HARMONISASI TANTANGAN HUKUM INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Djoko Setyo Hartono Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang
Abstrak Kesepakatan tentang Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan kesepakatan antar pemimpin negara di kawasana Asean dengan melihat adanya potensi ekonomi dan potensi pasar yang besar, yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi sepuluh anggota negara Asean. Kesepakatan ini akan mulai berlaku pada akhir tahun 2015. Oleh karenya perlu didukung secara sungguh-sungguh dari semua negara anggota Asean. MEA yang merupakan bagian dari kesepakatan yang lain berupa kesepakatan membentuk masyarakat sosiokultural Asean dan masyarakat pertahanan Asean, yang harus menjadi perhatian serius semua pihak termasuk didalamnya pihak pemerintah Indonesia. Masih adanya kesepakatan internasional yang belum di tindaklanjuti dengan kebijakan hukum nasional maupun perundang-undangan. Kendala lain berupa belum optimalnya sosialisasi ke instansi dan para pelaku bisnis didalam negeri. Tantangan yang timbul dari kesepakatan MEA yaitu kemungkinan akan banyak terjadi sengketa bisnis diantara para pelaku bisnis antar negara. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan masih ada perbedaan hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara Asean. Bila sebelumnya penyelesaian permasalahan antar negara Asean dengan cara konsensus atau yang sering disebut the Asean Way. Maka pada era sekarang ini perlu ketegasan dalam perlindungan hukum. Dengan tidak melupakan perlidungan hukum bagi para investor dari luar kawasan Asean. Oleh karena itu perlunya harmonisasi hukum di antara hukum nasional yang berlaku dinegara masing-masing di kawasan Asean. Kata kunci : The Asean Way, Asean Economic Comunity kesepakatan Bali concorde II tersebut, Pendahuluan dinyatakan bahwa AEC akan menjadikan Pada tahun 2003 para pemimpin
kawasan Asean menjadi pasar tunggal dan
negara Asean mengadakan pertemuan di
tempat produksi. Oleh karena itu
Bali, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2003.
mewujudkan AEC tersebut, maka setiap
Hasil pertemuan tersebut yang kemudian
negara di Asean berupaya dengan sungguh-
disebut “Bali concorde II” yaitu dibentuknya
sungguh
ASC (Asean Security Community), AEC
perekonomian negara-negara di kawasan
(Asean Economic Community), dan Asean
Asean. Kesepakatan ini sejalan dengan
Sosio-cultural
adanya AFTA (Asean Free Trade Area)
Community.
Dalam 22
untuk
untuk
menginterasikan
yang telah disetujui pada tanggal 28 Januari
akhirnya seluruh perjanjian tersebut berubah
1992 dengan kebijakan CEPT (Common
menjadi Asean Comprehensive Investment
effective preferential tariff) dengan maksud
Agremeent
bahwa persyaratan tarif yang semula sebesar
pertimbangan
40% ( empat puluh persen) akan diturunkan
pertemuan para menteri ekonomi Asean.
bertahap sehingga pada tahun 2003 akan
Kedua, perbedaan tingkatan pembangunan.
menjadi 0,5%. Pemberlakuan setiap negara
Ketiga, integrasi visi Masyarakat ekonomi
di Asean ada perbedaan sebagai contoh
Asean.Ketiga,
untuk negara Vietnam pada tahun 2006,
modal. Dan keempat, adanaya penanaman
untuk negara Laos pada tahun 2008, dan
modal efektif.
(ACIA)
dengan
yaitu
pertama,
adanya
aliran
berbagai adanya
masuknya
bagi negara Myanmar dan negara kamboja Secara
pemberlakuannya pada tahun 2010. tentang
AEC
garis
besar
kesepakatan
atau
MEA
(Masyarakat
ada kesepakatan AFTA,
ekonomi Asean) yaitu dengan menetapkan
terdapat juga kesepakatan yang lain yaitu
target waktu untuk mencapai kesepakatan
kesepakatan
Framework
beberapa pilar dengan tahapan dari tahun
Agreement on Service) dan AIA (Asean
2008 sampai tahap akhir pada tahun 2015.
