BAB II PERDAGANGAN BEBAS SEKTOR JASA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

BAB II PERDAGANGAN BEBAS SEKTOR JASA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

A. Pengertian dan Latar Belakang Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 1. Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Definisi integrasi ekonomi ASEAN secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (economic frontier) antara perekonomian Negara-negara ASEAN. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial. Secara operasional, integrasi ekonomi ASEAN dapat didefenisikan sebagai pencabutan diskriminasi dan penyatuan politik (kebijakan) seperti norma, peraturan, serta prosedur. Instrumen integrasi ekonomi ASEAN meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undangundang, lembaga, standarisasi, dan kebijaksanaan ekonomi. Tujuan integrasi ekonomi ASEAN adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa,

meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.11

11

Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, https://www.academia.edu/9503310/ (diakses tanggal 25 Juli 2015)

17 Universitas Sumatera Utara

18

Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian MEA atau AEC.12 Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of

Southeast Asia Nations / ASEAN) didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN oleh Filipina, Indonesia, Singapura dan Thailand (ASEAN Founding Fathers). Pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, ASEAN menyepakati BALI CONCORD II yang memuat 3 (tiga) pilar untuk mencapai ASEAN Vision 2020 yaitu Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Keamanan. Terkait dengan ekonomi, diwujudkan dalam bentuk MEA. Tanggal 20 November 2007 disepakati Piagam ASEAN dan menjadikan ASEAN organisasi berbadan hukum dengan fokus perhatian pada proses integrasi ekonomi menuju MEA. Di tahun ini juga, ASEAN sepakat mempercepat implementasi MEA dari tahun 2020 menjadi tahun 2015; untuk mewujudkan MEA 2015, dirumuskan AEC Blueprint, yang memuat langkah-langkah strategis yang harus diambil setiap Negara Anggota ASEAN mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. 13 Tepat pada bulan Desember 2015 bangsa-bangsa dikawasan Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan ASEAN memasuki era baru dalam hubungan perekonomian khususnya perdagangan dalam bentuk MEA. Siap atau tidak siap semua negara dikawasan ASEAN sudah harus meleburkan batas teritorial negaranya dalam satu pasar bebas yang diperkirakan akan menjadi tulang punggung perekonomian di kawasan Asia setelah China. Semua industri akan

12

Syabi Keane, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, http://www.academia.edu/9060383/ (diakses tanggal 21 Mei 2015). 13 Latar Belakang Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, http://yandisangdebu.blogspot.com/2015/01/latar-belakang-terbentuknya-masyarakat.html (diakses tanggal 21 Mei 2015).

Universitas Sumatera Utara

19

berkompetisi secara bebas tanpa ada ketentuan hukum yang mengikat. Baik hubungan bilateral maupun multilateral antar negara. Disepakatinya Visi ASEAN 2020 pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur menandai sebuah babak baru dalam sejarah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut, pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mentransformasikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif, didukung oleh pembangunan ekonomi yang seimbang, pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosioekonomi di antara negara-negara anggotanya. 14 Komitmen untuk menciptakan suatu Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) sebagaimana dideklarasikan dalam visi tersebut, kemudian semakin dikukuhkan melalui ASEAN Concord II pada Pertemuan Puncak di Bali, Oktober 2003, atau yang lebih dikenal sebagai Bali Concord II, di mana para pe-mimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan MEA (ASEAN Economic Community) sebagai tujuan dari integrasi ekonomi kawasan pada 2020.15 Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang ingin dicapai masyarakat ASEAN sebagaimana tercantum dalam Visi ASEAN 2020, di mana di dalamnya terdapat konvergensi kepentingan dari negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi. Sebuah perekonomian yang terbuka, berorientasi keluar, inklusif dan bertumpu pada kekuatan pasar merupakan prinsip dasar dalam upaya 14

2015).

ASEAN Vision 2020, http://www.aseansec.org/1814.htm (diakses tanggal 25 Mei

15

ASEAN Concord II/Bali Concord II, http://www.aseansec.org/15159.htm, (diakses tanggal 2 Mei 2015)


20

pembentukan komunitas ini. Berdasarkan cetak biru yang telah diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan MEA akan ditransformasikan menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi. Sebuah kawasan yang sangat kompetitif; sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global. 16 Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari MEA, yaitu (1) pergerakan bebas barang; (2) pergerakan bebas jasa; (3) pergerakan bebas investasi; (4) pergerakan bebas modal; dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil. Kelima elemen inti dalam MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi ini dilengkapi lagi dengan dua komponen penting lainnya, yaitu sektor integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor (produk berbasis pertanian; transportasi udara; otomotif; elektronik; perikanan; pelayanan kesehatan; logistik; produk berbasis logam; tekstil; pariwisata; dan produk berbasis kayu) dan sektor pangan, pertanian dan kehutanan. 17 Konteks penciptaan perekonomian kawasan yang kompetitif, beragam langkah strategis telah ditetapkan dalam cetak biru MEA. Seperti pengembangan kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, kerjasama regional dalam Hak Kekayaan Intelektual, dan langkah-langkah lainnya seperti kerjasama regional dalam pembangunan infrastruktur. Begitu juga halnya dalam upaya transformasi ASEAN menuju sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata,

16

ASEAN Economic Community Blueprint, http://www.aseansec.org/21083.pdf, (diakses tanggal 15 Mei 2015). 17 Ibid.


21

kesepakatan

negara-negara

di

kawasan

ini

mengupayakan

percepatan

pengembangan usaha kecil dan menengah serta perluasan Inisiatif Integrasi ASEAN (Initiative for ASEAN Integration) dalam rangka menjembatani jurang kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggotanya. Sementara itu, langkah-langkah

menuju

integrasi

ekonomi

Asia

Tenggara

ke

dalam

perekonomian global ditempuh melalui penerimaan suatu pendekatan yang koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, termasuk negosiasi dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi strategis. Cetak biru inilah yang melandasi pembangunan MEA melalui langkah-langkah spesifik dengan periode waktu yang terperinci, di mana terciptanya suatu perekonomian kawasan yang terintegrasi atas dasar prinsip perekonomian pasar bebas dan terbuka menjadi cita-cita besar yang ingin dicapai. Tercermin dari beragam langkah-langkah strategis yang dicanangkan dalam cetak biru dan hakikat dari MEA itu sendiri, neo liberalisme sebagai metamorfosa paradigma liberal merupakan ruh yang mendasari gerak semangat dari terbentuknya komunitas ekonomi kawasan ini. 18 2. Latar Belakang Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ASEAN atau singkatan dari "Asociation of South East Asian Nations" yang berarti perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional (kawasan) yang di bentuk oleh pemerintah lima negara pendiri utama di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau sering juga disebut

18

Ibid.


22

Deklarasi Bangkok oleh kelima Menteri Luar Negeri masing-masing negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tanggal itu juga diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN. 19 Kerjasama ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika perkembangannya, kerjasama Ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan MEA yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama dibidang politikkeamanan dan sosial budaya. Sebelum ASEAN terbentuk, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti Association of South East Asia (ASA), Malaysia, Phillipina, Indonesia (MAPHILINDO), South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), South East Asia Treaty Organization (SEATO) dan Asia and Pacific Council (ASPAC). Namun organisasi-organisasi tersebut dianggap kurang memadai untuk meningkatkan integrasi kawasan. Maksud dan tujuan di bentuknya ASEAN yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah: 20 1.

Untuk

mempercepat

pertumbuhan

ekonomi

kemajuan

sosial

serta

pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam

19

Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang (Jakarta: 1992), hlm. 1. 20 Ibid, hlm. 2.


23

semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai; 2.

Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum didalam hubungan antara negaranegara dikawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

3.

Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;

4.

Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi;

5.

