ASEAN Community in a Global Community of Nations

ASEAN Community in a Global Community of Nations


KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2010

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Ditjen KPI/BK/15/III/2011

Sambutan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Indonesia memegang peranan yang penting sejak berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Peranan Indonesia menjadi semakin penting karena kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011. Untuk mendukung kesuksesan Indonesia sebagai Ketua ASEAN, khususnya di bidang perdagangan dan investasi, maka Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengambil prakarsa penerbitan serangkaian booklet mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN. Harapan kami agar para pembaca dapat memperoleh pengetahuan dan manfaat atas rencana-rencana ASEAN ke depan dan Indonesia sebagai Ketua. Semoga seluruh stakeholders yang ada di Indonesia mampu memaksimalkan kesempatan yang ada melalui peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi dalam kerangka kerja ASEAN menuju suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kuat dan mandiri serta mengacu pada semboyan ASEAN Community in a Global Community of Nations. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada Sekretariat ASEAN yang telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan sehingga terjemahan publikasi ini dapat diterbitkan. Mari Elka Pangestu Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Desember 2010

i

Kata Pengantar Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Sehubungan dengan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN, Kementerian Perdagangan mengambil prakarsa untuk menerbitkan serangkaian publikasi terkait dengan Perdagangan dan Investasi dalam rangka turut mendukung kesuksesan serangkaian pertemuan penting ASEAN pada umumnya dan pertemuan di bidang ekonomi pada khususnya yang akan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2011. Publikasi tentang Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini bertujuan untuk memberikan informasi singkat dan padat kepada masyarakat tentang pencapaian yang telah dilakukan oleh negara anggota ASEAN dalam pemenuhan komitmennya terhadap terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat ASEAN yang telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan sehingga terjemahan publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga pembaca dapat memperoleh informasi tentang perkembangan pemenuhan komitmen negara anggota ASEAN. Gusmardi Bustami Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan

Desember 2010

ii

Daftar Isi Halaman Sambutan Menteri Perdagangan RI ………………….…….…………………………. i Kata Pengantar Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional …………………………………………………….……………….……………… ii Daftar Isi ………………………………………………………….…………………………….…. iii Peta perkembangan menuju integrasi kawasan ekonomi ……………...…. Perkembangan pilar penting Masyarakat Ekonomi ASEAN ……………….. Monitoring ratifikasi perjanjian ekonomi ……………….………….…………….. Kegiatan yang masih akan diselesaikan pada tahun 2011 ……………….... Menuju pencapaian yang lebih baik di tahun 2011 ………..………..………..

iii

1 2 12 13 15

Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN

PETA PERKEMBANGAN MENUJU INTEGRASI KAWASAN EKONOMI Pada tahun 2015 sepuluh ekonomi Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), untuk menciptakan sebuah pasar tunggal berbasis produksi yang sangat kompetitif yang mendorong pembangunan ekonomi yang adil bagi seluruh negara anggota, serta memfasilitasi integrasi dengan masyarakat global. Untuk mencapai target ini, ASEAN mengadopsi Cetak Biru MEA (www.asean.org/518710.pdf) pada bulan November 2007 yang menguraikan langkah-langkah yang akan dilaksanakan berdasarkan jadwal pelaksanaan. Berlakunya Piagam ASEAN dan diadopsinya Roadmap terpadu untuk Masyarakat ASEAN tahun 2015, telah memberikan dorongan untuk mencapai tujuan ini.

Ekonomi ASEAN di tahun 2009* Penduduk : 591 juta PDB : US$ 1.500 miliar Perdagangan : US$1,537 miliar PMA : US$ 40 miliar Pekerja : 267 Juta * Buku Tahunan Statistik ASEAN 2009 dan National Statistic Agency

Dalam rangka mengamati kemajuan menuju MEA 2015, mekanisme scorecard telah dikembangkan untuk memantau pelaksanaan langkah-langkah yang tercantum dalam Cetak Biru MEA. Laporan ini merupakan Scorecard MEA pertama yang mencakup periode dua tahun pertama dari Januari 2008 sampai dengan Desember 2009.

