BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA.

A. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Tahun 1976 merupakan titik penting dalam sejarah pengaturan hukum terhadap narkotika di Indonesia. Karena pada tahun ini Indonesia mulai memiliki undang-undang, yang merupakan pembaharuan hukum tentang narkotika yang telah diproses dan diolah sesuai dengan tuntutan dan kondisi masa kini mengenai pengaturan penggunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban dan penetapan pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika. Dengan kata lain tahun 1976 merupakan tahun penting bagi hukum narkotika Indonesia dengan fakta kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 1976 Pada undang-undang narkotika ini terkandung warna hukum pidana sebagai alat untuk prevensi umum dalam rangka penanggulangan narkotika di Indonesia. Hai ini logis mengingat bahwa perjalanan dan perjuangan untuk mendapatkan undangundang narkotika nasional ini dipengaruhi kuat oleh gangguan dan ancaman penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang semakin merajalela dengan sasaran korban para remaja, sehingga penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai masalah nasional yang perlu mendapatkan penanganan yang serius. Mengapa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini penting artinya bagi penanggulangan

Universitas Sumatera Utara

penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama apabila dikaji dari segi hukum dan perundangan, memerlukan jawab yang bersifat pemaparan undang-undang yang berlaku sebelum dan ketentuan yang berpengaruh dalam mempersiapkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1976. Di samping itu penting pula untuk diungkapkan faktor-faktor non hukum yang mendorong ditertibkannya undang-undang narkotika. 64 Ketidakpuasan akan pelaksanaan kegiatan penanggulangan narkotika dan obat-obat

terlarang telah

mengakibatkan

bangsa

Indonesia berpikir untuk

menyempurnakan peraturan/regulasi tentang Narkotika karena Ordonansi Obat Bius (Verdoovende Middelen Ordonnantie, Staatsblad Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927) dirasa tidak lagi mampu untuk meredam pertumbuhan kejahatan narkotika. Dimana Narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, yang diketahui dapat menimbulkan ketergantungan yang dangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Dengan pemikiran bahwa perbuatan, penyimpanan, pengedaran, dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan kehidupan Negara dibidang politik, keamanan, sosial, budaya, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau cara ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan 64

Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung, Alumni) hlm 10


akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika serta mengatur rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika merupakan pengganti dari peraturan tentang narkotika zaman Belanda yaitu Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 Nomor: 28 jo No.53. Hal-hal yang menjadi pertimbangan

dibentuknya

undang-undang

ini

adalah

sehubungan

dengan

perkembangan lalu-lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran dan pemasukan narkotika ke Indonesia. 65 Perkembangan di bidang farmasi yang sangat pesat juga membuat Verdovende Midellen Ordonantie tidak efektif lagi dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Yang dimaksud dengan narkotika menurut angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang jenis-jenisnya disebut pada angka 2 sampai dengan 13 mengandung unsur-unsur : a.

Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;

b.

Bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebut yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina dan Kokaina;

c.

Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan-bahan

65

Hari Sasangka, Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana untuk mahasiswa dan praktii serta penyuluh masalah narkoba (Bandung : Mandar Maju, 2003) hlm.165


tersebut diatas. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut 66: a)

Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci.

b) Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut c)

Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya

d) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunanaan narkotika. e)

Acara pidananya bersifat khusus.

f)

Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika.

g) Mengatur kerjasama internasional di bidang penanggulangan narkotika. h) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP. i)

Ancaman Pidana lebih berat A.1. Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika Kebijakan Kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula

bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-

66

Ibid hal.164


undangan. 67 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika mengatur berbagai jenis tindak pidana yang merupakan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika telah mengatur beberapa jenis narkotika baru yang sebelumnya belum diatur dalam Verdovende Midellen Ordonantie. Pengaturan narkotika jenis baru tersebut tentu berdampak pada variasi formula tindak pidana di dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1976. Perkembangan teknologi serta transportasi yang merupakan latar belakang dari pembentukan undang-undang ini tentu berdampak banyak terhadap formula kriminalisasi di dalamnya. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa dalam hal kebijakan kriminalisasi menggunakan saran penal (hukum pidana) menyangkut 2 (dua) pokok pemikiran yaitu masalah penentuan: 68 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan; 2) Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar Kebijakan kriminalisasi terkait tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut : 1)

