HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN EMISI SAHAM ANTARA PENJUAL SAHAM DAN PEMBELI SAHAM DALAM PASAR MODAL INDONESIA
Oleh : Mieke Yustia Ayu Ratnasari ,S.H.,M.H.1
Abstract Capital Market which is in foreign term is often referred as by capital market intrinsically represent an activity form bringing into contact between fund buyer and seller. While place where the fund to sales referred with " effect exchange". Fund which to sales itself utilized to support development of is effort on a long term. In effect exchange of there are activity to bring into contact some party having importance in fund sales. In capital market also there are contractual terms from various party which must be transparent looked to be, so that will become clear between rights and obligations of each party. Keyword : agreement of share emission, emiten and investor, Indonesia capital market
A. Pendahuluan Sebenarnya
Salah satu pelaku pasar modal yang berhubungan erat dengan pengelolaan dan transaksi
efek
adalah
perusahaan
efek.
Perusahaan efek dalam melakukan kegiatan usahanya
adalah
sebagai
penjamin
efek,
perantara pedagang efek dan atau manager investasi
yang
terlebih
dahulu
harus
memperoleh izin usaha. Perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin efek sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UUPM No. 8/1995 adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang terjual.
1
Dosen Universitas Tulang Bawang Lampung
emiten
dapat
saja
menerbitkan efek tanpa menggunakan jasa penjamin emisi (underwriter), namun karena proses emisi memerlukan prosedur yang sangat rumit maka diperlukan pengetahuan spesifik
dan
memperoleh
karenanya asistensi
penjamin emisi
emiten
dengan
dapat
menunjuk
efek. Underwriter juga
menjamin laku atau tidaknya penjual efek. Dengan
kedudukannya
seperti
inilah
underwriter berada dalam posisi yang sangat berisiko yaitu kemungkinan adanya risiko kerugian
apabila efek yang diemisikan oleh Emiten
dari kontrak atau perjanjian. Digunakan kata
tidak laku terjual.
“atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian”
Dalam
penjaminan
dalam
pasar
menunjukkan
bahwa
pembuat
undang-
modal, dilakukan oleh perusahaan penjamin
undang menganggap bahwa kedua istilah
emisi dengan emiten untuk melakukan
tersebut mempunyai arti sama.2
penawaran umum demi kepentingan emiten.
Pembuat Pasal
beberapa
pihak
persetujuan yang mana “suatu persetujuan
underwriter dalam melakukan kewajibannya
adalah suatu perbuatan dengan mana satu
sebagai penjamin emisi. Komitmen dan hal-
orang atau lebih”. Dari pengertian tersebut
hal lain yang berkenaan dengan emisi saham
dapat
tersebut
merupakan hubungan hukum antara dua
komitmen
dituangkan
kewajibannya
dalam
sebagai
dari
melakukan
penjamin
emisi.
KUH
disimpulkan
Perdata
dalam
Perlu diketahui bahwa secara teoritis ada masa
1313
undang-undang
bahwa
disebut
perikatan
pihak atau lebih dan perikatan merupakan
Komitmen dan hal-hal lain yang berkenaan
hubungan hukum
dengan emisi saham tersebut dituangkan
lebih yang menimbulkan pada satu pihak
dalam suatu agreement yang lazim disebut
adalah hak dan pada pihak lainnya adalah
dengan Perjanjian
kewajiban.
Penjamn Emisi Efek.
Perjanjian ini dibuat antara pihak emiten dengan pihak Perusahaan Penjamin Emisi. Membicarakan
tentang
Melihat
antara dua pihak atau
peranan
dan
fungsi
underwiter tersebut maka dapat dikatakan
perjanjian
bahwa sukses tidaknya suatu emisi efek
yang dibuat para pihak dalam mekanisme
sangat tergantung kepada kemampuan dan
pasar modal, khusunya perjanjian yang dibuat
pengalaman penjamin efek (underwriter) di
antara emiten dan underwriter, tidak dapat
dalam memasarkannya di pasar modal.
dilepaskan dari ketentuan yang diatur dalam
2
Bab II Buku II tentang perikatan yang lahir
J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, Hal 19.