Untuk bekerjasama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah

komoditi

internasional.

Perbaikan

sarana-sarana

pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka; 6.

Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;

7.

Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasiorganisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat diantara mereka sendiri.


24

Sejak awal pembentukannya, ASEAN secara intensif menyepakati berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi, yang diawali dengan kesepakatan Preferential Tariff Arrangement (PTA) pada tahun 1977. PTA Merupakan kelompok perdagangan yang memberikan preferensi (keringanan) terhadap jenis produk tertentu kepada Negara-negara anggota, dilaksanakan dengan cara mengurangi tarif (tidak menghapuskan tarif sampai menjadi nol). PTA dapat muncul melalui perjanjian (kesepakatan) dagang, dimana pada umumnya PTA mengarah ke Free Trade Area (FTA) sesuai dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Kesepakatan yang cukup menonjol dan menjadi cikal bakal visi pembentukan AEC pada tahun 2015 adalah disepakatinya Common Effective Preferential Tariff - ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 dengan target implementasi semula pada tahun 2008, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan 2002 untuk ASEAN-6. Common Effective Preferential Tarif Scheme (CEPT) adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Maka dalam melakukan pedagangan sesama anggota biayaoperasional mampu ditekan sehingga akan menguntungkan. 21 ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang salah satu tujuannya adalah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka ASEAN membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) dengan skema CEPT sebagai instrumennya. 21

Joshie Demak, ASEAN Free Trade Area, http://www.scribd.com/doc/116999672/ (diakses tanggal 11 Juni 2015)


25

CEPT merupakan mekanisme untuk melaksanakan AFTA. AFTA melalui CEPT merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. 22 Isi CEPT adalah merupakan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh negara ASEAN dalam melaksanakan AFTA. Berdasarkan hasil pertemuan Menteri Perdagangan ASEAN-6 di Singapura tanggal 28 Januari 1992 telah disepakati bahawa untuk melaksanakan penurunan tarif/bea masuk perdagangan antara ASEAN menjadi 0-15 %. Pada KTT ke-4 telah diputuskan bahwa AFTA akan dicapai dalam waktu 15 (lima belas) tahun yaitu terhitung pada 1 Januari 1993- 1 Januari 2008 dan hanya menyangkut produk manufaktur, kemudian dipercepat menjadi 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Produk manufaktur tersebut termasuk dalam barang-barang modal dan produk pertanian yang diproses, serta produk-produk.23 Persyaratan suatu produk yang dapat diperdagangkan melalui program CEPT apabila produk tersebut memenuhi tiga kriteria yaitu: 24 a. Produk tersebut harus terdaftar dalam Inclusion List baik di negara pengekspor maupun pengimpor dan memiliki rentang tarif yang sama yaitu di atas 20 % atau di bawah 20 %.

22

Ibid. Hendera Halwani, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 246. 24 Ibid, hlm. 28 23


26

b. Produk tersebut mempunyai program pengurangan tarif yang telah disetujui oleh Dewan AFTA. c. Produk tersebut harus merupakan produk ASEAN yaitu harus memenuhi muatan lokal ASEAN sekurang-kurangnya 40 %. Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dalam kesepakatan kerjasama

yang ditandai dengan ditandatanganinya

ASEAN

Framework Agreement on Services (AFAS). AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) adalah persetujuan dan kerjasama dalam rangka liberalisasi perdagangan bidang jasa dalam forum ASEAN. Perjanjian antar negara ASEAN ini pada prinsipnya mencerminkan keinginan agar sesama anggota ASEAN melakukan liberalisasi perdagangan jasa antar negara ASEAN secara lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan dengan liberalisasi yang ditempuh dalam rangka GATS / WTO (General Agreement on Trade in Services / World Trade Organization).25 AFAS dipayungi dengan kesepakatan para pemimpin ASEAN yang dituangkan dalam Bangkok Summit Declaration of 1995, mengenai trade in services yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:26 1.

Sepakat untuk melakukan integrasi ekonomi

2.

ASEAN akan terus bergerak meningkatkan kerjasama perdagangan jasa yang lebih terbuka melalui pelaksanaan the ASEAN Framework Agreement on Services.

25

AFAS (ASEAN Framework Agreement http://stiebanten.blogspot.com/2011/06/ (diakses tanggal 11 Juni 2015). 26 Ibid.

On

Services),


27

3.

Anggota ASEAN akan melakukan negosiasi specific commitment on market access, national treatment dan additional commitments yang mencakup seluruh modes of supply sektor jasa.

4.

Liberalisasi sektor jasa dilakukan secara bertahap sampai tercapai tingkat liberalisasi yang lebih tinggi.

5.

Negara anggota ASEAN diberikan fleksibilitas dalam melakukan offer. Selanjutnya pada tahun 1998 disepakati pula kerjasama dalam bidang

Investasi ASEAN Investment Area (AIA). AIA Council adalah dewan menteri ASEAN yang bertanggungjawab atas proses negosiasi dan implementasi komitmen di bidang investasi ASEAN. Pada umumnya, AIA Council mengadakan pertemuan tahunan dalam rangkaian dengan pertemuan AEM. AIA Council menerima laporan dari pertemuan Coordinating Committee on Investment (CCI) dan membahas isu-isu yang masih pending di tingkat SEOM (Senior Economic Official Meeting). Koordinator Indonesia untuk AIA Council adalah Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang didampingi oleh Menteri Perdagangan pada setiap pertemuan. Pada tahun 1997, kepala negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. (ASEAN Summit, Kuala Lumpur, Desember 1997). Kemudian pada tahun 2003, kembali pada pertemuan kepala Negara ASEAN disepakati 3 pilar untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020 yang di percepat menjadi 2015 yaitu: (1) ASEAN Economy Community, (2) ASEAN


28

Political-Security Community, (3) ASEAN Socio-cultural Community (ASEAN summit, Bali Oktober 2003).27 Pada tahun 2004, ASEAN mulai bekerjasama dengan negara diluar ASEAN dalam bidang ekonomi, yang pertama dengan China (ASEAN-China FTA) dalam sektor barang (Goods). pada tahun 2005, Spirit Integrasi Ekonomi ASEAN semakin ditingkatkan dengan menambah sektor prioritas (Priority Integration Sector (PIS) ) yaitu untuk secara agresif diliberalisasikan pada tahun 2010 dan jasa logistik pada tahun 2013. Satu tahun Kemudian yaitu tahun 2006, disepakati ASEAN-Korea FTA (Goods). Pada bulan januari 2007, para kepala negara sepakat mempercepat pencapaian AEC dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani ASEAN Charter and AEC Blueprint, ASEANChina FTA (services), dan ASEAN-Korea FTA (Services). Selanjutnya pada tahun 2008, AEC Blue print mulai di implementasikan dan ASEAN Charter mulai berlaku 16 Desember 2008. Pada waktu yang sama, ASEAN-Japan CEP mulai berlaku. Pada tahun 2009 ditandatangani ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA); ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-India FTA (Goods), ASEAN-Korea FTA (Investment), ASEAN-china FTA (investment) dan AEC scorecard.28 Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan

27

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Economy Community 2015, hlm. 3. 28 Ibid, hlm. 5.


29

standar hidup penduduk negara anggota ASEAN, seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkankan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan meaningful yaitu AEC atau biasa disebut MEA. MEA adalah bentuk integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Untuk mewujudkan MEA tersebut, para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke -13 pada bulan November 2007, di Singapura, menyepakati AEC Blueprint, sebagai acuan seluruh negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen MEA. Pada tahun 2015, apabila MEA tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.29 Awalnya, pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Namun pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan MEA dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. MEA terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, MEA dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Dengan demikian, para pemimpin sepakat untuk mentranformasi ASEAN menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh

29

Ekonomi Internasional: ASEAN Economy Community (AEC) 2015, Op.Cit.