Perbuatan secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja. ( Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1); 67

Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung : Nusa Media, 2011 )

68

Ibid, hal.134

hlm.133


2)

Perbuatan

secara

tanpa

hak

memproduksi,

mengolah,

mengekstraksi,

mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika ( Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 2) ; 3)

Perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika ( Pasal 23 ayat 3 dan Pasal 36 ayat 3) ;

4)

Perbuatan secara tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika. ( Pasal 23 ayat 4 dan Pasal 36 ayat 4 );

5)

Perbuatan secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika ( Pasal 23 ayat 5 dan Pasal 36 ayat 5 ) ;

6)

Perbuatan secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain ( Pasal 23 ayat 6 dan Pasal 36 ayat 6 );

7)

Perbuatan secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri (Pasal 23 ayat 7 dan Pasal 36 ayat 7 );

8)

Kelalaian menyebabkan dilanggarnya ketentuan tersebut dalam Pasal 23 ayat ( 1 ) diatas tanah atau tempat miliknya atau yang dikuasainya;

9)

Perbuatan Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat ( 7 ) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976;

10)

Perbuatan Penggunaan dan pemberian narkotika oleh dokter, kecuali untuk pengobatan ( Pasal 24 dan Pasal 40 ) ;


11)

Perbuatan Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ( Pasal 42 ) ;

12)

Lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang menanam tanaman Papaver, Koka dan Ganja yang tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ( Pasal 42);

13)

Nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ( Pasal 43) ;

14)

Perbuatan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan peradilan narkotika (Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 ).

15)

Perbuatan tidak melaporkan adanya narkotika yang tidak sah kepada pihak yang berwajib ( Pasal 48 ).

16)

Semua tindak pidana dalam Undang-Undang ini dikualifikasikan sebagai kejahatan kecuali Pasal 47 mengenai saksi yang membocorkan identitas pelapor dianggap sebagai delik pelanggaran ( Pasal 50 ). Secara keseluruhan dalam kriminalisasi perbuatan sebagai tindak pidana

dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika sudah cukup baik. Kelemahan utama dalam hal kriminalisasi perbuatan dalam Undang-Undang ini adalah mengenai terlalu sempit dan sederhananya pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Hal ini menyebabkan


Undang-Undang ini kurang efektif dan antisipatif terhadap perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai narkotika jenis baru. Celah ini sangat rentan untuk disalahgunakan para pelaku kejahatan untuk memasarkan secara bebas berbagai jenis narkotika yang belum diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang seharusnya memberikan pengertian yang tidak terlalu kaku terhadap Narkotika agar lebih efektif terhadap kemunculan berbagai jenis narkotika jenis baru dengan tetap memperhatikan faktor : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kesederhanaan perumusan defenisi narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 juga berakibat kurang proporsionalnya sanksi pidana dengan dampak ataupun manfaat suatu jenis narkotika. Penggolongan narkotika ke dalam berbagai golongan yang didasarkan pada manfaat dan dampak yang ditimbulkan sangat efektif dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Kelemahan lain dalam kriminalisasi perbuatan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 adalah lemahnya pengaturan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan transnasional yang terorganisir serta pencucian uang hasil tindak pidana narkotika. Undang-Undang ini terkesan cenderung mengatur mengenai pengawasan terhadap peredaran narkotika di dalam negeri dan kurang antisipatif terhadap perdagangan narkotika yang bersifat transnasional serta terorganisir. Latar belakang perkembangan teknologi dan sarana transportasi yang menjadi salah satu pertimbangan dibentuknya undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika


seharusnya menjadi dasar yang cukup untuk mengkriminalisasikan berbagai tindak pidana terkait perdagangan narkotika yang bersifat transnasional dan terorganisir.

A.2.

Kebijakan

Hukum

Pidana

Terkait

Sanksi,

Pemidanaan,

Dan

Pemberatan Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Secara defenitif, Hukum Pidana dapat dibagi ke dalam Ius Poenale dan Ius puniendi. Ius Puniendi merupakan segi subjektif yang berarti hak untuk menjatuhkan pidana. 69 Sedangkan Ius Poenale secara sederhana di defenisikan oleh oleh Zainal Abidin Farid sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. 70 Defenisi tersebut menyatakan bahwa ada keharusan dengan mengancamkan sanksi pidana terhadap pelanggarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pidana merupakan unsur yang sangat esensialnya dalam hukum pidana. Betapa pentingnya sanksi pidana juga dapat dilihat dari pendapat Herbet L.Packer berikut mengenai sanksi pidana: 71 a. Sanksi Pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;

69

Andi Hamzah, Op.Cit, hlm.5 Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.1 71 Tongat, Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2004) hlm.9 70


b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya; c. Sanksi Pidana suatu kertika merupakan “ penjamin utama atau terbaik “ dan suatu ketika merupakan “ pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secarasembarangan dan secara paksa.