Invesment Area). Pada tahun 1987 sudah ada
Kesepatan MEA yang meliputi 5 (lima)
kesepakatan investasi dalam bentuk Asean
subyek pokok yang meliputi : arus bebas
agreement for promotion and protection of
barang, arus bebas investasi, arus bebas
investment dan Asean Investment Guarantee
perdagangan, arus bebas modal dan arus
(IGA) serta the framework on the Asean
bebas tenaga kerja. Konsekuensi dalam
Investment Area (AIA) berikut protokolnya
kesepakatan tersebut dalam dunia usaha
yang telah ditandatangani pada 7 Oktober
dengan semakin terbukanya pasar, baik
1998 berlaku mulai 7 April 1999.
Guna
pasar bagi peredaran barang maupun jasa.
diperlukan
Sehingga akan memicu persaingan baru dan
Selain
AFAS
(Asean
mencapai
tujuan
tersebut
beberapa
tahapan
yaitu
:
tentunya
Pertama,
akan
bersinggungan
dengan
mengkoordinasi. Kedua, mengimplementasi.
masalah-masalah hukum karena adanya
Ketiga, membuka semua industri. Keempat,
persaingan dengan negara-negara lain di
menjamin
kawasan Asean.
national
mengikutsertakan
treatment.
sektor
Kelima,
swasta.
Potensi Ekonomi Asean
Pada 23
Profil negara-negara di kawasan
Trade related performance requirement)
Asean pada saat ini diperkirakan memiliki
yaitu berupa :
jumlah penduduk mencapai 600 juta orang
1. Pembatasan
arus
yang tersebar di wilayah seluas mendekati
pendirian
perusahaan
4,5
modal asing.
juta
kilometer
persegi.
Hal
ini
masuk
dan
penanaman
merupakan pasar potensi ekonomi yang luar
2. Pembatasan tingkat pemilikan asing
biasa. Kondisi ini menjadi daya tarik
3. Perlakuan yang berbeda terhadap
investasi yang menjanjikan bagi banyak
investor asing
pelaku bisnis. Apalagi di kancah persaingan bisnis
global
yang
semakin
4. Pembatasan operasional perusahaan
ketat,
asing
memerlukan kesatuan yang kuat diantara
5. Kebijakan dan peraturan kompetisi
negara Asean untuk menarik investor asing
6. Perlindungan
diluar wilayah Asean. Kebijakan yang telah
Asean (MEA) ini merupakan harapan untuk
negara Asean sudah menikmati kebijakan
terwujudnya integrasi ekonomi antar negara-
Kemudian beberapa
negara di kawasan Asean. Sehingga Asean
kesepakatan lain yang sudah dibuat negara
nantinya akan menjadi pasar tunggal (single
Asean dengan negara di kawasan lainnya
market) yang berbasis pada produksi yang
yaitu AIFTA (Asean India Free Trade
berasal dari aliran jasa, modal, barang dan
Area), AANZFTA (Australia New Zealand
tenaga terampil.
Fre Trade Area), AJCEPA (Asean Japan Partnership
Permasalahan hukum bisnis
Agreement),
Pada awalnya didalam pelaksanaan
AKFTA ( Asean Korea Free Trade Area), dan
(
Kesepakatan Masyarakat Ekonomi
dalam hal transaksi perdagangan antara
Comprehensive
IPR
intellectual property rights)
diberlakukan diantarannya mengenai tarif,
tarif sebesar 0 %.
terhadap
hubungan antar negara Asean, jika terdapat
ACFTA (Asean China Free Trade
perselisihan
Area).
diselesaikan
dengan
cara
musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal
Negara-negara di kawasan Asean
ini dikenal sebagai pendekatan konsensus
juga sudah membuat Instrumen kebijakan
atau yang dikenal dengan sebutan the Asean
investasi yang membatasi investasi asing
Way. Tetapi pendekatan konsensus ini
langsung dalam bentuk perjanjian TRIMS (
mengandung 24
kelemahan
di
karenakan
pendekatan ini dilakukan secara kompromi.
peranan hukum sebagai landasan bagi
Kondisi ini memungkinkan adanya beberapa
kerjasama ekonomi antar negara-negara
negara yang tidak melaksanakan konsensus
Aseean.