Sebagai pihak yang menjembatani kepentingan
emiten
dan
investor
yaitu
bertemunya penawaran dan permintaan di
C. PEMBAHASAN I. Hubungan
Hukum
Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek
pasar modal, beserta segala resiko kerugian
Kegiatan
pasar
modal
adalah
yang mungkin diterimanya karena adanya
kegiatan bisnis yang sangat kompleks dan
kewajiban hukum untuk menjamin terjual
sarat dengan persoalan-persoaan ekonomis
dan tidaknya emisi saham yang ditawarkan
dan yuridis. Kompleksitas persoalan yang ada
pihak emiten, maka penting untuk dikaji
dalam
lebih
banyaknya
mendalam
tentang
hak-hak
dan
pasar
modal
disebabkan
kepentingan
yang
begitu saling
kewajiban underwriter di satu sisi dan pihak
berhadapan dan besarnya obyek transaksi
emiten di sisi lainnya dalam
yang harus menjadi perhatian dari berbagai
hubungan
hukumnya pada mekanisme pasar modal
pihak.
Indonesia. Karenanya sangat menarik apabila
kepentingan di pasar modal, sektor yuridis
dalam penulisan ini dibahas hubungan hukum
menjadi suatu kebutuhan yang sangat vital
antar
karena
dalam mengatur mekanisme pasar modal
kedudukan underwriter sangat penting bila
sehingga tercapai unsur ketertiban, keadilan
dikaitkan dengan kepentingan emiten dalam
dan kepastian hukum di pasar modal.
emiten
dan
underwriter,
kegiatannya di pasar modal.
Dengan
begitu
banyaknya
Emiten adalah pihak yang paling berkepentngan dalam keberadaan suatu bursa
B. PERMASALAHAN efek. Emiten adalah pihak yang melakukan Berdasarkan
uraian
diatas
maka penawaran umum. Penawaran umum adalah
dapat
dirumuskan
permasalahan sebagai suatu kegiatan penawaran
efek kepada
berikut : Bagaimana pengaturan hubungan masyarakat berdasarkan tata cara yang telah hukum dalam perjanjian emisi saham antara diatur dalam hukum Pasar Modal. Tujuan penjual saham dan pembeli saham dalam emiten menawarkan efek kepada masyarakat mekanisme pasar modal Indonesia? adalah dalam rangka menggalang dana murah
dari masyarakat melalui pasar modal untuk
seberapa besar saham yang ditawarkannya
dimanfaatkan
terjual. Namun di sisi lain
guna
merestukturisasi
dan
mengembangkan bisnisnya.
akibat hukum
perjanjian tersebut, secara yuridis akan
Untuk memperoleh landasan yuridis
memberikan implikasi adanya kewajiban-
dalam melakukan kegiatan di pasar modal
kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh
dalam rangka penawaran umum tersebut,
penjamin emisi efek. Hubungan hukum
emiten harus melakukan berbagai proses
perjanjian antara emiten dan penjamin emisi
tahapan yang sangat panjang dan rumit, baik
efek ini penting untuk dibahas agar terjadi
proses ekonomis maupun yuridis. Guna
keseimbangan anatara kepentingan emiten di
melengkapi
ketentuan-
satu sisi dan kepentingan penjamin emisi efek
ketentuan yang disyaratkan oleh hukum pasar
di sisi lainnya. Dengan adanya keseimbangan
modal, emiten akan bekerja sama dengan
kepentingan yang diatur dalam hubungan
berbagai pihak yang turut membantu emiten
hukum perjanjian akan terjalin kerjasama
dalam proses tahapan tersebut salah satunya
yang saling menguntungkan satu dengan
adalah penjamin emisi efek.
yang lainnya.
dan
memenuhi
Penjamin emisi efek adalah piahak
II. Sifat dan Dasar Hubungan Hukum
yang membuat kontrak dengan emiten dalam
Membahas
tentang
perjanjian,
rangka penawaran umum bagi kepentingan
khususnya perjanjian antara pihak emiten
emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk
dengan
membeli
sisa efek yang tidak terjual.3
Dengan adanya perjanjian/kontrak ini, pihak
underwriter, tidak bisa dilepaskan
dari ketentuan yang diatur dalam Bab II Buku ke III KUH Perdata tentang Perjanjian.