1


PERKEMBANGAN PILAR PENTING MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Pasar Tunggal dan Basis Produksi Arus Barang yang Bebas  Penurunan tarif dan fasilitasi perdagangan – ASEAN telah melakukan penurunan hambatan tarif secara signifikan. Sejak 1 Januari 2010, seluruh tarif produk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) yang masuk dalam Inclusion List (IL) dari Common Effective Preferential Tariff (CEPT), telah dihapuskan untuk perdagangan antar negara ASEAN. Daftar produk yang mengalami penghapusan tersebut merepresentasikan 99 % dari seluruh daftar tarif. Rata-rata tarif telah berkurang dari 4.4 % pada tahun 2000 menjadi 0.9% pada tahun 2009. Peraturan asal barang (ROO) menetapkan kondisi produk manufaktur atau diproduksi di negara anggota ASEAN yang dapat menikmati konsesi tarif preferensi tersebut apabila produk tersebut diproses atau dihasilkan untuk di ekspor ke negara anggota ASEAN lainnya. Upaya signifikan telah dilakukan dengan merevisi dan menyederhanakan ASEAN ROO untuk memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan pengembangan usaha di kawasan. Dengan penurunan hambatan tarif yang sangat signifikan dan ROO yang lebih sederhana, saat ini ASEAN mengarahkan perhatiannya kepada langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan penyelesaian beberapa hambatan non-tarif. Hambatan non - tarif ini dapat menghambat arus bebas barang di ASEAN melalui penerapan persyaratan yang rumit dan tidak transparan. Untuk mengatasi hal tersebut, negara anggota ASEAN telah melakukan identifikasi terhadap hambatan perdagangan non - tarif dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskannya. Untuk menurunkan biaya transaksi, ASEAN juga sedang mengembangkan ASEAN Single Window (ASW)/Sistem Pelayanan Terpadu ASEAN yang diharapkan dapat mempercepat proses 2


pemeriksaan kapal dan pengeluaran barang oleh pihak pabean di kawasan. Untuk membentuk dan mengoperasikan ASW, masingmasing negara anggota harus terlebih dahulu membangun dan mengoperasikan National Single Window (NSW). Sejauh ini, negara negara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) sedang dalam tahap pengembangan/ penyelesaian National Single Windows (NSW), sedangkan Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam diharapkan dapat menyelesaikannya pada tahun 2012.  Meningkatkan aspek penting perjanjian perdagangan – ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)/perjanjian perdagangan barang ASEAN telah ditandatangani pada bulan Februari 2009. ATIGA merupakan kodifikasi dari berbagai perjanjian/ketentuan di bidang perdagangan barang yang dikonsolidasi dan disinergikan menjadi suatu referensi dokumen tunggal. ATIGA menggantikan perjanjian tahun 1993 mengenai Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA). Terhitung tanggal 16 Januari 2010, 9 (sembilan) negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura dan Vietnam) telah meratifikasi perjanjian ATIGA. ASEAN terus melaksanakan berbagai tindakan fasilitasi perdagangan seperti Dokumen Deklarasi Kepabeanan ASEAN (Customs Declaration Document) dan Model Pengolahan Muatan ASEAN yang terkait dengan jasa angkutan udara ASEAN (ASEAN Cargo Processing Model that relates to air freight services). Berbagai upaya juga dilakukan untuk mengaktifkan Sistem Transit Kepabeanan ASEAN (ASEAN Customs Transit System). Arus Jasa yang Bebas Liberalisasi perdagangan jasa - Negara anggota ASEAN sejauh ini telah merundingkan dan menyepakati tujuh paket komitmen ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang meliputi liberalisasi dari sektor: • layanan bisnis • jasa profesional • jasa konstruksi • jasa distribusi

• jasa lingkungan • jasa kesehatan • jasa transportasi maritim • jasa telekomunikasi 3


