BAB II. PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI KETENTUAN UPICCs, KONVENSI CISG, KUHPERDATA

40

BAB II PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI KETENTUAN UPICCs, KONVENSI CISG, KUHPERDATA

A. Jual Beli Internasional 1.

Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Internasional Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya

kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata Jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan Beli adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Demikianlah rumusan Pasal 1457 KUHPerdata. Berdasarkan rumusan tersebut, maka jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.64 Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan

64

Rahayu Hartini, Hukum Komersial, (Malang: Umm Press, 2010), Hal. 43

40

Universitas Sumatera Utara

41

pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Walaupun demikian, meskipun bersisi dua, KUHPerdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya semata-mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara bertimbal balik satu terhadap yang lainnya. Tidak ada suatu pengertian atau rumusan yang secara tegas memberikan defenisi perjanjian jual beli internasional. Namun demikian dengan memperhatikan kegiatan yang terjadi dan dilakukan dalam setiap transaksi perdagangan lintas negara, yang dinamakan dengan transaksi jual beli internasional adalah transaksi jual beli dalam lintas negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli atau dagang yang melintasi batasan kenegaraan. Pihak-pihak ini harus merupakan pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda. Pengertian perjanjian jual beli internasional lebih luas dibanding dengan perjanjian jual beli domestik. Unsur pembedanya terletak pada kata “Internasional”, dimana Sudargo Gautama menyatakan bahwa perjanjian jual beli internasional adalah “Apabila terdapat suatu unsur asing dalam suatu perjanjian yang bersifat internasional, maka unsur asing atau foreign element inilah yang menyebabkan suatu perjanjian menjadi suatu perjanjian internasional”.65 65

Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2007),

Hal. 48


42

Unsur asing atau foreign element dalam suatu perjanjian terdiri dari:66 a. Kebangsaan yang berbeda, b. Para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda, c. Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan atau prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut, d. Pelaksanaan kontrak di luar negeri, e. Penyelesaian sengketa kontrak dilakukan di luar negeri, f. Kontrak ditandatangani di luar negeri, g. Objek kontrak di luar negeri, h. Bahasa yang digunakan adalah bahasa asing, dan i. Digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut. E.W. Chance dalam Principal of Marcantile Law :67 “kontrak jual beli adalah kontrak dimana penjual mengalihkan atau menyetujui untuk mengalihkan hak milik berupa barang kepada pembeli untuk sejumlah uang yang disebut harga, karenanya, kontrak jual beli juga merupakan perjanjian penjualan atau penjualan yang sebenarnya, berdasarkan kontrak jual beli dimana hak milik atas benda dialihkan dari penjual ke pembeli, kontrak dinamakan penjualan, tetapi dimana pengalihan hak milik atas benda terjadi pada masa yang akan datang, atau subjek yang memenuhi beberapa syarat, kontrak disebut perjanjian penjualan. Suatu perjanjian untuk penjualan menjadi penjualan, bila waktunya berlaku atau syarat-syarat telah terpenuhi oleh subjek yang mana hak milik atas benda dialihkan”. Sedangkan menurut International Supply Contract menurut Oxford Reference “kontrak jual beli yang dibuat para pihak dimana tempat dan usaha atau tempat tinggal yang biasanya berada dalam wilayah negara yang berbeda”.68

66

Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional,Op.cit, Hal. 4 Melati Juliani, “Pengaruh Ekspor Impor Terhadap Ekonomi Bisnis Indonesia”, Jurnal Online TransBORDER, Edisi 1, Vol.1, Program Studi Ilmu Hubungan Internasioal Universitas Pasundan, 2012, Hal. 110 68 Melati Juliani, Ibid, Hal. 110 67


43

2.

Perbedaan Sistem Hukum Nasional dan Jual Beli Internasional Sistem hukum nasional terdiri dari 2 istilah yaitu sistem dan hukum nasional.

Sistem merupakan pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling menggantungkan diri satu dari yang lain dan membentuk satu kesatuan. Suatu sistem adalah suatu perangkat komponen yang berkaitan secara terpadu dan dikoordinasikan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.69 Adapun ciri-ciri dari sistem yaitu terikat pada waktu dan tempat, berlanjut, berkesinambungan, dan otonom, terdapat pembagian di dalamnya, tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian, sebagai pelengkap, dan memiliki konsep yang fundamental. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsurunsur yang saling menentukan, saling pengaruh mempengaruhi dan tidak boleh saling bertentangan (harus konsisten), untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara sederhana, sistem hukum adalah susunan hukum yang teratur. Sistem hukum terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur yaitu peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum bersifat berlanjut, berkesinambungan dan otonom. Sistem hukum berfungsi untuk menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (restitutio in integrum).70 Sistem Hukum bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan saja namun peraturan-peraturan itu dapat diterima sebagai peratutan yang sah apabila dikeluarkan

69 70

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: UAJY, 2012), Hal. 24 Sudikno Mertokusumo, Ibid, Hal. 31


44

dari sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi, dan kebiasaan. Dimana suatu sistem hukum terdiri dari struktur atau kelembagaan sebagai kerangka dasar dari sistem hukum itu sendiri, substansi hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang bersifat materiil maupun formil, dan budaya hukum yakni nilainilai atau pandangan masyarakat termasuk perilaku aparat dalam sistem hukum itu sendiri. Hukum Nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional suatu negara. Hukum nasional tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Sistem hukum nasional berarti sistem hukum yang diberlakukan oleh negara (state law). Jual beli internasional pada dasarnya adalah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan komersial yang melintasi batas negara dan dilakukan oleh individu atau perusahaan atau korporasi yang mana berasal dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Adanya perbedaan sistem hukum tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan individu atau juga perbedaan kebangsaan perusahaan atau badan hukum atau korporasi yang melakukan transaksi tersebut. 71 Keharusan bahwa kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga merupakan prinsip berlaku dalam ketentuan hukum kontrak di hampir semua negara. Suatu kontrak yang disepakati haruslah tidak boleh bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang diberlakukan oleh suatu

71

Sudikno Mertokusumo, Ibid, Hal. 32


45

negara, menjadi sangat penting untuk dipahami oleh pelaku usaha, khususnya dalam melakukan aktivitas perdagangan yang bersifat internasional. Karena dalam kontrak dagang internasional secara mutlak akan melibatkan lebih dari satu sistem hukum nasional (hukum perdata) negara, baik akibat dari perbedaan kewarganegaraan dari masing-masing pelaku usaha tersebut ataupun akibat dari kesepakatan untuk samasama tunduk kepada ketentuan hukum nasional negara lain di luar dari hukum nasional masing-masing pelaku usaha tersebut sebagai hukum yang mengatur (governing law) suatu kontrak dagang yang disepakati. Artinya, sifat internasional dari suatu kontrak dagang, terjadi karena kontrak tersebut melibatkan karena lebih dari satu ketentuan hukum yang menjadi dasar ketundukkan dari masing-masing pelaku bisnis yang berbeda kewarganegaraannya, ataupun pelaksanaan aktivitas perdagangan tersebut yang bersifat lintas negara, sehingga ketentuan-ketentuan hukum negara yang menjadi dasar pemilihan hukum yang mengatur (governing law) kontrak tersebut menjadi sangat penting untuk dipahami, dan untuk dapat menyelaraskannya dengan kewenangan pibadi yang tetap menjadi dasar kebebasan pembentukan kesepakatan dalam jual beli internasional.72 Transaksi jual beli internasional melibatkan kegiatan pertukaran dan lalu lintas barang, jasa dan uang yang berlangsung secara internasional serta melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda-beda. Transaksi tersebut yang menerbitkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang harus dilaksanakan diwilayah

72

Ricardo Simanjuntak, Op.cit, Hal. 15


46

negara yang berbeda. Aturan-aturan hukum nasional dalam perdagangan internasional dapat menjadi sumber hukum yang cukup penting dalam jual beli internasional. Tetapi dengan adanya berbagai aturan hukum nasional ini sedikit banyak kemungkinan memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Perbedaan ini kemudian dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelancaran transaksi perdagangan itu sendiri. Hal-hal yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelancaran transaksi perdagangan tersebut adalah:73 a.

b.

c.