tidak
mendapat
sanksi
yang
tegas,
Permasalahan
mengenai
dikarenakan pelaksanannya diserahkan ke
perdagangan
antar
masing-masing negara. Oleh karena itu
pemerintahan
di
dalam menghadapi kesepakatan MEA ini
internasional publik. Sehingga ruang lingkup
diperlukan penguatan mekanisme institusi
hukum perdagangan internasional sangat
Asean
masalah-
luas. Kajian bidang hukum sifatnya antar
masalah sengketa terutama didalam konteks
lintas batas negara maka yang terkait dalam
bisnis.
hal ini ada beberapa sistem hukum yang
didalam
Beberapa mempunyai
penyelesaian
negara
masalah
Asean
dalam
masih
negara atur
atau oleh
antar hukum
berbeda.
pembuatan
Kendala berikutnya yaitu kurang
perundang-undangan dan penerapannya. Di
baiknya sosialisasi dari pemerintah ke
negara kita sendiri Indonesia juga belum
instansi- instansi terkait dan dunia usaha.
membuat
untuk
Walaupun kesepakatan internasional sudah
perjanjian
diterjemahkan ke dalam bentuk perundang-
sepakati.
undangan, namun implementasinya belum
perundangan
menindaklanjuti
semua
internasional
sudah
yang
di
Dengan kata lain bahwa negara kita juga
berlangsung dengan optimal.
belum
Pembahasan Teori Hukum
siap
seratus
persen
untuk
menidaklanjuti kesepakatan internasional ke dalam
nasional.
merupakan suatu kebebasan fundamental.
Walaupun pada tahun 2010
Indonesia
Maksudnya bahwa kebebasan bisa dimiliki
memang
menyusun
siapa saja untuk berdagang. Kebebasan ini
guidelines on developing core competencies
tidak dapat dibatasi oleh perbedaan politik,
in competition policy and law. Kemudian
sistem hukum, agama, dan lain sebagainya.
pada tahun 2011 disusul dengan dibuatnya
Pada piagam hak-hak dan kewajiban negara
handbook on competition policy and law.
(charter of economic rights and duties of
Jadi dalam hal ini permasalahan substansi
states) mengakui bahwa setiap negara
hukum
produk-produk
berperan
menjadi
hukum
Dasar dari suatu transaksi dagang
dalam
penting
dalam
upaya 25
memiliki hak untuk melakukan perdagnagan
Aristoteles mengenai rectificatory justice.
internasional.
Konsep Rawls tentang Justice dalam theory
Definisi
hukum
perdagangan
of justice atau disebut juga justice a fairness.
internasional oleh Prof Clive M.Schmitthoff
Konsep tersebut selanjutnya di bagi dalam 2
....”the body of rules governing commercial
prinsip yaitu the principle of equal liberty
relathionship of a private law nature
dan
involving different nations”. Sehingga dari
mengemukakan pendapatnya bahwa hukum
definisi tersebut dapat didapatkan bahwa
ekonomi
hukum perdagangan ternasional merupakan
mekanisme identifikasi dan koreksi terhadap
sekumpulan
keuntungan yang diperoleh dengan tidak
aturan
yang
mengatur
the
difference
principle.
internasional
merupakan
hubungan-hubungan komersial yang sifatnya
wajar,
hukum perdata dan aturan tersebut mengatur
kesepakatan multilateral. Sehingga dengan
transaksi yang berbeda negara.
begitu Rawls merumuskan prinsip normative
Definisi
hukum
yang
juga
Rawls
diselesaikan
dengan
perdagangan
bagi dasar perumusan kebijakan luar negeri
internasional menurut Rafiqul Islam sebagai
bagi masyrakat liberal. Dengan kata lain hal
“... a wide ranging, transnational, comercial
tersebut
exchange of good and services between
pembentukan international justice.
individual business person, trading bodies and
states.”