• jasa pendidikan

• jasa pariwisata

AFAS Paket ke-7 merupakan komitmen ASEAN yang cukup ambisius untuk memperbolehkan masuk penyertaan modal asing (ASEAN lainnya) yang lebih tinggi (49%-51%). Setelah AFAS Paket ke-7 dapat dituntaskan pada pertengahan tahun 2010, saat ini ASEAN melanjutkan perundingan menuju liberalisasi jasa ke paket selanjutnya (paket 8). Arus Investasi yang Bebas Manfaat yang lebih besar bagi investor melalui perjanjian investasi yang lebih komprehensif - Perjanjian investasi yang ada, termasuk jaminan investasi, telah ditingkatkan dan dikonsolidasikan ke dalam ASEAN Comprehensive Agreement on Investment (ACIA) untuk memenuhi tantangan kompetisi yang semakin meningkat bagi investasi langsung asing (FDI). Melalui ACIA, baik investor ASEAN dan investor asing berbasis ASEAN dapat mengambil manfaat dari liberalisasi investasi yang lebih besar dan proteksi investasi yang semakin membaik. Sejauh ini, delapan negara anggota ASEAN telah meratifikasi perjanjian: Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura dan Vietnam. Diharapkan Indonesia dan Thailand dapat menyelesaikan proses ratifikasinya pada awal tahun 2011. Arus Modal yang Lebih Bebas Momentum integrasi keuangan – Sejumlah US$ 120 milyar yang dialokasikan untuk swap arrangement dalam Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) telah disepakati pada bulan Desember 2009 dan diharapkan dapat dioperasikan pada bulan Maret 2010. CMIM adalah respon kolektif yang signifikan dari ASEAN, dan 3 negara mitra wicara yaitu China, Jepang dan Republik Korea untuk mengatasi dampak krisis keuangan global. Sejalan dengan roadmap terbaru Asian Bond Markets Initiative (ABMI) yang telah disahkan, ada upaya untuk terus mempromosikan pemberlakuan nilai obligasi dalam mata uang lokal sesuai dengan perkembangan permintaan, serta meningkatkan kerangka peraturan dan infrastruktur untuk pasar obligasi. Salah satu kunci inisiatif di bawah kerangka ABMI adalah pembentukan Credit Guarantee and 4


Investment Mechanism (CGIM) atau Penjaminan Kredit dan Pinjaman Kredit Investasi yang bertujuan untuk mendukung penerbitan obligasi mata uang lokal di kawasan. Inisiatif utama lainnya yang sedang diupayakan adalah pembentukan Mekanisme Pembiayaan Infrastruktur ASEAN yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembiayaan infrastruktur di ASEAN. Arus Tenaga Kerja Terampil yang Bebas Pergerakan jasa yang lebih besar - ASEAN akan mewujudkan pergerakan jasa profesional berkualitas yang lebih besar di wilayah ASEAN. Dengan ditandatanganinya pengaturan saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA) di bidang praktisi medis, gigi , dan jasa akuntansi, maka ASEAN telah menyepakati 7 (tujuh) MRA. MRA lainnya adalah dalam MRA di bidang jasa teknik, keperawatan, arsitektur dan survei kualifikasi. Fokus ASEAN saat ini adalah di tataran implementasi/penerapan seluruh MRA tersebut. Sektor Prioritas Integrasi ASEAN sedang melaksanakan berbagai komitmen di sektor prioritas integrasi. Menteri Ekonomi Negara-negara ASEAN secara reguler melakukan dialog dengan para perwakilan sektor swasta di sela-sela setiap pertemuannya. Dialog telah dilakukan dengan perwakilan sektor swasta di bidang tekstil dan produk tekstil (TPT), otomotif, dan logistik. Kemajuan telah terdapat dalam 12 (dua belas) sektor prioritas integrasi yang telah diidentifikasi sebagai katalisator integrasi ekonomi di wilayah ASEAN: Industri berbasis agro Transportasi udara Otomotif Elektronik e-ASEAN/ICT Perikanan Jasa Kesehatan Logistik Karet dan barang dari karet Tekstil dan Pakaian Pariwisata Kayu dan barang dari kayu 5


