BAB III PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAMAN MODAL ASING SEKTOR UKM DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

BAB III PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAMAN MODAL ASING SEKTOR UKM DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN 4. Sejarah Singkat Pembentukan MEA Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara- negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan.KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. Pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati ”Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun ”Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)”. Cetak Biru AEC/MEA tersebut berisi rencana kerja

Universitas Sumatera Utara

strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu : 1. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal). 2. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (regional competition policy, action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM) 3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of equitable economic development) melalui pengembangan UKM dan programprogram Initiative for ASEAN Integration (IAI) 4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network). 61 Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Dengan demikian, para pemimpin sepakat untuk mentransformasi ASEAN menjadi suatu kawasan yang ditandai oleh pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus modal yang lebih bebas.

61

Ridwan Sidin Hajatin, “Persiapan Indonesia Menurju AEC”,http://www.kompasiana. com/ridwan_liberace /persiapan-indonesia-menuju-aec-2015-siapkah.html, diakses tanggal 10 Juli 2017


Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (1) pasar tunggal dan basis produksi; (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (3) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (4) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga memiliki lima pilar utama, yakni: (1) Aliran bebas barang (free flow of goods) (2) Aliran bebas jasa (free flow of sevice) (3) Aliran bebas investasi (free flof of investment) (4) Aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour) dan (5) Aliran bebas modal (free flow of capital). 62 Inisiatif pembentukan integrasi ASEAN sebenarnya telah muncul pada 1997. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya ASEAN Second Informal Summit di Kuala Lumpur, Malaysia. Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk roadmap jangka panjang yang bernama Hanoi Plan of Action yang disepakati pada 1998. a. Kemudian melalui deklarasi Bali Concord II pada 2003 di Bali, Komunitas ASEAN 2020 diimplementasikan melalui 3 pilar, yakni ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community. Namun, pada saat ASEAN Summit ke-12 pada 2007, dalam Cebu

62

Widodo Suryandono, “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 siap pasar bebas bukan bagian dari konsep”,https://id-id.facebook.com/notes/masjid-al-hikmah-unej/517-masyarakatekonomi-asean-mea-2015-siap-pasar-bebas-bukan-bagian-dari-konsep-/571686042975772, diakses tanggal 11 Juli 2017


Declaration, ASEAN memutuskan untuk mempercepat pembentukan integrasi kawasan ASEAN menjadi 2015. b. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hadir untuk menggantikan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang telah ada sejak tahun 2003. AFTA disahkan pada saat ASEAN Summit ke IV di Singapura pada Januari 1992 bersama penandatanganan Deklarasi Singapura dan Perjanjian untuk Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN (Singapore Declaration and Agreement for Enhancing ASEAN Economic Cooperation). Kehadiran AFTA juga telah menjadi pembuka pintu liberalisasi dengan Negara-negara di luar anggota ASEAN melalui pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dengan beberapa Negara mitra seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, dan India. c. Dengan berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA), maka secara otomatis telah mengikat komitmen Negara-negara anggota ASEAN untuk juga bermitra secara bilateral. Indonesia telah mengadopsi ASEAN Free Trade Area (AFTA) ke dalam hukum nasional yang dilanjutkan dengan menandatangani perjanjian perdagangan secara bilateral antara Indonesia dengan keenam Negara mitra ekonomi ASEAN, yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, dan India. d. Pembentukan basis produksi ASEAN akan mendorong kebutuhan pasar tenaga kerja yang sangat besar. Industrialisasi akan menjadi strategi utama yang semakin memperkuat peran korporasi multinasional. Berbagai kebijakan tenaga kerja Indonesia akan didorong untuk dapat memenuhi kepentingan industri seperti


penciptaan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan mampu meningkatkan produktifitas industri. 63 5. Tujuan Pembentukan MEA Indonesia tengah bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja.Memang tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Jepang dan Tiongkok, di mana terdiri dari 10 (sepuluh) Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia.Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta persaingan Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing.Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. KTT selanjutnya yang berlangsung di Bali Oktober 2003, petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015.Ada beberapa dampak

63

Lusi Agustina Sinaga , “Pemahaman Tentang Masyarakat Ekonomi Asean 2015”, diakses http://pemahamanmae2015.blogspot.com.html,diakses tanggal 11 Maret 2016


dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.Tidak hanya dampak, ada beberapa hambatan Indonesia untuk menghadapi MEA.Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Febuari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia.Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastuktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa.Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi.Keempat, keterbatasan pasokan energi.Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia.Menjelang MEA yang sudah di depanmata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastuktur, dan sektor industri. 64 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah tujuan ambisius yang sayangnya dikembangkan tanpa konsultasi berarti dengan sektor-sektor ekonomi yang berbeda di kawasan ini.Sebagai hasilnya, cetak biru yang dirancang untuk mendukungnya bersifat agak teknis dan tidak memberikan pelaku ekonomi umum menemukan peran penting mereka di dalamnya.Pelaku-pelaku ekonomi besar dan bisnis mungkin berada pada posisi untuk mengambil keuntungan dari kebijakan dan proyek-proyek yang diperhitungkan di dalam cetak biru tersebut, namun cetak biru 64

Melania Kiswandari, “Pahami Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”, http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea2015.html,diakses tanggal 12 Juli 2017


ini kekurangan banyak kebijakan dan proyek lainnya yang dapat membantu produsen dan bisnis/usaha kecil mengatasi integrasi. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tampaknya menyetarakan integrasi ekonomi kawasan semata-mata dengan sesederhana dan cepatnya liberalisasi.Tidak jelas, apakah keuntungan integrasi kawasan diperuntukkan bagi kawasan ini (ASEAN).Dengan tujuan berselaras dengan aturan-aturan internasional, tampaknya Masyarakat Ekonomi ASEAN hanya sebuah rancangan sehingga anggota ASEAN dapat meliberalisasi lebih cepat.Cetak biru tersebut lebih kuat dalam usahanya mengakses pasar eksternal (menjadikan ASEAN sebuah kawasan kompetitif, meliberalisasi seluruh area ekonomi) ketimbang usaha pengembangan sebuah pasar kawasan di dalamnya (internal). Hanya sektor-sektor integrasi prioritas saja yang secara khusus menjadi sasaran dukungan kawasan dan pembangunan pasar internal (“made in ASEAN” = buatan ASEAN), namun tetap saja harus dilihat bagaimana upaya ini berhasil. Gagasan Masyarakat Ekonomi ASEAN memberi berbagai kemungkinan menarik bagi rakyat di kawasan ini. Pengertian komunitas mengacu pada kerja sama dan rakyat secara bersama-sama, bekerja bersama, dan saling membantu. Gagasan Pasar Tunggal dan basis produksi juga dapat bermakna bahwa para produsen ASEAN meningkatkan interaksi dan pertukaran di antara mereka, dan bersikap pada pentingnya saling berkompetisi. Hal ini dapat juga berarti produk-produk kawasan yang dihasilkan oleh produsen dari negara-negara berbeda dapat dipromosikan.


Tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah terciptanya kawasan ekonomi ASEAN yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. "MEA merupakan realisasi visi 2020 untuk menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi dalam bentuk pasar tunggal dan basis industri bersama. Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. Selama hampir dua dekade ASEAN terdiri dari hanya lima negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang pendiriannya pada tahun 1967. 65 6. Ruang Lingkup Kesepakatan dalam MEA Dasar pembentukan MEA bermula dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Desember 1997.Sama seperti Uni Eropa yang melahirkan Europe Economic Community (EEC), yaitu pasar bebas terpadu dengan mata uang tunggal £ (euro) dan alur yang bebas terhadap barang, jasa, modal dan investasi agar warga dapat lebih bersaing di pasar global. Mengikuti pola EEC ini, di KTT ke-9 (Bali Concord II) pada Oktober 2003 para petinggi ASEAN mendeklarasikan pembentukan komunitas MEA yang berlaku di tahun 2020. Namun, pada 2007 seiring tumbuhnya perkembangan ekonomi global dan penguatan ekonomi regional, maka pada KTT ke13 di Singapura (November 2007) disetujui pelaksanaan MEA dipercepat menjadi

65

G.T. Suroso, “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia”, diakses http://www.bppk.kemenkeu.go.id.html, diakses tanggal 13 Juli 2017


2015.Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN yang merupakan kekuatan raksasa ekonomi ketiga terbesar setelah Tiongkok dan Jepang. ASEAN yang terdiri dari sepuluh negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos, berupaya keras agar bisa menyaingi Tiongkok dan Jepang untuk menarik minat investor asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan di negara-negara ASEAN. 66 Dalam kesepakatan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) setiap anggota akan menghadapi zona pasar bebas dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Artinya perdagangan tak lagi dibatasi oleh wilayah teritori seperti di Indonesia saja namun bisa ke berbagai negara di Asia Tenggara. Dengan adanya MEA maka nantinya tenaga kerja dari negara lain (terutama negara anggota ASEAN) bisa dengan bebas masuk dan menjual produk maupun jasa ekonominya di negara-negara ASEAN. Maka akan terjadi persaingan ekonomi, bisnis, dan perdagangan secara ketat.Dengan diberlakukannya MEA akan banyak pekerja yang bersaing guna meraih keuntungan ekonomi. Berbagai sektor dengan keahlian khusus akan sangat mempengaruhi pada perdagangan bebas MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Sejak

awal

pembentukannya,

ASEAN

secara

intensif

menyepakati

berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi.. Diawali dengan kesepakatan Preferential Tariff Arrangement (PTA) pada tahun 1977. Kesepakatan yang cukup

66

https://pujarahayu.wordpress.com/2015/07/11/mea-masyarakat-ekonomi-asean-berlaku-31desember-2015/.html, diakses tanggal 14 Juli 2017


menonjol dan menjadi tahun

2015

cikal

bakal

visi

pembentukan

AEC

(AEC)

pada

adalah disepakatinya Common Effective Preferential Tariff -

ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada tahun 1992 dengan target implementasi semula tahun 2008, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan 2002 untuk ASEAN-6. Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dalam kesepakatan kerjasamanya Framework Agreement

on

yang ditandai dengan ditandatanganinya Services

(AFAS).Selanjutnya

pada

ASEAN

tahun

1998

disepakati pula kerjasama dalam bidang investasi ASEAN Investment Area (AIA). Pada tahun 1997, para Kepala Negara ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya-saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan

dan

perbedaan

sosial

ekonomi.

(ASEAN

Summit, Kuala Lumpur Desember 1997). Kemudian pada tahun 2003, kembali pada pertemuan Kepala Negara ASEAN disepakati 3 (tiga) pilar untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020 yang dipercepat menjadi 2015 yaitu: (1) ASEAN Economic Community, (2) ASEAN Political-Security Community, (3) ASEAN Socio-Cultural Community (ASEAN Summit, Bali, Oktober 2003). Pada tahun 2004, ASEAN mulai bekerjasama dengan negara di luar ASEAN dalam bidang ekonomi, yang pertama dengan China (ASEAN-China FTA ) dalam sektor barang (Goods). Pada tahun 2005, spirit integrasi ekonomi ASEAN

semakin ditingkatkan dengan menambah sektor prioritas (Priority


Integration Sector (PIS)) yaitu untuk secara aggresif diliberalisasikan pada tahun 2010 dan jasa logistik pada tahun 2013. Satu tahun kemudian yaitu tahun 2006, disepakati ASEAN-Korea FTA (Goods). Pada bulan Januari 2007, para Kepala Negara sepakat mempercepat pencapaian AEC dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pada tahun yang sama ditandatangani ASEAN Charter and AEC Blueprint, ASEAN-China FTA (Services) dan ASEAN-Korea FTA (Services). Selanjutnya pada tahun 2008, AEC Blueprint mulai diimplementasikan dan ASEAN Charter mulai berlaku 16 December 2008. Pada waktu yang sama, ASEANJapan CEP mulai berlaku. Pada tahun 2009 ditandatangani ASEAN Trade in Goods Agreement

(ATIGA);

(ACIA) ASEAN-Australia-New

ASEAN Zealand

Comprehensive FTA,

Investment

ASEAN-India

FTA

Agreement (Goods),

ASEAN-Korea FTA (Investment), ASEAN-China FTA (Investment) dan AEC Scorecard.Adapun ruang lingkup Kesepakatan dalam MEAyaitu : 1. ASEAN Vision 2020 Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN tanggal 15 Desember 1997 di Kuala

Lumpur,

Malaysia,

para

pemimpin

ASEAN

mengesahkanVisi

ASEAN 2020 dengan tujuan antara lain sebagai berikut: a. Menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasajasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan


kesenjangan sosial-ekonomi. b. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa c. Meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan. 1. Ha Noi Plan of Action Pada KTT ke-6 ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi - Viet Nam, para pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Hanoi (Hanoi Plan of Action /HPA) yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari Visi 2020 ASEAN Rencana Aksi ini memiliki batasan waktu 6 tahun yakni dari tahun 1999 s/d 2004. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan Statement on Bold Measures dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan finansial. 2. Roadmap for Integration of ASEAN (RIA) Pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan – Brunei Darussalam disepakati perlunya dibentuk Roadmap for Integration of ASEAN (RIA) guna memetakan tonggak penting yang harus dicapai berikut langkah-langkah spesifik dan jadwal pencapaiannya. Menindaklanjuti kesepakatan KTT ke-7 tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam pertemuannya yang ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam mengesahkan RIA dimaksud. Di


bidang perdagangan jasa sejumlah rencana aksi telah dipetakan, antara lain: a. Mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternatif untuk liberalisasi b. Mengupayakan penerapan kerangka regulasi yang sesuai c. Menghapuskan

semua

halangan

yang

menghambat

pergerakan

bebas perdagangan jasa di kawasan ASEAN d. Menyelesaikan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (MRA) untuk bidang jasa professional. 3. Bali Concord II Pencapaian ASEAN Community semakin kuat dengan ditandatanganinya "Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an

ASEAN

Community by 2015" oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Para Pemimpin ASEAN juga menyepakati

percepatan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC)

dari tahun 2020 menjadi tahun2015. Keputusan untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi 2015 ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global seperti dengan India dan China. Selain itu beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen integrasi

ekonomi;

untuk

barang

(ii) meningkatkan

konsumsi

kemampuan

sebagai

dampak

kawasan

dengan

implementasi standar dan praktik internasional, HAKI dan adanya persaingan.


4. ASEAN Charter ( Piagam ASEAN ) Guna

mempercepat

langkah

percepatan

integrasi

ekonomi

tersebut,

ASEAN menyusun ASEAN Charter (Piagam ASEAN) sebagai "payung hukum" yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama diantara Negara- negara Anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Piagam tersebut juga memuat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh Negara Anggota ASEAN dalam mencapai tujuan integrasi di kawasan ASEAN. Lahirnya Piagam ASEAN telah dimulai sejak dicanangkannya Vientiane Action Programme (VAP) pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada tahun 2004 KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007 telah membentuk High Level Task Force (HLTF) on the ASEAN Charter yang bertugas

merumuskan

naskah piagam ASEAN dengan memperhatikan

rekomendasi Eminent Person Group (EPG) on the ASEAN Charter. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif bagi semua Negara Anggota ASEAN pada

tanggal

15

Desember

2008.Indonesia

telah melakukan ratifikasi

Piagam ASEAN pada tanggal 6 November 2008 dalam bentuk Undang-undang No. 38 tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast

Asian

Nations

(Piagam

Perhimpunan

Bangsa-Bangsa Asia

Tenggara). 5. ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN


Economic Community

Blueprint

yang

merupakan

panduan

untuk

terwujudnya AEC. Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint, ditanda tangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis untuk masingmasing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009,

2010-2011,

2012-2013

dan

2014-2015.