Terlibatnya lebih dari satu sistem hukum nasional dari negara-negara yang berbeda atau bahkan terlibatnya kaidah-kaidah hukum internasional atau kebiasaan-kebiasaan dalam transaksi dagang tertentu. Pihak-pihak dalam transaksi perlu menentukan sistem hukum apa yang akan dipilih untuk mengatur transaksi dan kontrak. Dalam hal ini yang lebih diperhatikan adalah pilihan hukum ke arah sistem hukum yang dianggap paling menguntungkan para pihak tanpa harus mengorbankan keabsahan kontrak secara yuridis. Para pihak perlu menetapkan pilihan forum kearah badan peradilan atau badan penyelesaian sengketa yang berada di suatu negara (negara asing) sehingga perselisihan yang mungkin timbul dari kontrak harus diselesaikan di depan forum yang telah dipilih tersebut. Dalam hal ini perlu disadari bahwa pilihan forum yang dilakukan dalam kontrak tidak otomatis berarti pilihan hukum kearah sistem hukum dari forum tersebut untuk diberlakukan terhadap kontrak. Apabila dalam kontrak tidak dijumpai klausul pilihan hukum yang tegas, maka barulah klausul pilihan forum dapat dianggap sebagai salah satu indikator kuat untuk berlakunya hukum forum (lex fori) sebagai hukum materiil untuk menyelesaikan perkara.

73

Ricardo Simanjuntak, Op.cit, Hal. 15


47

3.

Upaya Kodifikasi Hukum Jual Beli Internasional Di mana ada masyarakat di sana ada hukum (ubi societas ubi ius). Hukum ada

pada setiap masyarakat, kapan pun, di manapun, dan bagaimanapun keadaan masyarakat tersebut. Artinya eksistensi hukum bersifat sangat universal, terlepas dari keadaan hukum itu sendiri sangat dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakatnya (hukum juga memiliki sifat khas, tergantung dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam sebuah komunitas). Kodifikasi adalah penyatuan sejumlah peraturan, perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam sebuah buku hukum atau buku, perundang-undangan; pengumpulan ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistematis dan teratur.74 Sedangkan Kodifikasi Hukum Internasional adalah perumusan yang lebih tepat dan sistematis dari peraturan hukum internasional diberbagai bidang yang sudah secara luas menjadi praktik, teladan dan doktrin negara.75 Ide mengembangkan hukum internasional melalui penyajian kembali aturan yang ada atau melalui perumusan aturan baru tidak asal baru-baru ini. Pada kuartal terakhir abad kedelapan belas Jeremy Bentham mengusulkan kodifikasi seluruh hukum internasional, meskipun dalam semangat utopis. Sejak saat itu, berbagai upaya di kodifikasi telah dibuat oleh individu pribadi, oleh masyarakat dan dipelajari oleh Pemerintah. Antusiasme untuk “gerakan kodifikasi”, nama yang kadang-kadang

74

M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum-Dictionary of Law Complete Edition, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), Hal. 368 75

M. Marwan dan Jimmy P, Ibid


48

diberikan kepada upaya seperti itu umumnya berasal dari keyakinan bahwa hukum internasional tertulis akan

menghilangkan

ketidakpastian

hukum

kebiasaan

internasional dengan mengisi kesenjangan yang ada dalam undang-undang. Meskipun benar bahwa hanya teks konkrit diterima oleh Pemerintah secara langsung dapat merupakan badan hukum internasional tertulis, upaya kodifikasi swasta yaitu penelitian dan proposal yang diajukan oleh berbagai masyarakat, lembaga dan penulis individu, juga memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan hukum internasional.76 Materi bidang hukum yang dikodifikasikan tersusun secara sistematis, yang mana artinya disusun secara berurutan, tidak tumpang tindih dari bentuk dan pengertian umum kepada bentuk dan pengertian khusus. Tidak ada pertentangan materi antara pasal sebelumnya dan pasal berikutnya. Memuat materi yang lengkap, artinya bidang hukum termuat semuanya. Memberikan penyelesaian tuntas, artinya tidak lagi memerlukan peraturan pelaksana semua ketentuan langsung dapat diterapakan dan diikuti. Kodifikasi berasal dari kata Cope (dalam bahasa Perancis) artinya kitab Undang-Undang. Kodifikasi artinya penghimpunan ketentuan bidang hukum tertentu dalam kitab Undang-Undang yang tersusun secara sistematis, lengkap dan tuntas. Contoh kodifikasi di Indonesia adalah Burgelijk Wetboek, Wetboek van Koophandel,Failissement Verordening, Wetboek van Strafecht.

76

International Law Commision, “Origin and background of the development and codification of international law”, http://untreaty.un.org/ilc/ilcintro.htm, diakses Hari Minggu, Tanggal 7 Oktober 2012.


49

Sebagai salah satu yang paling penting dalam kodifikasi hukum perdagangan internasional, bahwa UNIDROIT telah mengarahkan dirinya untuk tugas pemersatu dan harmonisasi pribadi hukum selama lebih dari setengah abad, dan bahwa lebih dari sepuluh tahun telah menyaksikan dedikasi untuk studi, penelitian, diskusi, dan penyusunan Prinsip UNIDROIT. Fitur utama dari UPICCs terletak pada kenyataan bahwa mereka mewakili kodifikasi luas aturan umum untuk perbedaan sistem nasional yang relevan dengan kontrak komersial internasional. Terbukti, aspek ini menyiratkan pemeriksaan konsensus di mana setiap ekspresi dan frase yang telah dibahas, merenungkan, dan dipilih oleh peserta sesuai dengan sistem hukum nasional masing-masing.77 UPICCs merupakan aturan umum hukum kontrak komersial yang berasal dari berbagai sistem hukum, dan dapat digunakan oleh pihak swasta sebagai hukum yang mengatur kontrak mereka, sebagai sumber tambahan untuk digunakan dalam hubungannya dengan CISG, dan sebagai kodifikasi lex mercatoria untuk arbitrase. Sedangkan konsep dasar CISG telah mempengaruhi pengembangan proyek internasional atau regional penyatuan dan harmonisasi. Pertama, prasyarat untuk aplikasi digunakan sebagai model. Kedua, ketentuan hukum substantif terhadap hubungan kontraktual para pihak untuk kontrak pertukaran secara umum dan ketentuannya mengenai kontrak penjualan khususnya memiliki pengaruh yang nyata

77

Luiz Olavo Batista, “The Unidroit Principles For International Commercial Law Project: Aspect of International Private Law”, http://www.ag.gov.au/Consultationsreformsandreviews/Pages/Review-of-Australian-ContractLaw.aspx, diakses Hari Minggu, Tanggal 7 Oktober 2012.


50

pada proyek tersebut. Beberapa negara telah memberlakukan CISG tidak hanya sebagai hukum mereka untuk lintas perbatasan penjualan tetapi juga sebagai hukum penjualan domestik. Negara-negara Skandinavia adalah contoh yang paling dikenal, meskipun ada beberapa perbedaan dalam implementasi masing-masing. Sementara Swedia dan Finlandia memperkenalkan CISG bersama hukum penjualan domestik berdasarkan CISG, Norwegia berlaku hanya satu hukum penjualan (Kjopsloven) untuk penjualan baik internasional dan internal. Norwegia bukanlah satu-satunya contoh dari bangsa yang menerapkan CISG baik sebagai konvensi internasional maupun sebagai hukum penjualan domestik. Kepulauan Tokelau, sejauh wilayah kepercayaan Selandia Baru di Pasifik Selatan, yang akan memperoleh kemerdekaan pada tahun 2006, diberlakukan CISG tahun 2004 sebagai hukum penjualan baik untuk internasional dan penjualan lokal, bersama dengan suplementasi beberapa untuk membuatnya menjadi dasar seperangkat aturan untuk kontrak pada umumnya. Dapat dikatakan bahwa kodifikasi dapat menjadi salah satu sarana pemersatu aturan sehingga dapat lebih mudah diakses oleh pengguna hukum kontrak .78 4.

