BAB II PENGATURAN TENTANG PERBUATAN ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

29

BAB II PENGATURAN TENTANG PERBUATAN ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

A. Narkotika Pada zaman prasejarah di negeri Mesopotamia (sekitar irak sekarang), dikenal

suatu

barang

yang

namanya

“Gil”,

artinya

“bahan

yang

menggembirakan”.Gil ini lazimnya digunakan sebagai obat sakit perut, kemampuan Gil sangat terkenal pada saat itu, dan Gil menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika. Di Tiongkok bahan sejenis Gil disebut dengan candu yang sudah di kenal sejak tahun 2735 sebelum masehi. Candu pernah menghancurkan tiongkok pada tahun 1840-an yaitu dipergunakan sebagai alat subversive oleh inggris, sehingga menimbulkan suatu perang yang terkenal dalam sejarah, yaitu perang Candu (The Opium War) pada tahun 1839-1842, yang dimenangi inggris setelah merusak mental lawannya dengan candu. 40 Ada bahan lain yang menyerupai candu masak, yang bernama jadam. Jadam ini bukan tergolong obat bius seperti candu tetapi merupakan obat keras yang pada mulanya berkembang di dunia arab. Demikian Gil, candu serta jadam dengan segenap zat dan jenisnya terus berkembang penggunaannya oleh masyarakat dunia, dan yangkeberadaannya sekarang banyak sekali jenis zat-zat narkotika, baik yang tergolong alami maupun sintetis (buatan).

40

Taufik Makarao, Dkk.,Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 8.

Universitas Sumatera Utara

30

Pada zaman penjajahan belanda kebiasaan penyalahgunaan obat bius dan candu, sudah mulai terasa membahayakan masyarakat, pemakainya terutama masyarakat golongan menengah (khususnya keturunan cina). Oleh sebab itu, pada zaman tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Verdovende Middelen Ordonnantie (V.M.O.) staatblad 1927 No. 278 jo. No. 536, yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu. 41 Peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Pasca kemerdekaan, perkembangan perederan narkotika secara illegal semakin meningkat dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern menyebabkan cepatnya

peredaran narkotika ke

Indonesia, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut diatas dipandang sudah tidak memadai, sehingga sudah saatnya ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesian menetapkan undang-undang nomor 8 tahun 1976 yang mengesahkan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1976 pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang nomor 9 tahun 1976, yang diundangkan dalam lembaran Negara nomor 37 tahun 1976 dan tambahan lembaran Negara nomor 3086, serta sekaligus mencabut berlakunya ordonansi obat bius.

41

Ibid, hal 9.


31

Undang-undang nomor 9 tahun1976 tentang narkotika ini mengatur lebih luas dan lebih lengkap serta lebih berat ancaman pidananya. Hal-hal yang di atur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1976 ini adalah: a. b. c. d.

e. f. g. h.

Jenis-jenis narkotika yang lebih rinci; Ancama pidana yang sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut; Adanya pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya; Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yaitu menanam, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika; Hukum acara bersifat khusus; Pemberian penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam membongkar kejahatan narkotika; Mengatur kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan narkotika; Ancaman pidananya lebih berat.

Pada perkembangannya selanjutnya peredaran gelap narkotika semakin meningkat dan bersifat transnasional serta dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Selain itu perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang narkotika tahun 1976 mengingat adanya ketentuan baru dalam konvensi PBB tentang pemberantasan gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan undang-undang noor 7 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka undang-undang narkotika 1976 dicabut dan diundangkan Undang-undnag nomor 22 tahun 1997 tentang


32

Narkotika, pada tanggal 1 september 1997 dan dimasukkan dalam lembaran Negara tahun 1992 nomor 67. 42 Dalam undang-undang narkotika ini diatur beberapa ketentuan, tentang etimologi dan terminology sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut, serta ruang lingkup dan tujuan pengaturan narkotika dalam undang-undang narkotika. Adapun tujuan pengaturan narkotika menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1997 ini adalah sebagai berikut: a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepantingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan c. Pemberantasan peredaran gelap narkotika.43 Pada perkembangannya tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga Undangundang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka undang-undang narkotika 1997 dicabut dan diundangkan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

42

Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang, UMM Press, 2009.hal 7. 43 Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hal 13.


33

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminology sekiar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang dasar, asas, dan tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.Undang-undang ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Tujuan Undang-Undang ini adalah: a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmun pengetahuan dan teknologi; b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika; dan d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Ruang lingkup undang-undang narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan perkursor narkotika.Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun kebijakan pemerintah dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 ini adalah meliputi beberapa kegiatan, yaitu: 44

44

Ibid, hal 22.


