STRATEGI DAN PROGRAM INDONESIA KOMPETEN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
dipresentasikan oleh
Prof. Richardus Eko Indrajit
[email protected]
SEKILAS TENTANG MEA 2015
MEA in a Glimpse
Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan pembentukan komunitas ekonomi ASEAN sebagai suatu integrasi ekonomi untuk mencapaI kawasan ASEAN yang memiliki ekonomi stabil, makmur dan berdaya saing tinggi.
MEA yang akan diberlakukan pada 31 Desember 2015 bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dampak terciptanya ASEAN adalah pasar bebas dibidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja.
About Indonesia 16th largest PDB In the world
250 Million People
4th largest country by people in world
30% Young and Dynamic Population
16 Million Credit Card Users
•
•
42.5% from total ASEAN area 39.9% population from ASEAN population
Export - $117 B Import - $118 B
236 Million GSM number Users
GDP $874 Billion
83 Million Internet Users
Tourism Revenues $841 Billion
Indonesia Economic Growth Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (10 tahun terakhir)
Source : BPS
2014
5.02%
2013
5.78%
2012
6.23%
2011
6.50%
2010
6.10%
2009
4.50%
2008
6.10%
2007
6.30%
2006
5.50%
2005
5.60%
2004
5.13%
2003
4.10%
Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat relatif tinggi. Pada periode 2009-2013, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9%. Pencapaian tersebut jauh lebih tinggi dari negara-negara ekonomi maju di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Selain itu, diantara negara G-20, Indonesia tetap menempati posisi pertumbuhan tertinggi setelah Tiongkok. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun dari tahun 2003-2014 berada di level 5,58%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik.
Gross Domestic Product 2013, Purchasing Power Parity $ mil
18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 -
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Country US China India Japan Germany Russian Brazil France UK Indonesia Italy Mexico
$ mil 16,768,100 16,161,655 6,776,098 4,641,373 3,585,206 3,460,368 3,012,934 2,500,621 2,464,639 2,388,997 2,129,826 2,014,006
Indonesia menempati posisi ekonomi ke-16 terbesar dunia berdasarkan tingkat middle income country. Versi Bank Dunia, Indonesia masuk dalam peringkat 10 berdasarkan produk domestik bruto (PDB) dan tingkat daya beli (purchasing power parity). Pada tahun 2030 diperkirakan ekonomi Indonesia akan menduduki peringkat tujuh dunia dan perkiraan kelas menengah mencapai 135 juta.
Source : World Bank, 2013
Bonus Demografi
Peluang Pasar Global
Persetujuan Umum Perdagangan Bidang Jasa (GATS, 1995)
PERDAGANGAN BIDANG JASA ADALAH PEMASOKAN JASA:
•
DARI WILAYAH SATU NEGARA KE NEGARA LAIN - MODE OF SUPPLY 1 (CROSS BORDER SUPPLY).
•
DALAM WILAYAH SATU UNTUK KONSUMEN JASA DARI NEGARA LAIN - MODE OF SUPPLY 2 (CONSUMPTION ABROAD).
•
OLEH PEMASOK JASA SUATU NEGARA DENGAN MENDIRIKAN USAHA DI NEGARA LAIN - MODE OF SUPPLY 3 (COMMERCIAL PRESENCE).
•
OLEH PEMASOK JASA DARI SUATU NEGARA DIDALAM WILAYAH NEGARA LAIN - MODE OF SUPPLY 4 (MOVEMENT OF NATURAL PERSON).
•
MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT (MRA) SEBAGAI MEKANISME UNTUK MENILAI KUALIFIKASI
Ragam MRA untuk Kerjasama Perdagangan Jasa •
MULTILATERAL- INTERNASIONAL (WTO)
•
MULTILATERAL- REGIONAL (ASEAN)
•
MULTILATERAL- BILATERAL (ASEAN-CHINA)
•
REGIONAL-REGIONAL (ASEAN-UE)
•
BILATERAL (INDONESIA-JAPAN)
Lima Aliran Bebas (Free Flow) Barang dan Jasa dalam MEA 2015
Mutual Recognition Agreements (MRA)
Implementasi Tahap Awal MEA 2015 pada 12 Sektor Prioritas
Indonesia sebagai Target Pasar
Ancaman bagi Indonesia ?
