BAB II DESKRIPSI KONDISI ASEAN SECURITY COMMUNITY
Bab ini khusus membahas tentang objek penelitian dari skripsi ini yaitu tentang ASEAN Community khususnya Asean Security Community (ASC). Lebih lanjut di Bab II ini akan menguraikan dengan gamblang tentang seluk-beluk ASC tersebut sebagai sebuah tujuan dasar dari tiga tujuan yang termaktub dalam visi ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community. Namun terlebih dahulu akan dibahas secara vertikal yaitu dari konsep Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) lalu kemudian menukik ke pembahasan ASC. ASEAN Security community sebagai sebuah visi bersama adalah tujuan dasar dari pembentukan ASEAN yang sudah dilembagakan 43 tahun yang lalu. 27 Untuk itulah kerangka yang lebih luas dalam hal penjagaan kemanaan bersama (Security Keep on together) diperlukan dalam bentuk Asean Security Community.
2.1 Gagasan Dasar Gagasan dasar masyaraat keamanan ASEAN pertama sekali digagas oleh Dr Rizal Sukma 28 yang ditujukan kepada Departemen luar Negeri pada saat itu. 29
27
ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 yang pada saat itu hanya terdiri dari lima anggota yaitu: Indonesia,Filipina,Thailand,Singapura,Malasya 28 Dr Rizal Sukma merupakan satu dari 100 pemikir terkemuka dunia versi majalah Foreign Policy, AS. Selain sebagai direktur eksekutif CSIS beliau juga pernah menjabat sebagai ketua lembaga Hubungan Luar negeri PP Muhammadiyah. Lihat http://www.antaranews.com/berita/1259481250/rizal-sukma-
masuk-100-pemikir-terkemuka-dunia. Op. cit.CPF Lululima Dkk., Hal.35
29
32 Universitas Sumatera Utara
Bagi Rizal gagasan security community menjadi sangat masuk akal mengingat konstelasi politik global; pasca 11 September 2001 .30 “Gagasan mengenai ASEAN Security Community dimaksudkan untuk memberi sense of purpose yang dibutuhkan, tujuan praktis yang perlu dimiliki, dan kondisi masa depan yang harus diwujudkan oleh semua negara anggota. Gagasan mengenai ASEAN Security Community dapat menjadi gagasan yang sejalan dengan usulan Singapura mengenai pentingnya transformasi ASEAN menjadi sebuah Masyarakat Ekonomi (ASEAN Economic Community) pada tahun 2020. Dalam jangka panjang, sebuah masyarakat ekonomi yang berkelanjutan (a sustainable economic community) hanya dapat dijamin dengan terbentuknya sebuah security community. Sebaliknya, sebuah security community tidak akan terjamin kelangsungannya tanpa adanya fundasi kepentingan bersama yang dihasilkan oleh economic community. Dengan kata lain, economic community dan security community akan saling mendukung dan memperkuat satu sama lainnya. Karena itu, gagasan mengenai ASEAN Community, dimana adanya keterkaitan kuat antara integrasi ekonomi dan cooperative security, bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk diwujudkan dimasa mendatang.”