Hukum
perdagangan
bukan
Sedangkan
dan
mempunyai
sudut
merupakan
kegiatan
Frank pandang
Garcia, normative
keuangan sebagai suatu kumpulan aturan,
dengan mendasarkan pada bentuk Liberal
prinsip,
norma
praktik
yang
theory of justice utilitarian, libertarian dan
pengaturan
untuk
egalitarian. Sehingga trade merupakan free
dan
trade dengan wujud hubungan perdagangan
sistem pembayarannya yang berdampak
internasional yang bebas dari retriksi berupa
pada
hambatan kebijakan pemerintah
menciptakan transaksi
dan
suatu
perdagangan
perilaku
tranasional
komersial
lembaga
perdagangan. Perdagangan
yang
meliputi kebijakan tariff dan non tariff. bebas
itu
sendiri
Selanjutnya Garcia juga mengemukakan
mengandung filosofi menurut John Rawls
bahwa hubungan perdagangan antara negara
dan Frank J Garcia. Pemikiran John Rawls
maju dengan negara berkembang terjadi
merupakan pengembangan dari pemikiran
masalah redistributive justice. Sehingga 26
apabila terjadi transaksi yang tidak wajar
Aturan-aturan
hukum
nasional
dimungkinkan untuk identifikasi dan koreksi
menjadi sumber bagi hukum perdagangan
melalui
internasional.
penyelesaian
sengketa
dengan
kesepakatan multilateral.
Tetapi
kondisi
tersebut
mengakibatkan adanya perbedaan antara
Menurut Prof Alexander Goldstajn
satu negara dengan negara lain. Oleh karena
bahwa terdapat 3 prinsip dasar dalam hukum
itu, melalui resolusi majelis umum PBB
perdagangan internasional yaitu :
No.2102 (XX), Perserikatan bangsa-bangsa
1. Prinsip kebebasan berkontrak
menyatakan
bahwa
untuk
mengatasi
Merupakan prinsip yang universal.
perbedaan tersebut maka ada beberapa cara
Para
yang bisa diterapkan yaitu :
pihak
mengakui
adanya
kebebasan dalam membuat kontrak dagang
didalam
dagang.
sistem
Didalamnya
1. Negara-negara sepakat untuk tidak
hukum
menerapkan hukum nasionalnya.
termasuk
2. Apabila hukum perdagangan tidak
kebebasan dalam memilih hukum
disepakati para pihak, maka hukum
yang akan berlaku terhadap kontrak
nasional dapat digunakan (choice of
yang dibuat.
law)
2. Prinsip Pacta sunt servanda Merupakan
3. Melakukan unifikasi dan harmonisasi
perinsip
yang
hukum aturan substantif pada hukum
menyatakan bahwa setiap kontrak
perdagangan internasional.
yang sudah ditandatangani harus
Unifikasi
dilaksanakan dengan itikad baik. 3. Prinsip
penyelesainagan
penyelesaian
merupakan
forum
sengketa
dalam
dan
sudah
upaya
dengan
suatu sistem
sistem hukum
hukum, baru.
Sedangkan Harmonisasi hukum lebih simple
penggunaan penyelesaian sengketa abritase
penggantian
diganti
perdaganagan internasional. Klausul
melalui
merupakan
penyeragaman yang mencakup penghapusan
sengketa
melalui abritase. Abrtitase
hukum
dibanding
unifikasi
harmonisasi
hukum
hukum. berupaya
Pada mencari
keseragaman dari prinsip yang bersifat
semakin
fundamental dari berbagai sistem hukum
umum.
yang ada.
27
Untuk mengatasi proses unifikasi
tahap pelaksanaannya, karena hal ini akan
dan harmonisasi diatas maka diperlukan
berdampak
penerapan metode komparatif. Menurut Prof
Indonesia.
Schmitthoff terdapat 3 metode komparatif
pada
seluruh
masyarakat
Beberapa kebijakan strategis yang
yaitu :
perlu dilakukan pemerintah dalam bentuk
1. Perjanjian
atau
konvensi
penyusunan
internasional
dan
pengoptimalan
arah
kebijakan nasional terpadu di semua lini
2. Hukum seragam ( uniform Laws)
kehidupan
3. Aturan seragam ( uniform rules)
diperlukan kebijakan untuk edukasi tentang
handal. Di era pemerintahan sebelumnya
sejalan dengan arah pembangunan hukum
memang sudah ada cetak biru menghadapai
nasional sebagai dasar dalam menciptakan
MEA dalam bentuk Inpres No 11 tahun
peraturan tersebut. Pembangunan hukum
2011 tentang pemenuhan komitmen cetak
nasional di Indonesia menuju arah modern memasukan
biru AEC tahun 2015. Komitmen ini
aspek
menjadi
sosiokultural. Selain itu diperlukan upaya
kewenangan
untuk
lembaga
daerah
untuk
bidang daya saing. Kementrian perdagangan
menjalankan
membuat
pemerintah
bagi
Indonesia memfokuskan pada 12 (dua belas)
pembagian tugas dan kewenangan yang
undang-undang
acuan
menindaklanjuti inpres tersebut. Pemerintah
pemerintah daerah yang diwujudkan dalam
jelas. Pemerintah dalam
dasar
kementrian,
harmonisasi antara pemerintah pusat dan
amanah
juga
dengan menciptakan sumber daya yang
Pembentukan produk hukum harus
tetap
Tentunya
MEA serta kesiapan dalam menghadapinya
Kebijakan Pemerintah
dengan
masyarakat.
