAN berdasarkan kerangka waktu yang ditetapkan dalam Cetak Biru AEC dinilai dalam Scorecard ini, baik sebagai kelompok (ASEAN secara keseluruhan) maupun oleh masing-masing negara anggota (secara individual).Karena Scorecard merupakan instrumen untuk


43

mengukur kemajuan dan menjadi jendela bagi berbagai pihak untuk menilai kesungguhan ASEAN.41 Pada KTT ke-14 ASEAN tanggal 1 Maret 2009 di Hua Hin, Thailand, para pemimpin ASEAN menandatangani Roadmap for an ASEAN Community (20092015), atau peta jalan menuju ASEAN Community (2009-2015), sebuah gagasan baru untuk mengimplementasikan secara tepat waktu 3 Blueprint(Cetak Biru) ASEAN Community yaitu ASEAN Political-Security Community Blueprint (Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN), ASEAN Economic Community Blueprint (Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN), dan ASEAN Socio-culture Community Blueprint(Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN), serta Intiative for ASEAN (ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework dan IAI Work Plan 2 (2009-2015).42 Para menteri sepakat untuk melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap sistem penilaian yang diterapkan, seperti kekhususan langkah dalam pencapaian AEC 2015 (specificity), akurasi penilaian melalui proses check and recheck baik kepada setiap negara anggota maupun kepada komite dan kelompok-kelompok kerja ASEAN yang menangani isu-isu spesifik, serta kemungkinan dilakukannya penilaian oleh pihak independen (disebut dengan istilah Track-2 yang membedakan dari proses formal di tingkat pemerintahan yang dienal dengan istilah Track-1. Para menteri sepakat bahwa AEC Scorecard ini akan dilaporkan oleh ASEAN Economic Community Council kepada para pemimppin ASEAN

41 42

Departemen Perdagangan Republik Indonesia,Op.Cit., hlm. 9. Ibid., hlm. 11.


44

pada KTT bulan oktober 2009. Dalam rangka memantau kemajuan implementasi AEC maka disusun ASEAN Baseline Report (ABR) yang berperan sebagai scorecard dengan indikator kinerja utama yang akan dilaporkan setiap tahunnya oleh Sekjen ASEAN kepada para menteri dan kepala negara/pemimpin negara ASEAN. Selain AEC scorecard, sekretariat ASEAN juga menjelaskan perkembangan terakhir dan penyusunan AEC communication plan. ASEAN Economic Community Communication Plan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan mengenai prakarsa AEC serta mendapatkan umpan-balik dan dukungan dari mereka dalam mewujudkan AEC. AEC Communication Plan mencakup mengenai 10 manfaat AEC, yaitu AEC media kits, frequently asked question, kesaksian atau cerita keberhasilan keberhasilan/artikel fitur dan lain-lain. Melalui AEC Communication Plan, semua pihak badan sektoral ASEAN, sector swasta, pemerintah pusat dan daerah dinegara ASEAN, kalangan perguruan tinggi dan LSM dapat dan diharapkan terlibat secara aktif.43 D. Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN Berlakunya pasar bebas dalam MEA, semua pihak diberikan kebebasan untuk melakukan persaingan.Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar merupakan potensi bagi perusahaan untuk memasarkan produk dan jasanya, serta potensi pasar tenaga kerja yang melimpah. Jumlah tenaga kerja di Indonesia saat 43

Business News, "Konsep Final Cetak Biru AEC 2015, http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2009/05/06/pertemuan-retreat-menteri-ekonomi-aseanmenegaskan-komitmen-bersama-menghadapi-k-id1-1353754124.pdf (diakses pada tanggal 24 Oktober 2014).


45

ini cukup banyak berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 106,28 juta jiwa.44Sementara itu dalam pasar tenaga kerja yang fleksibel, pekerja/buruh dapat berpindah dari satu aktifitas ekonomi ke aktifitas lainnya secara cepat, mulus dan tanpa kekacauan sosial. Fleksibilitas pasar tenaga kerja ditentukan pula oleh kekuatan operasi pasar yang bebas, juga kekakuan atau hambatan yang disebabkan oleh adanya powerfull actorssemisal pasar tenaga kerja yang bersifat monopsoni, serikat pekerja, dan pemerintah. Mobilitas yang terkelola harus diizinkan serta memfasilitasi masuknya tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa dan investasi sesuai dengan peraturan

yang berlaku di

negara

penerima, ASEAN

tengah

mengupayakan: 1.