30

pergerakan barang bebas, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas. 30 ASEAN Economic Community (AEC) atau MEA merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), Bali, Oktober 2003. MEA merupakan salah satu pilar perwujudan ASEAN Vision 2020, bersama-sama dengan ASEAN Security Community dan ASEAN SocioCulturan Community. MEA merupakan tujuan akhir integritas ekonomi seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020. Hal yang mendasar dari MEA adalah adanya sebuah keinginan dari para pemimpin ASEAN untuk mewujudkan pusat perdagangan kawasan terintegrasi sebagai wujud komitmen untuk menciptakan dan meningkatkan pembangunan komunitas ASEAN dalam menghadapi tantangan global. Konsep MEA ini dilandasi oleh empat pilar utama sebagai berikut: 31 1.

Free Movement of Goods and Services. Konsep ini memungkinkan terjadinya pergerakan barang-barang dan jasa tanpa ada hambatan (pajak bea masuk, tarif, quota), yang merupakan bentuk lanjut dari kawasan perdagangan bebas (sebagaimana AFTA) dengan menghilangkan segala bentuk hambatan perdagangan yang tersisa.

2.

Freedom of Establishment and Provision of Services and Mutual Recognition of Diplomas. Konsep ini menjamin setiap warga negara ASEAN akan bebas

30

hlm. 7.

Kementrian Perdagangan, Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN, Op.Cit,

31

Widyahartono, Bob. "Dari AFTA Menuju Komunitas ASEAN", http://www2.kompas.com/kompascetak/0711/23/opini/4017526.htm, (diakses tanggal 25 Mei 2015).


31

membuka praktek layanan (profesional) di setiap wilayah ASEAN tanpa ada diskriminasi kewarganegaraan. 3.

Freedom of Movement for Skilled and Talented Labours. Konsep ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya mobilitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar dan memberi kesempatan para pekerja untuk menemukn pekerjaan terbaik sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.

4.

Free Movement of Capital. Konsep ini akan menjamin bahwa modal atau kapital akan bisa berpindah secara leluasa diantara negara-negara ASEAN, yang secara teoritis memungkinkan terjadinya penanaman modal secara bebas dan efisien. Pembentukan MEA tak lepas dari semakin meningkatnya kerjasama

ekonomi antar negara dalam ASEAN. Tercatat sejak tahun 2003 perdagangan intra-ASEAN telah mengalami kenaikan volume secara terus menerus. Hal ini menjadi pemicu integrasi ekonomi yang lebih erat diantara negara-negara ASEAN. Selain itu pembentukan MEA disebabkan adanya dinamika eksternal dan dinamika internal. Maksud dari dinamika eksternal dan dinamika internal adalah sebagai berikut: 32 1. Dinamika Eksternal a. Terdapat kecendrungan perubahan lingkungan strategis global yang menuntut negara-negara di dunia untuk senantiasa meningkatkan daya saingnya.

32

Badan Pengkajian dan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia BPPK Kemenlu-RI, AEC Blueprint: Tindak Lanjut dan Kesiapan Indonesia Menuju Implementasi AEC 2015 (Jakarta: Sekretariat BPPK, 2008).


32

b. Pada tataran regional, terdapat gerakan kearah pengintegrasikan kekuatan ekonomi yang berbasis pada pasar tunggal (single market) dan produksi tunggal yang terintegrasi (simple production). c. Munculnya China dan India sebagai kekuatan ekonomi dunia yang merubah arsitektur perdagangan dunia, khususnya dikawasan Asia Timur. 2. Dinamika Internal a. Potensi pasar yang cukup besar. b. Pertumbuhan kerjasama ekonomi masih cukup rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. c. Implementasi AFTA, AFAS, ada AIA masih sangat rendah (30%). Selanjutnya, dalam ASEAN submit pada bulan Januari tahun 2007 telah disepakati untuk mempercepat pembentukan MEA dari 2020 menjadi 2015. Beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah:

33

1. Potensi penurunan biaya produksi di ASEAN untuk barang konsumsi hingga 20 persen sebagai dampak integrasi ekonomi. 2. Peningkatan kemampuan kawasan dengan adanya implementasi standar dan praktek internasional serta penerapan intlectual property lights. 3. Peningkatan kualitas

infrastruktur kawasan

seiring

dengan

integrasi

transportasi, telekomunikasi dan energi. 4. Peningkatan manfaat bagi sektor swasta ASEAN. Pencapaian keempat pilar dalam MEA akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus saat ini pada pencapaian pilar pertama, yaitu terciptanya liberalisasi 33

Wijoyo Santoso, et.al., Intergritas Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional (Jakarta: Outlook Ekonomi Indonesia, 2008), hlm. 21.


33

di perdagangan barang, jasa, dan investasi. Tercapainya pilar pertama akan menjadi dasar menuju pencapaian pilar-pilar selanjutya, sehingga pada akhirnya ASEAN akan siap untuk sepenuhnya berintegrasi dengan perekonomian global. 34 Harapan bahwa pada akhirnya dapat sepenuhnya berintegrasi dengan perekonomian global skaligus menunjukkan keyakinan ASEAN bahwa kerjasama regional dalam MEA merupakan "building blocks" menuju tercapainya perdagangan bebas multilateral. Kerjasama regional yang dilakukan akan mendorong terciptanya keunggulan komparatif bagi kawasan secara keseluruhan, sehingga pada akhirnya akan memperbesar kesempatan masing-masing negara dalam persaingan global. Selain itu, kerjasama regional yang dijalankan ASEAN juga bersifat terbuka, yang berarti bahwa bersamaan dengan penurunan tarif dan hambatan disesama negara anggota (Prefential Liberalization), negara-negara ASEAN juga melakukan penurunan tarif dan hambatan perdagangan terhadap semua negara di dunia. 35 Perdagangan barang ASEAN sudah mencapai kemajuan cukup berarti dalam hal Trade Area Common Effective Prefential Tariff (AFTA CEPT). Sebagai gambaran, pada tahun 2006 rata-rata tarif CEPT untuk negara ASEAN-6 sudah tinggal 1,74%, untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) 4,65% dan untuk seluruh negara ASEAN-10 sebesar 2,82%. Oleh karena itu, cetak biru MEA untuk perdagangan barang akan difokuskan pada hal-hal seperti

34

Ibid. Hadi Soesastro, Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi (Jakarta: CSIS Working Paper Series, 2004). 35


34

pengurangan

hambatan

non-tarif,

perbaikan

sistem

kepabeanan,

dan

penyeragaman dalam standar produksi. Perdagangan jasa liberalisasi sektor jasa akan dilakukan dalam kerangka ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang sebenarnya telah dideklarasikan sejak tahun 1995. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah mengkompilasi berbagai hambatan dalam pergerakan jasa antar negara, penyusunan MRA (Mutual Recognition Agreement) untuk jasa arsitektur, akuntansi, kualifikasi surveyor, tenaga kerja medis termasuk diantaranya dokter gigi (selesai 2008), dilanjutkan MRA untuk jasa-jasa professional lainnya (selesai 2015), serta peningkatan partisipasi asing dalam 4 sektor jasa (hingga 51%) serta jasa logistik (hingga 49%) pada tahun 2008.36 Bidang

investasi,

langkah-langkah

yang

dilakukan

pada

dasarnya

memperkuat kerangka yang sudah ada yaitu Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA) yang sudah ditetapkan pada tahun 1998 menjadi suatu kerangka yang lebih komprehensif, yaitu ASEAN Chomprehensive Investment Agreement (ACIA). Termasuk didalamnya adalah pencabutan semua resriksi dalam bidang investasi (2008-2009), peningkatan semua fasilitas penunjang kegiatan investasi seperti database FDI, jejaring antara ASEAN Investment Promotion Agencies, serta database untuk kluster-kluster industri. 37 Mutual Recognition Arrangement (MRA) merupakan pembahasan definisidefinisi, yang antara lain menjelaskan definisi Professional Engineer, Registered Foreign

Professional Engineer, dan Professional Regulatory Authority.