Konvensi-Konvensi Internasional terkait Suatu perdagangan dikatakan sebagai perdagangan internasional, jika

transaksi jual beli telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, dan benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi

78

Peter Schlechtriem, “Basic Structures and General Concepts of the CISG as Models for a Harmonisation of the Law of Obligations”, http://www.juridicainternational.eu/?id=12636, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 7 Oktober 2012.


51

batas-batas kenegaraan, dan keberadaan unsur asing atau elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku. Konvensi Internasional adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah, sedang atau akan diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Agar suatu konvensi dapat mengikat maka negara kedua belah pihak tersebut harus merupakan peserta dari konvensi internasional tersebut dan telah meratifikasi sehingga menjadi bagian dari hukum nasional masing-masing negara Menurut Gunawan Widjaja, Ada beberapa konvensi internasional yang terkait dengan jual beli barang, yaitu:79 a.

b.

c. d.

e.

Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods. Yang diterima pada tahun 1951 di Den Haag, namun baru mulai ditandatangani pada tahun 1955, dengan Belgia sebagai Negara pertama yang menandatangani konvensi ini pada tanggal 15 Juni 1955 dikenal dengan sebutan Konvensi Jual Beli 1951 (1955). Convention on the Law Governing Transfer of Title in International Sales of Goods. Merupakan tambahan atau aksesoris terhadap Konvensi Jual Beli 1951 (1955), dimana semua konsepsi dan aturan yang ada dalam Konvensi Jual Beli 1951 (1955) diatur dan disalin ulang dalam Konvensi ini. Convention on the Jurisdiction of the Selected Forum in the Case of International Sales of Goods. Convention Relating to A Uniform Law on the International Sales of Goods. Dikenal sebagai Konvensi Jual Beli 1964, dikarenakan Konvensi ini disetujui pada tahun 1964 di Den Haag. Convention Relating to A Uniform Law on the Formating of Contracts for the International Sales of Goods (Den Haag 1964). Dikenal sebagai Konvensi Jual Beli 1964, dikarenakan Konvensi ini disetujui pada tahun 1964 di Den Haag. 79

Gunawan Widjaja, “Aspek Hukum Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional”, Jurnal Hukum Bisnis Vol.27 No.4, 2008, Hal. 26


52

f.

Final Act of the United Nations Conference on Contract for the Sale of Goods, yang lebih dikenal dengan Vienna Convention on Contract for the International Sales of Goods (CISG). Konvensi yang dihasilkan dari suatu konferensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di prakarsai oleh UNCITRAL, dan diselenggarakan mulai tanggal 10 Maret hingga 11 April 1980 serta berhasil menghasilkan kesepakatan mengenai hukum materiil yang mengatur jual beli (barang) internasional (sering disebut dengan CISG). Dari keenam konvensi yang disebutkan diatas, bahwa dua konvensi pertama

mengatur mengenai pengaturan dari hukum yang berlaku atau diberlakukan dalam suatu transaksi jual beli internasional, termasuk juga didalamnya ketentuan khusus mengenai saat beralihnya hal milik/kepemilikan atas benda yang diperjualbelikan dalam transaksi perdagangan internasional. Konvensi ketiga berbicara mengenai “choice of forum” atau pihak lembaga atau yurisdiksi yang akan melaksanakan tugas sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa, permasalahan, perbedaan pendapat, maupun penafsiran dan segala sesuatu yang terkait dengan perbedaan pandang mengenai satu atau lebih hal yang berhubungan dengan transaksi jual beli internasional. Tiga konvensi yang disebutkan terakhir mengatur mengenai isi perjanjian dagang internasional, yang merupakan aturan-aturan yang harus diberlakukan dalam setiap transaksi jual beli internasional, termasuk di dalamnya pembentukan perjanjian yang dipergunakan dalam rangka kegiatan jual beli internasional. B. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli Internasional Menurut UPICCs 1.

Latar Belakang UPICCs


53

The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang sifatnya independen. Lembaga UNIDROIT ini dibentuk sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Sewaktu LBB bubar, UNIDROIT dibentuk pada tahun 1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral yakni Statuta UNIDROIT (The UNIDROIT Statute). The UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 1994 (Prinsip UNIDROIT) merupakan salah satu upaya harmonisasi hukum atau pengaturan dalam hukum kontrak internasional. Prinsip UNIDROIT ini diperbaharui pada tahun 2004 dan Mei 2010, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan perdagangan internasional. Prinsip UNIDROIT adalah hasil karya Working Group yang terdiri dari para ahli sebagai perwakilan dari sistem-sistem hukum dan ekonomi di dunia. UNIDROIT sendiri adalah International Institute for the Unification of Private Law. Indonesia telah

meratifikasi Konvensi UNIDROIT melalui Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute of International Institute for The Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata). 2.

Tujuan UPICCs Sesuai dengan Preambul (Pembukaan) UPICCs, tujuan UPICCs adalah: a. Menciptakan suatu aturan yang berimbang, sehingga diharapkan para pelaku perdagangan internasional yang berlatar belakang tingkat ekonomi, sistem politik dan sistem hukum yang berbeda dapat menggunakannya.


54

b. Dapat digunakan oleh para pihak ketika terjadi kebuntuan dalam menentukan hukum mana yang akan dipilih, dengan kesepakatan untuk memilih choice of law prinsip UNIDROIT. c. Dapat digunakan oleh para pihak untuk menafsirkan suatu klausul dalam kontrak yang menimbulkan sengketa karena perbedaan penafsiran. d. Dapat digunakan sebagai model law. 3.

Kekuatan Mengikat UPICCS Berdasarkan ketentuan dalam

preambul UPICCs, UPICCs memiliki

yurisdiksi yang sangat luas. UPICCs dapat digunakan oleh para pihak yang menyepakati untuk tunduk pada ketentuan-ketentuannya tanpa perlu adanya ratifikasi. Tidak hanya sebatas itu bahkan UPICCs dapat dijadikan sumber hukum bagi para pihak yang tidak memilih suatu hukum manapun sebagai pengaturan kontraknya. Lebih jauh lagi, UPICCs sebagai model law (produk hukum percontohan) dapat digunakan sebagai rujukan bagi perancang peraturan perundang-undangan (legislative drafter) dalam pembentukan hukum nasional. Status atau kekuatan mengikat UPICCs pada kenyataannya tidak memiliki kekuatan hukum apapun namun hanya merupakan instrumen yang memiliki kekuatan pengaruh saja (persuasive value). Terlepas dari kenyataan tersebut, dalam praktiknya UPICCs merupakan sumber hukum kontrak internasional yang sangat diakui dan memiliki peranan penting bagi para pihak dalam pelaksanaan perdagangan internasional dan menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia terutama negara anggota UNIDROIT.


55

4.

Hak-hak dan Kewajiban Penjual Dalam transaksi internasional, pada dasarnya kepentingan importir dan

eksportir sama dengan kepentingan pembeli dan penjual dalam transaksi domestik. Importir ingin mendapatkan barang yang dibayarnya, dan penjual ingin mendapatkan pembayaran untuk barang yang telah diserahkannya.80 Setiap pendukung pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional secara tersimpul berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban tersebut.81 Pengaturan hak-hak dan kewajiban dalam UPICCs tidak hanya kepada penjual dan tapi juga kepada para pihak yang terkait dengan perjanjian, baik itu kepada penjual, pembeli, agen dan juga pihak ketiga. Adapun hak-hak para pihak yang tercantum didalam UPICCs adalah: a.

Para pihak bebas untuk masuk kedalam kontrak dan untuk menentukan isinya (Pasal 1.1 UPICCs). Selain bebas dalam menentukan isi perjanjian para pihak juga diberi kebebasan dalam: 1) Para pihak dapat mengecualikan penerapan prinsip-prinsip ini atau menyimpang dari atau bervariasi dan pengaruh dari setiap ketentuan, kecuali ditentukan lain dalam prinsip-prinsip UPICCs ini. (Pasal 1.5 UPICCs).