Sebagai contoh, di bidang pariwisata, telah dikembangkan MRA di bidang tenaga professional pariwisata, standard kompetensi umum ASEAN, dan kurikulum umum bidang parawisata ASEAN untuk memfasilitasi mobilitas para tenaga profesional di wilayah ASEAN. Disamping itu, juga dikembangkan Rencana Strategis bidang parawisata ASEAN 2011-20015 untuk melaksanakan roadmap terbaru dari pariwisata ASEAN dan integrasi sektor pariwisata yang lebih besar. Pangan, Pertanian dan Kehutanan Peningkatan ketahanan pangan - fluktuasi harga pangan yang terjadi di tahun 2008 memerlukan suatu tindakan yang tepat untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah ASEAN dan yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap stabilisasi pasokan pangan di pasar dunia. Sehubungan dengan itu, ASEAN telah menyepakati ASEAN Integrated Food Security Framework, Rencana Strategi untuk ASEAN Food Security (SPA-FS), ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate Change (AFCC), Sustainable Forest Management, dan Forest Law Enforcement and Governance (FLEG).

Menuju Pencapaian Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif Penyusunan kebijakan persaingan usaha Kebijakan persaingan usaha merupakan hal baru bagi beberapa negara anggota ASEAN karena hanya beberapa dari mereka yang sudah memiliki hukum persaingan usaha nasional dan lembaga pengaturan persaingan usaha. ASEAN telah melakukan studi tentang praktek-praktek terbaik pelaksanaan kebijakan persaingan usaha dan hukum di negara-negara yang tergabung dalam East Asia Summit (ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru dan Republik Korea). ASEAN Experts Group on Competition juga telah dibentuk untuk mengkoordinasikan kebijakan kompetisi dan isu-isu terkait di tingkat regional. Buku Pedoman Kebijakan Persaingan Usaha ASEAN (Guidelines on Competition Policy) dan Buku Pegangan Kebijakan Persaingan Usaha dan Hukum untuk Bisnis di ASEAN (Handbook on Competition Policy and Law for Business in ASEAN) telah diresmikan pada bulan Agustus 2010.

6


Perhatian khusus terhadap perlindungan konsumen Mengingat integrasi ekonomi ASEAN menuju masyarakat ekonomi ASEAN berorientasi pada masyarakat, ASEAN telah memulai inisiatif kerja sama regional di bidang perlindungan konsumen. Sebuah Komite Koordinasi tentang Perlindungan Konsumen (Coordinating Committee on Consumer Protection) baru-baru ini didirikan untuk membina dan mengkoordinasikan kerja sama regional. Mekanisme lintas batas ASEAN yang diperbaharui dan website/portal khusus untuk perlindungan konsumen ASEAN direncanakan akan segera diimplementasikan. Roadmap pengembangan kapasitas negara anggota ASEAN juga akan dilaksanakan. Penguatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ASEAN telah melakukan inisiatif untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, kerangka hukum dan administratif untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) anggota masyarakat ASEAN. ASEAN telah meluncurkan direktori on-line HKI terkait sumber daya dan jasa untuk mendukung mekanisme one-stop resources yang bermanfaat dan komprehensif bagi bisnis dan pihak lainnya. ASEAN juga telah meluncurkan proyek kerja sama hak paten pertama di kawasan regional yang akan memudahkan para pengusaha, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan para penemu untuk mendapatkan hak paten atas inovasi mereka. Pengembangan infrastruktur penting untuk menghubungkan wilayah Transportasi – Untuk menyediakan transportasi logistik yang selaras, terpadu dan efisien serta pemberdayaan lingkungan di kawasan, ASEAN menandatangani tiga kesepakatan utama yaitu: - ASEAN Multilateral Agreement on Air Services; - ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services; - ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport.

