BAB II. Deskripsi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

BAB II Deskripsi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

2.1 Gambaran Umum tentang ASEAN ASEAN merupakan suatu kerjasama regional yang beranggotakan negara – negara di kawasan Asia Tenggara yang telah berdiri sejak 8 Agustus 1967. ASEAN dibentuk secara sah setelah ditandanginya Deklarasi Bangkok ( deklarasi yang diadakan di Bangkok ) oleh 5 negara pendiri, adapun 5 negara beserta perwakilannya tersebut ialah: 15 a. Adam Malik ( Menteri Luar Negeri Indonesia ) b. Tun Abdul Razak ( Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia ) c. Narsisco Ramos ( Menteri Luar Negeri Fillipina ) d. S. Rajaratnam ( Menteri Luar Negeri Singapura ) e. Thanat Khoman ( Menteri Luar Negeri Thailand ) Setelah 5 negara tersebut mengukuhkan dirinya dalam suatu wadah ASEAN, tak lama setelahnya negara – negara di Asia Tenggara yang belum menjadi anggota

15

Ayo Kita Kenali ASEAN : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2011, hal. 6

18

Universitas Sumatera Utara

pun ikut bergabung. Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja menggenapkan jumlah anggota ASEAN menjadi 10 negara. ASEAN berdiri dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang sangat mendasar, yakni Perang Dingin dan adanya konflik internal di kawasan Asia tenggara. Pada era perang dingin kawasan Asia Tenggara telah menjadi ajang persaingan ideologi antarkepentingan kekuatan-kekuatan adidaya dunia pada saat itu. Hal itu disebabkan nilai strategis yang dimiliki kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geo-ekonomi. Perang Vietnam antara Vietnam Utara yang didukung kekuatan Blok Komunis pimpinan Uni Soviet dan Vietnam Selatan yang didukung kekuatan Blok Barat pimpinan Amerika Serikat merupakan salah satu bukti persaingan di atas. Persaingan dua blok ideologi tersebut melibatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi basis kekuatan militer Blok Komunis dan Barat. Blok Komunis menempatkan pangkalan militernya di Vietnam, sedangkan Blok Barat di bawah pimpinan Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di Filipina. Gejolak yang terjadi di kawasan Asia Tenggara tidak hanya terjadi karena persaingan di bidang ideologi antara kekuatan Barat dan kekuatan Timur. Konflik militer di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan tiga negara (yaitu Laos, Kamboja, dan Vietnam) dan konflik bilateral (seperti konflik antara Indonesia dan Malaysia, Kamboja dan Vietnam) serta konflik internal (seperti di Kamboja, Thailand, dan Indonesia) telah memperkeruh suasana di kawasan ini. Situasi persaingan, pengaruh ideologi dan kekuatan militer yang dapat melibatkan negaranegara di kawasan Asia Tenggara ke dalam konflik bersenjata yang mengganggu stabilitas kawasan mendorong para pemim pin negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menciptakan suasana aman dan damai. Dengan kondisi aman dan damai memungkinkan terbentuknya suatu kerja sama yang dapat meredakan sikap saling curiga di antara negara anggota serta mendorong usaha pembangunan bersama di kawasan. Sebelum terbentuknya ASEAN setidaknya ada beberapa organisasi antarnegara di wilayah mi seperti South East Asia Treaty Organization (SEATO, dibentuk tahun 1954), Association of Southeast Asia (ASA dibentuk tahun 1961), dan Malaysia-Philipina-Indonesia (Maphilindo, dibentuk tahun 1963). Organisasi-organisasi tersebut tidak dapat bertahan lama karena berbagai sebab antara lain pertentangan ideologi dan sengketa teritorial antara negara anggotanya sendiri. Dengan kegagalan-kegagalan tersebut di atas para pemimpin di kawasan terdorong untuk membentuk suatu organisasi kerja sama yang lebih baik.16

16

ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-20 : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, 2012, hal. 1-2

19


ASEAN sebagai wadah kerjasama regional Asia Tenggara memiliki tujuan dalam berbagai aspek, adapun tujuan tersebut tertuang dalam Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tahun 1967. Isi Deklarasi Bangkok itu adalah sebagai berikut:17 a. mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara b.

meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional

c. meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi d. memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada e. meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. 2.2 Transformasi ASEAN menuju Masyarakat ASEAN 2015 Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan 17

pada

program-program

pemberian

preferensi

perdagangan

Ibid. hal. 3

20


(preferential trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading arrangement (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan Common Effective Preferential Tariff

(CEPT) sebagai

mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan

terhadap

kebijakan-kebijakan

fasilitasi

perdagangan.

Dalam

perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi. 18

18

Ibid, hal.4

21


ASEAN telah mengalami perkembangan dan masa ke masa sesuai dengan cita - cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan makmur. 19 Cita-cita tersebut dipertegas dengan kesepakatan – kesepakatan maupun persetujuan – persetujuan. 2.2.1 Bali Concord I Bali Concord I atau Kesepakatan Bali dilakukan pada tahun 1976. Dalam kesepakatan ini, para Pemimpin ASEAN menyepakati Program Aksi yang mencakup kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan penerangan, keamanan, dan peningkatan mekanisme ASEAN. Kesepakatan tersebut menandai tahapan penting bagi kerangka kerja sama ASEAN.20 2.2.2 Bali Concord II Dalam perkembangan selanjutnya ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan daam Visi ASEAN 2020 yang ditetapkan o!eh para Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Untuk mewujudkan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord 11 pada KTT

19 20

Ibid. hal. 5 Ibid. hal. 5

22


ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yaitu, menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community). Melalui Bali Concord II, para Pemimpin ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus melangkah maju menuju suatu Komunitas ASEAN. Komunitas ASEAN itu terdiri atas tiga pilar, yaitu Pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community/APSC), Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC), dan Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). Ketiga pilar Komunitas ASEAN itu terikat secara erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan dan kesejahteraan bersama yang abadi. Dalam kaitan itu, Indonesia menjadi penggagas pembentukan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN serta memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya. 21 2.2.3 Vientianne Action Program Untuk mempertegas keinginan pembentukan Komunitas ASEAN, dalam KTT ke-lO ASEAN di Vientiane tanggal 29—30 November 2004, disetujui tiga Rencana Aksi (Plan of Action! P0A) pada masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang dalam merealisasikan pembentukan Komunitas ASEAN. KTT tersebut juga mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Komunitas ASEAN ke

21

Ibid. hal. 6

23


dalam Vientianne Action Programme (VAP) sebagai landasan program jangka pendek sampai menengah periode 2004—2010.22 2.2.4 Deklarasi Cebu Optimisme dan antusiasme negara anggota ASEAN dalam membentuk Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu mengenai Percepatan Pembentukan KomunitasASEAN pada tahun 2015 (Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Dengan demikian, pembentukan Komunitas ASEAN dipercepat dan tahun 2020 menjadi tahun 2015.23 2.2.5 Penyusunan Cetak Biru Untuk mencapai terbentuknya Komunitas ASEAN 2015, ASEAN menyusun Cetak Biru (Blue Print) dan ketiga pilar tersebut. Cetak Biru Komunitas ASEAN itu merupakan pedoman arah pembentukan Komunitas ASEAN di tiga pilar. Dan ketiga pilar itu, Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN disahkan pada KTT ke-13 ASEAN tahun 2007 di Singapura. Selanjutnya, Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN dan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN disahkan pada KTT ke-14 ASEAN tahun 2009 di Cha Am Hua Hin, Thailand. Di samping itu, pada KTT tersebut para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN menandatangani Deklarasi ChaAm Hua Hin 22 23

Ibid. hal. 6 Ibid. hal. 6

24


Mengenai Petajalan Pembentukan Komunitas ASEAN 2009--2011 [Cha Am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community (2009-2011)].24 2.2.6 Piagam ASEAN Langkah tegas ASEAN berikutnya dalam memperkokoh kerja sama ASEAN adalah penyusunan suatu piagam (charter) sebagai dokumen kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN (legal and Institutional framework for ASEAN). Usulan penyusunan Piagam ASEAN (ASEAN charter) disampaikan pada KU ASEAN di Kuala Lumpur tahun 2005. Penyusunan Piagam ASEAN dimulal sejak tahun 2006 melalui pembentukan Kelompok AhIi (Eminent Persons Group/ EPG) dan dilanjutkan oleh Gugus Tugas Tingkat Tinggi (High Level Task Force) dalam melakukan negosiasi terhadap isi draft Piagam ASEAN. Piagam ASEAN resmi ditandatangani oleh para Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN pada KU ke-13 ASEAN di Singapura pada 20 November 2007.