Memfasilitasi penerbitan visa dan employment passbagi tenaga kerja terampil ASEAN

yang bekerja

di

sektor-sektor

yang berhubungan dengan

perdagangan dan investasi antar-negara ASEAN. 2.

Dalam rangka memfasilitasi arus bebas perdagangan jasa, ASEAN juga tengah mengupayakan harmonisasi dan standardisasi, untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja di kawasan ASEAN. Tantangan global yang ada di depan mata adalah Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) yang diselenggarakan tahun 2015 mengisyaratkan adanya liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas, dan arus modal yang bebas. 44

Agusmidah, Outsourcing dan PKWT dalam Sistim Hubungan Kerja Merupakan Gejala Kebijakan Fleksibilitas Ketenagakerjaan, Artikel, 2008.


46

Arus bebas tenaga terampil dapat diartikan bahwa semua warga negara ASEAN dapat keluar masuk untuk mencari pekerjaan tanpa adanya hambatan dari pihak negara yang dituju.Yang dimaksud tenaga kerja terampil adalah pekerja yang mempunyai keahlian, keterampilan khusus, pengetahuan dan keahlian dibidangnya yang dapat berasal dari lulusan perguruan tinggi maupun yang didukung kemampuan informal yang diperoleh dari lembaga pendidikan informal seperti kursus bahasa asing ataupun kursus kompetensi lainnya, serta dari pengalaman kerja.Untuk mendukung arus bebas tenaga terampil, maka disusunlah Mutual

Recognition

Arragement

(MRA).MRA

dapat

diartikan

sebagai

kesepakatan bersama seluruh anggota ASEAN untuk menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau sertifikat. Tujuan MRA adalah untuk menciptakan mekanisme prosedur dan akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para profesional yang ingin berpraktek.45 Terdapat 7 MRA yang telah ditanda-tangani sampai tahun 2009, yaitu: 1.

ASEAN MRA on engineering services (Jasa Engineering, Desember 2005).

2.

ASEAN MRA on nursing services (Jasa keperawatan, Desember 2006).

3.

SEAN MRA on architectural services (Jasa Arsitektural, November 2007).

45

Benedicta Evienia, Pandangan Pelaku Pendidikan di Universitas Terhadap Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Jurnal Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015.


47

4.

ASEAN framework arragement for the mutual recognation of surveying qualifications (Jasa Surveyor, November 2007).

5.

ASEAN MRA on dental practitioners (Praktisi Dokter Gigi, Februari 2009).

6.

ASEAN MRA Framework on accountancy services (Jasa Akuntansi, Februari 2009).

7.

ASEAN sectoral MRA for good manufacturing practice inspection of manufaturers of medicinal product (Praktisi Medis, Februari 2009). Tantangan terberat di dunia pendidikan Indonesia adalah bagaimana

menyiapkan para lulusan yang mampu beradaptasi, bersaing, dan menjadi pemenang di MEA.

E. Perdagangan Bebas Sektor Jasa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN ASEAN merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya

serta

memajukan perdamaian di

tingkat

regionalnya.Dalam

mewujudkan pertumbuhan ekonomi, ASEAN mendirikan AEC sebagai bentuk integrasi ekonomi. ASEAN Economic Community (AEC) merupakan suatu program bagi negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi khususnya perdagangan agar menjadi sebuah akses yang lebih mudah seperti menerapkan