36

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Op.Cit, hlm. 4. Ibid, hlm. 5.

37


35

Professional Engineer mengacu kepada seseorang warga negara, negara anggota ASEAN, yang oleh Professional Regulatory Authority telah dinyatakan layak secara teknis, moral, dan legal untuk menjalankan praktek profesi insinyur. Tenaga kerja terlatih (skilled labor) penyusunan MRA untuk tenaga kerja professional (termasuk dalam daftar sektor yang diprioritaskan) ditargetkan selesai pada tahun 2008. Dalam Blueprint MEA 2015 skilled labor didefinisikan sebagai berikut: 38 1. Pekerja yang mempunyai keterampilan khusus, pengetahuan, atau kemampuan dibidang pekerjaannya, 2. Lulusan universitas, akademi, sekolah teknik, atau keahlian yang diperoleh melalui pekerjaan sehari-hari. Langkah-langkah terkait dengan mobilitas faktor produksi tenaga kerja dalam blueprint MEA 2015 secara garis besar adalah sebagai berikut : 39 1. Pengaturan mobilitas atau fasilitas masuk bagi tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang biasa digunakan oleh negara penerima. ASEAN akan memfasilitasi penerbitan visa dan kartu pekerja bagi tenaga professional ASEAN dan tenaga kerja terampil. 2. Untuk memudahkan arus bebas jasa-jasa pada 2015, ASEAN melakukan upaya harmonisasi dan standardisasi melalui: a. Kerjasama diantara anggota ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan mobilitas pelajar dan staf jajarannya.

38 39

Wijoyo Santoso, et.al., Op.Cit, hlm. 22. Ibid.


36

b. Penyusunan indeks core competencies (sesuai dengan keahlian dan kualifikasi) untuk pekerjaan dan trainers skill di sektor jasa prioritas (2009) dan sektor jasa lainnya (2010-2015) c. Memperkuat riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja. Pembentukan MEA 2015 bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera, dan sangat kompetitif, dimana terdapat kebebasan lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, pembangunan ekonomi yang merta dan mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

B. Proses Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun komunitas ASEAN pada tahun 2020 mendatang.


37

KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 desember 1998 di Ha Noi - Vietnam, para pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Hanoi (Hanoi Plan of Action / HPA) yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari Visi 2020 ASEAN. Rencana aksi ini memiliki batasan waktu 6 tahun yakni dari tahun 1999 sampai 2004. KTT tersebut, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan Statement on Bold Measures (pernyataan dengan tindakan tegas) yang berisikan komitmen mereka terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan finansial. 40 Pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam disepakati perlunya dibentuk Roadmap for Integration of ASEAN (RIA) guna memetakan tonggak penting yang harus dicapai berikut langkah-langkah spesifik dan jadwal pencapaiannya. Menindaklanjuti kesepakatan KTT ke-7 tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya yang ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawah-Brunei Darussalam mengesahkan RIA dimaksud. Di bidang perdagangan jasa sejumlah rencana aksi telah dipetakan yaitu mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternatif untuk liberalisasi, mengupayakan penerapan kerangka regulasi yang sesuai, menghapuskan semua halangan yang

40

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 5.


38

menghambat pergerakan jasa dikawasan ASEAN, serta menyelesaikan pengakuan timbal balik (MRA) untuk bidang jasa professional. Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dikawasan Asia Tenggara pada priode

1997-1998

memicu

kesadaran

negara-negara

ASEAN

mengenai

pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. ASEAN Economic Community merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), di Bali, bulan Oktober 2003. Kemudian, ASEAN baru mengadopsi Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan komunitas ASEAN (ASEAN Community). Pembentukan komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempercepat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri, konsensus, dialog dan konsultasi. 41 Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya Viantine Action Program (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja untuk mewujudkan ASEAN Vision. Berdasarkan program tersebut, High level task force (HLTF) diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang merupakan program pelaksanaan untuk 6 tahun kedepan

41

Ibid, hlm. 6.


39

sekaligus merupakan kebijakan dari HPA guna merealisasikan tujuan akhir dari Visi ASEAN 2020 dan deklarasi Bali Concord II. Pencapaian ASEAN Comumunity semakin kuat dengan ditandatanganinya "Cebu Declaration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015" oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke -12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Para pemimpin ASEAN juga menyepakati percepatan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Keputusan untuk mempercepat pembentukan MEA menjadi 2015 ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti dengan India dan China. Selain itu beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen untuk barang konsumsi sebagai dampak integrasi ekonomi, serta meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI dan adanya persaingan. 42 Guna mempercepat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut, ASEAN menyusun ASEAN Charter (Piagam ASEAN) sebagai "payung hukum" yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Piagam tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam mencapai tujuan integrasi di kawasan ASEAN. Lahirnya Piagam ASEAN telah dimulai sejak dicanangkannya Vientine Action Programme (VAP) pada KTT ASEAN ke-10 di Viantine, Laos pada tahun

42

Ibid, hlm. 7.


40

2004. KTT ASEAN ke -12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007 telah membentuk High Level Task Force (HLTF) on the ASEAN Charter yang bertugas merumuskan naskah piagam ASEAN dengan memperhatikan rekomendasi Eminent Person Group (EPG) on the ASEAN Charter. Naskah Piagam ASEAN kemudian ditandatangani oleh para kepala negara/pemerintahan Negara-negara anggota ASEAN pada KTT ke-13 di Singapura, 20 November 2007. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif bagi semua negara anggota ASEAN pada tanggal 15 desember 2008. Indonesia telah melakukan ratifikasi piagam ASEAN pada tanggal 8 november 2008 dalam bentuk Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang pengesahan Charter Of The Association Of Southeast ASIAN Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN Economic Community Blueprint yang merupakan panduan untuk terwujudnya MEA. Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint, ditanda tangani tanggal 20 november 2007, memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. penandatanganan MEA Blueprint dilakukan bersamaan dengan penandatanganan piagam ASEAN (ASEAN Charter). Jadwal strategis pencapaian masing-masing pilar terdapat pada lampiran 2. 43

43

Ibid, hlm. 8.


41

Peta jalan tersebut menggantikan program aksi Viantine (Viantine Action Program/VAP), dam diimplementasikan serta dimonitor oleh badan kementerian sektoral ASEAN dan sekretaris Jenderal ASEAN, dengan didukung oleh komite perwakilan tetap. Perkembangan terkait dengan implementasikan ketiga peta-jalan tersebut disampaikan secara reguler kepada para pemimpin ASEAN melalui Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Council/ACC)-nya masingmasing.44

C. Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN 1. Para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur Desember 1997 memutusakan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang. 2. Pada KTT ASEAN di Bali Oktober 2003, para pemimpin ASEAN memdeklarasikan bahwa komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) merupakan tujuan integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) pada tahun 2020. Selain KEA, Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar integral lain dari komunitas ASEAN yang akan dibentuk. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat dalam pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020.

44

Ibid, hlm. 9.