7


Dua perjanjian pertama merupakan perjanjian yang mengatur pembukaan pasar tunggal penerbangan (single aviation market) di ASEAN dan mendorong pengembangan perjalanan udara yang kompetitif. Perjanjian ketiga diharapkan dapat lebih memperkuat fasilitasi transportasi dan lingkungan logistik. Saat ini negara anggota ASEAN sedang memproses ratifikasi perjanjian tersebut. Teknologi Informasi dan Komunikasi - ASEAN ICT Master Plan (2015) sedang dikembangkan untuk menetapkan arah dan tujuan ASEAN dalam pengembangan ICT yang tepat untuk kawasan. Energi - Keamanan energi menjadi perhatian yang semakin meningkat dari negara-negara besar di dunia termasuk ASEAN. Untuk saat ini, Nota Kesepahaman (MOU) tentang ASEAN Power Grid telah sepenuhnya diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN. Untuk meningkatkan keamanan energi kolektif di kawasan, ASEAN baru-baru ini telah mengesahkan ASEAN Petroleum Security Agreement. Diharapkan kemampuan ASEAN baik secara individu maupun kolektif meningkat dalam merespon situasi darurat energi dan meminimalkan penggunaan energi pada situasi darurat. Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) UKM di ASEAN dapat memainkan peranan penting dalam membangun masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN saat ini sedang mengembangkan strategi untuk melibatkan dan mendorong pertumbuhan UKM. ASEAN telah memiliki kurikulum umum kewirausahaan untuk digunakan di negara-negara ASEAN. Cetak Biru Kebijakan ASEAN untuk Pengembangan UKM (2004 - 2014) telah pula diselesaikan. ASEAN SME Advisory Body telah disetujui oleh para Menteri Ekonomi untuk segera dibentuk. Kerja sama dan bantuan timbal balik yang efektif untuk mengurangi kesenjangan pembangunan Upaya untuk mempersempit kesenjangan pembangunan menuju MEA 2015 akan dilakukan terutama melalui Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan 2 (2009-2015). Rencana Kerja telah disusun berdasarkan wilayah program utama dari tiga Cetak Biru Masyarakat ASEAN (ASEAN Community Blueprints) dan fokus pada kegiatan-kegiatan penting yang memerlukan percepatan proses 8


integrasi secara koheren. Rencana Kerja tersebut mengidentifikasi kebutuhan negara-negara CLMV dalam hal bantuan eksternal dan memastikan efektivitasnya dalam membangun kapasitas CLMV untuk dapat berpartisipasi dalam program ASEAN serta memperhatikan peran penting suatu proyek dalam rencana pembangunan nasional, kontinuitas dan sustainabilitas jangka panjang, dan kapasitas serap negara-negara CLMV. Hal ini akan semakin memberikan kepastian bahwa proyek IAI mempunyai koherensi, fokus, cakupan yang memadai, mencerminkan kesenjangan substantif di sektor prioritas dan kegiatan-kegiatan penting untuk integrasi, dan yang lebih penting lagi adalah kegiatan responsif terhadap kebutuhan CLMV. Integrasi menuju ekonomi global ASEAN melanjutkan integrasi ekonominya dengan ekonomi global melalui berbagai macam bentuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kerja sama ekonomi komperehensif (CEP) dengan beberapa mitra dialog dan mitra dagang utama. ASEAN memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan China, India, Jepang, Korea, Australia dan New Zealand. Australia-New Zealand FTA merupakan perjanjian yang paling komprehensif yang dikomitmenkan oleh ASEAN, ditandatangani pada bulan Februari 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. ASEAN-Korea FTA ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2009, sementara itu ASEAN-China Investment Agreement ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2009. ASEAN-China FTA dan ASEAN-Korea FTA mulai direalisasikan pada 1 Januari 2010. Perjanjian perdagangan barang ASEAN-India (ASEAN-India Trade in Goods Agreement) ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2009 dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 2010. Kerja sama FTA maupun CEP dengan negara-negara tergabung East Asia Summit (EAS) telah meningkatkan peran ASEAN dalam pembentukan arsitektur regional Asia Timur. Langkah penting yang pertama adalah dikerjakannya 2 (dua) kajian/studi oleh 2 (dua) tim ahli yang berbeda dalam rangka mencapai integrasi Asia Timur yang lebih besar. Kajian/studi difokuskan pada: - EAFTA yang terdiri dari ASEAN, China, Republik Korea dan 9


-

Jepang (ASEAN plus 3); CEPEA yang terdiri dari ASEAN, China, Republik Korea, Jepang, Australia, India, dan New Zealand (ASEAN Plus 6).