Masalah Pengangguran
Rendahnya Produktivitas
15
Distribusi Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Distribusi Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Berdasarkan Sektor/Profesi (Akhir 2014: 2,1 juta orang)
Jasa 10% Industri 10%
Keuangan & Perbankan 20%
Tenaga kerja Migran (TKI) 60%
Distribusi Jenis LSP (154) per-Akhir 2014
LSP-P2
17% 1% LSP-P1 Perusahaan
37% LSP-P3 Industri
LSP-P1 Diklat
27% LSP-P3 Profesi
18%
Distribusi LSP-P1 Diklat (Total: 36 per Akhir 2014)
Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi
41%
45%
Lembaga Pelatihan SMK
14%
Distribusi Paket/Skema Sertifikasi (Total: 1,702)
KKNI
13% 37% Klaster
Okupasi
50%
Penyebaran LSP Terlisensi
Regulasi Sertifikasi per Sektor 1. Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pejabat Pengadaan) 2. Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru 3. Undang-Undang No. 43/2007 tentang Perpustakaan 4. Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Undang-Undang No.1/2009 tentang Penerbangan 6. Undang-Undang No. 10/2009 tentang Pariwisata 7. Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 8. Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Undang-Undang No. 33/2009 tentang Perfilman 10. Undang-Undang No. 36/2009 tentang Farmasi 11. Undang-Undang No. 41/2009 tentang Kehutanan 12. Undang-Undang No. 5/2011 tentang Akuntan Publik 13. Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi 14. Undang-Undang No. 3/2014 tentang Perindustrian 15. Undang-Undang No. 11/2014 tentang Keinsinyuran 16. Undang-Undang No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
Strategi Pengembangan SDM RPJPN 2005-2025
Agenda Nasional
Strategi dan Target Mengatasi Pengangguran 2015-2019
Lapangan Kerja Untuk 10 juta Orang
Lapangan Kerja Dalam Negeri
Lapangan Kerja Luar Negeri 4 juta orang
PILIHAN KARIR
PEKERJA 5 juta
PELATIHAN KERJA
SERTIFIKASI KOMPETENSI
WIRAUSAHA 1 juta
PENEMPATAN KERJA
Percepatan Sertifikasi Kompetensi menghadapi MEA
1.Mengembangkan dan menerapkan skema sertifikasi ASEAN/Internasional pada 12 Sektor Prioritas. 2.Mengembangkan LSP Pihak Ketiga dan/atau LSP Pihak Pertama pada 12 Sektor Prioritas. 3.Menstimulasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja pada 12 Sektor Prioritas (120 ribu TK) 4.Mendorong perjanjian dan pelaksanaan MRA pada 12 Sektor Prioritas.
Pelaksanaan • Membentuk Komite Sertifikasi Sektoral (KSS) pada 12 Sektor Prioritas • Susunan KSS terdiri dari unsur BNSP selaku ketua dengan para anggota: K/L terkait; Asosiasi Industri; Asosiasi Profesi; dan LSP. • KSS memiliki tugas: 1.Pengembangan LSP/TUK/Asesor 2.Pengembangan skema sertifikasi 4.Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi
Mengenai MRA •
MRA is an arrangement among ASEAN countries designed to facilitate the free movement and employment of qualified and certified personnel between ASEAN Member States.
8 Sektor Bidang Profesi MRA-ASEAN
Engineering Service (Des 2005) Nursing Service (Des 2006) Architectural Service (Nop.2007) Surveying Qualifications (Nop.2007) Medical Practioners (Feb.2009) Dental Practioners (Februari 2009) Accountancy Services (Februari, 2009) Tourism Professional (Januari, 2009)
Contoh 52 Kualifikasi MRA Tourism Professional
Contoh 32 Job Titles
Mekanisme Mobilitas Tenaga Kerja Sektor Pariwisata ASEAN
ATPMC : ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee ATPRS: ASEAN Tourism Professional Registration System TPBC: Tourism Professional Certification Board NTPB:National Tourism Professional Board
Skema Sertifikasi MRA
Level Pimpinan
Level Direktur-Senior Manajer
Level Manajer-Supervisor
Level Staf-Koordinator
Selamat Berkarya
Terima Kasih Tanya-Jawab dan Diskusi
BNSP Secretariat Gedung BNSP – Jalan MT Haryono Kav.52 – Jakarta Selatan - Indonesia Telepon (021) 799-2685 - Fax (021) 799-2321 Website: www.bnsp.go.id - Email:
[email protected]