42

3. Selanjutnya, pertemuan ke-38 Menteri Ekonomi ASEAN, di Kuala Lumpur, Malaysia pada Agustus 2006 sepakat akan menyusun “suatu cetak biru yang terpadu untuk mempercepat pembentukan KEA dengan mengindetifikasi berbagai karakteristik dan elemen KEA pada tahun 2015 sesuai Bali Concord II, dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah disepakati sebelumnya guna mengkomodir kepentingan seluruh negara anggota ASEAN. 4. Pada KTT ASEAN Ke-12, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II, dan menandatangani Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015, secara khusus, para pemimpin

sepakat

untuk

mempercepat

pemebentukan

Komunitas

Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentranformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus

2006

di

Kuala

Lumpur,

Malaysia,

telah

membahas

untuk

mengembangkan ASEAN Economic Community 2015 Blueprint yang merupakan panduan untuk terwujudnya MEA. AEC 2015 Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai integrasi AEC 2015, dimana


43

masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam Blueprint. AEC 2015 Blueprint memuat empat kerangka utama, yaitu: 45 1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional (single market and production base) dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modan yang lebih bebas. 2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi (Competitive Economic Region), dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen,

hak

atas kekayan intlektual, pengembangan infrastruktur,

perpajakan, dan e-commerce. 3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata (Equitable Economic Development) dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) 4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global (Integration to the Global Economic) dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Penandatanganan AEC 2015 Blueprint dilakukan bersamaan dengan penandatangan Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Salah satu topik utama yang dibahas mendalam oleh para menteri dalam pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia adalah mekanisme ASEAN Economic Comunity (AEC) Scorecard. Mekanisme ini 45

Budiman, Aida S, (dkk), Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 15.


44

bertujuan untuk menegakkan disiplin para anggota dalam melaksanakan Cetak Biru AEC, mengukur pencapaian AEC 2015, sekaligus sebagai alat komunikasi publik mengenai kemajuan dan hambatan ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. Berbagai langkah yang ditempuh ASEAN berdasarkan kerangka waktu yang ditetapkan dalam Cetak Biru AEC dinilai dalam Scorecard ini, baik sebagai kelompok (ASEAN secara keseluruhan) maupun oleh masing-masing negara anggota (secara individual). Karena Scorecard merupakan instrumen untuk mengukur kemajuan dan menjadi jendela bagi berbagai pihak untuk menilai kesungguhan ASEAN. 46 Pada KTT ke-14 ASEAN tanggal 1 Maret 2009 di Hua Hin - Thailand, para pemimpin ASEAN menandatangani Roadmap for an ASEAN Community (20092015), atau peta jalan menuju ASEAN Community (2009-2015), sebuah gagasan baru untuk mengimplementasikan secara tepat waktu 3 Blueprint (Cetak Biru) ASEAN Community yaitu ASEAN Political-Security Community Blueprint (Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN), ASEAN Economic Community Blueprint (Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN), dan ASEAN Socio-culture Community Blueprint (Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN), serta Intiative for ASEAN (ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework dan IAI Work Plan 2 (2009-2015).47 Para menteri sepakat untuk melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap sistem penilaian yang diterapkan, seperti kekhususan langkah dalam pencapaian AEC 2015 (specificity), akurasi penilaian melalui proses check and recheck baik 46 47

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Op.Cit., hlm. 9. Ibid, hlm. 11.


45

kepada setiap negara anggota maupun kepada komite dan kelompok-kelompok kerja ASEAN yang menangani isu-isu spesifik, serta kemungkinan dilakukannya penilaian oleh pihak independen (disebut dengan istilah Track-2 yang membedakan dari proses formal di tingkat pemerintahan yang dikenal dengan istilah Track-1. Para menteri sepakat bahwa AEC Scorecard ini akan dilaporkan oleh ASEAN Economic Community Council kepada para pemimppin ASEAN pada KTT bulan oktober 2009. Dalam rangka memantau kemajuan implementasi AEC maka disusun ASEAN Baseline Report (ABR) yang berperan sebagai scorecard dengan indikator kinerja utama yang akan dilaporkan setiap tahunnya oleh Sekjen ASEAN kepada para menteri dan kepala negara/pemimpin negara ASEAN. Selain AEC scorecard, sekretariat ASEAN juga menjelaskan perkembangan terakhir dan penyusunan AEC communication plan. ASEAN Economic Community Communication Plan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan mengenai prakarsa AEC serta mendapatkan umpan-balik dan dukungan dari mereka dalam mewujudkan AEC. AEC Communication Plan mencakup mengenai 10 manfaat AEC, yaitu AEC media kits, frequently asked question, kesaksian atau cerita keberhasilan keberhasilan/artikel fitur dan lain-lain. melalui AEC Communication Plan, semua pihak badan sektoral ASEAN, sektor swasta, pemerintah pusat dan daerah dinegara ASEAN, kalangan perguruan tinggi dan LSM dapat dan diharapkan terlibat secara aktif. 48

48

Pertemuan Retreat Menteri Ekonomi ASEAN: Menegaskan Komitmen Bersama Menghadapi Krisis Ekonomi Global, http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2009/05/06/ (diakses tanggal 1 Juni 2015).


46

D. Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN Berlakunya pasar bebas semua pihak diberikan kebebasan untuk melakukan persaingan. Tidak ada pembatasan apapun, siapa yang ingin bersaing dipersilakan untuk masuk ke pasar tersebut. Ibarat permainan lomba lari, semuanya bisa masuk ke arena tanpa memperhatikan usia (balita, pemuda atau orang tua), kondisi dan keahliannya. Semua dipersilakan bermain dan berkompetisi secara langsung. Maka sangat jelas siapa yang kuat dialah yang akan memenangkan pertandingan. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar merupakan potensi bagi perusahaan untuk memasarkan produk dan jasanya, serta potensi pasar tenaga kerja yang melimpah. Jumlah tenaga kerja di Indonesia saat ini cukup banyak berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 106,28 juta jiwa. 49 Sementara itu dalam pasar tenaga kerja yang fleksibel, pekerja/buruh dapat berpindah dari satu aktifitas ekonomi ke aktifitas lainnya secara cepat, mulus dan tanpa kekacauan social. Fleksibilitas pasar tenaga kerja ditentukan pula oleh kekuatan operasi pasar yang bebas oleh kekakuan atau hambatan yang disebabkan oleh adanya powerfull actors semisal pasar tenaga kerja yang bersifat monopsoni, serikat pekerja, dan pemerintah. Dalam Rangka mengizinkan mobilitasi yang terkelola serta memfasilitasi masuknya tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa dan investasi

49

Agusmidah, Outsourcing dan PKWT dalam Sistim Hubungan Kerja Merupakan Gejala Kebijakan Fleksibilitas Ketenagakerjaan, Artikel, 2008.


47

sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara penerimaan, ASEAN tengah mengupayakan: 1. Memfasilitasi penerbitan visa dan employment pass bagi tenaga kerja terampil ASEAN yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi antar-negara ASEAN. 2. Dalam rangka memfasilitasi arus bebas perdagangan jasa (selambat-lambatnya pada

2015),

ASEAN

juga

tengah

mengupayakan

harmonisasi

dan

standardisasi, untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja di kawasan. Tantangan global yang ada di depan mata adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diselenggarakan tahun 2015 mengisyaratkan adanya liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas, dan arus modal yang bebas. Laporan penelitian ini hanya akan mengulas arus bebas tenaga kerja terampil. Arus bebas tenaga terampil dapat diartikan bahwa semua warga negara ASEAN dapat keluar masuk untuk mencari pekerjaan tanpa adanya hambatan dari pihak negara yang dituju. Yang dimaksud tenaga kerja terampil adalah pekerja yang mempunyai keahlian, keterampilan khusus, pengetahuan dan keahlian dibidangnya yang dapat berasal dari lulusan perguruan tinggi maupun yang didukung kemampuan informal yang diperoleh dari lembaga pendidikan informal seperti kursus bahasa asing ataupun kursus kompetesi lainnya, serta dari pengalaman kerja. Untuk mendukung arus bebas tenaga terampil, maka disusunlah mutual recognation arragement (MRA). MRA dapat diartikan sebagai


48

kesepakatan bersama seluruh anggota ASEAN untuk menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau sertifikat. Adapun tujuan MRA adalah untuk menciptakan mekanisme prosedur dan akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para profesional yang ingin berpraktek. 50 Terdapat 7 MRA yang telah ditanda-tangani sampai tahun 2009 yaitu 1. ASEAN MRA on engineering services (Jasa Engineering, Desember 2005) 2. ASEAN MRA on nursing services (Jasa keperawatan, Desember 2006) 3. ASEAN MRA on architectural services (Jasa Arsitektural, November 2007) 4. ASEAN framework arragement for the mutual recognation of surveying qualifications (Jasa Surveyor, November 2007) 5. ASEAN MRA on dental practitioners (Praktisi Dokter Gigi, Februari 2009). 6. ASEAN MRA Framework on accountancy services (Jasa Akuntansi, Februari 2009). 7. ASEAN sectoral MRA for good manufacturing practice inspection of manufaturers of medicinal product (Praktisi Medis, Februari 2009). Tantangan terberat di dunia pendidikan Indonesia adalah bagaimana menyiapkan para lulusan yang mampu beradaptasi, bersaing, dan menjadi pemenang di MEA.