Integrasi ekonomi regional untuk Asia Timur akan dikembangkan secara bertahap (building bloc approach), dimulai dengan perdagangan barang dengan prioritas pada keterangan asal (ROO), tarif nomenklatur, prosedur kepabeanan dan kerja sama ekonomi. ASEAN juga sepakat untuk melanjutkan perannya sebagai pemain aktif dalam kerja sama regional lainnya seperti APEC dan ASEM seperti halnya dengan proses multilateral melalui partisipasi aktif ASEAN di WTO dan dalam upayanya mendorong penyelesaian putaran perundingan Doha (DDA). Kerja sama ekonomi dengan kelompok regional lainnya seperti Gulf Cooperation Council (meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia dan UEA) dan MERCOSUR (meliputi Argentina, Brazil, Paraguay dan Uruguay) juga dilakukan secara progresif dan pragmatik.

10


Pencapaian Target Sampai Saat Ini Pada Bagan 1 ditampilkan capaian ASEAN pada periode implementasi Cetak Biru MEA dua tahun pertama yaitu 2008 – 2009. Bagan 1 MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Pencapaian Target 83.8% (88/105)

Pasar Tunggal & Basis Produksi

Kawasan Dengan Daya Saing Ekonomi

59%

94% Liberalisasi dan fasilitasi yang mendukung kelancaran arus: ♦ barang ♦ jasa ♦ investasi ♦ tenaga ahli ♦ modal (65 langkahlangkah/kegiatan yang diimplementasikan pada tahun 2008‐2009)

Memperkuat pondasi untuk: ♦ kebijakan persaingan ♦ perlindungan konsumen ♦ Hak Kekayaan Intelektual ♦ Meratifikasi perjanjian di bidang transportasi (32 langkahlangkah/kegiatan yang diimplementasikan pada tahun 2008‐2009)

Pembangunan Ekonomi Yang Merata

Integrasi Dengan Perekonomian Global

100% Kajian dan pengembangan UMKM serta inisiatif Integrasi Rencana Aksi ASEAN 2 (3 langkah-langkah atau kegiatan yang diidentifikasi untuk dapat diimplementasikan selama tahun 2008‐2009)

100% Pemberlakuan Perjanjian Perdagangan Bebas (5 langkah-langkah atau kegiatan yang diidentifikasi untuk dapat diimplementasikan selama tahun 2008‐2009)

Unsur Utama dalam Merealisasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN

1

2 Kemauan Politik

Mobilisasi Sumber Daya dan Koordinasi

3 Pemenuhan Komitmen

4 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kelembagaan

5 Konsultasi dan Kesepakatan Pemerintah dengan sektor Swasta

11


MONITORING RATIFIKASI PERJANJIAN EKONOMI Ratifikasi Perjanjian Ekonomi ASEAN dan Dasar Inisiatif Pelaksanaan MEA Sejumlah instrumen hukum ASEAN yang terkait dengan MEA seperti perjanjian dan kesepakatan tambahan, serta protokol dan perubahan dokumen-dokumen, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 31 Desember 2009, 91 dari 124 instrumen hukum MEA telah diberlakukan. Jumlah tersebut merepresentasikan 73% instrumen hukum yang terkait dengan MEA, meningkat dibandingkan tahun 2002 yang hanya 50%. Negara anggota ASEAN berupaya untuk meratifikasi semua perjanjian terkait dengan MEA pada tahun 2010.

12


KEGIATAN YANG MASIH AKAN DISELESAIKAN PADA TAHUN 2011 Sementara ASEAN telah mencatat berbagai kemajuan penting dalam membangun MEA, terdapat beberapa komitmen yang masih tertunda pada periode implementasi Januari 2008 - Desember 2009, yang memerlukan tindakan konkrit dari negara-negara anggota ASEAN. Sampai saat ini masih terdapat enam komitmen yang masih harus dilaksanakan oleh semua negara anggota ASEAN.(Lihat Tabel I)

13


Tabel I: Daftar Inisiatif dan Langkah-langkah yang akan diimplementasikan pada 2010-2011

1

Langkah-Langkah Yang Akan Diimplementasikan Penentuan tahap akhir untuk penurunan tarif pada produk-produk yang sangat sensitif seperti beras dan gula

2

National Single Windows

3

Pemberlakuan Perjanjian Investasi yang lebih komprehensif di lingkup ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA) Pemberlakuan Kerangka Perjanjian ASEAN pada Fasilitasi Barang-Barang Singgah (ASEAN Framework Agreement on The Facilitation of Goods in Transit/AFAFGIT) Pemberlakuan Perjanjian Multilateral ASEAN pada Jasa Udara (ASEAN Multilateral Agreement on Air Services/MAAS) Pemberlakuan Perjanjian Multilateral ASEAN pada Jasa Angkutan Udara (ASEAN Multilateral Agreement on The Full Liberalisation of Air Freight Services/MAAFS)