Penandatanganan AECBlueprint dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN Charter). AEC Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai berkewajiban

AEC

2015,

dimana

masing-masing

negara

untuk melaksanakan komitmen dalam blueprint tersebut. AEC

Blueprint memuat empat kerangka utama yaitu: a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan ecommerse. c. ASEAN

sebagai

kawasan

dengan

pengembangan

ekonomi

yang

merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia,


Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan d. ASEAN

sebagai

perekonomian

kawasan

global

yang

dengan

terintegrasi

elemen

secara

perndekatan

penuh

dengan

yang

koheren

dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dari keempat pilar tersebut, saat ini pilar pertama yang masih menjadi perhatian utama ASEAN. Oleh karenanya, pada

pemaparan selanjutnya, pilar tersebut akan dibahas secara

komprehensif. 6. Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015) Pada KTT ke-14 ASEAN tanggal 1 Maret 2009 di Hua Hin - Thailand, para Pemimpin

ASEAN

menandatangani

Roadmap

for

an

ASEAN

Community (2009-2015) atau Peta-jalan Menuju ASEAN Community (20092015), sebuah gagasan baru untuk mengimplementasikan secara tepat waktu tiga Blueprint (Cetak Biru) ASEAN Community yaitu (1) ASEAN PoliticalSecurity Community Blueprint (Cetak- Biru ASEAN),

(2)

ASEAN

Economic

Komunitas

Politik-Keamanan

Community Blueprint (Cetak-Biru

Komunitas Ekonomi ASEAN), dan (3) ASEAN Socio-Culture Community Blueprint (Cetak-Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN) serta Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework dan IAI Work Plan 2 (2009-2015). Peta-Jalan

tersebut

menggantikan

Program

Aksi

Vientiane

(Vientiane

Action Program/VAP), dan diimplementasikan serta dimonitor oleh Badan Kementerian Sektoral ASEAN dan Sekretaris Jederal ASEAN, dengan


didukung oleh Komite Perwakilan Tetap.

Perkembangan terkait dengan

implementasi ketiga peta-jalan tersebut disampaikan secara reguler kepada para Pemimpin ASEAN melalui Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Council/ACC)-nya masing-masing. 67 E. Pasar Bebas dalam Kerangka MEA 1. Pasar Bebas Perdagangan Barang Dengan adanya perdagangan bebas, mampu meningkatkan ekspor akan tetapi kita juga harus waspada akan resiko kompetisi (competition risk) yang muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Indonesia sendiri. 68 Perkembangan perekonomian dunia dan pola hubungan antar negara yang secara umum memperlihatkan jarak antar satu negara dengan negara lain yang menurun, membuat semakin terbukanya perdagangan antar negara dan meningkatnya akses pasar produk ke negara lain. Keterbukaan ekonomi dan perdagangan memberikan konsekuensi dua hal secara sekaligus, yaitu tantangan dan peluang. Semakin terbukanya perdagangan antar satu negara dengan negara lainnya dapat memberikan peluang meningkatnya akses pasar produk dalam negeri di pasar internasional sekaligus juga tantangan terhadap 67

Gusmardi Bustami, Menuju Asean Economic Community 2015, (Jakarta : Departemen Perdagangan RI, 2015), hal 3 68 http://dwiapriliani1004.blogspot.co.id/2016/03/siapkah-indonesia-menghadapi-mea.html


daya saing industri dalam negeri terhadap produk luar negeri. Secara teoritis, perdagangan bebas dapat memberikan keuntungan secara ekonomi karena meningkatnya akses pasar dan surplus ekonomi secara keseluruhan. Sekalipun demikian, pandangan yang menyetujui perdagangan bebas ini dihadapkan oleh pandangan kaum proteksionis, di mana seharusnya industri dalam negeri dilindungi dari persaingan keras perdagangan dunia. Di sini muncullah infant industry argument, yaitu suatu argumen bahwa industri domestik seharusnya dilindungi negara hingga kelak mampu bersaing di pasar internasional. Perdagangan bebas tentunya juga memberikan sejumlah manfaat, seperti terbukanya akses pasar barang dan jasa, terpenuhinya bahan baku, bahan 2 penolong, dan barang modal, peningkatan investasi yang akan mempengaruhi struktur industri, mendorong adanya peningkatan kapasitas (capacity building) untuk peningkatan daya saing industri domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat. Namun, perdagangan bebas tidak akan dapat memberikan manfaat yang besar jika daya saing industri dalam negeri jauh lebih rendah dibandingkan dengan industri luar negeri. 69 2. Pasar Bebas Perdagangan Jasa Perdagangan jasa memiliki karakteristik-karakteristik yang membedakannya dengan

perdagangan

barang.

Pertama

adalah

nature

of

servicetransactions. Dalam sektor jasa, transaksi mengharuskan kehadiran

69

https://andregustian.wordpress.com/2016/06/19/masyarakat-ekonomi-asean-mea-danperekonomian-indonesia/html


kedua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen. Jika produsen-produsen jasa disuatu negara memiliki sebuah produk jasa yang diminati oleh konsumen dari luar negeri, maka konsumen luar negeri tersebut harus langsung bertransaksi dengan produsen untuk mendapatkan produk jasa tersebut. Jadi penyediaan produk jasa terhadap pasar luar negeri seringkali disertai pergerakan modal atau tenaga kerja. Karakteristik yang lain adalah regulasi dan kontrol yang besar pada perdagangan jasa. Regulasi dan kontrol yang besar ini dalam rangka, pertama, menghindari risiko terjadinya marketfailure atau kegagalan pasar dari kurangnya informasi atau lack of information yang didapat konsumen pada produk yang akan dikonsumsinya. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar dapat menjadi alokasi sumber daya yang efisien (yaitu bertemunya permintaan konsumen dan penawaran produsen) jika asumsi-asumsinya terpenuhi, yang salah satunya adalah informasi yang sempurna. Jika tidak, maka pasar gagal menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Konsumen tidak akan pernah tahu persis tentang kualitas produk yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu diperlukan informasi yang sempurna mengenai produk tersebut. Contoh yang terjadi pada perdagangan jasa, jika konsumen disuatu negara ingin menggunakan jasa tenaga ahli konstruksi asing, maka ia harus mengetahui kualitas dari tenaga ahli yang akan digunakannya tersebut. Dan alangkah lebih baik jika kualitas tenaga ahli yang akan masuk ke negaranya tersebut telah terstandarisasi sesuai dengan regulasi yang ada. Kedua, regulasi dan kontrol


yang besar ini sebagai konsekuensi dari penyediaan produk jasa yang berbeda dengan penyediaan produk barang. Jika di proses penyediaan produk barang mengenal istilah penyimpanan atau stock, maka dalam penyediaan produk jasa ini tidak dikenal istilah tersebut. Maksudnya, produk jasa disediakan secara langsung oleh produsennya tanpa melalui proses penyimpanan seperti pada produk barang. Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi dan kontrol yang besar pada perdagangan jasa ini ditujukan agar kedua belah pihak konsumen dan produsen tidak merasa dirugikan. Selain itu yang membedakan perdagangan jasa dengan perdagangan barang adalah kesulitan untuk mendeteksi hambatan-hambatan yang ada didalamnya. Hambatan-hambatan pada perdagangan barang dapat dideteksi dengan jelas melalui perbedaan harga atau pricedifferential yang ada. Sedangkan pada perdagangan jasa hambatan-hambatan agak sulit untuk dideteksi karena berupa

peraturan-peraturan.