Selanjutnya,

setelah

instrumen

ratifikasi

masing-masing

negara

disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Piagam ASEAN resmi diberlakukan sejak tanggal 15 Desember 2008. Dengan piagam ini, ASEAN berubah dan organisasi yang Ionggar (loose association)

menjadi

organisasi

yang

berdasarkan

hukum

(rules-based

organization) dan menjadi subjek hukum (legal personality). Peresmian 24

Ibid. hal. 5

25


pemberlakuan Piagam ASEAN tersebut dilakukan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Sekretanat ASEAN. Implementasi Piagam ASEAN ditegaskan pada KU ke-14 ASEAN di Hua Hin, Thailand, pada tanggal 28 Februari—1 Maret 2009. Bagi Indonesia, pemberlakuan Piagam ASEAN mi disahkan melalui Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Charter of The Association of Southeast Asian Nations).25 2.3 Gambaran Umum tentang ASEAN Community Pada KTT XI ASEAN di Kuala Lumpur tahun 2006 telah disepakati suatu persetujuan bersama, yang dikenal sebagai “One Vision, One Identity, One Community”, di mana kesepuluh pimpinan ASEAN menyambut baik kemajuan dari integrasi ASEAN dan upaya pembangunan komunitas yang tengah berlangsung, serta “pengakuan atas Deklarasi Kuala Lumpur tentang pendirian ASEAN Charter (Piagam ASEAN) sebagai dokumen konstitusi yang mencakup prinsip fundamental, tujuan, sasaran, dan struktur dari kerjasama ASEAN yang mampu memenuhi kebutuhan dari Komunitas ASEAN. Kemudian, pada KTT XII ASEAN di Cebu, Filipina,13 Januari 2007, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk berkomitmen menciptakan One Caring and Sharing Community pada 2015, serta melakukan sosialisasi agar rakyat ASEAN

25

Ibid. hal. 5

26


memiliki We Feeling,26 adapun bentuk dari komitmen tersebut yaitu membentuk ASEAN Community. Sebagai wadah terciptanya One Caring and Sharing Community di kawasan Asia Tenggara, maka pembentukan Komunitas ASEAN 2015 tersebut dilandasi oleh tiga pilar, yaitu Pilar Politik-Keamanan, Pilar Ekonomi dan Pilar SosialBudaya. Koordinasi kerja sama ketiga pilar tersebut dilakukan melalui Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council/ACC) yang terdiri atas para Menteri Luar Negeri ASEAN. ACC bertemu sekurang-ktirangnya dua kali setahun dengan tugas mengoordinasikan tiga Dewan Komunitas ASEAN yang terdiri dan Dewan Komunitas Politik-Keamanan (ASEAN Political Security Community Council/APSCC), Dewan Komunitas Ekonomi (ASEAN Economic Community Council/AECC) dan Dewan Komunitas Sosial Budaya (ASEAN Socio- Cultural Community Council/ASCCC). Dewan Koordinasi ASEAN didukung oleh pejabat-pejabat tinggi yang terkait. 27 Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 diharapkan dapat menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berpusat dan berorientasi kepada masyarakat

26

Dikutip dari http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/406-menujumasyarakat-asean-peran-indonesia-dalam-kepemimpinan-asean-2011 diakses pada hari Senin, 2 Maret 2015 27 Op.Cit, ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-20, hal. 11

27


people (people centered), memelihara stabilitas perdamaian di kawasan ASEAN, dan meningkatkan kredibilitas ASEAN.28 2.4 ASEAN Economic Community ( Masyarakat Ekonomi ASEAN ) Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan

pada

program-program

pemberian

preferensi

perdagangan

(preferential trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading arrangement (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

28

Dikutip dari majalah PELUANG Edisi III tahun 2014. Hal. 22

28


2.4.1 Sejarah Pembentukan ASEAN Economic Community ( Masyarakat Ekonomi ASEAN ) Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan Common Effective Preferential Tariff

(CEPT) sebagai

mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan

terhadap

kebijakan-kebijakan

fasilitasi

perdagangan.

Dalam

perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi. KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektorsektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12.

29


KTT ke-10 ASEAN di Vientiene tahun 2004 antara lain menyepakati Vientiane Action Program (VAP) yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi pencapaian AEC di tahun 2020. ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (blueprint) untuk menindaklanjuti pembentukan AEC dengan mengindentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord II dan dengan target-target dan timelines yang jelas serta pre-agreed flexibility untuk mengakomodir kepentingan negara-negara anggota ASEAN. KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati ”Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun ”Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)”. Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN. Pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura, bulan Nopember 2007, telah disepakati Blueprint for the ASEAN Economic Community (AEC Blueprint) yang akan digunakan sebagai peta kebijakan (roadmap) guna mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. AEC Blueprint juga akan mendukung

30


ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang makin berkurang. Sebagai upaya untuk memfasilitasi perdagangan di tingkat nasional dan ASEAN sebagaimana tertuang dalam AEC Blueprint 2015, Indonesia telah melakukan peluncuran National Single Window (NSW) dalam kerangka ASEAN Single Window (ASW) pada tanggal 17 Desember 2007. Menurut rencana ASW akan diimplementasikan pada tahun 2009. 2.4.2 Penjelasan tentang ASEAN Economic Community ( Masyarakat Ekonomi ASEAN ) Blueprint. Adapun blueprint ( cetak biru ) dari ASEAN Economic Community melingkupi : a. Single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal) b. Penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (regional

competition

policy,

IPRs

action

plan,

infrastructure

development, ICT, energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM); c. Pembangunan ekonomi yang merata

(region of equitable economic

development) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI); dan

31


d. Integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network). 2.4.2.1 Single Market and Production Base (Pasar Tunggal dan Basis Produksi) Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri lima elemen inti, yaitu aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran modal yang lebih bebas dan aliran bebas tenaga kerja terampil. Selain itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting, yaitu, sektor integrasi prioritas, yakni pangan, pertanian dan kehutanan. a. Aliran bebas barang Aliran bebas barang adalah salah satu sarana utama dimana tujuan pasar tunggal dan basis produksi dapat dicapai. Sebuah pasar tunggal untuk barang (dan jasa) juga akan memfasilitasi pengembangan jaringan produksi di wilayah tersebut dan meningkatkan kapasitas ASEAN untuk melayani sebagai pusat produksi global atau sebagai bagian dari rantai pasokan global. b. Aliran bebas Jasa Aliran bebas perdagangan jasa adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana tidak akan ada pembatasan secara substansial pemasok jasa untuk ASEAN dalam memberikan layanan dan

32


membangun perusahaan di seluruh perbatasan nasional di kawasan ini, tergantung pada peraturan domestik. Liberalisasi jasa telah dilakukan melalui putaran negosiasi terutama di bawah Komite Koordinasi Jasa. Negosiasi dari beberapa sektor jasa yang seperti jasa keuangan dan transportasi udara yang dilakukan oleh badan-badan kementerian masing-masing. Dalam liberalisasi jasa, seharusnya tidak ada komitmen ulang, dan fleksibilitas yang telah disepakati harus diberikan kepada semua negara anggota ASEAN. c. Aliran Bebas Investasi Sebuah rezim investasi bebas dan terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik investasi langsung asing (FDI) serta investasi intra-ASEAN. Aliran masuk berkelanjutan investasi baru dan reinvestasi akan mempromosikan dan memastikan pembangunan yang dinamis dari ekonomi ASEAN. d. Aliran bebas modal Penguatan Pembangunan Pasar Modal ASEAN dan Integrasi. e. Aliran bebas tenaga kerja terampil Dalam memungkinkan untuk mengatur mobilitas atau fasilitas pintu masuk untuk pergerakan alami orang yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari negara penerima maka memfasilitasi penerbitan visa dan izin ketenagakerjaan bagi para profesional

33


ASEAN dan tenaga kerja terampil yang terlibat dalam perdagangan lintas batas dan kegiatan investasi terkait. f. Sektor Integrasi Prioritas Merupakan instrumen atau cara dalam mengawali proses pengintegrasian sektor – sektor ekonomi di seluruh kawasan dengan mngklasifikasikan sektor – sektor prioritas. g. Pangan, pertanian dan kehutanan Meningkatkan perdagangan dan jangka panjang daya saing intra dan ekstra-ASEAN makanan, pertanian dan kehutanan, produk / komoditas ASEAN. 2.4.2.2 Kawasan Ekonomi Kompetitif Tujuan utama dari kebijakan persaingan adalah untuk menumbuhkan budaya persaingan yang sehat. Lembaga - lembaga dan hukum - hukum yang berkaitan dengan kebijakan persaingan, baru-baru ini didirikan di beberapa (tetapi tidak semua) Negara-Negara Anggota ASEAN (AMCs). Saat ini tidak ada badan ASEAN resmi untuk kegiatan kerjasama pada CPL untuk melayani sebagai jaringan untuk lembaga persaingan atau badan yang relevan untuk saling bertukar pengalaman kebijakan dan norma-norma kelembagaan di CPL. a. Perlindungan konsumen Bangunan dari kawasan ekonomi terpadu dengan pendekatan orangterpusat ( people-centred approach ) di kawasan ini telah membuat ASEAN menyadari bahwa konsumen tidak dapat dihalangi dalam semua tindakan yang diambilnya untuk mencapai integrasi ini. Langkah-langkah perlindungan

34


konsumen sudah dikembangkan seiring dengan langkah-langkah ekonomi yang diusulkan untuk mengatasi perlindungan konsumen yang sudah muncul. b. Hak Kekayaan Intelektual Pada prinsipnya, kebijakan kekayaan intelektual (IP) dapat berfungsi sebagai stimulus yang kuat untuk budaya, kreativitas intelektual dan artistik dan komersialisasinya, adopsi dan adaptasi efisien teknologi yang lebih maju dan proses belajar yang berkelanjutan untuk memenuhi ambang batas yang terus meningkat dari ekspektasi kinerja. Kebijakan kekayaan intelektual juga dapat membantu untuk menelurkan kebudayaan akan hidupnya kreativitas dan penemuan, dan untuk memastikan akses yang lebih adil dan manfaat kepada semua pemangku kepentingan baik kekayaan intelektual tradisional maupun yang lebih baru. Selanjutnya, kebijakan Kekayaan intelektual dapat mempengaruhi baik volume dan kualitas perdagangan eksternal dan investasi dan transfer berkelanjutan dan teknologi. Kreativitas kekayaan intelektual merupakan penentu utama dari pemasokan nilai – nilai lokal dan daya saing eksternal. Kerjasama regional dalam Hak Kekayaan Intelektual telah dipandu oleh ASEAN IPR Action Plan 2004-2010 dan Rencana Kerja Kerjasama ASEAN tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk mengembangkan budaya belajar dan inovasi yang didukung oleh profil kekayaan intelektual yang ramah untuk bisnis, investor, penemu dan pencipta di ASEAN. Selain itu, Rencana ini juga dirancang

35


untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang lebih baik, koordinasi dan jaringan, prediktabilitas, peningkatan kapasitas, dan kontribusi industri kekayaan intelektual untuk daya saing dan pengembangan. c. Pembangunan Infrastruktur 1.