80

Edward G. Hinkelman, Metode Pembayaran Bisnis Internasional, Seri No.12, (Jakarta: PPM, 2002), Hal. 6 81

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, 2003), Hal. 97


56

2) Setiap pihak bebas bernegosiasi dan tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam mencapai sebuah kesepakatan (Pasal 2.1.15 UPICCs). 3) Para pihak (yang promisor82 dan promisee83)) dapat memberikan hak dari perjanjian secara tersurat maupun tersirat kepada pihak ketiga (Pasal 5.2.1 ayat (1) UPICCs). b.

Salah satu pihak dapat menghindari kontrak ketika telah diarahkan untuk meyimpulkan kontrak oleh pihak lain dikarenakan adanya penipuan, ancaman dan pengambilan keuntungan yang tidak adil (Pasal 3.2.5 sampai Pasal 3.2.7 ayat 1(a)) UPICCs). Hal-hal dapat dilakukan bila terjadi pelanggaran kontrak, yaitu: 1) Salah satu pihak dapat menghindari kontrak dengan beberapa alasan (yang tersebut pada poin b) secara tersurat maupun tersirat (Pasal 3.2.9 UPICCs) dan dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak lain (Pasal 3.2.11 UPICCs). 2) Para pihak memiliki hak untuk melakukan perbaikan kontrak seperti dalam keadaan wajar akibat pelanggaran kontrak (Pasal 3.3.1 ayat (2)). 3) Salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak dimana kegagalan pihak lain untuk melakukan kewajiban dibawah nilai kontrak kedasar non kinerja (Pasal 7.3.1 ayat (1) UPICCs).

82 83

Promisor adalah orang yang membuat janji. Promisee adalah kepada siapa janji itu diberikan.


57

c.

Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi keterlambatan kinerja (Pasal 7.1.4 ayat (5) UPICCs). Yang dapat dilakukan salah satu pihak bila terjadi keterlambatan kinerja, yakni: 1) Dalam hal keterlambatan pihak yang dirugikan juga dapat mengakhiri kontrak jika pihak lain gagal untuk melakukan sebelum waktu diperbolehkan di bawah pasal 7.1.5 telah berakhir (Pasal 7.3.1 ayat (3) UPICCs). 2) Pihak yang dirugikan berhak untuk kompensasi penuh atas kerusakan yang diderita sebagai hasil non kinerja (Pasal 7.4.2 UPICCs). 3) Pihak yang dirugikan berhak untuk memulihkan biaya-biaya wajar yang timbul dalam berusaha untuk mengurangi dampak buruk (Pasal 7.4.8 UPICCs), serta berhak atas bunga atas jumlah dari waktu ketika pembayaran (Pasal 7.4.9 ayat (1) UPICCs) dan berhak untuk kerusakan tambahan jika bukan pembayaran menyebabkan sebuah bahaya yang besar (Pasal 7.4.9 ayat (3) UPICCs). 4) Obligor memiliki hak untuk dikompensasi oleh pemberi tugas atau penerima hak untuk setiap tambahan biaya yang disebabkan oleh tugas (Pasal 9.1.8 UPICCs).

d.

Para pihak dapat mengubah atau mencabut hak-hak yang diberikan oleh kontrak kepada pihak ketiga (penerima) sehingga penerima manfaat menerimanya atau cukup bertindak berdasarkan hak yang diubah atau dicabut tersebut (Pasal 5.2.5 UPICCs). Hal-hal yang dapat dilakukan pihak ketiga terhadap pemberi hak adalah :


58

1) Penerima (pihak ketiga) dapat melepaskan hak yang diberikan kepadanya (Pasal 5.2.6 UPICCs). 2) The Obligee84 dapat menolak tawaran untuk tampil dibagian kinerja waktu. Baik atau tidak tawaran tersebut ditambah dengan suatu jaminan untuk keseimbangan kinerja, kecuali Obligee tidak memiliki kepentingan sah dalam melakukannya. Biaya tambahan yang terjadi pada obligee oleh kinerja parsial ditanggung oleh Obligor85 tanpa mengurangi upaya lain (Pasal 6.1.3 UPICCs). 3) Apabila pemberitahuan pengalihan diberikan oleh penerima hak, Obligor dapat meminta penerima hak untuk memberikan bukti yang memadai dalam waktu yang wajar (Pasal 9.1.12 ayat (1) UPICCs), serta dapat menahan pembayaran bila bukti tersebut belum diberikan kepada Obligor (Pasal 9.1.12 ayat (2) UPICCs). Adapun kewajiban para pihak yang tercantum didalam UPICCs adalah: a)

Setiap pihak harus bekerjasama dengan pihak lain seperti kerjasama yang diharapkan untuk kinerja kewajiban para pihak (Pasal 5.1.3 UPICCs).

b) Setiap pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan adil dalam perdagangan internasional (Pasal 1.7 UPICCs). Pasal yang mempertegas itikad baik dan adil dalam perdagangan internasional, adalah:

84

Obligee adalah orang yang menerima manfaat dari kewajiban orang yang berupa pemberian, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 85 Obligor adalah seseorang yang kontraktual atau yang secara hukum yang memberikan sesuatu kepada orang lain.


59

i.

Menunggu terpenuhinya kondisi, para pihak tidak boleh bertentangan dengan kewajiban untuk bertindak berdasarkan dengan itikad baik dan adil, bertindak sehingga merugikan hak pihak lain dalam hal pemenuhan kondisi (Pasal 5.3.4 UPICCs).

c)

Setiap pihak akan menanggung biaya kinerja kewajibannya (Pasal 6.1.12 UPICCs). Hal-hal yang menjadi tanggungan biaya adalah: i. Biaya tambahan yang terjadi pada Obligee oleh kinerja sebelumnya harus menjadi tanggungan Obligor, tanpa mengurangi upaya lain (Pasal 6.1.5 UPICCs). ii. Salah satu pihak harus menanggung kenaikan biaya yang terkait dengan kinerja disebabkan suatu perubahan pada tempat usaha (Pasal 6.1.6 ayat (2) UPICCs).

d) Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk apapun yaitu dengan cek atau instrumen lain (Pasal 6.1.7 ayat (1) sampai Pasal 6.1.8 UPICCs). e)

Pihak yang gagal untuk melakukan kinerja harus memberitahukan kepada pihak lain dari hambatan dan pengaruhnya terhadap kemampuannya untuk melakukan (karena force majeure). Jika pemberitahuan tersebut tidak diterima oleh pihak lain dalam waktu yang wajar dari setelah waktu kegagalan, maka pihak tersebut bertanggung jawab atas kerusakan (Pasal 7.1.7 ayat (3) UPICCs).

Menurut Edward G. Hinkelman, menyebutkan isu dan kepentingan penjual, yaitu:86

86

Edward G. Hinkelman, Op.cit, Hal. 7


60

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 5.

Kepastian penyerahan dan ketepatan jumlah. Mutu barang. Kondisi barang. Waktu penerimaan barang. Waktu keterlambatan. Pembiayaan transaksi. Importir sebagai broker. Biaya dan resiko transportasi. Jarak. Mata uang transaksi.

Hak-hak dan kewajiban Pembeli Pengaturan hak dan kewajiban dalam UPICCs tidak hanya kepada pembeli

tapi juga kepada para pihak yang terkait dengan perjanjian, baik itu kepada penjual, pembeli, agen dan juga pihak ketiga. Hak-hak dan kewajiban pembeli dan penjual memiliki penganturan yang sama dalam UPICCs, seperti yang telah tersebut pada hak-hak dan kewajiban pembeli. Adapun hak-hak para pihak yang tercantum didalam UPICCs adalah: a.

Para pihak bebas untuk masuk kedalam kontrak dan untuk menentukan isinya (Pasal 1.1 UPICCs). Selain bebas dalam menentukan isi perjanjia para pihak juga diberi kebebasan dalam: 1) Para pihak dapat mengecualikan penerapan prinsip-prinsip ini atau menyimpang dari atau bervariasi dan pengaruh dari setiap ketentuan, kecuali ditentukan lain dalam prinsip-prinsip UPICCs ini. (Pasal 1.5 UPICCs). 2) Setiap pihak bebas bernegosiasi dan tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam mencapai sebuah kesepakatan (Pasal 2.1.15 UPICCs).