Hambatan-hambatan

perdagangan

jasa

ini lesstransparent dibandingkan dengan hambatan-hambatan perdagangan barang, ini yang menyebabkan sulit untuk mengetahui dampak hambatan tersebut Untuk arus bebas perdagangan jasa salah satunya ada kerjasama di antara Asean University Network (AUN) untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staff pengajar di negara kawasan. Tindakan yang dilakukan negara anggota dalam

mengakomodir arus

bebas

bidang jasa ini

adalah

mengembangkan kompetensi dasar dan kualifikasi untuk pekerjaan dan


keterampilan pelatihan yang dibutuhkan dalam sektor jasa prioritas. Dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja di antara anggota negara-negara Asean, maka akan dilakukakan penguatan terhadap kemampuan riset di setiap negara anggota Asean. Dengan diberlakukannya konsep arus bebas perdagangan jasa ini akan memompa semangat warga Asean untuk menentukan pilihan tempat bekerja antar negara dalam kawasan, sekaligus memicu negara untuk mendorong warganya meningkatkan keterampilan agar sesuai standar dan diterima pasar dalam kawasan. 70 3. Kebebasan Investasi (Penanaman Modal) Investasi (Penanaman Modal) adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanampenanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan

produksi

untuk

menambah

kemampuan

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat.Dan Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di

70

http://www.muhammadyamin.com/tag/arus-bebas-perdagangan-jasa/html


Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal. MEA adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan, jika tidak, meminimalisasi hambatanhambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi. Hal ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Dari sisi investasi, Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup


kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung. 71 Seberapa banyak negara memiliki tabungan dan investasi merupakan suatu faktor penting untuk kehidupan penduduknya, dengan adanya tabungan maka akan terbentuk modal yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Investasi mengacu pada pembelian barang modal baru, seperti peralatan dan gedung. Investasi bagi suatu negara sangat penting karena pembangunan negara seperti infrastruktur dan lainnya membutuhkan modal yang sangat besar. Dengan adanya kesepakatan antarnegara tersebut, ASEAN berharap dapat membentuk suatu pasar tunggal bebas dan dapat saling membantu antarnegara di ASEAN. 72 Dengan adanya arus bebas investasi maka negara di ASEAN akan memperoleh beberapa manfaat. Menurut Afandi ( 2011:91) manfaat yang pertama adalah prosedur penanaman modal lebih sederhana, kedua yaitu peraturan dan prosedur penanaman modal yang jelas dan kondusif meningkatkan penanaman modal serta perlindungan lebih baik kepada investor, ketiga penanam modal (investor) akan mendapatkan perlakuan yang sama khususnya berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya, keempat yaitu liberalisasi investasi dapat mendorong 71

https://natasyaayuningtyas.wordpress.com/2016/05/03/investasi-dan-penanaman-modal/ Mankiw, N. Gregory. 2006. Priciples Of Economics: Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat, 2006, hal 95 72


pertumbuhan

dan

pengembangan

usaha

kecil,

menengah,

maupun

multinational yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan kerja baru dan mempererat hubungan negara kawasan ASEAN. 73

Departemen

Perdagangan

Republik

Indonesia

(2009:66)

Liberalisasi arus modal di ASEAN didasari bahwa dengan bebasnya aliran modal akan mendorong arus investasi dan perdagangan internasional, yaitu investor/pemodal besar akan lebih mudah menanamkan modalnya dengan jaminan yang lebih baik. 74 4. Kebebasan Pergerakan Tenaga kerja Kesiapan ASEAN dalam menhadapi aliran bebas bagi tenaga kerja terampil untuk mendukung aktivitas perdagangan barang, jasa, dan inisiatif, berikut pemaparan

mengenai

perkembangan

barbagai

inisiatif

kerja

sama

ketenagakerjaan yang telah dilakukan selama ini. Berbagai Inisiatif Kerja Sama ASEAN di Bidang Ketenagakerjaan Pembicaraan mengenai isu migrasi tentang tenaga kerja di ASEAN menjadi salah satu bagian proses negosasi perdagangan jasa-jasa yang dilakukan melalui kerja sama AFAS (the ASEAN Framework Agreement on Services) dalam kerangka mode 4. Kerja sama dalam mode 4 tersebut terutama diarahkan untuk memfasilitas pergerakan tenaga kerja yang dilandasi pada suatu kontrak/perjanjian untuk mendukung 73

Afandi, Moch. Masykur. 2011. Peran dan tantangan Asean Economic Community (AEC) dalam mewujudkan Integrasi Ekonomi Kawasan. Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Volume 8, Nomor 1, Januari, hlm 1-99 74 Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2009. Menuju Asean Economic Community. Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia


kegiatan perdagangan dan investasi disekor jasa. Aliran bebas tenaga profesional berserta pengaturannya baru mengemuka di Bali Summit pada 2003, meskipun mekanisme dalam mencapai tujuan terciptanya aliran bebas tenaga kerja tersebut telah dilakukan sebelumnya elain dengan visi ASEAN, para Menteri Tenaga Kerja ASEAN telah sepakat untuk menjamin bahwa angkatan kerja di seluruh kawasan ASEAN akan dipersiapkan agar bisa memperoleh manfaat yang optimal dari investasi ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui peningkatan investasi yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan pendidikan dasar dan pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan, pengembangan ilmu dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial bagi para pekerja. Selanjutnya, disadari bahwa untuk mendukung

dan

menjamin

pertumbuhan

ekonomi

regional

dan

berkesinambungan, pasar tenaga kerja dalam komunitas ASEAN tentunya harus bersifat dinamis, produktif dan fleksibel. Arah kerjasama dibidang ketenagakerjaan, secara umum akan ditunjukan untuk menyelesaikan segala persoalan ketenagakerjaan yang prinsip akan ditujukan padahal-hal sebagai berikut : a. Memajukan mobilitas regional dan mutual recognition dalam rangka pengembangan professinal credentials, bakat, dan keterampilan para pekerja melalui upaya/inisiatif yang telah ada. b. Menguragi penganguran dikawasan untuk mendukung upaya regional dalam mewujudkan komonitas masyarakat kuat, aman, dan self-relient.


c. Memajukan efisiensi pasar tenaga kerja melalui penyusunan MRA untuk meningkatkan

kemampuan

kerja

dan

mobilitas

tenaga

kerja,

meningkatkan sistem perlindungan, serta mengatasi dampak liberalisasi perdagangan terhadap tenaga kerja dan employment. Untuk merealisasikan hal-hal tersebut di atas, telah disusun program kerja sebagai kerangka dasar untuk mempersiapkan angkatan kerja dikawasan dalam menghadapi tantangan yang muncul dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Terdapat enam skala prioritas dalam program kerja para menteri tanaga kerja (ASEAN Labour Ministers work programme) yaitu Penciptaan lapangan kerja, Monitoring pasar tenaga kerja, Mobilitas tenaga kerja, Perlindungan social, Kerja sama tripartite, Keselamatan dan kesehatan kerja (occupational safetyand health/OSH). Sebagai bagian dari pelaksanaan prioritas program kerja terkait masalah mobilitas tenaga kerja dan perlindungan sosial, 13 Januari 2007 ASEAN telah meletakan landasan awal bagi upayah penyelesaikan masalah pekerja migrant melalui penanda tanggana deklarasi perlindungan dan hak-hak pekerja migrant (protecion and promotion of the rights og migran works). Deklarasi tersebut memberikan manfaat bagi negara anggota untuk memajukan keadilan dan perlindungan kerja, pembayaran upah/gaji, dan askes yang cukup bagi kelayakan

kerja

dan

tempat

tinggal

bagi

pekerja

migran.