Setelah dipelajari lebih lanjut selanjutnya gagasan ini secara resmi di ajukan oleh Indonesia pada pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (ASEAN Mininsteial Meeting/AMM) ke 36 di Pnom Penh, Kamboja pertengahan tahun 2003 kemarin. Dalam hal ini Indonesia megaskan bahwa pada dasarnya ASC adalah suatu masyarakat yang secara khusus mengandalkan proses damai dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi diantara sesama anggota. Selain itu Indonesia juga menggarisbawahi bahwa keamanan dalam masyarakat itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Pada dasarnya kerjasama ASEAN yang berlandaskan pada ketahanan Nasional dan Regional sudah direncanakan pada KTT Bali I dan semenjak tahun 1990-an sudah disempurnakan dengan menambahkan konsep keamanan komprehensif. Dimana ketahanan nasional dan keamanan komprehenif merupakan persyaratan utama 30
Untukpenjelasanlebihlanjutsilahkanihathttp://jowo.jw.lt/pustaka/dokumen/Dokumen_03/Kea manan_Internasional_Pasca_11_September_txt.tt
33
Universitas Sumatera Utara
bagi upaya untuk meningkatkan keamanan regional melalui pembangunan ekonomi. Sebenarnya sejak ASEAN dibentuk di tahun 1967 hubungan antara pembangunan ekonomi dan keamanan sudah mendapat porsi peran kunci dalam pertimbangan dan persetujuan keamanan regional. Hubungan ini diakui dalam konsep atau doktrin ketahanan Nasional dan regional yang menggarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi setiap negera anggota merupakan landasan dasar bagi upaya mencapai stabilitas, sebagaimana stabilitas sendiri merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Ketahan Nasional dan Regional mencakup seluruh spectrum kehidupan setiap Negara anggota dalam melenyapkan rasa ketidakamanan yang mendalam dari ancaman tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Tantangan yang dimaksud seperti: -
Komunisme
-
Gerakan separatis
-
Perseteruan antar suku, agama dan ras (SARA)
-
Ancaman keamanan konvensional
Dalam perkembangan selanjutnya berbagai proposal telah diajukan untuk memperuas persepsi persepsi ASEAN terhadap ancaman agar mencakup bidang yang lain dalam hal ini adalah politik seperti HAM,Demokrasi ,Perusakan lingkungan,kejahatan internasional dan lain sebagainya.
34 Universitas Sumatera Utara
2.2. Tujuan ASC Istilah Masyarakat Keamanan ASEAN sebenarnya sudah dipakai dengan mengacu pada ZOPFAN dan Treaty of Aminity And Cooperation in Southeast Asia. Namun semenjak tahun 2003 barulah mendapat penegasan. Secara umum konsep Masyarakat Keamanan ASEAN mengacu pada Piagam PBB dan prinsipprinsip hukum internasional. Pada perkembangan lebih lanjut melalui Masyarakat Keamanan ASEAN kemudian dikembangkan kerjasama politik yakni memperkuat keamanan yang sudah ada dengan melalui pembentukan dan pemberlakuan norma-norma serta pengembangannya,pencegahan merebaknya konflik,pengembangan cara-cara penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian pasca konflik. 2.2.1 Latar Belakang Terbentuknya ASC Terbentuknya ASC sebenarnya dilatarbelakangai oleh kegelisahan dan keresahan dari para pemimpin negara-negara Asia Tenggara yang ingin mencipatakan kawasan yang damai dari segala ancaman baik yang bersifat tradisional atau tidak. Seperti yang tercantum dalam Declaration Concord II khususnya poin ASC yakni : ASEAN SECURITY COMMUNITY (ASC) 1. The ASEAN Security Community is envisaged to bring ASEAN’s political and security cooperation to a higher plane to ensure that countries in the region live at peace with one another and with the world at large in a just, democratic and harmonious environment. The ASEAN Security Community 35 Universitas Sumatera Utara
members shall rely exclusively on peaceful processes in the settlement of intra-regional differences and regard their security as fundamentally linked to one another and bound by geographic location, common vision and objectives. 2. The ASEAN Security Community, recognizing the sovereign right of the member countries to pursue their individual foreign policies and defense arrangements and taking into account the strong interconnections among political, economic and social realities, subscribes to the principle of comprehensive security as having broad political, economic, social and cultural aspects in consonance with the ASEAN Vision 2020 rather than to a defense pact, military alliance or a joint foreign policy. 3. ASEAN shall continue to promote regional solidarity and cooperation. Member Countries shall exercise their rights to lead their national existence free from outside interference in their internal affairs. 4. The ASEAN Security Community shall abide by the UN Charter and other principles of international law and uphold ASEAN’s principles of noninterference,
consensus-based
decision-making,
national and
regional
resilience, respect for national sovereignty, the renunciation of the threat or the use of force, and peaceful settlement of differences and disputes. 5. Maritime issues and concerns are transboundary in nature, and therefore shall be addressed regionally in holistic, integrated and comprehensive manner. Maritime cooperation between and among ASEAN member countries shall contribute to the evolution of the ASEAN Security Community.