juga sudah mengeluarkan Permedag no 31
diberikan
tahun 2010 tentang pembentukan dirjen
undang-
standarisasi dan perlindungan konsumen.
undang, peraturan, kebijakan. Sehingga
Selain itu juga ada Permedag No. 57 tahun
dalam menghadapi kesepatan MEA pada
2012
akhir tahun 2015 ini, bahwa harmonisasi
tentang
kementrian
menjadi syarat mutlak dalam membuat
organisasi
tata
perdagangan
kelola untuk
meningkatkan daya saing ekspor.
berbagai kebijakan dan aturan. Dengan
Disisi lain dalam upaya menghadapi
maksud supaya sinkronisasi sudah ada sejak
MEA,
dalam tarap pembuatan dan sampai pada 28
pemerintah
bersama
DPR
juga
mengamandemen undang-undang no 5 tahun
1. Hukum
memberikan
argumen
1999 tentang anti monopoli dan persaingan
dan menopang hak, kewajiban
usaha
dan tanggungjawab para pihak
yang
harapannya
tidak nanti
sehat.
Sehingga
KPPU
(Komisi
dalam bisnis.
Penyelesian Persaingan Usaha) akan lebih
2. Para
pelaku
bisnis
akan
siap dalam menjalankan tugas menangani
menjalankan transaksi bisnisnya
masalah persaingan usaha. Diprediksikan
dengan tingkat kepastian dan
akan terjadi keruwetan dalam menyelesaikan
prediktibilitas yang masuk akal.
masalah persaingan usaha. Oleh karena itu harmonisasi
diperlukan,
agar
3. Hukum
putusan
memberikan
untuk
memperoleh
mengenai persaingan usaha di suatu negara
secara sah.
juga berlaku di negara Asean lainnya
4. Menumbuhkan
khususnya
bagi
pelaku
bersamalah.
Ditambah
lagi
usaha masih
yang
sarana hak-hak
rasa
percaya
dalam bisnis.
ada
Khusus pada kesepakatan ACIA
beberapa negara yang belum mempunyai
sudah
hukum persaingan, walaupun mereka sudah
dimasukkan
hukum
berkomitmen untuk segera membuat hukum
bagi
unsur
para
perlindungan
investor
dengan
mengenakan kompensasi terhadap negara
persaingan. Di negara kita sendiri memang
yang tidak mampu melaksanakan kegiatan
perlu merevisi hukum persaingan yang telah
investasi
ada.
yang
bebas
dan
kompetitif.
Terdapat beberapa hak investasi yang diatur
Peran Perlindungan Hukum
dalam ACIA yaitu sebagai berikut :
Hukum mempunyai peranan strategis
1. Perlakuan yang adil dan merata
untuk mendukung kesuksesan di bidang
2. Perlindungan dan keamanan penuh
ekonomi. Produk hukum berupa perjanjian-
3. Tidak ada pengambilalihan yang
perjanjian yang mengikat secara hukum
melanggar hukum.
dapat memberikan perlindungan bagi para
4. Bebas transfer dana.
bisnis. Menurut Arugumam Rejenthran,
5. Melindungi untuk memulihkan hak
secara umum hukum mempuyai 4 tujuan
asuransi.
dalam pembangunan ekonomi yaitu :
29
Selain
itu
di
bidang
investasi
(Asean Law Association) yang merupakan
sebenarnya Indonesia sudah ada UU no 25
organisasi hakim dan para praktisi hukum di
tahun 1970. Tetapi permasalahannya adalah
kawasan Asean. Hasil pertemuan tersebut
investasi tersebut dibiarkan begitu saja dan
menghasilkan 7 ( tujuh) rekomendasi yaitu :
kurang memanfaatkan peran sumber daya
Pertama, akses pada hukum dan keadilan. Di
kita.