61

3) Para pihak (yang promisor dan promisee) dapat memberikan hak dari perjanjian secara tersurat maupun tersirat kepada pihak ketiga (Pasal 5.2.1 ayat (1) UPICCs). b.

Salah satu pihak dapat menghindari kontrak ketika telah diarahkan untuk meyimpulkan kontrak oleh pihak lain dikarenakan adanya penipuan, ancaman dan pengambilan keuntungan yang tidak adil (Pasal 3.2.5 sampai Pasal 3.2.7 ayat 1(a)) UPICCs). Hal-hal dapat dilakukan bila terjadi pelanggaran kontrak, yaitu: 1) Salah satu pihak dapat menghindari kontrak dengan beberapa alasan (yang tersebut pada poin b) secara tersurat maupun tersirat (Pasal 3.2.9 UPICCs) dan dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak lain (Pasal 3.2.11 UPICCs). 2) Para pihak memiliki hak untuk melakukan perbaikan kontrak seperti dalam keadaan wajar akibat pelanggaran kontrak (Pasal 3.3.1 ayat (2)). 3) Salah satu pihak dapat mengakhiri kontrak dimana kegagalan pihak lain untuk melakukan kewajiban dibawah nilai kontrak kedasar non kinerja (Pasal 7.3.1 ayat (1) UPICCs).

c.

Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi keterlambatan kinerja (Pasal 7.1.4 ayat (5) UPICCs). Yang dapat dilakukan salah satu pihak bila terjadi keterlambatan kinerja, yakni:


62

1) Dalam hal keterlambatan pihak yang dirugikan juga dapat mengakhiri kontrak jika pihak lain gagal untuk melakukan sebelum waktu diperbolehkan di bawah pasal 7.1.5 telah berakhir (Pasal 7.3.1 ayat (3) UPICCs). 2) Pihak yang dirugikan berhak untuk kompensasi penuh atas kerusakan yang diderita sebagai hasil non kinerja (Pasal 7.4.2 UPICCs). 3) Pihak yang dirugikan berhak untuk memulihkan biaya-biaya wajar yang timbul dalam berusaha untuk mengurangi dampak buruk (Pasal 7.4.8 UPICCs), serta berhak atas bunga atas jumlah dari waktu ketika pembayaran (Pasal 7.4.9 ayat (1) UPICCs) dan berhak untuk kerusakan tambahan jika bukan pembayaran menyebabkan sebuah bahaya yang besar (Pasal 7.4.9 ayat (3) UPICCs). 4) Obligor memiliki hak untuk dikompensasi oleh pemberi tugas atau penerima hak untuk setiap tambahan biaya yang disebabkan oleh tugas (Pasal 9.1.8 UPICCs). d.

Para pihak dapat mengubah atau mencabut hak-hak yang diberikan oleh kontrak kepada pihak ketiga (penerima) sehingga penerima manfaat menerimanya atau cukup bertindak berdasarkan hak yang diubah atau dicabut tersebut (Pasal 5.2.5 UPICCs). Hal-hal yang dapat dilakukan pihak ketiga terhadap pemberi hak adalah: 1) Penerima (pihak ketiga) dapat melepaskan hak yang diberikan kepadanya (Pasal 5.2.6 UPICCs).


63

2) The Obligee dapat menolak tawaran untuk tampil dibagian kinerja waktu. Baik atau tidak tawaran tersebut ditambah dengan suatu jaminan untuk keseimbangan kinerja, kecuali Obligee tidak memiliki kepentingan sah dalam melakukannya. Biaya tambahan yang terjadi pada obligee oleh kinerja parsial ditanggung oleh Obligor tanpa mengurangi upaya lain (Pasal 6.1.3 UPICCs). 3) Apabila pemberitahuan pengalihan diberikan oleh penerima hak, Obligor dapat meminta penerima hak untuk memberikan bukti yang memadai dalam waktu yang wajar (Pasal 9.1.12 ayat (1) UPICCs), serta dapat menahan pembayaran bila bukti tersebut belum diberikan kepada Obligor (Pasal 9.1.12 ayat (2) UPICCs). Mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, mengemukakan 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:87 1.

The right to safe products.

2.

The right to be informed about products.

3.

The right to definite choices in selecting products.

4.

The right to be heard regarding consumer interests.

Adapun kewajiban para pihak yang tercantum didalam UPICCs adalah: a.

Setiap pihak harus bekerjasama dengan pihak lain seperti kerjasama yang diharapkan untuk kinerja kewajiban para pihak (Pasal 5.1.3 UPICCs). 87

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal. 26


64

b.

Setiap pihak harus bertindak sesuai dengan itikad baik dan adil dalam perdagangan internasional (Pasal 1.7 UPICCs). Pasal yang mempertegas itikad baik dan adil dalam perdagangan internasional, adalah: 1) Menunggu terpenuhinya kondisi, para pihak tidak boleh bertentangan dengan kewajiban untuk bertindak berdasarkan dengan itikad baik dan adil, bertindak sehingga merugikan hak pihak lain dalam hal pemenuhan kondisi (Pasal 5.3.4 UPICCs).

c.

Setiap pihak akan menanggung biaya kinerja kewajibannya (Pasal 6.1.12 UPICCs). Hal-hal yang menjadi tanggungan biaya adalah: 1) Biaya tambahan yang terjadi pada Obligee oleh kinerja sebelumnya harus menjadi tanggungan Obligor, tanpa mengurangi upaya lain (Pasal 6.1.5 UPICCs). 2) Salah satu pihak harus menanggung kenaikan biaya yang terkait dengan kinerja disebabkan suatu perubahan pada tempat usaha (Pasal 6.1.6 ayat (2) UPICCs).

d.

Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk apapun yaitu dengan cek atau instrumen lain (Pasal 6.1.7 ayat (1) sampai Pasal 6.1.8 UPICCs).

e.

Pihak yang gagal untuk melakukan kinerja harus memberitahukan kepada pihak lain dari hambatan dan pengaruhnya terhadap kemampuannya untuk melakukan (karena force majeure). Jika pemberitahuan tersebut tidak diterima oleh pihak lain dalam waktu yang wajar dari setelah waktu kegagalan, maka pihak tersebut bertanggung jawab atas kerusakan (Pasal 7.1.7 ayat (3) UPICCs).


65

Isu dan kepentingan pembeli menurut Edward G. Hinkelman adalah:88 1) Kepastian pembayaran. 2) Kepastian penyerahan dan ketepatan jumlah. 3) Kondisi barang. 4) Pembiayaan transaksi. 5) Eksportir sebagai broker. 6) Resiko politik. 7) Resiko hukum. 8) Transportasi dan biayanya. 9) Asuransi barang. 10) Jarak. 11) Resiko mata uang. C. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli Internasional Menurut CISG 1.

Latar Belakang CISG Pada 11 April 1980, PBB menciptakan Konvensi tentang Kontrak untuk

Penjualan Barang Internasional (CISG), juga disebut sebagai Konvensi Wina, sejak konferensi diplomatik yang diselesaikan CISG terjadi. Kerja Perdana pada hukum yang seragam untuk penjualan barang internasional dimulai pada tahun 1930 di Institut Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata (UNIDROIT), sebuah organisasi antar pemerintah yang independen awalnya didirikan oleh Liga BangsaBangsa (LBB) pada tahun 1926 dan berbasis di Roma. Namun, dua upaya awal pada unifikasi hukum perdagangan internasional (Konvensi Den Haag 1964) yang dikritik dan gagal untuk mencapai penerimaan internasional dan aplikasi. CISG adalah hasil dari kerja yang dimulai pada tahun 1968 oleh Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL), Badan Inti Hukum 88

Edward G. Hinkelman, Op.cit, Hal. 9


66

Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hukum internasional. UNCITRAL diciptakan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966. 2.