48

penghapusan bea masuk (Free Trade Area) untuk mewujudkan sebuah pasar tunggal. Tentunya ini membuat banyak peluang khususnya bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas produk-produk maupun tenaga kerja profesional dalam memasuki tantangan ruang lingkup AEC. 46 Para pemimpin negara anggota ASEAN menyepakati kerangka hukum dalam mengembangkan empat pilar penting dalam mewujudkan MEA. Keempat pilar tersebut antara lain arus barang yang bebas, arus jasa yang bebas, arus investasi yang bebas, dan arus modal yang lebih bebas. Keempat pilar ini memiliki payung hukum yang telah disepakati berupa ASEANTrade in Goods Agreement(ATIGA)

yang

mengatur

tentang

arus

barang

yang

bebas,

ASEANFramework Agreement on Services (AFAS)yang mengatur arus jasa yang bebas,ASEAN Comprehensive Agreement on Investment (ACIA) yang mengatur arus investasi yang bebas, sertaChiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) yang mengatur tentang arus modal yang lebih bebas.47 Dari sisi barang (free flow of goods), liberalisasi perdagangan barang akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat integrasi tinggi dalam berproduksi, berpeluang besar untuk mengembangkan industri dalam negeri melalui liberalisasi perdagangan barang.Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk, kini Badan Standarisasi Nasional (BSN) 46

Potensi Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 https://smartplantersblog.wordpress.com/2014/11/29/ (diakses tanggal 26 Juli 2015). 47 Kesiapan Indonesia Dalam Rangka Liberalisasi Investasi Dalam Kerangka Hukum ASEAN Comprehensive Agreement on Investment (ACIA) Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015http://www.academia.edu/9886725/ (diakses tanggal 26 Juli 2015).


49

tengah menyusun Strategi Standarisasi Nasional 2015-2025, yang nantinya menjadi acuan untuk membendung kemungkinan membanjirnya produk-produk impor dari luar negeri.48 Dari sisi investasi dan modal (free flow of investment and capital), hadirnya payung hukum dibidang investasi ASEAN yakni ACIA memberikan keuntungan bagi lingkungan investasi dan sektor bisnis.ACIA memberikan jaminan perlindungan investasi sehingga parainvestoryakin untuk berinvestasi di kawasan ASEAN. Perjanjian ACIA dalam menghadapi liberalisasi investasi lintas batas di lima sektor yaitu manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, dan layanan yang terkait dengan masing-masing. Untuk membantu mempromosikan kawasan ASEAN sebagai kawasan investasi terpadu yang memiliki kondisi yang menguntungkan untuk investasi domestik dan internasional, semua negara anggota setuju melalui ACIA dalam menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk mempromosikan segala bentuk investasi dan daerah pertumbuhan baru di ASEAN, mempromosikan intra-ASEAN investasi, khususnya investasi dari ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) ke negara-negara ASEAN yang kurang maju, memelihara pertumbuhan dan perkembangan Usaha Kecil dan Menengah, mempromosikan inisiatif investasi bersama berfokus pada kelompok regional dan jaringan produksi.Tujuan keseluruhan dari ACIA adalah untuk mendirikan sebuah rezim investasi bebas, terbuka, transparan dan terintegrasi bagi investor domestik

48

Potensi Indonesia Menyongsong Masyarakat http://semarangdaily.com/2014/12/ (diakses tanggal 26 Juli 2015).

Ekonomi

ASEAN

2015


50

dan internasional di seluruh kawasan ASEAN, dan manfaat ACIA termasuk liberalisasi investasi, non-diskriminasi, transparansi, dan perlindungan investor.49 Menilik ke sektor jasa (free flow of services), ASEAN telah menetapkan lima sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi dalam MEA, yaitu jasa kesehatan, jasa pariwisata, e-ASEAN, jasa logistik dan jasa transportasi udara. Target penghapusan hambatan dalam perdagangan bidang jasa di empat sektor prioritas bidang jasa adalah tahun 2010 untuk jasa perhubungan udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata dan tahun 2013 untuk jasa logistik. Adapun liberalisasi bidang jasa seluruhnya ditargetkan pada tahun 2015. Masing-masing sektor prioritas tersebut telah dilengkapi peta kebijakan (roadmaps) yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif khusus dengan inisiatif yang lebih luas secara lintas sektor seperti langkah-langkah fasilitasi perdagangan, antara lain:50 1.

Jasa Angkutan Udara (Air Transport Services) Sidang ke-18 ASEAN Air Transport Working Group (ATWG) di Kuala Lumpur pada tanggal 12-14 Agustus 2008 membahas berbagai hal terkait dengan upaya liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN.