emiten akan memperoleh jaminan bahwa
Asas-asas perjanjian yang dianut
penawaran saham yang akan dijual melalui
dalam dalam KUH Perdata adalah perjanjian
penawaran umum memperoleh kepastian
dengan sistem terbuka, maksudnya adalah siapapun dapat mengadakan suatu ikatan
3
Lihat Pasal 1 angak 17 Undang-undang RI No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
tanpa terkecuali asalkan memenuhi kriteria
pasal 1320 KUH Perdata yang selengkapnya
tidak mengikat pihak ketiga yang berada di
berbunyi sebagai berikut :
luar perjanjian.4
Untuk sahnya suatu perjanjian harus
Dari
pasal
1338
KUH
Perdata
memenuhi 4 (empat) syarat :
tersimpul asas hukum perjanjian yang sangat
1.sepakat mereka mengikatkan dirinya ;
mendasar bahwa “janji itu bersifat mengikat”
2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
dan janji itu menimbulkan “hutang” yang
3.suatu hal tertentu ;
harus dilaksanakan pemenuhannya. Bila janji
4.suatu sebab yang halal.
saja (sebagai unsur Pasal 1320 KUH Perdata)
Disamping itu pada Pasal 1338 KUH
mengikat,
maka
Perdata dinyatakan bahwa “suatu perjanjian
memiliki
unsur atau ciri “konsensual”
berlaku sebagai undang-undang”. Maksudnya
terlebih akan menimbulkan akibat-akibat
adalah bila suatu perjanjian telah dibuat
hukum tertentu yang harus dilaksanakan oleh
secara sah yakni tidak bertentangan dengan
para
undang-undang”. Maksudnya adalah bila
perjanjian tersebut.
pihak
suatu
yang
perjanjian
yang
menyelenggarakan
suatu perjanjian telah dibuat secara sah yakni
Lebih jauh lagi dihubungkan dengan
tidak bertentagan dengan undang-undang,
Pasal 1337 dan 1320 KUH Perdata akan
maka perjanjian itu mengikat kedua belah
tersimpul adanya asas hukum perjanjian yang
pihak dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali
sangat
dengan persetujuan kedua belah pihak atau
berkontrak.
berdasarkan
alasan-alasan
yang
telah
ditetapkan undang-undang.
penting
Dengan
yaitu
asas
kebebasan
adanya
asas
kebebasan
berkontrak, setiap orang atau para pihak
Dengan dibuatnya perjanjian oleh
bebas melakukan dan menutup suatu kontrak,
para pihak, sekan-akan menetapkan undang-
mengatur isi suatu perjanjian yang akan
undang bagi mereka sendiri dan perjanjian itu
diperjanjikan dan akan mengikat bagi para
4
Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal 358.
pihak, bahkan dapat pula diperjanjikan bahwa
diantara
para pihak tidak bertanggung jawab dalam
dikehendaki.
batas-batas tertentu saja. Terhadap kebebasan
4. Asas persamaan hak ;
berkontrak seperti ini diakui keberadaanya
para
pihak
sepanjang
yang
Asas ini menempatkan para pihak
sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan
dalam
dengan kesusilaan, ketertiban umum dan
perbedaan warna kulit. Kedua belah pihak
undang-undang.5
menghormati satu sama lain sebagai ciptaan
Ada
beberapa
asas
kebebasan
berkontrak lainnya disamping yang ada
persamaan
derajat,
tidak
ada
Tuhan. 5. Asas kepastian hukum ;
dalam hukum perjanjian. Asas-asas tersebut
Perjanjian sebagai suatu figur hukum
adalah sebagai berikut6:
harus
1. Asas Konsensualisme ;
Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan
Asas ini menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya unuk menciptakan perjanjian. 2. Asas Kepercayaan ;
mengandung
kepastian
hukum.
mengikat perjanjian yaitu sebagai undangundang bagi para pihak. Dari paparan diatas dapat dimengerti bahwa hubungan hukum antara emiten dan
Seorang yang mengadakan perjanjian
underwriter adalah didasarkan atas perjanjian
dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan
yang bersumber dari kepentingan masing-
kepercayaan diantara kedua belah pihak
masing pihak. Emiten memperoleh kepastian
bahwa satu sama lain akan memenuhi
terhadap rencana penawaran emisi sahamnya,
prestasinya di kemudian hari.
sedangkan underwriter memperoleh imbalan
3. Asas kekuatan mengikat ;
jasa/prestasi yang diberikan oleh emiten.