34

a.

Kebijakan tentang pengadaan narkotika, yang meliputi kegiatan berupa : Rencana kebutuhan tahunan, produksi, narkotika untuk ilmu pengertahuan dan teknologi, penyimpanan dan pelaporan. Kebijakan tentang impor dan ekspor, yang meliputi kegiatan: izin khusus dan surat persetujuan impor, izin khusus dan surat persetujuan ekspor, pengangkutan, transit, dan pelaporan. Kebijakan tentang peredaran narkotika yang meliputi kegiatan: ketentuan umum, penyaluran, dan penyerahan. Kebijakan tentang label dan publikasi, dimana industry farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotiika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Kebijakan tentang ketentuan precursor, meliputi upaya kegiatan berupa: tujuan, penggolongan dan jenis precursor narkotika, rencana kebutuhan tahunan, dan pengadaan. Kebijakan tentang pengobatan dan rehabilitasi, meliputi kegiatan: mengatur ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan narkotika dan precursor narkotika. Kebijakan tentang pencegahan/pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dengan undangundang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

b.

c. d.

e.

f.

g.

B. Jenis dan Penggolongan Narkotika Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obatan-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti pada saat ini, serta dapat pula di salahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan , bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. 45 Jenis-jenis narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada bab III Ruang Lingkup pasal 6 Ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan

45

Moh. Taufik Makarao, Dkk.,Op.Cit., hal 19.


35

menjadi: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.46 1.

Narkotika Golongan I Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya

dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun apa saja yang termasuk narkotika golongsn I sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebanyak 65 macam, yang dirinci sebagai berikut:47 1. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. 3. Opium masak terdiri dari: a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 46

Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2009, hal

47

160.


36

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya. 10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya. 11. Asetorfina :3-0-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14endoeteno-oripavina. 12. Acetil - alfa - metil fentanyl :N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida. 13. Alfa-metilfentanil :N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida. 14. Alfa-metiltiofentanil :N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] priopionanilida. 15. Beta-hidroksifentanil :N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida. 16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil :N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propionanilida. 17. Desmorfina :Dihidrodeoksimorfina. 18. Etorfina :tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoetenooripavina. 19. Heroina :Diacetilmorfina. 20. Ketobemidona :4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina. 21. 3-metilfentanil :N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida. 22. 3-metiltiofentanil :N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida. 23. MPPP :1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester). 24. Para-fluorofentanil :4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida. 25. PEPAP :1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester). 26. Tiofentanil :N-[1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida. 27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB :(±)-4-bromo-2, 5-dimetoksi-ametilfenetilamina. 28. DET :3-[2-(dietilamino) etil] indol. 29. DMA :(+)-2, 5-dimetoksi-a-metilfenetilamina. 30. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b,d] piran-1-ol. 31. DMT :3-[2-(dimetilamino) etil] indol. 32. DOET :(±)-4-etil-2,5-dimetoksi-a-metilfenetilamina. 33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE :N-etil-1-fenilsikloheksilamina. 34. ETRIPTAMINA :3-(2aminobutil) indole. 35. KATINONA :(-)-(S)-2-aminopropiofenon. 36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 :9,10-didehidro-N, N-dietil6-metilergolina-8 β-karboksamida. 37. MDMA :(±)-N, a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina. 38. Meskalina :3,4,5-trimetoksifenetilamina. 39. METKATINONA :2-(metilamino )-1-fenilpropan-1-on. 40. 4-metilaminoreks :(±)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina.