2.

Jasa Angkutan Laut (Maritime Transport Services) Sidang ke-16 ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) di Nha Trang, Vietnam pada tanggal 9-11 September telah membahas langkah49

Kesiapan Indonesia Dalam Rangka Liberalisasi Investasi Dalam Kerangka Hukum ASEAN Comprehensive Agreement on Investment (ACIA) Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015http://www.academia.edu/9886725/ (diakses tanggal 26 Juli 2015). 50 Perkembangan Liberalisasi Jasa ASEAN http://belajartanpabuku.blogspot.com/2013/04/ (diakses tanggal 26 Juli 2015).


51

langkah lebih lanjut dalam mengimplementasikan Roadmap Towards an Integrated and Competitive Maritime Transport (kebijakan mengenai angkutan laut yang kompetitif dan terpadu). 3.

Jasa Keuangan (Finance Services) Pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN dan ASEAN Finance Minister Investors Seminar (AFMIS) diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 7-9 Oktober 2008. Para menteri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan sekaligus memperkuat tingkat kompetensi di pasar global.

4.

Jasa Telekomunikasi (Telecommunications Services) ASEAN menyadari pentingnya teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait hal ini telah disepakati upaya sinergis untuk membangun infrastruktur komunikasi melalui “Siem Reap Ministerial Declaration on Enhancing Universal Access on ICT Services in ASEAN” yang disepakati dalam sidang TELSOM/TELMIN ke-7 tahun 2007 di Siem Reap, Kamboja. 9th ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM-9) dan 8th ASEAN Telecommunications & Informations Technology Ministers Meeting (TELMIN-8) dengan tema ‘’High Speed Connection to Bridge ASEAN Digital Divide” di Bali, pada tanggal 25-29 Agustus 2008 telah membahas dan mengesahkan indikator dan target dalam ICT Scorecard yang diperlukan untuk mencapai proses integrasi dan pengembangan sektor ICT ASEAN tahun 2008-2010.


52

5.

Jasa Pariwisata (Tourism Services) Pertemuan ASEAN Tourism Meetings di Manila pada tanggal 6-9 Juli 2008, dibicarakan mengenai penyusunan MRA di bidang pariwisata yang selesai pada akhir 2008 dan ditandatangani oleh para Menteri Pariwisata ASEAN pada saat ASEAN Tourism Forum (ATF) 2009 di Hanoi, Vietnam, tanggal 512 Januari 2009.

6.

Jasa Logistik (Logistic Services) Jasa logistik telah ditetapkan sebagai sektor prioritas kedua belas yang akan diliberalisasikan oleh ASEAN. Roadmap for Integration of Logistics Services (kebijakan untuk jasa logistik terpadu)telah ditandatangani pada sidang ke-39 ASEAN Economic Ministers di Makati City, Filipina, pada tanggal 24 Agustus 2007. Aliran tenaga kerja terampil (free flow of skilled labor)menjadi salah satu

topik

yang

menjadi

fokus

perhatian

bersama.

Terbentuknya

MEA

akanmemberikan peluang dan harapan, sekaligus tantangan bagi masa depan para pencari kerja. MEA akan menjadikan ASEAN sebagai satu negara besar yang akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pekerja untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia, keluar dan masuk dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lain tanpa hambatan yang berarti. Mereka akan mempunyai kebebasan dan kemudahan untuk memilih lokasi atau tempat kerja yang sesuai dan dianggap menguntungkan.51 Demikian pula halnya dengan

51

Sjamsul Arifin, dkk. Masyarakat Ekonomi ASEAN, 2015, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 243.


53

perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang akan relatif lebih dimudahkan dalam mencari atau merekrut para pegawai yang diinginkan melalui bursa tenaga kerja yang menjadi relatif lebih banyak dan beragam. Langkah-langkah diperlukan untuk terwujudnya aliran bebas bagi tenaga kerja terampil.Bagian pertama dari Bab ini memaparkan pengertian dari aliran bebas tenaga kerja terampil sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru MEA. Selanjutnya, ditemukan perkembangan terkini bagi inisiatif kerja sama di bidang ketenagakerjaan di kawasan ASEAN, diikuti dengan gambaran kondisi pasar kerja dan berbagai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia pada dekade terakhir. Skema Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: 1.