E. Perdagangan Bebas Sektor Jasa dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 50

Benedicta Evienia, Pandangan Pelaku Pendidikan di Universitas Terhadap Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Jurnal Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015.


49

ASEAN merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, ASEAN mendirikan AEC sebagai bentuk integrasi ekonomi. ASEAN Economic Community (AEC) merupakan suatu program bagi negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi khususnya perdagangan agar menjadi sebuah akses yang lebih mudah seperti menerapkan penghapusan bea masuk (Free Trade Area) untuk mewujudkan sebuah pasar tunggal. Tentunya ini membuat banyak peluang khususnya bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas produk-produk maupun tenaga kerja profesional dalam memasuki tantangan ruang lingkup AEC. 51 Dalam rangka menciptakan pasar tunggal berbasis produksi diantara Negara anggota kawasan ASEAN, para pemimpin Negara anggota ASEAN menyepakati kerangka hukum dalam mengembangkan 4 pilar penting dalam mewujudkan MEA 2015. Keempat pilar tersebut antara lain arus barang yang bebas, arus jasa yang bebas, arus investasi yang bebas, dan arus modal yang lebih bebas. Keempat pilar ini memiliki payung hukum yang telah disepakati berupa ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang mengatur tentang arus barang 51

Potensi Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, https://smartplantersblog.wordpress.com/2014/11/29/ (diakses tanggal 26 Juli 2015).


50

yang bebas, ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang mengatur arus jasa yang bebas, ASEAN Comprehensive Agreement on Investment (ACIA) yang mengatur arus investasi yang bebas, serta Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) yang mengatur tentang arus modal yang lebih bebas.52 Dari sisi barang (free flow of goods), liberalisasi perdagangan barang akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki tingkat integrasi tinggi dalam berproduksi, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di dalam negeri melalui liberalisasi perdagangan barang. Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk, kini Badan Standarisasi Nasional (BSN) tengah menyusun Strategi Standarisasi Nasional 2015-2025, yang nantinya menjadi acuan untuk membendung kemungkinan membanjirnya produk-produk impor dari luar negeri. 53 Dari sisi investasi dan modal (free flow of investment and capital), hadirnya payung hukum dibidang investasi ASEAN yakni ACIA memberikan keuntungan bagi lingkungan investasi dan sektor bisnis. ACIA memberikan jaminan

perlindungan

investasi

sehingga

para

investor

yakin

untuk berinvestasi dikawasan ASEAN. Perjanjian ACIA dalam menghadapi liberalisasi investasi lintas batas di lima sektor yaitu manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, dan layanan yang terkait 52

Kesiapan Indonesia Dalam Rangka Liberalisasi Investasi Dalam Kerangka Hukum ASEAN Comprehensive Agreement on Investment (ACIA) Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, http://www.academia.edu/9886725/ (diakses tanggal 26 Juli 2015). 53 Potensi Indonesia Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, http://semarangdaily.com/2014/12/ (diakses tanggal 26 Juli 2015).


51

dengan masing-masing. Untuk membantu mempromosikan kawasan ASEAN sebagai kawasan investasi terpadu yang memiliki kondisi yang menguntungkan untuk investasi domestik dan internasional, semua negara anggota setuju melalui ACIA dalam menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk mempromosikan segala

bentuk

investasi

dan

daerah

pertumbuhan

baru

di

ASEAN,

mempromosikan intra-ASEAN investasi, khususnya investasi dari ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) ke negara-negara ASEAN yang kurang maju, memelihara pertumbuhan dan perkembangan Usaha Kecil dan Menengah, mempromosikan inisiatif investasi bersama berfokus pada kelompok regional dan jaringan produksi. Tujuan keseluruhan dari ACIA adalah untuk mendirikan sebuah rezim investasi bebas, terbuka, transparan dan terintegrasi bagi investor domestik dan internasional di seluruh kawasan ASEAN, dan manfaat ACIA termasuk liberalisasi investasi, non-diskriminasi, transparansi, dan perlindungan investor.54 Menilik ke sektor jasa (free flow of services), ASEAN telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi dalam MEA, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa Pariwisata, e-ASEAN, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara. Target penghapusan hambatan dalam perdagangan bidang jasa di empat sektor prioritas bidang jasa adalah tahun 2010 untuk jasa perhubungan udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata dan tahun 2013 untuk jasa logistik. Adapun liberalisasi bidang jasa seluruhnya ditargetkan pada tahun 2015. Masing-masing sektor prioritas tersebut telah dilengkapi peta 54

Kesiapan Indonesia Dalam Rangka Liberalisasi Investasi Dalam Kerangka Hukum ASEAN Comprehensive Agreement on Investment (ACIA) Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, http://www.academia.edu/9886725/ (diakses tanggal 26 Juli 2015)..


52

kebijakan (roadmaps) yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif khusus dengan inisiatif yang lebih luas secara lintas sektor seperti langkah-langkah fasilitasi perdagangan, antara lain: 55 1. Jasa Angkutan Udara (Air Transport Services) Sidang ke-18 ASEAN Air Transport Working Group (ATWG) di Kuala Lumpur tanggal 12-14 Agustus 2008 membahas berbagai hal terkait dengan upaya liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN. 2. Jasa Angkutan Laut (Maritime Transport Services) Sidang ke-16 ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) di Nha Trang, Viet Nam tanggal 9-11 September telah membahas langkahlangkah lebih lanjut dalam mengimplementasikan Roadmap Towards an Integrated and Competitive Maritime Transport (kebijakan mengenai angkutan laut yang kompetitif dan terpadu). 3. Jasa Keuangan (Finance Services) Pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN dan ASEAN Finance Minister Investors Seminar (AFMIS) diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 7-9 Oktober 2008. Para Menteri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan sekaligus memperkuat tingkat kompetensi di pasar global. 4. Jasa Telekomunikasi (Telecommunications Services) ASEAN menyadari pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait hal ini telah disepakati upaya sinergis 55

Perkembangan Liberalisasi Jasa ASEAN, blogspot.com/2013/04/ (diakses tanggal 26 Juli 2015).

http://belajar

tanpa

buku.


53

untuk membangun infrastruktur komunikasi melalui “Siem Reap Ministerial Declaration on Enhancing Universal Access on ICT Services in ASEAN” yang disepakati dalam sidang TELSOM/TELMIN ke-7 tahun 2007 di Siem Reap, Kamboja. 9 th ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM-9) dan 8th ASEAN Telecommunications & Informations Technology Ministers Meeting (TELMIN-8) dengan tema ‘’High Speed Connection to Bridge ASEAN Digital Divide” di Bali, pada tanggal 25-29 Agustus 2008 telah membahas dan mengesahkan indikator dan target dalam ICT Scorecard yang diperlukan untuk mencapai proses integrasi dan pengembangan sektor ICT ASEAN tahun 2008-2010. 5.