Kerjasama Transportasi Sebuah jaringan transportasi yang efisien, aman dan terintegrasi di

ASEAN sangat penting untuk menyadari potensi penuh dari ASEAN Free Trade Area serta dalam meningkatkan daya tarik kawasan sebagai produksi tunggal, pariwisata dan tujuan investasi dan penyempitan kesenjangan pembangunan. Transportasi ASEAN juga penting dalam menghubungkan ASEAN dengan negara – negara di daerah timur laut dan negara-negara Asia Selatan. Upaya Regional telah dilakukan untuk meningkatkan fasilitas transportasi dan jasa logistik, mempromosikan hubungan infrastruktur transportasi multimoda dan konektivitas, memfasilitasi transportasi dan integrasi pariwisata dan lebih meliberalisasi sektor udara dan transportasi laut. Mewujudkan kerangka kerja untuk liberalisasi penuh jasa udara di ASEAN harus secepatnya dilaksanakan. 

Transportasi multimoda dan fasilitas transportasi. Rencana Aksi Transportasi ASEAN (ATAP) 2005-2010 mencakup

maritim, darat dan transportasi udara, dan fasilitasi transportasi. Rencana ini menguraikan 48 langkah-langkah tindakan.

36




Transportasi Darat Prioritas diberikan kepada penyelesaian Singapura-Kunming Rail Link

(SKRL) dan proyek-proyek ASEAN Highway Network (AHN). 

Transportasi Laut dan Udara Mengadopsi prinsip-prinsip umum dan kerangkakerja untuk pengiriman

pasar tunggal ASEAN dan mengembangkan dan mengimplementasikan Aviasi pasar tunggal ASEAN. 2. Infrastruktur Informasi Sebuah infrastruktur informasi aman dan terhubung penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan daya saing di kawasan ini. Upaya telah dilakukan untuk memfasilitasi interkonektivitas dan interoperabilitas teknis di antara sistem ICT, meningkatkan jaringan nasional yang ada lalu berkembang ke dalam infrastruktur informasi regional. Penekanan yang sama telah diberikan untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dalam penggunaan internet dan keamanan transaksi elektronik, pembayaran dan pengaturan. 3. Kerjasama Energi Pasokan energy yang aman dan dapat diandalkan, termasuk bio-fuel, sangat penting untuk mendukung dan mempertahankan aktifitas ekonomi dan industri. Kolaborasi regional dalam proyek Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) dan ASEAN Power Grid (APG) memungkinkan optimalisasi daerah sumber energi untuk keamanan yang lebih besar. Proyek-proyek ini juga memberikan peluang bagi keterlibatan sektor swasta dalam hal investasi, termasuk

37


pembiayaan, dan transfer teknologi. Jaringan jaringan listrik dan jaringan pipa gas yang saling berhubungan menawarkan manfaat yang signifikan baik dari segi keamanan, fleksibilitas dan kualitas pasokan energi. Sementara ASEAN mengupayakan percepatan pembentukan Komunitas ASEAN 2015, penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut berkelanjutan melalui, antara lain, mitigasi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan dan langkah-langkah efektif, sehingga memberikan kontribusi untuk pengurangan perubahan iklim global. Mengakui cadangan global terbatas bagi energi fosil dan harga bahan bakar minyak dunia yang tidak stabil, penting bagi ASEAN untuk menekankan kebutuhan untuk memperkuat pengembangan energi terbarukan, seperti bahan bakar-bio, serta untuk mempromosikan perdagangan terbuka, fasilitas dan kerja sama dalam industri sektor energi terbarukan dan industri – industri terkait serta investasi pada infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan energi terbarukan. 4. Kerjasama Pertambangan Meningkatkan perdagangan dan investasi dan memperkuat kerjasama dan kapasitas dalam sektor geologi dan mineral untuk pembangunan mineral berkelanjutan di kawasan ASEAN. 5. Pendanaan Proyek - Proyek Infrastruktur Pendanaan selalu diakui sebagai kontributor penting untuk pertumbuhan ekonomi. ASEAN dalam upaya mempercepat integrasi ekonominya, investasi yang lebih besar akan diperlukan terutama dalam pembangunan infrastruktur

38


daerah.Mengalokasikan dalam skema pendanaan yang inovatif untuk menarik keterlibatan sektor swasta yang lebih besar sangat demikian penting.

d. Perpajakan Melengkapi jaringan perjanjian bilateral tentang penghindaran pajak berganda antar semua negara anggota pada tahun 2010, serendah mungkin. e. E-Commerce Meletakkan kebijakan dan infrastruktur hukum terkait perdagangan elektronik dan mengupayakan perdagangan barang on-line (e-commerce) dalam ASEAN melalui penerapan Kerangka Perjanjian e-ASEAN dan berdasarkan kerangka acuan umum. 2.4.2.3 Pembangunan Ekonomi Berkeadilan a. Pembangunan Usaha Kecil-Menengah ( UKM ) Cetak Biru Kebijakan ASEAN untuk Pengembangan UKM (APBSD) 2004-2014 menguraikan kerangka kerja untuk pengembangan UKM di kawasan ASEAN. Kebijakan Ini terdiri dari program kerja strategis, langkah-langkah kebijakan dan keluaran yang indikatif. Tujuannya adalah untuk: 

Mempercepat laju pembangunan UKM, mengoptimalkan pada keragaman Negara Anggota ASEAN

39




Meningkatkan daya saing dan dinamisme UKM ASEAN dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi, pasar, pengembangan sumber daya manusia dan kemampuan, keuangan serta teknologi



Memperkuat ketahanan UKM ASEAN

untuk lebih baik

dalam

menanggulangi kerugian ekonomi makro dan kesulitan keuangan, serta tantangan dari situasi perdagangan yang lebih liberal 

Meningkatkan kontribusi UKM terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan pengembangan ASEAN sebagai kawasan.

b. Inisiatif Integrasi ASEAN Mengingat tingkat perkembangan yang berbeda antara Negara-Negara Anggota ASEAN, timbullah kebutuhan untuk memastikan pendalaman dan perluasan integrasi ASEAN disertai dengan teknis dan kerja sama pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang sehingga manfaat dari integrasi ASEAN dapat dibagi dan dinikmati oleh semua negara anggota ASEAN. Hal ini akan memungkinkan Negara anggota ASEAN untuk bergerak secara terpadu. Inisiatif Integrasi ASEAN (IAI), diluncurkan pada bulan November 2000, memberikan arah dan mempertajam fokus upaya kolektif untuk mempersempit kesenjangan pembangunan tidak hanya di ASEAN tetapi antara ASEAN dan

40


bagian lain dunia juga. IAI saat ini mencakup wilayah prioritas berikut, yaitu infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, Teknologi, informasi dan komunikasi (ICT), pengembangan kapasitas untuk integrasi ekonomi regional, energi, iklim investasi, pariwisata, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Menghadapi AEC, CLMV ( Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam ) akan ditantang untuk mengembangkan kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan investasi langsung dalam dan luar negeri, memperluas perusahaan swasta sambil memenuhi tujuan publik negaranya. 2.4.2.4 Integrasi dalam Ekonomi Global ASEAN beroperasi dalam lingkungan yang semakin global, dengan pasar yang saling bergantung dan industri - industri global. Untuk memungkinkan bisnis ASEAN bersaing secara internasional, untuk membuat ASEAN sebagai segmen rantai pasokan global yang lebih dinamis dan lebih kuat dan untuk memastikan bahwa pasar internal tetap menarik untuk investasi asing, sangat penting bagi ASEAN untuk melihat melampaui perbatasan AEC. Aturan dan peraturan eksternal harus semakin diperhitungkan saat mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan AEC.

41


a. Pendekatan koheren terhadap Hubungan Ekonomi Eksternal ASEAN akan bekerja ke arah mempertahankan "Sentralisasi ASEAN" dalam hubungan ekonomi eksternalnya, termasuk, namun tidak terbatas pada, negosiasinya pada perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kemitraan ekonomi komprehensif (CEPS). b. Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Pasokan Global ASEAN juga akan meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global 2.5 Kerjasama Eksternal ASEAN 29 Kerjasama eksternal ASEAN merupakan sebuah kerjasama yang dibangun oleh ASEAN dengan negara – negara di luar ASEAN maupun organisasi – organisasi internasional lainnya. Adapun kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah aliran perdagangan dan peningkatan ekonomi bagi kedua belah pihak. 2.5.1 ASEAN – Jepang Kerja sama ASEAN-Jepang, yang pada awalnya ditekankan pada hubungan kerja sama ekonomi, secara formal dimulal dan pembentukan Forum ASEAN-Jepang pada bulan Maret 1977. Forum mi kemudian diikuti dengan

29

Op.cit. ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-20, hal. 79-109

42


pendirian Pusat Promosi Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata yang saat mi Iebih dikenal sebagai ASEAN-Japan Centre/AJC. Kerja sama ASEAN-Jepang memberikan prioritas pada bidang kontra terorisme, lingkungan hidup, penanganan bencana alam, kesehatan dan kesejahteraan, keamanan maritim, termasuk penanganan pembajakan laut, dan pertukaran pemuda/masyarakat. Jepang juga mendukung implementasi Master Plan of ASEAN Connectivity melalui kerja sama pengembangan konektivitas. Pada KU ke-14 ASEAN-Jepang di Bali tanggal 18 November 2011, para pemimpin ASEAN dan Jepang membahas berbagal bidang kerja sama seperti ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, disaster management, ASEAN Connectivity, People-to-People Contact, Narrowing Development Gap, dan isu politik mengenai Myanmar. Dalam KTT tersebut juga dikeluarkan dokumen Joint Declaration for Enhancing ASEAN-Japan Strategic Partnership for Prospering Together (Bali Declaration) dan ASEAN-Japan Plan of Action 2011-2015 sebagal pedoman bagi kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, dan hubungan sosial budaya yang bermuara pada terbentuknya Komunitas ASEAN 2015. Disepakati bahwa implementasi kerja sama dituangkan melalui berbagai mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus Three (APT), East Asia Summit (EAS), dan ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus (ADMM Plus).