Cetak Biru MEA MEA yang menjadi tujuan akhir proses integrasi ekonomi regional

ASEAN adalah terdapatnya aliran bebas yang terjadi baik dipasar produk maupun dipasar faktor-faktor produksi. Untuk menjamin terwujudnya MEA tersebut, telah disusun suatu kerangka kerja yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap negara anggota dalam mempersiapkan diri sebagaimana tertuang dalam cetak biru MEA.Namun demikian, pembahasan tenaga kerja dalam cetak biru tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (skilled labour) dan tidak terdapat

pembahasn

mengenai

tenaga

kerja

tidak

terampil

(unskilled


54

labour).Pembahasan mengenai hal-hal terkait unskilled labour biasanya dibicarakan secara bilateral antara negara karena dipandang sebagi isu sensitif. 52 Skilled labour dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai keterampilan khusus, pengetahuan, atau kemapuan dibidangnya.Pekerja terampil bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademi, atau teknisi, dan sebagainya.Pada umumnya pekerja profesional, tingkat keterampilannya yang berbeda-beda. Keterampilan yang dimiliki seorang pekerja akan menentukan tingkat keahlian yang dimiliki, yang pada akhirnya akan menentukan kinerja pegawai tersebut. Pengaturan mobilitas tenaga kerja atau fasilitas masuk bagi pergerakan tenaga kerja untuk mendukung kelancaran perdagangan barang, jasa, dan investasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang bisa digunakan oleh negara penerima. ASEAN dalam hal ini, akan melakukan fasilitas bagi penerbitan visa dan employmant pass bagi para tenaga profesional dan tenaga kerja terampil yang bekerja disektor-sektor yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan dan investasi antara negara di kawasan ASEAN. Dengan demikian, bagi para pekerja yang telah memiliki visa dan memegang employment pass dan tersebar diberbagai wilayah negara lain sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan tercipta pasar tenaga kerja yang efisien sehingga ASEAN sebagai produksi dan bagian dari mata rantai produksi dunia bisa memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang handal yang tersebar di berbagai negara anggota dengan cepat dan mudah. 52

Ibid, hlm. 244.


55

Untuk memfasilitasi aliran jasa-jasa yang bebas pada 2015, ASEAN memberikan perhatian khusus dengan melakukan upaya untuk menciptakan harmonisasi dan standardisasi melalui berbagailangkah : a.

Memingkatkan kerjasama di antara anggota ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan mobilitas para pelajar dan jajaran staf di kawasan ASEAN.

b.

Mengembangkan kompetensi utama dan kulifikasi untuk pekerjaan dantrainers skills yang diperlukan di sektor jasa prioritas (2009), dan untuk sektor-sektor jasa lainnya (2010 hingga 2015).

c.

Memperkuat kemampuan riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja diantara negara anggota ASEAN.

2.

Jadwal Strategis Implementasi pedoman pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan

basis produksi, akan menandai kemajuan penting yang dipandang sebagai tonggak utama untuk mencapai integrasi ekonomi secara komprehensif dan lebih mendalam. Dibidang ketenagakerjaan, tonggak penting (milestone) tersebut adalah berupa terbentuknya Mutual Recognition Arrangements (MRA) serta kompentensi utama untuk pekerjaan yang memerlukan kealihan/keterampilan di sektor jasa. Penyusunan MRA dan kompentensi utama tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : a.

Penyusunan MRA untuk jasa profesional utama, termasuk sektor prioritas dalam rangka integrasi pada 2008.


56

b.

Membangun kompetensi inti untuk skill yang diperlukan disektor jasa prioritas (pariwisata, kesehatan, penerbangan, dan e-ASEAN) pada 2009.

c.

Membangun kompetensi inti untuk skill yang diperlukan di semua sektor jasa pada 2015.

3.