Sanksi pidana dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 10 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yaitu: 72 a. Pidana Pokok yaitu: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pencabutan hak-hak tertentu; 1. perampasan barang-barang tertentu; 2. pengumuman putusan hakim. Meskipun demikian, dalam kajian hukum pidana tidak hanya dikenal berupa sanksi pidana (straf) tetapi juga sanksi tindakan (maatregel). Untuk memberdakan antara sanksi pidana dengan maatregel dapat dipakai pendapat Roeslah Saleh berikut sebagai pedoman:

72

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm 17


Dalam banyak hal batas antara pidana dan tindakan secara teoritis sukar ditentukan dengan pasti, karena pidana sendiri pun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran untuk melindungi dan memperbaiki. Tetapi secara praktis tidak ada kesukaran, karena apa yang disebut dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana, sedangkan yang lain daripada itu adalah tindakan (maatregel), misalnya: pendidikan paksa, seperti terjadi pada anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah untuk dididik di dalam lembaga pendidikan paksa, ditempatkannya seseorang di dalam rumah sakit jiwa dengan perintah karena orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena ada pertumbuhan yang cacat pada jiwanya atau gangguan penyakit. 73

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika juga mengatur mengenai sanksi yang diancamkan terhadap tindak pidana. Sanksi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan peranan Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika. Adapun kebijakan hukum pidana terkait sanksi dan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : 1. Jenis Pidana yang digunakan adalah : pidana mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan. 2. Pidana terberat yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidara penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Iima puluh juta rupiah) diancamkan terhadap tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar

73

Mohammad Eka Putra, dan Abul Khair, Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 9


narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) dan (5) sedangkan pidana teringan yaitu berupa 1 (satu) tahun kurungan diancamkan terhadap tindak pidana saksi yang membuka identitas pelapor tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976. 3. Mayoritas ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika merumuskan dua ( 2 ) jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif. 4. Pengenaan sanksi tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika ( pelaku yang melanggar pasal 36 ayat ( 7 ) ) dan sanksi tindakan berupa pengusiran dan larangan memasuki wilayah negara Indonesia bagi warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika telah menggunakan double track system yang mengkombinasikan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. 5. Percobaan ( poging ) melakukan tindak pidana narkotika diancam dengan sanksi yang sama dengan tindak pidana narkotika. Hal ini merupakan kekhususan dari aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengurangi sanksi 1/3 terhadap percobaan ( poging ). 6. Ancaman Sanksi Pidana diperberat 1/3 dengan batasan maksimum 20 (dua puluh) tahun bagi pelaku yang membujuk anak dibawah umur melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat ( 7 ) . 7. Ancaman sanksi pidana penjara diperberat 1/3 tanpa batasan maksimum serta untuk pidana denda dikalikan 2 ( dua ) bagi pelaku yang melakukan pengulangan


( recidive ) terhadap tindak pidana yang diatur dalam pasal 36 ayat ( 1 ) sampai dengan ayat ( 7 ). 8. Pencabutan hak terhadap importir, pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan, Nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi sebagimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) butir 1 sampai dengan 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Dalam perkembangannya ternyata Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tidak juga bisa meredam ataupun memberantas peredaran gelap narkotika secara signifikan, bahkan sasaran peredaran gelap narkoba telah memasuki seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Predaran narkotika tidak hanya pada orangorang yang mengalami broken home atau yang gemar dalam kehidupan malam, tetapi telah merambah kepada mahasiswa, pelajar, bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun businessman telah terjangkit narkotika. Kejahatan-kejahatan

narkotika pada umumnya

tidak

dilakukan

oleh

perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. 74 Selain itu, Indonesia juga sudah terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 74