37

41. MMDA :5-metoksi-a-metil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina. 42. N-etilMDA :(±)-N-etil- a -metil-3, 4-(metilendioksi) fenetilamina. 43. N-hidroksiMDA :(±)-N-[a -metil-3, 4-(metilendioksi) fenetil]hidroksilamina. 44. Paraheksil :3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol. 45. PMA :p-metoksi- a –metilfenetilamina. 46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-ol. 47. PSILOSIBINA :3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-il dihidrogen fosfat. 48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : 1-(1-fenilsikloheksil) pirolidina. 49. STP, DOM :2,5-dimetoksi- a, 4-dimetilfenetilamina. 50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA :a -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina. 51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP :1-[1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina. 52. TMA :(±)-3,4,5-trimetoksi- a –metilfenetilamina. 53. AMFETAMINA :(±)- a –metilfenetilamina. 54. DEKSAMFETAMINA :(+)- a –metilfenetilamina. 55. FENETILINA :7-[2-[(a -metilfenetil) amino]etil]teofilina. 56. FENMETRAZINA :3- metil- 2 fenilmorfolin. 57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP :1-(1-fenilsikloheksil) piperidina. 58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina :(-)-(R)- a – metilfenetilamina. 59. Levometamfetamina :(-)- N, a –dimetilfenetilamina. 60. MEKLOKUALON :3-(o-klorofenil)- 2-metil-4 (3H)- kuinazolinon. 61. METAMFETAMINA :(+)-(S)-N, a –dimetilfenetilamina. 62. METAKUALON :2- metil- 3-o-to lil-4 (3H)- kuinazolinon. 63. ZIPEPPROL :a (a metoksibenzil)-4-(β-metoksifenetil)-1piperazinetano. 64. Opium Obat. 65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.

2. Narkotika Golongan II Yang disebut dengan narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.


38

Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena setelah pilihan golongan narkotika golongan III hanya tinggal narkotika golongan II.Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan ini tidak dapat di gunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.Sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan. Adapun apa saja yang termasuk narkotika golongsn II sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebanyak 86 macam, yang dirinci sebagai berikut : 48 1. 2. 3. 4. 5.

Alfasetilmetadol : alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana. Alfameprodina : alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol. Alfaprodina : alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-l H-tetrazol-1-il) etil]-4(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida. 6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina. 7. Anileridina : asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester. 8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana. 9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester. 10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina. 11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina. 12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol. 13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina. 14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana. 15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1benzimidazolinil)-piperidina. 16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil) butil]-morfolina. 17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida. 18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di (2'-tienil)-1-butena. 19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4karboksilat etil ester. 20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik. 48

Ibid. hal. 163


39

21. Dihidromorfina. 22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol. 23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat. 24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena. 25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat. 26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona. 27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6ß,14-diol. 28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina. 29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena. 30. Etokseridina : asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4karboksilat etil ester. 31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimedazol. 32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil) 4 fenilpiperidina-4karboksilat etil ester). 33. Hidrokodona : Dihidrokodeinona. 34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4karboksilat etil ester. 35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina. 36. Hidromorfona : Dihidrimorfinona. 37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona. 38. Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona. 39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida. 40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan. 41. Fenomorfan : 3-hidroksi-Nfenetilmorfinan. 42. Fenoperidina : asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4karboksilat etil ester. 43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina. 44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol. 45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima. 46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan. 47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil) butil] morfolina. 48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan. 49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan. 50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona . 51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana. 52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan. 53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina. 54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina. 55. Metopon : 5-metildihidromorfinona. 56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina. 57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat. 58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.


40

59. Morfina-N-oksida. 60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida. 61. Morfina. 62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina. 63. Norasimetadol : (±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana. 64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan. 65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona. 66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina. 67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona. 68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona. 69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona. 70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina. 71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester. 72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat. 73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester. 74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- piperidina-4karboksilat etil ester. 75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4 (1-piperidino)piperdina-4-karboksilat amida. 76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana. 77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester. 78. Rasemetorfan : (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan. 79. Rasemoramida : (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina. 80. Rasemorfan : (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan. 81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida. 82. Tebaina. 83. Tebakon : Asetildihidrokodeinona. 84. Tilidina : (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1karboksilat. 85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina. 86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas. 3. Narkotika Golongan III Yang dimaksud Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan

serta

mempunyai

potensi

ringan

mengakibatkan

ketergantungan. Dibandingakan dengan Narkotika Golongan I dan narkotika


41

golongan II, untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja, sesuai dengan lampiran Undang-Undang No. 35 Tahaun 2009 rinciannya sebagai berikut: 49 1. Asetildihidrokodeina. 2. Dekstropropoksifena : a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2butanol propionate. 3. Dihidrokodeina. 4. Etilmorfina : 3-etil morfina. 5. Kodeina : 3-metil morfina. 6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina. 7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina. 8. Norkodeina : N-demetilkodeina. 9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina. 10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida. 11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7-±-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina. 12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas. 13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika. 14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

C. Tindak Pidana Dibidang Narkotika Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009

tentang Narkotika

telah

menentukan beberapa ruang lingkup tindak pidana narkotika, yaitu yang terdapat dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana di pasal 111 sampai pasal 148. Ruang lingkup tindak pidana narkotika tersebut antara lain : 1. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penggolongan Narkotika dan Precursor Narkotika Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika dan precursor narkotika ini adalah meliputi:

49

Ibid, hal 167.