Untuk

mengimplementasikan deklarasi tersebut, dibentuk sebuah komite yang diberi


nama “ASEAN Comittee on the Implementation of the ASEAN Delaration on the Protection and Promotion of the Raihts of migrant workes”. Upaya meningkatkan jumlah tenaga kerja trampil dikawasan, kerja sama juga dilakukan di bidang pendidikan melalui kerja sama antara perguruan tinggi diseluruh negara ASEAN yang dikenal sebagai the ASEAN University Network (AUN). AUN yang dibentuk pada November 1995 berdasarkan the AUN Charter, telah melakukan berbagai aktivitas di bidang akademis seperti diskusi, workshop, seminar, studi, dan penelitian bersama dibidang-bidang yang menjadi prioritas ASEAN, program beasiswa, pertukaran mahasiswa, dan sebagainya. Secara khusus, pembentukan AUN antara lain dimaksudkan untuk : a.

Memajukan kerjasama dan solidaritas diantara para profesional, akademis, ilmuwan, dan para pelajar dikawasan.

b.

Mengembangan program akademik dan sumber daya manusia yang profesional dikawasan.

c.

Memajukan disiminasi informasi melalui electronic networking of libraries dan sharing informasi diantara anggota komunitas akademik, pelajar, para pengambil kebijakan, dan sebagainya.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan


bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Tapi perlu diingat bahwa hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia masih berada pada peringkat keempat di ASEAN. Permasalahan yang ada dari sisi tenaga kerja tidak terlepas dari kualitas yang rendah, seperti tingkat pendidikan dan keahlian yang belum memadai. Dari data yang dilansir Tempo, jumalah tenaga kerja Indonesia pada Februari 2014 sebesar 125,3 juta orang dengan jumlah pekerja 11,2 orang. Namun, ini tidak dapat diimbangi dengan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh pekerjanya. Mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan lebih banyak bekerja di sektor informal. Indonesia harus melihat MEA sebagai peluang yang terbuka untuk memperbaiki kualitas SDM yang ada dengan meningkatkan daya saing, menyediakan pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan memberikan edukasi terhadap pentingnya MEA. Pemerintah Indonesia harus mampu mendorong diadakan pelatihan keterampilan karena mayoritas tenaga kerja Indonesia kurang dalam kecerdasan sikap, kemampuan berbahasa Inggris dan pengoperasian komputer. Meskipun peran dominan dalam meningkatkan


kualitas menjadi milik pemerintah, bukan berarti seluruh tanggung jawab berada di tangan pemerintah. Justru sebaliknya, perlu kesadaran bahwa efek dari MEA akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan mempersiapkan diri menjelang 2015 menjadi milik bersama. F. Peran dan tanggungjawab PMA Sektor UKM dalam Menghadapi Pasar Bebas MEA 1.

Peluang dan Tantangan dalam Era Pasar Bebas MEA di Sektor UKM Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sasaran dan fokus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN. UKM Indonesia memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama tentang kualitas barang yang dihasilkan. Kebanyakan kualitas produk UKM Indonesia belum memenuhi standar. Hal itu disebabkan beberapa faktor. Pertama, biaya produksi dalam negeri yang sangat mahal sehingga tidak mampu menciptakan efisiensi produksi. Kedua, kurangnya pengetahuan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dan perlu sesegera mungkin diupayakan solusinya, baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha sendiri.


Indonesia pastinya siap bersaing di MEA walau terjadi pelemahan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, ekonomi Amerika dan austerity measures di Uni Eropa telah menciptakan kebijakan moneter yang loose, sehingga arus investasi dari kedua kawasan tersebut cukup deras. Dari tiga pusat pertumbuhan dunia (Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara), yang menikmati pertumbuhan tertinggi yaitu Asia Tenggara. Dari seluruh anggota ASEAN, pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam Indonesia yaitu sebesar 6,4% (Bank Dunia 2011) berada pada urutan ketiga di Asia, setelah Cina dan India. Pelaku usaha Indonesia yang belum seluruhnya mampu melihat MEA sebagai sebuah peluang. Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ASEAN masih sangat terbatas. Selain itu perlunya sinkronisasi program dan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Sangat diperlukan kesamaan pandang

diantara

pejabat

daerah

dan

pusat. Global

Competitive

Index oleh World Economic Forum menempatkan Indonesia pada urutan ke 38, dibawah sebagian negara ASEAN seperti Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Tantangan lainnya yang perlu di evaluasi yakni lemahnya infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi, terutama juga bagi sektor produksi dan bagi pasar. Kami juga melihat, pelaku usaha Indonesia juga inward-looking yakni besarnya pasar domestik mendorong pelaku usaha memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasar domestik. Selain itu terbatasnya jumlah SDM yang kompeten untuk mendukung produktivitas nasioanl dan birokrasi yang


belum efisien serta belum sepenuhnya berpihak pada pebisnis juga merupakan tantangan tersendiri. Peningkatan investasi juga terlus terjadi. Seperti potensi pengembangan industri nasional yang mendorong Indonesia sebagai production base di kawasan dapat menopang pasar domestik yang besar. Penduduk Indonesia khususnya usia muda itu sangar produktif ditambah lagi Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar. Optimis lainnya seperti Indonesia, walau masih di bawah Malaysia, Thailand dan Singapura, tapi total wisatawan intra-ASEAN dalam setahun mencapai lebih dari 76 juta. Mengerucut pada pelaku usaha terutama UKM sendiri, bagaimana Anda melihat posisi UKM di Indonesia? Jumlah UKM di Indonesia mencapai 56,2 juta unit dan mampu menyerap 97,2% tenaga kerja dari total angkatan kerja yang ada. UKM sangat

berperan

dalam

pertumbuhan

ekonimi,

mengurangi

angka

pengangguran dan kemiskinan juga berperan dalam penerimaan devisa. Tantangan bagi UKM sendiri dalam MEA 2015 adalah persaingan makin tajam, walau sumber daya kita banyak tapi untuk memperoleh sumber daya tersebut diperlukan strategi khusus bagi para UKM. UKM juga harus menjaga dan meningkatkan daya saing sebagai industri kreatif dan inovatif. Selain itu UKM juga harus meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai dengan ketentuan ASEAN, misalnya para UKM bisa melihat pada ketentuan ISO 26000 untuk green product. Tantangan penting lainnya, UKM harus membuat diversifikasi output dan menjaga stabilitas


pendapat usaha makro agar tidak jatuh ke kelompok masyarakat miskin. UKM juga harus memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang ada termasuk dalam kerangka kerjasama ASEAN. Pada Tataran Kebijakan dan Iklim Usaha, kami menata kembali peraturan perundangand ari pusat sampai daerah, Pegembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Atap/Satu Pintu. Selain itu ada perbaikan infrastruktur dan konektivitas. Ditambah lagi kami terus mengembangkan SDM

dan

jiwa

kewirausahaannya. Upaya

pemerintah

juga

dalam

meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM diantaranya melakukan penguatan forum setra atau klaster untuk UKM, mmelakukan pengembangan produk unggulan daerah melalui One Village One Product (OVOP), memfasilitasi penguatan teknologi baik untuk produksi maupun pemasaran melalui pemanfaat ICT dan meningkatkan standar dan kualitas produk UKM termasuk fasilitasi SNI. 75 Era MEA akan membawa suatu peluang sekaligus tantangan bagi ekonomi setiap negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Bagaimana cara menghadapi MEA atau era pasar bebas ASEAN tersebut mempengaruhi pertumbungan ekonomi negara. Di Indonesia, UKM memiliki peran strategis dan kontribusi sangat besar bagi perekonomian, maka penguatan UKM juga menjadi fokus pemerintah dalam menghadapi MEA, salah satunya dengan pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi 75

https://swa.co.id/swa/business-strategy/tantangan-dan-peluang-ukm-jelang-mea-2015