Hari Sasangka, Op Cit, hlm 166


1997

tentang

Pemberantasan

Pengesahan Peredaran

Konvensi Gelap

Perserikatan

Narkotika

yang

Bangsa-Bangsa mengharuskan

tentang Indonesia

menyesuaikan hukum nasionalnya dengan Konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. 75 Seiring dengan perkembangan waktu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dirasa tidak mampu lagi untuk mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, sedangkan peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, sehingga akhirnya terbitlah UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 76 Dalam konsideran Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

75 76

AR.Sujono, Bony Daniel, Op.Cit, hlm.13 Ibid., hal l12


Oleh karena itu tidak mungkin terus memberlakukan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan lahirnya undang-undang narkotika yang baru, maka sejak tanggal 1 September 1997 undang-undang narkotika yang lama sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut. 77 Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang tersebut, yakni peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kejahatan-kejahatan narkotika pada umunya tidak dilakukan oleh secara perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. 78 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698 dan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tujuan pengaturan Narkotika adalah untuk : a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.

77 78

Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 156. Hari Sasangka, Op.cit, hlm 165


c. Memberantas peredaran gelap narkotika Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sejak awal pembentukannya dari bentuk masih Rancangan Undang-Undang memiliki semangat antara lain: 79 a. Undang-Undang Narkotika yang baru menggantikan 9 Tahun 1976 tentang Narkotika harus mampu melahirkan persamaan persepsi, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika beserta akibat yang ditimbulkannya, baik terhadap perseorangan dan masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara; b. Harus mampu mencegah, menghentikan dan sekaligus memberantas semua bentuk peredaran dan perdagangan gelap narkotika, serta bersama-sama dengan masyarakat internasional berupaya untu menanggulangi permasalahannya; c. Harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat tanpa membedabedakan status dan kedudukan, untuk dapat menjamin terciptanya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, dalam peran sertanya menumbuhkan kembangkan perwujudan disiplin nasional; d. Harus mampu memberikan sanksi yang terberat terhadap pelanggar tindak pidana narkotika, baik yang dilakukan secara perseorangan, maupun secara kelompok, secara terorganisir maupun secara korporasi, dalam skala nasional, maupun internasional, sehingga bobot tindakan represif yang melekat pada undang-undang, mampu menghasilkan efek psikologis yang lebih nyata, untu digunakan sebagai sarana preventif; 79

AR.Sujono, Bony Daniel, Op.Cit, hlm.13


e. Harus mampu menjamin terselenggaranya kelangsungan pengadaan narkotika secara legal yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan; f. Harus mampu menjamin terselenggaranya upaya pengobatan dan rehabilitasi, bagi pasien yang mejadi korban penyalahgunaan narkotika; g. Kesadaran bahwa bisnis narkotika secara ekonomis sangat menguntungkan dan menggiurkan sehingga dampak akibat dan sindroma apapun yang ditimbulkan olehnya tidak dipedulikan oleh pengedar dan jaringannya. Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaannya secara ketat dan terpadu harus dapat benar-benar diberlakukan; h. Kesadaran bahwa narkotika jika disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa manusia. Apabila penyalahgunaan itu meluas disertai dengan peredaran gelap yang tidak terkendali, maka narkotika dapat menghancurkan kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya generasi muda, dan memperlemah ketahanan nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun. 1997 merupakan tindak pidana khusus, dan kekhususannya meliputi hukum materil maupun hukum formilnya. Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun. 1997, dalam hukum materiilnya antara lain adalah: 80 a. ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa pasalnya; 80

Hari Sasangka, Op.cit, hlm 169


b. putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda; c. pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersamasama ( kumulatif ) dalam beberapa pasal; d. pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut ( Pasal 83 ); e. ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi, lebih berat; f. ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu dan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan pidana narkotika tertentu ( Pasal 87 ); g. bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, demikian juga terhadap keluarga pecandu narkotika juga diancam pidana ( Pasal 88 ); h. bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor diancam pidana sedangkan pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana (Pasal 86); Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terhadap hukum formalnya antara lain: 81 a. perkara 81

tindak

pidana

narkotika

termasuk

perkara

yang

didahulukan

Ibid, hal 170.


penyelesaiannya ( Pasal 64) ; b. penyidik mempunyai wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpang dari KUHAP; c. pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor ( Pasal 57 ayat (3) ); d. di dalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor ( Pasal 76 ayat (1) ); e. ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti narkotika ( Pasal 60, 61 dan 62 ). Narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kali penggolongan tersebut ditetapkan dalam undangundang ini, dan selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan. 82 Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut : a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi dangat tinggi mengakibatkan keterantungan. b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