Tujuan CISG Adapun tujuan dari CISG adalah mempersiapkan atau mempromosikan adopsi

konvensi internasional baru, model hukum dan keseragaman hukum, dan mempromosikan kodifikasi dan penerimaan yang lebih luas dari istilah perdagangan internasional, ketentuan, kebiasaan dan praktik, bekerja sama bila sesuai dengan organisasi yang beroperasi di bidang ini. Enam puluh dua negara berpartisipasi dalam Konferensi Wina, yang berlangsung di Hofburg Neue. Konferensi musyawarah ini adalah untuk sebagian besar bebas dari pengaruh politik. Perhatian utama di balik proposal dan perubahan hampir selalu untuk mencapai solusi terbaik dan tujuan tidak hanya untuk mengabadikan peraturan hukum nasional satu negara. Menurut Mukadimah, CISG ini didasarkan pada keyakinan bahwa perkembangan perdagangan internasional atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan merupakan elemen penting dalam meningkatkan hubungan bilateral antara negara, dan bahwa penerapan aturan seragam yang mengatur kontrak untuk penjualan barang internasional dan mempertimbangkan sistem sosial, ekonomi dan hukum yang berbeda akan berkontribusi pada penghapusan hambatan hukum dalam perdagangan internasional dan mempromosikan pengembangan perdagangan internasional. Sebagai kelanjutan dari tujuan mulia tersebut, CISG adalah upaya cekatan untuk merancang aturan hukum dan prosedur praktis untuk transaksi penjualan internasional melalui bahasa


67

bebas dari istilah hukum, bebas dari teori hukum yang rumit dan mudah bagi pengusaha untuk mengerti. 3.

Kekuatan Mengikat CISG CISG sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum, pasal 95 CISG

menyebutkan bahwa “Setiap Negara dapat menyatakan pada saat diserahkannya instrumen ratifikasi … bahwa negara tersebut tidak mengikatkan diri pada pasal 1ayat (1)(b) konvensi ini”. Pasal 6 CISG memperbolehkan para pihak menyampingkan keberlakuan CISG baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dengan demikian, para pihak dapat merancang suatu klausula pilihan hukum yang menetapkan hukum suatu negara sebagai pilihan, namun dengan mengabaikan CISG secara keseluruhan. 4.

Hak dan Kewajiban Penjual Ketentuan CISG hanya mengatur secara khusus mengenai kewajiban para

pihak sebagaimana ditentukan dalam bab II tentang kewajiban penjual dan bab III dalam CISG yang menyebutkan tentang kewajiban pembeli. Secara timbal balik dapat disimpulkan bahwa kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli demikian pula sebaliknya. A). Hak Penjual Hak-hak yang diterima oleh penjual adalah: 1. Menerima pembayaran dari harga pada tanggal yang telah ditetapkan dalam kontrak (Pasal 59 CISG). 2. Jika pembeli gagal melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak atau konvensi, penjual dapat:


68

a.

Mengambil haknya sesuai Pasal 62 sampai 65 CISG.

b.

Mengklaim kerugian sesuai Pasal 74 sampai 77 CISG.

3. Penjual mungkin telah menetapkan suatu tambahan jangka waktu yang lebih panjang untuk memungkinkan pembeli melaksanakan kewajibannya,89 kecuali penjual telah menerima pemberitahuan dari pembeli bahwa ia tidak akan melaksanakannya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.90 4. Penjual boleh menyatakan kontrak batal, apabila:91 a.

Jika kegagalan dari pembeli untuk melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak/konvensi ini sebanyak yang dapat dijadikan suatu dasar dari pelanggaran kontrak, atau

b.

Jika pembeli tidak, dalam jangka waktu perpanjangan melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga/menerima penyerahan barang, atau jika pembeli menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan hal itu dalam jangka waktu yang ditetapkan.

B). Kewajiban Penjual Ketentuan tentang kewajiban penjual diatur dalam Bab II dalam 3 bagian dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 52 CISG. Pada dasarnya ada 2 kewajiban dari penjual, yaitu: 1.

Menyerahkan barang dan menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan barang (Pasal 30 CISG).

89

Pasal 63 ayat (1) CISG Pasal 63 ayat (2) CISG 91 Pasal 64 CISG 90


69

Jika kontrak tidak menentukan tempat tertentu dalam penyerahan barang maka kewajiban untuk menyerahkan barang adalah sebagai berikut:92 a. Jika kontrak jual beli mencakup pengangkutan barang maka penyerahan barang ditempat handling barang pengangkutan pertama untuk dikirim ke pembeli, b. Dalam hal tidak ditentukan tempat tersebut dan jika kontrak itu menyangkut barang tertentu, atau barangnya tidak ditentukan asal atau dibuatnya. Akan tetapi pada saat penutupan kontrak, para pihak mengetahui dimana barang berada atau dibuat maka penyerahan dapat dilakukan dimana barang itu ditempatkan atau ditempat yang ditentukan oleh pembeli. c. Jika tidak ada tempat yang ditentukan oleh pembeli maka penyerahan dilakukan ditempat dimana penjual memiliki usahanya pada saat penutupan kontrak. Jika penjual menyerahkan barang kepada pengangkut, dan tidak secara jelas memberi petunjuk tentang barangnya baik melalui penandaan atau melalui dokumen pengapalan maka pihak penjual wajib memberitahu pembeli mengenai pengiriman barang (consignment) dan menunjukkan barangnya. Serta jika kontrak mencakup pengangkutan barang oleh penjual maka ia wajib mengangkut barang itu ke tempat yang telah ditetapkan. Barang tersebut diangkut menggunakan alat transportasi yang sesuai dengan keadaan barangnya dan syarat umum bagi transportasi. Jika penjual tidak terikat untuk menutup asuransi sehubungan dengan pengangkutan barang maka atas permintaan pihak pembeli, penjual wajib memberikan segala informasi yang penting bagi pembeli. Informasi itu berkaitan dengan penanggungan asuransi atas barang tersebut. 92

Taryana Soenandar, Op.cit, Hal. 88


70

Adapun mengenai kapan penjual diwajibkan menyerahkan barang, ketentuannya adalah: 1) Jika tanggalnya ditetapkan dalam kontrak, penyerahan dilakukan pada tanggal tersebut, 2) Jika jangka waktu penyerahan ditentukan dalam kontrak, penyerahan dilakukan pada jangka waktu tersebut, kecuali jika pembeli memilih tanggal tertentu. 3) Jika tidak ditentukan dalam kontrak, penyerahan dilakukan pada waktu tertentu, yang ditentukan setelah penutupan kontrak. Jika penjual terikat untuk menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan barang, ia harus menyerahkannya pada saat, tempat dan dalam bentuk yang ditentukan dalam kontrak. Jika penjual telah menyerahkan dokumen sebelum waktunya, ia wajib memperbaiki segala kekurangan dari dokumen tersebut, sampai waktu yang ditentukan. Agar tindakan itu tidak menyebabkan pembeli mengalami kesulitan atau mengeluarkan biaya yang tidak sepatutnya. Namun, pembeli memiliki hak untuk menuntut penggantian biaya yang dikeluarkan akibat tindakan tersebut. 2.

Mengalihkan hak milik Pasal 35 CISG menentukan bahwa penjual wajib meyerahkan barang dalam jumlah, kualitas dan uraian yang ditentukan dalam kontrak serta dimuat atau dipaket dengan cara yang sesuai dengan kontrak, kecuali apabila para pihak menyepakati sebaliknya. Penjual tidak bertanggungjawab atas ketidakcocokan


71

barang, jika pada saat penutupan kontrak pembeli mengetahui atau seyogyanya menyadari adanya ketidakcocokan, apabila:93 a.

Tidak cocok dengan tujuan penggunaan barang dilihat dari uraian yang biasanya dipergunakan. Tidak cocok dengan tujuan khsusus yang secara tegas atau diam-diam diberitahukan oleh penjual pada saat penutupan kontrak. Kualitas barang tidak cocok dengan apa yang telah disampaikan kepada pembeli sebagai contoh atau model. Tidak dimuat atau dikemas dengan cara yang cukup memadai untuk menjaga dan melindungi barang itu.

b. c. d.