No

4

5

6

14

Tindakan yang Diperlukan Meningkatkan peran konsultasi di antara pihakpihak yang terlibat dan menentukan tahap akhir penurunan tarif Mempercepat pembentukan dan pengimplementasiannya Meratifikasi ACIA dan finalisasi daftar pengajuan lainnya Meratifikasi AFAFGIT dan protokolnya

Meratifikasi MAAS dan protokolnya Meratifikasi MAAFS dan protokolnya.


MENUJU PENCAPAIAN YANG LEBIH BAIK DI TAHUN 2011 Implementasi komitmen regional untuk periode 2009-2011 menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, masih terdapat beberapa komitmen tertunda yang memerlukan partisipasi aktif negara anggota untuk mengimplementasikannya secara tepat waktu guna menghindari kemandegan integrasi ekonomi ASEAN. Penyelesaian masalah-masalah dalam batas waktu yang ditargetkan merupakan hal yang sangat kritis untuk memastikan kepatuhan negara-negara anggota ASEAN dalam melaksanakan Cetak Biru MEA. Langkah-langkah yang diambil meliputi aksi berikut ini: 1. Mempercepat ratifikasi seluruh perjanjian MEA dan protokolnya; 2. Memprioritaskan inisiatif atau tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan masing-masing perjanjian MEA dan protokolnya; 3. Mengintensifkan konsultasi/diskusi pada bidang-bidang yang berbeda, termasuk bidang yang menjadi perhatian untuk mencapai konsensi dan resolusi; 4. Mengidentifikasi ketidakkonsistenan antara perundang-undangan nasional dan implementasi dari komitmen regional dalam rangka mengatasi keterlambatan ratifikasi dan pemenuhan perjanjian ASEAN; 5. Memperluas jangkauan kegiatan sosialisasi (outreach) dan konsultasi untuk memfasilitasi buy-in oleh para stakeholder, seperti komunitas bisnis, melalui Rencana Komunikasi MEA (ASEAN Communication Plan). Mekanisme scorecard MEA, termasuk pengembangan indikatorindikator pencapaian, akan lebih ditingkatkan melalui konsultasi reguler dengan perwakilan dari sektor swasta, akademisi, dan masyarakat umum.

15


MEA akan Meningkatkan Pertumbuhan dan Kesejahteraan di ASEAN Realisasi MEA pada tahun 2015 akan membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Manfaat MEA adalah:  Pilihan barang dan jasa yang lebih besar bagi konsumen melalui peningkatan perdagangan intra-regional;  Skala ekonomi yang lebih besar bagi dunia usaha dan industri, yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi, sehingga menghasilkan harga barang yang lebih kompetitif;  Penurunan biaya produksi berdampak positif terhadap konsumen karena harga barang dan jasa menjadi lebih rendah;  Permintaan yang lebih besar untuk barang dan jasa akan menciptakan lapangan kerja di berbagai industri seperti manufaktur, transportasi, logistik dan komunikasi;  Peningkatan perdagangan dan investasi akan mendorong kewirausahaan dan inovasi yang lebih baik di bidang produk dan jasa, sehingga mampu menghasilkan jenis produk, kualitas dan efisiensi yang lebih baik, dan menguntungkan konsumen;  Peningkatan integrasi ekonomi akan memperkuat jaringan bisnis di ASEAN, membangun pertumbuhan dan kemakmuran;  Tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi di ASEAN akan memberikan kontribusi dalam membangun kelas menengah yang lebih besar di kawasan, sehingga mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Hal ini akan menghasilkan stabilitas sosial melalui penguatan pasar dan daya beli barang dan jasa konsumen. MEA bertujuan untuk membangun kemitraan untuk kemajuan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan warga ASEAN dengan tercapainya integrasi regional yang melalui upaya kolektif masyarakat ASEAN. 16



KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2010

ASEAN Community in a Global Community of Nations

Recommend Documents