82

Hari Sasangka, Op.Cit, hlm 167


c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

B.1 Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut terutama tujuan pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan tujuan pemberantasan peredaran gelap narkotika. 83 Hal tersebut memang sesuai dengan Konvensi Psikotropika 1971 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 yang telah diratifikasi Indonesia. AR.Sujono dan Bony Daniel mencoba mengelompokkan kejahatan yang menyangkut narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yaitu: 84 1) Menyangkut produksi narkotika. Di dalamnya diatur bukan hanya mengenai produksi narkotika, melainkan juga termasuk perbuatan dalam lingkup mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika; 2) Menyangkut pengangkutan dan transito narkotika. Di dalamnya diatur perbuatan yang termasuk dalam kategori membawa, mengirim dan mentransito narkotika.

83 84

Barda Nawawi Arief, Op.Cit hlm.188 AR.Sujono, Bony Daniel, Op.Cit, hlm.22


Ada pula tindak pidana khusus ditujukan kepada nakhoda atau kapten penerbang karena tidak melakukan tugasnya dengan baik; 3) Menyangkut jual-beli narkotika. Tidak hanya kategori jual-beli dalam arti sempit, melainkan juga sudah termasuk dalam perbuatan ekspor,impor, tukar-menukar, menyalurkan dan menyerahkan narkotika; 4) Menyangkut penguasaan narkotika; 5) Menyangkut penyalahgunaan narkotika; 6) Menyangkut kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak melaporkan pecandu narkotika; 7) Menyangkut label dan publikasi narkotika. 8) Menyangkut proses hukum terhadap tindak pidana narkotika Adapun Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : 1) Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 ( tiga ) golongan sehingga tindak pidana narkotika menjadi lebih lengkap, sistematis dan sederhana. 2) Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman ) ( Pasal 78-79 ). 3) Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, mengekstasi, mengkonvensi, merakit, atau menyediakan narkotika ( Pasal 80) 4) Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membawa mengirim, mengangkut, mentransito narkotika ( Pasal 81 ).


5) Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika. ( Pasal 82 ). 6) Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan, narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain ( Pasal 84). 7) Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika untuk diri sendiri ( Pasal 85 ). 8) Orang tua/wali pecandu belum cukup umur yang sengaja tidak lapor. ( Pasal 86 ). 9) Pecandu sudah cukup umur atau keluarganya ( orang tua/wali ) sengaja tidak lapor. ( Pasal 88 ). 10) Menggunakan anak belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika ( Pasal 87 ). 11) Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ( Pasal 89). 12) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan ( Pasal 92 ). 13) Nahkoda dan kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ( Pasal 93 ). 14) Penyidik ( PPNS/Polri ) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ( Pasal 94 ).


15) Saksi yang memberikan keterangan tidak benar di muka sidang pengadilan ( Pasal 95 ). 16) Melakukan tindak pidana narkotika di luar wilayah Indonesia ( Pasal 97 ). Pasal ini merupakan kekhususan dari berlakunya hukum pidana Indonesia di dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia (Pasal 2-9 KUHP). Warga Negara Indonesia yang melanggar Pasal 78-84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika di luar wilayah Indonesia tetap dapat dihukum menurut peraturan hukum pidana Indonesia. Hal ini dikenal sebagai “asas nasionalitas aktif”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sebenarnya telah menganut asas ini dalam Pasal 5 namun diperluas lewat Pasal 97 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak memberikan kualifikasi terkait tindak pidana narkotika dalam undang-undang tersebut. Tidak adanya penetapan kualifikasi yuridis dikhawatirkan akan menimbulkan masalah/konsekuensi yuridis dalam praktik, baik konsekuensi yuridis materiil maupun konsekuensi yuridis formal. 85 18) Keseluruhan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika merupakan delik formil. Penggunaan satu jenis delik saja membuat formula kriminalisasi dalam Undang-Undang ini menjadi kurang efektif karena sama sekali tidak mempertimbangkan akibat-akibat materiil dari sebuah rumusan delik materiil. 85

Ibid hlm.190


19) Membuat perbedaan antara tindak pidana yang dimulai dengan permufakatan jahat dengan tindak pidana yang dilakukan dengan permufakatan jahat.