Jasa Pariwisata (Tourism Services) Dalam pertemuan ASEAN Tourism Meetings di Manila tanggal 6 – 9 Juli 2008, dibicarakan mengenai penyusunan MRA di bidang Pariwisata yang selesai pada akhir 2008 dan ditandatangani oleh para Menteri Pariwisata ASEAN pada saat ASEAN Tourism Forum (ATF) 2009 di Ha Noi, Viet Nam, tanggal 5-12 Januari 2009.

6.

Jasa Logistik (Logistic Services) Jasa logistik telah ditetapkan sebagai sektor prioritas ke-12 (dua belas) yang akan diliberalisasikan oleh ASEAN. Roadmap for Integration of Logistics

Services

(kebijakan untuk

jasa

logistik

terpadu)

telah

ditandatangani pada Sidang ke-39 ASEAN Economic Ministers di Makati City, Filipina, pada tanggal 24 Agustus 2007.


54

Sebagai salah satu pilar pendukung dalam pembentukan MEA 2015, aliran tenaga kerja terampil (free flow of skilled labor) menjadi salah satu topik yang menjadi fokus perhatian bersama. Terbentuknya MEA akan memberikan peluang dan harapan, sekaligus tentang bagi masa depan para pencari kerja. MEA akan menjadikan ASEAN sebagai satu negara besar yang akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pekerja untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia, keluar dan masuk dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lain tampa hambatan yang berarti. Mereka akan mempunyai kebebasan dan kemudahan untuk memilih lokasi atau tempat kerja yang sesuai dan di anggap menguntungkan. 56 Demikian pula halnya dengan perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang akan relatif lebih dimudahkan dalam mencari atau merekrut para pegawai yang diinginkan melalui bursa tenaga kerja yang menjadi relatif lebih banyak dan beragam. Langkah-langkah diperlukan untuk terwujudnya aliran bebas bagi tenaga kerja terampil. Bagian pertama dari Bab ini memaparkan pengertian dari aliran bebas tenaga kerja terampil sebagaimana tercantum dalam cetak biru MEA 2015. Selanjutnya, ditemukan perkembangan terkini bagi inisiatif kerja sama di bidang ketenagakerjaan dikawasan ASEAN, diikuti dengan gambaran kondisi pasar kerja dan berbagai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia pada dekade terakhir. Skema Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

56

Sjamsul Arifin, dkk. Masyarakat Ekonomi Asean, 2015, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 243.


55

1. Cetak Biru MEA 2015 MEA 2015 yang menjadi tujuan akhir proses integrasi ekonomi regional ASEAN adalah terdapatnya aliran bebas yang terjadi baik dipasar produk maupun dipasar faktor-faktor produksi. Untuk menjamin terwujudnya MEA tersebut, telah disusun suatu kerangka kerja yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap negara anggota dalam mempersiapkan diri sebgaimana tertuang dalam cetak biru MEA 2015. Namun demikian, pembahasan tenaga kerja dalam cetak biru tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (skilled labour) dan tidak terdapat pembahasn mengenai tenaga kerja tidak terampil (unskilled labour). Pembahasan mengenai hal-hal terkait unskilled labour biasanya dibicarakan secara bilateral antara negara karena dipandang sebagi isu sensitif. 57 Pengertian atau definisi mengenai skilled labour tidak dirumuskan secara jelas dalam cetak biru. Namun, berdasarkan kamus umum diketahui bahwa skilled labour yang sering diterjemahkan sebagai tenaga kerja terampil/terdidik, dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai keterampilan khusus, pengetahuan, atau kemapuan dibidangnya. Pekerja terampil bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademi, atau teknisi, dan sebagainya. Pada umumnya pekerja profesional, tingkat keterampilannya yang berbeda-beda. Keterampilan yang dimiliki seorang pekerja akan menentukan tingkat keahlian yang dimiliki, yang pada akhirnya akan menentukan kineja pegawai tersebut. Secara umum disebutkan bahwa pengaturan mobilitas tenaga kerja atau fasilitas masuk bagi pergerakan tenaga kerja untuk mendukung kelancaran

57

Ibid, hlm. 244.


56

perdagangan barang, jasa, dan investasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang bisa digunakan oleh negara penerima. ASEAN dalam hal ini, akan melakukan fasilitas bagi penerbitan visa dan employmant pass bagi para tenaga profesional dan tenaga kerja terampil yang bekerja disektor-sektor yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan dan investasi antara negara di kawasan ASEAN. Dengan demikian, bagi para pekerja yang telah memiliki visa dan memegang employment pass dan tersebar diberbagai wilayah negara lain sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Dengan kemudahan tersebut, diharapkan tercipta pasar tenaga kerja yang efisien sehingga ASEAN sebagai produksi dan bagian dari mata rantai produksi dunia bisa memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang handal yang tersebar di berbagai negara anggota dengan cepat dan mudah. Untuk memfasilitasi aliran jasa-jasa yang bebas pada 2015, ASEAN memberikan perhatian khusus dengan melakukan upaya untuk menciptakan harmonisasi dan standardisasi melalui barbagia langkah : a. Memingkatkan kerjasama di antara anggota ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan mobilitas para pelajar dan jajaran stafnya dikawasan. b. Mengembangkan kompetensi utama dan kulifikasi untuk pekerjaan dan trainers skills yang diperlukan disektor jasa prioritas (2009), dan untuk sektor-sektor jasa lainnya (2010 hingga 2015). c. Memperkuat kemapuan riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tanaga kerja di antara negara anggota ASEAN.


57

2. Jadwal Strategis Implementasi pedoman pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, akan menandai kemajuan penting yang dipandang sebgai tonggak utama untuk mencapai integrasi ekonomi secara komprehensif dan lebih mendalam. Di bidang ketenagakerjaan, tonggak penting (milestone) tersebut adalah berupa terbentuknya Mutual Recognition Arrangements (MRA) serta kompentensi utama untuk pekerjaan yang memerlukan kealihan/keterampilan di sektor jasa. Penyusunan MRA dan kompentensi utama tersebut akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : a. Penyusun MRA untuk jasa profesional utama, termasuk sektor prioritas dalam rangka integrasi pada 2008. b. Membangun kompetensi inti untuk skill yang diperlukan disektor jasa prioritas (pariwisata, kesehatan, penerbangan, dan e-ASEAN) pada 2009. c. Membangun kompetensi inti untuk skill yang diperlukan di semua sektor jasa pada 2015. 3. Kerja Sama Ketenagakerjaan Kesiapan ASEAN dalam menhadapi aliran bebas bagi tenaga kerja terampil untuk mendukung aktivitas perdagangan barang, jasa, dan inisiatif, berikut pemaparan mengenai perkembangan barbagai inisiatif kerja sama ketenagakerjaan yang telah dilakukan selama ini. Berbagai Inisiatif Kerja Sama ASEAN di Bidang Ketenagakerjaan Pembicaraan mengenai isu migrasi tentang tenaga kerja di ASEAN menjadi salah satu bagian proses negosasi perdagangan jasa-jasa yang dilakukan


58

melalui kerja sama AFAS (the ASEAN Framework Agreement on Services) dalam kerangka mode 4. Kerja sama dalam mode 4 tersebut terutama diarahkan untuk memfasilitas pergerakan tenaga kerja yang dilandasi pada suatu kontrak/perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi disekor jasa. Aliran bebas tenaga profesional berserta pengaturannya baru mengemuka di Bali Summit pada 2003, meskipun mekanisme dalam mencapai tujuan terciptanya aliran bebas tenaga kerja tersebut telah dilakukan sebelumnya. Selain dengan visi ASEAN 2020 58, para Menteri Tenaga Kerja ASEAN telah sepakat untuk menjamin bahwa angkatan kerja di seluruh kawasan ASEAN akan dipersiapkan agar bisa memperoleh manfaat yang optimal dari investasi ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui peningkatan investasi yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan pendidikan dasar dan pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan, pengembangan ilmu dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial bagi para pekerja. Selanjutnya, disadari bahwa untuk

mendukung

dan

menjamin

pertumbuhan

ekonomi

regional

dan

berkesinambungan, pasar tenaga kerja dalam komunitas ASEAN tentunya harus bersifat dinamis, produktif dan fleksibel. Arah kerjasama dibidang ketenagakerjaan, secara umum akan ditunjukan untuk menyelesaikan segala persoalan ketenagakerjaan yang prinsip akan ditujukan padahal-hal sebagai berikut :

58

Visi ini lah yang ingin dipercepat pencapaiannya pada 2015.