Kerjasama Ketenagakerjaan Pembicaraan mengenai isu migrasi tentang tenaga kerja di ASEAN

menjadi salah satu bagian proses negosasi perdagangan jasa-jasa yang dilakukan melalui kerjasama AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) dalam kerangka mode 4. Kerja sama dalam mode 4 tersebut terutama diarahkan untuk memfasilitasi

pergerakan

tenaga

kerja

yang

dilandasi

pada

suatu

kontrak/perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi disektor jasa. Aliran bebas tenaga profesional berserta pengaturannya baru mengemuka di Bali Summitpada

tahun 2003, meskipun mekanisme dalam mencapai tujuan

terciptanya aliran bebas tenaga kerja tersebut telah dilakukan sebelumnya. Para Menteri Tenaga Kerja ASEAN telah sepakat untuk menjamin bahwa angkatan kerja di seluruh kawasan ASEAN akan dipersiapkan agar bisa memperoleh manfaat yang optimal dari investasi ekonomi. Hal ini antara laindilakukan melalui peningkatan investasi yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan pendidikan dasar dan pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan, pengembangan ilmu dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial bagi para pekerja. Selanjutnya, disadari bahwa untuk mendukung

dan

menjamin

pertumbuhan

ekonomi

regional

dan


57

berkesinambungan, pasar tenaga kerja dalam komunitas ASEAN tentunya harus bersifat dinamis, produktif dan fleksibel. Arah kerjasama dibidang ketenagakerjaan, secara umum akan ditunjukan untuk menyelesaikan segala persoalan ketenagakerjaan yang prinsip akan ditujukan pada hal-hal sebagai berikut: a.

Memajukan mobilitas regional dan mutual recognition dalam rangka pengembangan professinal credentials, bakat, dan keterampilan para pekerja melalui upaya/inisiatif yang telah ada.

b.

Mengurangi pengangguran di kawasan ASEAN untuk mendukung upaya regional dalam mewujudkan komunitas masyarakat yang kuat, aman, dan self-relient.

c.

Memajukan efisiensi pasar tenaga kerja melalui penyusunan MRA untuk meningkatkan kemampuan kerja dan mobilitas tenaga kerja, meningkatkan sistem perlindungan, serta mengatasi dampak liberalisasi perdagangan terhadap tenaga kerja dan employment. Program kerja dibutuhkan untuk merealisasikan hal-hal diatas sebagai

kerangka dasar untuk mempersiapkan angkatan kerja di kawasan ASEAN dalam menghadapi

tantangan

yang

muncul

dari

globalisasi

dan

liberalisasi

perdagangan.Terdapat enam skala prioritas dalam program kerja para Menteri Tenaga Kerja (ASEAN Labour Ministerswork programme) yaitu: a.

Penciptaan lapangan kerja.

b.

Monitoring pasar tenaga kerja.


58

c.

Mobilitas tenaga kerja.

d.

Perlindungan sosial.

e.

Kerja sama tripartit.

f.

Keselamatan dan kesehatan kerja (occupational safetyand health/OSH). Pelaksanaan prioritas program kerja terkait masalah mobilitas tenaga kerja

dan perlindungan sosial, pada tanggal 13 Januari 2007, ASEAN telah meletakkan landasan awal bagi upaya penyelesaian masalah pekerja migran melalui penandatanganan Deklarasi Perlindungan dan Hak-Hak Pekerja Migran (Declaration on theProtecion and Promotion of the Rights of Migrant Workers).Deklarasi tersebut memberikan manfaat bagi negara anggota untuk memajukan keadilan dan perlindungan kerja, pembayaran upah/gaji, dan askes yang cukup bagi kelayakan kerja dan tempat tinggal bagi pekerja migran. Untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut, dibentuk sebuah komite yang diberi nama“ASEAN Comittee on the Implementation of the ASEAN Delaration on the Protecion and Promotion of the Rights of Migrant Workers” pada Juli 2007. Pada tahun 2002 telah diimplementasikan program hubungan industrial (ASEAN Programme on Industrial Relations) yang mendapat dukungan dari Jepang berupa bantuan teknis maupun keuangan untuk mendukung kerjasama tripartit. Program yang beranggotakan perwakilan tingkat tinggi dari para pemberi kerja, karyawan, dan pemerintah terutama dimaksudkan untuk membantu dan dan memfasilitasi upaya negara ASEAN dalam memajukan hubungan industrial yang sehat, harmonis, dengan produktivitas yang lebih tinggi serta keadilan sosial


59

sebagai elemen penting dalam pembangunan. Untuk priode 2005 – 2010, kegiatan program meliputi tiga bidang, yaitu: a.

