BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering sebagai kejahatan kerah putih atau white collar crime telah lama ada. Kejahatan money laundering telah ada sejak tahun 1697, di mana seorang perompak bernama Henry Every melakukan perompakan terhadap sebuah kapal Portugis bernama Gung-i-Suwaie yang dari hasil rompakannya tersebut didapatkanlah barang berharga berupa berlian senilai £325.000 poundsterling. 17 £325.000 poundsterling tersebut dalam kurs sekarang setara dengan Rp. 4.798.625.000,- (£ 1 = Rp. 14.765,-). 18 Hasil dari rampokan tersebut kemudian dibagikan kepada anak buahnya dan Henry Every pun berhenti melakukan perompakan. Henry Every kemudian menetap di sebuah kota kecil bernama Devanshire di Bideford dan menanamkan uang hasil rampokan tersebut pada transaksi perdagangan berlian di Bideford. Perdagangan berlian tersebut merupakan sarana untuk melakukan pencucian uang milik perampok lain di darat agar uang hasil kejahatan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan perdagangan berlian. 19 Kemudian pada tahun 1920, Al Pacino sebagai salah satu mafia besar di Amerika yang mendapatkan uang yang berasal dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian dan penyelundupan minuman keras, melakukan pencucian uang agar 17

Tb. Irman S. Op.Cit., hlm. 59. Kurs Valuta Asing, http:///www.bankmandiri.co.id/resource/kurs.asp, terakhir diakses tanggal 10 Maret 2013. 19 Loc.Cit. 18

Universitas Sumatera Utara

uang yang mereka dapatkan dari hasil kejahatan itu terlihat sebagai uang yang halal. Pencucian uang atau money laundering yang dilakukan oleh Al Pacino adalah melalui usaha laundromats atau tempat cuci otomatis, yang untuk pengoperasiannya dimasukkan uang tunai ke dalam mesin tersebut, sehingga uang tunai hasil dari usaha laundromats bisa mempercepat proses pencucian uang. Dalam kegiatan pencucian uang yang dilakukannya, Al Pacino dibantu oleh Meyer Lansky, orang Polandia, seorang akuntan. 20 Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Kegiatan yang dilakukan Al Pacino inilah yang memunculkan istilah money laundering. 21 Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis ilegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. 22

20

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2008), hlm. 1. 21 Ziffany Fardinal, “Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Perbankan”, www.ziffa.blogpost.com/2011/02/tindak-pidana-pencucian-uangsebagai.html terakhir diakses tanggal 10 Maret 2013 22 Hafis Mu’addab, “Sejarah Money Laundering”, http://hafismuaddab.wordpress.com/2012/05/30/sejarah-money-loundring.htm, terakhir diakses tanggal 10 Maret 2013.


Pada tahun 1980-an, uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah, karenanya kemudian muncul istillah “narco dollar”, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik. 23 Asal muasal money laundering dilakukan oleh organisasi kriminal yang sering dikenal dengan sebutan mafia. Money laundering biasanya dilakukan atas beberapa alasan, seperti karena dana yang dimiliki adalah hasil curian/korupsi, hasil kejahatan (semisal pada sindikat kriminal), penjualan ganja, pelacuran, penggelapan pajak, dan sebagainya. Atas hal tersebut maka uang tersebut harus “dicuci” atau ditransaksikan ke pihak ketiga, lewat badan hukum, atau melalui negara dunia ketiga. Sehingga uang tersebut dapat diterima kembali oleh pemilik asal uang tersebut seolah-olah berasal dari hasil usaha yang legal. Untuk itu, perlu diperketat mengenai pengawasan aliran dana baik asal usul sumbernya maupun tujuan dana pemakaian dana tersebut. Tujuannya adalah tidak lain untuk memutus dan mencegah rantai aliran dana yang tidak jelas tersebut yang akan “dicucikan” oleh pemiliknya. 24 Ada dua sumber dana haram yang biasanya digunakan dalam praktek money laundering, yaitu dana yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Dana tersebut bergentayangan dan dicarikan tempat yang aman untuk menyimpannya oleh pemiliknya. Hal tersebut dapat dilihat dengan munculnya “Dragon Bank”. “Dragon Bank” merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengelola “uang haram” setelah menerima pemutihan ( money laundering ) dari 23