42

a.

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, Narkotika Golongan II;

b.

Pengadaan dan peredaran gelap narkotika golongan I, II dan III, yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti: 1. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III; 2. Menewarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III; 3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III; 4. Menggunakan atau memberikan Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III untuk digunakan orang lain; 5. Setiap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III; 50 Ketentuan tentang tindak pidana ini diatur dalam pasal 111 sampai dengan

pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Ketentuanketentuan dalam pasal 111 sampai dengan pasal 127 ini adalah untuk pemberantasan Peredaran gelap narkotika.51

50

Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hal 25. 51 Sujono dan Bony Daniel, Sujono dan Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 225.


43

2. Tindak Pidana bagi Orang Tua/Wali Dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur Dalam Undang-undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, yang tidak melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk pemerintah, untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social tersebut, dapat dikenai ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak satu juta rupiah. Ketentuan tentang tindak pidana menyangkut orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umurini diatur dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 52 3. Tindak Pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Dalam undang-undang narkotikan diatur tentang ancaman sanksi pidana bagi setiap orang dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah, yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi: (1) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan; (2) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ; (3) menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; (4) menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

52

Siswanto, Op.Cit, hal 261.


44

Ketentuan tentang tindak pidana menyangkut orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika ini diatur dalam pasal 131 Undang-Undang tentang Narkotika. 4. Tindak Pidana bagi Percobaan atau Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor. Ketentuan tentang tindak pidana menyangkut percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan precursor ini di atur dalam pasal 132 Undang-Undang tentang Narkotia dengan ancapan pidana sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksudkan dalam pasal-pasal dalam pasal yang disebutkan dalam pasal 132 tersebut, apabila dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya di tambah 1/3 (sepertiga).53 5. Tindak Pidana Membujuk Anak. Tindak pidana ini menggambarkan tentang ketentuan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan

sesuatu,

memberikan

kesempatan,

menganjurkan,

memberi

kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu musalihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika dam precursor narkotika dapat dikenai pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) miliar rupiah dan paling banyak 20 (dua puluh) miliar rupiah, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 1 (satu) miliar rupiah dan

53

Siswanto,Ibid, hal 263.


45

paling banyak 10 (sepuluh) miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal 133 Undang-Undang Narkotika. 54 6. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri Tindak pidana ini menggambarkan bahwa bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur yang tidak melaporkan diri ataupun keluarganya pada instansi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dipidana dengan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan dipidana dengan denda paling banyak 2 (dua) miliar rupiah. Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak 1 (satu) juta rupiah, sebagai mana diatur dalam pasal 134 Undnag-Undang Narkotika. 55 7. Tindak Pidana Menyangkut Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika. Tindak pidana ini menggambarkan bahwa semua hasil tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yang terdapat dugaan ada kaitan dengan kejahatan money laundering diancam pidana penjara 5-15 taun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara 1 (satu) miliar sampai 10 miliar rupiah atau lima ratus juta rupiah sampai lima miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal 137 Undang-Undang Narkotika.

54

Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2009 , hal

55

Gatot Supramono, Ibid, hal 210.

218.


46

8. Tindak Pidana bagi Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara Tindak pidana ini menggambarkan tentang ketentuan bagi orang yang berusaha menghalang-halangi atau mempersulit jalannya pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkaradimuka sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika dikenakan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak limaratus juta rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 138 Undang-Undang Narkotika. 9. Tindak Pidana Menyangkut Nakhoda atau Kapten Penerbang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pengangkutan Narkotika Tindak pidana ini menggambarkan tentang pelanggaran terhadap kewajiban nakhoda atau kapten penerbangan yang tidak

melaksanakan ketentuan

pengangkutan narkotika dan pengangkutan udara, dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun, serta pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal 139 Undang-Undang Narkotika.56 10. Tindak Pidana Menyangkut PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti Tindak pidana ini menggambarkan tentang ketentuan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Narkotika diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak (1)

56

Siswanto, Op.Cit., hal 268 - 271.