prediksikan dengan berlakunya MEA maka
Harmonisasi Hukum
akan semakin meningkat interaksi warga
Pendekatan penyelesaian sengketa
antar negara asean. Maka jika terdapat
yang dijalankan negara Asean selama ini
warga yang memerlukan bantuan hukum
dengan pendekatan musyawarah mufakat.
untuk kasus kriminal maupun konstitusional,
Pendekatan informal
maka ALA berperan memberikan akses pada
ini
lebih dikenal
sebagai the asean way. Pendekatan ini lebih
warga yang bersangkutan.
bersifat
Kedua, harmonisasi hukum di negara asean.
soft
law.
Penyelesaian
yang
dikedepankan pada awalnya dengan cara
Mengenai
hal
ini
maka
ALA
akan
kerja sama secara dialog dan konsultasi.
bekerjasama dengan sekretariat Asean dan
Perangkat yang perlu dipersiapkan
pejabat tinggi bidang hukum di negara
dalam menghadapi MEA yaitu perangkat
Asean (ASLOM) untuk mengidentifikasi
hukum yang peraturan perudang-undangan
dan melakukan harmonisasi hukum yang
yang
AEC.
berhubungan
Spesifiknya peraturan tersebut harus sejalan
perdagangan.
dengan kebijakan AEC termasuk prinsip-
Ketiga, perpustakaan elektronik. Dalam hal
prinsinya dasar filosofis dan sosiologis.
ini
Peraturan perundang-undangan di beberapa
Mahkamah Agung di masing-masing negara
negara Asean yang berbeda-beda, bisa di
Asean untuk membuat portal peradilan
lakukan
Asean yang berisi peraturan hukum di
mendukung
harmonisasi
perangkat
dalam
bentuk
perjanjian antar negara.
ALA
dengan
investasi
merekomendasikan
dan
agar
negara Asean dan putusan monumental
Elemen masyarakat dalam hal ini
(landmark decision) dari peradilan tertinggi.
para praktisi hukum juga melakukan langkah
Keempat, Program pelatihan bagi para
antisipasi untuk mengahdapi MEA dengan
hakim.
mengadakan pertemuan dalam forum ALA
meningkatkan 30
Kegiatan
ini
diharapkan
kemampuan
para
dapat hakim
dalam menghadapi MEA tahun 2015 dan
Kesimpulan
memahami dinamika hukum.
Kebijakan
masyarakat
Kelima, hukum perdagangan dan investasi.
Asean
ALA merekomendasikan untuk dibentuknya
tantangan di sisi yang lain. Terutama dalam
komite perdagangan dan investasi. Komite
tantangan
ini nantinya bertugas mempelajari posisi
perlindungan bagi para pelaku usaha. Hal ini
Asean dalam aturan WTO serta mempelajari
menjadi perhatian yang serius dikarenakan
perubahan hukum perdagangan dan investasi
dalam
di negara Asean.
bersinggungan antar negara memungkinkan
Keenam,
pusat
kajian
memberikan
ekonomi
di
keuntungan
bidang
perdagangan
hukum
dan
sebagai
internasional
yang
Asean.
ALA
akan terjadinya sengketa bisnis. Disisi lain
pembentukan
pusat
juga dalam upaya menarik para investor
kajian Asean di perguruan tinggi atau pusat
asing, maka diperlukan aturan hukum yang
penelitian mengenai
memberikan jaminan hak dan perlindungan
merekomendasikan
hukum
di
negara
Asean.
bagi investor tersebut.
Ketujuh, alternatif penyelesaian sengketa.