43


Komitmen Jepang terhadap peningkatan hubungan dengan ASEAN serta dukungan terhadap proses integrasi ASEAN juga tercermin di dalam Chairman’s Statement KTT ke-lO ASEAN-Jepang pada tahun 2007, yaitu adanya inisiatif Jepang ‘Asia Gateway”. Inisiatif

Jepang

tersebut

terdiri

atas

tiga

konsep,

yaitu:

1. Towards an Open Japan, 2. Working Together Towards an Open Asia, dan 3. Respect for a Diverse Asia. Kerja sama dalam bidang ekonomi antara ASEAN dengan Jepang pertama kali diwujudkan melalui penandatanganan Joint Declaration of the Leaders on the Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan, Phnom Penh — Kamboja, 5 November 2002, dan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan, Bali — Indonesia, 8 Oktober 2003. Dalam perkembangannya,ASEAN dan Jepang kemudian menandatangani kesepakatan Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the ASEAN and Japan (AJCEP) secara ad-referendum pada April 2008. AJCEP menyepakati ketentuan perdagangan barang (trade in goods). Adapun kesepakatan mengenai ketentuan perdagangan di bidang investasi dan jasa masih dalam proses perundingan. Dalam Pertemuan ke-7 AJCEP di Da

44


Nang tanggal 5 — 8 Maret 2012 menyepakati agar perundingan di bidang jasa dan investasi untuk sementara dihentikan karena ASEAN dan Jepang tidak dapat mencapai kesepakatan (deadlock) dalam perundingan jasa dan investasi AJCEP. Namun, pertemuan mencatat bahwa tidak tertutup kemungkinan bagi perundingan di bidang Jasa dan Investasi untuk kembali berjalan jika salah satu pihak bersedia menerima proposal pihak yang lain atau jika telah ditemukan solusi yang saling menguntungkan bagi masing-masing pihak. Di bawah program IAI, Jepang memberikan bantuan pembangunan sub regional Greater Mekong, yang meningkatkan Official Development Assistance (ODA) ke wilayah Mekong sampai dengan tahun 2010, dan ke kawasan pertumbuhan

Brunei

Darussalam—Indonesia—Malaysia—Philippines—East

ASEAN Growth Area (BIMP—EAGA). 2.5.2 ASEAN – Republik Rakyat Tiongkok Hubungan kerja sama ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)secara informal dimulai pada tahun 1991 dan kemudian RRT dikukuhkan menjadi mitra wicara ASEAN pada tahun 1996. Kerja sama kemitraan ASEAN dan RRT memiliki 11 prioritas bidang kerja sama, yaitu pertanian, energi, informasi dan teknologi komuni kasi, sum berdaya manusia, investasi bersama, pembangunan wilayah Mekong, transportasi, kebudayaan, pariwisata, kesehatan publik dan lingkungan hidup, infrastruktur, sumber daya alam dan energi.

45


Di bidang ekonomi, perdagangan antara ASEAN dan RRT pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan setelah sempat turun pada tahun 2009 sebagai akibat krisis keuangan global. Ekspor ASEAN ke RRT yang meningkat sebesar 39,1% dan US$ 81,6 miliar pada 2009 menjadi US$ 113,5 miliar di tahun 2010, membuat RRT menjadi tujuan ekspor kedua terbesar ASEAN. RRT mempertahankan posisinya sebagai mitra dagang terbesar ASEAN dihitung dan 11,3% total perdagangan ASEAN. Sementara itu, ASEAN merupakan mitra dagang terbesar ke-4 RRT dihitung dan 98% total perdagangannya. Kerja sama ASEAN—RRT dalam kerangka area perdagangan bebas dimulai sejak penandatangangan Trade in Goods Agreement dan Dispute Setlement Mechanism Agreement oleh Menteri bidang Ekonomi negara anggota ASEAN dan RRT pada bulan November 2004. Sementara itu, Agreement on Services

dan

Second

Protocol

to

Amend

the

Framework

Agreement

ditandatangani pada bulan Januari 2007 di Cebu, Filipina. Implementasi FTA ASEAN-RRT di bidang perdagangan barang telah dilakukan sejak 1 Januari 2010. Dalam menyikapi hal tersebut, ASEAN dan RRT telah meluncurkan ASEAN-China FTA Business Portal (BIZ Portal) pada penyelenggaraan Forum ASEAN-China Free Trade Area di Nanning City, Guangxi Zhuong tanggal 7 Januari 2010. BIZ Portal tersebut menyediakan informasi penting kepada para pelaku usaha dalam kerangka FTA ASEAN-RRT. Selanjutnya BIZ Portal diharapkan dapat berkembang menjadi e-commerce sebagai salah satu sarana transaksi bisnis antara perusahaan ASEAN dan RRT.

46


Pada akhir rangkaian KTT ke-14 ASEAN-RRT, diresmikan pendirian ASEAN-China Centre (ACC) yang berfungsi sebagai pusat promosi kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan antara ASEAN dan RRT. 2.5.3 ASEAN – Republik Korea Kemitraan ASEAN dan Republik Korea pertama kali terjalin pada bulan November 1989 dan sejak tahun 1991 Republik Korea menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, ASEAN—Republic of Korea Free Trade Agreement (AKFTA) secara khusus dimulai dengan penandatanganan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation don Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Partnership di pada 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerangka kerja tersebut bertujuan untuk memperkuat sekaligus meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Tujuan

itu

dicapai

dengan

meliberalisasikan

dan

meningkatkan

perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan rezim investasi yang transparan, bebas, dan fasilitatif. Perjanjian mi kemudian dilkuti dengan penandatangan Agreement on Trade in Goods (2006), ASEAN-Republic of Korea Agreement on Trade in Services (2007), dan ASEAN-Republic of Korea Agreement on Trade in Investment (2009).

47


Guna memaksimalkan kerangka AKFTA khususnya dalam bidang perdagangan barang, para Menteri Ekonomi ASEAN dan Republik Korea telah menandatangani Second Protocol to Amend Trade in Goods Under AKFTA di sela – sela KTT ke-19 ASEAN pada 18 November 2011, Nusa Dua, Bali. 2.5.4 ASEAN-India India menjadi Mitra Wicara ASEAN pada saat KTT ke-5 ASEAN di Bangkok tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya menjadi mitra wicara sektoral sejak 1992. ASEAN dan India berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi, dan hubungan antar masyarakat. Komitmen

ASEAN

dan

India

tersebut

dikukuhkan

melalui

penandatanganan (1) ASEAN-India Partners hip for Peace, Progress and Shared Prosperity dan (2) Plan of Action to Implement the ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity (PoA) pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004. Kedua dokumen tersebut merupakan dasar pelaksanaan kerja sama kemitraan ASEAN—India hingga saat ni. Kerja sama ekonomi ASEAN dan India diatur antara lain dalam Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between

48


ASEAN and India yang ditandatangani para Kepala Negara / Pemerintahan ASEAN dan India pada bulan Oktober 2003. Kesepakatan tersebut kemudian diikuti dengan penandatanganan ASEAN-India Trade in Goods Agreement enam tahun berselang, atau tepatnya pada 13 Oktober 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. ASEAN-India Trade in Goods Agreement mencakup liberalisasi sekitar 90% produk yang diperdagangkan di kedua kawasan, termasuk produk yang dikenal dengan sebutan “Special Product”, seperti minyak sawit, kopi, teh hitam, dan merica. Sekitar 4.000 tarif akan dihapus pada tahun 2016. 2.5.5 ASEAN-Australia Kerja sama ASEAN—Australia dimulai pada tahun 1974, diawali dengan pembentukan ASEAN-Australia Consultative Meeting (AACM) yang kernudian diikuti dengan berbagai dialog ASEAN—Australia pada berbagai tingkatan al. ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN-Australia Forum dan berbagai kelompok kerja seperti di bidang perdagangan dan investasi, telekomunikasi, pendidikan dan pelatihan, industri dan teknologi, lingkungan hidup serta kebudayaan dan informasi. Untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan, ASEAN dan Australia serta SeIàndia Baru telahrnenandatangani persetujuan FTA ASEAN— Australia

danlandia

Baru

(ASEAN-Australla

New Zealand

Free

Trade

49


Area/AANZFTA) di sela-sela penyelenggaraan KTT ke-14 ASEAN di Hua Hin, Thailand pada 27 Februari 2009. Kesepakatan AANZFTA itu mengamanatkan’pengurangan tarif secara bertahap dimulai pada 1 Januari 2010. Kesepakatan AANZFTA merupakan FTA pertama ASEAN dengan mitranya yang mencakup berbagai elemen secara lengkap yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, jasa keuangan, telekomunikasi; electronic commerce, Movement of Natural Person, Hak Kekayaan Intelektual, persaingan usaha, dan kerjäsama ekonomi. 2.5.6 ASEAN-Amerika Serikat Kerja sama ASEAN dan Amerika Serikat yang berlangsung sejak tahun 1977 meliputi bidang kerja sama yang luas, antara lain di bidang politik dan keamanan: nonproliferasi senjata nuklir di kawasan, kejahatan lintas negara, kontra terorisme, pembangunan kapasitas, penegakan hukum, dan promosi HAM.