36 Universitas Sumatera Utara
6. Existing ASEAN political instruments such as the Declaration on ZOPFAN, the TAC, and the SEANWFZ Treaty shall continue to play a pivotal role in the area of confidence building measures, preventive diplomacy and the approaches to conflict resolution. 7. The High Council of the TAC shall be the important component in the ASEAN Security Community since it reflects ASEAN’s commitment to resolve all differences, disputes and conflicts peacefully. 8. The ASEAN Security Community shall contribute to further promoting peace and security in the wider Asia Pacific region and reflect ASEAN’s determination to move forward at a pace comfortable to all. In this regard, the ARF shall remain the main forum for regional security dialogue, with ASEAN as the primary driving force. 9. The ASEAN Security Community is open and outward looking in respect of actively engaging ASEAN’s friends and Dialogue Partners to promote peace and stability in the region, and shall build on the ARF to facilitate consultation and cooperation between ASEAN and its friends and Partners on regional security matters. 10. The ASEAN Security Community shall fully utilize the existing institutions and mechanisms within ASEAN with a view to strengthening national and regional capacities to counter terrorism, drug trafficking, trafficking in persons and other transnational crimes; and shall work to ensure that the Southeast Asian Region remains free of all weapons of mass destruction. It shall enable
37 4 Universitas Sumatera Utara
ASEAN to demonstrate a greater capacity and responsibility of being the primary driving force of the ARF. 11. The ASEAN Security Community shall explore enhanced cooperation with the United Nations as well as other international and regional bodies for the maintenance of international peace and security. 12. ASEAN shall explore innovative ways to increase its security and establish modalities for the ASEAN Security Community, which include, inter alia, the following elements: norms-setting, conflict prevention, approaches to conflict resolution, and post-conflict peace building.
38 Universitas Sumatera Utara
39 Universitas Sumatera Utara
2.2.2 Komponen-Komponen Masyarakat Keamanan ASEAN Dalam menjalankan norma-norma dalam kerjasama ini tidak serta merta Negara-negara ASEAN ini begitu saja membebaskan segala urusan dalam negerinya untuk dicampuri. Namun mereka tetap berpegang teguh pada prinsipprinsip non-interferensi,pengambilan keputusan berdasarkan mufakat,ketahanan Nasional dan Regional, saling menghormati kedaulatan nasional, penghindaran penggunan kekuatan dan penyelesaian perbedaan maupun perselisihan secara damai. Keamanan pemerintahan (Regime Security) adalah sasaran utama masyarakat keamanan ASEAN. Maksudnya adalah bahwa negera-negara anggota harus tetap berpegang teguh pada proses damai dalam penyelesaian setiap sengketa serta menganggap bahwa keamanan sebagai bagian yang integral dari lingkungan geografis, visi dan sasaran bersama. Bila seandainya konflik tidak dapat dihindarkan, kerjasama ini akan membatasi ruang lingkup konflik tersebut sekecil mungkin dan langkah-langkah harus segera diambil untuk mencari solusinya. Kerjasama politik yang dicanangkan Indonesia dalam masyarakat keamanan ASEAN mengetengahkan pengembangan suatu lingkungan yang adil, demokratis dan serasi (harmonious), penegakan HAM dan kewajiban azasi manusia. Penyelesaian masalah –masalah perbatasan darat, laut dan udara melalui delimitasi dan demarkasi juga diketengahkan dalam pengembangan kerjasama politik ini.