B.2 Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi, pemidanaan, dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi, pemidanaan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak begitu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dari segi jenis sanksi, sanksi yang digunakan dalam Undang-Undang22 Tahun 1997 tentang Narkotika berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan ( maatregel ). Sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa : pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu kecuali untuk tindak pidana yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) dan perampasan hasil tindak pidana narkotika. Sedangkan sanksi tindakan (maatregel) berupa : rehabilitasi yang meliputi pengobatan dan perawatan serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setalah menjalani sanksi pidana. Sanksi pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika umumnya diancamkan secara kumulatif bersama dengan pidana denda. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan hukuman sehingga menimbulkan efek jera yang lebih nyata dalam aplikasinya. Pemaksimalan hukuman tersebut dapat juga dilihat


dengan adanya ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda ) dalam ketentuan pidana Undang-Undang tersebut. Pemaksimalan hukuman dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika semakin terlihat dengan adanya pemberatan terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan ( recidive ) Pemberatan ini dapat dikatakan sangat membebani para pelanggar mengingat cukup beratnya sanksi pidana yang diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 bervariasi: untuk pidana denda

berkisar

antara

Rp.1.000.000,00

(

satu

juta

rupiah

)

sampai

Rp.7.000.000.000,00. ( tujuh milyar rupiah ) dan untuk pidana penjara berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai 20 (dua puluh) tahun. Ketentuan lain mengenai kebijakan terkait sanksi pidana, pemidanaan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah dengan dipidananya Percobaan dan permufakatan jahat dengan ancaman yang sama dengan melakukan tindak pidana. Perumusan kebijakan terkait sanksi yang sangata memberatkan bagi pelanggar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diharapkan dapat memaksimalkan peranan Undang-Undang ini dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.


C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 86 Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika serta 86

Mohammad Eka Putra, Op.Cit, hlm.59


sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Bahkan, demi mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

C.1 Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Kebijakan Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : 1.

Sama seperti dalam Undang-Undang sebelumnya, narkotika dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 ( tiga ) golongan berdasarkan kegunaan serta potensi ketergantungan. Dengan penggolongan ini tindak pidana serta berat ringannya sanksi disesuaikan dengan masing-masing golongan;

2.

Mayoritas tindak pidana narkotika dirumuskan dengan konsep delik formil.Tidak ditemukan akibat konstitutif yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hanya Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 yang dirumuskan dengan rumusan delik dengan akibat yang dikualifisir. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang larangan pemberian Narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III secara tanpa hak dan melawan hukum kepada orang lain untuk digunakan. Dalam Pasal-pasal tersebut terdapat akibat yang dilarang yaitu


mati ataupun cacat permanennyaorang lain mati. Apabila akibat yang dilarang terjadi maka akan dikenakan pemberatan; 3.

Tidak ada kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang ini apakah tergolong pada kejahatan atau pelanggaran;

4.

Berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat diperluas dengan adanya Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

5.

Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II, golongan III ( Pasal 111, 112, 117, 122 );

6.

Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III ( Pasal 113, 118, 123 );

7.

Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau


menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III (Pasal 114, 119, 124 ); 8.

Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, Narkotika Golongan II, narkotika golongan III ( Pasal 115, 120, 125 );

9.

Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain Narkotika Golongan II, narkotika golongan III ( Pasal 116, 121, 126);

10. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain Narkotika Golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri ( Pasal 127 ); 11. Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ); 12. memiliki,

menyimpan,

menguasai,

atau

menyediakan,

memproduksi,

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima,menjadi

perantara

dalam

jual

beli,

menukar,

ataumenyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. ( Pasal 129 ); 13. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-129 ( Pasal 131 );


14. Perbuatan melibatkan anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Pasal 111-126, dan Pasal 129. ( Pasal 133 ); 15. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, keluarga Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut ( Pasal 134 ); 16. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45 ( Pasal 135 ); 17. Pencucian uang terkait Tindak Pidana Narkotika ( Pasal 137 ). 18. Perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan ( Pasal 138 ); 19. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 ( Pasal 139 ) ; 20. Perbuatan pejabat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan UndangUndang Noo 35 Tahun 2009 ( Pasal 140-142 ); 21. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan ( Pasal 143) 22. Perbuatan pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ( Pasal 147 huruf (a) );


23. Perbuatan pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ( Pasal 147 huruf (b) ) 24. Perbuatan pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ( Pasal 147 huruf (c) ); 25. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.( Pasal 147 huruf (d) ).