Negara Asean dalam menyelesaikan
ALA merekomendasikan kerjasama kongkrit
sengketa pada umunya lebih mengutamakan
antara ahli abritase dan mediasi di negara
dengan pendekatan melalui musyawarah
Asean, dikarenakan masih bervariasinya
untuk mencapai mufakat, atau
penyelesaian sengketa lewat arbitrase dan
yang di kenal istilah the Asean Way. Hal
mediasi di setiap negara Asean.
tersebut
Berdasarkan hal diatas maka jelaslah bahwa
berdirinya Asean yang tidak merupakan
untuk membangun MEA dibutuhkan banyak
organisasi formal yang dalam pelaksanaanya
persiapan di bidang infrastruktur, ekonomi,
terikat dengan aturan yang berdasarkan
sosial dan hukum. Sehingga harmonisasi
hukum. Dengan kata lain Asean dulunya
hukum antar negara Asean menjadi syarat
beraktivitas dengan prosedur informal dan
mutlak untuk dipergunakan sebagai landasan
tidak
hukum
dimaksudkan
yang
kuat
dalam
memberikan
sejalan
terikat
dengan
aturan untuk
konsensus
tujuan
hukum.
Hal
awal
itu
memecahkan
perlindungan hukum bagi para pelaku usaha
permasalahan dengan cara informal guna
dan masyarakat umum di semua negara
meredakan konflik antar pihak dengan cara
Asean.
damai 31
.Tetapi
dalam
berkembangannya
dengan ditandatanganinya AFTA sebagai
baik di level pemerintah pusat maupun di
momentum
pemerintah
mulainya
disepakatinya
daerah
yang
bisa
saling
perjanjian yang mengikat antar negara
bersinergi dalam upaya menjawab tantangan
Asean dan yang terkini dengan adanya
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang
kesepakatan
akan segera berlaku di akhir tahun 2015 ini.
terbentuknya
Masyarakat
ekonomi asean (MEA) ini, maka perlu pendekatan yang berdasarkan pada aturan
DAFTAR PUSTAKA
hukum.
Akhmad
Guna
memastikan
kesepakatan
Aulawi,
“Arah
pembangunan
kebijakan
hukum
dikawasan negara di asean tersebut, mka
menghadapi
diperlukan adanya harmonisasi di bidang
rechtsvinding”, vol 3 no 2, Agustus
hukum. Maksudnya adalah perlunya setiap
2014
negara
di
kawasan
Asean
melakukan
jurnal
dalam era ACFTA”, Jakarta,UI, 2012
Sehingga para anggota negara asean segera mengimplementasikan
2015,
Ariawan, “Perjanjian Perdagangan Bebas
harmonisasi terhadap hukum nasionalnya.
bisa
AEC
dalam
Arifin,
Sjamsul
dkk,
MEA
2015
:
kesepakatan
“Memperkuat sinergi Asean di tengah
yang telah dituangkan dalam berbagai
kompetisi global”, Jakarta elemedia,
perjanjian asean dalam hukum nasional
2008
masing-masing negara di kawasan Asean.
Gunardi
dan
Sirian
Wijatno,
Pendekatan legal formalistik yang saat ini di
“Perdagangan bebas dalam perspektif
jalankan akan menjadi lebih efektif dengan
hukum perdagangan internasional”,
telah adanya harmonisasi hukum nasional di
Jakarta, grasindo, 2014
setiap negara di Asean.
Huala,
Secara bersamaan pula perlunya
Adolf,
“Hukum
Internasional”,
segera dibuatkan kebijakan atau aturan yang
Rajda
perdagangan Grafindo,
Jakarta, 2005
sejalan dengan kesepakatan yang telah
Mansur Tiurmida Malana, “Aspek hukum
ditandatangi oleh masing-masing negara
peraturan dan kebijakan pembangunan
Asean. Terutama bagi pemerintah Indonesia
Indonesia
harus bertindak cepat dan tepat dalam
ekonomi regional” : MEA 2015, jurnal
membuat aturan hukum dan pelaksanaanya 32
menghadapi
liberalisasi
rechtsvinding, vol 3 no 2, Agustus 2014 Rafiqul Islam, “International Trade Law”, Sidney LBC, 1999 Rajenthran Arumugam, “An overview of the legal framework for foreing direct investmen”, 2002. Schmitthoff, “the unifacation of the law of international trade”, JBL, 1968 Severino, Rodolfo, “The Asean way and the rule of law”, 2001 Subianto Mandala, “Penguatan kerangka hukum Asean untuk mewujudkan MEA 2015”, jurnal Rechtsvinding, vol 3 no 2, Agustus 2014 www.aseansec.org
33