A.S. Mamoedin, Analisis Kejahatan Perbankan, (Jakarta: Rafflesia, 1997), hlm. 291-

24

Op.Cit., Hafis Mu’addab

292.


pemilik dana dan berpusat di Vanuatu Pasifik selatan. Dalam perkembangannya, kasus money laundering tidak hanya melibatkan lembaga keuangan, badan hukum, atau lembaga yang lainnya namun juga, saat ini kasus money laundering sudah mulai merambah atau melibatkan lembaga keagamaan yang menurut orang-orang merupakan tempat yang suci dan sakral seperti masjid, gereja, pura, dan wihara. 25 Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan money laundering, yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan transnasional ini, maka pada tahun 1988 diadakan konvensi internasional, yaitu United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances atau yang lebih dikenal dengan nama UN Drug Convention. 26 Di Amerika Serikat, sebelum lahirnya United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances pada tahun 1998, telah ada beberapa ketentuan anti-money laundering, seperti The Bank Secrecy Act pada tahun 1970 dan Money Laundering Control Act pada tahun 1986. 27 Money Laundering Control Act ini dibentuk karena kekhawatiran para pengusaha legal di Amerika yang tidak mampu bersaing dengan pelaku pencucian uang yang memiliki dana yang tidak terbatas dan karena pemerintah juga khawatir terhadap dampak dari pencucian uang tersebut sehingga dikeluarkanlah Money Laundering Control Act 1986 yang merupakan peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang yang pertama kali dibuat. 28

25

Ibid. Bismar Nasution, Op.Cit., hlm. 21. 27 Ibid., hlm 20 28 Tb. Irman S., Op.Cit., hlm. 5. 26


Kemudian untuk menindaklanjuti konvensi United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tersebut, pada bulan Juli 1989 di Paris dibentuk Financial Action Task Force (FATF) pada konferensi tingkat tinggi G7 pada tahun 1989. Sedangkan di Indonesia pembentukan undang-undang anti pencucian uang disebabkan masuknya Indonesia ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF pada bulan Juni 2001. Hal ini karena dengan masuknya suatu negara pada daftar NCCTs tersebut dapat menimbulkan akibat buruk terhadap sistem keuangan negara yang bersangkutan, misalnya meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau penolakan negara lain atas Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan

di

negara

yang

terkena

counter-measures

tersebut.

Sejak

diundangkannya UU no. 15 tahun 2002 maka Indonesia telah mengkriminalisasi TPPU. 29 Latar belakang dibentuknya UU No. 15 Tahun 2002 adalah karena berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi, baik dalam batas wilayah suatu negara hukum maupun yang dilakukan, melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain, berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, tenaga kerja, dan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotrika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan,

29

Ibid., hlm. 2-3.


terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih. 30 Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan, akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk dulu ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem perbankan (banking system). Dengan demikian, asal usul harta tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang atau money laundering. 31 Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan merupakan bagian yang amat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan 30 31

Op.Cit., Adrian Sutedi, hlm. 4 Ibid.


yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. 32 Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah melainkan bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan maupun perbankan.Oleh karena itu diperlukanlah suatu undang-undang untuk melarang pencucian yang dan menghukum dengan berat para pelaku tindak pidana tersebut, dengan ini keluarlah UU No. 15 Tahun 2002. 33 Sehubungan tidak efektifnya UU tersebut dalam penerapannya maka dibuat dan disahkan UU no. 25 tahun 2003 pada tanggal 13 Oktober 2003 dengan memperhatikan ketentuan rekomendasi FATF. Latar belakang dibentuknya UU No. 25 Tahun 2003 dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional ataupun internasional, dengan memanfaatkan