Terikatnya para pihak pada apa yang III. Subyek dan Obyek Hukum diperjanjikan mempunyai kekuatan mengikat Subyek 5 6
Lihat Pasal 1337 KUH Perdata Lihat, Pasal 1337 KUH Perdata
menyelenggarakan
hukum
yang
perjanjian
penjaminan
emisi efek adalah emiten dan underwriter.
kerugian maka underwriter akan mempelajari
Kedudukan
sejajar
dulu kemampuan emiten dan kemampuan
dengan emiten, dalam artian hubungan
pemodal yang akan membeli efek yang
hukum tersebut terselenggara karena masing-
ditawarkan tersebut.
hukum
underwriter
masing pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan maksud-maksud tertentu. Keberadaan
underwriter
dalam
mengadakan kontrak dengan emiten tidak
Dalam praktek penjamina emisi, secara
umum
dikenal
4
(empat)
type
penjamin emisi sebagai berikut 7: 1. Full/Firm Commitment (Kesanggupan
selalu bersifat tunggal, dalam pengertian
Penuh)
pihak underwriter bisa bersama-sama dengan
Underwriter model ini mengambil
underwriter lainnya secara bersama-sama
resiko
terlibat dalam perjanjian penjaminan emisi
menyatakan akan membeli sebagian atau
efek tersebut.
sepenuhnya terhadap efek yang tidak laku
Adanya underwriter lebih dari satu ini
bertujuan
sindikasi apabila Namun
untuk
pengambilan
membentuk resiko
demikian,
underwriter
penawaran kepada pemodal secara umum. 2. Best Effort Commitment (Kesanggupan
terjadi kerugian secara bersama. walaupun
Pihak
dengan harga yang sama dengan harga
suatu
sehingga
penuh.
terbaik)
pihak
Disini isi perjanjian hanya menuntut
underwriter yang berhadapan dengan emiten
underwriter agar berusaha sebaik mungkin
dalam perjanjian penjaminan emisi ini tetap
menjual efek perusahaan agar laku semuanya.
satu pihak saja.
Bila pada akhir masa penjualan ada efek yang
Obyek hukum yang diperjanjikan dalam
perjanjikan
dalam
perjanjian
tidak laku maka akan dikembalikan lagi pada emiten.
Disini
tidak
ada
kewajiban
penjaminan emisi efek ini adalah efek yang 7
akan ditawarkan emiten di bursa efek. Karena efek yang ditawarkan mengandung resiko
Marzuki Usman, dkk. ABC Pasar Modal Indonesia, Kerjasama Antara Institut Bankir Indonesia dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indoneisa, Jakarta, 1994, Hal 3
underwriter untuk membeli efek yang tidak
hubungan hukum perjanjian antara emiten
laku tersebut.
dan underwriter bersumber dari perundang-
3. Standby Commitment (Kesanggupan siaga)
undangan berbagai bidang antara lain (1)
Bila ada efek yang tidak laku setelah
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (2)
akhir masa penjualan maka underwriter akan
Undang-undang RI No. 8 Tahun 1995
bersedia membeli efek tersebut hanya saja
Tentang Pasar Modal, (3) UU RI No. 1
harganya dibawah harga penawaran umum.
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
4. All or None Commitment (Kesanggupan semua atau tidak sama sekali)
Ketentuan terhadap syarat perjanjian antara emiten dan underwriter sehubungan
Underwriter akan berusaha menjual
dengan diselenggarakannya perjanjian emisi
efek yang ditawarkan emiten sampai laku
efek
harus
memenuhi
persyaratan
semua, tetapi bila efek yang ditawarkan tidak
sebagaimana diatur dalam Bab II Buku ke-III
laku semuanya maka transaksinya dibatalkan.
KUH Perdata tentang Perikatan.