C.2 Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi, pemidanaan, dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan Hukum Pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: 1. Sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (maatregel) 2. Untuk sanksi pidana meliputi pidana pokok yaitu berupa : pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu terhadap korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.


3. Untuk sanksi tindakan (maatregel) berupa : rehabilitasi medis dan sosial serta pengusiran dan pelarangan memasuki wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia setalah menjalani sanksi pidana. 4. Jumlah/lamanya sanksi pidana bervariasi: untuk pidana denda berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Apabila kejahatan dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pemberatan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari pidana dendayang diancamkan. Dan untuk pidana penjara berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. 5. Sanksi pidana dirumuskan dalam 4 (empat) bentuk yaitu : 87 a. Dalam bentuk tunggal ( penjara atau denda saja ); b. Dalam bentuk alternatif ( pilihan antara penjara atau denda ); c. Dalam bentuk kumulatif ( penjara dan denda ); d. Dalam bentuk kombinasi/campuran ( Penjara dan/atau denda ); 6. Terdapat ancaman pidana minimal khusus (penjara maupun denda); 7. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan ( recidive ) dalam jangka waktu 3 ( tiga ) tahun. Pemberatan ini dikecualikan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 ( dua puluh ) tahun.

87

AR Sujono, Bony Daniel, Op.Cit hal.213


8. Percobaan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana. 9. Apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

D. Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Berikut beberapa perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu : 88 1. Perluasan Jenis dan Golongan Sebagaimana yang kita ketahui, pada Undang-Undang mengenai Narkoba sebelum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini disahkan, Negara kita mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada Undang-Undang terdahulu, jenis golongan untuk masing-masing Narkotika dan Psikotropika dipisahkan secara jelas melalui lampiran jenis golongan di tiap-tiap undang-undang. Hal ini diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang diikuti dengan lampiran untuk setiap jenis golongannya. Pada lampiran UndangUndang No. 22 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I terdiri dari 26 88

http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/02/kajian-umum-perbandingan-uu-no-22- tahun1997-dengan-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/ diakses pada Senin, 5 Januari2015 Pukul 09.00 Wib


jenis Narkotika, sedangkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bagian lampirannya terdapat 65 jenis narkotika golongan I. Penambahan pada jenis Narkotika Golongan I ini dikarenakan digabungkannya jenis Psikotropika Golongan I dan II kedalam kategori Narkotika Golongan I. Jenis Psikotropika Golongan I dan II yang paling banyak diminati oleh para pecandu narkoba adalah jenis shabu dan ekstasi. Hal ini diperkuat dalam pasal 153 point b yang menyatakan bahwa Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini dimungkinkan karena maraknya penggunaan shabu dan ekstasi dikalangan masyarakat Indonesia, sehingga secara serta merta ancaman pidana yang mengatur mengenai penggunaan shabu dan ekstasi pada jenis Narkotika Golongan I semakin bertambah berat dengan keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini. Hal ini dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dimana pada Pasal 8 ayat (2) dilanjutkan dengan pernyataan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia


laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini berarti ada upaya untuk menekan penggunaan Narkotika Golongan I kepada hal yang mengarah pada penyalahgunaan, dimana selanjutnya pada bagian penjelasan dikatakan bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai: 89 a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan

2. Pengobatan dan Rehabilitasi Dalam hal pengobatan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan indikasi medis jenis Narkotika yang dapat dimiliki, disimpan atau dibawa hanyalah jenis narkotika Golongan II dan Golongan III saja. Kemudian Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa pihak yang wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukan saja pecandu narkotika seperti pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 namun juga terhadap korban penyalahgunaan.

89

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika


Kemudian pada Pasal 55 ayat (2) dikatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3. Pencegahan dan Pemberantasan Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional . Kemudian dalam undang-undang terbaru ini juga mengatur mengenai Badan Narkotika Nasional, dimana pada pasal 64 ayat (1) dikatakan bahwa Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai kewenangan dan kedudukan BNN sampai dengan di tingkat daerah, hal ini tidak tercantum pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.