kepada masyarakat dan UKM mengenai pemberlakuan MEA. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh UKM dalam menghadapi MEA tersebut antara lain yaitu : a) Pola pikir masyarakat Indonesia masih lebih cenderung mengkonsumsi produk atau jasa dari luar negeri dibandingkan dari dalam negeri. Oleh karena itu UKM harus memiliki daya saing sebagai industri kreatif dan inovatif serta meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan ketentuan ASEAN dan siap menghadapi MEA. Selain itu harus memiliki strategi diversifikasi output dan menjaga stabilitas pendapatan usaha makro. Menentukan harga yang bersaing dan terjangkau tanpa mengurangi kualitas produk merupakan tantangan tersendiri bagi UKM. b) Masih lemahnya infrastruktur seperti akses transportasi menyebabkan biaya ekonomi menjadi lebih tinggi terutama juga bagi sektor produksi dan bagi pasar. Sinkronsasi program dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat perlu dilakukan agar birokrasi menjadi efisien dan dapat berpihak pada pebisnis sehingga UKM pun siap menghadapi MEA. c) UKM menghadapi keterbatasan akses finansial karena masih adanya keraguan bank terhadap UKM dalam memberikan pinjaman. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman serta menentukan suku bunga adalah biaya dana, keuntungan perusahaan, profil risiko calon debitur, dan sektor usaha. Banyak UKM yang belum dapat memenuhi beberapa persyaratan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah pun perlu proaktif memberikan penyuluhan dan pelatihan serta memberikan ruang bagi para


pengusaha UKM untuk saling berbagi pengalaman. Sehingga UKM pun akan siap menghadapi MEA. d) Keterbatasan UKM dalam memanfaatkan teknologi karena kurangnya pengetahuan dan akses sehingga aktivitas promosi terbatas dan menjadi penghambat bagi UKM untuk memperluas target pasarnya dalam menghadapi MEA. Mahalnya biaya untuk menyesuaikan standar dan sertifikasi internasional juga menjadi penghambat untuk memperluas akses pasar. Hal Ini juga ada hubungannya dengan SDM yang masih kurang berkompeten dalam mengembangkan UKM. Masih banyak pelaku UKM yang belum memahami implikasi dan manfaat dari perdagangan bebas ini. e) Investasi UKM pada pengembangan dan penelitian produk atau jasa masih sangat rendah karena UKM lebih fokus kepada pemasaran atau kebutuhan operasionalnya. f) Banyak UKM yang belum memiliki perencanaan bisnis yang belum matang. Salah satu cara untuk membuat perencanaan yang baik bisa dengan menggunakan jasa konsultasi dan informasi. Banyak pemilik UKM yang belum mengetahui adanya layanan konsultasi bisnis dan belum memahami pentingnya konsultasi bisnis untuk perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Kegagalan bisnis UKM banyak disebabkan oleh perencanaan bisnis yang buruk, tidak realistis, dan tidak spesifik. Namun biaya sewa konsultan bisnis dan pelatihan pun masih tergolong mahal.


Peran UKM sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan cukup dominan dalam perekonomian mempengaruhi pencapaian kesuksesan MEA 2015 mendatang. Oleh karena itu UKM harus dipersiapkan dengan serius dalam menghadapi tantangan tersebut. 76 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan pelaku ekonomi yang berperan secara signifikan dalam perekonomian Indonesia. Entitas bisnis ini menjadi pelaku mayoritas, pencipta lapangan pekerjaan, pengurang tingkat kemiskinan maupun sebagai kontributor dalam pendapatan nasional. Di saat banyak usaha berskala besar mengalami stagnasi dalam menghadapi krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu, UKM terbukti mampu bertahan dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Konstribusi UKM dalam perekonomian Indonesia belum diikuti dengan produktivitas dan daya saing yang tinggi karena antara jumlah unit usaha yang ada serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi tidak sebanding dengan konstribusi yang dihasilkan untuk PDB. Secara internal UKM memiliki berbagai kendala yang menghalangi untuk menjadi unit bisnis yang bersaing. Secara eksternal, kebijakan yang tidak berpihak pada sektor ekonomi lemah dan persaingan yang semakin kompetitif, juga berkontribusi terhadap lemahnya daya saing UKM di Indonesia. Daya saing UKM di Indonesia apabila ditinjau dari segi pasar ekspor masih rendah, bahkan paling rendah diantara negara ASEAN yang ada, meskipun tingkat konstribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan PDB paling tinggi. Daya saing UKM di Indonesia juga relatif lebih rendah dibanding beberapa negara di kawasan 76

http://zahiraccounting.com/id/blog/tantangan-ukm-dalam-menghadapi-mea/html


Asia Tenggara, apabila ditinjau dari aspek inovasi dan akses terhadap pasar internasional. Daya saing global UKM di Indonesia masih perlu peningkatan agar bisa bersaing di pasar internasional. antangan lebih berat bagi UKM akan datang seiring dengan diterapkannya ASEAN Economic Community. UKM dihadapkan pada tantangan untuk lebih bisa unggul di pasar dalam negeri ditengah gempuran pesaing dari luar negeri (impor) dan juga unggul di pasar ekspor. Konsekuensinya, UKM harus mampu menjadi entitas bisnis yang berdaya saing tinggi dengan menyelesaikan seluruh kendala-kendala yang ada seperti keterbatasan modal, teknologi, dan kualitas SDM yang terampil dan inovatif. Jika tidak, maka tantangan tersebut akan berubah menjadi ancaman bagi keberlangsungan UKM di Indonesia yang terancam tersisih dari arena pertandingan yang bernama pasar bebas. 77 2.

Peran dan Tanggungjawab Penanaman Modal Asing Terhadap UKM Peran pemerintah untuk memberdayakan UKM meliputi, pertama peningkatan

kualitas standar produk. Dalam peningkatan kualitas produk UKM harus memfasilitasi dengan kebutuhan kualitas dan standar produk yang dipersyaratkan oleh pasar ASEAN maupun di luar ASEAN. Peranan teknologi juga meningkatkan kualitas dan produktivitas serta introduksi desain kepada para pelaku UKM yang ingin memanfaatkan pasar ASEAN untuk memperluas jaringan. Kedua, Peningkatan Akses Financial. Dalam peningkatan akses financial terdapat tiga akses financial bagi UKM yaitu meliputi aspek formalitas, aspek skala usaha dan aspek informasi. Ketiga peningkatkan Kualitas SDM dan Jiwa Kewirausahaan UKM dan Koperasi. Kualitas 77

http://k2pu.ub.ac.id/peluang-dan-tantangan-ukm-dalam-memasuki-pasar-asean.html


SDM pelaku UKM di Indonesia masih rendah. Teutama dalam hal kewirausahaannya perlu adanya peningkatan kualitas. Selain itu, kewirausahaan UKM di Indonesiaa perlu adanya pendidikan dan latihan keterampilan, manajemen yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan. Dan adanya pengembangan serta peningkatan kegiatan kewirausahaan sangat diperlukan demi memperlebar serta memperluas lapangan usaha. Serta dalam pengembangannya juga diperlukan dukungan modal awal terutama bagi wirausaha pemula. Selanjutnya adalah meningkatkan akses tekonologi bagi UKM dalam pengembangan

UKM

Inovasi.