Sedangkan di bidang ekonomi meliputi: perdagangan, investasi, dukungan Amerika Serikat untuk implementasi konektifitas ASEAN, pembangunan tatanan ekonomi global, dan kerja sama keuangan.. Landasan kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan adalah US—ASEAN Trade and investment Framework Agreement (TIFA) yang ditandatangani pada tahun 2006 pada Pertemuan ke-38 AEM di Kuala Lumpur, tanggal 25 Agustus 2006 oleh Menteri Ekonomi Negara Anggota ASEAN dan United States Trade Representative/USTR yang khusus menangani kerja sama yang terkait dengan perdagangan dan investasi, Visi

50


Pembangunan

ASEAN

untuk

Memajukan

Integrasi

Ekonomi

(ASEAN

Development Vision to Advance Economic integration/ADVANCE).

Pembentukan TIFA secara regional didasari oleh gagasan Enterprise for ASEAN Intiative (EAI) yang disepakati pada Pertemuan Informal ASEAN Economic Ministerial Meeting-United States Trades Representatives (AEMUSTR), November 2002, di Manila-Filipina. TIFA merupakan mekanisme untuk meningkatkan perdagangan dan arus investasi antara ASEAN dengan Amerika Serikat.

Kerja sama yang dilakukan berupa pembangunan kapasitas dan bantuan teknis untuk pengembangan dan implementasi

(1) ASEAN Single Window,

(2) Pharmaceutical Regulation, dan

(3) Sanitary and Phytosanitary (SPS) Regulations.

Selain itu, ASEAN—Amerika Serikat sepakat membentuk Joint Council on Trade and investment dengan mengadakan pertemuan setidaknya setahun sekali

guna

menindaklanjuti

implementasi

dan

kesepakatan

tersebut.

Pada the Southeast Roadshow ke Amerika Serikat, tanggal 2—5 Mei 2010, telah dilakukan

dialog

informal

dengan

USTR.

Dalam

dialog

informal

tersebut dibahas lima inisiatif dalam kerangka ASEAN-US TIFA, yaitu

51


(1) Kesepakatan fasilitasi perdagangan,

(2) dialog antara pemerintah dan dunia usaha,

(3) dialog dalam bidang perdagangan dan keuangan,

(4) dialog dalam bidang perdagangan dan lingkungan, dan

(5) kerja sama di bidang standar produk.

Kerja sama ASEAN-Amerika Serikat mengalami peningkatan pesat pada tahun 2011 dan menjadi momentum bersejarah bagi kerja sama kedua pihak, saat Amerika Serikat untuk pertama kalinya menjadi peserta EAS dengan kehadiran Presiden Barack Obama di Bali tanggal 17—19 November 2011.

Peningkatan kerja sama ASEAN-Amerika Serikat tercermin dalam Joint Statement of the 3rd ASEAN-US Leaders’ Meeting dan Plan of Action to Implement the ASEAN-US Enhanced Partnership for Enduring Peace and Prosperity (2011-2015). Kedua dokumen itu disepakati pada Pertemuan ke-3 ASEAN-US Leaders Meeting tanggal 19 November 2011 di Bali. Kerja sama tersebut meliputi;

(1) peningkatan hubungan dagang dan investasi,

(2) dukungan Amerika Serikat untuk konektivitas ASEAN,

(3) kerja sama pendidikan

52


Mekanisme kerja sama di bidang pembangunan dan ekonomi perdagangan ASEAN—Amerika Serikat yang telah berlangsung dengan baik antara lain adalah Rencana Kerja sama ASEAN-Amerika Serikat (ASEAN-US Cooperation Plan/ACP). Sementara itu, untuk ADVANCE Pemerintah Amerika Serikat memberikan komitmen untuk memberikan dana mendukung proyek - proyek kerja sama selama 5 tahun.

Sebagian besar dana implementasi ACP dikoordinasi melalul USAID sehingga pada dasarnya dana-dana tersebut terikat pada ketentuan Bantuan Pembangunan

Luar

Negeri

Amerika

Serikat

(Overseas

Developmen

tAssistance/ODA).

Sehubungan dengan itu, lima negara ASEAN telah memenuhi syarat menerima bantuan, yaitu Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Selain itu, terdapat juga proyek-proyek khusus untuk ASEAN, terutama untuk penguatan Sekretariat ASEAN dan mekanisme kerja sama ASEAN-Amerika Serikat. 2.5.7 ASEAN-Kanada

Kerja sama ASEAN dan Kanada pertama kali dimulai pada tahun 1977 saat itu Kanada menyampaikan komitmen bantuan program pembangunan untuk ASEAN dan berkeinginan menjalin kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan kerja sama pembangunan. Dalam perkembangan kemudian kedua belah pihak juga menyepakati untuk bekerja sama di bidang kontra

53


terorisme internasional, kejahatan lintas negara, keamanan kesehatan, dialog antarkeyakinan, dan bantuan teknis serta pengembangan kapasitas Sekretariat ASEAN.

Di bidang kerja sama ekonomi khususnya bantuan teknis dan pengembangan kapasitas Sekretariat ASEAN, Kanada telah memberikan persetujuan atas proposal ASEAN-Canada Cooperation on Technical Initiatives for the VAP (ACTIV) sebagai fasilitas dukungan para ahli dan Kanada melalui Sekretariat ASEAN. Kemudian, pada KTT ke-14 ASEAN disahkan Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015 yang kemudian ASEAN meminta Kanada untuk menyetujui merevisi Terms of Reference (ToR) on ASEAN-Canada Technical Initiatives yang sebelumnya didasarkan atas Vientiane Action Program (yAP).

Pertemuan formal ASEAN dan Kanada pertama kali dilaksanakan melalui ASEAN Standing Committee (ASC), Februari 1977. Pada Pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Kanada menyamapaikan komitmen bantuan program pembangunan

untuk

ASEAN.

Komitmen

tersebut

diwujudkan

melalui

penandatanganan ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement (ACECA) pada tanggal 25 September 1981 di New York, Amerika Serikat. Persetujuan tersebut diikuti oleh pembentukan ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee (iCC) pada tanggal 1 Juni 1982 yang berfungsi sebagai forum dialog bagi ASEAN

54


dan Kanada guna membahas kerja sama di bidang-bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan kerja sama pembangunan.

Pejabat ekonomi senior negara-negara ASEAN dan Kanada pada ASEAN Senior Economic Officials Meeting (SEOM) 1/38 di Kuala Lumpur, Januari 2007 sepakat bahwa pertemuan konsultasi SEOM ASEAN—Kanada tidak cukup diadakan hanya setahun sekali. Dalam hal mi ASEAN mengusulkan untuk mengadakan pertemuan secara back to back dengan konsultasi SEOM ASEAN dengan negara mitra wicara lainnya, yang telah dimulai sejak pertemuan SEOM 2/38.

Kedua belah pihak sepakat untuk melihat draf awal TIFA agar dapat dijadikan sebagai basis bagi kerja sama yang Iebih luas, seperti halnya TIFA antara ASEAN dengan Amerika Serikat. guna meningkatkan kerja sama perdagangan, perindustrian dan investasi serta lebih memfasilitasi peran swasta, khususnya UKM, Menteri bidang Ekonomi ASEAN dan Kanada telah menandatangani Joint Declaration between ASLAN and Canada on Trade and Investment di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2011.

Pada tahun 2011 Kanada telah menandatangani 3rdProtocolAmending the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) setelah sebelumnya mengaksesi TAC tersebut tahun 2010 di Hanoi, Vietnam. ASEAN dan Kanada juga telah mempersiapkan berbagai kegiatan dalam kerangka memperingati 35 tahun kerja sama dialog ASEAN-Kanada tahun 2012. Pada pertemuan AMM/PMC ke-44 di

55


Bali, Indonesia tanggal 22 Juli 2011, telah diadopsi List of Activities to Commemorate the 35th Anniversary of ASEAN-Canada Relations yang telah disusun oleh para SOM Leaders pada pertemuan 8th ASEAN-Canda Dialogue di Vancouver, Kanada tanggal 2-3 Juni 2011. 2.5.8 ASEAN-Rusia Dialog kerja sama ASEAN-Rusia telah dimulai sejak tahun 1991 dan Rusia secara resmi menjadi Mitra Wicara ASEAN pada tahun 1996. Pertimbangan ASEAN untuk menjalin kemitraan adalah status Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, serta besarnya pasar Rusia dan sumber daya alam yang dimilikinya. Hal-hal tersebut juga merupakan peluang bagi ASEAN untuk Iebih meningkatkan hubungan dengan Rusia di bidang-bidang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, sumber daya manusia, investasi dan ekonomi, lingkungan hidup, pariwisata, kebudayaan, serta peningkatan people-topeople contact.

Para Pemimpin ASEAN dan Rusia serta Sekjen ASEAN pada KTT ke-2 ASEAN Rusia di Hanoi. 30 Oktober 2010 Pendatanganan Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation dilakukan pada tanggal 10 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia.

56


Pembahasan hubungan kerja sama perekonomian dilakukan melalui ASEAN-Russia Senior Officials Economic Consultations, namun perkembangan konsultasi tersebut belum terlalu signifikan. Berdasarkan data dan Kedubes Rusia di Jakarta, volume perdagangan ASEAN-Rusia pada tahun 2008 tercatat sebesar US$10 miliyar, atau meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 volume perdagangan ASEAN-Rusia mencapal US$ 6,9 miliyar. Nilai ekspor Rusia ke ASEAN pada pertengahan tahun 2009 mencapai US$2 miliyar dan impor Rusia dan ASEAN pada periode yang sama senilai US$2.3 miliyar.