32 33

sistem

keuangan

termasuk

sistem

perbankan

untuk

Ibid. Ibid., hlm. 5


menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana money laundering. 34 Berkenaan dengan itu, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Perubahan dalam undang-undang ini antara lain meliputi: 35 a. Cakupan pengertian penyedia jasa keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan, tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk penyedia jasa keuangan yang ada di masyarakat, tetapi belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk penyedia jasa keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. b. Pengertian

transaksi

keuangan

mencurigakan

diperluas

dengan

mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 34 35

Ibid., hlm. 8 Ibid., hlm. 9-10


c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp. 500.000.000,00 atau lebih atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak bergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh. d. Cakupan tindak pidana asal (predicate crime) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan di mana pelaku tindak pidana berupaya meyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4) Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2002

tentang

Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. e. Jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi


keuangan mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak. f. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (anti-tipping off). Hal ini dimaksudkan, antara lain, untuk mencegah perpindahan hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. g. Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (mutual legal assistance) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia memberikan komitmennya

bagi

komunitas

internasional

untuk

bersama-sama

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral, tetapi juga regional dam multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisasi.

Kemudian, karena dirasakan UU no. 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegak hukum, praktik, dan standar


internasional maka dikeluarkanlah UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 2003 tersebut.

B. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang 1. Asas-Asas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat beberapa asas-asas yang dapat dilihat dari bunyi pasal Undang-Undang tersebut, antara lain : 36 a. Asas Double Criminality atau kriminalitas ganda Asas ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu penjatuhan pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dalam hukum Indonesia, sehingga perbuatan apapun yang melanggar hukum di tempat manapun yang dilakukan oleh warga Indonesia maka tetap harus dipidana menurut hukum yang berlaku. Contoh seseorang melakukan perjudian di Negara yang melegalkan judi, kemudian hasil judinya dibawah ke Indonesia dan digunakan untuk berbagai hal, maka dapat dilakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun judi tersebut tidak dilakukan di Indonesia tetapi UU TPPU ini menganut asas Double Criminality sehingga dapat menjerat perbuatan tersebut. b. Asas Lex Specialis 36

Lutfia, “Asas-Asas Yang Terdapat Dalam UU TPPU nomor 8 tahun 2010”, http://lutfia-fairy.blogspot.com/2012/12/asas-asas-yang-terdapat-dalam-undang.html, terakhir diakses tanggal 19 April 2013.


Asas ini terdapat dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu Undang-Undang TPPU ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mepunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan,

kecuali

ditentukan lain dalam perundang-undangan ini. c. Asas Pembuktian Terbalik Asas ini terdapat pada pasal 69, pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2) UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010. Pasal 69 menyatakan, “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Maksud daripada pasal 69 ini adalah bahwa sudah dapat dilakukan penyidikan, penuntutan

dan

pemeriksaan

di

sidang

pengadilan

tanpa

perlu

membuktikan adanya tindak pidana asal atau predicate crime. Pasal 77 menyatakan, “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Maksud daripada pasal 77 ini yaitu terdakwa harus membuktikan asal usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal usul dana tersebut bukan Jaksa Penuntut Umum tetapi terdakwa sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan


apabila JPU yang membuktikan dakwaan, alat bukti akan dihilangkan atau dirusakkan oleh terdakwa. Caranya dengan melalui penetapan hakim atau permintaan dari pihak jaksa kepada hakim untuk melaksanakan metode tersebut. Di pasal 78 mekanismenya adalah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Penerapan pembuktian terbalik ini tidak bisa diterapkan dalam kasus korupsi murni, melainkan pada kasus korupsi yang memiliki unsur pidana pencucian uang. Jadi ini terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang, Kalau semata-mata hanya masalah korupsi, tidak bisa diterapkan metode pembuktian terbalik, kita baru bisa menerapkan pembuktian terbalik apabila dakwaan nya adalah pencucian uang. d. Asas in Absentia Asas ini terdapat dalam pasal 79 ayat (1), yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa proses hukum atau persidangan tetap berlanjut. 2. Subjek dan Objek Tindak Pidana Pencucian Uang Subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuanketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu:


a. Orang Perseorangan Orang perseorangan sebagai subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dengan melihat pasal 1 ayat 9, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 10 dan seterusnya. Dari pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut ditegaskan bahwa setiap orang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi. b. Korporasi Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan seterusnya, di mana dalam pasal 1 ayat 9 tersebut dikatakan setiap orang itu adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Objek daripada tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dari bunyi pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini”. 37 Dari pasal tersebut maka jelas bahwa objek hukum tindak pidana pencucian uang yaitu meliputi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 37