Dalam

peningkatan

UKM,

dalam

proses

pengembangannya UKM ini merupakan tantangan bagi Indonesia. Peran kerja sama antara lembaga riset dan perguruan tinggi serta dunia usaha untuk alih teknologi perlu ditingkatka. Kerjasama antara perusahaan besar, baik dari dalam dan luar negeri dengan UKM harus didorong untuk meningkatkan teknologi dari perusahaan besar kepada UKM. Sehingga perlu juga fasilitas untuk UKM yang berkaitan dengan akses informasi dan promosi di luar negeri yakni dengan pemberian informasi dan promosi produk-produk UKM, terutama untuk memperkenalkan produk tersebut pada pasar ASEAN. Melalui Promosi produk yang dilakukan melalui online atau mengikuti kegiatan-kegiatan pameran di luar negeri. Adanya kegiatan promosi produk ke luar negeri perlu juga memperhatikan kesiapan UKM dalam hal menyediakan produk yang akan dipasarkan, karena bukan kualitas saja dan desain produk yang harus diperhatikan, tetapi juga tentang kuantitas dan kontinuitas produknya agar tidak tergeser dengan produk luar negeri. Selain peningkatan kualitas produk UKM dalam


negeri yang akan disandingkan dengan negara lain, maka pemerintah perlu juga melakukan berbagai kebijakan untuk melindungi produk-produk UKM dalam negeri agar tidak ditiru serta diakui negara lain sebagai milik negaranya. Dengan ini pemerintah perlu memberikan perlindungan hak cipta terhadap produk-produk Indonesia. 78

78

http://lailaelkarim.blogspot.co.id/2016/03/peranan-umkm-dalam-mea.html


BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DI SEKTOR UKM DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

D. Faktor-faktor penghambat dan pendorong investasi di sektor UKM Indonesia Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penghambat masuknya investasi dalam suatu negara adalah: 1. kurang kondusifnya kondisi politik dan keamanan suatu negara yang berdampak pada ketiadaan kepastian hukum dalam negara yang bersangkutan. 79 2. lemahnya penegakan hukum 3. karena regulasi yang ada tidak dapat mengakomodasi kepentingan para investor yang berimplikasi pada kurangnya kepercayaan dan savety mereka untuk berinvestasi dalam negara yang bersangkutan. 4. kondisi ekonomi negara yang kurang kondusif, hal sangat berpengaruh khususnya pada negara yang bersangkutan seperti Indonesia. 5. tingginya upah buruh dalam suatu negara. 80 Pentingnya upah buruh ini dalam kaitannya dengan peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi juga ditekankan oleh Budiono. 81

79

Ridwan Khairandy, Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture Dalam Alih Teknologi di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 5 (2003) : 52


Hal-hal tersebut disebabkan oleh sikap tindak dari seluruh rakyat Indonesia, baik kalangan birokrat, eksektif, investor dan juga masyarakat. Melihat kompleksitas masalah tersebut, sudah barang tentu bahwa, untuk meningkatkan nilai investasi di Indonesia adalah suatu pekerjaan yang amat susah, namun bukan berarti tidak bisa. Menyadari keadaan ini, sudah semestinya seluruh lapisan masyarakat Indonesia, untuk bersatu memperbaiki diri demi terciptanya iklim investasi yang kondusif agar cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. Faktor-faktor pendorong masuknya investasi ke dalam suatu negara khususnya Indonesia lebih ditekankan pada situasi ekonomi, politik dan keamanan dari negara yang bersangkutan. 82 Dengan kata lain, lebih terjaminnya situasi ekonomi, politik dan keamanan dalam suatu negara, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan untuk meningkatnya nilai investasi dari negara yang bersangkutan. Berbicara mengenai politik, ekonomi dan keamanan, berarti berbicara mengenai suatu negara secara komperhensif. Dikatakan demikian, karena politik, ekonomi dan keamanan mencakup seluruh aspek dari kondisi suatu negara. Berangkat dari asumsi ini, sudah barang tentu untuk menarik investasi ke dalam suatu negara bukanlah hal mudah tapi bukan berarti susah. Kesemua itu, sangat tergantung kepada seluruh

80

Investasi topang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2008 ,http://www.koraninternet.com. Diakses, 14 Juli 2017 81 Menko Boediono Akui Pembangunan Ekonomi Belum Berhasilhttp://www.tempointeraktif.com/, Diakses, 14 Juli 2017 82 Sigit Wibowo, Pemerintah Prioritaskan Tiga Jalur Pembangunan Ekonomi. http://www.sinarharapan.co.id. Diakses


elemen dari negara yang bersangkutan yaitu; eksekutif, legislatif, yudikatif, investor dan masyarakat. 83 E. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Sektor UKM Pada Era pasar bebas masyarakat ekonomi asean (MEA) Terkait dengan hukum atau dalam hal aspek yuridis, merupakan hal yang tidak kalang pentingnya untuk di perhatikan oleh para investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada suatu negara. Hal ini terutama berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah nasional bagi kegiatan investasi asing di negaranya dalam bentuk perlindungan hukum. Menurunya wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya pada suatu negara. 84 Mencermati UUPM yang baru disahkan ini mengatur azas dan tujuan penanaman modal, kebijakan dasar penanaman modal bentuk badan usaha dan kedudukan, perlakuan terhadap penanaman modal, ketenagakerjaan, bidang usaha, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal, penyelenggaraan urusan penanaman modal, kawasan ekonomi khusus, serta penyelesaian sengketa dan sanksi. 85

83

http://batubarasuleman.blogspot.co.id/2010/11/faktor-penghambat-dan-pendorong.html C.F.G. Sunaryati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Bandung, PT. Bina Cipta, 1999, hlm 56 85 Adrian Sutedi, Segi-segi Hukum Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 2009, hal:5 84


Teori ekonomi persaingan secara umum bertolak dari perspektif bahwa persaingan pasar merupakan instrumen utama pencapaian efisiensi usaha baik dalam pengertian productive efficiency ataupun dynamic efficiency. Fakta bahwa akan terdapat pelaku usaha yang tidak efisien yang akan terlempar dari pasar akibat persaingan merupakan keniscayaan mengingat hukum persaingan dibentuk untuk menjaga persaingan dan bukan pesaing. Karenanya, dalam perspektif ini, otoritas persaingan selalu bekerja menegakkan hukum untuk menjaga agar dunia usaha selalu berada dalam kondisi persaingan ini. Dengan perspektif teori ini pula yang menjadi alasan mengapa masalah perlindungan akses usaha kecil tidak menjadi perhatian dari teori persaingan ini. Dapat pula diungkapkan terkait hal- hal yang utama dari UUPM ini, yakni sebagai berikut. 1. Kepastian hukum dengan dianutnya beberapa azas penting seperti perlakuan sama antara penanam modal dalam dan luar negeri, transparansi dan akuntabilitas serta juga bagi UKM. 2. Kejelasan mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah untuk urusan penanaman modal yang sesuai dengan otonomi daerah. 3. Penyerdehanaan prosedur dan perizinan penanaman modal melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu serta kemudahan dan keringanan yang diperlukan. Untuk itu Pemerintah ditingkat Pusat manupun Daerah dituntut untuk mengurangi ekonomi

biaya

tinggi

dengan

berbagai

langkah

debirokratisasi

dan


penyempurnaan layanan publik baik dari segi perizinan maupun ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan usaha agar lebih efisien. Selanjutnya juga bahwa berdasarkan asas penanaman modal yang telah diuraikan diatas maka apabila mencermati kehadiran invesatasi dalam keterkaitan dengan UKM, maka tentunya Pemerintah harus mengawasi prospek kerja dari setiap investasi asing maupun dalam negeri (investasi besar), agar tidak membawa dampak yang terhadap kelangsungan Usaha Kecil dan Menengah yang ada. Karena pada dasarnya bahwa demi mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, bukan saja meliputi perusahaan BUMN/BUMD (dalam hal ini investor asing yang bekerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah), akan tetapi juga swasta dan koperasi. Dalam pemahaman terkait dengan swasta dan koperasi, dapat dikemukakan bahwa berbentuk badan usaha yang bersifat badan hukum maupun yang bersifat perorangan. Lebih khusus menyangkut perorangan bahwa hal ini bisa dikatakan bahwa dapat pula bersifat Usaha-usaha Kecil dan Menengah. 86 Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Bahkan dalam era globalisasi