Para Menteri Ekonomi ASEAN-Rusia bertemu dalam AEM-Russia Consultation di sela-sela rangkaian Pertemuan AEM ke-43 di Manado, Agustus 2011, membahas perkembangan kerja sama perdagangan kedua belah pihak setelah mengalami penurunan pada tahun 2009 karena krisis keuangan global. Para Menteri juga menekankan kembali komitmen mereka yang tertuang dalam draf ASEAN-Russia Trade and Investment Roadmap dan meminta para pejabat senior dan kelompok ahIl untuk dapat menyelesaikan Roadmap tersebut.

Tahun 2011 merupakan momentum bersejarah bagi kerja sama ASEANRusia, mengingat negara tersebut untuk pertama kalinya menjadi peserta LAS, saat itu Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Viktorovich Lavrov, hadir mewakili Presiden Rusia di Bali tanggal 17—19 November 2011. ASEAN-Rusia berkomitmen untuk peningkatan kerja sama, khususnya di bidang ekonomi

57


berdasarkan Comprehensive Programme of Action to Promote Cooperation between the ASEAN and the Russian Federation 2005-2015. Adapun untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung people-to-people contact, telah beroperasi ASEAN Centre di Moscow University (MGIMO), yang menjadi pusat kegiatan kegiatan kerjasama ASEAN-Rusia. 2.5.9 ASEAN Uni Eropa Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (European Union/EU) secara informal dimulai tahun 1972. Adapun secara formal kemitraan dimulai tahun 1977 dengan pembentukan kerja sama perdagangan, ekonomi dan teknis, serta pembentukan Joint Cooperation Committee (JCC). iCC bertugas untuk mengawasi kerja sama tersebut. Mekanisme kerja sama ASEAN-Uni Eropa dijalankan melalui dua skema, yaltu, Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative (TREATI) untuk bidang perdagangan dan investasi, yang diluncurkan tahun 2003; serta Regional EU-ASEAN Dialog Instrument (READI) yang disepakati tahun 2005 untuk bidang nonperdagangan.

Peningkatan kerja sama ekonomi dilakukan dengan perundingan ASEANEU Free Trade Agreement (ETA) berdasarkan pendekatan region-to-region approach, dan memperhatikan tingkat perekonomian masing-masing negara anggota ASEAN. Perundingan ASEAN-EU FTA diluncurkan pada Pertemuan keS AEM—EU Trade Consultations di Brunei Darussalam, tanggal 4 Mei 2007

58


melalui Joint Ministerial Statement on the Launch of the ASEAN — EU FTA Negotiations.

Untuk

menindaklanjuti

pertemuan tersebut, telah dibentuk

joint

Committee on ASEAN—EU Free Trade Agreement (JCAEFTA) guna melakukan negosiasi FTA, yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 19—20 Juli 2007. Pada Pertemuan ke-7 JCAEFTA di Kuala Lumpur tanggal 4—5 Maret 2009, dibahas beberapa pending matters dalam negosiasi ASEAN-EU FTA, antara lain: lambatnya proses negosiasi, perbedaan tingkat ambisi antara ASEAN dan Uni Eropa, dan isu Myanmar. 2.5.10 ASEAN Plus Three ( APT ) Kerja sama ASLAN Plus Three (APT) yang melibatkan tiga negara mitra, yaitu Jepang, Republik Korea dan RRT terjalin sejak tahun 1997 pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi. Ketiga Negara mitra di kawasan Asia Timur tersebut telah mengaksesi TAC masing-masing pada tahun 2003 (RRT) dan tahun 2004 (Jepang dan Republik Korea).

Bidang-bidang kerja sama APT, antara lain, mencakup perdagangan, investasi, keuangan dan perbankan, transfer teknologi, teknologi telematika, ecommerce,

industri,

pertanian,

usaha

kecil

dan

menengah,

pariwisata,

pengembangan area, jejaring dunia usaha, dan iptek.

59


Di bidang ekonomi dan moneter, kerja sama antara lain mencakup manajemen risiko makro ekonomi, monitoring regional capital flow, memerkuat sistem keuangan dan perbankan, serta reformasi arsitektur keuangan internasional. 2.6 Politik Luar Negeri Indonesia Negara

dalam

segala

aktivitas

hubungan

luar

negeri

memiliki

mekanismenya masing - masing berlandaskan konstitusi yang telah ditetapkan atau berlaku di negara tersebut. Konstitusi atau peraturan tersebut menjadikan negara memiliki kebijakan, sikap ataupun langkah dalam melakukan hubungan luar negeri, kebijakan, sikap atau langkah sebuah negara dalam melakukan hubungan luar negeri disebut juga politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan suatu strategi, pola perilaku dan kebijakan suatu negara berhubungan dengan negara lain ataupun dunia internasional yang berpijak pada kepentingan nasional. Adanya politik luar negeri yang dianutnya, suatu bangsa menentukan sikap bangsa dalam berhubungan dengan negara lain. Dasar – dasar yang pokok daripada politik luar negeri RI tecantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Alinea pertama menyatakan bahwa “… kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan…”. Selanjutnya Mukadimah UUD 1945 mengatakan dalam ayat ke-4 bahwa “… pemerintah/negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

60


umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 30 Dalam pelaksanaannya aspek ideal pada suatu waktu mungkin saja tidak seluruhnya bisa paralel dengan aspek real. Disinilah diperlukan manuver dan kelincahan berdiplomasi yang luwes, yang dalam pelaksanaanya tidak dogmatis dan kaku, tetapi realistis dan pragmatis melalui pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kiranya perlu diberikan penjelasan mengenai corak bebas dan aktif dari politik luar negeri kita sebagai berikut: a. Bebas : dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan – kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. b. Aktif : berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia

tidak

bersikap

pasif-reaktif atas

kejadian

–

kejadian

internasionalnya, melainkan bersikap aktif. 31 2.6.1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 32 Dasar pemikiran yang melandasi undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur

30

Mochtar Kusumaatmadja. Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini. Bandung : Penerbit Alumni, 1983. Hal. 6 31 Ibid, hal. 7 32 Lihat undang – undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 pada Penjelasan bagian Umum.

61


segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang.

Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah

menyebabkan

makin

meningkatnya

kegiatan

Indonesia

di

dunia

internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/perseorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang ada sebelum dibentuknya Undang-undang ini baru mengatur beberapa aspek saja dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri serta belum secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu produk hukum yang

kuat

yang

dapat

menjamin

terciptanya

kepastian

hukum

bagi

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri,

62


termasuk Koordinasi antarinstansi pemerintah dan antarunit yang ada di Departemen Luar Negeri. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan intemasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratifjkasi Konversi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969. Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luarnegeri dan aparatur hubungan luar negeri. Pokok-pokok materi yang diatur di dalam Undangundang ini adalah : a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan

63


perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian intemasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. c. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler. d. Aparatur hubungan luar negeri. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri melibatkan

berbagai

lembaga

negara

dan

lembaga

pemerintah

beserta

perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Departemen Luar Negeri. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundangundangan yang mengatur secara jelas serta menjamin kepastian hukum penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yang diatur dalam Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan

64


yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. 2.7 Peluang dan Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi MEA 201533 2.7.1 Peluang a. Manfaat Integrasi Ekonomi. Kesediaan Indonesia bersama-sama dengan 9 (sembilan) Negara ASEAN lainnya membentuk ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 tentu saja didasarkan pada keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kawasan ASEAN. Integrasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.

b. Pasar Potensial Dunia Pewujudan AEC di tahun 2015 akan menempatkan ASEAN sebagai kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ke-3 terbesar (8% dari total penduduk dunia) di dunia setelah China dan India. Pada

33

Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, hal. 74-78

65


tahun 2008, jumlah penduduk ASEAN sudah mencapai 584 juta orang (ASEAN Economic Community Chartbook, 2009), dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan usia mayoritas berada pada usia produktif. Pertumbuhan ekonomi

individu

Negara

ASEAN

juga

meningkat

dengan

stabilitas

makroekonomi ASEAN yang cukup terjaga dengan inflasi sektitar 3,5 persen3. Jumlah penduduk Indonesia yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN) tentu saja merupakan potensi yang sangat besar bagi Indonesia menjadi negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan. c. Negara Pengekspor Negara-negara di kawasan ASEAN juga dikenal sebagai negara-negara pengekspor baik produk berbasis sumber daya alam (seperti agrobased products) maupun berbagai produk elektronik. Dengan meningkatnya harga komoditas internasional, sebagian besar Negara ASEAN mencatat surplus pada neraca transaksi berjalan. Prospek perekonomian yang cukup baik juga menyebabkan ASEAN menjadi tempat tujuan investasi (penanaman modal). Sepuluh (10) komoditi ekspor ASEAN ke dunia pada tahun 2008 (berdasarkan HS- 4 digit) yang dilaporkan dalam ASEAN Economic Community Chartbook (2009) adalah (1) electronic integrated circuits & microassemblies (9%); (2) oil (not crude) from petrol & bituminous minerals etc. (7%); (3) automatic data processing machines, magnetic or optical readers, etc. (5%); (4) crude oil from petroleum and bituminous minerals (4%); (5) petroleum gases &

66


other gaseous hydrocarbons propane, butane, ethylene (4%); (6) parts and accessories for office macjines & typewriters (3%); (7) palm oil & its fractions, not chemically modified (3%); (8) natural rubber in primary form or plates balata, gutta – percha, guayule, chicle (2%); (9) semiconductor devices; light – emiting diodes; mountedpiezoelectric crystals; parts thereof diodes, etc. (1%); dan (10) electric apparatus for line telephony or telegraphy telephone sets, teleprinters, modems, facs machine (1%). Pada umumnya, konsentrasi perdagangan ASEAN masih dengan dunia meskipun cenderung menurun dan beralih ke intra-ASEAN.. Data perdagangan ASEAN menunjukkan bahwa share perdagangan ke luar ASEAN semakin menurun, dari 80,8% pada tahun 1993 turun menjadi 73,2% pada tahun 2008, sedangkan share perdagangan di intra-ASEAN meningkat dari 19,2% pada tahun 1993 menjadi 26,8% pada tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi dengan Indonesia dalam 5 tahun terakhir, namun perubahannya tidak signifikan. Nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total ekspornya, Hal ini berarti peluang untuk meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju peningkatan impor dari intra-ASEAN. Indonesia sudah mencatat 10 (sepuluh) komoditi unggulan ekspornya baik ke dunia maupun ke intra-ASEAN selama 5 tahun terkhir ini (2004 – 2008) dan 10 (sepuluh) komoditi ekspor yang potensial untuk semakin ditingkatkan.