Dari uraian diatas jelaslah bahwa
Hubungan hukum yang dibuat antara
dalam perjanjian penjaminan emisi efek
emiten dengan underwriter didasarkan atas
antara
sangat
perjanjian yang bersifat terbuka. Emiten dan
mereka
underwriter secara bebas bisa menentukan
emiten
bergantung
dan
dari
underwriter kesepakatan
bersama. Masing-masing resiko yang akan
kehendaknya
dihadapi secara transparan telah dibicarakan
mengadakan
sehingga
asalkan didasarkan atas adanya unsur-unsur
segala
sesuatunya
dapat
dipertanggung jawabkan oleh masing-masing
hubungan
hukum
untuk tersebut
untuk sahnya suatu perjanjian yaitu :8
pihak.
Untuk sahnya suatu perjanjian harus
IV. Syarat Hubungan Hukum perjanjian Mengenai persyaratan yuridis bagi suatu
masing-masing
perusahaan
hubungan
hukum
dalam perjanjian,
memenuhi empat syarat yaitu : 1. Sepakat mereka
mengadakan khususnya
yang mengikatkan
dirinya ; 8
Lihat, Pasal 1320 KUH Perdata
2. Kecakapan
untuk
membuat
suatu
perikatan ;
adalah suatu perusahaan efek yang harus memperoleh izin Bapepam.
3. Suatu hal tertentu ;
Setelah memenuhi syarat ini barulah
4. Suatu sebab yan halal. Karenanya
untuk
secara
yuridis
diizinkan
terjadinya
mengadakan hubungan hukum perjanjian
hubungan hukum perjanjian antara emiten
penjaminan efek dengan emiten. Demikian
dengan underwriter dalam menyelenggarakan
juga dengan emiten, sebelum diperbolehkan
perjanjian emisi
melakukan
kesepakatan
syarat
underwriter
efek harus
kedua
belah
didasarkan pihak
dan
memenuhi
penawaran beberapa
umum
harus
persyaratan
yuridis
kedudukan hukum masing-masing pihak
diantaranya adalah melaksanakan kewajiban
adalah sejajar.
menyampaikan
pernyataan
pendaftaran
Disamping itu, hubungan hukum antara
kepada Bapepam. Setelah syarat ini dipenuhi
emiten dan underwriter harus didasarkan atas
barulah emiten boleh mengadakan hubungan
prinsip adanya kebebasan berkontrak, yaitu
hukum
setiap orang atau para pihak (dalam hal ini
underwriter.
perjanjian
emisi
efek
dengan
emiten dan undewriter) bebas melakukan dan
Hubungan hukum antara emiten dan
menutup suatu kontrak, mengatur isi suatu
underwriter dalam perjanjian emisi efek
perjanjian, bahkan dapat pula diperjanjikan
menimbulkan hak dan kewajiban antara
bahwa para pihak tidak bertanggung jawab
masing-masing
terhadap kerugian yang timbul atau hanya
kemungkinannya terjadi suatu kerugian yang
bertanggung jawab dalam batas-batas tertentu
mungkin timbul akibat adanya perjanjian
saja.
tersebut maka UUPM telah memberikan
Sedangkan persyaratan yang diatur dalam
pihak.
Karena
besar
instrument hukum yang memberikan hak
hukum pasar modal (UU. No. 8/ 1995 tentang
kepada
pihak
Pasar Modal) menegaskan bahwa underwriter
memanfaatkan
yang pasal
dirugikan 111
UUPM
dengan yang
perumusan selengkapnya sebagai berikut :
Setiap
pihak
yang
menderita
2. debitur dapat menduga akibatnya :
kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang
ini
dan
atau
a. dalam arti
peraturan
sebagai
pelaksananya dapat menuntut ganti memiliki
yang
objektif,
yaitu
manusia
normal
pada
umumnya dapat menduga akibatnya.
tuntutan yang serupa terhadap pihak atau
b. Dalam arti yang subjektif, yaitu
pihak-pihak yang bertanggung jawab atas
sebagai seorang ahli dapat menduga
pelanggaran tersebut.
akibatnya.