4. Penyidikan Pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 peranan Badan Narkotika Nasional tidak diatur dalam perundang-undangan tentang narkotika. Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, secara jelas peranan dan kewenangan dari BNN sebagai badan Nasional diatur sedemikian rupa terutama mengenai kewenangan penyidikan. Pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, penyidikan hanya dilakukan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan PPNS sesuai pasal 65, sedangkan pada undang-undang terbaru dikatakan pada pasal 81 bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini, ditambah dengan PPNS tertentu. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kemudian dalam hal lamanya waktu penangkapan, Undang-Undang. No 22 Tahun 1997 hanya memberikan waktu 24 jam dalam menangkap di ikuti perpanjangan selama 48 jam apabila dalam pemeriksaan waktu tersebut tidak mencukupi (Pasal 67). Pada Undang- Undang 35 Tahun 2009, penangkapan dapat


dilakukan selama 3 x 24 jam kemudian dapat diperpanjang 3 x 24 jam lagi apabila pemeriksaan dirasa belum mencukupi. Begitu pula dalam hal penyadapan, pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 waktu penyadapan hanya selama 30 hari (pasal 66), namun pada Undang- Undang terbaru penyadapan terkait peredaran narkotika ini diperpanjang menjadi 3 bulan (90 hari), hal ini diatur pada Pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.

5. Peran Serta Masyarakat Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada Pasal 105 dinyatakan bahwa Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya dimana peran masyarakat hanya sebatas pada kewajiban semata.


Perluasan makna hak dan kewajiban disini memberikan pertanggung jawaban dua arah antara masyarakat dan penegak hukum/BNN dalam upaya bersama memberantas peredaran narkotika ini Selanjutnya adalah mengenai pemberian penghargaan terhadap upaya pemberantasan narkotika ini, dimana pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Pasal 58 dimana pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika, sedangkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pemerintah juga memberikan penghargaan kepada penegak hukum (Pasal 109).

6. Ketentuan Pidana Pada bagian ketentuan pidana ini telah terjadi beberapa perubahan yang cukup prinsipal dan mendasar dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ke Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini, dimana pada undang-undang terdahulu jumlah pasal dalam ketentuan pidana ini hanya berjumlah 23 pasal (Pasal 78 samapai dengan Pasal 100) dan berkembang menjadi 35 pasal pada undang-undang terbaru (Pasal 111 sampai dengan Pasal 148). Secara umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini memiliki ancaman hukuman pidana penjara yang lebih berat daripada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 demikian pula dengan ancaman hukuman denda yang diberikan juga lebih berat. Beberapa pokok perubahan tersebut diantaranya adalah :


a. Penggunaan sistem pidana minimal, pada undang-undang terbaru dikenal sistem pidana minimal dimana pada undang-undang sebelumnya hal tersebut tidak ada. Hal ini terutama pada para pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I. b. Semakin beratnya hukuman bagi pelaku yang melanggar penggunaan narkotika baik jenis Golongan I , II ,maupun III dibandingkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, misalnya untuk Golongan I baik itu menyimpan, membawa maupun memiliki dan menggunakan menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, kemudian di ikuti dengan semakin beratnya pidana denda dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) menjadi minimal Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). c. Semakin beratnya hukuman bagi para pelaku dengan jumlah barang bukti yang banyak/jumlah besar, misalnya untuk pelanggaran terhadap narkotika Golongan I yang melebihi berat 1 kg atau 5 batang pohon (jenis tanaman) atau barang bukti melebihi 5 gram (untuk jenis bukan tanaman) maka pelaku di pidana dengan pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana dendanya ditambah 1/3. d. Selanjutnya bagi penyalahguna narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009). e. Yang cukup menarik adalah apa yang tertera dalam pasal 128 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dimana orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang tidak melaporkan maka dapat dipidana dengan pidana kurungan 6 bulan atau


denda 1 juta rupiah (ayat 1), sedangkan untuk pecandu narkotika dibawah umur dan telah dilaporkan sebagaimana pasal 55 ayat (1) maka dia tidak dapat dipidana, kemudian untuk pecandu narkotika yang telah cukup umur dan sedang menjalani rehabilitasi medis juga tidak dituntut pidana (ayat 3). f. Adanya ancaman hukuman bagi PPNS dan Penyidik Polri/BNN yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 88 dan 89 (PPNS) dan pasal 87,89,90,91(2,3),dan pasal 92 (1,2,3,4).


BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

Recommend Documents