59

a. Memajukan mobilitas regional dan mutual recognition dalam rangka pengembangan professinal credentials, bakat, dan keterampilan para pekerja melalui upaya/inisiatif yang telah ada. b. Menguragi penganguran dikawasan untuk mendukung upaya regional dalam mewujudkan komonitas masyarakat kuat, aman, dan self-relient. c. Memajukan efisiensi pasar tenaga kerja melalui penyusunan MRA untuk meningkatkan

kemampuan

kerja

dan

mobilitas

tenaga

kerja,

meningkatkan sistem perlindungan, serta mengatasi dampak liberalisasi perdagangan terhadap tenaga kerja dan employment. Untuk merealisasikan hal-hal tersebut di atas, telah disusun program kerja sebagai kerangka dasar untuk mempersiapkan angkatan kerja dikawasan dalam menghadapi tantangan yang muncul dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Terdapat enam skala prioritas dalam program kerja para menteri tanaga kerja (ASEAN Labour Ministers work programme) yaitu : a.

Penciptaan lapangan kerja.

b.

Monitoring pasar tenaga kerja.

c.

Mobilitas tenaga kerja.

d.

Perlindungan sosial.

e.

Kerja sama tripartit.

f.

Keselamatan dan kesehatan kerja (occupational safetyand health/OSH). Sebagai bagian dari pelaksanaan prioritas program kerja terkait masalah

mobilitas tenaga kerja dan perlindungan sosial, 13 Januari 2007 ASEAN telah


60

meletakan landasan awal bagi upayah penyelesaikan masalah pekerja migran melalui penanda tanggana deklarasi perlindungan dan hak-hak pekerja migran (protecion and promotion of the rights og migran works). Deklarasi tersebut memberikan manfaat bagi negara anggota untuk memajukan keadilan dan perlindungan kerja, pembayaran upah/gaji, dan askes yang cukup bagi kelayakan kerja dan tempat tinggal bagi pekerja migran. Untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut, dibentuk sebuah komite yang diberi nama “ASEAN Comittee on the Implementation of the ASEAN Delaration on the Protection and Promotion of the Raihts of migrant workes” pada Juli 2007. Untuk mendukung kerjasama tripartit, pada 2002 telah diimplementasikan program hubungan industrial (ASEAN Programme on Industrial Relations) yang mendapat dukungan dari Jepang berupa bantuan teknis maupun keuangan. Program yang beranggotakan perwakilan tingkat tinggi dari para pemberi kerja, karyawan, dan pemerintah terutama dimaksudkan untuk membantu dan dan memfasilitasi upaya negara ASEAN dalam memajukan hubungan industrial yang sehat, harmonis, dengan produktivitas yang lebih tinggi serta keadilan sosial sebagai elemen penting dalam pembangunan. Untuk priode 2005 – 2010, kegiatan program meliputi tiga bidang yaitu : a.

Jejaring informasi dan riset.

b.

Training dan capacity building.

c.

Koordinasi kebijakan. Pembentukan program tersebut telah berhasil membangun jejaring para

ahli yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman terutama dalam bidang


61

hubungan industrial. Untuk menciptakan keselamatan kerja dan lingkungan kerja yang sehat, telah dibentuk ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-OSHNET) pada 2000. Jejaring tersebut memfasilitasi pertukaran informasi OSH, sharing of training expertise, serta memajukan pembangunan dan harmonisasi standard and gyudelines OSH. Program ini harus dilakukan mengingat besarnya jumlah orang yang meninggal akibat penyakit atau kecelakaan ditempat kerja akan menimbulkan dampak negatif bagi produktivitas ekonomi dan pembangunan sosial. Untuk mendukung kegiatan tersebut, negara anggota ASEAN telah mengajak negara plus three (Jepang, Korea, dan China) untuk berbagi pengalaman mengingat pengalaman mereka dibidang cukup relevan dalam meningkatkan standar OSH terutama bagi perusahan kecil dan menegah. Untuk

membarikan

arah

bagi

negara-negara

anggota

dalam

mengimplementasikan dan memperkuat kerangka OSH nasional dan untuk meningkatkan standar, sistem, strategi, dan program OSH dikawasan, pada Januari 2007 diterapkan rencana aksi lima tahun (5-year Plan of Action) untuk priode 2007 – 2011. Rencana aksi tersebut difokuskan pada tiga bidang prioritas yakni : a. Pengembangan National OSH Profile. b. Pengembangan national OSH Strategy and Programme. c. Memperkuat kerja sama OSH regional di ASEAN serta kolaborasiASEAN dengan negara parner atau organisasi internasional. Dalam mengimplementasikan dua bidang pertama, ASEAN mengadopsi standar ILO dan disesuaikan dengan international best practices apabila


62

dimungkinkan.

Untuk

mendukung

pengembangan

SDM,

ASEAN

juga

melaksanakan program ASEAN skills Competition sejak 1995. Kemajuan signifikan dari bentuk kerja sama ini atara lain terlihat dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja, membantu pembangunan SDM disetiap negara anggota, mengembangkan generasi baru dari para pekerja dengan keterampilan tinggi, serta menyiapkan keikutsertaan negara-negara ASEAN dalam World Skills Competition. 59 Sebagai upaya meningkatkan jumlah tenaga kerja trampil dikawasan, kerja sama juga dilakukan di bidang pendidikan melalui kerja sama antara perguruan tinggi diseluruh negara ASEAN yang dikenal sebagai the ASEAN University Network (AUN). AUN yang dibentuk pada November 1995 berdasarkan the AUN Charter, telah melakukan berbagai aktivitas di bidang akademis seperti diskusi, workshop, seminar, studi, dan penelitian bersama dibidang-bidang yang menjadi prioritas ASEAN, program beasiswa, pertukaran mahasiswa, dan sebagainya. Secara khusus, pembentukan AUN antara lain dimaksudkan untuk : a. Memajukan kerjasama dan solidaritas diantara para profesional, akademis, ilmuwan, dan para pelajar dikawasan. b. Mengembangan program akademik dan sumber daya manusia yang profesional dikawasan. c. Memajukan disiminasi informasi melalui electronic networking of libraries dan sharing informasi diantara anggota komunitas akademik, pelajar, para pengambil kebijakan, dan sebagainya. 59

Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia, http://www.ilo.org, (diakses tanggal 9 Agustus 2015).


63

Untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitasnya, AUN mempunyai kantorkantor sekretariat yang terletak dikampus Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Dari seluruh anggota AUN yang berjumlah 21 perguruan tinggi (per Juli 2007), tiga di antaranya merupakan perguruan tinggi yang ada di Indonesia yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan Institut Teknologi Bandung.


BAB II PERDAGANGAN BEBAS SEKTOR JASA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Recommend Documents