40 Universitas Sumatera Utara
Dengan mengetengahkan konsep demokrasi dan HAM
Indonesia
memperluas konsep keamanan pemerintahan ke keamanan kemanusiaan (human security). Keamanan manusia ini menjadi isu hangat yang penting untuk dilaksanakan mengingat paradigma pemikiran hari ini
mengarah pada
pembangunan kemanusiaan tidak hanya sebatas institusionalisme. Masyarakat
Keamanan
ASEAN
tidaklah
dimaksudkan
untuk
mengintegrasikan atau meleburkan politik luar negeri masing–masing negara anggota ASEAN. Politik luar negeri dan pertahanan tetap dirumuskan dan dilaksanakan oleh masing-masing anggota tanpa intervensi dari negara anggota yang lain. Dalam hal ini ASEAN secara keseluruhan berpegang pada prinsip keamanan komprehensif, ketahanan Nasional dan Regional yang memiliki aspekaspek politik, sosial dan ekonomi. Disisi lain Negara-negara ASEAN juga harus tetap berpegang teguh pada hak-haknya untuk mempertahankan eksistensi yang bebas dari campur tangan pihak luar dalam urusan internal masing-masing. Perkembangan yang baru ini ialah bahwa Negara hanya dianggap sama dalam pelaksanaan kedaulatannya apabila ia menjamin diberlakukannya standar-standar minimal dalam tata kelola yang baik (good governance) bagi warganya. 31 Sebuah prinsip dalam Masyarakat Keamanan ASEAN yang di kemudian hari menjadi problematis sendiri ialah bahwa kerjasama ini tetap harus mencerminkan kebulatan tekad ASEAN untuk melangkah maju dengan derap yang dapat diterima oleh semua Negara anggota.
31
ASEAN Charter, Executive Summary, Fundamental Principles and Objective
41 Universitas Sumatera Utara
2.1.4 Prinsip dan Kebijakan ASC Ada beberapa prinsip dan kebijakan yang sudah menjadi pedoman mutlak bagi ASEAN yang selalu menjadi ruh dalam setiap kerjasama yang di hasilkan oleh ASEAN termasuk juga dalam konteks Masyarakat Keamanan ASEAN yakni: -
Penyelesaian perselisihan secara damai
-
Nilai-nilai lain yang tercantum dalam TAC
-
Dewan tinggi TAC sebagai lembaga pelaksanaan penyelesaian perselisihan damai
-
Menghormati kedaulatan Negara anggota
-
Non-Interferensi
-
Pembuatan keputusan atas dasar musyawarah mufakat
-
Ketahanan Nasional dan Regional dan keamanan komprehensif
-
ASEAN Regional Forum sebagai wahana untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan di kawasan ASIA-PASIFIK
-
Memperkuat proses ARF dalam mendukung masyarakat keamanan ASEAN
Dalam Masyarakat Keamanan ASEAN hal-hal baru yang menjadi fokus adalah masalah-masalah kelautan yang bersifat lintas batas dan oleh sebab itu harus ditangani secara regional, holistis, integrative serta komprehensif. Pemeliharaan dan peningkatan keamanan dan keselamatan di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan tanggung jawab ketiga Negara pantai yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura.