Menurut Pasal 36 CISG, penjual bertanggung jawab atas ketidakcocokan barang walaupun hal itu baru kelihatan setelah resiko beralih kepada pihak pembeli. Penjual juga bertanggung jawab atas ketidakcocokan setelah resiko beralih yang diakibatkan oleh pelanggaran kewajibannya. Dalam hal ini termasuk pelanggaran atas kewajiban bahwa pada jangka waktu tertentu barang itu tetap dalam keadaan baik. Atau untuk kegunaan yang sewajarnya dan kegunaan khusus, atau akan terjaga dalam kualitas dan sifat tertentu. Jika penjual menyerahkan barang sebelum tanggal penyerahan maka sampai tanggal tersebut, ia dapat menyerahkan bagian per bagian yang kurang. Atau memperbaiki kekurangan jumlah barang yang diserahkan, atau menyerahkan barang pengganti untuk setiap barang yang tidak cocok yang telah diserahkan. Disamping itu, dapat juga memperbaiki setiap ketidakcocokan barang yang dikirim asalkan tindakan itu tidak menyebabkan kesulitan atau tambahan biaya

93

Taryana Soenandar, Ibid, Hal. 90


72

yang sepatutnya dari pihak pembeli. Namun demikian, pembeli tetap memiliki hak atas ganti rugi sesuai dengan ketentuan konvensi.94 Penjual tidak berhak menggunakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 CISG jika ketidakcocokan itu berkaitan dengan fakta yang ia ketahui atau semestinya diketahui yang tidak diberitahukan kepada pembeli.95 5.

Hak-hak dan Kewajiban Pembeli

A) Hak Pembeli Hak-hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak/konvensi CISG ini adalah: 1.

Jika penjual gagal melakukan kewajibannya sesuai kontrak/konvensi ini, pembeli bisa:96 a. Mempergunakan haknya seperti dimaksud pasal 46 sampai 52 CISG. b. Mengklaim kerugian seperti yang dimaksud Pasal 74 sampai 77 CISG.

2.

Jika barang-barang tidak cocok dengan kontrak, pembeli dapat menuntut penyerahan barang pengganti hanya bila kekurangancocokan itu merupakan suatu kegagalan yang mendasar dari kontrak97 dan pembeli dapat meminta penjual melakukan reparasi/perbaikan.98

3.

Pembeli boleh menetapkan suatu jangka waktu tambahan yang cukup panjang untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperlukan oleh penjual, kecuali 94

Pasal 37 CISG Pasal 40 CISG 96 Pasal 45 CISG 97 Pasal 46 ayat (2) CISG 98 Pasal 46 ayat (3) CISG 95


73

pembeli telah menerima pemberitahuan dari penjual bahwa ia tidak akan melaksanakan tugasnya dalam waktu yang sudah ditetapkan.99 4.

Pembeli dapat menyatakan kontrak batal, jika:100 a. Kegagalan oleh penjual untuk melaksanakan kewajibannya yang disebut dalam kontrak atau konvensi ini sebanyak secara fundamental merupakan kegagalan kontrak. b. Dalam kasus “nondelivery”, jika penjual tidak menyerahkan barang dalam jangka waktu tambahan yang telah ditetapkan oleh pembeli atau pernyataan bahwa ia tidak akan menyerahkan barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

B) Kewajiban Pembeli Pembeli wajib meneliti barang yang akan dibeli, atau berusaha agar barang yang akan dibeli teruji, dalam jangka waktu sesegera mungkin sesuai dengan keadaan. Jika kontrak mengaitkan dengan pengangkutan barang, pengujian dilakukan secara bertahap sampai barang tersebut sampai ditempat tujuannya.101 Pembeli kehilangan hak atas ketidakcocokan barang jika ia tidak memberitahukan kepada penjual mengenai ketidakcocokan itu dalam jangka waktu yang layak, setelah ia menemukan atau sepatutnya telah menemukan hal tersebut. Atau dalam keadaan apapun, jika tidak ada pemberitahuan setelah jangka waktu setelah secara nyata barang diterima, ia juga akan kehilangan haknya. Kecuali batas 99

Pasal 47 CISG Pasal 49 CISG 101 Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) CISG 100


74

waktu tersebut bertentangan dengan jangka waktu garansi yang ditentukan dalam kontrak.102 D. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli Menurut KUHPerdata 1.

Asas-asas dalam Jual Beli Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian pada umumnya terdapat dalam

perjanjian jual beli. Dalam beberapa hukum perjanjian terdapat beberapa asas, namun didalam hukum perjanjian dikenal 5 (lima) asas penting, yaitu:103 a.

Asas Kebebasan Berkontrak Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan Berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam membuat perjanjian apasaja dan menuangkannya dalam isi sebuah kontrak. Ketentuan hukum yang ada dalam KUHPerdata hanya bersifat pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi para pihak apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri didalam isi kontrak, kecuali ketentuan-kententuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdata bersifat terbuka, yang artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Kalau para pihak tidak mengaturnya sendiri didalam kontrak, berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUHPerdata tersebut.104 102

Pasal 39 CISG Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Hal. 3 104 Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 16 103


75

b.

c.

d.

Asas Konsensualisme Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat kedua belah pihak. Berarti mulai saat itu sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak dan kontrak sudah mempunyai akibat hukum. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda) Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas dimana Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah UU. Dan asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU”. Asas Itikad Baik (goede trouw) Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas dimana para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Menurut Ralph C. Hoeber, “All person who engage in transactions must use good faith in performing their contract and in enforcing obligation owed to them”.105 Asas itikad baik dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 1) Itikad baik nisbi, yaitu orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. 2) Itikad baik mutlak, yaitu penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian yang tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Secara umum asas itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak yang lain. 105

Ralph C. Hoeber, Contemporary Business Law Principles and Cases-Third Edition, (United States of America: McGraw-Hill, 1986), page 344


76

e.

Asas Kepribadian Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdata. Pada pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan bunyi pasal 1340 KUHPerdata yaitu: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerdata yaitu: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, nila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orangorang yang memperoleh hak dari padanya”. Dari penjelasan atas asas-asas yang tersebut diatas bila dikaitkan dengan jual

beli atau transaksi jual beli menurut KUHPerdata, asas yang dipakai secara umum dilihat dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yakni asas itikad baik, dimana bila melanggar suatu ketentuan mengenai adanya itikad buruk dalam transaksi jual beli tersebut maka jual beli itu dianggap batal demi hukum. Disisi lain, bila melihat asas kebebasan berkontrak jual beli menurut KUHPerdata, dipandang suatu perjanjian yang memberikan suatu kebebasan kepada para pihak atas hal-hal apa saja yang termasuk dalam jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak.


77

Menurut Mariam Darus Badrulzaman terdapat 8 (delapan) asas dalam perikatan, yaitu:106 a) Asas Kepercayaan, asas ini mengadung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari. b) Asas Persamaan Hukum, adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras. c) Asas Keseimbangan, adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian d) Asas Kepastian Hukum, perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. e) Asas Moral, asas ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya utuk menggugat prestasi dari pihak debitur. f) Asas Kepatutan, asas ini tertuang dalam pasal 1339 KUHPerdata dan asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. g) Asas Kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. h) Asas Perlindungan (protection), asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak. Sesuai dengan pendapat Mariam Darus Badrulzaman, asas yang berkaitan dengan jual beli adalah asas kepercayaan, dimana kedua belah pihak harus memiliki unsur saling mempercayai satu dengan yang lain sehingga terdapat suatu pemenuhan prestasi baik secara hak maupun kewajiban. 2.

Hak dan Kewajiban Penjual 106

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Op.cit, Hal. 15


78

A) Hak Penjual Adapun hak-hak dari penjual adalah: 1. Hak menyatakan batal demi hukum, apabila pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian terhadap barang-barang dagangan dan barang-barang perabot rumah tanpa memberi peringatan terlebih dahulu kepada pihak pembeli, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.107 2. Penjual berhak untuk tidak menyerahkan barang yang dijualnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengijinkan penundaan pembayaran kepadanya.108 Inilah tangkisan yang disebut dengan “exceptio non adempleti contractus” adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru oleh karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya.109 3. Penjual di beri kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai penggantian110 semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu 107

Pasal 1518 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1478 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 109 Riduan Syahrina, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 2006), 108

Hal. 212 110

Pasal 1519 Kitab Undang-undang Hukum Perdata


79

pula yang diperlukan biaya yang diperlukan untuk pembetulan-pembetulan, dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah harganya, sejumlah tambahannya ini.111 B) Kewajiban Penjual Dalam Pasal 1474 KUHPerdata ada 2 (dua) kewajiban utama bagi penjual, yaitu : 1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Di dalam penyerahan barang ketentuan yang harus di perhatikan oleh penjual, antara lain: a.