Pasal 111 UUPM ini dapat dijadikan dasar gugatan apabila salah satu pihak dalam perjanjian
penjaminan
emisi
3. dapat
dipertanggungjawabkan
yaitu
debitur adalah dalam keadaaan cakap.
tersebut
Sedangkan menurut Satrio, ada 3
melakukan pelanggaran terhadap hukum
(tiga) wanprestasi sebagai berikut : 10
pasar
1. tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
modal
yang
menyebabkan
pihak
lainnya menderita kerugian.
2. terlambat memenuhi prestasi sama sekali
Disamping itu, tuntutan ganti rugi
3. memenuhi prestasi secara tidak baik.
oleh para pihak yang mengadakan perjanjian penjaminan
efek
diajukan
dapat menuntut ganti kerugian kepada debitur
berdasarkan terbukti adanya “wanprestasi”
dengan membuktikan unsur-unsur kesalahan
dimana
sebagai diuraikan diatas. Akibat adanya
salah
memenuhi kesalahannya
juga
satu
dapat
Bagi pihak-pihak yang dirugikan
pihak
kewajibannya sndiri.
Untuk
tidak
dapat karena
menentukan
wanprestasi hukum
bagi
memberikan debitur
akibat
atau
pihak
secara yang
adanya kesalahan, Patrik memberikan 3 (tiga)
melakukan kesalahan terhadap perjanjian
criteria sebagai berikut :9
emisi
1. perbuatan yang dilakukan debitur dapat
pemaksaan
disesalkan :
perikatan, adanya
9
10
Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hal 10
efek
sebagai
berikut
:
adanya
hukum
untuk
memenuhi
pemenuhan perikatan
J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, bandung, 1992, Hal 15
sekaligus ganti kerugian, bisa membatalkan
hakekatnya merupakan suatu bentuk kegiatan
perjanjian dengan ganti kerugian.
yang mempertemukan antara penjual dan
Karenanya pada prinsipnya terhadap kerugian
bagi
para
pihak
pembeli dana. Sedangkan tempat dimana
yang
dana tersebut diperjualbelikan disebut dengan
menyelenggarakan perjanjian penjamin emisi
“bursa efek”. Dana yang diperjualbelikan itu
efek secara yuridis dapat melakukan tuntutan
sendiri
berdasarkan ketentuan yuridis baik yang
pengembangan usaha dalam jangka panjang.
diatur dalam Kitab-kitab Hukum Perdata
Di dalam bursa efek terdapat aktifitas yang
maupun UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
mempertemukan
Modal.
mempunyai kepentingan dalam jual beli
dipergunakan
untuk
beberapa
menunjang
pihak
yang
dana. Di dalam pasar modal pula terdapat D. PENUTUP hubungan-hubungan hukum dari berbagai 1. Kesimpulan pihak yang harus kelihatan transparan, Pasar Modal yang dalam istilah asing sehingga akan menjadi jelas antara hak dan sering disebut dengan capital market pada kewajiban untuk
2. Saran Berdasarkan
hal
tersebut
masing-masing
kepentingan
para
pihak.
pihak
yang
diatas,
mengadakan perjanjian, juga penting bagi
dituntut adanya transparasi yuridis dari
pihak ketiga, khususnya bagi para calon
hubungan-hubungan hukum tersebut yang
investor yang akan menanamkan investasinya
berarti juga transparasi dalam mewujudkan
di pasar modal. Dengan adanya transparasi
hubungan-hubungan
hubungan
hukum
sebagai
hukum antar berbagai
instrument pengaturan kepentingan yang
tersebut
sangat
mengambil
kompleks.
Termasuk
transparasi
hubungan-hubungan hukum bukan hanya
akan
memudahkan keputusan
pihak
masyarakat investasinya.
Daftar Pustaka
J.
Satrio,
Hukum
Perjanjian
(Perjanjian umumnya),
Pada Citra
Aditya
Bhakti, Bandung, 1992 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Aditya
Hukum),
Bhakti,
Citra
Bandung,
1996 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum
Bisnis,
Alumni,
Bansung, 1994 Marzuki Usman dkk, ABC Pasar Modal Indonesia, Institut Bankir
Indonesia
dengan
ESEI, Jakrta, 1994 Purwahid
Patrik,
Dasar-dasar
Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994 KUH Perdata UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