Jejaring informasi dan riset.

b.

Training dan capacity building.

c.

Koordinasi kebijakan. Pembentukan program tersebut telah berhasil membangun jejaring para

ahli yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman terutama dalam bidang hubungan industrial.Untuk menciptakan keselamatan kerja dan lingkungan kerja yang sehat, telah dibentuk ASEANOccupational Safety and Health Network (ASEAN-OSHNET) pada tahun 2000.Jejaring tersebut memfasilitasi pertukaran informasi OSH, sharing of training expertise, serta memajukan pembangunan dan harmonisasi standard and gyudelines OSH. Program ini harus dilakukan mengingat besarnya jumlah orang yang meninggal akibat penyakit atau kecelakaan di tempat kerja akan menimbulkan dampak negatif bagi produktivitas ekonomi dan pembangunan sosial. Untuk mendukung kegiatan tersebut, negara anggota ASEAN telah mengajak negara plus three (Jepang, Korea, dan China) untuk berbagi pengalaman mengingat pengalaman mereka cukup relevan dalam meningkatkan standar OSH terutama bagi perusahan kecil dan menengah. Untuk

memberikan

arah

bagi

negara-negara

anggota

dalam

mengimplementasikan dan memperkuat kerangka OSH nasional dan untuk meningkatkan standar, sistem, strategi, dan program OSH, pada Januari 2007 diterapkan rencana aksi lima tahun (5-year Plan of Action) untuk priode 20072011. Rencana aksi tersebut difokuskan pada tiga bidang prioritas yakni:


60

a.

Pengembangan National OSH Profile.

b.

Pengembangan national OSH Strategy and Programme.

c.

Memperkuat kerja sama OSH regional di ASEAN serta kolaborasi ASEAN dengan negara partner atau organisasi internasional. ASEAN mengadopsi standar ILO dan disesuaikan dengan international

best practices apabila dimungkinkan. Untuk mendukung pengembangan SDM, ASEAN juga melaksanakan program ASEAN skills Competition sejak tahun 1995. Kemajuan signifikan dari bentuk kerja sama ini antara lain terlihat dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja, membantu pembangunan SDM di setiap negara anggota, mengembangkan generasi baru dari para pekerja dengan keterampilan tinggi, serta menyiapkan keikutsertaan negaranegara ASEAN dalam World Skills Competition.53 Kerja sama juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil di bidang pendidikan melalui kerja sama antara perguruan tinggi di seluruh negara ASEAN yang dikenal sebagai the ASEAN University Network (AUN). AUN yang dibentuk pada November 1995 berdasarkan the AUN Charter, telah melakukan berbagai aktivitas di bidang akademis seperti diskusi, workshop, seminar, studi, dan penelitian bersama dibidang-bidang yang menjadi prioritas ASEAN, program beasiswa, pertukaran mahasiswa, dan sebagainya. Secara khusus, pembentukan AUN antara lain dimaksudkan untuk:

53

Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia http://www.ilo.org (diakses tanggal 9 Agustus 2015).


61

a.

Memajukan kerjasama dan solidaritas diantara para profesional, akademis, ilmuwan, dan para pelajar.

b.

Mengembangkan program akademik dan sumber daya manusia yang profesional.

c.

Memajukan informasi melalui electronic networking of libraries dan sharing informasi antara anggota komunitas akademik, pelajar, para pengambil kebijakan, dan sebagainya. AUN

mempunyai

kantor

sekretariat

yang

terletak

di

kampus

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitasnya. Dari seluruh anggota AUN yang berjumlah 21 perguruan tinggi (per Juli 2007), tiga di antaranya merupakan perguruan tinggi yang ada di Indonesia yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan Institut Teknologi Bandung.


BAB II PERDAGANGAN BEBAS SEKTOR JASA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Recommend Documents