47

satu miliar rupiah, Sebagaimana diatur dalam pasal 140 Undang-Undang Narkotika. 11. Tindak Pidana Bagi Kepala Kejaksaan Negari Tidak Melaksanakan Kewajibanya Tindak pidana ini menggambarkan tentang Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 91 ayat (1) UndangUndang Narkotika dapat dikenakan ancaman Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak 1 (satu) miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal 141 Undang-Undang Narkotika. 12. Tindak Pidana Bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian Tindak pidana ini mengggambarkan tentang ketentuan bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal 142 Undang-Undang Narkotika. 13. Tindak Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar Tindak pidana ini menggambarkan tentang saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika di muka sidang pengadilan yang diancam dengan pidana penjara palingh singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda


48

paling sedikit enam puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Narkotika.57 14. Tindak Pidana bagi setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Tindak pidana ini menggambarkan perbuatan pengulangan tindak pidana (residivis), di mana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal di tambah 1/3 (sepertiga), sebagaimana diatur dalam pasal 144 Undang-Undang tentang Narkotika. 15. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Tindak Pidana ini terdapat dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dalam pasal 145 tersebut menggambarkan tentang perbuatan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia berlaku juga ketentuan undang-undang ini.Ketentuan ini selaras dengan konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988. Dengan kata lain bahwa warga Negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan sebagaimana tersebut yang tercantum dalam pasal 145 undang-undang narkotika, meskipun diluar Indonesia dapat dikenakan undang-undang Pidana Indonesia.

57

Ibid, hal 272-277.


49

16.

Tindak Pidana yang Dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, Pimpinan Pedagang Farmasi. Tindak pidana ini menggambarkan tentang ancaman sanksi pidana bagi para

pejabat yang (1) mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, (2)

menanam,

membeli,

menyimpan,

menguasai tenaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, (3) memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau (4) mengedarkan narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/ atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah dan paling banyak 1 (Satu) miliar rupiah. 58

D. Pengaturan Tentang Perbuatan Dengan SengajaTidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur tentang dimulainya proses penyidikan. Proses penyidikan dimulai dari mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi karena Pengetahuan penyidik atau penyidik sendiri (pasal 102 dan pasal 106 KUHAP), Tertangkap tangan (pasal 1, angka 19 KUHAP), Adanya laporan (pasal 1, angka 24 KUHAP), Adanya pengaduan (pasal 1 angka 25 KUHAP)

58

Siswanto, Ibid, hal 277-282.


50

Banyak tindak pidana yang saat ini pemberantasannya melibatkan masyarakat banyak, karena sangat membahayakan masyarakat, misalnya korupsi, psikotropika, disamping tindak pidana narkotika.Oleh karena itu masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Masyarakat dalam hal ini wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang, bila mengetahui tentang narkotika yang di salahgunakan atau dimiliki secara tidak sah, hal ini diatur dalam pasal 107 yang isinya sebagai berikut:

59

“Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika” Adapun hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekorsor narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Narkotika diwujudkan dalam bentuk: a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan precursor narkotika. b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika.

59

Haris Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Jember: Mandar Maju, Hlm. 201.


51

c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN. e. Memberikan

perlindunggan

hukum

pada

saat

yang

bersangkutan

melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. 60 Perlu disadari partisipasi warga masyarakat dalam ikut mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kepemilikan narkotika secara tidak sah bukan tidak ada resikonya.Oleh karena itu undang-undang memberikan jaminan keselamatan kepadanya.61 Jaminan tersebut diatur dalam pasal 100 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotiika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberikan perlindungan oleh Negara dari ancamanyang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara” Disamping itu, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika

dan/atau

pengungkapan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 109. 62 Adapun bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Narkotika, akan

60

Lihat Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Haris Sasangka, Loc.Cit. 62 Siswanto, Op.Cit, hal 15. 61


52

dikenai ancaman sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 131 Undang-Undang Narkotia. Yang isinya sebagai berikut: 63 “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal tersebut menggambarkan tentang ancaman sanksi pidana bagi setiap orang dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah, yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan hukum, meliputi: (1) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika; (2) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan; (3) menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; (4) menggunakan, memberikan untuk digunakan oleh orang lain. Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat.Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. 64

63 64

Lihat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Siswanto, Op.Cit., hal 262.


53

Adapun unsur-unsur tindak pidana narkotika pasal 131 ini adalah: 1. Setiap Orang Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang

yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan

identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. 65 2. Sengaja Tidak Melapor Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam lapangan hati batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut. Tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacu saja apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya. Oleh karena itu, sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakkan untuk memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi. 66

65

Sujono dan Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 227. 66 Sujono dan Bony Daniel, Ibid, hal 311.


BAB II PENGATURAN TENTANG PERBUATAN ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Recommend Documents