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


3. Pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan kepada PPATK yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Transaksi keuangan mencurigakan Transaksi keuangan mencurigakan menurut pasal 1 ayat 5 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: 38 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai denga ketentuan Undang-Undang ini; 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. b. Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing 38

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. 39 c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. 40 4. Proses Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Proses hukum tindak pidana pencucian uang terdiri dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur mulai dari pasal 68 sampai pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. a. Penyidikan Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. 41 Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 42 Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak 39

Pasal 23 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 40 Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 41 Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 42 H. Juni Sjafrien Jahja, Op.Cit., hlm.52.


pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK. 43 b. Penuntutan Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Jika penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan, ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut. 44 c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 1) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. 45 2) Dalam

pemeriksaan

di

sidang

pengadilan,

hakim

memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

43

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 44 Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 45 Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 46 3) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup 47 4) Jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. 48 5) Jika terdakwa hadir pada sidang berikutnyna sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. 49 6) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan

oleh

penuntut

umum

dalam

papan

pengumuman pengadilan, kantor pemerintahan daerah atau diberitahukan kepada kuasanya. 50

46

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 47 Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 48 Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 49 Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 50 Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tahun 2010 tentang Pencegahan dan


7) Jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita. 51 8) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 52 5. Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi Ketentuan mengenai pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi terkait dengan tindak pidana pencucian uang diatur mulai dari pasal 64 sampai dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan intinya sebagai berikut: 53 a. PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk

51

Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 52 Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 53 Op.Cit., H. Juni Sjafrien Jahja, hlm. 50-51.


dilakukan penyidikan, dengan koordinasi antara penyidik dengan PPATK. b. PPATK

dapat

meminta

penyedia

jasa

keuangan

untuk

menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Jika penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan tersebut, pelaksanaa penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi. c. Penghentian sementara transaksi dilakukan dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara transaksi. PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara transaksi dalam waktu paling lama 15 hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik. d. Jika tidak ada orang dan / atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Jika yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepadan PN untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara


atau dikembalikan kepada yang berhak. Pengadilan harus memutus dalam waktu paling lama 7 hari. 6. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Money Laundering Peraturan perundang-undangan terkait money laundering, antara lain: 54 a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. c. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. d. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. e. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. f. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. g. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. h. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. i. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. j. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. k. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of

54

Ibid., hlm.25-26.


Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). l. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). m. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. o. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. p. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. q. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. r. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). s. Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Semua Bank Umum di Indonesia Nomor : 3/29/DPNP.


t.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/23/PBI/2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

u. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). v. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Bagi Bank Perkreditan Rakyat. w. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/1/PBI/2004 Tentang Pedagang Valuta Asing. x. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP02/PM/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. y. Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

:

45/KMK.06/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank z. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

:

624/PMK.04/2004 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean. aa. Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Nomor : Kep. 2833/LK/2003

Tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Penerapan

Prinsip

Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank.


bb. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 01/BC/2005 Tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai. cc. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan. dd. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 2/4/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. ee. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 2/5/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang. ff. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 2/6/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. gg. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 2/7/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang. hh. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 3/1/KEP.PPATK/2004 Tentang Pedoman Laporan Transaksi


Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan. ii. Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung RI, Kapolri, Gubernur BI Nomor KEP-902/A/J.A/12/2004, Nomor POL :SKep/924/XII/2004, Nomor 6/91/KEP.GBI/2004 Tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan. jj. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 17 Tahun 2005 tentang "Tatacara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" kk. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan. ll. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). mm. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. nn. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/20/PBI/2010 tentang "Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah"


oo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. pp. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Asia Pasific Group on Money Laundering qq. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER-01/1.02/PPATK/01/10 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. rr. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. ss. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/3/PBI/2012 Tentang Program Anti Pencucian

Uang

dan

Pencegahan

Pendanaan

Terorisme

Bagi

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. tt.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

uu. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan. vv. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.2/PPATK/09/12 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus


ww. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/09/12 Tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan. xx. Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-07/1.01/PPATK/08/12 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK. yy. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-03/1.02.1/PPATK/03/2012 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi. zz. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pergadaian. aaa.Peraturan

Kepala

PPATK

Nomor:

PER-12/1.02.1/PPATK/09/2011

Tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya. bbb. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya. ccc. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02.1/PPATK/09/2011 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos. ddd. Peraturan Kepala PPATK Nomor:PER-07/1.02/PPATK/12/10 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. eee. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-5/1.01/PPATK/04/09 Tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran.


fff. Keputusan Kepala PPATK Nomor:KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 Tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang beresiko tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan. ggg. Keputusan Kepala PPATK Nomor:KEP-1/1.01/PPATK/01/08 Tentang Pedoman Good Governance Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

C. Pengaturan Tentang Korporasi Pada zaman dahulu perkembangan korporasi berupa pembentukan kelompok yang terjadi seperti dalam masyarakat Asia Kecil, Yunani, dan masyarakat Romawi. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok tersebut di Romawi membentuk suatu organisasi yang dalam banyak hal mirip fungsinya dengan korporasi seperti yang sudah kita kenal sekarang. Bergerak di bidang penyelenggaraan kepentingan umum, keagamaan, militer, dan perdagangan. Organisasi ini memiliki kekayaan yang terpisah dari anggotanya. Pada masa ini mulai dikenal perbedaan kedudukan individu yang terlepas dari organisasi. 55 Pada abad pertengahan yang ditandai dengan mulai menurunnya kekuasaan Romawi, di mana masa depan perdagangan pun mulai suram karena pada masa itu tidak mungkin melakukan suatu usaha / perdagangan tanpa didukung oleh perlindungan militer dan tertib sosial. Sehingga pada masa itu di Eropa perkembangan korporasi lebih ditandai dengan adanya Dewan Gereja yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Gereja ini memiliki kekayaan yang terpisah 55

Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm.34.


dengan kekayaan para anggotanya dan berbeda dengan subjek hukum manusia. Gereja sebagai suatu korporasi pertama kali diperkenalkan oleh Paus Innocent IV (1243-1254). Gereja sebagai suatu korporasi memberikan suatu sumbangan yang sangat besar terhadap the concept of corporate personality, yaitu dalam bentuk kota praja yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara umum. Pada abad ini (abad XIV) mulai dikenal apa yang disebut quasi corporate character dengan adanya bentuk kota praja. 56 Pada abad ke XIII dan XIV, pada kota-kota bagian utara Italia telah terdapat apa yang menjadi cikal bakal kemunculan korporasi, di mana pada kotakota tersebut sudah terdapat dua bentuk kontrak kerja sama yang agak berbeda dengan Hukum Romawi Lama yang dikenal dengan istilah societas, yaitu disebut Commanditaire Venootschap dan Venootschap onder Firma yang di Indonesia dikenal sebagai CV dan Firma yang merupakan salah satu bentuk korporasi. 57 Harold F. Lusk et al. dalam bukunya yang berjudul Business Law, sehubungan dengan sejarah perkembangan korporasi sebagai subjek hukum, menyatakan: 58 “The general idea is very old that a corporation is a fictious legal person distinct from the actual persons who compose it. The romans recognized the corporation, and in England the corporate form was used extensively even before A.D. 1600, although most early characters were granted to municipalities or to ecclesiastical, educational, or charitable bodies.” Pernyataan Harold F. Lusk itu apabila diterjemahkan maka kira-kira adalah sebagai berikut :