67


Komoditi unggulan ekspor ke dunia adalah minyak kelapa sawit, tekstil & produk tekstil, elektronik, produk hasil hutan, karet & produk karet, otomotif, alas kaki, kakao, udang, dan kopi, sedangkan komoditi ekspor ke intra-ASEAN adalah minyak petroleum mentah, timah, minyak kelapa sawit, refined copper, batubara, karet, biji kakao, dan emas. Disamping itu, Indonesia mempunyai komoditi lainnya yang punya peluang untuk ditingkatkan nilai ekspornya ke dunia adalah peralatan kantor, rempah-rempah, perhiasan, kerajinan, ikan & produk perikanan, minyak atsiri, makanan olahan, tanaman obat, peralatan medis, serta kulit & produk kulit. Tentu saja, Indonesia harus cermat mengidentifikasi tujuan pasar sesuai dengan segmen pasar dan spesifikasi dan kualitas produk yang dihasilkan. d. Negara Tujuan Investor Uraian tersebut di atas merupakan fakta yang menunjukkan bahwa ASEAN merupakan pasar dan memiliki basis produksi. Fakta fakta tersebut merupakan faktor yang mendorong meningkatnya investasi di dalam negeri masing-masing anggota dan intra-ASEAN serta masuknya investasi asing ke kawasan. Sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar (40%) diantara Negara Anggota ASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor ke dalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari Negara Anggota ASEAN lainnya. Dari segi peningkatan investasi, berbagai negara ASEAN mengalami penurunan rasio investasi terhadap PDB sejak krisis, antara lain akibat berkembangnya regional hub-production. Tapi bagi Indonesia, salah satu faktor

68


penyebab penting penurunan rasio investasi ini adalah belum membaiknya iklim investasi dan keterbatasan infrastuktur. Dalam

rangka

AEC

2015,

berbagai

kerjasama

regional

untuk

meningkatkan infrastuktur (pipa gas, teknologi informasi) maupun dari sisi pembiayaan menjadi agenda. Kesempatan tersebut membuka peluang bagi perbaikan iklim investasi Indonesia melalui pemanfaatan program kerja sama regional, terutama dalam melancarkan program perbaikan infrasruktur domestik. Sedangkan, kepentingan untuk harmonisasi dengan regional menjadi prakondisi untuk menyesuaikan peraturan invetasi sesuai standar kawasan. e. Daya Saing Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif yang berarti sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk meproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu Negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan

69


keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri. f. Sektor Jasa yang terbuka Di bidang jasa, ASEAN juga memiliki kondisi yang memungkinkan agar pengembangan sektor jasa dapat dibuka seluas-luasnya. Sektor-sektor jasa prioritas yang telah ditetapkan yaitu pariwisata, kesehatan, penerbangan dan eASEAN dan kemudian akan disusul dengan logistik. Namun, perkembangan jasa prioritas di ASEAN belum merata, hanya beberapa negara ASEAN yang mempunyai perkembangan jasa yang sudah berkembang seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Kemajuan ketiga negara tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penggerak dan acuan untuk perkembangan liberalisasi jasa di ASEAN. Lebih lanjut, untuk liberalisasi aliran modal dapat berpengaruh pada peningkatan sumber dana sehingga memberikan manfaat yang positif baik pada pengembangan system keuangan, alokasi sumber daya yang efisien, serta peningkatan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Dari sisi jumlah tenaga kerja, Indonesia yang mempunyai penduduk yang sangat besar dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga menjadi pusat industri. Selain itu, Indonesia dapat menjadikan ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka AEC 2015. Standardisasi yang dilakukan melalui Mutual Recognition Arrangements (MRAs) dapat memfasilitasi pergerakan tenaga kerja tersebut.

70


g. Aliran Modal Dari sisi penarikan aliran modal asing, ASEAN sebagai kawasan dikenal sebagai tujuan penanaman modal global, termasuk CLMV khususnya Vietnam. AEC membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan aliran modal masuk ke kawasan yang kemudian ditempatkan di aset berdenominasi rupiah. Aliran modal tersebut tidak saja berupa porsi dari portfolio regional tetapi juga dalam bentuk aliran modal langsung (PMA). Sedangkan dari sisi peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga, peraturan terkait, maupun sumber daya manusia, berbagai program kerja sama regional yang dilakukan tidak terlepas dari keharusan melakukan harmonisasi, standarisasi, maupun mengikuti MRA yang telah disetujui bersama. Artinya akan terjadi proses perbaikan kapasitas di berbagai institusi, sektor maupun peraturan terkait. Sebagai contoh adalah penerapan ASEAN Single Window yang seharusnya dilakukan pada tahun 2008 (hingga saat ini masih dalam proses) untuk ASEAN-6 mengharuskan penerapan sistem National Single Window (NSW) di masing-masing negara. 2.7.2 Tantangan a. Laju Peningkatan Ekpor dan Impor Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya yang bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan negara sesama ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Kinerja ekspor selama periode 2004 – 2008 yang berada di

71


urutan ke-4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan importer tertinggi ke3 setelah Singapura dan Malaysia, merupakan tantangan yang sangat serius ke depan karena telah mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia yang defisit terhadap beberapa Negara ASEAN tersebut. Ancaman yang diperkirakan lebih serius lagi adalah perdagangan bebas ASEAN dengan China. Hingga tahun 2007, nilai perdagangan Indonesia dengan China masih mengalami surplus, akan tetapi pada tahun 2008, Indonesia mengalami defisit sebesar + US$ 3600 juta. Apabila kondisi daya saing Indonesia tidak segera diperbaiki, nilai defisit perdagangan dengan China akan semakin meningkat. Akhir - akhir ini para pelaku usaha khususnya yang bergerak di sektor industri petrokimia hulu, baja, tekstil dan produk tekstil, alas kaki serta elektronik, menyampaikan kekhawatirannya dengan masuknya produk-produk sejenis dari China dengan harga yang relatif lebih murah dari produksi dalam negeri. b. Laju Inflasi Tantangan lainnya adalah laju inflasi Indonesia yang masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN. Stabilitas makro masih menjadi kendala peningkatan daya saing Indonesia dan tingkat kemakmuran Indonesia juga masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Populasi Indonesia yang terbesar di ASEAN membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerataan pendapatan, 3 (tiga) Negara ASEAN yang lebih baik dalam menarik PMA mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari Indonesia.

72


c. Dampak Negatif Arus Modal yang Lebih Bebas Arus modal yang lebih bebas untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung pengembangan sektor keuangan dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun

demikian,

proses

liberalisasi

arus

modal

dapat

menimbulkan

ketidakstabilan melalui dampak langsungnya pada kemungkinan pembalikan arus modal yang tiba-tiba maupun dampak tidak langsungnya pada peningkatan permintaaan domestik yang akhirnya berujung pada tekanan inflasi. `Selain itu, aliran modal yang lebih bebas di kawasan dapat mengakibatkan terjadinya konsetrasi aliran modal ke Negara tertentu yang dianggap memberikan potensi keuntungan lebih menarik. Hal ini kemudian dapat menimbulkan risiko tersendiri bagi stabilitas makroekonomi. d. Kesamaan Produk Hal lain yang perlu dicermati adalah kesamaan keunggulan komparatif kawasan ASEAN, khususnya di sektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu, dan elektronik. Kesamaan jenis produk ekspor unggulan ini merupakan salah satu penyebab pangsa perdagangan intra-ASEAN yang hanya berkisar 20-25 persen dari total perdagangan ASEAN. Indonesia perlu melakukan strategi peningkatan nilai tambah bagi produk eskpornya sehingga mempunyai karakteristik tersendiri dengan produk dari Negara-negara ASEAN lainnya.

73


e. Daya Saing Sektor Prioritas Integrasi Tantangan lain yang juga dihadapi oleh Indonesia adalah peningkatan keunggulan komparatif di sektor prioritas integrasi. Saat ini Indonesia memiliki keunggulan di sektor/komoditi seperti produk berbasis kayu, pertanian, minyak sawit, perikanan, produk karet dan elektronik, sedangkan untuk tekstil, elektronik, mineral (tembaga, batu bara, nikel), mesin-mesin, produk kimia, karet dan kertas masih dengan tingkat keunggulan yang terbatas. f. Daya Saing SDM Kemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal. Kemampuan tersebut diharapkan harus minimal memenuhi ketentuan dalam MRA yang telah disetujui. Pada tahun 2008-2009, Mode 3 pendirian perusahaan (commercial presence) dan Mode 4 berupa mobilitas tenaga kerja (movement of natural persons) intra ASEAN akan diberlakukan untuk sektor prioritas integrasi. Untuk itu, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena memerlukan adanya cetak biru sistem pendidikan secara menyeluruh, dan sertifikasi berbagai profesi terkait.