Penyerahan barang ini dilakukan ditempat dimana barang berada pada waktu penjualan terjadi, kecuali di perjanjikan lain (Pasal 1477 KUHPerdata).

b.

Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (Pasal 1481 jo Pasal 1483 KUHPerdata).

111

Pasal 1532 Kitab Undang-undang Hukum Perdata


80

c.

Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya tersebut (Pasal 1482 KUHPerdata).

d.

Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya sebelum pembeli membayar harganya (Pasal 1478 KUHPerdata).

e.

Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 KUHPerdata), akan tetapi penjual tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan oleh pembeli (vide Pasal 1505 KUHPerdata).

f.

Penjual wajib menanggung kerugian yang diderita oleh pembeli apabila ternyata barang yang telah diperjualbelikan tersebut harus disita atau harus diambil dari pembeli karena suatu sengketa, yang disebabkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian jual beli (Pasal 1492, 1495, 1496, 1497, 1499 KUHPerdata).

g.

Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (Pasal 1494 KUHPerdata).


81

h.

Penjual wajib menggunakan biaya penyerahan barang artinya apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa penyerahan dilakukan di gudang milik pembeli, maka biaya pengangkutan dari tempat penjual menuju gudang milik pembeli ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dari gudang milik pembeli menuju ketempat pembeli ditanggung oleh pembeli (Pasal 1476 KUHPerdata).

i.

Penjual wajib mengembalikan harga barang dan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembeli berhak membatalkan atau meniadakan pembelian (Pasal 1488 KUHPerdata) dengan syarat tuntutan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan barang (Pasal 1489 KUHPerdata).

2. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap kerusakan-kerusakan tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan merupakan konsekuensi daripada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan di lever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu pihak.112 Bahwa dalam perjanjian jual beli, penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun, namun ada pembatasannya, yaitu :113 a. Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa 112 113

Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1985), Hal. 17 Subekti, Ibid, Hal. 18-19.


82

akibat dari sesuatu perbuatannya yang telah dilakukan olehnya, semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal. b. Penjual dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi suatu penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri untung ruginya. Apabila si penjual mengetahui adanya cacad tersembunyi yang tidak ia beritahukan kepada pembeli, maka berdasarkan Pasal 1508 KUHPerdata, ia wajib untuk: 1) Mengembalikan uang harga pembelian. 2) Mengembalikan hasil-hasil, jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan penuntutan penyerahan. 3) Mengganti segala biaya kerugian dan bunganya kepada pembeli. 3.

Hak dan Kewajiban Pembeli

A) Hak Pembeli Jika tidak terlaksananya Pasal 1495 KUHPerdata, dimana hal tersebut tidak ada diperjanjikan, si pembeli berhak untuk menuntut kembali dari si penjual: 1. Pengembalian uang harga pembelian, 2. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada si pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan, 3. Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal.


83

4. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh si pembeli. 5. Barang yang harus diserahkan kepada pembeli adalah dalam keadaan utuh seperti pada saat penjualan atau saat perjanjian diadakan dan sejak penyerahan barang, segala yang dihasilkan dari barang tersebut menjadi hak pembeli (Pasal 1481 dan Pasal 1483 KUHPerdata). 6. Pembeli berhak mendapatkan jaminan untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram. Serta jaminan terhadap cacat yang tersembunyi dan sebagainya, yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (Pasal 1491 , 1504, 1506, 1509, 1510 KUHPerdata). 7. Pembeli berhak menuntut pembatalan pembelian, jika penyerahan barang tidak dapat dilaksanakan karena akibat kelalaian penjual (Pasal 1480 KUHPerdata). Menurut Pasal 1514 KUHPerdata menyebutkan bahwa jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. Jadi, hak-hak dari si pembeli adalah : a. Untuk menerima barang yang dibelinya dari penjual, b. Untuk mendapat jaminan dari penjual mengenai kenikmatan dan tidak adanya kerusakan tersembunyi.


84

B) Kewajiban Pembeli Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.114 Adapun kewajiban-kewajiban dari pembeli yaitu:115 1. Membayar harga barang yang dibelinya pada waktu dan ditempat menurut perjanjian jual beli (Pasal 1513 KUHPerdata), bila mana hal itu tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1514 KUHPerdata pembayaran dilakukan ditempat dan pada saat penyerahan barang. 2. Membayar bunga dari harga pembelian bilamana barang yang dibelinya dan sudah diserahkan kepadanya, akan tetapi belum dibayar olehnya, memberi hasil atau pendapatan lainnya, walaupun tidak ada ketentuan mengenai hal itu dalam perjanjian jual beli (Pasal 1515 KUHPerdata). 3. Baik penjual maupun pembeli berhak membuat persetujuan yang isinya memperluas atau mengurangi kewajiban yang telah ditentukan dalam KUHPerdata tersebut, bahkan untuk membebaskan penjual dari tanggungan apapun (Pasal 1493 KUHPerdata). E. Analisis Perbandingan 1.

Persamaan yang terdapat dalam UPICCs, CISG, dan KUHPerdata adalah: a.

Sama-sama mengatur tentang Hak dan Kewajiban bagi para pihak yang terikat perjanjian dan yang mau tunduk pada pilihan hukum yang dipilih tersebut.

b.

Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian atas isi dari perjanjian melekat bagi para pihak dan menjadi UU bagi mereka yang

114 115

Pasal 1513 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Subekti, Aneka Perjanjian, Op.cit, Hal. 21


85

membuatnya manakala para pihak telah memilih UPICCs atau CISG atau KUHPerdata sebagai piihan hukumnya. c.

UPICCs dan CISG tidak mempunyai kekuatan mengikat apapun dan hanya memiliki pengaruh saja, namun dapat digunakan oleh para pihak yang sepakat untuk tunduk pada ketentuan-ketentuannya tanpa perlu adanya ratifikasi serta dapat digunakan bagi para pihak suatu hukum manapun sebagai pengatur kontraknya

2.

Perbedaan yang terdapat dalam UPICCs, CISG, dan KUHPerdata adalah: a.

Ketentuan pengaturan Hak dan Kewajiban para pihak dalam UPICCs dan CISG diatur secara Internasional, sedangkan dalam KUHPerdata masih dalam ruang lingkup nasional.

b.

Pengaturan hak dan kewajiban dalam UPICCs difokuskan kepada para pihak termasuk kepada agen dan pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berbeda dengan pengaturan didalam CISG dan KUHPerdata yang lebih mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

c.

Ketentuan UPICCs dan CISG tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga para pihak dapat menyampingkan sebagian atau seluruh ketentuan yang terdapat didalamnya, sedangkan ketentuan jual beli dalam KUHPerdata menjadi kekuatan mengikat.


86

Tabel 1 Perbandingan antara UPICCs, CISG dan KUHPerdata No

UPICCs

CISG

KUHPer

1

Memiliki Sifat Internasional

Memiliki Sifat Internasional

Tidak Memiliki Sifat Internasional

2

Tidak diperlukan Perjanjian secara Tertulis untuk Pembuatan Kontrak

Tidak diperlukan Perjanjian secara Tertulis untuk Pembuatan Kontrak

Diperlukan Perjanjian secara Tertulis untuk Pembuatan Kontrak

3

Mengatur Hak dan Kewajiban Para pihak, Agen dan Pihak ketiga secara Internasional

Mengatur secara khusus Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli secara Internasional

Mengatur secara khusus Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli secara Domestik

4

Mengatur Prinsip Contra Proferentem dalam Penafsiran Kontrak Baku

Tidak Mengatur Prinsip Contra Proferentem dalam Penafsiran Kontrak Baku

Tidak Mengatur Prinsip Contra Proferentem dalam Penafsiran Kontrak Baku


BAB II. PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL DAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI KETENTUAN UPICCs, KONVENSI CISG, KUHPERDATA

Recommend Documents