56

Ibid., hlm. 35 Ibid., hlm. 38. 58 Ibid., hlm. 36 57


“Gagasan umum yang sangat tua memahami bahwa korporasi adalah suatu badan hukum fiktif yang berbeda dari individu-individu yang sebenarnya membentuk korporasi tersebut. Orang Romawi telah mengenal korporasi, dan di Inggris korporasi telah sering digunakan secara luas bahkan sebelum 1600 SM, walaupun bentuk yang paling awal berkenaan dengan kota atau gerejawian, badan pendidikan, dan atau badan amal.” Perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya semakin kompleks. Misalnya, Inggris sejak abad XIV sudah menjadi pusat perdagangan wol dan tekstil yang diekspor ke daratan Eropa. Kemudian pada tahun 1599 dibentuk The English East India Company yang diresmikan oleh Ratu Elizabeth I pada tahun 1600. Sebelumnya, perkembangan korporasi ditandai dengan didirikannya beberapa usaha dagang di beberapa Negara seperti The Muscovy Company pada tahun 1555 yang merupakan wadah usaha dagang bangsa Rusia. Pada tahun 1581 dibentuk The Turkey or Levant Company sebagai usaha dagang bangsa Turki. Pembentukan beberapa usaha dagang / perusahaan ini merupakan cikal bakal korporasi pada zaman sekarang ini. 59 Pada zaman Raja James I (1566-1625) di Inggris mulai dikenal korporasi sebagai subjek hukum (legal person), yang berbeda dengan manusia. Akan tetapi, bentuk korporasi tersebut merupakan awal dari bentuk korporasi yang bersifat modern di Inggris yang dikenal dengan nama Hudson’s Bay Company yang diresmikan oleh Raja Inggris pada tahun 1670, yang beroperasi di Kanada, dan

59

Ibid.


yang mempunyai hak monopoli di bidang perdagangan sebagai salah satu sumber dana dari pemerintah kolonial Inggris. 60 Dengan adanya perkembangan akibat Revolusi Industri di Inggris, maka perkembangan di bidang teknologi industri pemintalan benang dan revolusi di bidang tenaga dengan ditemukannya mesin uap, memerlukan suatu modal yang besar dengan dengan organisasi yang mapan serta perangkat hukum untuk mengontrolnya, maka pada tahun 1855 mulai dikenal adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi. Pada tahun 1862, korporasi memakai nama untuk asosiasinya dan di belakang nama tersebut sebagai tanda adanya pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi dicantumkan kata ”limited”. 61 Di Amerika tahun 1795, tepatnya di North Carolina, didirikan korporasi yang pendiriannya didasarkan kepada prinsip hukum yang berlaku pada saat itu. Korporasi tersebut bergerak di bidang penyelenggaraan kepentingan umum. Kemudian, pada tahun 1799 di Massachusetts dibentuklah korporasi di bidang penyediaan air bersih dan pada tahun 1811, New York menjadi negara bagian yang pertama kali memperkenalkan korporasi yang bersifat umum yang bergerak di bidang manufaktur. 62 Kemudian, Perancis pada tahun 1807 memasukkan korporasi dalam kodifikasi Code de Commerce. 63 Hal tersebut tidak terlepas dari hukum Hukum

60

Ibid. Ibid., hlm. 37 62 M. Natsir Said, Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan), (Bandung : Alumni, 1987), hlm. 3. 63 Muladi, Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm. 38. 61


Romawi yang dikenal dengan Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis peninggalan Romawi tersebut terdiri dari 4 buku: 64 1. Institusional (lembaga). Buku I ini memuat tentang lembagalembaga yang ada pada masa kekaisaran Romawi, termasuk di dalamnya

Consules

Mercatorum

(pengadilan

untuk

kaum

pedagang). 2. Pandecta. Buku II ini memuat asas-asas dan adagium hukum, seperti “asas facta sun servanda (berjanji harus ditepati); asas partai otonom (kebebasan berkontrak); unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi), dan lain-lain. 3. Codex. Memuat uraian pasal demi pasal yang tidak memisahkan antara hukum perdata dan hukum dagang. 4. Novelete. Berisi karangan atau cerita. Di Eropa sendiri, perkembangan pesat hukum dagang yang erat kaitannya dengan korporasi, sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota dagang di Eropa Barat. Pada zaman itu, di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan seperti Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain. 65

64

Mulhadi, Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 11 65 Ibid.


Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itu, di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri, di samping Hukum Romawi yang berlaku. 66 Hukum yang berlaku dan berdiri sendiri ini berlaku hanya bagi pedagang dan hubungan-hubungan perdagangan, sehingga lebih populer disebut “Hukum Pedagang” (Koopmansrecht). Kemudian, pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Prancis mulai menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa, khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang). 67 Hukum pedagang ini awalnya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagang sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu sama lainnya. 68 Kemudian, disebabkan pesatnya perkembangan dalam dunia perdagangan dan eratnya hubungan antar daerah, ditambah dengan banyaknya konflik-konflik dagang yang menemui jalan buntu di masa itu, telah mendorong keinginan untuk membentuk satu kesatuan hukum (unifikasi) di bidang perdagangan yang berlaku untuk seluruh daerah. 69 Pada abad ke-17 di Prancis, masa pemerintahan Raja Louis XIV, Menteri Keuangan Prancis pada saat itu yang bernama Colbert membuat suatu peraturan 66

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hlm. 307. 67 Ibid. 68 Ibid. 69 Ibid.


yaitu Ordonance du Commerce. Peraturan ini mengatur hukum pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. Ordonance du Commerce ini dalam tahun 1681 disusul dengan suatu peraturan lain yakni Ordonnance de la Marine, yang mengatur hukum perdagangan laut untuk para pedagang di kota pelabuhan. 70 Pada tahun 1807, di Prancis selain adanya Code Civil des Francais yang merupakan hukum perdata Prancis, telah dibuat juga suatu kitab undang-undang hukum dagang tersendiri yaitu Code de Commerce yang merupakan kodifikasi dari hukum dagang yang dipisahkan dari hukum perdata yang dikodifikasikan dalam Code Civil. 71 Code de Commerce memuat peraturan-peraturan yang timbul dalam kegiatan perdagangan semenjak abad pertengahan. Dasar dari penyusunan Code de Commerce ini antara lain adalah : Ordonannace du Commerce (1673) dan Ordonnance de la Marine (1681) tersebut. 72 Di Romawi, ditemukan adanya sebuah pengadilan khusus bagi para pedagang yang dinamakan Consules Mercatorum, yang kemudian oleh hukum dagang Perancis diambil alih dengan nama Judge et Consuls. Hakim-hakim Consules Mercatorum diambil dari pedagang itu sendiri. Badan pengadilan itu berdiri sendiri, terpisah dari badan peradilan umum lainnya. Lembaga penyelesaian sengketa dagang ini mirip dengan “ Arbitration” (pertama kali

70

Ibid. Ibid., hlm. 308. 72 Ibid. 71


diperkenalkan di Amerika) yang memang lebih populer diberlakukan saat ini dalam hubungan-hubungan dagang atau bisnis yang berskala internasional. 73 Sebenarnya, masuknya pengaruh hukum Romawi dalam hukum dagang Perancis ini disebut dengan gejala Resepsi Hukum Romawi. Pemisahan hukum perdata dan hukum dagang di Perancis adalah masuk akal disebabkan adanya perbedaan strata sosial dan golongan-golongan masyarakat yang berbeda, yang tidak persis sama dengan keadaan di Belanda. 74 Sedangkan di Amerika Serikat, korporasi dahulunya dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum untuk tujuan tertentu. Pada tahun 1909, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yaitu pada Putusan Supreme Court dalam kasus New York Central and Hudson River R.R.v. United States. 75

73

Mulhadi, Op.Cit., hlm. 13. Ibid. 75 Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, (Jakarta : PT. SOFMEDIA, 2010), hlm. 20. 74


BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Recommend Documents