42 Universitas Sumatera Utara
Dalam hal ini ketiga Negara harus bekerjasama maritim lintas batas dengan dasar yang sudah diletakkan pada tahun 1971. Berdasarkan Bali concord II terdapat 12 ASC yakni: 1. ASC ditujukan untuk kerjasama politik dan keamanan ASEAN ketingkat yang lebih tinggi guna menjamin agar Negara-negara di kawasan ini hidup dengan damai satu dengan yang lain dan dengan dunia luar dalam lingkungan yang adil,demokratis dan harmonis. Anggota ASC sematamata akan mengandalkan pada proses damai dalam menyelesaikan pertikaian intra regional serta memandang keamanan mereka sebagai terkait satu sama lain secara fundamental dan diikat oleh lokasi geografis ,visi dan tujuan yang sama. 2. ASC sementara mengakui hak berdaulat setiap Negara anggota untuk mengikuti kebijakan luar negeri dan pengaturan pertahanan masingmasing dan memperhatikan saling keterkaitan antara realitas politik, ekonomi dan sosial mengedepankan prinsip keamanan yang luas 3. ASEAN akan terus memajukan solidaritas dan kerjasama regional. Negara-negara anggota akan melaksanakan hak mereka untuk menjalani kehidupan Nasional yang bebas dari campur tangan luar dari masalah dalam negeri masing-masing. 4. ASC akan mematuhi piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ASEAN yakni tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, pembuatan keputusan melalui consensus, ketahanan Nasional dan Regional, penghormatan 43 Universitas Sumatera Utara
terhadap
keamanan
nasional,
penolakan
terhadap
ancaman
dan
penggunaan kekerasan dan penyelesaian perbedaan dan persengkataan secara damai. 5. Isu dan masalah maritim bersifat lintas batas dan oleh karenanya akan ditangani secara holistis, terintegrasi dan komprehensif. Kerjasama maritim diantara Negara sesame anggota ASEAN akan memberikan sumbangan terhadap ASC. 6. Instrumen-instrumen politik ASEAN yang ada seperti deklarasi ZOPFAN, TAC dan SEANWFZ akan tetap memainkan peran penting dalam CBM prenvetive diplomacy dan pendekatan penyelesaian konflik. 7. High council dari TAC akan merupakan komponen penting dalam ASC mengingat ia merefleksikan komitmen ASEAN untuk mengakhiri perbedaan, pertikaian dan konflik secara damai. 8. ASC akan menyumbang terhadap pemajuan perdamaian dan keamanan diwilayah Asia Pasifik yang lebih luas dan merupakan refleksi dari kemauan ASEAN untuk melangkah dengan kecepatan yang nyaman untuk semua. Dalam hal ini ARF akan tetap menjadi forum utama dialog keamanan Regional dengan ASEAN sebagai motor utamanya. 9. ASC bersifat terbuka dan berorientasi keluar dengan menjalin hubungan dengan secara aktif dengan para sahabat dan mitra dialog ASEAN dalam rangka memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan ini dan akan menjadikan ARF sebagai pilihan untuk memfasilitasi konsultasi dan
44 Universitas Sumatera Utara
kerjasama antara ASEAN dan sabahat serta mitra mengenai masalah keamanan Regional. 10. ASC akan memanfaatkan sepenuhnya insitusi dan mekanisme dalam ASEAN dengan tujuan memperkuat kapaitas nasional dan regional untuk mengatasi
terorisme,perdagangan obat-obat
terlarang,
perdagangan
manusia dan kejahatan transnasional lainnya dan akan berupaya agar ASEAN tetap bebas dari senjata pembuat massal. Hal ini akan memungkinkan ASEAN untuk menunjukkan kapaitas dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai motor utama ARF. 11. ASC akan menjajaki peningkatan kerjasama dengan PBB serta badanbadan internasional dan regional lainnya dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 12. ASEAN akan mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan keamanan dan membangun modalitas ASC, meliputi antara lain elemen-elemen berikut ; pembentukan norma-norma, pencegahan komflik, pendekatan damai pasca konflik. Membaca Bali concord kedua sebagai ruh dari kerjasama ASEAN terlebih dalam kajian ini ASC terlihat sedikit adanya pergeseran paradigma dari orientasi yang sepeuhnya terfokus pada keamanan Negara dan hubungan antar Negara menuju keamanan yang lebih memperhatikan pembangunan politik yang lebih demokratis, meskipun masih samar-samar. Dalam Bali Concord 2 juga mendorong agar negara-negara anggota legowo dalam menerima kritik dari sesama anggota. 45 Universitas Sumatera Utara