74


g. Tingkat Perkembangan Ekonomi Tingkat perkembangan ekonomi Negara-negara Anggota ASEAN hingga saat ini masih beragam. Secara sederhana, penyebutan ASEAN-6 dan ASEAN-4 dimaksudkan selain untuk membedakan tahun bergabungnya dengan ASEAN, juga menunjukkan perbedaan tingkat ekonomi. Apabila diteliti lebih spesifik lagi, tingkat kemajuan berikut ini juga terdapat diantara Negara Anggota ASEAN: kelompok negara maju (Singapura), kelompok negara dinamis (Thailand dan Malaysia),

kelompok negara pendapatan menengah (Indonesia, Filipina, dan

Brunei), dan kelompok negara belum maju (CLMV). Tingkat kesenjangan yang tinggi tersebut merupakan salah satu masalah di kawasan yang cukup mendesak untuk dipecahkan agar tidak menghambat percepatan kawasan menuju MEA 2015. Oleh karenanya, ASEAN dalam menentukan jadwal komitmen liberalisasi mempertimbangkan perbedaan tingkat ekonomi tersebut. Dalam rangka membangun ekonomi yang merata di kawasan (region of equitable economic development), ASEAN harus bekerja keras di dalam negeri masing-masing dan bekerja sama dengan sesama ASEAN. Pada buku statistik ASEAN tahun 2013, pengelompokan berdasarkan tingkat ekonomi antara negara – negara anggota ASEAN mengalami perubahan,

75


adapun pengelompokan tersebut dapat dilihat dari data tabel dan grafik berikut ini:34

34

ASEAN Statistical Yearbook 2013 Jakarta: ASEAN Secretariat, June 2014, hal 36-40

76


Tabel II.1 GDP at Current Market Prices 2005-2012

Country (1) Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Myanmar* Phillipines Singapore Thailand Vietnam

2005 (2)

2006 (3)

2007 (4)

GDP at Current Prices 2008 2009 (5) (6)

15.86

18.23

18.46

20,44

15.61

16,87

21,00

21,19

25,754 2,774,281 30,600 544 11,264 5,678 209 7,093 837,858

29,849 3,339,217 33,782 597 15,324 6,271 231 7,845 973,791

35,051 3,950,893 40,467 665 22,122 6,893 266 8,525 1,143,442

41,968 4,951,357 46,215 770 23,336 7,721 270 9,080 1,485,038

43,057 5,613,442 47,562 713 29,233 8,026 275 9,042 1,658,389

47,048 6,446,852 56,523 797 33,906 9,003 316 10,103 1,980,914

52,069 7,422,781 64,727 884 40,508 9,706 334 10,540 2,536,631

58,192 8,241,864 72,727 941 44,279 10,565 346 11,375 2,950,684

2010 (7)

2011 (8)

2012 (9)

Sumber : ASEAN Statistical Yearbook 2013

77


Tabel II.2 Rate of Economic Growth 2005 – 2012

Country 2005 2006 2007 2008 2009 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Brunei 0.4 4.4 0.2 1.4 -1.8 Darussalam Cambodia 13.6 10.8 10.2 6.7 0.1 Indonesia 5.7 5.5 6.3 6.0 4.5 Lao PDR 7.3 8.3 6.0 7.8 7.5 Malaysia 5.3 5.6 6.3 4.8 -1.5 Myanmar* 13.6 13.6 13.1 12.0 10.3 Phillipines 4.8 5.2 6.6 4.2 1.1 Singapore 7.4 8.6 9.0 1.7 -0.8 Thailand 4.6 5.1 5.0 2.5 -2.3 Vietnam 8.4 8.2 8.5 6.3 5.3 ASEAN 5.9 6.1 6.7 4.7 1.7 ASEAN 5 5.4 5.7 6.4 4.3 1.1 BCLMV 9.1 9.1 8.9 7.0 5.6 Sumber : ASEAN Statistical Yearbook 2013 Catatan : ASEAN 5 : Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Fillipina BCLMV : Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam

2010 (7)

2011 (8)

2012 (9)

2005-2012 (10)

2.6

3.4

1.0

1.1

6.0 6.3 8.1 7.4 10.6 7.6 14.8 7.8 6.8 7.8 7.9 7.3

7.1 6.5 8.0 5.1 9.6 3.6 5.2 0.1 6.0 4.7 4.4 6.7

7.0 6.2 7.9 5.6 5.6 6.8 1.3 6.5 5.0 5.7 5.8 5.2

6.8 5.9 8.0 4.7 10.8 5.0 5.6 3.5 6.6 5.3 5.1 7.2

78


Grafik II.1 Graphic IV.1. Rate of GDP Growth in ASEAN, 2000-2012

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ASEAN ASEAN 5 BCLMV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20052012


79


Tabel II.3 GDP per Capita at Current Market Prices in USD, 2005-2012*

Country Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Myanmar** Phillipines Singapore Thailand Vietnam ASEAN

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

26,569

31,452

33,191

38,621

28,454

32,063

42,439

42,445

453 1,295 511 5,511 198 1,209 29,401 2,709 643 1,641

515 1,636 576 6,160 233 1,408 33,089 3,162 732 1,942

601 1,910 719 7,166 333 1,717 38,763 3,743 843 2,294

827 2,245 882 8,393 436 1,917 39,439 4,106 1,068 2,631

735 2,362 913 7,216 538 1,829 37,961 3,947 1,129 2,591

785 2,998 1,095 8,515 706 2,127 45,714 4,743 1,225 3,139

882 3,497 1,262 9,952 869 2,338 51,247 5,116 1,404 3,586

977 3,578 1,394 10,338 861 2,565 52,069 5,391 1,596 3,745

Sumber : ASEAN Statistical Yearbook 2013 *= GDP gabungan per kapita GDP pada harga pasar saat ini dibagi dengan jumlah penduduk **= Angka Myanmar dihitung dengan menggunakan kurs dalam database IMF - WEO dari April 2013

80


Table II.4. GDP at Current Market Prices in Million of USD, 2005-2012*

Country Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Lao PDR Malaysia Myanmar** Phillipines Singapore Thailand Vietnam ASEAN**

2005 9,525

2006 11,464

2007 12,281

2008 14,483

2009 10,815

2010 12,402

2011 16,691

2012 16,970

6,250 284,790 2,872 143,551 10,989 103,112 125,417 176,341 52,953 915,801

7,258 364,371 3,309 163,550 13,188 122,419 145,637 207,328 60,965 1,099,488

8,636 431,024 4,224 193,901 19,132 152,126 177,869 247,178 70,965 1,317,335

11,073 513,032 5,291 231,382 25,435 173,427 190,859 272,946 90,942 1,528,871

10,354 546,527 5,595 202,627 31,831 168,644 189,334 264,041 97,078 1,526,846

11,229 710,068 6,852 243,429 42,228 199,976 232,075 319,276 106,531 1,884,068

12,804 846,317 8,061 289,230 52,466 224,108 265,652 345,825 123,345 2,184,499

14,401 878,223 9,083 305,154 52,525 250,543 276,610 366,127 141,669 2,311,304

Sumber : ASEAN Statistical Yearbook 2013 Catatan : * : PDB gabungan ASEAN dihitung sebagai jumlah dari PDB pada harga pasar saat ini dari Negara Anggota ASEAN ** : Angka Myanmar dihitung dengan menggunakan kurs dalam database IMF - WEO dari April 2013

81


Grafik II.2 GDP per Kapita dalam US Dollar ASEAN 5 (2005-2012) , Berdasarkan tingkat 2000

500 450

Indeks,2000=100

400 350

Indonesia

300

Malaysia

250

Fillipina

200

Singapura

150

Thailand

100 50 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


82


Grafik II.3 GDP per Kapita dalam US Dollar BCLMV (2005-2012) , Berdasarkan tingkat 2000

80

indeks,2000=100

70 60

Brunei Darussalam

50

Cambodia

40

Lao PDR

30

Myanmar Viet Nam

20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


83


h. Kepentingan Nasional Disadari bahwa dalam rangka integrasi ekonomi, kepentingan nasional merupakan yang utama yang harus diamankan oleh Negara Anggota ASEAN. Kepentingan kawasan, apabila tidak sejalan dengan kepentingan nasional, merupakan prioritas kedua. Hal ini berdampak pada sulitnya mencapai dan melaksanakan komitmen liberalisasi AEC Blueprint. Dapat dikatakan, kelemahan visi dan mandat secara politik serta masalah kepemimpinan di kawasan akan menghambat integrasi kawasan. Selama ini ASEAN selalu menggunakan pendekatan voluntary approach dalam berbagai inisiatif kerja sama yang terbentuk di ASEAN sehingga group pressure diantara sesama Negara Anggota lemah. Tentu

saja hal ini

berkonsekuensi pada pewujudan integrasi ekonomi kawasan akan dicapai dalam waktu yang lebih lama. i. Kedaulatan Negara Integrasi ekonomi ASEAN membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mendorong kinerja ekonomi dalam negeri. Hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang ”diberikan’ oleh masing-masing Negara Anggota ASEAN. Untuk mencapai AEC 2015 dengan sukses, diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara untuk memutuskan ”melepaskan” sebagian kedaulatan negaranya. Kerugian besar lainnya adalah seperti kemungkinan

84


hilangnya peluang kerja di suatu negara serta kemungkinan menjadi pasar bagi Negara ASEAN lainnya yang lebih mampu bersaing.

85


BAB II. Deskripsi Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

Recommend Documents