86

http://robertndun.blogspot.co.id/2014/04/dampak-dari-undang-undang-nomor-25.html


ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut manjadi kian bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya makanisme pasar. 87 Faktor kepastian hukum ini manjadi sangat penting dalam penanaman modal, karena investor asing mau berinvestasi apabila mendapatkan kepastian hukum dalam menanamkan modalnya. Salah satunya adalah mendapat perlindungan hukum untuk investasinya. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, perlindungan hukum diberikan kepada investor asing dengan tanpa membedakan asal negara. Dalam penyelesaian sengketa penanaman modal berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan : 1. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. 2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapar menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan penyelesaian

87

Suparji, Penanam Modal Asing Di Indonesia, Jakarta, Universitas Al Azhar Indonesia, 2008, hal 211


sengketa melalui arbitrase todak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. 4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. F. Peran Pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada investasi asing di sektor UKM dalam menghadapi era pasar bebas MEA

Menjelang MEA yang sudah di depan mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastuktur, dan sektor industri. Dalam menghadapi MEA, Pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan industri nasional, pengembangan infrastruktur, pengembangan logistik, pengembangan investasi, dan pengembangan perdagangan. Selain hal tersebut masing-masing Kementrian dan Lembaga berusaha mengantisipasi MEA dengan langkahlangkah strategis. Pemerintah berusaha mengubah paradigma kebijakan yang lebih mengarah ke kewirausahaan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Untuk bisa menghadapi persaingan MEA, tidak hanya swasta (pelaku usaha) yang dituntut harus siap namun juga pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro pengusaha. Negara lain sudah berpikir secara entrepreneurial (wirausaha), bagaimana agar pemerintah berjalan dan berfungsi laksana seubah organisasi entrepreneurship yang berorientasi pada hasil. Maka dengan momentum MEA ini sudah tiba saatnya


pemerintah Indonesia mengubah pola pikir lama yang cenderung birokratis dengan pola pikir entrepreneurship yang lebih taktis, efektif dan efisien. Peran pemerintah dalam menghadapi pasar bebas ini antara lain pemerintah juga akan memperkuat produk UKM dengan membina melalui kemasan (standarisasi produk), sertifikasi halal, pendaftaran merek, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan memfasilitasi pelaku UKM dalam pameran berskala internasional. Melalui fasilitas itu, Kementerian Perdagangan berharap, produk serta merek yang dibangun oleh pelaku UKM di Indonesia dapat dikenal secara global. Dari sektor pengembangan internal UKM sendiri, pemerintah mendorong supaya UKM agar naik kelas menjadi UKM ber-NPWP. Jika UKM naik kelas dan memiliki NPWP maka dapat menolong mereka untuk mengajukan pinjaman ke bank, maupun mengikuti sebuah pameran. Selain itu, pemerintah juga melakukan peningkatan daya saing melalui percepatan perijinan bagi UMK dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tentang Percepatan Implementasi. Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengembangan usahanya.Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil adalah untuk: 1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan. 2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha.


3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. 4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun lembaga lainnya. Didalam mempersiapkan diri dalam menghadapi pasar bebas, pemerintah Indonesia tentu telah membangun fondasi yang kokoh dalam perekonomian Indonesia yaitu di penguatan produk UKM, pembuatan regulasi standarisasi produk dalam negeri dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia terkesan kurang matang dengan melihat keluarnya peraturan presiden guna mempermudah dalam pengembangan UKM baru muncul pada tahun 2014 sedangkan pasar bebas mulai dicanangkan adalah pada awal tahun 2000. Kurangnya persiapan ini tentunya akan berdampak kepada daya saing Indonesia terhadap gempuran produkproduk dari Negara-negara lain seperti Korea Selatan, China, Jepang bahkan dari Malaysia, hal ini tentu akan menjadi ancaman yang berarti bagi perekonomian Indonesia dimasa mendatang. Dalam jangka waktu yang sangat pendek ini tentu pemerintah masih membutuhkan waktu yang cukup banyak lagi untuk meningkatkan kualitas produk dari UKM agar bisa bersaing di kancah global. Peningkatan kualitas ini tentunya tergantung dari seberapa besar inovasi dan peran dari pemerintah daerah sebagai ujung tombak ekonomi Negara dalam membangun fondasi ekonomi dari sektor paling kecil (UKM). Dengan kuatnya fondasi yang berupa produk-produk unggulan Indonesia ini akan menjadi pelindung utama ekonomi Indonesia dari gempuran investasi dan produk luar negeri disaat aturan yang


dibuat pemerintah yang ditujukan untuk mengontrol laju ekonomi pasar tidak akan berlaku lagi jika pasar bebas sudah dijalankan. Solusi yang mungkin bisa diambil untuk mengatasi hal ini adalah dengan peningkatan mutu produk UKM dan lebih meningkatkan promosi sektor pariwisata yang merupakan sektor unggulan dari Indonesia. Selain itu, pemerintah pusat harus terus memberi stimulus kepada pemerintah daerah agar bisa terus mengembangkan inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan merubah kekuatan ekonomi dari basis Negara (sentralistik) kearah penguatan ekonomi berbasis daerah, tentu ekonomi Indonesia akan lebih kuat sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan muncul menjadi raksasa ekonomi seperti China.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.

Peran investasi asing di sektor UKM dalam mengembangkan sektor ekonomi dalam negeri dan daerah akan membantu industrialisasi, pembangunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik. Melalui modal investor akan terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru serta mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama yang pada akhirnya akan berkonstribusi terhadap meningkatnya produksi dan produktivitas, serta daya saing ekonomi suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan ke kondisi yang lebih baik.

2.

Kedudukan hukum investor asing sektor UKM sudah diatur menurut ketentuan dan kebijakan untuk mendukung kegiatan penanaman modal khususnya penanaman modal asing telah dimulai sejak kekuasaan Orde Baru. Salah satu kebijakan paling penting orde baru adalah pembuatan Undang–Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Kemudian diperbaharui


dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada dasarnya, hal utama kedudukan hokum investor merupakan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi azas transparansi dan akuntabilitas, kejelasan mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah, penyederhanaan prosedur dan perizinan melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu, dan pemberian fasilitas yang lebih baik terhadap penanam modal. Kedudukan penanaman modal di suatu negara merupakan salah satu tempat alokasi dana yang produktif dari pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) kepada pihak yang membutuhkan dana (perusahaan). 3.

Perlindungan atau bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan bagi para investor menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 berupa meningkatkan iklim investasi dan memberi kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi asing di sektor UKM. Bentuk perlindungan yang diberikan para investor ialah preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan dalam setiap

kegiatan

penanaman

modal,

sedangkan

represif

dalam

bentuk

pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan dalam kegiatan penanaman modal.

B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dalam skripsi ini dibawah ini dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:


1.

Disarankan pemerintah Indonesia dapat melakukan pembaharuan hukum dan ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dan juga melakukan harmonisasi hukum agar peraturan satu dengan lainnya tidak saling bertentangan agar dapat menjamin kepastian hukum bagi investor.

2.

Disarankan pemerintah Indonesia melakukan kebijakan penanaman modal tetap mengandung pembatasan-pembatasan untuk melindungi kepentingan negara, namun tetap terbuka, non diskriminasi dan perlakuan yang sama bagi modal dalam negara dan modal asing diterima sebagai salah satu asas penting dalam kebijakan modal.

3.

Diharapkan pemerintah dan swasta memberikan pengembangan daerah tertinggal yang

berbasis

pendekatan

kawasan

untuk

membentuk

suatu

sistem

pengembangan ekonomi wilayah yang terpadu. Pembangunan kawasan perbatasan perlu dilakukan melalui prinsip pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan masyarakat di perbatasan. Pembangunan daerah perbatasan jangan hanya memakai pendekatan keamanan (security approach), namun harus diimbangi pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan ekonomi (economy approach), sekaligus mendorong investasi di daerah tertinggal sesuai dengan potensi dan peluang yang dimiliki.


BAB III PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAMAN MODAL ASING SEKTOR UKM DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Recommend Documents